ujian praktek perancangan per uu-an
TRANSCRIPT
-
7/26/2019 Ujian Praktek Perancangan Per UU-An
1/22
1
NASKAH
AKADEM
IK
TENTANG ANTI-
PROSTITUSI
GIAN PAMUNGKAS
A1011131126
-
7/26/2019 Ujian Praktek Perancangan Per UU-An
2/22
2
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur saya panjatkan kepada kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan
karunianya sehingga saya dapat menyelesaikan Naskah Akademik tentang Anti
Prostitusi. Naskah Akademik ini dibuat sebagai salah satu tugas dalam Mata Kuliah
Praktek Perancangan Perundangundangan
!okumen naskah akademik tentang Anti Prostitusi ini dimaksudkan untuk menjadi
sarana me"ujudkan kesejahteraan bagi rakyat #ndonesia.
Semoga Naskah Akademik ini dapat terealisasikan dengan peraturan yang lebih lengkap
yang dapat mengatur tentang larangan prostitusi, yang semoga nantinya bias menjadi
ja"aban bagi keresahan masyarakat luas tentang meluasnya praktek prostitusi.
Pontianak, $% Mei$&'%
-
7/26/2019 Ujian Praktek Perancangan Per UU-An
3/22
DAFTAR ISI
KATA P(N)ANTA*..............................................................................$
!A+TA* #S#............................................................................................
-A- ' P(N!A/0/AN.......................................................................1
-A- $ KA2#AN T(3*#T#S !AN P*AKT#K (MP#*#S.......................%
-A- (4A0/AS# !AN ANA0#S#S P(*AT/*AN P(*/N!AN)/N!AN)ANT(*KA#T.................................................................................................'$
-A- 1 0AN!ASAN +#03S3+#S, S3S#303)#S, !AN 5/*#!#S.....'6
-A- 6 2AN)KA/AN, A*A P(N)AT/*AN, !AN */AN) 0#N)K/P MAT(*#M/ATAN /N!AN)/N!AN), P(*AT/*AN !A(*A P*34#NS#, ATA/P(*AT/*AN !A(*A KA-/PAT(N7K3TA..................................'8
-A- % P(N/T/P...................................................................................$&
!A+TA* P/STAKA..............................................................................$'
-
7/26/2019 Ujian Praktek Perancangan Per UU-An
4/22
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1. Latar belakang
)lobalisasi yang terjadi pada 9aman sekarang ini, secara signi:ikan
merubah semua tatanan hidup dan budaya yang dahulunya telah berlaku,
khususnya di #ndonesia ini yang pada a"alnya seperti yang kita ketahui
#ndonesia sangat kental dengan budaya Timur yang sopan santunnya
masih sangat kental. Semakin berubahnya tatanan hidup semakin
berubah pula gaya hidup masyarakat yang semakin modern dan konsumti:.
Salah satu masalah yang akan timbul adalah kemiskinan yang terjadi dengan
berbagai :aktor yang melatarbelakanginya. al ini menyebabkan perubahan
moral yang signi:ikan dan meningkatnya permasalahan sosial yang timbul,
diantaranya permasalahan pelacuran atau yang disebut prostitusi. Masalah
social seperti pelacuran merupakan salah satu damapak kemiskinan yang
terjadi pada masyarakat perkotaan pada umunya tetapi jugas seiring
berkembangnya 9aman prostitusi ini mulai terjadij uga di pedesaan. Akibat hal
tersebut lambat laun tentu akan berimbas pada makin rusaknya moralitas
generasi muda dan hilangnya norma masyarakat timur yang terkenal santun.-angsa #ndonesia yang terkenal bermartabat dan menjunjung tinggi nilainilai
luhur Pancasila yaitu sila Kemanusiaan 5ang Adil dan -eradab.
!i daerah Pontianak, kegiatan prostitusi sudah jelas adalah perbuatan
illegal namun sangat menjamur dapat dengan mudah ditemukan dan dijumpai,
baik secara terangterangan ataupun sembunyisembunyi berkedok tempat
usaha seperti "arung"arung yang berkedok seperti menjual makanan,
minuman, dan lainlain. berbagai alasan yang diungkapkan para pelaku
prostitusi ini adalah dorongan ekonomi.
Seiring dengan makin maraknya praktek prostitusi yang terjadi di
Pontianak ini, harus diperhatikan pula bukan hanya pemerintah yang
berke"ajiban untuk meniadakan praktek prostitusi ini, tetapi pihak di luar
pemerintah pun harus membantu atau mendorong larangan praktek prostitusi
ini.
