transformasi ekonomi menuju indonesia mandiri - ekon.go.id · devisa tetap memadai untuk pembayaran...
TRANSCRIPT
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANREPUBLIK INDONESIA
TRANSFORMASI EKONOMI MENUJU
INDONESIA M A N D I R I
MANADO, 27 OKTOBER 2018
https://ekon.go.id/
KinerjaEkonomi
DeregulasiEkonomi
ProduktivitasEkonomi
EkonomiKreatif
OUTLINEKEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
PENCAPAIAN EKONOMI SAAT INI
DEREGULASI EKONOMI
PERBAIKAN PRODUKTIVITAS
PENGEMBANGAN SUMBER EKONOMI BARU
A
B
C
D
KinerjaEkonomi
DeregulasiEkonomi
ProduktivitasEkonomi
EkonomiKreatif
https://ekon.go.id/ 2/24
A. PENCAPAIAN EKONOMI SAAT INI
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
PERTUMBUHAN EKONOMI BERKUALITAS
SEKTOR EKSTERNAL TERJAGA
RASIO UTANG LUAR NEGERI AMAN
1.
2.
3.
https://ekon.go.id/
KinerjaEkonomi
3/24
PERTUMBUHAN EKONOMI DALAM TREN MENINGKAT DAN SEMAKIN BERKUALITAS
6,176,03
5,56
5,014,88
5,03 5,07 5,17
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Smt 1- 2018
Pertumbuhan Ekonomi(%, yoy)
3,794,3
8,38 8,36
3,353,02
3,61
2,88
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Sep-18
12,49
9,82
0,41
0,389
6,965,13
Tingkat Kemiskinan (%)
Rasio Gini (%)
Pengangguran (%)
Pertumbuhan ekonomi dan inflasi terjaga, diikuti dengan perbaikan indikator-indikator sosial
Sumber: Badan Pusat Statistik
2,82
2,4
3,75
-5
0
5
10
15
20
25
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Sep-18
Inti
Harga diatur pemerintah
Barang bergejolak
Inflasi (%, yoy) Inflasi (%, yoy)
4
https://ekon.go.id/ 4/24
110,1 112,8 99,4 111,9 105,9 116,4 130,2 114,8
14047
7500
9000
10500
12000
13500
15000
75,0
85,0
95,0
105,0
115,0
125,0
135,0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Sept2018
Posisi Cadangan Devisa (Miliar Dolar AS)
Nilai Tukar Rupiah (Rata-rata) - rhs
1,7
-24,4
-29,1 -27,5
-17,5 -17,0 -17,3
-6,9
-13,7
0,19
-2,65
-3,19-3,09
-2,03-1,82
-1,71
-1,39
-2,63
-3,5
-3
-2,5
-2
-1,5
-1
-0,5
0
0,5
-33,3
-28,3
-23,3
-18,3
-13,3
-8,3
-3,3
1,7
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Smt I2017
Smt I2018
Transaksi Berjalan (Miliar Dollar AS) Transaksi Berjalan % PDB
SEKTOR EKSTERNAL MASIH TERJAGA
Di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi global, sektor eksternal Indonesia juga mengalami tekanan. Namun cadangan
devisa tetap memadai untuk pembayaran utang luar negeri dan stabilisasi nilai tukar. Kendati mengalami pelebaran, defisit
transaksi berjalan Indonesia masih berada pada rentang aman.
https://ekon.go.id/
Sektor eksternal mengalami tekanan, defisit transaksi berjalan masih aman
2
5/24
179,4
181,3
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Agt2018
Swasta Pemerintah dan Bank Sentral
56,32
304,40
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Agt 2018
Jk. Pendek Jk. Panjang
UTANG LUAR NEGERI MASIH AMAN
225,37 252,36 266,11 293,33 310,73 320,01 352,96 360,72
11,3411,98
5,45
10,23
5,93
2,99
10,30
5,14
0
2
4
6
8
10
12
14
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* Agt2018
ULN (Miliar Dolar AS) Pertumbuhan ULN (%)
Miliar USD
Miliar USD
https://ekon.go.id/
Utang Luar Negeri (ULN) relatif terjaga, tumbuh pada tren yang menurun. Berdasarkan komposisinya
sebagian besar adalah ULN jangka panjang
3
6/24
B. DEREGULASI EKONOMI
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
PAKET KEBIJAKAN EKONOMI
ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)
1.
