s-P

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

NoMoR /.U..tanuN zo14I

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOTAAN.KEUANGAN

BADAN IAYANAN UMUtvr DAERAH (BLUD) UNlr PELAKSANA TEKNIS (UPT)

PUSKESMAS KOTA BANDAR I.AMPUNG

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

Menimbang a. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan BadanLayanan Umum Daerah (BLUD) Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Puskesmas, perlu disusun sistem dan prosedur pengeloiaan

kettangan Badan Layanan Umum Daerah;

b. balrwa untuk mr.:iaksanakan maksud pnda huruf a diatas perluditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang PenetapanUndang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran NegaraRepublik lndonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-UndangDarurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republiklndonesia Tahun 1.956 Nomor 56) dan Undang-Undang DaruratNornor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Flepublik lndonesia Tahun1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat ll termasukKotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatansebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik lndonesiaTahr-rn 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republiklndonesii: Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor i.7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lenrbaran Negara Republik tndonesia Talrun 2003 Nomor 47,Tambahan Lernbaran Negara Republi(i lndonesia Nomor 42S6l

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2-004 tentang perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004

6.

7.

o

9.

10.

j --cang-uncang i,cn'cr i) -iai-i.:n 2JC-i ientang PemeriksaanPerrgelolaan Can Tanggungjawab Keuangan Negara (LembaranlJegara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, TambahanLembaran Negara Republik lncjonesia Nomor a400);

5. Undang Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor1-25, Tam;ahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor4437) sebagarmana telah diubah kedua [, alinya, terakhrr denganUndang Undang Nomor 1"2 Tahun 2008 (Lembarart NegaraRepublik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, lambahan LembaranNegara Republik lndonesia Nomor AB a);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang PerubahanBa1.as Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat tl Tanjungkarang-Ielukbetung (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1982Nomor 6, Tambahan Lembararn Negara Republik lndonesia Nomoraa37);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 I ahun 1-983 tentang perubahan

Nama Kotamadya Daerah Tingkat ll Tanjungkarang-Telukbetungmenjadi Kotamadya Daerah Tingkat ll Bandar Lampung (LembaranNegara Republik lndonesia Tahun 1!83 Nomor 30, TambahanLembaran Negara Republik lndonesia Nornor 325$;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaanKeuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republiklndonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran NegaraRepublik lndonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomcr 24 Tahurr 2005 tentang standarAkuntansi Pemerintahan (Lernbaran Negara Republik lndonesiaTahun 2005 lJomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republiklndonesia Nomor a503);

Peraturan Pemerintah Nonror 58 Tahun 2005 tentang pengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun2005 Nomor t4o, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesiaNomor a578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun ,1005 tentang pedomanPenyusunan dan penerapan standar pelayanan Minimal(LembaranNegara Republik lndonesia Tahun 2oo5 Nomor 150,Tambahan Lembaran Negara Republik rndr,nesia Nomor a5g5);

72. Peraruran Pemerintah Nomor B Tahun 2006 tentang LaporanKeuangan dan Kinerja lnstansi pemerintah (Lembaran NegaraRepublik lndoi'resia Tahun 2006 Nom or 25, Tambahan LembaranNegari: Republik lndonesia Nomor 4614);

13. Peraturan Menterl Dalam Negeri. Nomor 61 Tahun 2007 tentang

14. Peraiuran Daerah Kota Bandar Lampung Nomor lL Tahun 2007tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota BandarLampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Nomor 07 Tahun 2A72',

15. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 06 Tahun 2008tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota BandarLampung;

tv4cnetapkan

MEMUT(JSKAN :

PERATI]RAN WALIKOTA TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR

PENGELOI.AAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH(BLTID) UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PLISKESMAS KOTA BANDAR

LAMPUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang rjimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bandar l-ampung;

)-. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Daerah Kota Bandar Larrpurrg;

Walikota adalah Walikota Bandar Lampung;

Satuan Kerja Perangkat Dqerah, yang selanjutnya disingkat SKpD adalah satuan kerjaperangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan dibidang teknis;

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat ApBD, adalahAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bardar Lamoung;

6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah UpT puskesmas padaDinas Kesehatan Kota Bandar Lampung yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepadamasyarakat berupa penyediaan jasa layanan kesehatan )/an[; diberikan tanpa mengutamakanmencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensidan produktifitas;

1 Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat ppKBLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaanuntuk menerapkan praktek-praktel< bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepadamasyarakat dalam rangka memaiukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupanbangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Ieuangan daerah pada umumnya;

Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuanga nfbarang BLUD pada batas-batas,tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum;

Unit Keria pada SKPD vans menerankan ppK Rl ltD ed:t:h rniJ- t1a"i- ^^r^ c^+, ,^^ v^-:^9.