-
7/26/2019 Ujian Praktek Perancangan Per UU-An
5/22
Merujuk pada uraian masalah diatas, perlu adanya Peraturan !aerah baru
yang memperbaiki Peraturan !aerah lama yang dirasa kurang bias mengatur
mengenai larangan prostitusi ini. #si Peraturan !aerah yang baru ini juga perlu
dilengkapi dengan pengaturan tentang larangan bagi para pemakai
jasa prostitusi, dan juga larangan bagi semua pihak yang memudahkan dan7atau
memajukan adanya praktek prostitusi ini.
Atas latar belakang tersebut maka dibutuhkan suatu kajian untuk
penyiapan *ancangan Peraturan !aerah Pontianak tentang Anti Prostitusi yang
diharapkan dapat menjadi sarana me"ujudkan daerah Pontianak bebas dan
bersih dari praktek prostitusi dan kesejahteraan bagi masyarakat #ndramayu
1.2. Identiika!i "a!ala#
Kajian ini menja"ab masalahmasalah sebagai berikut;
'. Apa saja persoalanpersoalan hokum dan social terkait dengan masalah
social prostitusi< -agaimana permasalahan tersebut telah dan seharusnya
diatasiPSK? sebagai sesuatu yang buruk, malah jahat, tapi
dibutuhkan oleh beberapa pihak yang sering menggunakan jasa prostitusi ini.
Menurut teori de:inisi pelacuran yang dikemukakan oleh Kamus -esar -ahasa
#ndonesia, para ahli maupun Peraturan Pemerintah yaitu;
'. Menurut kamus -esar -ahasa #ndonesia prostitusi adalah
pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi
perdagangan. ubungan seksual yang dimaksudkan bisa berupa seks oral ataupun
hubungan seks, seseorang yang menjual jasa seksual tersebut biasanya disebut
dengan pelacur atau Pekerja Seks Komersial >PSK?.
$. Menurut @ommemge dalam Tjahjo Purnomo>'B6;'&? prostitusi
atau pelacuran adalah suatu perbuatan seorang "anita memperdagangkan atau
menjual tubuhnya, yang dilakukan untuk memperoleh bayaran dari lakilaki yang
datang kepada "anita tersebut.
. Kartini kartono >'$;$&8? mede:inisikan prostitusi atau
pelacuran merupakan peristi"a penjualan diri dengan jalan memperjual belikan
badan, kehormatan dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan na:su
seks, dengan imbalan pembayaran.
1. Soerjono Soekanto >'&;81? mengatakan prostitusi atau pelacuran
merupakan suatu pekerjaan yang bersi:at menyerahkan diri untuk melakukan
perbuatanperbuatan seksual dengan mendapatkan upah.
-erdasarkan beberapa pendapat mengenai prostitusi di atas, dapat disimpulkan beberapa
hal;
'. Pelacuran atau prostitusi merupakan proses dimana seseorang menjual
jasanya untuk sesuatu yang dianggap berharga oleh dirinya, seperti materi untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya atau untuk memenuhi keinginan terhadap materi
oleh si pelaku prostitusi.
$. Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan polapola
organisasi impuls7dorongan seks yang tidak "ajar dan tidak terintegrasi, dalam
-
7/26/2019 Ujian Praktek Perancangan Per UU-An
8/22
bentuk pelampiasan na:suna:su seks tanpa terkendali dengan banyak orang
disertai ekploitasi dan komersialisasi, imppersonal tanpa a:eksi si:atnya.
. Pelacuran merupakan peristi"a penjualan diri dengan jalan memperjual
belikan badan, kehormatan dan kepribadian kepada orang banyak untuk
memuaskan na:su seks dengan imbalan bayaran.
1. Pelacuran ialah perbuatan yang dilakukan perempuan dengan meyerahkan
badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapat upah.
Menurut Kartini Kartono >'$;$&? ada beberapa orang yang termasuk kategori pelacuran
atau prostitusi yaitu ;
'. Penggundikan yaitu pemeliharaan istri tidak resmi, istri gelap atau
perempuan piaraan. Mereka hidup sebagai suami istri, namun tanpa ikatan
perka"inan.
$. Tante girang yaitu "anita yang sudah menikah, namun tetap melakukan
hubungan seks dengan lakilaki lain, untuk mengisi "aktu kosong dan
bersenangsenang dan mendapatkan pengalamanpengalaman seks lain.
. )adisgadis bar yaitu gadisgadis yang bekerja sebagai pelayanpelayan bar
dan sekaligus bersedia memberikan layanan seks kepada para pengunjung.
1. )adisgadis bebas yaitu gadisgadis yang masih sekolah atau putus sekolah,
putus studi akademik atau :akultas, yang mempunyai pendirian yang tidak baik
dan menyebarluaskan kebebasan seks untuk mendapatkan kepuasan seksual.
