tugas dan fungsi dprd dalam pembangunan daerah
DESCRIPTION
Capacity Building DPRD Kabupaten Sumba Barat di Grand Cempaka Hotel-Jakarta, 25 Februari 2012TRANSCRIPT
dadang-solihin.blogspot.com 2
Nama : Dr. Dadang Solihin, SE, MATempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja
P b D hPembangunan Daerah Bappenas
Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310
Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248HP : 0812 932 2202PIN BB : 277878F0Email : [email protected] :
http://dadang-solihin.blogspot.com
33dadangdadang--solihin.blogspot.comsolihin.blogspot.com
MateriMateriMateriMateri
• Tupoksi DPRD• Orientasi Dasar Politik DPRD • Penajaman Visi-Misi: Perumusan
Positioning Differentiation Brand (PDB)
• Reformasi Perencanaan dan Penganggaran PembangunanPenganggaran Pembangunan Daerah
• Tujuan dan PermasalahanTujuan dan Permasalahan Pembangunan Daerah
4dadang-solihin.blogspot.com
www.dadang-solihin.blogspot.com 5
W d h P kil R k tW d h P kil R k tWadah Perwakilan RakyatWadah Perwakilan RakyatPemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat
Mana yang paling dekat dengan rakyat dan secara nyata sering memperjuangkansecara langsung oleh rakyat
DPRD sebagai organisasi politik Negara yang berpihak dan berjuang
nyata sering memperjuangkan kepentingan rakyat?
Organisasi mana yang terkait langsung memperjuangkanNegara yang berpihak dan berjuang
untuk kepentingan rakyat
Berbagai partai politik yang
langsung memperjuangkan kepentingan rakyat?
Lembaga dan organisasi mana i b dseharusnya menjadi organisasi politik
sipil tertinggi dari rakyat
LSM dan berbagai bentuk asosiasi
yang mempunyai sumberdaya pembangunan yang dapat didayagunakan untuk secara
t d t hiLSM dan berbagai bentuk asosiasi yang menjadi wadah fungsional atas perjuangan kepentingan tertentu
nyata dan cepat memenuhi kebutuhan hidup rakyat?
Organisasi mana yang Berbagai organisasi kemasyarakatan yang dibentuk mulai dari tingkat dusun sampai tingkat nasional
mempunyai dasar pijakan kuat dan konkrit di lingkungan rakyat?
6www.dadang-solihin.blogspot.com
Struktur dan Kompleksitas Keterwakilan Kepentingan Warga dalam PembangunanStruktur dan Kompleksitas Keterwakilan Kepentingan Warga dalam Pembangunan
Bentuk Kebijakan dan Program PembangunanPemda
Kebijakan dan Program
DPRDProduk-produk Fungsi DPRD
ParpolProgram partai
dan janji
LSMKebijakan dan
program khusus
OrmasAgenda lobi dan tekanan politikg
Pembangunang j j
kampanyep g
LSMp
Arena PembangunanLingkungan
Lingkungan yang sehat dan lestari
SosialKesejahteraan sosial bagi seluruh warga
EkonomiPertumbuhan dan
pemerataan
KelembagaanPembuatan
keputusan partisipatif
Pemda DPRD Parpol LSM OrmasLembaga Intermediary
PemdaKDH, Sekda,
SKPD
DPRDPimpinan,
Komisi, Fraksi, Kaukus
ParpolPimpinan Partai, Biro-biro dalam
Partai
LSMBerbagai bentuk dan jenis LSM
OrmasBerbagai bentuk dan jenis Ormas
Kaukus Partai
Kelompok median pendukung pemilu dan political entrepreneur
GenderLaki
EkonomiKaya
DomisiliTetap
KeamananMapan
OrganisasiKelompok
Warga Negara dan Kepentingan-kepentingannya
Perempuan
y
Miskin
p
Tidak Tetap
p
Rentan
p
Individual Sumber: ADEKSI, KAS, GTZ, ProLH (2005)
7www.dadang-solihin.blogspot.com
Fungsi DPRDFungsi DPRDFungsi DPRDFungsi DPRDFungsi DPRD Fungsi DPRD menurut UUmenurut UU 27/200927/2009
Fungsi DPRD Fungsi DPRD menurut UUmenurut UU 27/200927/2009menurut UUmenurut UU 27/200927/2009menurut UUmenurut UU 27/200927/2009
Legislasi11 Legislasi
A
1.1.
