disdaldukkb.salatiga.go.iddisdaldukkb.salatiga.go.id/.../2019/08/narasi-renstr… · web...

BAB IPENDAHULUAN

1.1. Latar BelakangRancangan awal Rencana Strategis adalah serangkaian kegiatan

yang bertujuan untuk mendapatkan kejelasan arah dan tujuan suatu OPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dalam rencana tersebut dilakukan analisis, identitas potensi pemecahan masalah, dan menyusun program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Rencana strategis berfokus pada pengembangan suatu visi misi Kepala Daerah terpilih dan RPJMD, kemudian menterjemahkan secara srategis, sistematis dan terpadu ke dalam tujuan, strategi kebijakan, dan program prioritas OPD serta tolak ukur pencapaiannya.Selain itu Renstra OPDakan dijadikan pedoman dalam penyusunan Renja OPD.

Rencana Strategis merupakan suatu proses untuk memperbaiki kinerja yang lebih baik, positif dan berkelanjutan. Dalam upaya mencapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program OPDharus selalu melakukan perbaikan dan inovasi, secara bertahap dan berkelanjutan agar tercipta akuntabilitas dan peningkatan kinerja OPD.Dengan konsisten memfokuskan perhatian pada visi, misi yang lebih spesifik, rencana strategis menjadi alat untuk merespon atau tanggap terhadapperubahan lingkungan. Suatu strategismenggambarkan setiap issu strategis akan dipecahkan, strategis mencakup sejumlah langkah atau untuk pencapaian tujuan dan sasaran termasuk pemberian tanggung jawab. Strategis meupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap nilai-nilai filosofis dan prioritas.Renstra sebagai pedoman perencanaan 5 tahun berfungsi :1. Sebagai pedoman yang jelas untuk menentukan tujuan dimasa depan ;2. Sebagai acuan dan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD

di setiap tahunnya dan merupakan suatu dokumen rencana resmi Daerah untuk mengarah pada pelayanan OPD.

Penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana berdasarkan Permendagri 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang DaerahDan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta TataCara PerubahanRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peraturan tersebut tata cara penyusunan Renstra adalah sebagai berikut:

Renstra 2017-2022 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Persiapan penyusunan;Pembentukan Tim Penyusunan Renstra OPD dan menyusun agenda kerja Tim penyusun Renstra. Tim penyusun Renstra OPD bertugas merumuskan rancangan Renstra OPD dan menyusun rancangan penetapan Renstra OPD oleh Kepala Dinas dengan Keputusan Kepala Dinas, Tim Penyusun tersebut terdiri atas perwakilan Bidang-bidang dan Sekretariat pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga

2. penyusunan rancangan awal;Rancangan awal yang disusun berisi Pengolahan data dan informasi pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota salatiga, penyusunan tujuan sasaran dan program kegiatan.

3. penyusunan rancanganRancangan Renstra Perangkat Daerah disusun denganmenyempurnakan rancangan awal renstra PerangkatDaerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentangpenyusunan rancangan renstra Perangkat Daerah.

4. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas PerangkatDaerah;Forum perangkat daerah dimaksudkan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat terkait

5. perumusan rancangan akhir; dan6. penetapan

Rancangan awal Rencana strategis Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kota salatiga dimulai mengacu dari RPJMD untuk kurun waktu 5 tahun dipadukan dengan Musrenbang yang bersangkutan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang kemudian diwujudkan dalam Perencanaan Jangka pendek untuk kurun waktu 1 tahun (Renja/RKT)

Bagan berikut adalah hubungan RPJMD dengan Renstra


RPJPD

RPJMD RENSTRA SKPD

RENJA SKPD

KUA

PPAS

RKA SKPD

RAPBD

DPARKPD

Dari bagan diatas dapat dijelaskan bahwa rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun rencana strategis OPD (Renstra OPD), serta rencana kerja tahunan (RKT OPD)

1.2.Landasan HukumLandasan hukum penyusunan rencana strategis Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga adalah : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421) ;

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

5. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara dan Lembaga;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala


Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana pembangunan Jangka panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025;

16. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9).