6. )adisgadis panggilan adalah gadisgadis dan "anita"anita yang biasa
menyediakan diri untuk dipanggil dan dipekerjakan sebagai pelacur, melalui
penyaluran tertentu.
%. )adisgadis taCi, yaitu gadisgadis panggilan yang dita"arta"arkan
dan diba"a ketempattempat hiburan dengan taCitaCi tersebut.
8. otstes atau pramuria yaitu "anita"anita yang menyamarkan kehidupan
malam dalam nightclub. 5ang pada intinya pro:esi hostess merupakan bentuk
pelacuran halus.
-
7/26/2019 Ujian Praktek Perancangan Per UU-An
9/22
B. Promisikuitas inilah hubungan seks secara bebas dengan pria manapun juga
atau dilakukan dengan banyak lakilaki.
Perubahan yang signi:ikan dari kebudayaan dan gaya hidup masyarakat yang
diakibatkan oleh globalisasi membuat sebagian indiDidu tidak bisa
menyesuaikan dengan keadaan sehingga menyebabkan ketidak harmonisan.
Ketidak harmonisan tersebut menyebabkan munculnya kon:lik internal maupun
eksternal dari diri indiDidu tersebut. -erikut adalah beberapa :aktor pendorong
yang menyebabkan seseorang melakukan praktek prostitusi ;
'. +aktor internal
+aktor internal ini dalam *3@@#P# bisa dokategorikan sebagai capacity, yaitu
dorongan yang desebabkan dari diri pelakunya tersebut. 5ang termasuk dalam
capacity ini berdasarkan kasus prostitusi di #ndramayu khususnya adalah
rendahnya pendidikan dan keterbatasan skill7keahlian dari pelakunya sendiri.
Semakin rendah pendidikan seseorang, keahlian yang dimiliki pun semakin
terbatas yang menyebabkan mereka sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang pada
umumnya memiliki kuali:ikasi yang tinggi yang tentu saja sulit untuk dipenuhi
oleh yang memiliki pendidikan rendah. al itu yang membuat para pelaku
prostitusi memilih jalan pintas memilih pekerjaan sebagai pelaku prostitusi.
$. +aktor eksternal
+aktor internal ini dalam *3@@#P# bisa dokategorikan sebagai opportunity,
yaitu dorongan yang desebabkan dari luar ataupun lingkungan. +aktor eksternal ini
bisa berbentuk desakan kondisi ekonomi, pengaruh lingkungan dan lain
sebagainya. tidak adanya undangundang yang melarang pelacuran. 2uga tidak ada
larangan terhadap orangorang yang melakukan relasi seks sebelum atau diluar
pernikahan. al ini semakin memperbanyak jumlah pelacur, karena tidak adanya
sanksi yang tegas yang perlu mereka takuti. merosotnya normanorma susila dan
keagamaan. Masyarakat sekarang sudah bersi:at acuh tak acuh dan cenderung cuek
sehingga mereka hanya mengurusi kehidupan pribadi tanpa memperdulikan
normanorma susila dan keagamaan dalam masyarakat. bertemunya macam
macam kebudayaan asing dan kebudayaankebudayaan setempat. al ini tidak
-
7/26/2019 Ujian Praktek Perancangan Per UU-An
10/22
terlepas dari asimilasi kebudayaan, dimana kebudayaan -arat membuat norma
norma susila dan keagamaan semakin merosot.
2.2. Ka&ian Ter#ada- A!a!Prin!i- 'ang Terkait Dengan Pen'%!%nan N*r(a
Asasasas yang diharapkan dari peraturan daerah yang akan dibuat ini berdasarkan
/ndang/ndang Nomor '& Tahun $&&1 ,pasal 6 adalah;
'. Asas kejelasan tujuan.
-ah"a setiap pembentukan peraturan perundangundangan harus mempunyai
tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Tujuan dari pembentukan peraturan
perundangundangan ini adalah untuk membuat undangundang yang kuat dan
dapat disetujui dan dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah dan masyarakat
serta melindungi kepentingan masingmasing pihak baik pemerintah maupun
masyarakat.
$. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat.
-ah"a setiap jenis peraturan perundangundangan harus dibuat oleh
lembaga7pejabat pembentuk peraturan perundangundangan yang ber"enang.
Peraturan perundangundangan tersebut dapat dibatalkan demi hukum,bila
dibuat oleh lembaga7pejabat yang tidak ber"enang.
. Asas dapat dilaksanakan.
-ah"a setiap pembentukan peraturan perundangundangan harus
memperhitungkan e:ekti:itas peraturan perundangundangan tersebut di dalam
masyarakat, baik secara :iloso:is, yuridis, maupun sosiologis.
1. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan.
-ah"a setiap peraturan perundangundangan dibuat karena memang benar benar
dibutuhkan dan berman:aat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara.
