Wahyuningsih Darajati

Direktur Lingkungan Hidup

Kementerian Perencanaa Pembangunan Nasional/Bappenas

Disampaikan dalam Rapat Pembahasan Renstra Badan Litbang Kehutanan 2015-2019 Bogor, 24 November 2014

OUTLINE

2 2

I. Pendahuluan

II. Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019

Bidang Sumber Daya Alam dan LH

III. Kelembagaan Riset Pengelolaan SDA dan LH

IV. Penutup

I. Pendahuluan

Slide - 3

Pertumbuhan Ekonomi yang berbasis SDA

(Kontribusi: 26,6% dari PDB Nasional)

Pertambahan Penduduk yang terus meningkat

(Diperkirakan pada tahun 2019 268 juta jiwa)

Pemanfaatan SDA-LH dan Keanekaragaman

Hayati (Ekstraktif)

Pola Konsumsi yang berlebihan/boros (Rata-rata

pertumbuhan konsumsi BBM: 7%/tahun dari tahun 2001-

2010)

Krisis Pangan

Krisis Energi

Krisis Air

Kerusakan Lingkungan

Tantangan Pembangunan ke Depan

Peran Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

PERTUMBUHAN EKONOMI X%, PENURUNAN EMISI 26%

PRODUKSI PERTANIAN DAN

PERIKANAN

KETAHANAN PANGAN

EKSPOR NON MIGAS

PRODUKSI KAYU DAN HASIL

HUTAN

MIGAS DAN PERTAMBANGAN

SUMBERDAYA HAYATI DAN JASA

LINGKUNGAN

INDUSTRI NON MIGAS

INDUSTRI NON MIGAS

INDUSTRI DAN EKSPOR MIGAS DAN

PERTAMBANGAN

KETAHANAN ENERGI

KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

PEMB. KELAUTAN

Hilirisasi

5

II. Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019

Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Slide - 6

Kedudukan Sumber Daya Alam dan LH yang Semakin Penting dalam RPJMN 2015-2019

1. Mandat untuk RPJMN ke-3 (2015-2019) dalam RPJPN 2005-2025 3 (tiga) kata kunci:

a. Pembangunan ekonomi kompetitif berbasis SDA yang tersedia;

b. SDM yang berkualitas; dan

c. Kemampuan IPTEK.

2. 3 (tiga) alasan lain:

a. Penduduk Indonesia masih tumbuh: jumlah dan kualitas konsumsi (kelas menengah tumbuh) membutuhkan sumber daya alam dan non alam yang semakin besar;

b. Diperlukan pertumbuhan yang minimal steady untuk menjaga Indonesia agar tidak jatuh atau terjebak dalam Middle Income Trap;

c. Kesenjangan dan kemiskinan masih cukup besar.

3. Namun pada saat bersamaan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup semakin meningkat.

7

Tindak Lanjut RT RPJMN 2015-2019

8

AEC, BONUS DEMOGRAPHY, POST 2015 (SDG), CLIMATE CHANGE

Politik, Hukum dan Keamanan

Ekonomi Kesejahteraan

Sosial

Sumber daya Alam dan

lingkungan hidup

Pembangunan wilayah

• Reformasi Birokrasi

• Penegakkan hukum

• Demokrasi anti korupsi

• Stabilitas Nasional

• Transformasi struktural

• Ketahanan : Pangan, Energi

dan Air • Structural

transformation • Infrastruktur • Inovasi

• Kualitas SDM • Kemiskinan • Keadilan • Lapangan

pekerjaan • Sistem

Keamanan Sosial

• Manajemen Keanekaragaman hayati dan Sumber Daya Alam

• Kelautan dan Perikanan

• Manajemen Bencana dan Perubahan Iklim

• Keseimbangan tata ruang

• Kinerja Standar pelayanan publik

• Urbanisasi • Desentralisasi

Kerangka untuk Implementasi/Delivery Mechanism

Kerangka Pendanaan: Pendanaan pemerintah dan non

pemerintah Kerangka Regulasi Kerangka Kelembagaan

Mandat dari RPJP (untuk RPJMN III): Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan

pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta

kemampuan IPTEK

3 Hal Penting: 1.Pembangunan Berkelanjutan PEOPLE-PROFIT-PLANET, didukung oleh kelembagaan yang tepat 2.LOW MIC pertumbuhan yang membantu untuk menghindari MIDDLE INCOME TRAP (MIT) – tetapi harus berkelanjutan 3.Bonus Demografi 2025-2030 – Bonus atau Beban?

