Sekilas tentang UU Praktek KedokteranDjaja Surya AtmadjaDep. Kedokteran Forensik dan Medikolegal FKUI, Jakarta

PendahuluanPada awalnya RUU ini dimakudkan untuk menjadi dasar hukum yang mengatur praktek dokter dan dokter gigi di IndonesiaDiantara yang akan diatur adalah peradilan profesi jika ada dugaan malpraktek. Dasarnya adalah, untuk membuktikan unsur kelalaian / kesalahan dokter hanya dokter seprofesi yang paling mengetahuinya.

Anatomi UU PK

Terdiri dari 9 Bab dan 88 pasalMerupakan UU inisiatif DPR, banyak mengalami tentangan dan akibatnya banyak yang diubah oleh DPR Kategori: lex spesialis (hukum dalam bidang kesehatan)

Anatomi UU PK (2)Bab I. Ketentuan Umum (1)Bab II. Asas dan tujuan (2-3)Bab III. Konsil Kedokteran Ind. (4-25)Bab IV. Standar Pendidikan Profesi ( 26)Bab V. Diklat K dan KG (27-28)Bab VI. Registrasi dr dan drg (29-35)

Anatomi UU PK (3)Bab VII. Penyelenggaraan PK (36-54)Bab VIII. Disiplin dr dan drg (55-70)Bab IX. Pembinaan dan pengawasan (71-74)Bab X. Ketentuan pidana (75-80)Bab XI. Ketentuan peralihan (81-84)Bab XII. Ketentuan penutup (85-88)

BEBERAPA ISTILAH

Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)Badan otonomMandiriNon strukturalBersifat independenTerdiri dari Konsil Kedokteran (KK) dan Konsil Kedokteran Gigi (KKG)

Sertifikat kompetensiSurat tanda pengakuanTerhadap kemampuan seorang dr dan drgUntuk menjalankan praktik kedokteranDi seluruh IndonesiaSetelah lulus uji kompetensi

RegistrasiPencatatan resmiTerhadap dr dan drgYang telah memiliki sertifikat kompetensiDan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnyaSerta diakui secara hukumUntuk melakukan tindakan profesinya

Surat Izin Praktek (SIP)Surat bukti tertulisYang diberikan pemerintahKepada dr dan drgYang akan menjalankan praktek kedokteranSetelah memenuhi persyaratan

Kolegium K dan KG Indonesia Suatu badanYang dibentuk oleh organisasi profesi K atau KGYang bertugas mengampu cabang ilmu tersebut

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI)

Suatu lembaga Yang berwenang menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dr dan drgDalam penerapan disiplin kedokteran dan kedokteran gigiDan berwenang menetapkan sanksi

Asas praktik kedokteranPancasilaBerdasarkan pada nilai-nilai:IlmiahManfaatKeadilanKemanusiaanKeseimbanganPerlindungan dan keselamatan pasien

Tujuan pengaturan PK

Perlindungan kepada pasienMempertahankan dan meningkatkan mutu yanmedKepastian hukum kepada masy, dr dan drg

Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)Bertugas:Untuk melindungi masyarakatUntuk meningkatkan mutu yankes

Bertanggungjawab kepada PresidenBerkedudukan di ibukota negara RI

Fungsi KKIPengaturan (registrasi)Pengesahan (standar profesi dr dan drg)PenetapanPembinaan

Terhadap dr dan drg yang menjalankan PKDalam rangka meningkatkan mutu yanmed

Standar profesi dr dan drgDitetapkan bersama olehKonsil Kedokteran IndonesiaKolegium KedokteranKolegium Kedokteran GigiAsosiasi Institusi Pendidikan KedokteranAsosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran GigiAsosiasi RS Pendidikan

Wewenang KKIMenyetujui dan menolak permohonan reg.Menerbitkan dan mencabut surat tanda reg.Mengesahkan standar kompetensiMelakukan pengujian thd persyaratan reg.Mengesahkan penerapan cab. ilmu K-KGPembinaan bersama thd dr-drg dalam pelaks etikaPencatatan dr-drg yang dikenakan sanksi karena melanggar etika

