urgensi lembaga pengelolaan wakaf - fiai unisi

67

URGENSI LEMBAGA PENGELOLAAN WAKAFMenuju Nadzir yang Profesional dan Transparan

Guna Optimalisasi Potensi Harta Wakaf

Oleh: Muhammad Rafa’i, HA & Fahrina Yustiasari Liriwati

Abstrak

Dalam hukum Islam, wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama (zatnya) dan dipindahkan menjadi milik Allah SWT secara permanen melalui seseorang atau nadzir (penjaga wakaf) baik berupa perorangan maupun badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan ajaran syariat Islam. Artinya wakaf merupakan suatu bentuk amal yang bertujuan untuk kebaikan dan kemaslahatan umat. Istilah wakaf dan lembaga perwakafan secara historis dan legal ada di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda. Potensi harta wakaf yang ada, belum dapat sepenuhnaya berjalan sesuai dengan tujuan dan fungsi, hal ini disebabkan beberapa faktor yaitu: Kurangnya keseimbangan pemahaman antara wakaf biasa dan produktif. Pengelolaan yang tidak profesioanal dan amanah yang dilakukan Nadzir terhadap harta wakaf. Belum adanya peraturan yang jelas dan pasti mengenai pendayagunaan wakaf dan lembaga yang khusus mengurus wakaf. Untuk menunjang terciptanta Nadzir yang profesional dan transpran maka tidak mungkin kiranya jika tidak dimulai melalui segala unsur yang terlibat dlam wakaf untuk memperbaiki diri, yakni dengan bersama-sama berusaha menciptakan: Visi dan misi yang jelas sebagai Nadzir yang sepenuhnya untuk kesejahteraan umat. Lembaga Nadzir yang profesional dan amanah. Transfaransi dan keterbukaan pada sistem manajerial serta pengelolaan. Memiliki landasan hukum yang jelas dan hukum positif.

Kata Kunci: Lembaga Pengelola Wakaf, Nadzir, Potensi Harta Wakaf

04_SYARI'AH VOLUME III, NOMOR 2,OKTOBER 2015.indd 67 20/04/2016 11:02:13

JURNAL SYARI'AH68Vol. III, No. 2, Oktober 2015

A. PENDAHULUAN

Data terbaru Bank Indonesia (BI) mencatat posisi hutang luar negeri Indonesia perkuartal ke-4 tahun 2014 menuju kuartal pertama 2015 sudah mencapai 293,7 milyar Dollar AS atau setara dengan 3,759 triliun rupiah (itu jika dihitung dengan kurs Rp. 12,800 per dollar).

Menurut Fuad Bawazier, mantan menkeu, kondisi utang luar negeri indonesia tersebut sudah "Lampu Merah" alias sangat kritis. Dan taukah anda ? ternyata hutang luar negeri indonesia terbesar dilakukan oleh pihak swasta!!. Tentu saja ini menjadi beban pemerintah karena posisi hutang tersebut akan mempengaruhi perekonomian nasional dan menjadi faktor terus melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar.

Belum Nampak keinginan tersebut terwujud riil, pemerintah telah melakukan pembiaran sedikit demi sedikit asset kebanggaan nasinal berpindah tangan ke pihak asing dan Nampak jelasnya BUMN yang bermasalah dan proses privitasasinya yang juga dipermasalahkan, sehingga bukannya dapat membantu mengurangi beban Negara, malah justru menambah carut – marutnya perekonomian bangsa. Isu terakhir, mengenai bobolnya bank serta amblasnya dana yang ada di rekening 502, yang merugikan Negara milyaran bahkan triliunan rupiah llebih mendukung terpuruknya bangsa ini disegala aspek lebih-lebih aspek lembaga ekonomi.

Dengan kesadaran dan interspoksi yang penuh, mari ambil hikmahnya dan berusaha jangan terperosok ke dalam kesalahan yang sama untuk kesekian kalinya.

Beranjak dari keinginan tersebut mari kita berusaha berpikir optimis untuk masa yang akan datang dengan


Muhammad Rafa’i, HA & Fahrina Yustiasari Liriwati69

URGENSI LEMBAGA PENGELOLAAN WAKAF

mencari solusi dari potensi-potensi bangsa dan umat yang tersisa untuk keluar dari permasalahan ini.

Seiring dengan berkembangnya sistem ekonomi Islam di Indonesia dewasa ini terlihat ada beberapa potensi harta umat yang tanpa disadari dapat dijadikan solusi bagi permasalahan bangsa.