6. Asas kejelasan rumusan.
-ah"a setiap peraturan perundangundangan harus memenuhi persyaratan teknis
penyusunan peraturan perundangundangan, sistematika dan pilihan kata atau
terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehinggatidakmenimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
-
7/26/2019 Ujian Praktek Perancangan Per UU-An
11/22
%. Asas keterbukaan.
-ah"a dalam proses pembentukan peraturan perundangundangan mulai dari
perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersi:at transparan dan
terbuka. !engan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan
yang seluasluasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembentukan
peraturan perundangundangan.
Adapun asasasas lain yang diharapkan dalam muatan materi perundang undangan adalah
asas keadilan, setiap Materi Muatan Peraturan Perundang undangan harus mencerminkan
keadilan secara proporsional bagi setiap "arga negara, dimana selama ini dalam semua
perturan mengenai prostitusi dalam Kitab /ndang/ndang ukum Pidna maupun
Peraturan daerah belum adanya keadilan, karena pada peraturan tersebut kita hanya
menemuukan larangan bagi para penyedia jasa dan para PSK nya saja, sedangkan bagi
para konsumen atau pengguna jasa prostitusi tidak ada larangan sama sekali.
2.$. Ka&ian Praktik Pen'elenggaraan/ K*ndi!i 'ang Ada/ !erta Per(a!ala#an 'ang
Di#ada-i "a!'arakat
!i Pontianak peraturan yang mengatur mengenai prostitusi sama sekali belum ada. !alam
hal penyidikan terhadap pelanggaran Prostitusi ini dilakukan oleh Penyidik /mum dan atau
Penyidik Pega"ai Negeri Sipil di 0ingkungan Pemenrintah !aerah Pontianak. We"enang
para Penyidik Pega"ai Negeri Sipil tertera dengan jelas dalam Peraturan !aerah ini dari
mulai menerima laporan sampai menyerahkan kasus kepada Penuntut /mum.
Pemerintah !aerah Pontianak belum mengeluarkan Peraturan !aerah ini karena
menganggap bah"a prostitusi ini belum banyak dilakukan di daerah ini. Padahal harus
dipikir lagi bah"a prostitusi baik banyak amupun sedikit masih memiliki banyak sekali
kerugian bagi negara maupun masyarakat. Adanya praktek prostitusi membuat lingkungan
masyarakat tidak sehat. Para pelaku prostitusi dipandang rendah oleh masyarakat
sekitar, dicemooh, dihina dan lainlain sebagainya. Pekerjaan prostitusi ini pula dianggap
sebagai kegiatan yang merendahkan martabat "anita. !alam prakteknya juga prostitusi ini
tidak jarang terjadi pemerasan tenaga kerja, para "anita dipaksa untuk menjadi PSK.
Prostitusi ini merupakan tindakan yang menyimpang dari norma masyarakat dan agama,
maka prostitusi hanya akan mengakibatkan e:ek negti:. !engan adanya praktek prostitusi ini
bisa merusak sendisendi kehidupan berkeluarga, memberikan pengarus yang tidak sesuai
-
7/26/2019 Ujian Praktek Perancangan Per UU-An
12/22
moral kepada lingkungan masyarakat khususnya anakanak muda, merusak moral, norma
kesusilaan, norma hukum dan juga norma agama.
2.). Ka&ian Ter#ada- Penera-an Si!te( Bar%
Sistem yang harus diterapkan pada proses peniadaan praktek prostitusi di Pontianak adalah
harus adanya suatu lembaga yang mengatur dan menga"asi khusus terhadap praktek
prostitusi dan selain itu mengenai sanksi yang dikenakan kepada para pelaku praktek
prostitusi maupun pengguna jasa prostitusi jangan hanya hukuman pidana kurungan ataupun
denda, tetapi sebagai usaha pemerintah untuk mengembalikan lingkungan sehat di
masyarakat harus adanya pemberian edukasi dan rehabilitasi kepada mereka, supaya mereka
juga bisa memperbaiki hidup mereka kedepannya.
Pengaruh yang mungkin akan timbul atas sistem yang akan diterapkan adalah adanya
ketimpang tindihan "e"enang pengaturan mengenai prostitusi ini antara lembaga yang
sebelumnya menangani masalah prostitusi ini dengan badan baru yang dibentuk, untuk itu
harus adanya pembagian "e"enang. #mplikasinya bagi keuangan daerah mungkin akan
mengalami pengeluaran yang lebih, tetapi dengan adanya badan ini akan membuat praktek
prostitusi lebih terkontrol.
