WAWASAN KE-INDONESIAAN

KONSEP DASAR :

Wawasan = cara pandang/cara penglihatan/cara tinjau.

Wawasan Nasional = cara pandang suatu bangsa yang telah menegara tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensinya yang serba terhubung (melalui interaksi dan interrelasi) dan dalam pembangunannya di lingkungan daerah (regional), nasional, serta global.

Faktor Pembentuk Wawasan:

Bumi atau ruang di mana bangsa hidup; Jiwa, tekad dan semangat manusia atau

rakyatnya; Lingkungan sekitarnya.

Teori-teori Kekuasaan:

Paham Machiavelli, negara kuat: Segala cara dihalalkan dalam merebut dan

mempertahankan kekuasaan; Untuk menjaga kekuasaan rezim, maka teori

politik adu domba adalah sah; Dalam dunia politik yang kuat pasti dapat

bertahan dan menang.

Paham Kaisar Napoleon Bonaparte (Abad XVIII)

Perang di masa depan akan merupakan perang total yang mengerahkan segala daya upaya dan kekuatan nasional;

Kekuatan politik harus didampingi oleh kekuatan logistik dan ekonomi nasional;

Kondisi sosial budaya dan hankam yang kuat;

Biasanya menggunalan prinsip invasi militer;

Paham Jenderal Clausewitz (XVIII)

Perang adalah kelanjutan sistem politik dengan cara lain;

Peperangan adalah sah-sah saja untuk mencapai tujuan nasional suatu bangsanya.

Teori Geopolitik:Ajaran Frederich Ratzel: Pertumbuhan negara dapat dianalogikan sebagai

pertumbuhan organisme; Negara identik sebagai ruang yang ditempati oleh

kelompok politik dalam arti kekuatan (teori ruang); Suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan

hidupnya tidak terlepas dari hukum alam dan hanya bangsa yang unggul dapat bertahan.

Semakin tinggi budaya suatu bangsa, semakin besar kebutuhan sumber daya alam. Bila ruang hidup tidak mendukung, bangsa akan mencari pemenuhan kebutuhan di luar wilayahnya (ekspansi).

RUANG LINGKUP GEOPOLITIK :

Aspek kewilayahan, sistem ekologi, dan temporal. Sikap dan kepentingan negara yang tercermin dalam

konflik dan ancaman serta kerjasama regional dan internasional.

Hubungan kepentingan ekonomi dan hankam. Kondisi sosial internal dan eksternal. Kepentingan ideologi politik, sistem organisasi

ekonomi dan kekuatan militer. Kebijakan politik dalam dan luar negeri, aspek

wilayah politik dan hukum internasional.

Ajaran Rudolf Kjellen :

Negara merupakan satuan biologis, suatu organisme hidup;

Negara merupakan suatu sistem politik yang meliputi bidang-bidang: geopolitik, ekonomi politik, demospolitik, ssial politik dan krato politik

Negara tidak harus bergantung pada sumber pembekalan luar, namun dapat berswasembada.

Ajaran Karl Haushofer :

Kekuasan imperium daratan yang kompak akan dapat mengejar kekuasaan imperium maritim untuk menguasasi pengawasan laut;

Beberapa negara besar dunia akan timbul dan akan menguasai Eropa, Afrika, Asia serta Jepang di Asia Timur Raya.

Geopolitik adalah doktrin negara yang menitik beratkan soal-soal strategi perbatasan.

Ajaran Sir Halford Mackinder :

Wawasan Benua:

kekuatan darat, barang siapa dapat menguasai “Daerah Jantung”, yaitu Eurasia (Eropa dan Asia), ia akan dapat menguasai “Pulau Dunia”, yaitu Eropa, Asia dan Afrika dan selanjutnya dapat menguasasi dunia.

Ajaran Sir Walter Raleigh dan Aflfred Thyer Mahan :

Wawasan Bahari=

Kekuatan Lautan, barang siapa menguasai lautan akan menguasai “perdagangan”. Menguasai perdagangan berarti menguasai “kekayaan dunia” sehingga pada akhirnya menguasai dunia.

Ajaran W. Mitchel, A Saversky, Giulio Douhet dan John Frederik Charles Fuller :

Wawasan Dirgantara =

Kekuatan di udara hendaknya mempunyai daya yang dapat diandalkan untuk menangkis ancaman dan melumpuhkan kekuatan lawan.

WAWASAN NASIONAL INDONESIA :

Ajaran wawasan nasional bangsa Indonesia menyatakan bahwa ideologi digunakan sebagai landasan idiil dalam menentukan politik nasional, dihadapkan pada kondisi dan konstelasi geografi Indonesia dengan segala aspek kehidupan nasionalnya.