Potensi yang nampak jelas disamping harta zakat adalah harta wakaf kaum muslim, yang merupakan aset berharga dan tersebar dibumi Indonesia ini, sehingga persoalan yang harus difikirkan bersama dalam hal ini ialah, bagaimana memberdayakan potensi harta umat dalam bentuk dana wakaf, melalui perbaikan sistem kelembagaan yang ada yang akhirnya dapat memberikan pemahaman dan kesadaran kepada umat mengenai harta wakaf serta besarnya potensi harta tersebut untuk kesejahteraan umat?

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian, Dasar Hukum dan Perubahan Jenis Harta Wakaf

a. Pengertian Wakaf

Jika dilihat dari definisinya, wakaf yang terambil dari kata kerja bahasa Arab wakafa itu menurut bahasa berarti ‘menahan’ atau ‘berhenti’.

Dalam hukum Islam, wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama (zatnya) dan dipindahkan menjadi milik Allah SWT secara permanen melalui seseorang atau nadzir (penjaga wakaf) baik berupa perorangan maupun badan



pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan ajaran syariat Islam (Mannan 1998).

b. Dasar Hukum Wakaf

Sementara itu, dasar hukum wakaf diambil dari Al Quran, Sunnah, dan Ijma ulama.

Seperti firman Allah SWT dalam Al Quran surat Ali Imran (3):92 berikut ini:

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saj yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui.”

Sedangkan Rasul Allah bersabda,

“Apabila wanita wafat terputuslah amal perbuatannya kecuali tiga hal, yaitu: (1) shadaqah jariyah (amal yang pahalanya tetap mengalir) yang diberikannya semasa ia hidup, (2) ilmu yang bermanfaat (bagi orang lain) yang diajarkan selama hayatnya, dan (3) doa anak yang shaleh. (HR. Muslim, Abu Daut dan Tirmidzi)

Para ahli berpendapat bahwa yang dimaksud dengan amal jariyah salah satunya adalah pahala wakaf,

Rukun wakaf menurut jumhur ulama terdiri dari:

i. Orang yang berwakaf (wakif)

ii. Harta yang diwakafkan (mauquf)

iii. Tujuan wakaf (mauquf alaih)

iv. Pernyataan wakaf (shigat waqaf)

Sedangkan jenis wakaf terbagi menjadi dua: pertama, Wakaf Ahli’ yaitu wakaf yang diberikan kepada perorangan,




wakaf dalam bentuk ini sering manfaat yang dihasilkan hanya bermanfaat bagi kepentingan orang perorangan yang diserahkan harta wakaf itu. Kedua, Wakaf Khairi yaitu wakaf yang sejak diikrarkannya diperuntukkan bagi kepentingan umum.1

c. Perubahan Benda Wakaf Tinjauan Fiqh

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai perubahan bentuk harta wakaf, perbedaan yang timbul dijelaskan sebagaimana berikut:

a. Mazhab Maliki berpendapat bahwa perubahan harta wakaf boleh dengan syarat yakni, Pertama, tidak bermanfaat lagi, Kedua, tidak ada hasil dari harta wakaf yang dapat memelihara kelangsungan harta tersebut, Ketiga, yang mengganti merupakan penguasa yang ahli dan bijak, Keempat, Pengganti merupakan harta tak bergerak, Kalima, tidak dijual kepada orang yang tidak diterima kesaksiannya.

b. Menurut Mazhab Maliki harta wakaf tidak dapat ditukar jika dalam bentuk masjid dan harta tak bergerak.

c. Sedangkan Mazhab Syafii dan Hambali membolehkan jika harta wakaf tersebut tidak dapat dimanfaatkan lagi, berdaarkan izin penguasa dan demikebaikan umat dalam hal ini khuhsusnya syafii sangat berhati-hati sekali.2

1 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm 245, 20022 Ensiklopedia Hukum Islam, (Ictar Van Hoeve: Jakarta, 1996), hlm. 1908



2. Sejarah dan Potensi Harta Wakaf di Indonesia

a. Sejarah Peraturan Wakaf di Indonesia

Wakaf sebagai salah satu lembaga Islam yang erat kaitannya dengan kesajahteraan umat sudah lama melembaga di Indonesia. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, Indonesia memiliki tanah wakaf yang luas. Namun karena sejak semula tidak diiringi dengan peraturan perundang-undangan yang memadai, tanah wakaf itu tidak berkembang dengan baik, bahkan sering menimbulkan masalah. Hal inilah antara lain yang memunculkan kesadaran pemerintah Hindia Belanda untuk menertibkan tanah wakaf di Indonesia.

