TUGAS PKNTUGAS PKN

Nama Anggota :Nama Anggota : Gindar Andika AsrulGindar Andika Asrul Karis Raditya PKaris Raditya P M FahrizalM Fahrizal Teza Gisadafatthi TTeza Gisadafatthi T Tommy Abdul AzizTommy Abdul Aziz

SISTEM POLITIK DI INDONESIASISTEM POLITIK DI INDONESIA

Dalam kehidupan bersama terdapat berbagai organisasi Dalam kehidupan bersama terdapat berbagai organisasi atau lembaga yang merupakan bagian dari persekutuan atau lembaga yang merupakan bagian dari persekutuan hiidup manusia.hiidup manusia.

Ada lembaga ekonomi seperti pasar, bank, koperasi, Ada lembaga ekonomi seperti pasar, bank, koperasi, perushaan, dan sebagainya. Lembaga social seperti perushaan, dan sebagainya. Lembaga social seperti sekolah, rumah sakit, puskesmas, dan panti asuhan. Di sekolah, rumah sakit, puskesmas, dan panti asuhan. Di samping itu terdapat lembaga politik yg di bentuk warga samping itu terdapat lembaga politik yg di bentuk warga untuk memenuhi kebutuhan warga di bidang politik. untuk memenuhi kebutuhan warga di bidang politik. Lembaga politik itu misalnya partai politik.Lembaga politik itu misalnya partai politik.

Dalam kehidupan politik banyak terdapat lembaga politik. Dalam kehidupan politik banyak terdapat lembaga politik. Lembaga politik dapat dibagi dua.Lembaga politik dapat dibagi dua.

SUPRASTTRUKTUR POLITIK (lembag politik tingkat atas).SUPRASTTRUKTUR POLITIK (lembag politik tingkat atas). INFRASTRUKTUR POLITIK (lembaga politik tingkat bawah)INFRASTRUKTUR POLITIK (lembaga politik tingkat bawah)

Suprastruktur politik di IndonesiaSuprastruktur politik di Indonesia Suprastruktur politik adalah badan atau lembaga-lembaga Negara di tingkat kenegaraan yang tertuang dalam UUD 1945.Suprastruktur politik adalah badan atau lembaga-lembaga Negara di tingkat kenegaraan yang tertuang dalam UUD 1945. Suprastruktur politik di Indonesia menurut UUD 1945 adalah:Suprastruktur politik di Indonesia menurut UUD 1945 adalah: MPRMPR DPRDPR DPDDPD PRESIDEN dan WAKIL PRESIDENPRESIDEN dan WAKIL PRESIDEN BPK (badan pemeriksa keuangan)BPK (badan pemeriksa keuangan) MA (mahkamah agung)MA (mahkamah agung) MK (mahkamah konstitusi)MK (mahkamah konstitusi) Komisi YudisialKomisi Yudisial Berdasarkan trias politika, lembaga-lembag negar tersebut dapat di kelompokan menjadi tiga kekuasaan.Berdasarkan trias politika, lembaga-lembag negar tersebut dapat di kelompokan menjadi tiga kekuasaan. Kekuasaan legislatif adalah keuasaan yntuk membentuk peratuan perudang-undangan.Kekuasaan legislatif adalah keuasaan yntuk membentuk peratuan perudang-undangan. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan atau menyekenggarakan Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan atau menyekenggarakan

pemerintahan.pemerintahan. Kekuasaan yudikatif adalah kekuasan kehakiman.Kekuasaan yudikatif adalah kekuasan kehakiman. Berikut adalah uraian lembaga-lembag yg termasuk supra suprastruktur di INDONESIA.Berikut adalah uraian lembaga-lembag yg termasuk supra suprastruktur di INDONESIA.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

MPR adalah lembaga Negara. MPR sekarang ini bukan lagi lembaga tertinggi Negara, MPR merupakan lembaga yang MPR adalah lembaga Negara. MPR sekarang ini bukan lagi lembaga tertinggi Negara, MPR merupakan lembaga yang sederajat dari lembaga yg lainnya, seperti yg di sebutrkan dlm UUD 1945.sederajat dari lembaga yg lainnya, seperti yg di sebutrkan dlm UUD 1945.