Diperlukan: • Reformasi yang

komprehensif • Bukan Business as

Usual • Prinsip

Berkelanjutan • Pendekatan yang

terintegrasi

9

Tema: Pembangunan yang Kuat, Inklusif dan Berkelanjutan

6 Agenda Pembangunan

EKONOMI (4 kluster, 16 Isu

Strategis)

1. Pembangunan sektor Ekonomi

2. Pengamanan Ketahanan Pangan, Energi, dan Air

3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur

4. Penguatan Faktor Utama Pembangunan Ekonomi

PELESTARIAN SDA, LH DAN

PENGELOLAAN BENCANA (4 Isu

Strategis)

1. Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola Hutan

2. Perbaikan Kualitas LH

3. Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Resiko Bencana

4. Penanganan Perubahan Iklim dan Penyediaan Informasi Iklim dan Kebencanaan

42 Isu Strategis

POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN (7 Isu

Strategis)

1. Percepatan RB dan Tata Kelola Pemerintahan

2. Peningkatan Penegakan Hukum yang Berkeadilan

3. Peningkatan Peran Politik DN

4. Peningkatan peran Politik LN

5. Peningkatan Kapasitas Pertahanan dan Stabilitas Keamanan Nasional

KESEJAHTERAAN RAKYAT (5 Isu

Strategis)

1. Kependudukan dan KB

2. Kesehatan dan Gizi Masyarakat

3. Pendidikan

4. Kebudayaan

5. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

PEMBANGUNAN WILAYAH (5 Isu

Strategis)

1. Pengembangan Wilayah Strategis

2. Pengembangan Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan

3. Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan

4. Pembangunan TR Wilayah dan Pertanhanan

5. Pengembangan Tata Kelola Pem dan Otda

PEMBANGUNAN KELAUTAN (5 Isu

Strategis)

1. Menegakkan Kedaulatan dan Yuridiksi Nasional

2. Percepatan Pengembangan ekonomi Kelautan

3. Meiningkatkan dan Mempertahankan Kualitas, Daya Dukung dan Kelestarian Fungsi Lingkungan Laut

4. Meningkatkan Wawasan dan Budaya Bahari serta Penguatan Peran Serta SM dan IPTEK Kelautan

5. Meningkatakan Harkat dan Taraf Hidup Nelayan dan Masyarakat Pesisir

Mainstreaming: (1) Pembangunan Berkelanjutan; (2) Tata Kelola Pemerintahan yang baik; (3) Gender

Lintas Bidang: (1) Pemerataan Penanggulangan Kemiskinan; (2) Perubahan Iklim; (3) Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dalam Rangka Persatuan dan Kesatuan

Tema dan Agenda

Agenda Pembangunan terkait dengan Bidang Kehutanan (Buku I)

10

SASARAN ARAH KEBIJAKAN STRATEGI

1. Konservasi Hutan a. Meningkatnya populasi 25

species satwa terancam punah: 10 % sesuai baseline data tahun 2013

b. Optimalisasi pengelolaan kawasan konservasi seluas 20,63 juta ha,

c. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan

d. Peningkatan kualitas data dan informasi keanekaragaman hayati.

2. Tata Kelola Hutan a. kawasan hutan 100 persen, b. tata batas kawasan dan fungsi

sepanjang 40.000 km, c. Operasionalisasi 579 KPH yang

terdiri dari 347 KPHP, 182 KPHL dan 50 KPHK bukan Taman Nasional (TN),

d. Pola HTR/HKm/HD dan HR (dari 500 ribu ha pada tahun 2014 menjadi 40 juta ha pada tahun 2019).

Meningkatkan kapasitas pengelola hutan konservasi dalam melindungi, mengawetkan ekosistem hutan

1. Peningkatan efektivitas pengelolaan Resort Based Management (RBM)

2. Pembentukan pusat penelitian terintegrasi tentang keanekaragaman hayati

3. Peningkatan kerja sama (kemitraan) dengan pihak ketiga dalam pengelolaan penangkaran ex-situ tanaman dan satwa liar, serta penyelamatan 20 satwa dan tumbuhan langka;

4. Pengembangan skema pendanaan (trust fund) bagi kawasan hutan konservasi

5. Meningkatkan sarana dan prasarana perlindungan hutan dan pengendalian kebakaran hutan,

6. Peningkatan kuantitas dan kualitas manggala agni 7. Peningkatan pelestarian keanekaragaman hayati di luar

kawasan hutan, 8. Peningkatan inventarisasi keanekaragaman hayati

Mempercepat kepastian status hukum kawasan hutan, meningkatkan keterbukaan data dan informasi sumber daya hutan, dan meningkatkan kualitas tata kelola di tingkat tapak