Pada waktu Priesterraad (Pengadilan Agama) didirikan berdasarkan Staatsblad No. 152 Tahun 1882, salah satu yang menjadi wewenangnya adalah menyelesaikan masalah wakaf. Setelah merdeka, Pemerintah RI juga mengeluarkan peraturan-peraturan perwakafan, namun masih kurang memadai.

Karena itu dalam rangka pembaharuan Hukum Agragia di Indonesia, persoalan perwakafan tanah diberi perhatian khusus sebagaimana terlihat dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Bab II, bagian XI, Pasal 49. Dalam pasal itu disebutkan bahwa untuk melindungi berlangsungnya perwakafan tanah di Indonesia, pemerintah akan memberikan pengaturan melalui Peraturan Pemerintah (PP). PP tersebut baru dikeluarkan setelah 17 tahun berlakunya UU Pokok Agraria itu, yakni PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Di Indonesia, campur tangan pemerintah dalam hal perwakafan mempunyai dasar hukum yang kuat.




Dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat (1) di bawah Bab Agama, dinnyatakan bahwa Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Prof. Hazairin, norma dasar tersebut dalam Pasal 29 ayat (1) itu tafsirannya antara lain bermakna bahwa “Negara Republik Indonesia” wajib menjalankan syariat Islam bagi orang Islam, syariat Nasrani bagi orang Nasrani dan syariat Hindu-Bali bagi orang Hindu-Bali, apabila dalam pelaksanaan syariat itu memerlukan perantaraan kekuasaan negara. Alasannya, syariat yang berasal dari agama yang dianut warga negara Republik Indonesia itu adalah kebutuhan hidup para pemeluknya.3

Dan Ayat (2) pasal itu dengan jelas juga menyebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya itu. Dilihat dari kedua ayat itu, tersebut jelas bahwa wakaf merupakan salah satu bentuk ibadat kepada Allah. Kategorinya termasuk ibadah maliyah yaitu ibadah berupa penyerahan harta (mal) yang dimiliki seseorang menurut cara-cara yang ditentukan.

Disamping Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, ada beberapa peraturan lain yang mengatur masalah perwakafan di Indonesia, anatara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah mengenai perwakafan tanah milik; Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan PP. No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

Peraturan Direktuk Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. Kep/D/751978/ tentang Formulir dan Pedoman

3 Uswatun Hasanah, Wakaf Dasar Hukum dan Pengertianya, (Modal 2/1 Desember 2002), hlm. 42



Pelaksanaan Peraturan-peraturan tentang Perwakafan Tanah Milik; Keputusan Menteri Agama No. 73 Tahun 1978 tentang Pendeligasian wewenang kepada Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi/setingkat di seluruh Indonesia untuk mengangkat/memberhentikan setiap kepala KUA Kecamatan sebagai Pejabat Pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dan lain-lain.

Perhatian pemerintah terhadap perwakafan di tanah air tampak lebih jelas lagi dengan ditetapkannya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. UU itu, dalam Bab III tentang Kekuasan Pengadilan, Pasal 49 ayat (1) menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) perkawinan; (b) kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; (c) wakaf dan shadaqah.

Untuk mengefektifkan peraturan-peraturan yang telah ada, pada tanggal 30 november 1990 dikeluarkan Instruksi Bersama Menteri Agama RI dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 4 Tahun 1990 tentang Sertifikat Tanah Wakaf. Di samping itu agar terjamin adanya kesatuan dan kepastian hukum dalam masalah perwakafan, dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Buku III Juga dimuat hal-hal yang berkenaan dengan Hukum Perwakafan. Dengan demikian para hakim mempunyai pedoman dalam melaksanakan tugasnya dan diharapkan dengan adanya kompilasi itu, tidak ada lagi perbedaan pendapat diantara para ulama.

Setelah terbitnya berbagai aturan itu, tertib administrasi perwakafan di Indonesia memang meningkat. Hal ini terlihat dari banyaknya tanah wakaf yang bersertifikat. Akan tetapi




dampaknya bagi kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat belum nampak. Mungkin karena wakaf yang diatur dalam PP No. 28 Tahun 1977 tersebut hanyalah tanah milik, sedangkan wakaf dalam bentuk benda bergerak belum diatur.