BAB III
E0ALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN TERKAIT
PR,STITUSI
-ab ini menguraikan sejumlah undangundang dan peraturan yang berkaitan dengan
larangan prostitusi. /ndangundang dan peraturan yang terkait dengan prostitusi adalahKitab /ndang/ndng ukum Pidana pasal $% K/P dan pasal 6&% K/P. !alam bab ini
akan dijelaskan lebih dahulu bagaimana Kitah /ndang/ndang ukum Pidana mengatur
mengenai larangan prostitusi, kemudian selanjutnya akan dibahas juga bagaimana
pengaturan larangan prostitusi diatur dalam /ndang/ndang atau peraturan yang terkait
dengan larangan prostitusi ini.
$.1. Pengat%ran Pr*!tit%!i Dala( Kitab UndangUndang H%k%( Pidana
-
7/26/2019 Ujian Praktek Perancangan Per UU-An
13/22
!asar pengaturan larangan prostitusi di #ndonesia hanya memiliki dua pasal dalam K/P,
yaitu pasal $% K/P dan pasal 6&% K/P. Pada dua pasal tersebut memang dengan
tegas menyatakan bah"a melarang adanya praktek prostitusi, tetapi hanya dengan dua pasal
dalam K/P tersebut pengaturan mengenai larangan prostitusi dilarang kurang jelas dan
tidak tepat sasaran karena terlalu general dan tidak mengatur secara spesi:ik. Kedua pasal
tersebut belum bisa mengakomodir semua aspek yang terlibat dalam praktek prostitusi.
Pada pasal $% K/P disebutkan bah"a Ebarang siapa dengan sengaja menyebabkan
atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya
sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu
tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiahF, dan pasal
6&% K/P menyebutkan bah"a Ebarang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul
seorang "anita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan
paling lama satu tahunF.
2ika kita melihat pada isi dan kandungan kedua pasal tersebut, pada kedua pasal
tersebut hanya dengan jelas melarang pihak atau orang yang mengakomodir praktek
prostitusi atau yang biasa disebut dengan mucikari7germo. -agi para pelaku prostitusi dan
bahkan bagi para pengguna jasa prostitusi ini tidak dengan tegas dilarang oleh K/P.
Salah satu pihak yang membuat praktek prostitusi semakin berkembang adalah para
pengguna jasa prostitusi, karena merekalah yang memberikan keuntungan bagi para
pembuka praktek prostitusi. 2ika dilihat dari unsurunsur pasal $%K/P dan 6&%
K/P pengguna jasa prostitusi tidak bisa dijatuhi pertanggung ja"aban pidana. !ilihat
dari penjabaran diatas, K/P belum memiliki aturan yang jelas mengenai pidana
terhadap pelaku prostitusi >PSK? ataupun bagi pengguna jasa prostitusinya sendiri.
!ibutuhkan kajian yang mendalam untuk bisa menjatuhkan pidana kepda PSK dan
pengguna jasa prostitusi.
$.2. UndangUndang N*. 2$ Ta#%n 22 Tentang Perlind%ngan Anak
Pada undangundang perlindungan anak ini adapula diatur mengenai tindakan cabul
pada seorang anak. Karena mengingat bah"a praktek prostitusi bukan hanya pada orang
de"asa tetapi juga anakanak. /ndangundang ini dibuat dengan tujuan untuk melindungi
anakanak, karena anakanak adalah ptensi, dan generasi penerus bangsa yang akan
memimpin bangsa ini selanjut nya.
-
7/26/2019 Ujian Praktek Perancangan Per UU-An
14/22
Pada undangundang ini dituangkan dalam pasal B' dan B$. Pasal B' menyatakan
bah"a Eorang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan
memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana
dengan pidana penjara paling lama '6 >lima belas? tahun dan paling singkat >tiga?
tahun dan denda paling banyak *p&&.&&&.&&&,&& >tiga ratus juta rupiah? dan
paling sedikit *p %&.&&&.&&&,&& >enam puluh juta rupiah?F. Pasal B$ menyatakan bah"a
ESetiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan,
memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk
melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara
paling lama '6 >lima belas? tahun dan paling singkat >tiga? tahun dan denda paling
banyak *p &&.&&&.&&&,&& >tiga ratus juta rupiah? dan paling sedikit *p%&.&&&.&&&,&& >enam puluh juta rupiah?F. !alam undangundang ini sudah jelas disebutkan
larangan untuk melakukan perlkuan cabul ataupun memaksa anak anak melakukan
perbuatan cabul.