2.
https://ekon.go.id/
DeregulasiEkonomi
7/24
• Deregulasi• Percepatan Proyek
strategis• Mendorong
perumahan untukberpendapatanrendah
I• Program Penerbitan
Izin 3 jam • Penghapusan PPN
untuk industritransportasi
• Fasilitas LogistikTerpadu
II• Tarif Bahan Bakar
dan Listrik yang lebih rendah
• Penyederhanaan IzinLahan untukaktivitas Investasi
• MemperluasPenerima KreditUsaha Kecil
III• Sistem Upah yang
Adil, Sederhana dandapat diproyeksikan
• Kemudahan danketerjangkauanKredit Usaha Kecil
IV• Penurunan Pajak
Revaluasi Aset• Menghilangkan
Perpajakan Gandauntuk REITs
V
5 Nov 2015• Pengembangan KEK• Kemudahan Pasokan
Air• Penyederhanaan
Perizinan Imporuntuk produkFarmasi
VI 4 Dec 2015• Percepatan Proses
Sertifikasi Tanah• Insentif Pajak bagi
Industri Padat Karya
VII 21 Dec 2015• Kebijakan Satu Peta• Konstruksi Kilang• Insentif bagi Industri
Penerbangan
VIII 27 Jan 2016• Percepatan
Konstruksi untukInfrastruktur Kelistrikan StabilisasiHarga Daging
• Deregulasi padaSektor Logistik
IX 11 Feb 2016• Pemudahan
PembatasanInvestasi
X
29 Mar 2016• Insentif REITs Kredit
Usaha BerorientasiEkspor
• Indonesia Single Risk Management - ISRM
• PengembanganIndustri Farmasi
XI 28 Apr 2016• Penyederhanaan
Perizinan, Prosedur, Durasi dan BiayaMemulai Bisnis diIndonesia
XII
9 Sep 2015 29 Sep 2015 7 Oct 2015 15 Oct 2015 23 Oct 2015
24 Aug 2016• Percepatan
pembangunanperumahanterjangkau, denganmengurangi, mengintegrasikan, dan mempercepatproses perizinan
XIII
Hingga Agustus 2017, Pemerintah telah merilis 16 Paket Kebijakan Ekonomi denganmisi memberikan kemudahan berusaha dan meningkatkan daya saing nasional
10 Nov 2016• Peta Jalan Sistem
Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik
XIV XV 16 Juni 2017• Memperkuat kelembagaan
Indonesia National Single Window
• Meningkatkan daya saingperusahaan penyedia jasalogistik
• Memberikan peluang pasarkepada pengusahapelayaran, Ocean Insurance dan pemeliharaan kapalnasional
XVI 31 Agustus 2017• Online Single Submission
1PAKET KEBIJAKAN
EKONOMI
https://ekon.go.id/ 8/24
106
91
72
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Indonesia Thailand Vietnam
Philippines Malaysia Brunei
KEMUDAHAN BERUSAHA
Peningkatan rangking Ease of Doing Business (EoDB) dari yang
semula berada pada peringkat 106 pada EODB 2016, menjadi
peringkat 72 pada EODB 2018 (meningkat 34 peringkat dalam 3
tahun terakhir)
OSS (ONLINE SINGLE SUBMISSION)
Menggunakan satu portal nasional (oss.go.id), satu identitas
perizinan berusaha (NIB), dan satu format perizinan
berusaha (Izin Usaha dan Izin Operasional/Komersial);
Perizinan Berusaha diterbitkan berdasarkan Komitmen yang
harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha;
Pemenuhan komitmen diselesaikan di K/L dan/atau Pemda.
Sistem OSS melayani lebih dari 1000 registrasi per-hari dan
menerbitkan NIB lebih dari 700 per-hari.