Dengan adanya peraturan pemerintah dan peraturan yang ada diharapkan mampu mempermudah dalam urusan perwakafan, tetapi dari hasil lokakarya majlis wakaf dan ke harta bendaan Muhammadiyah, terungkap bahwa peraturan pemerintah yang telah ada belum mampu mewadahi seluruhnya permasalahan mengenai wakaf sehingga banyak kerumitan-kerumitan yang terjadi disamping akibat belum terlembaganya nadzir dan undang-undang yang mengaturnya. (lihat www.pikiranrakyat.com)

Mengingat Wakaf adalah ibadah yang menyangkut hak dan kepentingan orang lain, tertib administrasi dan aspek-aspek dalam kehidupan masyarakat dan agar semua tujuan serta sifat harta wakaf dapat terwujud dengan baik, maka sangat perlu pemerintah mengatur masalah wakaf dalam bentuk peraturan perundang-undangan karena hanya dengan adanya peraturan perundang-undangan itu ketertiban dan profesionalisme dalam praktik perwakafan diharapkan dapat terwujud.

b. Potensi Harta Wakaf Guna Kesejahteraan Umat Islam Indonesia

Menurut data Departemen Agama, sampai September 2002 jumlah tanah wakaf di Indonesia 359.462 lokasi dengan luas 1.472.047.607.29 meter persegi. Wakaf yang jumlahnya begitu banyak, sebagian besar belum dikelola secara produktif.



Salah satu faktor yang belum menunjang belum produktifnya harta wakaf yang ada ialah karena wakaf mengenai benda-benda bergerak di Indonesia belum ada peraturannya, maka perwakafan produktif di Indonesia cukup sulit untuk dikembangkan. Apalagi kebanyakan nadzir wakaf juga kurang professional dalam pengelolaan wakaf. Mereka belum bisa mengembangkan wakaf secara prduktif.

Dalam sejarah Islam Wakaf menjadi institusi pendanaan utama bagi penciptaan dan pembaruan peradaban ini.

Semenjak daulah Umaniah, dan pada masa Hisyam bin Abdul Malik (71-125 H/ 690-743 M) wakaf bertambah luas mempunyai “instansi khusus” yang mengurusnya, yang dinamakan dengan “shadrul wuquf”.

Bahkan pada masa Sultan Zhahir Barquq (738-801 H/ 1338-1398 M) luas tanah wakaf mencapai setengah luas tanah negara.4 Sehingga hasilnya dapat memberikan sumbangsih bagi bermacam bidang kehidupan umat Islam, yang mencakup antara lain:

1. Masjid, sekolah-sekolah, perpustakaan-perpustakaan: yang mempermudah akses ilmu bagi orang-orang yang menginginkannnya: yang menjadikan peradaban Islam sebagai menara ilmu.

2. Memperbanyak manuskrip-manuskrip: pada masa sebelum ditemukan mesin percetakan. Sehingga salah satu perpustakaan di Kairo pada masa daulah Fathimiah menyimpan “Tarikh Thabari”, yang terdiri dari beberapa jilid, sebanyak dua ribu dua ratus

4 Muhammad Imarah, Islam dan Keamanan Sosial, alih bahasa: Abdul Hayyie al Kattani, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999, hlm. 15




naskah, dan salah satunya dengan tulisan tangan pengarangnya.

3. Mendirikan sekolah penghapal Al Quran, di kota, kampung, dan dusun-dusun.

4. Mendirikan pusat-pusat pengobatan, membuat jalan-jalan, merapikannya, dan memeliharanya.

5. Membebaskan tawanan, menjaga anak-anak para ibnu sabil, hingga mereka kembali ke rumah mereka.

6. Membantu pelaksanaan ibadah haji, bagi orang-orang yang tidak mampu, membantu orang buta, orang jompo, orang cacat, dan orang yang sedang menderita penyakit.

7. Memelihara hewan dan burung-burung jinak.

8. Institusi “nuqthat al halib”, yang bertugas khusus mensuplai susu dan gula kepada ibu-ibu yang sedang menyusui, sebagai bantuan bagi mereka dalam memberikan makan bayi-bayi mereka yang sedang menyusui.

9. Mendirikan pasar-pasar perdangan dan perwakilannya, di kota-kota dan di jalan-jalan perdangan.

10. Institusi industri yang dibutuhkan oleh umat, dan yang tidak dapat didirikan oleh usaha individual dan kemampuan individual, baik industri itu dalam bidang sipil atau militer.