MPR merupakan lembaga pelaksana kedaulatan rakyat karena anggota MPR adalah para wakil rakyat yg berasal dari MPR merupakan lembaga pelaksana kedaulatan rakyat karena anggota MPR adalah para wakil rakyat yg berasal dari pemilihan umum.pemilihan umum.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) DPR adalah lembaga yang sama dengan MPR, dimana seluruh anggota DPR menjadi anggota MPR.DPR adalah lembaga yang sama dengan MPR, dimana seluruh anggota DPR menjadi anggota MPR. DPR mempunyai 3 fugsi:DPR mempunyai 3 fugsi: a. legislasi adalah membentuk undang-undanga. legislasi adalah membentuk undang-undang b. anggaran adalah menetapkan Anggaran dan Pendapat Belanjab. anggaran adalah menetapkan Anggaran dan Pendapat Belanja c. pengawasan adalah mengawasi jalannya pemerintahanc. pengawasan adalah mengawasi jalannya pemerintahan

B. Infrastruktur politikB. Infrastruktur politik

Infrastruktur politik adalah lembaga- Infrastruktur politik adalah lembaga- lembaga politik yang ada dalam lembaga politik yang ada dalam masyarakat. Lembaga itu dibentuk masyarakat. Lembaga itu dibentuk dan bergerak di tingkat masyarakat.dan bergerak di tingkat masyarakat.

Jenis – jenis infrastruktur politikJenis – jenis infrastruktur politik

Partai PolitikPartai Politik Partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara

R.I secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk R.I secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum.pemilihan umum.

Organisasi KemasyarakatanOrganisasi KemasyarakatanOrganisasi kemasyarakatan adalah perkumpulan yang dibentuk oleh sekelompok Organisasi kemasyarakatan adalah perkumpulan yang dibentuk oleh sekelompok orang dengan tujuan tertentu yang umumnya untuk memenuhi kebutuhan di bidang orang dengan tujuan tertentu yang umumnya untuk memenuhi kebutuhan di bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan.sosial, budaya dan kemasyarakatan.

Kelompok Kepentingan Kelompok Kepentingan Kelompok kepentingan adalah sekelompok orang yang memiliki kesamaan sifat, Kelompok kepentingan adalah sekelompok orang yang memiliki kesamaan sifat, sikap, kepercayaan dan atau tujuan, yang sepakat mengorganisasikan diri untuk sikap, kepercayaan dan atau tujuan, yang sepakat mengorganisasikan diri untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingan atau tuntutan kelompok itu.melindungi dan memperjuangkan kepentingan atau tuntutan kelompok itu.

Media Massa Media Massa Media massa merupakan sarana komunikasi, termasuk orang-orang yang bergerak di Media massa merupakan sarana komunikasi, termasuk orang-orang yang bergerak di bidang media massa. Media massa yang dimaksud meliputi media komunikasi dalam bidang media massa. Media massa yang dimaksud meliputi media komunikasi dalam arti luas dan sempit.arti luas dan sempit.

C. Sistem PolitikC. Sistem Politik

1. Pengertian sistem politik1. Pengertian sistem politik

Sistem politik berarti berbagai Sistem politik berarti berbagai macam kegiatan dan proses dari macam kegiatan dan proses dari segenap lembaga atau struktur yang segenap lembaga atau struktur yang yang bekerja dalam suatu unit yang bekerja dalam suatu unit kesatuan. Kesatuan yang dimaksud kesatuan. Kesatuan yang dimaksud adalah negara. adalah negara.

2. Macam-macam sistem politik2. Macam-macam sistem politik

Menurut Fred W.Riggs jenis-jenis sitem politik Menurut Fred W.Riggs jenis-jenis sitem politik yakni :yakni :

a.a. EksekutifEksekutifb.b. BirokrasiBirokrasic.c. LegislatifLegislatifd.d. Partai politikPartai politik

Berdasarkan empat institusi tersebut ada enam Berdasarkan empat institusi tersebut ada enam tipe sistem politik.tipe sistem politik.

a.a. Sistem politik asepaliSistem politik asepalib.b. Sistem politik prosepaliSistem politik prosepalic.c. Sistem politik ortosepaliSistem politik ortosepalid.d. Sistem politik metasepaliSistem politik metasepalie.e. Sistem politik heterosepaliSistem politik heterosepalif.f. Sistem politik suprasepaliSistem politik suprasepali

Sistem politik menurut Ramlan SubaktiSistem politik menurut Ramlan Subakti

Sistem politik tradisional Sistem politik tradisional Sistem politik totaliterSistem politik totaliter Sistem politik demokrasiSistem politik demokrasi

Prinsip-prinsip sistem politik demokrasiPrinsip-prinsip sistem politik demokrasi

Pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif dan Pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif berada pada badan yang berbedayudikatif berada pada badan yang berbeda

Pemerintahan konstitusionlPemerintahan konstitusionl Pemerintahan berdasarkan hukumPemerintahan berdasarkan hukum Pemerintahan mayoritasPemerintahan mayoritas Pemerintahan umum dengan diskusiPemerintahan umum dengan diskusi Pemilihan umum yang bebasPemilihan umum yang bebas Konstitusi atau UUD yang demokratisKonstitusi atau UUD yang demokratis Prinsip PersetujuanPrinsip Persetujuan Partai politik lebih dari satuPartai politik lebih dari satu Manajemen yang terbukaManajemen yang terbuka DllDll

D. Sistem Politik Demokrasi PancasilaD. Sistem Politik Demokrasi Pancasila

Setiap Negara memiliki system politik, system politik di Indonesia dapat disebut system politik Setiap Negara memiliki system politik, system politik di Indonesia dapat disebut system politik demokrasi pancasila yang berdasarkan UUD 1945. demokrasi pancasila yang berdasarkan UUD 1945.