Sistem OSS memberikan layanan 24/7 (tetap menerbitkan
perizinan berusaha pada hari Sabtu, Minggu, dan hari libur)
KEMENTERIAN /LEMBAGA
DPMPTSP
BKPM
Pelaku usaha
✓ Nomor Induk
Berusaha
✓ Izin Usaha
✓ Izin Komersial/
Operasional
Pelayanan dalam rangka
pemenuhan komitmen izin
usaha/operasional
Validasi, integrasi
penerbitan standard,
pendaftaran produk dllPermohonan
Pengawalan end to end oleh SATGAS
ONLINE SINGLE
SUBMISSION (OSS)
Sumber World Bank Group (2018)
https://ekon.go.id/
Jumlah Total Rata-Rata
(Per Hari)
Registrasi 106.156 1.206
Aktivasi akun 79.636 905
Nomor Induk Berusaha (NIB) 64.055 728
Izin Usaha 47.827 543
Izin Komersial/Operasional 39.103 444
JUMLAH PELAYANAN OSS
9 JUL – 19 OKT 2018
OSS telah operasional dalam memberikan pelayanan
perizinan berusaha (NIB, Izin Usaha dan Izin
Operasional/Komersial) secara elektronik 24/7
2
9/24
C. PERBAIKAN PRODUKTIVITAS
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
1. KREDIT USAHA RAKYAT2. KETAHANAN ENERGI
(ELEKTRIFIKASI) 3. EBT & MANDATORI B-20
4. REFORMA AGRARIA 5. PEREMAJAAN SAWIT
RAKYAT
6. PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
7. KETAHANAN PANGAN 8. PENDIDIKAN VOKASI 9. PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR PRIORITAS
10. KAWASAN EKONOMI KHUSUS
11. KEBIJAKAN SATU PETA
https://ekon.go.id/
ProduktivitasEkonomi
10/24
PENINGKATAN AKSES KESEMPATAN MELALUI KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) DAN PENINGKATAN INKLUSI KEUANGAN
Pemerintah telah berhasil meningkatkan akses pembiayaan untuk UMKM melalui KUR dengan realisasi penyaluran sebesar
Rp313,89 Triliun dan jumlah debitur mencapai 13,3 juta
JUMLAH DEBITUR (juta)
2015 2016 2017 2018
1,0 4,4 4,1 3,8
2015 2016 2017 s.d Sept’18 TOTAL
KUR Mikro 14,1 65,7 65,2 63,6 208,6
KUR Ritel/Kecil 8,7 28,6 31,2 36,1 104,6
KUR Penempatan TKI 0,005 - 0,3 0,4 0,705
TOTAL 22,805 94,3 96,7 100,1 313,905
Penyaluran KUR Berdasarkan Skema (Triliun Rp)
https://ekon.go.id/
TOTAL : 13,3 JUTA DEBITUR
Melalui program pengembangan inklusi keuangan untuk wanita dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah, tingkat
inklusi keuangan Indonesia mengalami peningkatan dari 36% pada 2014 menjadi 48,9% pada 2017
20%
36%
48,90%
75%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
2011 2014 2017 2019*
Kepemilikan Rekening Penduduk Dewasa di Indonesia
SINERGI DENGAN LEMBAGA NON BANK
KOPERASI SIMPAN PINJAM
PENINGKATAN INFRASTRUKTUR KEUANGAN INKLUSIF
PENINGKATAN KESADARAN DAN LITERASI MASYARAKAT
SERTIFIKASI HAK PROPERTI MASYARAKAT
1
2
3
4
5
6
INOVASI DALAM LAYANAN KEUANGAN
Strategi Percepatan Keuangan Inklusif
1
11/24
PERLUASAN AKSES TENAGA LISTRIK MELALUI PENAMBAHAN
KAPASITAS PEMBANGKIT DAN CAKUPAN PELAYANAN
61,32 62,76 64,44 65,61 67,1572,95
76,5680,51
84,3588,3 91,16 95,35 97,50 99,90
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
TARGET
Capaian Program 35 GW
35.435
MW17.403 MW
49%12.281 MW
35%
2.135 MW6%
1.002 MW3%
2.614 MW7%
REALISASI
53 55 60 61 66 62,4
2014 2015 2016 2017 TARGET 2018 REALISASI Q3 2018
Capaian Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik (GW)
Capaian Rasio Elektrifikasi (%) Perencanaan
Pengadaan
Kontrak/PPA
Belum Konstruksi
Konstruksi
SLO/COD/
Komisioning
REALISASI
Q3 2018
98,05%
Untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dan mendukung pertumbuhan dan
pemerataan ekonomi, program pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan 35
GW terus dilaksanakan penyelesaiannya.
Akses masyarakat terhadap tenaga listrik semakin membaik seiring dengan
perluasan dan peningkatan rasio elektrifikasi yang didukung dengan adanya
penambahan kapasitas pembangkit listrik, termasuk jaringan distribusinya.
https://ekon.go.id/
Rasio elektrifikasi meningkat mencapai 98,05% pada tahun 2018
2
12/24
Kebijakan Mandatori Biodiesel, dengan blending B15 dimulai
pada tahun 2014, terutama di sektor transportasi (PSO).