3.

4.

B.

iL.

Rencai^,a Sisnis can Anggaran (RtsA) BLUD ac:iah dokurnen perencanaan bisnis Can

peng3nggaran tahunan yang b.:rrsi progr".m, kegiat:n, target kinerja cian anggaran BLUD;

Dokumen Peiaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA BLUD adalah dokumen yang

rnemuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah Can kualitas barang dan/atau jasa

yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD;

Persentase Ambang Batas adalah besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankanmelampaui anggaran dalam DPA BLUD;

Rekening Kas BLUD adalah semua rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka

oleh pimpinan BLUD atas nama Puskesmas pada Bank Umum untuk menampung seluruhpenerimaan pendapatan dar pembayaran pengeluaran ELUD dan dilaporkan kepadaWalikota;

14. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungankeseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas'pelaporan;

17.

Kelebihan target pendapatan adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan targetpendapatan jasa layanan PPK BlUD;

Surplus adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD yangbersumber darijasa layanan pada satu tahun anggaran;

Defisit acialah selisih kurang antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD yangbersr-rmnLrer dari .iasa layanan pada satu tahun anggaran;

Pejabat Pengelola Keuangr,r Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah kepala satuankerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengetolaan ApBDdan bertindak sebagai Bendalrara Umu;n Daerah;

L9. Pejabat Pengelola Keuangan BLUD (PPK BLUD) adalah pejabat yang berfungsi sebagaikoordinator keuangan, Lrmum dan kepegawaian, serta inventaris barang yang bertanggungjawab terhadap pimpinan BLUD;

Bendahara penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima,menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Ltangp:ndapatan Puskesmas dalam rangka pelaksanaan RBA.

Bendahara pengeluar an adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima,menyirnpan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untukkeperluan belanja Puskesmas dalam rangka pelaksanaan RBA.

BAB II

MAKSUD DAN TUJLTAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya peraturan Walikota ini adalahBLUD dalam pengelolaan keuangan;

Tujuan ditetapkannya peraturan Walikota ini untuk:

a, meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan;

12.

L3.

15.

16.

1t.

20.

27.

(1)

(2)

pedoman bagi UPT Puskesmas sebagai

lruang iingkup sistem dan prosedur

a. Perencanaan keuangan;

b. Penatausahaan keuangan; dan

c. Tata kelola keuangan.

B/XB lll

RUANG LINGKUP

Pasal 3

pengelolaan keuangan BLUD meliputi :

BA.B IV

PERENCANAAN KEUANGAN

Pasal 4

(1) Perencanaan keuangan terdiri dar i :

a. Perencanaan penganggaran;

b. Rencana Bisnis Anggaran.

(2) Dalam perencanaan keuangan, BLUD menyusun Rencana Strategis Bisnis Lima Tahunan yangmencakup pernyataan visi, misi, program strategis, penyusunan pencapaian kinerja, rencanapencapaian lima tahunan dan proyeksi keuangan lima tahu,ran;

(3) Rencana Strategis Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedomanpada ketentuan peratur;in peru n d an g-und anga n ya n g berlaku;

(4) Rencana Strategis Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar penvusunanRencana Bisnis Anggaran setiap tahun dan evaluasi kinerja.

Bagian Pertama

Perencanaan penganggaran

Pasal 5

(1 ) Dalam perencanaan penganggaran, BLUD menyusun Rencana Bisnis Anggaran tahunan;(2) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan prinsip

anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi, biaya n)enurut jenis layanan, kebutuhanpendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat,badan lain, APBD, APBN dan sumber-sunrber pendapatan BLUD lainnya.