SIstem Politik di IndonesiaSIstem Politik di Indonesia Sistem politik di Indonesia berdasar pada ketentuan – ketentuan dalam UUD 1945.Sistem politik di Indonesia berdasar pada ketentuan – ketentuan dalam UUD 1945. Amandemen terakhir atas UUD 1945 dilakukan oada tahun 2002.Amandemen terakhir atas UUD 1945 dilakukan oada tahun 2002. Sistem Politik Indonesia Sebelum Amandemen UUD 1945Sistem Politik Indonesia Sebelum Amandemen UUD 1945 Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk republic. Kedaulatan berada di tangan rakyau Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk republic. Kedaulatan berada di tangan rakyau

dan dijalankan sepenuhnya oleh MPR. Indonesia menganut system pemerintahan Presidensial.dan dijalankan sepenuhnya oleh MPR. Indonesia menganut system pemerintahan Presidensial. Lembaga legislative terdiri atas MPR yang merupakan lembaga tertinggi Negara dan DPR. Lembaga Lembaga legislative terdiri atas MPR yang merupakan lembaga tertinggi Negara dan DPR. Lembaga

eksekutif terdiri atas presiden dan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Wakil Presiden dan eksekutif terdiri atas presiden dan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Wakil Presiden dan Kabinet. Lembaga Yudikatif menjalankan kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh MA sebagai Kabinet. Lembaga Yudikatif menjalankan kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh MA sebagai lembaga kehakiman tertinggi bersama badan-badan kehakiman lain yang berada di bawahnya.lembaga kehakiman tertinggi bersama badan-badan kehakiman lain yang berada di bawahnya.

Fungsi pokok MPR selaku lembaga tertinggi Negara adalah menyusun kontitusi Negara, Fungsi pokok MPR selaku lembaga tertinggi Negara adalah menyusun kontitusi Negara, mengangkat dan memberhentikan presiden dan wakil presiden, serta menyusun GBHN. DPR mengangkat dan memberhentikan presiden dan wakil presiden, serta menyusun GBHN. DPR berfungsi menyusun undang-undang.berfungsi menyusun undang-undang.

Kedudukan presiden sejajar dengan lembaga tinggi Negara lainnya. Kedudukan presiden sejajar dengan lembaga tinggi Negara lainnya. Presiden juga berkedudukan selaku mandataris MPR. Dalam UUD 1945 Presiden juga berkedudukan selaku mandataris MPR. Dalam UUD 1945 disebutkan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR dengan disebutkan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR dengan suara terbanyak.suara terbanyak.

MA bersifat independent dari intervensi pemerintahan dalam menjalankan MA bersifat independent dari intervensi pemerintahan dalam menjalankan tugasnya menegakkan hokum dan kadilan meskipun penunjukan para tugasnya menegakkan hokum dan kadilan meskipun penunjukan para hakim agung dilakukan presiden.hakim agung dilakukan presiden.

Lembaga tinggi Negara lainnya adalah BPK dan DPA. Fungsi utama BPK Lembaga tinggi Negara lainnya adalah BPK dan DPA. Fungsi utama BPK adalah melakukan pemeriksaan keuangan pemerintah. Temuan-temuan adalah melakukan pemeriksaan keuangan pemerintah. Temuan-temuan BPK dilaporkan ke DPR selaku badan yang menyetujui anggarah belnja BPK dilaporkan ke DPR selaku badan yang menyetujui anggarah belnja Negara APBN. DPA berfungsi untuk memberi jawaban terhadap Negara APBN. DPA berfungsi untuk memberi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan presiden yang berkaitan dengan penyelenggaraan pertanyaan-pertanyaan presiden yang berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, termasuk dalam masalah politik, ekonomi, social budaya, dan Negara, termasuk dalam masalah politik, ekonomi, social budaya, dan militer. DPA juga dapat memberi nasihat atau saran atau rekomendasi militer. DPA juga dapat memberi nasihat atau saran atau rekomendasi terhadap masalah yang berkaitan dengan kepentingan Negara. Anggota terhadap masalah yang berkaitan dengan kepentingan Negara. Anggota DPA diusulkan oleh DPR dan diangkat oleh presiden untuk masa bakti lima DPA diusulkan oleh DPR dan diangkat oleh presiden untuk masa bakti lima tahun. Jumlah anggota DPA adalah 45 orang.tahun. Jumlah anggota DPA adalah 45 orang.