$.$. UndangUndang N*. 21 Ta#%n 23 Tentang Pe(beranta!an Tindak Pidana
Perdagangan ,rang
Pada undangundang ini sudah jelas pengaturan mengenai larangan orang untuk
menjual seseorang dengan maksud mengekploitasinya itu dilarang dan akan dikenai
ketentuan pidana. 2ika kegiatan pelacuran tersebut dilakukan dengan ancaman kekerasan
atau peksaan terhadap seseorang untuk mau dujadikan pekerja seks komersial,, maka
tindakan tersebut bisa dikenaka pidana berdasarkan /ndang/ndang No. $' Tahun $&&8
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 3rang tindakan tersebut bisa
dikategorikan sebagai eksploitasi orang, bisa dipidana paling singkat >tiga? tahun dan
paling lama '6 >lima belas? tahun dan pidana denda paling sedikit *p '$&.&&&.&&&,&& dan
paling banyak *p%&&.&&&.&&&,&&.
$.). UndangUndang N*(*r 11 Ta#%n 24 tentang In*r(a!i dan Tran!ak!i
Elektr*nik
Setiap oran dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan7atau mentransmisikan
dan7atau membuat dapat diaksesnya #n:ormasi (lektronik dan7atau !okumen (lektronik
yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dipidana dengan pidana penjara paling
lama % >enam? tahun dan7atau denda paling banyak *p '.&&&.&&&.&&&,&&&
-
7/26/2019 Ujian Praktek Perancangan Per UU-An
15/22
BAB I0
LANDASAN F,L,S,FIS/ S,SI,L,GIS DAN 5URIDIS
RAN6ANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
ANTI PR,STITUSI
).1. Landa!an Fil*!*i!
*ancangan Peraturan !aerah tentang Anti Prostitusi ini dibuat untuk
Tujuan pembangunan nasisional #ndonesia yaitu membangun manusia #ndonesia
seutuhnya. Pembangunan nasional berasaskan Pancasila, sila pertama adalah
Ketuhanan 5ang Maha (sa, oleh karena itu sudah selayaknya kalau perilakupelacuran itu tidak dapat ditoleransi oleh masyarakat #ndonesia. /ntuk
mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional tersebut, maka perlu
memperhatikan pembangunan di bidang hukum, yang salah satunya, adalah
tentang pelaksanaan hukum pidana. ukum pidana bagi suatu bangsa merupakan
indikasi yang penting tentang tingkat peradaban bangsa itu, karena di dalamnya
tersirat bagaimana pandangan bangsa tersebut tentang etika >tata susila?,
moralitas, sistem masyarakat, dan normanorma sosial.
Pengaturan mengenai penguasaan pemilikan dan penggunaan tanah di
#ndonesia perlu lebih diarahkan bagi tercapainya keadilan sebuah hukum bagi
semua pihak, dan tidak ada yang merasa dirugikan serta bagi tercapainya keadilan
bagi seluruh rakyat #ndonesia.
).2. Landa!an S*!i*l*gi!
Pengaturan Prostitusi pada pengaturan nasional belum bisa memenuhi apayang masyarakat harapkan, karena pada peraturan yang sudah ada hanya
mengatur sebagian kecil masalah dari prostitusi, tidak seluruhnya. !engan masih
berkembangnya praktek prostitusi di kalangan masyarakat membuta lingkungan
tidak sehat dan bisa saja menyebabkan kon:lik karena ketidaksesuaian yang
terjadi di kalangan masyarakat tersebut.
).$. Landa!an 5%ridi!
-
7/26/2019 Ujian Praktek Perancangan Per UU-An
16/22
Mengenai prostitusi, #ndonesia memiliki peraturan yang mengatur tentang
prostitusi ini, yaitu pada pasal $6 dan 6&% Kitab /ndang/ndanh ukum Pidana
>K/P?. Pasal dalam K/P tersebut menjadi sumber hukum utama bagi praktek
prostitusi. Selain peraturan yang tercantum dalam K/P, ada pula peraturan lain
yang mengatur tentang prostitusi, yaitu peraturan yang hierarkinya lebih rendah
dari K/P, yaitu Peraturan !aerah. -eberapa daerah memiliki peraturannya
masingmasing untuk mengatur prostitusi di daerah mereka. !aerah membuat
peraturan yang lebih spesi:ik, karena mereka tau sendiri bagaimana keadaan
prostitusi di daerah mereka.
Pada pasal $6 K/P disebutkan E-arangsiapa dengan sengaja
menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang
lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan
pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling
banyak lima belas ribu rupiah.F Pada pasal ini tidak secara tegas mengatur
mengenai larangan seseorang untuk merelakan dirinya sebagai PSK >Pekerja Seks
Komersil? dan tidak secara tegas pula mengatur larangan seseorang untuk
menggunakan jasa prostitusi. Tetapi pada pasal ini terdapat unsur objekti:
mengenai perbuatan yang menyebabkan dilakukannya perbuatan prostitusi dan
mempermudah terjadinya prostitusi. -isa dikatakan bah"a pengguna jasa tersebut
adalah orang yang mempermudah terjadinya prostitusi. Pada pasal 6&% disebutkan
E-arangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang "anita dan
menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama
satu tahun.F
Pada peraturan tentang prostitusi harus diperhatikan bukan hanya pelakunya
saja yang dilarang. Seharusnya semua pihak yang terlibat dan memudahkan
adanya prostitusi ini harus mendapatkan hukumannya juga. arus pula adanya
larangan bagi para pengguna jasa prostitusi ini, karena para pengguna ini menjadi
:aktor utama mengapa masih banyaknya praktek prostitusi. Karena itu dirasakan
harus adanya undangundang yang mengatur mengenai prostitusi.