Bagian Kedua

Rerrcana Bisnis Anggaran (RBA)

Pasal 6

(1) RBA mgfuoakan oeniaharan lphih lanir rt deri nrirorrr,r rtrn tzaai-+^^ or r rn ..1^^-^*

- 3LLD;-nenga":i"ran F.3r kepar: Dinas (esera:ar un:uk Crbah:s sebagai bagian dari RencanaKerja Anggaran (RKA1 Dinas Kesehaian;

(3i RBA BLUD yang telah dise.ujui oieh Kepala Dinas l(esehatan diajukan kepada Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) sebagar bagian dari RKA Dinas Kesehatan;

(4) BLUD mcnggunakarr APBD yang tclah ditctapkan sebagai dasar penyesuaian terhadap RBA

menjadi RtsA definitif dan digunakan sebagai acuan dalam menyusun Dokumen PelaksanaanAnggaran (DPA) BLUD.

BAB V

PENATAUSAHAAN KEUANGAN

Pasal 7

(1) Penatau-sahaan keuangan terciiri dari :

a. Dokumen Pelaksanaan Anggaran;

b. Pendapatan dan belanja

c. Pengelolaan kas

d. Pengelolaan piutang dan utang

e. lnvestasi

f. Pengelolaan barang

g. Pelaporan da:: pertanggungjawaban keuangan

(2) Penatausahaan keuangan rjisusun berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan bisnis yangsehaU

(3) Penatausahaan keuangart sebagaimana dimaksud pacJa iiyat (1) dilakukan secara tertib,efektif, efisien, transparan d an da pat d ipertan ggu n gjawabkan.

Bagian Pertarna

Dokumen pelaksanaarr Anggaran

Pasal 8

(1) DPA-BLUD mencakup antara lain pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumtah dankualitas barang dan,/213u jasa yang akan dihasilkan;

(2) PPKD mengesahkan DPA-BLUD yang merupakan bagian dari DpA Dinas Kesehatan dandigunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran;

(3) Dalam hal DPA-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disahkan oleh ppKD, BLUDdapat melakukan pengeluaran uang berpedoman pada DPA-BLUD tahun sebelumnya.

Pasal 9

(1) DPA-BLUD yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalanr pasal B ayat (2)menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari ApBD;

(2) Penarikan dana sehagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk belanja pegar.vai,

(3) Penarikan oana unr.uK belanla barang dan/'atau;as; sebagairnana cjimaksud pada ayat (21,

sebesar selisih jumlah kas yang tersedia ditambah dengan alrran kas masuk yang diharapkan

dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan dan memperhatikan anggaran kas yang

telah ditetapkan dalam DPA-BLUD.

Pasal 1.0

(1) DPA-BLUD menjadi larnpiran rerjanjian kinerja ,r,ang dibual oleh pimpinan BLUD dan

disahkan oleh Walikota;

(2) Perjarijian kinerja merupakan manifestasi huburrgan kerja antara Kepala Daerah dan

pemimpin BLUD yang memuat kesangg'rpan untuk meningkatkan kinerja pelayanan bagi

masyarakat, kinerja keuangan dan manfaat bagi masyarakat.

Bagian Kedua

Pendapatan dan Belanja

Pasal 11

(1) Pendapatan BLUD dapat bersumber dari :

a. Jasa layanan,

b. Hibah;

c. Hasil kerjasama dengan pihak Iain;

d. APBD;

e. APBN; dan

f. Lain-lain pendapatan ELUD yang sah.

i2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikelola langsung untuk membiayaibelanja BLUD sesuai RBA.

Pasal 12

(1) Belanja BLUD terdiri dari unsur biaya-biaya sebagaimana tercantum dalam RBA definitif;

(2) Pengelolaan belanja BLUD dilaksanakan secara fleksibel berdasarkan kesetaraan antaravolurne kegiatan pelayanan dengarr jumlah pengeluaran Can sesuai dengan praktek bisnisyang sehat;

(3 ) Fleksibilitas pengelolaan belanja sebagaimana iJimaksud pada ayat (2) berlaku dalamanrbang batas sesuai dengan yang ditetapkan dalarn RBA;

(4) Belanja BLUD yang rnelampaui ambang batas fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat(3) harus mendapat persetujuan Walikota atas usul Kepala Dinas;