22 Anggaran2.2.Pengawasan3.3.
8www.dadang-solihin.blogspot.com
F ngsi LegislasiF ngsi LegislasiFungsi LegislasiFungsi Legislasi• Fungsi Legislasi adalah kewenangan pembuatan Peraturan
Daerah (Perda), yaitu menginisiasi lahirnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan juga membahas dan menyetujui/menolak Raperda yang diusulkan oleh eksekutif.P d k j k b l j t b h k bij k di d h• Perda akan menjaga keberlanjutan sebuah kebijakan di daerah.
• Perda menjadi dasar hukum tindakan pemerintahan sekaligus menjadi instrumen perlindungan hukum bagi rakyat di daerahmenjadi instrumen perlindungan hukum bagi rakyat di daerah.
• Perda dapat difungsikan sebagai instrumen pembangunan.
www.dadang-solihin.blogspot.com 9
Fungsi AnggaranFungsi AnggaranFungsi AnggaranFungsi Anggaran• Fungsi Anggaran adalahkewenangan menyetujui atau menolak• Fungsi Anggaran adalahkewenangan menyetujui atau menolak
dan menetapkan RAPBD menjadi APBD, melalui proses pembahasan Arah Kebijakan Umum, pembahasan rancangan APBD yang diajukan oleh kepala daerah, dan menerapkan Perda tentang APBD.APBD harus semakin berorientasi kepada kepentingan rakyat• APBD harus semakin berorientasi kepada kepentingan rakyat melalui model perencanaan kebijakan yang integratif, antara rakyat, DPRD dan pemerintah daerah. p
• APBD merupakan dokumen kebijakan yang memiliki pengaruh nyata terhadap prioritas dan arah kebijakan pemerintahan dalam satu tahun anggaran.
• Dari APBD akan sangat mudah diidentifikasi kebijakan politik anggaran daerah dimana di dalamnya terungkap: “kepadaanggaran daerah, dimana di dalamnya terungkap: kepada kelompok mana pemerintah berpihak, dan untuk kegiatan apa pemerintah bertindak”.
www.dadang-solihin.blogspot.com 10
F ngsi Penga asanF ngsi Penga asanFungsi PengawasanFungsi Pengawasan• Fungsi Pengawasan adalah kewenangan dewan untuk melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya, pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerahkerjasama internasional di daerah.
• Adanya pelayananan publik yang berkualitas mempersyaratkan adanya kebijakan daerah yang progresif memihak masyarakat. y j y g p g y
• Sebagai stakeholder utama dalam penyediaan pelayanan publik daerah, DPRD diharapkan mampu mendorong adanya peningkatan kualitas pelayanan publik.
• Sebagai pilar utama dalam pemerintaran daerah, DPRD perlu lebih responsif dengan memperkuat fungsi pengawasan terhadapresponsif dengan memperkuat fungsi pengawasan terhadap penyediaan pelayanan publik di daerah.
www.dadang-solihin.blogspot.com 11
P d F i DPRD (1966P d F i DPRD (1966 1998)1998)Peran dan Fungsi DPRD (1966Peran dan Fungsi DPRD (1966--1998)1998)
• DPRD hanya menyetujui konsep eksekutif karena kapasitas dan kewenangannya terbatas untuk menganalisis kebijakan yang diprakarsai eksekutif.
• Anggota dewan saat itu tidak memiliki kekuatan dan keahlian untuk melakukan analisa secara independen atau untuk memintamelakukan analisa secara independen atau untuk meminta masukan dari masyarakat.
• Hal ini semakin memperlemah fungsi perwakilan DPRD danHal ini semakin memperlemah fungsi perwakilan DPRD dan kemampuan mereka dalam memastikan bahwa program, pelayanan, dan anggaran pemerintah daerah telah mencerminkan
i it k titprioritas konstituen. • Pemilihan umum direkayasa secara seksama untuk memilih
anggota DPRD yang loyal pada rezimanggota DPRD yang loyal pada rezim.
12www.dadang-solihin.blogspot.com
P d F i DPRD (S t I i)P d F i DPRD (S t I i)Peran dan Fungsi DPRD (Saat Ini)Peran dan Fungsi DPRD (Saat Ini)
• DPRD saat ini lebih cerdas dan kompeten dibandingkan di masa lalu.
• Anggota DPRD secara aktif terlibat dalam penyusunan peraturan daerah , tidak hanya menyetujui draf yang dipersiapkan oleh pemerintah dan memainkan peran penting dalam prosespemerintah, dan memainkan peran penting dalam proses penganggaran daerah.
• Pemerintah daerah berkonsultasi dengan DPRD mengenaiPemerintah daerah berkonsultasi dengan DPRD mengenai keputusan-keputusan kebijakan yang penting dan DPRD secara aktif mengambil bagian dalam perencanaan untuk pengembangan k i d k t di d hekonomi dan masyarakat di daerahnya.