Namun dengan hilangnya subsidi BBN pada APBN-P 2015
pemanfaatan Biodiesel berkurang drastis.
Sejalan dengan ditetapkannya pemberian insentif dari BPDP-KS
yang efektif pada akhir Agustus 2015 maka pemanfaatan
Biodiesel meningkat kembali.
Pada 1 September 2018 dimulai perluasan B20 di luar sektor
transportasi (Non PSO), sehingga pemanfaatan Biodiesel akan
meningkat dan mengurangi impor solar.
PEMANFAATAN ENERGI BARU TERBARUKAN (EBT) UNTUK
PEMBANGKIT LISTRIK, TERMASUK BIODIESEL (B20)
59,2%
Batubara
12,3%
EBT Q3
2018
6,2%
BBM
22,3%
Gas Bumi
Pemanfaatan energi baru terbarukan di samping dapat
mengurangi emisi gas rumah kaca, juga dapat
meningkatkan ketahanan energi yang berkelanjutan.
https://ekon.go.id/
Pemanfaatan EBT di 2018 mencapai 12,3%, dan akan
terus ditingkatkan hingga mencapai target 23% di
2025 sesuai Rencana Umum Energi Nasional.
3
Pemerintah telah menetapkan implementasi mandatori Biodiesel
(B-20) pada PSO dan Non-PSO mulai tanggal 1 September 2018.
Ada 5 prinsip yang akan dijalankan yaitu:
(1) Tidak ada B-0, (2) Penerapan Sanksi Administratif, (3) Insentif
BPDP, (4) Kualitas FAME, dan (5) Adanya Customers Care.
B-0
13/24
14
RA dilakukan melalui legalisasi aset tanah masyarakat, redistribusi lahan, pemberian akses pemanfaatan lahan kehutanan
dengan skema perhutanan sosial dan moratorium perkebunan kelapa sawit
RA bukan hanya bagi-bagi lahan tetapi juga diberikan program pemberdayaan ekonomi seperti bantuan sarana produksi,
modal, pemasaran, dan keterampilan usaha.
*) Sumber data Dirjen Penataan Agraria, update realisasi hingga juli 2018**) Sumber data Dirjen Planologi Kehutanan, update realisasi hingga Juni 2018***) Sumber data Dirjen PSKL, update realisasi hingga Oktober 2018
REFORMA AGRARIA
Realisasi / Capaian
REDISTRIBUSI ASET
(4,5 Juta Ha)
LEGALISASI ASET
(4,5 Juta Ha)
TORA
(9 Juta Ha)Perhutanan Sosial
(12,7 Juta Ha)
Legalisasi Akses Kelola
(12,7 juta Ha)
Moratorium/Penundaan Izin
Perkebunan Kelapa Sawit
Evaluasi Izin Pelepasan Kawasan Hutan
untuk Kebun Kelapa Sawit
• Sertifikasi Tanah Rakyat melalui
PTSL sebanyak 7,12 juta
bidang* (1,78 juta ha)
• Sertifikasi tanah transmigrasi
sebanyak 26.904 bidang*
(38.255 ha)
• Ex-HGU dan Tanah Terlantar
sebanyak 270.300 bidang (202.311
ha)*
• Pelepasan Kawasan Hutan (PPTKH)
seluas 994.761 ha**
• Pulau Jawa (hutan yang
dikelola Perhutani) seluas
67.442,96 ha***
• Luar Pulau Jawa seluas
2.000.568,85 ha***
• Penundaan pelepasan bagi permohonan
baru/belum lengkap/tidak ada persetujuan prinsip
• Evaluasi atas pelepasan yang sudah terbit
• Pelepasan kebun sawit rakyat sepanjang
memenuhi persyaratan dalam rangka peremajaan
sawit rakyat
Legalisasi Aset Redistribusi Aset Akses Kelola Hutan Evaluasi dan Penundaan Izin Baru
KEBIJAKAN REFORMA AGRARIA DAN KEBERPIHAKAN
TERHADAP RAKYAT
https://ekon.go.id/
Reforma Agraria (RA) merupakan kebijakan afirmatif pemerintah dalam rangka pemerataan ekonomi
4
14/24
Dana PSR tersalurkan di Provinsi Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bengkulu, dan Kalimantan Tengah.