-
7/26/2019 Ujian Praktek Perancangan Per UU-An
17/22
BAB 0
+ANGKAUAN/ ARAH PENGATURAN/ DAN RUANG LINGKUP
"ATERI "UATAN PERATURAN DAERAH KABUPATENK,TA
Aturan yang akan dibuat adalah Peraturan !aerah Pontianak tentang
Anti Prostitusi, yang mana ditujukan bagi semua masyarakat Pontianak, yang
diharapkan bisa melaksanakan dan mematuhi peraturan ini dengan baik.
arapan terbesar dari Pembentukan Peraturan !aerah ini adalah untukmenghapuskan dan membersihkan Pontianak dari praktek prostitusi yang semakin
merajalela.
7.1. "ateri "%atan Perat%ran Daera#K*ta
7.1.1. Ketent%an U(%(
'. Prostitusi adalah pelacuran, pertukaran hubungan seksual dengan uang
atau hadiahhadiah sebagai suatu transaksi perdagangan.
$. Pelacuran adalah suatu perbuatan dimana seorang perempuan
menyerahkan dirinya untuk berhubungan badan dengan la"an jenisnya dan
menerima pembayaran baik berupa uang maupun bentuk lainnya.
. Pekerja seks komersial adalah pro:esi yang menjual jasa untuk
memuaskan kebutuhan seksual pelanggan. -iasanya pelayanan ini dalam
bentuk menye"akan tubuhnya.
7.1.2. A!a! dan T%&%an
AsasAsas ;
'. Asas kejelasan tujuan.
-ah"a setiap pembentukan peraturan perundangundangan harus mempunyai tujuan yang
jelas yang hendak dicapai. Tujuan dari pembentukan peraturan perundangundangan ini
adalah untuk membuat undangundang yang kuat dan dapat disetujui dan dilaksanakan
-
7/26/2019 Ujian Praktek Perancangan Per UU-An
18/22
dengan baik oleh pemerintah dan masyarakat serta melindungi kepentingan masing
masing pihak baik pemerintah maupun masyarakat.
$. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat.
-ah"a setiap jenis peraturan perundangundangan harus dibuat oleh lembaga7pejabat
pembentuk peraturan perundangundangan yang ber"enang. Peraturan perundang
undangan tersebut dapat dibatalkan demi hukum,bila dibuat oleh lembaga7pejabat yang
tidak ber"enang. Penyusunan peraturan perundangundangan ini disusun oleh !P*
selaku badan legislati:.
. Asas dapat dilaksanakan.
-ah"a setiap pembentukan peraturan perundangundangan harus memperhitungkan
e:ekti:itas peraturan perundangundangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara
:iloso:is, yuridis, maupun sosiologis.
1. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan.
-ah"a setiap peraturan perundangundangan dibuat karena memang benarbenar
dibutuhkan dan berman:aat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
6. Asas kejelasan rumusan.
-ah"a setiap peraturan perundangundangan harus memenuhi persyaratan teknis
penyusunan peraturan perundangundangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi,
serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai
macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
%. Asas keterbukaan.
-ah"a dalam proses pembentukan peraturan perundangundangan mulai dari perencanaan,
persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersi:at transparan dan terbuka. !engan
demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluasluasnya untuk
memberikan masukan dalam proses pembentukan peraturan perundangundangan.
Adapun tujuannya ;
-
7/26/2019 Ujian Praktek Perancangan Per UU-An
19/22
'. Me"ujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika,
berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilainilai Ketuhanan 5ang Maha (sa, serta
menghormati harkat dan martabat kemanusiaan.
$. Memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat.
. Memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat.
1. Mencegah berkembangnya praktek prostitusi di kalangan masyarakat.
7.1.$. "ateri Pengat%ran
ak dan ke"ajiban;
'. Setiap orang dilarang datang ke tempat prostitusi dan melakukan suatu tindak
prostitusi, baik pelaku maupun pekerja seks komersial.
$. Setiap orang dilarang melakukan pornoaksi di depan umum dan mengakibatkan
seseorang melakukan prostitusi.
. Setiap orang dilarang memerdagangkan orang atau anak untuk menjadi pekerja seks
komersial.