1. Melakukan percepatan pengukuhan kawasan hutan 2. Membentuk dan mewujudkan unit manajemen yang

handal 3. Meningkatkan kapasitas pengelola KPH 4. Membangun hubungan yang saling menguntungkan

antara masyarakat, termasuk masyarakat adat, dengan pemerintah pengelolaan hutan di kawasan hutan

Agenda Pembangunan terkait dengan Bidang Lingkungan Hidup (Buku I)

11

SASARAN ARAH KEBIJAKAN STRATEGI

1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, yang tercermin di dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 66,5-68,5 di tahun 2019

2. Meningkatnya role model sikap dan perilaku hidup masyarakat yang peduli terhadap alam dan lingkungan

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan dan daerah, yang tercermin pada meningkatnya kualitas air, udara dan lahan/hutan, yang didukung oleh kapasitas pengelolaan lingkungan yang kuat, antara lain mencakup : kelembagaan, sumber daya manusia, penegakan hukum lingkungan, dan kesadaran masyarakat, sehingga terwujud pembangunan yang ramah lingkungan serta kehidupan masyarakat dalam lingkungan yang bersih dan sehat

1. Penguatan sistem pemantauan kualitas lingkungan hidup

2. Peningkatan kualitas lingkungan hidup 3. Peningkatan pelestarian dan

pemanfaatan keekonomian keanekaragaman hayati

4. Penerapan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan sebagai upaya effisiensi penggunaan sumberdaya dan pengurangan beban pencemaran terhadap lingkungan hidup dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.

5. Penguatan instrumen pengelolaan lingkungan serta sistem insentif dan disinsentif pengelolaan lingkungan hidup

6. Penegakan hukum lingkungan

RT RPJMN 2015-2019 (Buku II)

1. UMUM

a. Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan;

b. Program Lintas Bidang Perubahan Iklim: (1) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca/Mitigasi GRK; (2) Peningkatan Ketahanan/Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim.

2. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

a. Pengembangan agrobisnis, pertanian berkelanjutan, dan kesejahteraan petani;

b. Peningkatan produksi dan nilai tambah perikanan serta kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan;

c. Peningkatan tata kelola laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta pengembangan ekonomi kelautan berkelanjutan;

d. Peningkatan produksi hasil hutan dan pengembangan jasa lingkungan;

e. Peningkatan konservasi dan tata kelola hutan serta pengelolaan DAS;

f. Penguatan pasokan, bauran, dan efisiensi konsumsi energi;

g. Peningkatan nilai tambah industri mineral dan pertambangan berkelanjutan;

h. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengembangan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan serta pelestarian dan pemanfaatan keekonomian keanekaragaman hayati;

i. Penanganan perubahan iklim dan peningkatan kualitas informasi iklim dan kebencanaan.

12

Integrasi Isu Lingkungan dan Kehutanan

1. Pengentasan Krisis (lingkungan, kehutanan, air, pangan dan energi)

2. Kualitas Lingkungan : IKLH IKU, IKA, Tutupan Lahan/Hutan

3. Pola Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan

4. Pengelolaan dan Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati

5. Perubahan Iklim

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) - existing

IKLH

(Index for Environment)

Air

Kualitas Air

Udara

Kualitas Udara

Lahan

Luas Tutupan Hutan

Lahan kritis

Kebersihan

Keterangan IKL (BPS) IKLH (Kemen LH)

2007 2008 2009-2011 2012

Metode yang diadopsi

Virginia Environmental Quality Index (VEQI)

Virginia Environmental Quality Index (VEQI)

Environmental Performance Index (EPI), EPI Virginia Environmental Quality Index (VEQI) VEQI Indeks Kulaitas Lingkungan (IKL) Indeks Kulaitas Lingkungan (IKL)

Ruang Lingkup Perhitungan

Ibukota Provinsi Ibukota Provinsi Provinsi Provinsi Nasional Nasional

Parameter yang digunakan

Kualitas Udara (IKU) Kualitas Udara (IKU) Kualitas Udara Kualitas Udara 1. Konsentrasi SO2 1. Konsentrasi NOx 1. Konsentrasi SO2 1. Konsentrasi SO2 2. Konsentrasi NO2 2. Konsentrasi CO 2. Konsentrasi NO2 2. Konsentrasi NO2 Kualitas Air (IKA) Kualitas Air (IKA) 3. Konsentrasi SOx 1. Nilai maks BOD 1. Nilai maks BOD 4. Konsentrasi NOx 2. Nilai maks COD 2. Nilai maks COD 3. Nilai maks DO 3. Nilai maks DO Kualitas Air Sungai Kualitas Air Sungai 4. Nilai maks NO3 (Nitrat) 1. Nilai maks TSS 1. Nilai maks TSS 5. Nilai maks NH3 (Amoniak) 2. Nilai maks DO 2. Nilai maks DO 6. Nilai maks pH 3. Nilai maks COD 3. Nilai maks COD 7. Nilai maks TDS 4. Nilai maks BOD 8. Nilai maks TSS 5. Nilai maks Total Fosfat 9. Nilai maks SO4 6. Nilai maks Fecal Coli Kualitas Tanah Pemukiman (IKTp)