Program PSR bertujuan untuk meningkatkan produktivitas CPO sawit rakyat (dari 2 ton/ha menjadi minimal 5 ton/ha) dan
dikelola secara berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip Good Agricultural Practices (GAP)
Progres Pencairan Dana Peremajaan (10 Oktober 2018)
Provinsi Sumatera Utara
Penyaluran Dana: Rp21,96 Miliar 1
Pekebun : 435 KK2
Luas Lahan : 878 Ha3
Provinsi Riau
Penyaluran Dana: Rp87,13Miliar 1
Pekebun : 1.409 KK2
Luas Lahan : 3.485 Ha3
Provinsi Sumatera Selatan
Penyaluran Dana: Rp181,61 Miliar1
Pekebun : 3.172 KK2
Luas Lahan : 7.262 Ha3
Provinsi Jambi
Penyaluran Dana: Rp29,39 Miliar1
Pekebun : 537 KK2
Luas Lahan : 1.174 Ha3
Provinsi Bengkulu
Penyaluran Dana: Rp4,97 Miliar 1
Pekebun : 149 KK2
Luas Lahan : 199 Ha3
Provinsi Kalimantan Tengah
Penyaluran Dana: Rp7,25 Miliar 1
Pekebun : 171 KK2
Luas Lahan : 290 Ha3
PROGRAM PEREMAJAAN SAWIT RAKYAT (PSR)
https://ekon.go.id/
Dana PSR yang sudah tersalurkan sebesar Rp 332 Miliar ke 5.873 rekening pekebun dengan total luas lahan 13.288 ha
5
15/24
• Sampai periode April 2018, telah dideteksi
kebakaran yang cukup banyak di 15 provinsi.
Hotspot yang terdeteksi melalui satelit NOAA
sebanyak 416 titik dan melalui satelit Terra Aqua
sebanyak 452 titik. Luas karhutla berdasarkan data
citra satelit, data hotspot, dan laporan ground check
s.d. 31 Maret 2018 seluas 15.884,93 Ha.
Pemerintah Dunia UsahaMasyarakat Bantuan dari Negara Donor
Luas Kebakaran Hutan Dan Lahan (Ha)
2015
2016
2017
2.6 juta ha
438 ribu ha
165 ribu Ha
Turun
94 %
Perbandingan Jumlah Hotspot berdasarkan Satelit NOAA
Sumber : Kementerian LHK 2018
2015 2016 2017
70.971 titik
2.844 titik
2.440 titik
Bersama-sama mengatasi kebakaran hutan dan lahan
• Kebijakan yang saat ini sedang didorong oleh
Kemenko Bidang Perekonomian yaitu
pencegahan Karhutla Berbasis Klaster, dimana:
KEBIJAKAN PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN, KEBUN, DAN LAHAN
Dengan melibatkan empat pihak, jumlah titik api dan kawasan yang terbakar hanya 165 ribu hektar atau 5% dari luas kebakaran
hutan, kebun, lahan pada 2015 yang saat itu mencapai 2,6 juta hektar
Perusahaan-perusahaan pemilik konsesimemiliki kewajiban untuk melakukan
pembinaan dalam radius tertentu.
Monitoring dan evaluasi terhadappelaksanaannya menjadi wajib untuk
terus dilakukan.
Pembiayaan program pencegahan karhutla di daerah memanfaatkan DBHDR sesuai PMK 230
Tahun 2017 tentang Penggunaan, Pemantauan& Evaluasi Dana Bagi Hasil SDA Kehutanan,
Dana Reboisasi.
6
https://ekon.go.id/ 16/24
INDEKS KETAHANAN PANGAN INDONESIA MEMBAIK
Index yang dibandingkan meliputi: keterjangkauan (Affordability), ketersediaan
(availability), kualitas dan keamanan (quality & safety) serta ketahanan dan sumber
daya alam (natural resources & resilience).
Keterjangkauan berkaitan upaya pemerintah terkait memotong rantai pasok yang
panjang, mengaktifkan Bulog sebagai off taker dan distributor produk pangan pokok.
Ketersediaan berkaitan dgn indikator ketersediaan penawaran (supply) yang terjaga.
Aspek kualitas dan keamanan berkaitan dengan standar nutrisi dan pengawasan serta
pengendalian impor.
Aspek ketahanan dan sumber daya alam berkaitan dengan lahan dan produksi.