1.3.Maksud Dan Tujuan Maksud penyusunan Rancangan awal rencana Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga adalah :a. Memberikan arah,pedoman dan landasan bagi jajaran Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan prioritas-prioritas Pembangunan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

b. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (Stakeholder) dalam perencanaan pembangunan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

c. Mempermudah pengendalian dan pengawasan dalam program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

d. Memberikan gambaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kondisi dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun kedepan yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pembangunan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

e. Sebagai bahan acuan dalam menyusun pertanggungjawaban Kepala Dinas atas kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selama 1 (satu) Tahun dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Tujuan penyusunan Rancangan awal rencana strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga adalah :a. Menyediakan suatu tolok ukur dalam upaya mengevaluasi kinerja

tahunan;b. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi

pada masa depan;c. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.


1.4. SISTEMATIKA PENULISANRancangan awal Rencana strategis Dinas Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana Tahun 2017-2022 di susun dengan sistematika sebagai berikut:BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, tujuan, landasan hukum dan sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Umum Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Berisi uraian tentang Stuktur Organisasi DaldukKB, serta kondisi dan potensi personal dan sarana/prasarana juga dalam hal pelaksanaan kewenangan yang menjadi tugas DaldukKB, kinerja pelayanan perangkat daerah, kinerja anggaran, tantangan dan hambatan

BAB III Isu-Isu StrategisBerisi uraian ringkas tentang berbagai permasalahan sesuai dengan TUPOKSI, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV Tujuan dan SasaranBerisi uraian ringkas tentang tujuan dan sasaran pembangunan pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

BAB V Strategi dan KebijakanBerisi uraian ringkas tentang Strategi dan kebijakan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan pengendlaian penduduk dan Keluarga Berencana

BAB VIRencana Program Dan Kegiatan Serta PendanaanBerisi uraian ringkas tentang program, kegiatan, indikator kinerja serta kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Pengendalian Penduduk , Keluarga Berencana tahun 2017 - 2022.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang UrusanPada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIIPenutup


LAMPIRAN

BAB IIGAMBARAN PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK

DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SALATIGA

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 2.1.1 Dasar Hukum pembentukan Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kota SalatigaBerbagai landasan hukum yang terkait dengan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, perempuan, keluarga berencana dan ketahanan pangan, meliputi :1. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kota kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);


KEPALA

Sub.bag Umum dan Kepegawaian

Sub.bag Perencanaan dan Keuangan

Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan KIE

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga

Seksi Advokasi, Penggerakan dan Pendayagunaan PLKB

Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Seksi Jaminan dan Pembinaan Kesertaan ber KB

SEKRETARIAT

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SALATIGA

7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9);

2.1.2 Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga

2.1.3. Tugas Pokok dan FungsiTugas Pokok Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pengegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.Adapun uraian tugas DinasPengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatigatertuang dalam Peraturan Walikota Salatiga No. 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.


Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud Kepala Dinas mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

Tugas Kepala Dinas1. merumuskan kebijakan bidang pengendalian

pendudukdankeluarga berencana melalui usulan Sekretariat dan Bidang sebagai bahan penetapan kebijakan Daerah;

2. merumuskan dan menetapkan dokumen perencanaan melalui usulan Sekretariat dan Bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

3. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknisDinas melalui usulan Sekretariat dan Bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

4. merumuskan dan menetapkan indikator kinerja utama, standar pelayanan minimal, standar pelayanan dan standar operasional prosedur melalui usulan Sekretariat dan Bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

5. merumuskan program Dinas sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

6. menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja Dinassecara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

7. merumuskan dan menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program melalui usulan Sekretariat dan Bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

8. mengoordinasikan pelaksanaan program berpedoman pada dokumen perencanaan agar terwujud sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan tugas;

9. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian pendudukdankeluarga berencana melalui koordinasi lintas sektor agar terwujud sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan tugas;

10. melaksanakan tugas selaku pengguna anggaran dan pengguna barang milik Daerah sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah dan barang milik Daerah;

11. mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik bidang pengendalian pendudukdankeluarga berencana sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik;


12. memberikan rekomendasi perizinan bidang pengendalian pendudukdankeluarga berencana melalui kajian sebagai dasar penerbitan izin;

13. menyelenggarakan kerja sama Daerah sesuai dengan lingkup tugas Dinas berpedoman pada ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik;

14. menyelenggarakan monitoring pelaksanaan program secara berkala untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi sesuai rencana dan sasaran yang telah ditetapkan;

15. menyelenggarakan evaluasi program secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang;

16. melaksanakan administrasi Dinas melalui koreksi secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

17. melaporkan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota, laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keuangan Pemerintah Daerah dan pengendalian operasional kegiatan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan;

18. melaporkan pelaksanaan program Dinas sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

19. mendelegasikan tugas kepada bawahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

20. melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan secara berjenjang terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan yang berlaku sebagai cerminan kinerja bawahan; dan

21. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Fungsi :1. perumusan kebijakan bidang pengendalian pendudukdankeluarga

berencana;2. pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian

pendudukdankeluarga berencana;3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian

pendudukdankeluarga berencana;4. pelaksanaan administrasi Dinas; dan5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait

dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Sekretariat


1. merumuskan dokumen perencanaan Sekretariat sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan Dinas;

2. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan Bidang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan Dinas;

3. mengoordinasikan penyusunan kebijakan bidang pengendalian pendudukdankeluarga berencana melalui usulan Bidang sebagai bahan perumusan;

4. menyusun kebijakan teknis Sekretariat melalui usulan Subbagian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

5. mengoordinasikan penyusunan kebijakan teknis Bidang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

6. menyusun indikator kinerja utama, standar pelayanan minimal, standar pelayanan dan standar operasional prosedur Sekretariat melalui usulan Subbagian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

7. mengoordinasikan penyusunan indikator kinerja utama, standar pelayanan minimal, standar pelayanan dan standar operasional prosedur Bidang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

8. merumuskan program dan kegiatan Sekretariat melalui usulan Subbagian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

9. mengoordinasikan perumusan program dan kegiatan Bidang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

10. menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja Sekretariat secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

11. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program dan kegiatan Sekretariat melalui usulan Subbagian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

12. mengoordinasikan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program dan kegiatan Bidang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

13. menyelenggarakan program dan kegiatan Sekretariat berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai rencana dan sasaran yang telah ditetapkan;

14. mengoordinasikanpelaksanaanprogram dan kegiatan Bidang berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai rencana dan sasaran yang telah ditetapkan;


15. menyelenggarakan verifikasi, penatausahaan keuangan dan barang milik Daerah secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah dan barang milik Daerah;

16. menyelenggarakan administrasi umum dan kepegawaian melalui koreksi berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku agar tercipta tertib prosedur dan tertib administrasi;

17. menyelenggarakan pelayanan informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik;

18. menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan perencanaan dan pelaporan;

19. menyelenggarakan pelayanan publik Sekretariat berpedoman pada ketentuan yang berlaku sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;

20. mengoordinasikan rekomendasi perizinan bidang pengendalian pendudukdankeluarga berencanasesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan sebagai bahan penerbitan izin;

21. mengoordinasikan penyelenggaraan kerja sama Daerahsesuai dengan lingkup tugas Dinas melalui usulan Bidang untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik;

22. menyelenggarakan e-government sesuai ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan kinerja yang lebih efektif dan efisien;

23. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan perencanaan;

24. melaksanakan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai rencana dan sasaran yang telah ditetapkan beserta upaya pemecahan masalah;

25. melaksanakan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan Bidang berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai rencana dan sasaran yang telah ditetapkan beserta upaya pemecahan masalah;

26. melaksanakan evaluasi program dan kegiatan Sekretariat secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang;

27. melaksanakan evaluasi program dan kegiatan Bidang secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang;

28. menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota, laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keuangan


PemerintahDaerah dan pengendalian operasional kegiatan Sekretariat sesuai ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan;