11. Harta yang dipersiapkan untuk membayar hutang orang-orang miskin.

12. Institusi-institusi pemeliharaan orang-orang cacat dan orang yang berpenyakit gawat serta pemeliharaan anak yatim dan fakir miskin.



13. Mengawinkan laki-laki dan wanita yang membutuhkan, untuk menjaga kehormatan mereka.

14. Mendirikan penggilingan umum, untuk membuat tepung dengan gratis.

15. Mendirikan jembatan-jembatan diatas sungai, saluran air, selokan-selokan (lihat: Nadwah Muassasah al Awqaf al Alamin al Arabi wa al Islami, cet. Kuwait, 1983 M.)

Dari fungsi wakaf dalam menunjang kejayaan peradaban diatas memberikan gambaran bahwa dengan harta wakaf Islam menjadi peradaban yang mempuni dan dengannya pula umat Islam menyebarkan suatu bentuk keamanan sosial dan keadilan keuangan, pada masa yang justru saat itu di belahan dunia lain dalam masa kegelapan.

Jika diamati secara terpilah -pilah mengenai wakaf di Indonesia, maka ada sebagian harta wakaf yang telah diproduktifkan dan sebagian besar belum diproduktifkan.

Dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan Imam Suhadi mengenai wakaf di Kabupaten Bantul yang memiliki takah wakaf sebesar 237 hk, dengan pemanfaatannya untuk masjid 65%, untuk langgar 28% untuk mushalla 3%, untuk madrasah 3%.5

Dari sekian banyaknya harta wakaf di Kabupaten Bantul terutama dalam bentuk tanah hanya sebagian kecil yang biasa dikatagorikan produktif, yang menurut Didin Hafidudin yang merupakan harta yang biasa diusahakan atau gunakan untuk kebaikan dan kemaslahat umat. Dan sebagian besar lainnya belum dapat memberikan sumbangsih yang signifikan untuk

5 Imam Suhadi, Wakaf Untuk Kasejahteraan Umat, (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 2002), hlm. 97




umat. Hal ini kiranya tidak terlepas dari sistem pengelolaan harta wakaf tersebut.

Contoh riil dari bermanfaatnya harta wakaf ini yang bertumpu pada sistem pengelolaan yang baik dapat dilihat dari pemanfaatan potensi harta wakaf yang dilakukan oleh pondok Modern Gondor, yang memiliki lebih dari 250 hektar tanah wakaf, dapat diberdayakan dengan pengembangan 25 unit usaha yang meliputi Koperasi yang mewadahi unit usaha berupa penggilingan padai, toko, balai kesehatan, Wartel, Warrung makan, dan usaha pertanian disamping pengembangan pondok itu sendiri yang sampai saat ini memiliki santri lebih dari 3.500 disamping santri yang berbeda pada Pondok Guntor II dan cabang-cabang lainnya. Kegunaan dari hasil harta wakaf itu diperuntikan bagi beasiswa santri yang belajar keluar negri, pengembangan pondok dan kesejahteraan masyarakat sekitar.6

Contoh lain ialah memberdayakan harta wakaf UII yang dalam bentuk tanah berkisaran 30 hk dan dalam bentuk barang bergerak yang dimamfaatkan untuk fasilitas pendidikan. Dan harta wakaf yang dikelola pengurus Muhammadiyah yang tersebar di seluruh nusantara yang berkisaran 4. 617 hk.7 yang dimamfaatkan untuk pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan umat lainnya.

Jika jumlah harta wakaf dari ketiga contoh diatas dijumlahkan maka belum menghasilkan se-per sekiannya dari

6 Anwar Hudijon, Kompas (kolom politik), 10 Oktober 2002. Juga lihat www.kompas. Co.id dan Ensiklopedia Islam. Jakarta: Iktiar Van Hove, 1994 pada Gontor Pondok

7 Imam Suhadi, Dalam penelitian disertainya mengenai Wakaf, memaparkan secara rinci jumlah harta wakaf setiap lembaga tersebut yang bersumber dari laporan masing-masing lembaga



jumlah keseluruhan harta wakaf yang ada di bumi nusantara ini.

Sekian banyaknya harta wakaf yang ada merupakan bagi kita untuk dapat memaksimalkan perannya sesuai dengan tujuan wakaf yang mulia, dan dengan semangat ini marilah bersama-sama berusaha melalui jalur-jalur yang dapat kita lakukan.