49,2 50,7 53,6 53,2 54,8
72 74 71 6965
2014 2015 2016 2017 2018
INDEKS DAN PERINGKAT KETAHANAN PAN G AN IN DON ESIA
GFSI Rank
Rank Negara Score Rank Negara Score Rank Negara Score Rank Negara Score Rank Negara Score
1 Singapore 85.9 1 Singapore 94.3 3 Singapore 81.0 5 Singapore 78.1 3 Myanmar 69.6
6 Malaysia 68.1 6 Malaysia 71.4 6 Malaysia 64.1 7 Malaysia 70.5 4 Laos 69.0
8 Thailand 58.9 9 Thailand 64.5 9 Indonesia 58.2 9 Thailand 56.6 6 Thailand 66.4
11 Vietnam 56.0 11 Vietnam 58.9 10 Philippines 55.6 10 Vietnam 54.2 10 Cambodia 61.3
12 Indonesia 54.8 13 Indonesia 55.2 11 Thailand 54.7 11 Philippines 52.9 16 Vietnam 55.0
14 Philippines 51.5 16 Philippines 46.3 14 Vietnam 53.9 12 Myanmar 51.7 19 Malaysia 51.9
19 Myanmar 45.7 19 Cambodia 39.4 16 Myanmar 51.4 18 Indonesia 44.5 21 Philippines 51.0
21 Cambodia 42.3 21 Myanmar 37.0 21 Cambodia 47.8 21 Cambodia 34.5 22 Singapore 50.3
23 Laos 38.3 23 Laos 32.9 22 Laos 45.1 22 Laos 33.1 23 Indonesia 43.9
AffordibilityGFSI Availability Quality & SafetyNatural Resources &
Resilience
Perbandingan GFSI Score 2018 Negara ASEAN
https://ekon.go.id/
Ranking Global Food Security Index (GFSI) Indonesia membaik dari 72 (2014) menjadi 65 (2018) dari 113 negara
Sumber: The Economist Intelligence Unit.
Sumber: The Economist Intelligence Unit.
7
17/24
18PENDIDIKAN VOKASI
Keterangan : Capaian Tahun 2018 hingga bulan Oktober
K E L E M B A G A A N P E M A G A N G A N S TA N D A R K O M P E T E N S I
L I N K A N D M AT C HV O K A S I & D U D I
Sumber : Kemdikbud, Kemristekdikti, Kemnaker Sumber : Kemnaker Sumber : Kemnaker, KemdikbudSumber : Kemenperin
Melibatkan 415
Perusahaan
(2017) dan
mengalami
peningkatan 46%
menjadi 608
(2018)
1.245 SMK
Terlibat (2017)
dan meningkat
40% menjadi
1.753 (2018)
Peserta Diklat 3 in
1, sebanyak 25.712
orang (2015)
meningkat 215%
menjadi 81.157
orang (2018)
3.101 Perjanjian
Kerja Sama
Ditandatangani
SMK meningkat
12% dari 12.659
(2015) menjadi
14.218 (2018)
Politeknik
meningkat 38% dari
186 (2015) menjadi
258 (2018)
BLK meningkat
13% dari 265
(2015) menjadi
301 (2018)
LPK Swasta
Terakreditasi
meningkat 113% dari
2.021(2015) menjadi
4.324 (2018)
LSP P1 Pada
SMK meningkat
68% dari 469
(2015) menjadi
791 (2018)
9.710 Peserta
Program
Pemagangan
Bersertifikat
Peserta
Pemagangan
Dalam Negeri
meningkat 8%
dari 56.119
(2017) menjadi
60.467 (2018)
SKKNI ditetapkan
meningkat 15%
dari 624 (2017)
menjadi 719 (2018)
666 Lembaga
Sertifikasi
Profesi (LSP)
Terakreditasi
Guru
Produktif
meningkat
9% dari
52.692 (2016)
menjadi
57.276 (2018)
Retooling
Dosen
meningkat
61% dari
131 (2017)
menjadi 211
(2018)
842
Instruktur
Dilakukan
Upgrading
Melibatkan
1.051
Perusahaan
Dari 146
Kompetensi
Keahlian SMK,
Telah Disusun 69
Skema Sertifikasi
2.380
Peserta
Mengikuti
Pemaganga
n ke Luar
Negeri
Pendidikan dan Pelatihan Vokasi meningkat dari aspek kelembagaan, pemagangan, standar kompetensi, link and match vokasi