Daerah provinsi dikepalai oleh seorang gubernur dan daerah Daerah provinsi dikepalai oleh seorang gubernur dan daerah kabupaten/kota dikepalai oleh seorang bupati/walikota.kabupaten/kota dikepalai oleh seorang bupati/walikota.

Sistem politik Indonesia setelah amandemen UUD 1945Sistem politik Indonesia setelah amandemen UUD 1945 Pokok-pokok system politik di Indonesia setelah amandemen UUD 1945 adalah sebagai berikut.Pokok-pokok system politik di Indonesia setelah amandemen UUD 1945 adalah sebagai berikut.

– bentuk Negara adalah kesatuan sedangkan bentuk pemerintahan republicbentuk Negara adalah kesatuan sedangkan bentuk pemerintahan republic– kekuasaan eksekutif berada di tangan presiden. Presiden adalah kepala Negara dan sekaligus kepala kekuasaan eksekutif berada di tangan presiden. Presiden adalah kepala Negara dan sekaligus kepala

pemerintahan.pemerintahan.– Sebagai kepala pemerintahan, presiden membentuk cabinet (menteri) yang bertanggung jawab kepadanya.Sebagai kepala pemerintahan, presiden membentuk cabinet (menteri) yang bertanggung jawab kepadanya.– Parlemen terdiri atas dua badan (bicameral), yaitu DPR dan DPDParlemen terdiri atas dua badan (bicameral), yaitu DPR dan DPD– disamping DPR dan DPD, terdapat juga MPR.disamping DPR dan DPD, terdapat juga MPR.– tidak adanya sebutan lembaga tertinggi dan lembaga tinggi Negara.tidak adanya sebutan lembaga tertinggi dan lembaga tinggi Negara.– Lembaga DPA ditiadakan dan dibentuk sebuah dewan pertimbangan yang berada langsung dibawah presiden.Lembaga DPA ditiadakan dan dibentuk sebuah dewan pertimbangan yang berada langsung dibawah presiden.– Kekuasaan membentuk undang-undang berada pada DPR.Kekuasaan membentuk undang-undang berada pada DPR.– kekuasaan yudikatif berada pada mahkamah agung serta badan peradilan dibawahnya dan mahkamah kekuasaan yudikatif berada pada mahkamah agung serta badan peradilan dibawahnya dan mahkamah

konstitusi.konstitusi.– system kepartaian adalah multipartaisystem kepartaian adalah multipartai– Pemilu diselenggarakan untuk memelih presiden dan wakil presiden dalam satu paket, memilih anggota Pemilu diselenggarakan untuk memelih presiden dan wakil presiden dalam satu paket, memilih anggota

DPR,DPD,DPRD provinsi, dand DPD kabupaten/kota.DPR,DPD,DPRD provinsi, dand DPD kabupaten/kota.– pemerintah daerah terdapat di daerah provinsi dan daerah kabupaten/kiota.pemerintah daerah terdapat di daerah provinsi dan daerah kabupaten/kiota.– Indonesia menjalankan otonomoi daerah dengan prinsip desentralisasi dan dekonsentrasi.Indonesia menjalankan otonomoi daerah dengan prinsip desentralisasi dan dekonsentrasi.– Di tingkat pemerintah daerah terdapat lembaga eksekutif yaitu gubernur untuk daerah provinsi dan Di tingkat pemerintah daerah terdapat lembaga eksekutif yaitu gubernur untuk daerah provinsi dan

bupati/walikota untuk daerah kabupaten/kotabupati/walikota untuk daerah kabupaten/kota– Adanya jaminan hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam pasal 28 A-J UUD 1945 dan undang-undang Adanya jaminan hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam pasal 28 A-J UUD 1945 dan undang-undang

yang berkaitan dengan hak asasi manusia, seperti UU no. 39 tahun 1999 tentang HAM dan UU no. 26 tahun yang berkaitan dengan hak asasi manusia, seperti UU no. 39 tahun 1999 tentang HAM dan UU no. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM2000 tentang Pengadilan HAM

Prinsip-prinsip Demokrasi PancasilaPrinsip-prinsip Demokrasi Pancasila Pancasila sebagai landasan demorasinya.Pancasila sebagai landasan demorasinya. pancasila sebagai landasan demokrasi di Indonesiapancasila sebagai landasan demokrasi di Indonesia Demokrasi di Indonesia berdasar atas Pancasila. Pancasila merupakan dasar falsafah bangsa. Demokrasi di Indonesia berdasar atas Pancasila. Pancasila merupakan dasar falsafah bangsa.

UUD 1945 sebagai dasar konstitusional Negara republic Indonesia juga berlandasan pada UUD 1945 sebagai dasar konstitusional Negara republic Indonesia juga berlandasan pada pancasila.pancasila.