(5) Dalam hal te;'jadi kekurangan anggaran, penrimpin BLUD dapat mengajukan usulantambahan kepada PPKD melalui Kepala Dinas;

(6) Belanja BLUD dilaporkan sebagai belanja barang/jasa Dinas Kesehatan.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Kas

Pasal 13

(1) Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dilaksanakan n.elalui rekening kas BLUD;

(7\ PPK BLUD dapat nrenggunakan surplus dan kelebihan target pendapatan dari jasa layananuntrlk peningkatan peiayanan, dengan izin Walikota melalui PPKD;

(3) Surplus dan kelebihan target sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan dalarn

Tahun Anggaran berjalan untuk kebutuhan wajib dan mengikat sebelum RBA BLUD tahunberikutnya ditetapkan minimal sebanyak 40% dan remunerasi maksimal sebanyak 60%;

(4) Penggunaan kebutuhan wajib dan mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harustercantum dalam RBA Tahun \nggaran berikutnya;

(5) Dalam hai terjadi kekurangan anggaran, PPK BLUD dapat mengajukan usulan tambahananggaran dariAPBD kepada Pemerintah Kota melalui Dinas Kesehatan Kota.

Pasal 14

{1) Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari jasa layanan,dilaksanakan melalui rekening kas PPK-BLUD;

(2) Dalam pengelclaan kas, BLUD menyelenggarakan:

a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;

b. pemungutan pendapatan atau tagihan;

c. penyimpanan kas dan ,rrengelola rekening bank, dengan ketentuan:

1) Kas Tunai di bendahara pengeluaran Puskesmas Rawat lnap maksimal sebesarRp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);

2) Kas Tunai di bendahara pengeluaran Puskesmas Rawat Jalan maksimal sebesarRp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);

d. pembayaran;

e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek;

(4) Denerirnaan BLUD disetorkan selurulrnya ke rekening kas BLUD dan dilaporkan kepaclapejabat keuangan BLUD.

Bagian Keempat

Pengelolaan piutang dan utang

Pasal 15

(1) BLUD dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa darr/atautransaksi lainnya yang berhubungan langsung atau tidak tangs,-ng dengan kegiatan BLUD;

(2) Piutang BLUD diketola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, danbertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan praktek bisnis yangcohrf drn l.ro.r{.--.L-^ ^^.-}. ,^1..^^ ..^.J^--:-.

t'1;

(4)

Piutang ELUD dapat dihapus 3ecara mutlak atau bersyarat oleh pe.labat yang berwenang,yang nilainya ditetapkan secara berjenjang;

Kewenangan penghapusan piutang secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3)ditetapkan dengan Peraturan Walikota dengan memperhatikan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Pasal 16

BLUD dapat memiliki utang sehubungan dengarr kegiatan operasional dan/atau perikatanpeminjaman dengan pihak lain yang dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien,ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab, sesuai dengan nraktek bisnis yang sehat;

Pemanfaatan utang yang berasal dari perikatan peminjaman jangka pendek ditujukan hanyauntuk belanja operasional sedangkan pemanfaatan utang yang berasal dari perikatanpeminjaman jangka panjang ditujukan hanya untuk belanja modal;

Perikatan peminjaman dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjangberdasarkan nilai pinjaman y;-ng diatur dengan Peraturan Walikota;

Pembayaran kembali utang sebagaimana dimaksud paCa ayat (1) merupakan tanggungjawab BLUD;

Hak tagih atas utang BLUD menjadi kadaluarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebutjatuh tempo, kecuali dit.etapkan lain cieh undang-undang.

Bagian Kelima

lnvesta:;i

Pasal 1.7

BLUD tidak dapat melakukan investasijangka oanjang, kecuali atas persetujuan Walikota;

Keuntungan yang diperoleh dari investasijangka panjang merupakan pendapatan BLUD.