Organisasi KKIKKI terdiri dari Konsil Kedokteran (KK) dan Konsil Kedokteran Gigi (KKG)KK dan KKG terdiri dari 3 devisi:Divisi RegistrasiDivisi Standar Pendidikan ProfesiDivisi Pembinaan

Pimpinan KKIPimpinan KKI: 3 orang merangkap anggota (Ketua dan 2 Wakil Ketua)Pimpinan KK dan KKG: masing-masing 1 orang merangkap anggotaPimpinan divisi pada KK dan KKG: masing-masing 1 orang merangkap anggota

Jumlah anggota KKI: 17 orangOrganisasi Profesi: 2 x 2 orangAss. Institusi Pendidikan: 2 x 1 orangKolegium: 2 x 1 orangAsosiasi RS Pendidikan: 2 orangTokoh masyarakat: 3 orangDep Kes: 2 orangDep Diknas: 2 orang

Anggota KKITata cara pemilihan tokoh masyarakat: peraturan KKIKeanggotaan ditetapkan Presiden atas usul MenteriMenteri mengusulkan berdasarkan usulan organisasi dan asosiasiTata cara pengangkatan anggota diatur Peraturan PresidenMasa bakti 5 tahun, dapat diangkat kembali 1x

Persyaratan anggota KKIWNISehat jasmani dan rohaniBertakwa kepada Tuhan YME dan berakhlak muliaBerkelakuan baikUsia 40-65tahunPernah praktek min 10 tahun, punya surat tanda reg (kecuali tokoh masy)Cakap, jujur, bermoral, etika dan integritas tinggi, reputasi baikMelepaskan jabatan lain

Tata kerja KKISetiap keputusan KKI yang bersifat mengatur diputuskan oleh rapat pleno anggotaRapat pleno sah: separuh +1Keputusan dengan musyawarah dan mufakatJika tidak sepakat, dilakukan pemungutan suara

Biaya KKI dibebankan pada APBN

Standar Pendidikan Profesi (SPP)Pendidikan dr dan drg: SPP disusun oleh asosiasi institusi pendidikanPendidikan dr dan drg spesialis: SPP disusun oleh kolegium K atau KG

SPP disahkan oleh KKI

Pendidikan dan PelatihanDiklat untuk memberikan kompetensi dilaksanakan sesuai dengan standar pendidikan profesiSetiap dr atau drg yang berpraktik WAJIB mengikuti diklat berkelanjutan dalam rangka penyerapan perkembangan iptek

Registrasi

Setiap dr dan drg yang berpraktik WAJIB memiliki surat tanda registrasi (STR)STR diterbitkan oleh KKISTR berlaku 5 tahun, registrasi ulang setiap 5 tahun

Syarat registrasiMemiliki ijazah dr, drg, dr. sp atau drg. SpSurat pernyataan sumpah/janji dokterSurat keterangan sehat fisik dan mentalSertifikat kompetensiPernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi

Dr atau drg lulusan LNEvaluasi:Keabsahan ijazahKemampuan: Surat ket telah mengikuti program adaptasi, dan sertifikat kompetensiSurat pernyataan telah sumpah/janji dokterSurat keterangan sehat fisik dan mentalPernyataan akan mematuhi dan melaksanakan etika profesi

Dr atau drg WNA

EvaluasiSurat izin kerjaKemampuan berbahasa Indonesia

Surat Tanda RegistrasiDiberikan setelah memenuhi syarat sda oleh KKIDr/drg WNA yang melakukan kegiatan dik, lat, penelitian, yankes sementara di Indonesia, diberikan STR sementaraSTR sementara berlaku 1 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali

Surat Tanda RegistrasiPeserta PPDS atau PPDGS WNA yang mengikuti diklat di Indonesia: diberikan STR bersyaratDr atau drg WNA yang akan memberikan diklat dalam rangka alih iptek uintuk waktu tertentu: TIDAK perlu STR bersyarat, tapi perlu persetujuan KKI

STR tidak berlaku jikaDicabut atas dasar ketentuan UUHabis masa berlaku, dan ybs tidak mendaftar ulangAtas permintaan ybsMeninggal duniaDicabut oleh KKI