Beberapa tokoh telah mendukung program wakaf produktif ini, yang menurut Didin Hafidudin merupakan model wakaf yang bisa diusahakan untuk kebaikan dan kemaaslahatan umat. Bahkan pemerintah melalui Mentri Agama melihat perlu adanya Undang-undang yang mengatur lembaga pengelola wakaf secara khusus agar dapat memaksimalkan pengembangan dan pemanfaatan harta umat ini.

3. Menuju Lembaga Pegelola Wakaf (Nadzir) Profesional dan Transparan

Institusi atau lembaga pengelola wakaf merupakan lembaga yang berkaitan langsung dengan mekanisme pengelolaan dan upaya-upaya produktif dari aset wakaf. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa lembaga pengelola wakaf merupakan ujung tombak dari keberhasilan mengelola dan mengoptimalkan harta umat tersebut karena inti ajaran yang terkandung dalam amalan wakaf itu tidak boleh hanya dipendam dan dibiarkan terbengkalai tanpa hasil yang akan dinikmati oleh mawquf ‘alaih ( orang yang berhak menerima hasil wakaf). (lihat Imam Suhadi, wakaf untuk kesejahteraan umat, hlm.35 menjelaskan tentang pendapat ulama mengenai tujuan dan sifat harta wakaf).




Semakin banyak hasil harta wakaf yang dapat dinikmati umat, akan semakin besar pula pahala yang akan mengelir kepada pihak wakaf disampingkebersihan dan kesucian harta orang yang bersedekah tersebut. Berdasarkan hal tersebut, dari segi hukum fikih, pengembangan harta wakaf secara produktif merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pengelolanya/nadzir.

Lembaga pengelolan wakaf dapat dipusatkan secara institusional dan dapat pula dibentuk personal individu, tetapi lebih baik bila ada badan pengelola wakaf secara institusional karna semakin luas daerah jangkauannya semakin besar pula dana yang dapat terserap dan semakin luas daerah yang menikmati distribusi keuntungannya.

Seiring besarnya dana wakaf, dibutuhkan pula nadzir yang memiliki kemampuan manajemen investasi yang andal sehingga lembaga pengelola wakaf dapat berkerjasama dengan lembaga ekonomi syariah lainnya baik berupa perusahaan investasi syariah ataupun perbankan syariah.

Secara jelas pengelola harata wakaf haruslah memiliki beberapa kriteria yang menjadi serat mutlak, untuk menuju Nadzir yang lebih baik yakni:

a. Profesionalisme

Secara umum profesionalisme dapat dilihat dari dua sisi pertama, kelembagaan dan kedua, personal dalam pengertian orang (pengurus) yang terlibat dalam lembaga wakaf. Agar lebih jelas kedua sisi tersebut dapat dilihat sebagai berikut.

Pertama, aspek kelembagaan, dari hasil penelitian yang dilakukan Imam Suhadi dapat dilihat bahwa pengelolaan



harta wakaf yang berdaya guna dan hasil guna ialah harta wakaf yang dikelola oleh lembaga yang berbadan hukum resmi.

Hal ini penting karena lembaga Nadzir yang telah berbadan hukum cenderung lebih lengkap sarana dan prasaraanya. Yakni minimal telah memenuhi syarat yang diatur dalam PP No.28/1977 tentang ststus, bentuk, syarat-ayarat kewajiban Nadzir. Dengan terpenuhnya syarat yang diatur dalam PP dan RUU tentang wakaf yang akan segera diundangkan diharapkan akan dapat mendorong lembaga wakaf untuk mempunyai kepengurusan dan domisili yang jelas, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, anggaran keuangan, sistem kerja dan sistem manajerial yang lebih baik.

Kedua, individu yang terlibat dalam kelembagaan Wakaf. Agar menunjang tujuan yang ingin dicapai, mau tidak mau pengurus lembaga wakaf haruslah terdiri dari oarang-oarang mengerti tentang wakaf secara utuh (fiqih maupun legalitas hukum Indonesia), disamping memiliki keahlian yang khusus dibidang yang ditugaskan kepadanya. Dalam hal ini, seperti yang digambarkan Yusuf Qardhawi bahwa pengelola wakaf diberi wewenang dengan kemampuan dan keahliannya mengembangkan harta wakaf yang diamanahkan kepadanya dengan tetep berpegang kepada aturan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan.8

Begitu juga dengan masalah gaji yang diberikan kepada pengelola harta wakaf, dapat diambilkan dari hasil pendayagunaan harta tersebut. Dengan cara dan sistem ini di

8 Yusuf Qardawi, Musqilah al-Faqr Wakaifah Aajalaha al-Islam, alaih bahasa Syarif Halim, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 169




mungkinkan bahwa pengelola wakaf bukanlah orang-oarang yang tidak propesional karena pengelola dituntut untuk mengembngkan harta dengan kemampun secara maksimal.