Setiap sila pancasila adalah suatu ajaran demokraasi. Sila ketuhanan yang maha esa berarti Setiap sila pancasila adalah suatu ajaran demokraasi. Sila ketuhanan yang maha esa berarti memberi kebebasan untuk menganut agama lain dan menghargai keyakinan orang lain.memberi kebebasan untuk menganut agama lain dan menghargai keyakinan orang lain.

Sila kemanusian yang adil dan beradap mengajak orang untuk memperlakukan semua orang Sila kemanusian yang adil dan beradap mengajak orang untuk memperlakukan semua orang sama berdasar harkat dan martbatnya.sama berdasar harkat dan martbatnya.

Sila persatuan Indonesia bermakna bahwa persatuan lebih utama daripada perpecahan dan Sila persatuan Indonesia bermakna bahwa persatuan lebih utama daripada perpecahan dan pertentangan. Demokrasi juga mengakui perbedaan, tetapi saling bergantung untuk kerja sama.pertentangan. Demokrasi juga mengakui perbedaan, tetapi saling bergantung untuk kerja sama.

Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan menyatakan bahwa rakyatlah yang berdaulat dalam suatu Negara. Kedaulatan itu dijalankan menyatakan bahwa rakyatlah yang berdaulat dalam suatu Negara. Kedaulatan itu dijalankan melalui perwakilan dan dengan mekanisme permusyawaratan perwakilan.melalui perwakilan dan dengan mekanisme permusyawaratan perwakilan.

Sila keadilan social bagi seluruh rakyat indoenesia merupakan tujuan dari demokrasi Indonesia . Sila keadilan social bagi seluruh rakyat indoenesia merupakan tujuan dari demokrasi Indonesia . demokrasi bukanlah tujuan tetapi alat atau sarana untuk mencapai tujuan. Tujuan dari demokrasi bukanlah tujuan tetapi alat atau sarana untuk mencapai tujuan. Tujuan dari pemerintahan demokrasi di Indonesia haruslah mengarah pada tercapainya keadilan social.pemerintahan demokrasi di Indonesia haruslah mengarah pada tercapainya keadilan social.

Prinsip Demokrasi Berdasar PancasilaPrinsip Demokrasi Berdasar Pancasila Menurut Ahmad Sanusi, prinsip-prinsip Menurut Ahmad Sanusi, prinsip-prinsip

demokrasi yang berdasar Pancasila adalah demokrasi yang berdasar Pancasila adalah sebagai berikut.sebagai berikut.

– demokrasi berdasarkan ketuhanan yang maha esa.demokrasi berdasarkan ketuhanan yang maha esa.– demokrasi berdasarkan HAMdemokrasi berdasarkan HAM– demokrasi berdasarkan kedaulatan rakyatdemokrasi berdasarkan kedaulatan rakyat– demokrasi berdasarkan kecerdasan rakyatdemokrasi berdasarkan kecerdasan rakyat– demokrasi berdasarkan pemisahan kekuasaan Negarademokrasi berdasarkan pemisahan kekuasaan Negara– demokrasi berdasarkan otonomi daerahdemokrasi berdasarkan otonomi daerah– demokrasi berdasarkan supermasi hokum (rule of law)demokrasi berdasarkan supermasi hokum (rule of law)– demokrasi berdasarkan peradilan yang bebasdemokrasi berdasarkan peradilan yang bebas– demokrasi berdasarkan kesejahteraan rakyatdemokrasi berdasarkan kesejahteraan rakyat

Kedelapan prinsip dasar meknanisme demokrasi Kedelapan prinsip dasar meknanisme demokrasi tersebut adalah sebagai berikut.\tersebut adalah sebagai berikut.\

Kedaulatan rakyatKedaulatan rakyat Negara berdasarkan atas hokumNegara berdasarkan atas hokum pemerintahan berdasarkan kontitusi (menganut pemerintahan berdasarkan kontitusi (menganut

paham konstitusionalisme)paham konstitusionalisme) pemerintahan yang bertanggung jawabpemerintahan yang bertanggung jawab bentuk kesatuan republicbentuk kesatuan republic system perwakilansystem perwakilan system pemerintahan presidensialsystem pemerintahan presidensial tidak mengenal dadnya golongan oposisitidak mengenal dadnya golongan oposisi

pelaksanaan demokrasi pancasila dalam pelaksanaan demokrasi pancasila dalam pengambilan keputusan.pengambilan keputusan.