Surat Tanda Registrasi STR memberikan kewenangan melakukan PK sesuai pendidikan dan kompetensi: anamnesis, pemeriksaan fisik dan mental, menentukan pemeriksaan penunjang, D/, penatalaksanaan dan pengobatan pasien, tindakan K/KG, resep, surat keterangan, menyimpan obat, meracik dan memberikan obat kepada pasien (terpencil)

Sebelum UU PK berlaku,Registrasi dilakukan di Dep KesTak ada Surat Tanda Registrasi yang menjadi bukti telah registrasiMula-mula ada Surat Izin Dokter (SID), yang kemudian diganti Surat Penugasan (SP). Rupanya dalam UU PK ini, STR merupakan tanda registrasi sekaligus SP

Surat Izin Praktek (SIP)Setiap dr dan drg praktik HARUS punya SIPSIP dikeluarkan pejabat kesehatan yang berwenang di kab/kota tempat praktekSatu SIP untuk 1 tempat praktekSetiap dr/drg praktek paling banyak pada 3 tempat

Sebelum UU PK berlaku,Mula-mula setiap dokter yang punya SP bebas berpraktek pada banyak tempatBeberapa tahun terakhir praktek dibatasi menjadi 3 tempat (dr umum), 5 tempat (dokter spesialis) atau 10 tempat (dokter spesialis langka. Untuk setiap tempat HARUS ada SIP

Syarat SIPSurat Tanda Registrasi yang masih berlakuTempat praktekRekomendasi dari organisasi profesi

SIP berlaku sejauh STR masih berlaku dan tempat praktek masih sesuai

Praktik KedokteranTujuan PK: Pemeliharaan kesehatanPencegahan penyakitPeningkatan kesehatanPengobatan penyakitPemulihan kesehatan

Pertanyaan:Bedah kosmetik dan kecantikan: tak ada kaitan langsung dengan kesehatanPraktek kedokteran forensik: praktek kedokteran untuk penegakan keadilan (terutama forensik klinik)

Dampak: tidak termasuk yang diatur ???

Praktik Kedokteran

Dr atau drg berhalangan: pemberitahuan atau menunjuk dokter penggantiDr pengganti harus punya SIP

Dr praktik wajib memasang Papan Nama

Sarana yankes

Pimpinan sarana yankes WAJIB membuat daftar dokter praktik

Pimpinan sarana yankes dilarang mengizinkan dokter yang tidak punya SIP berpraktik

Standar Pelayanan

Dokter praktik wajib mengikuti standar pelayanan K/KGStandar pelayanan dibedakan menurut jenis dan strata yankesStandar pelayanan diatur dalam Permenkes

Persetujuan Tindakan K/KGSETIAP tindakan K/KG harus mendapatkan persetujuan pasienPersetujuan diberikan setelah pasien mendapatkan penjelasan lengkap mengenai:Diagnosis dan tatacara tindakan medis (TM)Tujuan TMAlternatif dan risikonyaRisiko dan komplikasi yang mungkin terjadiPrognosis

Persetujuan Tindakan K/KG

Persetujuan dapat lisan maupun tertulisUntuk tindakan dengan risiko tinggi: persetujuan HARUS tertulis, dan ditandatangani

Pertanyaan:Apakah implied consent (persetujuan tersirat), yang bukan expressed consent tidak berlaku lagi ?Mengenai zaakwarneming (alih sementara hak pada keadaan darurat) dan Good Samaritan law pada kegawatan di UGD apakah masih berlaku ?

Rekam MedisSetiap dr atau drg praktik WAJIB membuat rekam medis (RM)RM harus SEGERA dilengkapi setelah pasien selesai menerima yankesRM harus mencantumkan: nama, waktu, tanda tangan tenaga medis yang melaksanakan yankes/tindakan tsb

Rekam Medis (2)Dokumen RM: milik dr/drg atau sarana yankesIsi RM: milik pasien

RM harus dijaga kerahasiaannya oleh dr/drg dan pimpinan sarana yankes

Rahasia KedokteranSetiap dr/drg dalam melaksanakan PK WAJIB menyimpan rahasia kedokteran (RK)RK dapat dibuka dalam keadaan:Untuk kepentingan kesehatan pasien !!!Permintaan penegak hukumPermintaan pasien sendiriKetentuan per UUan