dengan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI)
https://ekon.go.id/
8
18/24
PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DIPERLUKAN UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DAN DAYA SAING BANGSA
5.107
5.196
5.334 5.368
5.548
2013 2014 2015 2016 2017
Aku
mu
lasi
Pan
jan
gb
ero
pe
rasi
(km
)
441 km132
176
332
442
2015 2016 2017 2018
Aku
mu
lasi
Pan
jan
gb
ero
pe
rasi
(km
)
Ket: Hanya mencakup target program pembangunan 1.060 km sesuai
Renstra PUPR 2014-2019
310 km
Pembangunan Jalan Tol akan Mempercepat Waktu Tempuh Sehingga Menurunkan Biaya Logistik
Pembangunan Jalur Kereta Api akan Membantu Pemindahan Orang dan Barang antar Wilayah Lebih Efektif
1.655 1.655
2.021 2.065
2014 2015 2016 2017
Jum
lah
Pe
lab
uh
an
410
Pembangunan Pelabuhan untuk Mendukung Tol Laut
0
2
4
6
8
2015 2016 2017
Capaian
Jum
lah
Ban
dar
aB
aru
2
4
7
5
Pembangunan Bandara dilakukan untuk Mendukung Pariwisata Nasional
0
5.000
10.000
15.000
20.000
2015 2016 2017
Capaian
Pe
nin
gkat
an
SPA
M
(ltr
/dtk
)
7.350
11.130
17.003
9.653
Perluasan Layanan SPAM
Meningkatkan KesehatanMasyarakat
Ket: Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa Air Tanah dan tambak
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
2015 2016 2017
Pe
nin
gkat
an
Jari
nga
nIr
igas
i(h
a)
273.532
412.193
639.936
366.404
Pembangunan Jaringan Irigasi
Diperlukan untuk Meningkatkan
Produktivitas Pangan
Percepatan pembangunan infrastruktur dapat terlaksana disetiap sektor, Jalan tol bertambah 310 km, Jalur KA
441km, 5 Bandara baru, 410 pelabuhan baru, 9.653 layanan SPAM, dan 366.404 jaringan irigasi
9
https://ekon.go.id/ 19/24
Pencapaian Kawasan Ekonomi KhususPENCAPAIAN KAWASAN EKONOMI KHUSUSPemerintah terus mengembangkan 12 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk mendorong kemudahan berusaha para investor di
destinasi pariwisata dan menghidupkan perekonomian daerah
10
https://ekon.go.id/ 20/24
KEBIJAKAN SATU PETA SALAH SATU PRA-SYARAT MENINGKATKAN KUALITAS
PERENCANAAN BERBASIS SPASIAL PERCEPATAN PROSES PERIJINAN DALAM PEMBANGUNAN
https://ekon.go.id/
Secara nasional 90% Informasi Geospasial Tematik (IGT) telah terintegasi dan siap untuk dimulai proses sinkronisasi
11
21/24
D. PENGEMBANGAN SUMBER EKONOMI BARU
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
EKONOMI KREATIF MENDORONG DAYA SAING EKSPOR
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF: E-COMMERCE & FINTECH
https://ekon.go.id/
EkonomiKreatif
22/24
EKONOMI KREATIF SEBAGAI SUMBER EKONOMI BARU
POTENSI
EKONOMI
INDONESIA
KREATIF
KONTRIBUSI PDB EKRAF
TERHADAP PDB NASIONAL
Ekraf secara konsisten berkontribusi
terhadap PDB Nasional
Nilai ekspor ekraf terus meningkat selama
6 tahun, di mana nilai ekspor Indonesia
secara umum cenderung menurun
EKSPOR EKONOMI KREATIF 2010-2016
dengan jumlah yang telah
melebihi target RPJMN 2015-2019
yaitu 13 jt jiwa pada Tahun 2019.