Kualitas Tanah Pemukiman (IKTp) 7. Nilai maks Total Coliform

1. Proporsi volume sampah per hari (m3) yang tidak terangkut

1. Proporsi volume sampah per hari (m3) yang tidak terangkut per km2.

2. % RTdgn pembuangan akhir tinja berupa tangki (SPAL) dan lainnya

2. % RTdgn pembuangan akhir tinja berupa tangki (SPAL)

Populasi (IKP) 1. Kepadatan penduduk per Ha

Tutupan Hutan Tutupan Hutan 1. Luas Hutan Primer 1. Luas Hutan Primer 2. Luas Hutan Sekunder 2. Luas Hutan Sekunder

Pembototan antar Matra

Sama Berbeda (IKU=18; IKA=13; IKTp=10; IKP=10; Total=51)

Sama Berbeda (IPU=30%; IPA=30%; ITH=40%; Total=100%)

Keterangan IKL (BPS) IKLH (Kemen LH)

2007 2008 2009-2011 2012

Metode yang diadopsi

Virginia Environmental Quality Index (VEQI)

Virginia Environmental Quality Index (VEQI)

Environmental Performance Index (EPI), EPI Virginia Environmental Quality Index (VEQI) VEQI Indeks Kulaitas Lingkungan (IKL) Indeks Kulaitas Lingkungan (IKL)

Ruang Lingkup Perhitungan

Ibukota Provinsi Ibukota Provinsi Provinsi Provinsi Nasional Nasional

Parameter yang digunakan

Kualitas Udara (IKU) Kualitas Udara (IKU) Kualitas Udara Kualitas Udara 1. Konsentrasi SO2 1. Konsentrasi NOx 1. Konsentrasi SO2 1. Konsentrasi SO2 2. Konsentrasi NO2 2. Konsentrasi CO 2. Konsentrasi NO2 2. Konsentrasi NO2 Kualitas Air (IKA) Kualitas Air (IKA) 3. Konsentrasi SOx 1. Nilai maks BOD 1. Nilai maks BOD 4. Konsentrasi NOx 2. Nilai maks COD 2. Nilai maks COD 3. Nilai maks DO 3. Nilai maks DO Kualitas Air Sungai Kualitas Air Sungai 4. Nilai maks NO3 (Nitrat) 1. Nilai maks TSS 1. Nilai maks TSS 5. Nilai maks NH3 (Amoniak) 2. Nilai maks DO 2. Nilai maks DO 6. Nilai maks pH 3. Nilai maks COD 3. Nilai maks COD 7. Nilai maks TDS 4. Nilai maks BOD 8. Nilai maks TSS 5. Nilai maks Total Fosfat 9. Nilai maks SO4 6. Nilai maks Fecal Coli Kualitas Tanah Pemukiman (IKTp)

Kualitas Tanah Pemukiman (IKTp) 7. Nilai maks Total Coliform

1. Proporsi volume sampah per hari (m3) yang tidak terangkut

1. Proporsi volume sampah per hari (m3) yang tidak terangkut per km2.

2. % RTdgn pembuangan akhir tinja berupa tangki (SPAL) dan lainnya

2. % RTdgn pembuangan akhir tinja berupa tangki (SPAL)

Populasi (IKP) 1. Kepadatan penduduk per Ha

Tutupan Hutan Tutupan Hutan 1. Luas Hutan Primer 1. Luas Hutan Primer 2. Luas Hutan Sekunder 2. Luas Hutan Sekunder

Pembototan antar Matra

Sama Berbeda (IKU=18; IKA=13; IKTp=10; IKP=10; Total=51)

Sama Berbeda (IPU=30%; IPA=30%; ITH=40%; Total=100%)

III. KELEMBANGAAN RISET PENGELOLAAN SDA-LH

Slide - 15

Kondisi Eksisting

KLH

Peningkatan Sarana Teknis Pengendalian Dampak Lingkungan (Pusarpedal)