Secara umum kriteria Nadzir/ lembaga pengelola wakaf selain harus jujur dan dapat dipercaya (amanah), juga harus memiliki suatu sistem yang mampu untuk mendeteksi penyimpangan yang terjadi sedini mungkin dengan menbentuk dewan pengawas harta wakaf, yang mempunyai wewenang pemperkarakan penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan Nadzir dan mendorong untuk tercapainya tujuan wakaf.

b. Transparansi

Berbicara mengenai transparansi ini, mungkin kita perlu banyak belajar dari lembaga-lembaga sosial-ekonomi umat yang telah berkembang dibayak negara, bahkan kita dapat mengambil contoh rill yang ada di Indonesia yakni dari acara “Tembang Peduli Kasih” yang ditanyangkan salah satu stasiun TV swasta yang bergerak dalam penghimpunan dana masyarakat secara langsung (online) yang digunakan untuk membantu para fakir-miskin dibidang kesehatan terutama bagi mereka yang tidak mampu membiayai pengobatan yang cukup besar biayanya seperti operasi bibir sumbing, jantung, katarak dan lainnya.

Yang ingin kami sampaikan disini, bahwa transparansi dapat dibangun secara dini dengan menggunakan fasilitas dan maksimalisasi kemampuan dengan itikat dan tujuan yang sama, disamping mekanisme yang digunakan merupakan hal penting yang dapat memberikan kesan positif kepada masyarakat.



Terdapat dua segi penting dalam suatu lembaga wakaf untuk membangun transparansi yakni, segi managerial dan operasional.

Dari segi managerial, transparansi dapat dibangun melalui sistem yang ada pada lembaga wakaf tersebut. Dalam hal ini, dapat kita lihat sistem pelembagaan wakaf yang ada di Malaysia yang memberikan kewajiban kepada Majelis Agama Islam disetiap negara (propinsi) memengang amanat tunggal bagi harta-harta wakaf serta adanya Mahkama Syariah yang mengawasi jalannya harta wakaf yang bersifat independen.9

Dengan melihat fenomena yang telah ada tersebut bukan berarti kita harus mengadopsi secara menyeluruh sistem yang ada disana tetapi sebaliknya mengambil apa-apa yang dapat diterapkan dan melengkapinya sesuai dengan kondisi masyarakat. Sehingga dari itu agar lebih jelas segi manajerial lembaga wakaf digambarkan sebagaimana terlampir.

Sedangkan dari segi operasional, pengurus lembaga wakaf harus memiliki visi dan misi yang sama agar dalam mengembangkan harta wakaf internal kepengurusan agar tidak terdapat kecurigaan dan tidak kepercayaan antar pengurus.10

Dari diri seseorang pengurus harus ditanamkan pengawasan intern yang berangkat dari kesadaran dari pengawasan Allah kepada dirinya, seperti yang dilakukan Khalifah Umar disaat menjabat sebagai Khalifah.11

9 Dalam acara ini “ Tembaga Peduli Kasih” yang ditayangkan pada setiap hari selasa, jam 21.00 di Indosiar, dengan durasi waktu 120 menit (2 jam) secara online dana yang dapat terkumpul berkisar antara Rp. 600.000.000

10 Ibid.11 Quthd Ibrahim Muhammad, As-Siyasah al-Maliah Li Umar bin Khathab, alih

bahasa, Ahmad Syaripuddin Saleh, (Jakarta: Pustaka Izzah, 2002), hlm. 159




Setelah faktor intern pengurus dan kepengurusan, transparansi pada sisi operasional dapat dilakukan oleh setiap divisi dalam lembaga wakaf, seperti:

1) Devisi penerangan dan publikasi dapat bekerja sama dengan beberapa media baik cetak maupun elektronik untuk menerangkan kepada masyarakat pemahaman harta wakaf dan pemberdayaannya untuk kesejahteraan umat.

2) Devisi audit internal, melakukan unit secara intern dengan menggunakan sistem tri wulan, semester maupun tahunan, dan menyerahkan laporan hasil audit tersebut kepada devisi penerangan untuk selanjutnya dipublikasikan kepada masyarakat.