Demokrasi pancasila mengutamakan proses Demokrasi pancasila mengutamakan proses melalui voting jika musyawarah mufakat yang melalui voting jika musyawarah mufakat yang selnjutnya dapat dilakukan melaui voting jika selnjutnya dapat dilakukan melaui voting jika musyawarah mufakat tersebut tidak berhasil musyawarah mufakat tersebut tidak berhasil mencapai keputusanmencapai keputusan

Berdasrkan keteapan MPR No. 1/MPR/1993 Berdasrkan keteapan MPR No. 1/MPR/1993 Pasan 87 dan 92 Jo. Tap. MPR No. II/MPR/1999 Pasan 87 dan 92 Jo. Tap. MPR No. II/MPR/1999 pasal 79 dijelaskan bahwa pengambilan pasal 79 dijelaskan bahwa pengambilan keputusan sejauh mungkin diusahakan melalui keputusan sejauh mungkin diusahakan melalui musyawarah untuk mufakat apabila hal ini tidak musyawarah untuk mufakat apabila hal ini tidak berhasil dapat ditempuh dengan jalan suara berhasil dapat ditempuh dengan jalan suara terbanyak.terbanyak.

Sikap terhadap sisitem politik demokrasi pancasila Sikap terhadap sisitem politik demokrasi pancasila Demokrasi di Indonesia dapat dibedakan dengan Demokrasi di Indonesia dapat dibedakan dengan

demokrasi lain berdasar pada falsafah Negara yang demokrasi lain berdasar pada falsafah Negara yang mendasarinya. Berikut ini adalah perbedaan demokrasi mendasarinya. Berikut ini adalah perbedaan demokrasi pencasila dengan demokrasiliberal.pencasila dengan demokrasiliberal.

demokrasi pancasila berpaham pada kerakyatan, demokrasi pancasila berpaham pada kerakyatan, sedangkan demokrasi liberal berpaham individualitas.sedangkan demokrasi liberal berpaham individualitas.

demokrasi pancasila menekankan pada sifat social atau demokrasi pancasila menekankan pada sifat social atau komunal, sedangkan demokrasi liberal bersifat bersifat komunal, sedangkan demokrasi liberal bersifat bersifat individual.individual.

Negara pancasila adalah paham nonsekuler, sedangkan Negara pancasila adalah paham nonsekuler, sedangkan demokrasi liberal adalah seluler.demokrasi liberal adalah seluler.

Negara dalam demokrasi pancasila adalah sosialis Negara dalam demokrasi pancasila adalah sosialis religiusreligius

Demokrasi pancasila meliputi demokrasi politik, ekonomi Demokrasi pancasila meliputi demokrasi politik, ekonomi dan socialdan social

perbedaan sisitem politkperbedaan sisitem politk Dua jenis system politik secarqa modern, Dua jenis system politik secarqa modern,

yaitu system politik demokrasi dan sisitem politik yaitu system politik demokrasi dan sisitem politik otoriter. Kedua jenis sisitem politik ini banyak otoriter. Kedua jenis sisitem politik ini banyak dijumpai di Negara-negara sekarang ini. dijumpai di Negara-negara sekarang ini.

Banyak Negara-negara berusaha menuju pada Banyak Negara-negara berusaha menuju pada system politik demokrasi karena dianggap system system politik demokrasi karena dianggap system ini lebih baik dan mampu mendukung ini lebih baik dan mampu mendukung tercapainya keadilan masyarakat.tercapainya keadilan masyarakat.

Kriteria untuk membedakan system politik Kriteria untuk membedakan system politik demokrasi dan otoritarian terletak :demokrasi dan otoritarian terletak :

siapa pemegang kekuasaan dalam Negara siapa pemegang kekuasaan dalam Negara tersebuttersebut

Luas tidaknya penggunaan kekuasaanLuas tidaknya penggunaan kekuasaan

F.berperan serta dalam sisitem politik di F.berperan serta dalam sisitem politik di Indonesia.Indonesia.

System politik Indonesia adalah system politik demokrasi. System System politik Indonesia adalah system politik demokrasi. System demokrasi meskipun sulit untuk dijalankan, tetapi dianggap mampu demokrasi meskipun sulit untuk dijalankan, tetapi dianggap mampu memberikan keadilan dan penghargaan terhadap hak- hak warga Negara.memberikan keadilan dan penghargaan terhadap hak- hak warga Negara.

Demokrasi di Indonesia merupakan demokrasi yang nilai- nilai nya Demokrasi di Indonesia merupakan demokrasi yang nilai- nilai nya berdasarkan pancasila. Indonesia mengadakan system politik demokrasi berdasarkan pancasila. Indonesia mengadakan system politik demokrasi pancasila tetapi dalam praktik yang dijalankan justru bukan demokrasi tapi pancasila tetapi dalam praktik yang dijalankan justru bukan demokrasi tapi otoritarian. Terlaksananya system politik demokrasi membutuhkan peran otoritarian. Terlaksananya system politik demokrasi membutuhkan peran serta dan keterlibatan masyarakat. serta dan keterlibatan masyarakat.