TENAGA KERJA EKONOMI
KREATIF
Sumber: Bekraf dan BPS, 2017
54,96% dari total tenaga kerja ekraf
adalah perempuan, ekraf dapat
menjadi salah satu strategi untuk
mendorong inklusivitas
PEMANFAATAN MESIN/TEKNOLOGI CERDAS (SIBER/INTERNET)
INDUSTRY 1.0
Mechanization
INDUSTRY 2.0
Mass Production
INDUSTRY 3.0
Automation
INDUSTRY 4.0
Cyber Physical
System
Versi John Howkins
Ekonomi
PertanianEkonomi
Industri
Ekonomi
InformasiEkonomi
Kreatif
REVOLUSI
INDUSTRISumber: Aberdeen Essentials Group, 2017
REVOLUSI
STRUKTUR
PRODUKSI
Sumber: Ekonomi Kreatif: Kekuatan Baru Indonesia Menuju 2025, 2014
PERLU DISIAPKAN PENGEMBANGAN INDUSTRI BERBASIS “BRAINWARE”
(IDE DAN KREATIVITAS), YAITU INDUSTRI KREATIF DAN DIGITAL
2014EKRAFNON-EKRAF
92,57%
7,43%
2015EKRAFNON-EKRAF
92,61%
7,39%
2016EKRAFNON-EKRAF
92,56%
7,44%
Ekspor Ekraf Ekspor NonmigasTotal Ekspor
2015
2016
15,96 juta jiwa
16,91 juta jiwa
TUMBUH 5,95%
https://ekon.go.id/
Ekonomi Kreatif (Ekraf) memiliki daya saing dalam mendorong ekspor Indonesia ketika ekspor di
sektor lainnya cenderung melemah
1
23/24
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF : e-Commerce dan FinTech
E-commerce telah dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas makers dan perluasan akses pasar
DUKUNGAN PEMERINTAH
PERPRES NO.74 TAHUN 2017Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map E-commerce)
Tahun 2017-2019
8 PILAR PETA JALAN E-COMMERCE
pendanaan
%perpajakan perlindungan
konsumenpendidikan dan
SDMinfrastruktur komunikasi
keamanan siber
logistik
28|Proses pembahasan
13 |Selesai
17|Berjalan
4 |Belum dibahas
P E R P R E S 7 4 / 2 0 1 7 : 6 2 K E L U A R A N
CAPAIAN PER PILAR [UPDATE 20 SEPTEMBER 2018]
sudah menerapkan
belum menerapkan
50,87%
49,13%
PENERAPAN E-COMMERCE OLEH PERUSAHAAN
EKONOMI KREATIF
Sumber: Bekraf dan BPS, 2017
TOP 5 PERUSAHAAN EKRAF YANG MENERAPKAN
E-COMMERCE BERDASARKAN PROVINSI
1. DI Yogyakarta (75,70%)
2. Banten (69,64%)
3. Jawa Tengah (65,97%)
4. Lampung (65,48%)
5. Kalimantan Timur (63,66%)
Fintech telah mendorong inklusi keuangan pelaku ekonomi kreatif
PENDANAAN EKONOMI KREATIF
Sumber: Bekraf dan BPS, 2017
PERLU ALTERNATIF PENDANAAN
bagi pelaku kreatif dengan aset tak
berwujud, cashflow fluktuatif, tidak
memiliki kolateral
Modal sendiri 92,37%24,44%0,66%
Perbankan
PMV
POJK NO. 77/POJK.01/2016Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis
Teknologi Informasi
DUKUNGAN PEMERINTAH
POJK NO. 13/POJK.02/2018Inovasi Keuangan Digital di Sektor
Jasa Keuangan
▪ 67 perusahaan terdaftar per 4 Sept 2018
▪ Akumulasi Jumlah Pinjaman Juli 2018:
Rp 9,21 T >> meningkat 259,36% ytd
FINTECH DI INDONESIA (OJK, 2018)
REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DAN EKRAF
Revolusi industri 4.0 dapat
mendorong inovasi pelaku ekraf
melalui pemanfaatan teknologi
DUKUNGAN PEMERINTAH
MAKING INDONESIA 4.0 (strategi dan peta jalan Revolusi Industri
4.0 Indonesia)
3D Printing Cloud Computing
Artificial Intelligent
https://ekon.go.id/24
2
24/24
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANREPUBLIK INDONESIA
KESIMPULAN:
▪ Ekonomi makro Indonesia SEHAT, dengan fundamental ekonomi yang KUAT. Sebagian besar Indikator Makro ekonomi mengalami PERBAIKAN, di tengah-tengah ketidakpastian global.
▪ Yang diperlukan adalah MELANJUTKAN secara konsisten TRANSFORMASIEKONOMI, dengan mendorong di sisi Supply-Side (Infrastruktur, Logistik,Industri, Teknologi, SDM dll) yang akan meningkatkan di sisi produksi(supply), sambal tetap menjaga di sisi Demmand-Side (Moneter, Fiskaldll) untuk tetap menjaga di sisi konsumsi, guna mendorongperekonomian Indonesia yang terus: Tumbuh, Kuat, Reformed danResilient.