• Melalui pemilihan umum yang jujur dan adil, anggota DPRD kini lebih representatif dibandingkan di masa lalu di mana masyarakatlebih representatif dibandingkan di masa lalu, di mana masyarakat memiliki harapan yang tinggi terhadap lembaga ini.
13www.dadang-solihin.blogspot.com
T t b i DPRD Ef ktifT t b i DPRD Ef ktif1/1/22
Tantangan bagi DPRD yang EfektifTantangan bagi DPRD yang Efektif
• Seperti di banyak tempat lain di dunia, para politisi seringkali terlihat sebagai orang-orang yang mengutamakan kepentingan diri sendiri dan mereka tidak terjangkau, terpisah dari realita kemiskinan dan kesengsaraan lain yang masih mewarnai kehidupan sehari-hari di Indonesiakehidupan sehari hari di Indonesia.
• Banyak anggota DPRD merasa mempunyai hak istimewa dan merasa bahwa sebagai wakil terpilih yang berbicara dan bertindak atas nama masyarakat, mereka berhak menuntut perlakuan khusus dan kemudian menjauhkan diri dari masyarakat biasa.
14www.dadang-solihin.blogspot.com
T t b i DPRD Ef ktifT t b i DPRD Ef ktif22//22
Tantangan bagi DPRD yang Efektif Tantangan bagi DPRD yang Efektif
• Tuduhan korupsi dan penyalahgunaan sumber daya publik yang terus menghiasi catatan DPRD di daerah juga akan dapat mengikis kepercayaan publik.
• Menurut data Indonesian Corruption Watch pada Juni 2006, lebih dari 1 000 anggota DPRD di seluruh Indonesia sedang dalamdari 1.000 anggota DPRD di seluruh Indonesia sedang dalam penyelidikan karena tuduhan yang berkaitan dengan korupsi.
• DPRD banyak yang kurang efektif. Kebanyakan DPRD hanyaDPRD banyak yang kurang efektif. Kebanyakan DPRD hanya menyetujui satu atau dua PERDA dalam setahun walaupun merencanakan untuk membuat lebih banyak lagi.
• Anggaran daerah sering pula tertunda karena keterlambatan DPRD untuk menyetujuinya.
15www.dadang-solihin.blogspot.com
M H l I i T j di?M H l I i T j di?Mengapa Hal Ini Terjadi?Mengapa Hal Ini Terjadi?• Sistem partai yang terpusat membuat anggota DPR/D menjadi
lebih berpihak kepada partai sebagai sumber legitimasi daripada berpihak pada pemilih dan masyarakat.
• Partai politik melihat anggotanya sebagai sumber pengumpulan dana untuk pemilihan umum berikut sehingga kebanyakan anggotadana untuk pemilihan umum berikut, sehingga kebanyakan anggota DPRD memang secara teratur harus memberikan sebagian gaji mereka kepada partai.
• Bagi banyak anggota DPRD, para pemilih hanya perlu dimintai pendapat lima tahun sekali, sebagai bagian dari kampanye
ilih k b lipemilihan kembali.• “Hubungan Konstituensi” berarti memelihara kelompok kepentingan
tertentu yang mendukung para anggota DPRD untuk dipilih dantertentu yang mendukung para anggota DPRD untuk dipilih, dan seringkali melibatkan uang.
16www.dadang-solihin.blogspot.com
K t k M f iK t k M f iKemauan untuk MereformasiKemauan untuk Mereformasi• Anggota DPRD yang progresif dan berpikiran reformis semakin
sadar bahwa kebutuhan untuk mendengarkan masyarakat tidak hanya terjadi selama kampanye saja tetapi dalam praktek sehari-hari.
• Anggota DPRD semakin tanggap dan inovatif serta memahami• Anggota DPRD semakin tanggap dan inovatif serta memahami permasalahan yang muncul akibat ketidakpercayaan rakyat pada para politisi.
• DPRD telah melakukan reformasi di beberapa bidang yang memungkinkan partisipasi masyarakat serta meningkatkan t itransparansi.
17www.dadang-solihin.blogspot.com
www.dadang-solihin.blogspot.com 18
A d P litik N tA d P litik N tAgenda Politik NyataAgenda Politik Nyata
Agenda politik yang sangat nyata dan langsung memenuhi kebutuhan warga. Penanggulangan kemiskinan; Peningkatan aksesibilitas dan kualitas
pendidikan dan kesehatan; P b t k i d f i Pemberantasan korupsi dan reformasi
birokrasi.