1. !ilarang membuka tempat prostitusi di setiap tempat di "ilayah Negara Kesatuan
*epublik #ndonesia.
6. Pihak ber"enang, yaitu polisi berhak menyegel tempattempat prostitusi
tersebut.
%. Tempattempat tersebut dilarang dibuka sebelum ada jaminan bah"a tempat tersebut
tidak akan dibuka untuk pelacuran.
8. Setiap orang "ajib melapor jika mengetahui ada tempat atau tindak prostitusi.
!alam materi pengaturan ini, diatur juga materi mengenai pembentukan badan khusus
untuk mengatur, menga"asi dan juga mencegah praktek prostitusi di pontianak. 5ang juga
diharapkan kerjasama dari masyarakat untuk menyelesaikan masalah sosial ini
Penyidikan,Penuntutan dan Pemeriksaan;
Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan terhadap tindak pidana prostitusi dilaksanakan
berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
-
7/26/2019 Ujian Praktek Perancangan Per UU-An
20/22
7.1.). Ketent%an Sank!i
'. Setiap orang yang dengan sengaja datang ke tempat prostitusi dan melakukan suatu
tindak prostitusi, baik pelaku maupun pekerja seks komersial dipidana dengan pidana
penjara paling lama 6 >lima? tahun dan paling singkat >tiga? tahun dan denda paling
banyak *p '&&.&&&.&&&,&& >tiga ratus juta rupiah? dan paling sedikit *p
%&.&&&.&&&,&& >enam puluh juta rupiah?.
$. Setiap orang yang memerdagangkan orang atau anak untuk menjadi pekerja seks
komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 >tujuh? tahun dan paling
singkat 6 >lima? tahun dan denda paling banyak *p $&&.&&&.&&&,&& >dua ratus juta
rupiah? dan paling sedikit *p '6&.&&&.&&&,&& >seratus lima puluh juta rupiah?.
. Setiap tempat prostitusi ditutup, apabila tetap dibuka, pemilik beserta isinya dipidana
dengan pidana penjara '6 >lima belas? tahun dan paling singkat '& >sepuluh? tahun
dan denda paling banyak *p. '.&&&.&&&.&&&,&& >satu milyar rupiah? dan
paling sedikit *p. 6&&.&&&.&&&,&& >lima ratus juta rupiah?.
1. Setiap orang yang mengerti ada tindak prostitusi maupun tempat prostitusi tapi
tidak melapor, akan dipidana dengan pidana penjara paling lama $ >dua? tahun dan
paling singkat ' >satu? tahun dan denda paling banyak *p. '&&.&&&.&&&,&& >seratus juta
rupiah? dan paling sedikit *p. 6&.&&&.&&&,&& >lima puluh juta rupiah?.
BAB 0I
PENUTUP
8.1. Ke!i(-%lan
Peraturan daerah Pontianak yang mengatur dengan rinci, jelasm e:ekti: dan
tepat sasaran jelas sangat dibutuhkan untuk membersihkan Pontianak dari
praktek prostitusi. Praktek prostitusi di Pontianak selalu mengalami peningkatan,karena masih adanya pihak yang menyebabkan peningkatan tersebut yang belum
-
7/26/2019 Ujian Praktek Perancangan Per UU-An
21/22
diperhatikan oleh Pemerintah !aerah dan belum diatur dalam Peraturan daerah
yang sebelumnya.
/ntuk membersihkan Pontianak dari praktek prostitusi diperlukannya aturan
yang bisa mengakomodir semua aspek dan pihak yang menyebabkan prostitusi ini
tetap ada yang bahkan semakin meningkat. Peraturan yang harus mengatur mulai
dari pelakunya, penyedia tempat, sampai pada para pengguna jasa prostitusi yang
sampai sekarang belum terjamah oleh peraturan manapun.
8.2. Saran
'. Setelah mempelajari dan mengkaji berbagai :akta dan data yang ada, kami
merekomendasikan perlu adanya suatu Peraturan daerah yang secara khusus, jelas,
rinci dan adil mengatur tentang kegiatan prostitusi.
$. !iperlukan suatu lembaga khusus yang ber:ungsi untuk menga"asi
kegiatan prostitusi agar bisa ditertibkan dan ditanggulangi.
. /ntuk sanksi bagi para pelaku prostitusi bukan hanya
pemberian pidana penjara atau denda, tetapi juga harus diberikan kegiatan
adDokasi, rehabilitasi, dan edukasi dalam penanggulangan masalah prostitusi.
DAFTAR PUSTAKA
Kartono, K. >$&&'?.Patologi Sosial. 2akarta; *aja )ra:indo Persada
-
7/26/2019 Ujian Praktek Perancangan Per UU-An
22/22