Kendali mutu dan biaya

Setiap dr/drg WAJIB melakukan kendali mutu dan kendali biayaUntuk tujuan itu dapat diselenggarakan Audit MedisPembinaan dan pengawasan KM dan KB dilaksanakan oleh organisasi profesi

Hak dokter dan dokter gigiHak atas perlindungan hukum, sepanjang menjalankan standar profesi dan SOPHak memberikan yanmed sesuai standar profesi dan SOPHak memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganyaHak menerima imbalan jasa

HAK DOKTER ???* Hak menolak TM yang dianggap tidak baik* Hak memilih pasien, kecuali dalam keadaan gawat darurat* Hak mengakhiri hubungan dr-pasien* Hak membela diri* Hak menolak membuka rahasia kedokteran

Kewajiban dokter dan dokter gigiMemberikan yanmed sesuai SP, SOP dan kebutuhan medis pasienMerujuk ke dr/drg yang lebih baikMenjaga rahasia kedokteranMemberikan pertolongan darurat atas dasar peri kemanusiaan, kecuali ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannyaMenambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu K/KG

Kewajiban dokter ???Memberikan informasi kepada paienMeminta informed consentMengobati pasien sesuai sosial ekonomi pasien

Hak pasienHak mendapatkan penjelasan lengkap tentang tindakan medisHak meminta pendapat dr/drg lain (second opinion)Hak mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medisHak menolak tindakan medisHak mendapatkan isi RM

Hak pasien ???Memilih dokter dan RSMemberikan persetujuan tindakan medisHak atas rahasia kedokteranHak memutus hubungan dokter pasienHak menuntut ganti rugiHak atas bantuan yuridis

Kewajiban pasienMemberikan informasi yang lengkap dan jujurMematuhi nasehat atau petunjuk dari dr/drgMematuhi ketentuan yang berlaku di sarana yankesMemberikan imbalan jasa

Kewajiban pasien ???Mmberitahu keluhan pertama kali ke dokterMenyimpan rahasia dokter

Pembinaan dr/drgDalam rangka terselenggaranya yankes yang bermutu dan untuk melindungi masyarakat perlu dilakukan pembinaan terhadap dr/drg

Pembinaan dilakukan oleh KKI bersama organisasi profesi

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI)Lembaga otonom dari KKIBersifat independenBertanggungjawab kepada KKIBerkedudukan di ibukota negara RIAtas usul MKDKI, KKI dapat membentuk MKDKI tingkat propinsiPembiayaan kegiatan: anggaran KKI

MKDKI (2)Anggota MKDKI terdiri dari 3 dr (IDI), 3 drg (PDGI), 1 dr (Ass. RS), 1 drg (Ass. RS), 3 SHAnggota ditetapkan oleh Menteri atas usul organisasi profesiMasa bakti 5 tahun, dapat diangkat kembali 1 kali lagi.

Syarat anggota MKDKIWNI, sehat jasmani dan rohaniBertakwa kepada Tuhan YME dan berakhlak muliaBerkelakuan baikUsia 40-65 tahunDr/drg: pernah praktek min 10 tahun, punya STRSH: pernah praktek bidang hukum min 10 tahun, punya pengetahuan hukum kesehatanCakap, jujur, bermoral, beretika, integritas tinggi, reputasi baik

TUGAS MKDKIMenerima pengaduan, memeriksa dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin dr/drgMenyusun pedoman dan tata cara penanganan kasus pelanggaran disiplin dr/drg

TATA CARA PENGADUAN Orang yang mengetahui atau dirugikan oleh tindakan dr/drg: pengaduan tertulis ke ketua MKDKIPengaduan berisi: identitas pengadu, nama dr, alamat praktik, waktu kejadian, alasan pengaduanPengaduan tidak menghilangkan hak pasien untuk melaporkan secara pidana maupun perdata

Tata cara pengaduan (2)MKDI memeriksa dan memberikan keputusan thd pengaduan dalam hal DISIPLIN dr/drgJika ditemukan pelanggaran etika, MKDKI meneruskan pengaduan ke organisasi profesiKeputusan MKDKI bersifat MENGIKAT terhadap dr, drg dan KKI

Tata cara pengaduan (3)Keputusan MKDKI bisa berupa:Tidak bersalahBersalah, dengan sanksi disiplin berupa:Peringatan tertulisRekomendasi pencabutan STR atau SIP, dan/atauKewajiban mengikuti diklat di institusi pendidikan

Pengaduan terhadap dr/drgEtika: organisasi profesi sanksi etikaDisiplin: MKDKI sanksi disiplin ( administrasi ?)