Bagian Keenam

Pengelolaan Barang

Pasal 18

Pengadaan barang/jasa oleh BLUD dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis,sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Barang inventaris milik BLUD merupakan barang inventaris milik daerah dapat dihapuskanberdasarkan pertim.ba ngan ekonomis;

Penghapusan sebagaimana dimaksud pada avat (1) dilakukan densan cara diiual.dipertukarkan, dihibahkan atau dimusnahkan;

Penghapusan barang inventaris milik BLUD merrjadi tanggung jawab Kepala Dinas sesuaidengan ketentuan yang berlaku;

Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas pokok danfr rngsi BLUD harus mendapat persetuiuan peiabat vans berwer.lans sesuai denoan kprenrr r:n

(1)

(2)

(3)

(4i

(s)

(1)

(2)

(1)

/')\

(3)

(4)

(s)

Pasal 19

l1) -anah dan bangunan BLUD disertifikatk"n atas nama Pemerintah Kota;

l2) Tanah dan bangunan yang tidak digunakarr BLUD untuk penyelenggaraan tugas pokok dan

fungsinya dapat dialihgunakan oleh Kepala Dinas Kesehatan dengan persetujuan Walikota.

Bagian Ketujuh

Pelaporan dan Pertanggungiawaban Keuangan

Pasal 20

(1) Pelaporan ketrangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g disusun sebagai

bentuk pertanggungjawaban keuangan dan kinerja dalam pelaksanaan RBA;

(2) Pelaporan keuangan disusun oleh Pemimpin BLUD dan disampaikan kepada Walikota melalui

Dinas Kesehatan;

(3) Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksuC pada ayat (L) sesuai pedoman

penyusunatt RBA BLUD;

(4) Penyusunan laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Sistem

Akuntabilitas Kinerja lrnstansi Pemerintah dan merupakan satu kesatuan dengan Laporan

Kiner"ja Dinas Kesehatan.

Pasal 21

(1) Laporan Keusngan BLUD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Dinas Kesehatan;

(2) Dalam rangka konsolidasi Laporan Keuangan BLUD dengan Laporan Keuangan Dinas

Keseiratan, BtUD menyampaikan Laporan Keuangan kepada Dinas Kesehatan dan kepada

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daei-ah (BPKAD) sesuai dengan Standar AkuntansiPemerintah (SAP) setiap triwulan;

(3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud paCa ayat (2) terdiri dari Laporan Realisasi

Ang6aran (LRA), Neraca, laporan aktifitas operasional, laporan arus kas dan Catatan atasLaporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan SAP.

Pasal 22

(1) Laporan Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 mengacu kepada sistemakuntansi BLUD yang merupakan dasar dalarn pengakuan, pengukuran, penyajian danpengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan dan biaya;

(2) BLUD menyusun Sistem Akuntansi Keuangan yang menghasilkan Laporan Keuangan sesuaidengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), untuk pengintegrasian Laporan KeuanganBLUD dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;

(3) Sistem akuntansi sebagaiman;t dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Walikota.

(r)

(2)

BAts Vi

TATA KELOTA KEUANGAN

PASAI ZJ

Tata kelola keuangan terdiri dari pejabat pengeloia BLUD serta pembinaan dan pengawasan

BLUD beroperasi berdasarkan pola tata kelola peraturan internalyang memuat antara lain:

a. strukturorganisasi;

b. prosedur kerja;

c. pengelompokan fungsi yang logis; dan

d. pengelolaan sumber daya manusia.

Tata kelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan prinsip, antaralain:

a. transparansi;

b. akuntabilitas;

c. responsibilitas;da,r

d. independensi.

Pasal 24

Struktur organisasi sebagimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, menggambarkanposisi jabatan, pembagian tugas, fungsi dan tanggungjawab dan wewenang dalamorganisasi;

Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b menggambarkanhubungan dan mekanisme kerja antar posisijabatan dan fungsi dalam organisasi;

Pengelompokan fungsi yang logis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c

menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsipendukung yang sesu ai dengan prinsip pengendalian intern dalam rangka efektifitaspencapaian organisasi;

Dengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf dmerupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yangberorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif/kompeten untuk mendukungpencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif dan produktif.