19www.dadang-solihin.blogspot.com
Argumentasi Politik MendasarArgumentasi Politik MendasarArgumentasi Politik MendasarArgumentasi Politik MendasarArgumentasi politik yang dibangun adalah sangat mendasar dan tidak klise. Dengan membawa dukungan politik nyata dari
t DPRD k d t k twarga, anggota DPRD akan dapat memperkuat pijakan mereka dalam proses politik yang berlangsung dalam berbagai sidang DPRD. g g g g
Dengan informasi dan pengetahuan yang langsung diperoleh dari warga masyarakat, para anggota DPRD akan mampu membawakan semua kepentingan warga ke dalam proses pembuatan Peraturan Daerah penentuan APBDpembuatan Peraturan Daerah, penentuan APBD dan pengawasan politik.
20www.dadang-solihin.blogspot.com
Positif dan KonstruktifPositif dan KonstruktifPositif dan KonstruktifPositif dan KonstruktifPemikiran yang selalu mencari upaya y g p yperbaikan. Anggota DPRD akan selalu dituntut
untuk berpikir positif dan konstruktif dalam melaksanakan tugas dan fungsinyatugas dan fungsinya.
Sering tanpa disadari kebiasaan ini justru meningkatkan kapasitas j g pmodal politik yang memang dibutuhkan oleh anggota DPRD dan t kt litik d kstruktur politik pendukungnya.
21www.dadang-solihin.blogspot.com
Membangun Sistem Umpan BalikMembangun Sistem Umpan BalikMembangun Sistem Umpan BalikMembangun Sistem Umpan BalikMembangun dan memperkokoh sistem g pumpanbalik yang cepat dan efektif. Para anggota DPRD dan partai
politiknya dapat selalu melakukan up-date terhadap informasi dan program kerjanyakerjanya.
Partai politik yang diwakili oleh anggota DPRD tersebut juga secara terus j gmenerus mengevaluasi diri apakah mereka mempunyai akar yang kuat di ti k t k t t j ttingkat akar rumput atau justru berkembang menjadi partai politik yang mengambang.g g
22www.dadang-solihin.blogspot.com
Sikl R t i W kil R k tSikl R t i W kil R k tSiklus Representasi Wakil RakyatSiklus Representasi Wakil Rakyat
Mandat politik yang bersifat sementara mengandung arti bahwa rakyat hanya memberikan sebagian hak-haknya untuk diwakili oleh anggota DPRD yang terpilih dalam proses pengambilan keputusan.
Rakyat masih dapat menggunakan haknya secara langsung untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusanmempengaruhi proses pengambilan keputusan.
Jika wakil rakyat dianggap tidak dapat mewakili kepentingan mereka yang memilihnya maka kekuasaan perwakilan itu dapatmereka yang memilihnya, maka kekuasaan perwakilan itu dapat dicabut oleh para pemilih melalui mekanisme Pemilu lima tahun yang akan datang.
Dalam jeda waktu di antara dua pemilihan umum, apabila seorang wakil rakyat tidak dapat mewakili kepentingan para pemilihnya, maka secara politik yang bersangkutan akan mengalamimaka secara politik yang bersangkutan akan mengalami delegitimasi di mata publik.
23www.dadang-solihin.blogspot.com
Siklus Representasi Wakil RakyatSiklus Representasi Wakil RakyatR A K Y A T
PEMILUPEMILU
Representasi Rakyat (keterwakilan)
Hubungan dengan Pemilih
DPRD Fungsi LegislasiPemilih
Hubungan dengan media dan kelompok
MEMBUAT KEPUTUSAN Fungsi Anggaranmedia dan kelompok
kepentingan
Sumber daya
KEPUTUSAN POLITIK
u gs gga a
Sumber daya (anggaran, staf, riset
dan informasi)Fungsi Pengawasan
Perlindungan hak-hak Individu
Peningkatan Kesejahteraan Individu
Sumber: NDI, LGSP
dan masyarakat dan Masyarakat24www.dadang-solihin.blogspot.com
I dik t P l k M d t B ikI dik t P l k M d t B ik1/1/22
Indikator Pelaksanaan Mandat yang BaikIndikator Pelaksanaan Mandat yang Baik
Dalam pelaksanaan mandat rakyat, dewan selayaknya dapat menghasilkan keputusan politik/ kebijakan publik yang berdampak positif melalui instrumen fungsi-fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.
Semua pelaksanaan fungsi tersebut merupakan inti dari politik Semua pelaksanaan fungsi tersebut merupakan inti dari politik perwakilan.
DPRD sebagai representasi rakyat menjalankan amanah DPRD sebagai representasi rakyat menjalankan amanah keterwakilan, yang mengharuskan seorang wakil rakyat bersikap dan bertindak sesuai dengan kehendak rakyat, yang diartikulasikan melalui peran kelompok-kelompok dalam masyarakat maupun individu-invidu warga negara.