Dasar Pemikiran Wawasan Nasional Indonesia :

Falsafah Pancasila; Aspek kewilayahan nusantara; Aspek Sosial Budaya Bangsa Indonesia; Aspek Kesejarahan Bangsa Indonesia

Pemikiran Berdasarkan Falsafah Pancasila :

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa Keutuhan dan kebersamaan dengan tetap

menghormati dan memberi kebebasan dalam menganut dan mengamalkan agama masing-masing.

Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab Memberikan kebebasan dalam mengekspresikan

HAM dengan tetap mengingat dan menghormati hak orang lain sehingga menumbuhkan toleransi dan kerjasama

Sila Persatuan Indonesia

Mengutamakan keutuhan bangsa dan negara dengan tetap memperhatikan, menghormati dan menampung kepentingan golongan suku bangsa mapun perorangan.

Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan.

Melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan tetap menghargai dan menghormati perbedaan pendapat.

Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Memberikan kebebasan untuk mencapai kesejahteraan setinggi-tingginya bagi setiap orang dengan memperhatikan keadilan bagi daerah penghasil, daerah lain, orang lain sehingga tercapai kemakmuran yang memenuhi persyaratan kebutuhan minimal.

Aspek Kewilayahan Nusantara:Ketentuan batas-batas wilayah RI Territoriale Zee En Maritieme Kringen Ordonantie

(1939) : - lebar laut wilayah Indonesia 3 mil dari masing-

masing pulau Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957: - bentuk geografis Indonesia adalah negara kepulauan - Pulau-pulau serta laut yang ada di antaranya harus

dianggap sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh - Batas lautan teritorial (12 mill) diukur dari garis yang

menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara Indonesia.

Konferensi PBB tentang Hukum Laut Internasional, pokok-pokok negara kepulauan diakui dan dicantumkan dalam UNCLOS 82 (United Nation Convention on the Law of the Sea atau Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Hukum Laut)

UNCLOS 1982 diratifikasi Indonesia melalui UU No. 17 Th 1985 pada tanggal 31 Desember 1985

Ketentuan ini telah menjadi hukum positif sejak 16 November 1994

Geography :

Southeastern Asia, archipelago between the Indian Ocean and the Pacific Ocean

Land boundaries (panjang perbatasan): total: 2,830 km border countries: East Timor 228 km, Malaysia 1,782 km,

Papua New Guinea 820 km Area:

total: 1,919,440 sq km land: 1,826,440 sq km water: 93,000 sq km

Sumber: http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/id.html#Geo

Jumlah pulau 17.504 (DKP, 2003) memiliki pantai sepanjang 81.290 kilometer

(Dishidros TNI-AL, 2003). Sejak ditetapkan pada 1957 melalui Deklarasi

Juanda dan dikukuhkan dengan Undang-Undang nomor 4/PrP/1960,

kemudian diganti dengan Undang-Undang RI nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia,

serta diakui secara internasional melalui Undang-Undang Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982,

maka perairan Indonesia menjadi suatu wilayah yang utuh, dimana batas lautnya diukur dari titik pulau-pulau terluarnya.

Lanjutan…

Sumber: Dishidros-TNI AL, 2003

GAMBAR PETA INDONESIAGAMBAR PETA INDONESIA

Aspek Sosial-Budaya

Pengakuan adanya keanekaragaman budaya; Bangsa Indonesia merupakan hasil dari proses

“berbangsa” melalui kesadaran dan perjuangan. Dalam berproses senantiasa membutuhkan

kesamaan persepsi di antara segenap masyarakat tentang eksistensi budaya yang beragam namun memiliki semangat untuk membina kehidupan bersama secara harmonis.

Menumbuhkan faktor-faktor positif untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan.

Aspek Kesejarahan

Negara-negara kerajaan tradisional yang pernah ada di Indonesia.

Nuansa kebangsaan muncul pada tahun 1900an dengan menguatnya konsep baru tentang dasar dan tujuan: berbangsa dan bernegara.

Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagai konkritisasi semangat kebangsaan dan menegara.

Batas-batas terirorial RI semakin mantap (secara hukum)

Wawasan Nusantara

Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serbaberagam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta menghormati kebhinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional

Unsur Dasar Konsepsi Wawasan Nusantara : WADAH ISI TATA LAKU WADAH:

Wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;Wadah (pelembagaan) masyarakat menegara melalui suprastruktur dan infrastruktur politik;

ISI:

Aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945.

TATA LAKU:

Merupakan hasil interaksi antara WADAH dan ISI yang terdiri dari tatalaku batiniah dan lahiriah

Asas Wawasan Nusantara :

Kepentingan yang sama; Tujuan yang sama Keadilan Kejujuran Solidaritas Kerjasama Kesetiaan

Implementasi Wanus:

Bidang Politik:

Menciptakan iklim penyelengaraan negara yang sehat dan dinamis. Pemerintahan yang kuat, aspiratif dan terpercaya dan sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat.

Bidang ekonomi:

Tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil

Bidang sosial-budaya:

Menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan.

Bidang Hankam:

Menumbuh-kembangkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa, yang berlanjut pada pembentukan sikap bela negara.