Oleh karena itu, peran sserta masyarakat secara luar sangat Oleh karena itu, peran sserta masyarakat secara luar sangat duharapkan. Beberapa contoh peran masyarakat ialah:duharapkan. Beberapa contoh peran masyarakat ialah:

aktif mengikuti bahkan terlibat dalam pendidikan demokrasiaktif mengikuti bahkan terlibat dalam pendidikan demokrasi mengikuti pemilu , baik pemilu nasional maupun pemilu localmengikuti pemilu , baik pemilu nasional maupun pemilu local membiasakan diri berperilaku demokratismembiasakan diri berperilaku demokratis mengkritisi dan memberi masukan terhadap perilaku pejabat yg tidak mengkritisi dan memberi masukan terhadap perilaku pejabat yg tidak

demokratisdemokratis ikut menjadi anggota lembaga swadaya masyarakatikut menjadi anggota lembaga swadaya masyarakat menjadi pemantau pemilumenjadi pemantau pemilu aktif mengikuti rapat yang membahasa kepentingan umum.aktif mengikuti rapat yang membahasa kepentingan umum.

g. pengembangan demokrasi di indonesiag. pengembangan demokrasi di indonesia

perkembangan demokrasi tidak lepas dari periodisasi demokrasi perkembangan demokrasi tidak lepas dari periodisasi demokrasi yang pernah dan berlaku dalam sejarah Indonesia. Berikut adalah yang pernah dan berlaku dalam sejarah Indonesia. Berikut adalah perkembangan demokrasi di Indonesia.perkembangan demokrasi di Indonesia.

perkembangan demokrasi dalam ketata negraan indonesaiperkembangan demokrasi dalam ketata negraan indonesai Miriam budiarjo menyatakan bahwa dipandang dari sudut perkembangan Miriam budiarjo menyatakan bahwa dipandang dari sudut perkembangan

sejarah demokrasi Indonesia sampai masa orde baru dapat dibagi tiga sejarah demokrasi Indonesia sampai masa orde baru dapat dibagi tiga msa, yaitu:msa, yaitu:– tahun 1945-1950tahun 1945-1950

masa pemerintahan tahun 1945-1950 mengindikasikan keinginan kuat dari masa pemerintahan tahun 1945-1950 mengindikasikan keinginan kuat dari para pemimpin Negara untuk membentuk pemerintahan demokratis.para pemimpin Negara untuk membentuk pemerintahan demokratis.– tahun 1950-1959tahun 1950-1959

masa 1950-1959 ditandai dengan suasana dan semangat yang masa 1950-1959 ditandai dengan suasana dan semangat yang ultrademokratis.ultrademokratis.– tahun 1959-1965tahun 1959-1965

masa 1959-1965 adalah periode demokrasi terpimpin dengan cirri-ciri, masa 1959-1965 adalah periode demokrasi terpimpin dengan cirri-ciri, antara lain dominasi presiden.antara lain dominasi presiden.– tahun 1966-1998tahun 1966-1998

masa ini adalah masa pemerintahan orde baru di bawah kepemimpinan masa ini adalah masa pemerintahan orde baru di bawah kepemimpinan presiden suharto. Demokrasi masa itu dinamakan demokrasi pancasila presiden suharto. Demokrasi masa itu dinamakan demokrasi pancasila dengan system presidensial.dengan system presidensial.

masa depan demokrasi Indonesiamasa depan demokrasi Indonesia saat ini demokrasi tekah menjadi tolak ukur keabsahan politik semua bangsa di dunia. Namun saat ini demokrasi tekah menjadi tolak ukur keabsahan politik semua bangsa di dunia. Namun

masa depan demokrasi bergantung pada persyarat-persyaratan demokrasi.masa depan demokrasi bergantung pada persyarat-persyaratan demokrasi. Proses demokratisai terutama pada pemerintahan transisi dapat berubah menjadi Proses demokratisai terutama pada pemerintahan transisi dapat berubah menjadi

bencana bagi Negara tersebut, baik transisi dari system dictator maupun rezim militer kea rah bencana bagi Negara tersebut, baik transisi dari system dictator maupun rezim militer kea rah system politik demokrasi.system politik demokrasi.

Ada lima kondisi yang diperlukan bagi kelancaran demokratisasi di Negara-negara berkembang, Ada lima kondisi yang diperlukan bagi kelancaran demokratisasi di Negara-negara berkembang, yaitu:yaitu:

penguatan struktur ekonomi yang berbasis keadilan sehingga memungkinkan terjadinya prinsip penguatan struktur ekonomi yang berbasis keadilan sehingga memungkinkan terjadinya prinsip kesedrajatan warga Negara.kesedrajatan warga Negara.