25www.dadang-solihin.blogspot.com
I dik t P l k M d t B ikI dik t P l k M d t B ik22//22
Indikator Pelaksanaan Mandat yang BaikIndikator Pelaksanaan Mandat yang Baik
Secara substansial perlindungan hak p g peningkatan kesejahteraan dalam berbagai aspek
Secara prosedural p mengikuti prosedur hukum yang benar melibatkan masyarakat di dalam prosesnyay p y
Komunikasi dan hubungan dengan konstituen, media serikat, Ormas, LSM, perguruan tinggi, dan lain-lain.
Sistem pendukung (supporting system) memadai antara lain mencakup anggaran, staf, riset dan informasi.
26www.dadang-solihin.blogspot.com
dadang-solihin.blogspot.com 27
Positioning Differentiation Brand (PDB)Positioning Differentiation Brand (PDB)g ( )g ( )
POSITIONINGPOSITIONING DIFFERENTIATIONDIFFERENTIATION
BRANDBRAND
dadang-solihin.blogspot.com 28
PDB Triangle: Provinsi GorontaloPDB Triangle: Provinsi Gorontalogg
Brand IntegrityPOSITIONINGPOSITIONING
Agro Bisnis
DIFFERENTIATIONDIFFERENTIATIONBrand Integrity
Provinsi Jagung Agro Bisnis Jagung
BRANDBRAND
Visi Provinsi Gorontalo
dadang-solihin.blogspot.com 29
30dadang-solihin.blogspot.com
PDB Triangle: Kabupaten LamonganPDB Triangle: Kabupaten Lamongang p gg p g
Brand Integrity
Kabupaten dengan
POSITIONINGPOSITIONING
Pelajaran Bahasa
DIFFERENTIATIONDIFFERENTIATIONBrand Integrity
p gpemerintahan
entrepreneurship
jMandarin di Sekolah
dan Pesantren
BRANDBRAND
Visi Kabupaten Lamongan
dadang-solihin.blogspot.com 31
32dadang-solihin.blogspot.com
PDB Triangle: Kota SawahluntoPDB Triangle: Kota Sawahluntogg
Brand Integrity
Kota Pariwisata
POSITIONINGPOSITIONING
Lokasi Historis Kuno,
DIFFERENTIATIONDIFFERENTIATIONBrand Integrity
Budaya Pertambangan
,DaerahPertambangan
Batu Bara, Lahan Alami
BRANDBRAND
Visi Kota Sawahlunto
dadang-solihin.blogspot.com 33
34dadang-solihin.blogspot.com
dadang-solihin.blogspot.com 35
Status Hukum Dokumen PerencanaanStatus Hukum Dokumen PerencanaanNASIONAL DAERAH
Dokumen Penetapan Dokumen PenetapanDokumen Penetapan Dokumen PenetapanRencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
UU (Ps. 13 Ayat 1)
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Perda (Ps. 13 Ayat 2)
(RPJP-Nasional)( y )
(RPJP-Daerah)( y )
Rencana Pembangunan J k M h N i l
Per Pres Rencana Pembangunan J k M h D h
Peraturan KDH Jangka Menengah Nasional(RPJM-Nasional)
(Ps. 19 Ayat 1) Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah)
(Ps. 19 Ayat 3)
Renstra Kementerian / Peraturan Renstra Satuan Kerja PeraturanRenstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL)
Peraturan Pimpinan KL
(Ps. 19 Ayat 2)
Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)
Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
Per Pres (Ps. 26 Ayat 1)
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2)
Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL)
Peraturan Pimpinan KL
(Ps 21 Ayat 1)
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)
Peraturan Pimpinan SKPD( Ps 21 Ayat 3)( j ) (Ps. 21 Ayat 1) ( j ) ( Ps. 21 Ayat 3)
36dadang-solihin.blogspot.com
Proses PerencanaanProses PerencanaanProses PerencanaanProses PerencanaanPendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning) khususnya penjabaran Visi dan Misi dalamplanning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk ituuntuk itu.
Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders antaraDilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang.
Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.
37dadang-solihin.blogspot.com
PersyaratanPersyaratan Dokumen PerencanaanDokumen Perencanaan::Persyaratan Persyaratan Dokumen PerencanaanDokumen Perencanaan: : SMARTSMART
SPECIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi
MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured gets managed”)g g )
ACHIEVABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and appropriate collection method)appropriate collection method)
RELEVANT (information needs of the people who will use the data)
TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right time to influence many manage decision)
dadang-solihin.blogspot.com 38
Syarat PerencanaanSyarat PerencanaanSyarat PerencanaanSyarat PerencanaanSyarat PerencanaanSyarat PerencanaanSyarat PerencanaanSyarat PerencanaanH iliki t h i d hit kHarus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:1. Tujuan akhir yang dikehendaki.