3) Devisi penerimaan dan pencatatan, dalam devisi ini adaa langkah-langkah pro aktif yang dilakukan dalam menggalang harta wakaf, baik dengan cara jemput bola maupun sekedar pelayanan yang baik. Begitu pula dengan pencatatan jumlah harta wakaf dan penggunaannya, yang dapat dilakukan dengan sistem online dimana masyarakat akan mudah untuk mengakses secara langsung dalam mewakafkan hartanya, maupun sekedar melihat berapa dan untuk apa harta yang telah diwakafkannya. Sistem semacam ini sangat penting lebih-lebih disaat model wakaf tunai dan wakaf produktif lainnya telah memasyarakat.

4) Divisi pengembangan dan pengabdian umat, divisi ini mempunyai tugas berat dalam mengembangkan dan menyalurkan harta wakaf baik secara konsumtif



maupun produktif, sehingga tidak menutupi kemungkinan devisi ini memiliki komisi-komisi yang menunjang tugas pengembangan dan pengabdiaannya.

Dengan transparansi dari kedua sisi tersebut tidak mustahil keduanya untuk dapat menciftakan Nadzir yang dipercaya masyarakat luas untuk mengelola dan memberdayakan harta wakaf mereka.

C. PENUTUP

Dari uraian mengenai wakaf diatas ada beberapa hal yang dapat kami simpulkan diantaranya:

1. Wakaf merupakan suatu bentuk amal yang bertujuan untuk kebaikan dan kemaslahatan umat.

2. Istilah wakaf dan lembaga perwakafan secara historis dan legal ada di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda.

3. Potensi harta wakaf yang ada, belum dapat sepenuhnaya berjalan sesuai dengan tujuan dan fungsi, hal ini disebabkan beberapa faktor yaitu: Kurangnya keseimbangan pemahaman antara wakaf biasa dan produktif. Pengelolaan yang tidak profesioanal dan amanah yang dilakukan Nadzir terhadap harta wakaf. Belum adanya peraturan yang jelas dan pasti mengenai pendayagunaan wakaf dan lembaga yang khusus mengurus wakaf.

4. Untuk menunjang terciptanta Nadzir yang profesional dan transpran maka tidak mungkin kiranya jika tidak dimulai melalui segala unsur yang terlibat dlam wakaf




untuk memperbaiki diri, yakni dengan bersama-sama berusaha menciptakan: Visi dan misi yang jelas sebagai Nadzir yang sepenuhnya untuk kesejahteraan umat. Lembaga Nadzir yang profesional dan amanah. Transfaransi dan keterbukaan pada sistem manajerial serta pengelolaan. Memiliki landasan hukum yang jelas dan hukum positif



DAFTAR PUSTAKA

Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: Ictiar Van Hoeve,1996Ensiklopedi Islam, Jakarta: Ictiar Van Hoeve,1994Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, Jakarta: Raja Grapinda

Persada, hlm. 245.2002Imam Suhadi, Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat, Yogyakarta:Dana

Bakti Prima Yasa, 2002M. Abdul Mannan, Teori Dan Praktek Ekonomi Islam,

Yogyakarta:Dana Bakti Prima Yasa, 1997Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islamzakat Dan Wakaf,

Jakarta:UI Press, 1988Muhammad Imarah, Islam dan Keamanan Sosial, alih bahasa:

Abdul Hayyie al Kattani, Jakarta: Gema Insani Press, hlm. 15,1999.

Uswatun Hasanah, Wakaf Dasar Hukum Pengertiannya, Modal 2/1 Desember 2002

Sayyid Sabiq, al-Adalah al-ijtimaiyah fi al-Islam, alih bahasa, Afif Muhammad, Bandung: Pustaka, 1995

Quthb Ibrahim Muhammad, As-Siyasah al-Maliah Li Umar Bin Khathab, alih bahasa, Ahmad Syarifuddin Saleh, Jakarta: Pustaka Azzah, 2002

Yusuf qardhawi, Muskilah Al-Faqr Wakaifa Aalajalaha Al-Islam, alih bahasa, Syafril Hali, Jakarta: Gema Insani Press, 1995

Zainal Azam Abd Rahman, Pihak Yang Layak Mengurus Wakaf, Artikel: Institut Kepahaman Islam Malaysia. 2002

www. Kompas.co.idwww. Pekiran Rakyat.co.idwww. Republika.co.idwww. Modalonline.comwww. Fiskaldepkeu.go.id


urgensi lembaga pengelolaan wakaf - fiai unisi

Documents