Pusat Ekoregion

Kemenhut

Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan

Program Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan

Lebih banyak fokus ke brown issues Lebih banyak fokus ke green issues

PEREN

CAN

AN

PEMAN

FAATA

N

PENGEN

DALIAN

PEMELI

HARA

AN

PENGA

WAS

AN

GAKUM

IN

ST

RU

ME

N “

PE

NG

IKA

T”

PE

RL

IND

UN

GA

N D

AN

PE

NG

EL

OL

AA

N L

H

Sumber: UU 32/2009

RPPLH - Daya Dukung - Daya Tampung

- PENCEGAHAN: KLHS, AMDAL, UKL/UPL,

Perizinan, Instrumen Ekonomi Lingkungan, Per-UU berbasis LH, Anggaran berbasis LH,Analisis Resiko Lingkungan,Audit Lingkungan,

- PENANGGULANGAN: Pemberian

informasi, Pengisolasian Pencemaran /Kerusakan

- PEMULIHAN: Penghentian Sumber

Pencemaran, Remediasi, Rehabilitasi, Restorasi

- Konservasi SDA - Pencadangan SDA - Pelestarian Fungsi Atmosfir

- PENGAWASAN - PENEGAKAN HUKUM: Administrasi,

Pidana dan Perdata 17

Pengembangan ke Depan (terkait riset)

1. Pendekatan daya dukung dalam pembangunan perlu penelitian batas daya dukung wilayah seluruh Indonesia

2. Pendekatan pengembangan kelembagaan KLHK ke depan

penekanan pada penguatan litbang terutama pada biotech yang memiliki high value ex: bioresources, NFTP

Penguatan litbang untuk nilai hutan sebagai bagian dari rantai pangan, sumber energi, siklus dan sistem pendukung kehidupan

Perlunya pengembangan inovasi dan new design services/jasa lingkungan, serta pengembangan sumber daya manusia

3. Perlunya kolaborasi pengelolaan lahan, dengan pendekatan pengelolaan DAS dan ekoregion dapat dikembangkan studi lebih lanjut

4. Penguatan sisi scientific untuk pengembangan kebijakan dan penegakan hukum

5. Pengembangan pola kolaborasi : pusat litbang, UPT, institusi daerah (SKPD), PT, asosiasi, swasta, lembaga riset.

6. Pengembangan pendanaan konsep Dekonsentrasi dan DAK yang lebih tepat

Peranan Riset dalam Pelaksanaan dan Pengembangan Kebijakan Perubahan Iklim

Mitigasi :

1. Metodologi penghitungan penurunan emisi GRK (baseline, BAU, Proyeksi, REL)

2. Formulasi kegiatan potensial penurunan emisi GRK (nasional dan daerah)

3. Pengembangan mekanisme MER (Monitoring, Evaluation, and Reporting)

… Lanjutan

Adaptasi :

1. Mengkaji resiko dan dampak perubahan iklim dalam pembangunan (Sectoral Developments)

2. Formulation of Climate Change Adaptation Actions

3. Climate Change Adaptation Indicators Development

4. Vulnerability assessments and formulation of CCA actions

5. Data and Information + Monitoring and Evaluation System for Climate Change Adaptation

6. Integration between DRR and CCA

7. Gender Mainstreaming in CCA Action Plan

IV. Penutup

Slide - 21

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan

1. Rancangan Renstra harus diselaraskan dengan Rancangan RPJMN 2015-2019

2. Perlunya penguatan badan riset dan pengembangan (Kapasitas Lembaga Riset dan SDM) untuk pengelolaan SDA LH

3. Perlunya Road Map Litbang yang implementatif untuk merespon isu dan kebutuhan yang tepat

TERIMA KASIH

23

Sasaran Pokok Pembangunan Bidang

SDA LH Tahun 2015-2019

No. Sasaran 2015 2016 2017 2018 2019

1. Pertumbuhan PDB pertanian

(%, termasuk perikanan dan

kehutanan)

3,5 3,6 3,7 3,8 4,0

2. Pertumbuhan PDB Migas dan

Pertambangan (%)

0,9 1,1 1,3 1,5 1,8

3. Ekspor hasil perikanan (US$

miliar)

5,86 6,82 7,62 8,53 9,54

4. Ekspor hasil kehutanan (US$

miliar)

6,5 6,5 6,5 6,5 6,5

5. IKLH (skor) 64,0-64,5 64,5-65,0 65,0-65,5 65,5-66,5 66,5-

68,5

6. Konservasi Kawasan

Perairan(juta ha)

16,5 17,1 17,9 18,8 20,0