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
4. Masalah-masalah yang dihadapi.
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.
6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya.
39dadang-solihin.blogspot.com
Perencanaan yang IdealPerencanaan yang IdealPerencanaan yang IdealPerencanaan yang Ideal• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat
dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. • Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti
pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan danadanya kemajuan terus menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran.
• Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan p ppelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhankeutuhan konsep secara keseluruhan.
• Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system)adaptive system).
• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).
40dadang-solihin.blogspot.com
Fungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat Perencanaan
• Sebagai alat koordinasi seluruh stakeholders
• Sebagai penuntun arah• Minimalisasi ketidakpastian• Minimalisasi inefisiensi
sumberdayaP t t d d• Penetapan standar dan pengawasan kualitas
41dadang-solihin.blogspot.com
Reformasi Sistem PenganggaranReformasi Sistem Penganggaran 1/21/2g ggg gg
PARADIGMA LAMA PARADIGMA BARUPARADIGMA LAMA PARADIGMA BARU
Visi: Melaksanakan rencana
Visi: Melaksanakan program kerja Melaksanakan rencana
pembangunan lima tahunan berdasarkan GBHN
Melaksanakan program kerja Presiden/KDH terpilih
Misi: Penyelenggaraan pemerintahan
Misi: Pelaksanaan kerangka regulasi, y gg p
umum dan pembangunan Penganggaran berdasarkan
g g ,kerangka investasi, dan pelayanan publik yang di tuangkan dalam RKP/Dpendekatan menurut pengeluaran
rutin dan pengeluaran pembangunan
tuangkan dalam RKP/D Anggaran disusun berdasarkan
RKP/D dengan mempertimbang-pembangunan RKP/D dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara
42dadang-solihin.blogspot.com
R f i Si t PR f i Si t P2/22/2
Reformasi Sistem PenganggaranReformasi Sistem Penganggaran
Paradigma Lama Paradigma BaruParadigma Lama
Penganggaran dengan
Paradigma Baru
Penganggaran Berbasis:1 Pengeluaran Rutin
Penganggaran dengan Pendekatan: 1. Penganggaran Berbasis 1. Pengeluaran Rutin
2. Pengeluaran Pembangunan
Kinerja2. Kerangka Penganggaran
Jangka MenengahPembangunan Jangka Menengah3. Anggaran Terpadu
dadang-solihin.blogspot.com 43
Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)
Tujuan 1. Menunjukan keterkaitan antara pendanaan dan prestasi kinerja yang akan dicapai (directly linkages between performance and budget);
2 Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam2. Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penganggaran (operational efficiency);
3. Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit kerja
Tujuan
dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran (more flexibility and accountability).
Landasan 1 Alokasi anggaran berorientasi pada kinerja (outputLandasan Konseptual
1. Alokasi anggaran berorientasi pada kinerja (output and outcome oriented);
2. Fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap p g gg g pmenjaga prinsip akuntabilitas (let the manager manages);
3 Alokasi anggaran program/kegiatan didasarkan pada
Landasan Konseptual
3. Alokasi anggaran program/kegiatan didasarkan pada tugas-fungsi unit kerja yang dilekatkan pada stuktur organisasi (Money follow function).
dadang-solihin.blogspot.com 44
Syarat Penerapan PBKSyarat Penerapan PBK• Indikator yang mencerminkan tolok ukur untuk mencapai
sasaran program (outcome);Indikator• Pendekatan yang digunakan dapat berfokus thd efek-
tivitas, efisiensi, outcome atau kepuasan pelanggan;• Sebagai instrumen evaluasi kinerja.
Indikator Kinerja
• Mencerminkan kebutuhan dana untuk menghasilkan sebuah output atas pelaksanaan sebuah kegiatan;
Standar Biaya
sebuah output atas pelaksanaan sebuah kegiatan;• Menunjukan seluruh komponen/item yang harus dibiayai;• Penetapan unit cost untuk setiap komponen/item,
menggunakan harga yang paling ekonomis namun tetap gg g y g p g pmemperhatikan kualitas produk.
• Membandingkan antara rencana kinerja dan realisasinya
Evaluasi Kinerja
Membandingkan antara rencana kinerja dan realisasinya berdasarkan indikator yang telah ditetapkan;
• Menganalisis perbedaan (gap) yang terjadi dan merumuskan alternatif solusinya;j
• Menyempurnakan indikator kinerja untuk tahap selanjutnya;
• Rekomendasi kelangsungan kebijakan.