Pasal 25

Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a, merupakan asasketerbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus inforinasi agar informasi secaralangsung dapat diterima bagi yang membutuhkan;

Akuntabilitas sebagaimana dimeksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b, merupakan kejelasanfungsi, . struktur, sistern yang dipercayakan pada BLUD agar pengelolaannya dapat

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

tli

(2)

(3) Responsibilitas sebagaimana clrmaksuo dalam iasai 23 ayat (3) huruf c, merupakankesesuaran atau kepatuhan dr dalam pengelolaan organisasi terhadap prinsip bisnis yang

sehat darr peraturan perundang-undangan;

(4) lndependensi sebagalnana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf d, merupakan

kemandirian pengelolaan organisasi secara professional tanpa benturan kepentingan dan

pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak se;uai dengan peraturan perundang-

undangan dan prinstp bisnis yang sehat

Bagian Pertama

Pejabat Pengelola BLUD

Pasal 26

(1) Pejabat pengelola BLUD terdiri atas :

a. Pemimpin;

b. Pejabat Keuangan; dan

c. Pejabat Teknis.

(2) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) truruf a berfungsi sebagai penanggung jawab

umum operasional dan keuangan BLUD yang berkewajiban :

a. Menyiapkan rencana strategis bisnis BLUD;

b. Menyiapkan RBA tahunan;

c. Mengusulkan calon pejabat keuangan dan pe;abat teknis sesuai dengan ketentuan yang

berlaku; dan

d. Menl,ampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional c.ian keuangan BLUD.

(3) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berfungsi sebagaipenanggungjawab keuangan yang berkewajiban :

a. Mengkoordinasikan penyusunan RBA;

b. Menviapkan dokumen pelak-sanaan anggararr BLUD;

c. Melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;

d. Menyelenggarakan pengelolaan kas;

e. Melakukan pengelolaan utang-prutang;

f. Menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap, dan investasi BLUD;

g. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangarr; dan

h. Menyelenggaraka,r akLrntansi dan penyusunan laporan keuangan.

(4) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berfungsi sebagai penanggungjawab teknis di bidang masing-masing yang berkewajiban :

a. Menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;

b. Melaksanakan kegiatan teknis sesuai menurut RBA; dan

c. Mempertanggr"rngja,wabkan kinerja operasional di bidangnya.

Pasal 27

(1) Pejabat pengelola BLUD dan pegawai BLUD dapat terdiri dari pegarruai negeri sipil dan/atautenaga profesional non-pegalai negerr sipil sesuai dengan keirutuhan BLUD;

(2) Syarat pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengeiola dan pegawai BLUD yang berasal

dari pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuanperaturan perundang-undanga n di bid ang kepegawaian.

Bagian Kedua

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 28

(1) Pembinaan teknis BLUD dilakukan Dirtas Kesehatan;

(2) Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD sesuai dengan kewenangannya;

(3) Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat

dibentuk dewan pengawas;

(4) Pembentukan dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku hanya pada

BLUD yang memiliki realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggararl ataunilai aset menurut neraca yang memenuhi syarat minimum yang ditetapkan oleh MenteriKeuangan;

(5) Dewan Pengawas BLUD dibentuk dengan Keputusan Walikota atas usulan kepala Dinas

Kesehatan.

Pasai 29

(1) Pemeriksaan intern BLUD dilaksanakan oleh satuan pemeriksaan intern yang merupakan unitkerja yang berkedudukan langsung di bawah pemimpin BLUD;

(2) Pemeriksaan ekstern terhadap BLUD dilaksanakan oleh pemeriksa ekstern sesuai denganketentuan peraturan peru ndang-undangan.

BAB VII

PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 30

(1) Untuk pengadaan barang dan jasa di lingkup BI-UD dengan sumber dana APBD dan APBN

beroedoman pada Peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

(?) Untuk pengadaan barang dan jasa di lingkup Bl UD dengan sumher dana Non APBD dan Non

APBN diatur dalam suatu Peraturan Walikota;

(3) Dalam hal, BLUD beluin memiliki pejabat pengaCaan maka dapat dilaksanakan oleh pejabatpengadaan yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan.

8A6 VIIi

KEI'ENTUAN LAIN.LAIN DAN PENUTUP

Pasal 31.

Hal-hal yang belunt diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknispelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan \['alikota;

Pasal 32

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orangmengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota inl dengan penempatannyadalarn Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampungpada tanggal 4 tePr€+.r/tel totv

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/DTO

HERM,AN HN

I

Diundangkan di Bandar Lampungpada tanggat { tcpfea6eq NtySEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPLING

Cap/Dto

DTs.BADRI TAM.A.M