Hukum pidana: Pengadilan pidana penjara dan/atau dendaHukum perdata: Pengadilan perdata denda

Pembinaan dan Pengawasan PKDilakukan oleh Pemerintah Pusat, KKI, Pemerintah Daerah dan organisasi profesiTujuan:Meningkatkan mutu yankesMelindungi masyarakatMemberikan kepastian hukum

Pembinaan dan Pengawasan PKDilarang menggunakan gelar atau bentuk lain Dilarang menggunakan alat, metode atau cara yang menimbulkan kesan seolah-olah ybs adalah dr/drg yang telah memiliki STR dan atau SIP

Pembinaan dan pengawasan PK

Terhadap dr/drg praktik dapat dilakukan AUDIT MEDIS

SANKSI PIDANA Pasal 75:PK tanpa STRWNA PK tanpa STRsWNA PK tanpa STRb

Pasal 76:PK tanpa SIP

3 tahun atau 100 juta 3 tahun atau 100 juta3 tahun atau 100 juta

3 tahun atau 100 juta

SANKSI PIDANA (2)Pasal 77:Gelar atau bentuk lain seolah dr/drg dgn STR atau SIP

Pasal 78:Alat, metode atau cara seolah dr/drg dgn STR atau SIP

5 tahun atau 150 juta

5 tahun atau 150 juta

SANKSI PIDANA (3)Pasal 79: kurungan paling lama 1 tahun atau denda 50 juta bagi dr/drg yang sengaja:Tidak memasang Papan NamaTidak membuat Rekam MedisTidak melaksanakan kewajiban dokter

SANKSI PIDANA (4)Pasal 80: Pimpinan sarana yankes yang mempekerjakan dr/drg tanpa SIP 10 tahun atau denda 300 juta Terhadap korporasi: denda ditambah sepertiga atau dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan izin

Komentar:Tampaknya sanksi pidana pada UU ini lebih fokus ke pelanggaran administrasi, seperti papan nama, STR, SIP, RM

Apakah ini bukan KRIMINALISASI pelanggaran administrasi PK ???

Ketentuan peralihanDr/drg yang telah punya Surat Penugasan dan atau SIP dinyatakan telah punya STR dan SIPSP dan SIP lama harus disesuaikan dalam waktu 2 tahun setelah KKI terbentukPengaduan dugaan pelanggaran disiplin sebelum MKDKI terbentuk ditangani Ka Dinkes prop (pertama) dan Menteri (banding) dengan membentuk Tim yang terdiri dari unsur-unsur profesi

Ketentuan peralihan (2)

Pasal 84:Anggota KKI pertama kali diusulkan oleh Menteri dan diangkat oleh PresidenKeanggotaan KKI yang pertama berlaku selama 3 tahun

Ketentuan penutupPasal 54 UU no 23/1992 tentang Kesehatan yang berkaitan dengan dr/drg tidak berlaku lagiKKI harus dibentuk paling lama 6 bulan sejak UU ini diundangkanKKI berdasarkan UU harus terbentuk paling lambat 1 bulan sebelum KKI pertama berakhirMulai berlaku 1 tahun sejak tanggal diundangkan

PENUTUPUU PK ternyata tidak seperti yang dinyatakan di media massa: UU yang membela dokter, membuat dokter tak bisa dihukum jika melakukan malpraktekUU ini melakukan kriminalisasi terhadap pelanggaran administrasi PK (bukan disiplin PK)Pengadilan terhadap dokter bertambah SATU yaitu peradilan disiplin oleh MKDKI, disamping peradilan etika, perdata dan pidana

Terima kasih