45dadang-solihin.blogspot.com
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM)Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM)g g g g ( )g g g g ( )
Tujuan 1 Pengalokasian sumber daya anggaran yang lebihTujuan 1. Pengalokasian sumber daya anggaran yang lebih efisien (allocative efficiency)
2. Meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran (to improve quality of planning)
3. Lebih fokus terhadap pilihan kebijakan prioritas (best policy option)
Tujuanp y p )
4. Meningkatkan disiplin fiskal (fiscal dicipline)5. Menjamin adanya kesinambungan fiskal (fiscal
t i bilit )sustainability)Landasan
Konseptual1. Penerapan sistem rolling budget2 Mempunyai baseline (angka dasar)Konseptual 2. Mempunyai baseline (angka dasar)3. Adanya mekanisme penyesuaian angka dasar4. Penetapan Parameter
Landasan Konseptual
5. Adanya mekanisme usulan tambahan anggaran bagi kebijakan baru (additional budget for new initiatives)
dadang-solihin.blogspot.com 46
Rolling Rolling BudgetBudget
KPJM : Ilustrasi dan Cara KerjaKPJM : Ilustrasi dan Cara Kerja
Implikasi anggaran
2011
BudgetBudget
P ki P kiKebijakan ditetapkan
sbg baseline
2012 2013 20142011
(R)APBN Prakiraan Maju
Prakiraan Maju
sbg baseline
KPJMKPJM
APBN2011
RAPBN2012
Prakiraan Maju2013
Prakiraan Maju2014 TA 2011 dan
KPJM 2012 2014T0 T+1 T+2 T+3
P ki P ki
KPJM 2012 - 2014
REALISASI2011
T 1
APBN2012
T0
RAPBN2013
T 1
Prakiraan Maju2014
T 2
Prakiraan Maju2015
T 3
TA 2012 dan KPJM 2013 - 2015
T-1 T0 T+1 T+2 T+3
47dadang-solihin.blogspot.com
Penghitungan Prakiraan Maju dalam KPJMPenghitungan Prakiraan Maju dalam KPJM
Angka Prakiraan Maju untuk tahun-
Kegiatan
Angka Prakiraan Maju untuk tahuntahun berikutnya dihitung berdasarkan:
• alokasi anggaran pada tahun berjalan • disesuaikan dengan tingkat inflasiOn-going • disesuaikan dengan tingkat inflasi
yang digunakan dalam APBN
Prakiraan Maju
Multi-Angka Prakiraan Maju
untuk tahun-tahun
Kegiatan Ad h
years Project
untuk tahun tahun berikutnya dihitung
berdasarkan formula/ model yang telahAd-hoc
Target Tahunan
model yang telah ditetapkan sesuai
dengan karakteristik masing-masing Catatan :
Tahunan yg berbeda
g gkegiatanHasil penghitungan prakiraan maju akan
menjadi baseline pada tahun ybs.
48dadang-solihin.blogspot.com
P S T dP S T dPenganggaran Secara TerpaduPenganggaran Secara Terpadu• Semua kegiatan instansi pemerintah disusun secara terpadu,
termasuk mengintegrasikan anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan.
• Tahapan yang diperlukan sebagai bagian upaya jangka panjang t k b j di l bih t duntuk membawa penganggaran menjadi lebih transparan, dan
memudahkan penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang berorientasi kinerja.j
• Dalam kaitan dengan menghitung biaya input dan menaksir kinerja program, sangat penting untuk mempertimbangkan secara simultan biaya secara keseluruhan, baik yang bersifat investasi maupun biaya yang bersifat operasional.
49dadang-solihin.blogspot.com
dadang-solihin.blogspot.com 50
Apa Itu Pembangunan?Apa Itu Pembangunan?Apa Itu Pembangunan? Apa Itu Pembangunan?
Pembangunan adalah: proses perubahan ke
Tujuan Pembangunan:Tujuan Pembangunan:1 Peningkatan standar hidup (levels proses perubahan ke
arah kondisi yang lebih baik
1. Peningkatan standar hidup (levels of living) setiap orang, baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan sandang papan pelayanan
melalui upaya yang dilakukan secara t
pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll.
2. Penciptaan berbagai kondisi yang terencana.
p g y gmemungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orangorang.