Tersedianya kebutuhan-kebutuhan dasar bagi kepentingan survive warga Negara, seperti Tersedianya kebutuhan-kebutuhan dasar bagi kepentingan survive warga Negara, seperti pangan, kesehata, dan pendidikanpangan, kesehata, dan pendidikan

Kemapanan kesatuan dan identitas nasional sehingga tahan terhadap pembelahan dan Kemapanan kesatuan dan identitas nasional sehingga tahan terhadap pembelahan dan perbedaan social politik warga Negara.perbedaan social politik warga Negara.

Pengetahuan luas, pendidian, kedewasaan, sikap toleransi, dan rasa tanggung jawab kolektif Pengetahuan luas, pendidian, kedewasaan, sikap toleransi, dan rasa tanggung jawab kolektif warga Negara khususnya masyarakat terpilih.warga Negara khususnya masyarakat terpilih.

Rezim yang terbuka dan bertanggung jawab dalam menggunakan sumber-sumber public secara Rezim yang terbuka dan bertanggung jawab dalam menggunakan sumber-sumber public secara efisienefisien

Pengakuan yang berkelanjutan dari Negara –negara demokratis trhadap praktik demokratis.Pengakuan yang berkelanjutan dari Negara –negara demokratis trhadap praktik demokratis.

. Partisipasi Politik warga Negara. Partisipasi Politik warga Negara Partisipasi politik adalah keikutsertaan warga Negara biasa dalam menentukan segala keputusan Partisipasi politik adalah keikutsertaan warga Negara biasa dalam menentukan segala keputusan

yang menyangkut dan mempengaruhi kehidupannya. yang menyangkut dan mempengaruhi kehidupannya. Sementara pemerintah adalah orang-orang atau warga Negara yang memiliki dan mendapat Sementara pemerintah adalah orang-orang atau warga Negara yang memiliki dan mendapat

amanat serta kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan.amanat serta kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan. Ciri umum partisipasi politk adalah sebagai berikutCiri umum partisipasi politk adalah sebagai berikut Partisipasi politik merupakan kegiatan atau perilaku luar individu yang dapat diamati.Partisipasi politik merupakan kegiatan atau perilaku luar individu yang dapat diamati. Kegiatan tersebut diarahkan untuk memenuhi pemerintah selaku pembuat dan pelaksana Kegiatan tersebut diarahkan untuk memenuhi pemerintah selaku pembuat dan pelaksana

keputusan politikkeputusan politik Kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan yang efektif mempengaruhi kebijakan ataupun kegiatan Kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan yang efektif mempengaruhi kebijakan ataupun kegiatan

yang gagal.yang gagal. Kegiatan mempengaruhi pemerintah dapat dilakukan secara langsung tanpa melalui perantara atau Kegiatan mempengaruhi pemerintah dapat dilakukan secara langsung tanpa melalui perantara atau

sebaliknyasebaliknya Kegiatan parisipasi dapat dilakukan melalui prosedur yang wajar ataupun prosedur yang tidak Kegiatan parisipasi dapat dilakukan melalui prosedur yang wajar ataupun prosedur yang tidak

wajar.wajar. Kegiatan partisipasi merupakan kehendak murni warga Negara bukan suatu paksaanKegiatan partisipasi merupakan kehendak murni warga Negara bukan suatu paksaan Ada 4 tipe partisipasi politik, yaitu :Ada 4 tipe partisipasi politik, yaitu : Partisipasi politik aktifPartisipasi politik aktif partispasi politik apatispartispasi politik apatis partisipasi politik pasifpartisipasi politik pasif partisipasi politik militant radikalpartisipasi politik militant radikal

Partisipasi politik yang sesuai dengan system politik di Partisipasi politik yang sesuai dengan system politik di IndonesiaIndonesia

– ap politik yang demokratis dalam kehidupan bernegaraap politik yang demokratis dalam kehidupan bernegara Ciri-ciri sikap politik yang demokratis :Ciri-ciri sikap politik yang demokratis :

– Sikap PluralisSikap Pluralis– Sikap Santun dan AntikekerasanSikap Santun dan Antikekerasan– Sikap KritisSikap Kritis– Sikap Komitmen dan Bertanggung jawabSikap Komitmen dan Bertanggung jawab– Sikap Mandiri dan KompetitifSikap Mandiri dan Kompetitif– Sikap TerbukaSikap Terbuka– Sikap Bekerja Sama dan Saling KetergantunganSikap Bekerja Sama dan Saling Ketergantungan– Sikap Pengendalian DiriSikap Pengendalian Diri

– Perilaku Berpolitik yang Baik dalam Kehidupan BernegaraPerilaku Berpolitik yang Baik dalam Kehidupan Bernegara

Perilaku politik dibedakan sebagai berikut :Perilaku politik dibedakan sebagai berikut : Perilaku pemimpin lembaga Negara, pemimpin politik, dan pejabat Perilaku pemimpin lembaga Negara, pemimpin politik, dan pejabat

pemerintahpemerintah Perilaku warga Negara biasa.Perilaku warga Negara biasa.