3. Peningkatan kebebasan(freedom/democracy) setiap orang.
Todaro, 2000
dadang-solihin.blogspot.com 51
Ho ?Ho ?How?How?1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan
antar daerah antar sub daerah antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).g y (p )
2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.p p g j4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam p j g y
agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan).
dadang-solihin.blogspot.com 52
Tantangan dalam Pembangunan DaerahTantangan dalam Pembangunan Daerahg gg g
Sarana dan P
• Mengurangi ketimpanganPrasarana yang
memadai dan berkualitas
ketimpangan• Memberdayakan
masyarakat • Mengentaskan
kemiskinan.• Menambah lapangan
Pemanfaatan
Dunia usaha yg kondusif
kerja.• Menjaga kelestarian
SDAPemanfaatan sumber daya secara
berkualitas
SDA
Koordinasi yang semakin baik antar
stakeholders
Peningkatan kapasitas
dadang-solihin.blogspot.com 53SDM
PEMBANGUNAN DAERAHPEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN DI DAERAHPEMBANGUNAN DI DAERAH
Upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas Upaya untuk memberdayakan
masyarakat di seluruh daerahPemerintahan Daerah masyarakat di seluruh daerah
Sehingga tercipta suatu S hi t i t tSehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan
profesional dalam:
Sehingga tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan
masyarakat untuk:p y
M ik ti k lit k hid Memberikan pelayanan kepada masyarakat, M l l b d
Menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram,
Mengelola sumber daya ekonomi daerah.
, Peningkatan harkat, martabat,
dan harga diri.
dadang-solihin.blogspot.com 54
PEMBANGUNAN DAERAHPEMBANGUNAN DAERAHPEMBANGUNAN DAERAHPEMBANGUNAN DAERAH
Dilaksanakan Melalui:
Penguatan Otonomi Pengelolaan Good Governance
Dilaksanakan Melalui:
Daerah Sumberdaya Good Governance
K i b P Ti PilKeseimbangan Peran Tiga Pilar
P i t h D i U h M k t
Menjalankan dan
Pemerintahan Dunia Usaha Masyarakat
Menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang
Mewujudkan penciptaan lapangan kerja dan
Penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan
kondusif bagi unsur-unsur lain.
pendapatan. politik.
dadang-solihin.blogspot.com 55
Pergeseran Paradigma: Pergeseran Paradigma: From Government to GovernanceFrom Government to Governance
Government GovernanceM b ik h k k l if b i P l l blik Memberikan hak ekslusif bagi negara untuk mengatur hal-hal publik,
Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, civil society dan
Aktor di luarnya hanya dapat disertakan sejauh negara mengijinkannya
dunia usaha sebagai tiga aktor utama.
mengijinkannya.56dadang-solihin.blogspot.com
Pelaku Pembangunan: Pelaku Pembangunan: ggParadigma GovernanceParadigma Governance
Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
Tenaga Kerja
Kontrol Kontrol
Tenaga Kerja
Dunia Usaha S t Pemerintah MasyarakatSwasta y
Nilai RedistibusiNilaiPertumbuhan
RedistibusiMelalui Pelayanan
Pasar
Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan GoodGood.
57dadang-solihin.blogspot.com
Model Go ernanceModel Go ernanceModel GovernanceModel GovernanceSektor SwastaSektor Swasta Sektor PublikSektor Publik Sektor KetigaSektor Ketiga
Perusahaantransnasional
OrganisasiAntar Pemerintah
LSMInternasional
Tingkat Tingkat SupranasionalSupranasional
P h Ormas/LSMTingkatTingkatGOVERNANCE
PerusahaanNasional
Ormas/LSMNasional
TingkatTingkatNasionalNasional
PerusahaanLokal
PemerintahLokal
LSM LokalTingkat Tingkat SubnasionalSubnasional Lokal LokalSubnasionalSubnasional
(Kamarack and Nye Jr., 2002)
58dadang-solihin.blogspot.com
Pelaku Pembangunan: StakeholdersPelaku Pembangunan: Stakeholdersgg
i i d i t
STATE CITIZENSExecutiveJudiciary
Legislature
organized into:Community-based organizations Non-governmental organizationsg
Public serviceMilitaryPolice
Professional AssociationsReligious groupsWomen’s groups
Police Media
BUSINESSSmall / medium / large enterprises
Multinational CorporationsFi i l i tit tiFinancial institutions
Stock exchange
59dadang-solihin.blogspot.com
TroikaTroika
60dadang-solihin.blogspot.com
Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta dan MasyarakatDunia Usaha Swasta dan MasyarakatDunia Usaha Swasta, dan MasyarakatDunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
Masyarakat, Bangsa, dan
VISI
Negara MasyarakatMasyarakat
VISIPemerintahPemerintah
Dunia UsahaDunia UsahaGood Governance
61dadang-solihin.blogspot.com
Sinergitas StakeholdersSinergitas StakeholdersSinergitas StakeholdersSinergitas Stakeholders
62dadang-solihin.blogspot.com
Sinergitas StakeholdersSinergitas StakeholdersSinergitas StakeholdersSinergitas Stakeholders
63dadang-solihin.blogspot.com
64dadang-solihin.blogspot.com