29. mengoordinasikan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota, laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keuangan PemerintahDaerah dan pengendalian operasiona kegiatan Bidang sesuai ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan;

30. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

31. membagi dan menyelia tugas bawahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;



Fungsi :1. perencanaan program dan kegiatan Sekretariat;2. pengoordinasian perencanaan program dan kegiatan Bidang;3. penyelenggaraan program dan kegiatan Sekretariat;4. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Bidang; 5. penyelenggaraan administrasi Dinas; 6. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan

kegiatan Sekretariat;7. pengoordinasianmonitoring, evaluasi dan pelaporan program dan

kegiatan Bidang; dan8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkaitdengan

tugas dan fungsinya.

A. Sekretariat terdiri dari :1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :

1. menyusun dokumen perencanaanSubbagian sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan Sekretariat;


2. memfasilitasi penyusunandokumen perencanaan Subbagian dan Seksi sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan Dinas;

3. memfasilitasi penyusunan kebijakan bidang pengendalian pendudukdankeluarga berencanamelalui usulan Seksi sebagai bahan perumusan;

4. menyusun rancangan kebijakan teknis Sekretariat sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan;

5. memfasilitasi penyusunan rancangan kebijakan teknis Bidang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan;

6. menyusun indikator kinerja utama, standar pelayanan minimal, standar pelayanan dan standar operasional prosedur Subbagian sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

7. memfasilitasi penyusunan indikator kinerja utama, standar pelayanan minimal, standar pelayanan dan standar operasional prosedur Subbagian dan Seksi sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

8. menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja Subbagian secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

9. menyusun rencana kegiatan operasional Subbagian sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

10.memfasilitasi penyusunan rencana kegiatan operasional Subbagian dan Seksi sesuai program dan kegiatan Sekretariat dan Bidang sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

11.melaksanakan kegiatan Subbagian berpedoman pada rencana kegiatan operasional sesuai sasaran yang telah ditetapkan;

12.melaksanakan pelayanan informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik;

13.melaksanakan pengelolaan data dan informasi informasi sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan perencanaan dan pelaporan;


14.mengendalikan pelayanan publik Subbagian berpedoman pada ketentuan yang berlaku sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;

15.memfasilitasi rencana kerja sama Daerahsesuai dengan lingkup tugas Dinas berpedoman pada ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik;

16.melaksanakan penerapan e-government sesuai ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan kinerja yang lebih efektif dan efisien;

17.melaksanakan penelitian dan pengembangan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan perencanaan;

18.melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan Subbagian dan Seksi berpedoman pada rencana kegiatan operasionalsesuai sasaran yang telah ditetapkan beserta upaya pemecahan masalah;

19.melaksanakan evaluasi kegiatan Subbagian secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang;

20.melaksanakan evaluasi kegiatan Subbagian dan Seksi secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang;

21.menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota, laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keuangan PemerintahDaerah dan pengendalian operasional kegiatan Subbagian sesuai ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan;

22.memfasilitasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota, laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keuangan PemerintahDaerah dan pengendalian operasional kegiatan Subbagian dan Seksi sesuai ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan;

23.melaksanakan tugas selaku pejabat penatausahaan keuangan dan pejabat penatausahaan pengguna barang milik Daerah sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah dan barang milik Daerah;


24.melaksanakan pengelolaan pendapatan dan belanja berpedoman pada ketentuan yang berlaku sesuai rencana dan sasaran yang ditetapkan;

25.menyelia pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dan barang milik Daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan tertib administrasi;

26.melaporkan pelaksanaan kegiatan Subbagian sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

27.membagi dan menyelia tugas bawahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

28.melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan yang berlaku sebagai cerminan kinerja bawahan; dan

29.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

2. Subbagian Umum dan KepegawaianTugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :1. menyusun dokumen perencanaanSubbagian sesuai

ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan Sekretariat;

2. menyusun rancangan kebijakan teknis Sekretariat sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan;

3. menyusun indikator kinerja utama, standar pelayanan minimal, standar pelayanan dan standar operasional prosedur Subbagian sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

4. menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja Subbagiansecara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

5. menyusun rencana kegiatan operasional Subbagian sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

6. melaksanakan kegiatan Subbagian berpedoman pada rencana kegiatan operasional sesuai sasaran yang telah ditetapkan;


7. melaksanakan tata usaha dan tata laksana sesuai ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan tertib administrasi;

8. melaksanakan urusan rumah tangga sesuai ketentuan yang berlaku agar kebutuhan sarana prasarana terpenuhi;

9. melaksanakan administrasi kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan tertib administrasi;

10.mengendalikan pelayanan publik Subbagian berpedoman pada ketentuan yang berlaku sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;

11.melaksanakan evaluasi kegiatan Subbagian secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang;

12.menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota, laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keuangan PemerintahDaerah dan pengendalian operasional kegiatan Subbagian sesuai ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan;

13.melaporkan pelaksanaan kegiatan Subbagian sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

14.membagi dan menyelia tugas bawahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

15.melaksanakan penilaian prestasi kerja terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan yang berlaku sebagai cerminan kinerja bawahan; dan

16.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

B. Tugas Bidang Pengendalian Penduduk Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi1. merumuskan dokumen perencanaan Bidang sesuai ketentuan

yang berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan Dinas;

2. menyusun kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencanasesuai dengan lingkup tugas Bidangmelalui usulan Seksi sebagai bahan perumusan;


3. menyusun kebijakan teknis Bidang melalui usulan Seksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

4. menyusun indikator kinerja utama, standar pelayanan minimal, standar pelayanan dan standar operasional prosedur Bidang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

5. merumuskan program dan kegiatan Bidang melalui usulan Seksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

6. menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja Bidangsecara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

7. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program dan kegiatan Bidang melalui usulan Seksi sebagai pedoman penyusunan rencana kegiatan operasional;

8. menyelenggarakan program dan kegiatanBidang berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuairencana dan sasaran yang telah ditetapkan;

9. menyelenggarakan rekomendasi perizinan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai dengan lingkup tugas Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai bahan penerbitan izin;

10. menyelenggarakan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;

11. menyelenggarakan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka pengendalian penduduk;

12. menyelenggarakan advokasi, komunikasi dan edukasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai ketentuan yang berlaku sesuai kearifan budaya lokal dalam rangka penyelenggaraan keluarga berencana;

13. menyelenggarakan pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana/petugas lapangan keluarga berencana sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka penyelenggaraan keluarga berencana;

14. menyelenggarakan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan keluarga berencana di Daerah sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka penyelenggaraan keluarga berencana;


15. menyelenggarakan pelayanan publik Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;

16. menyelenggarakan kerja sama Daerah sesuai dengan lingkup tugas Bidang melalui usulan Seksi untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik;

17. melaksanakan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan Bidang berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai rencana dan sasaran yang telah ditetapkan beserta upaya pemecahan masalahlah;


19. menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota, laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keuangan Pemerintah Daerah dan pengendalian operasional kegiatan Bidang sesuai ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan;

20. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;




Fungsi :1. perencanaan program dan kegiatan Bidang;2. penyusunan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan

keluarga berencana sesuai dengan lingkup tugas Bidang;3. penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang;4. pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan

keluarga berencana sesuai dengan lingkup tugas Bidang;5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan

kegiatan Bidang; dan6. pelaksanaanfungsi lain yang diberikanoleh atasan terkait



Bidang Pengendalian Penduduk Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi terdiri dari :a. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga

Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga mempunyai tugas :- menyusun dokumen perencanaan Seksi sesuai ketentuan

yang berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaanBidang;

- menyusun rancangan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai dengan lingkup tugas Seksi sebagai bahan perumusan;

- menyusun rancangan kebijakan teknis Bidang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan;

- menyusun indikator kinerja utama, standar pelayanan minimal, standar pelayanan dan standar operasional prosedur Seksisesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja Seksisecara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- menyusun rencana kegiatan operasionalSeksi sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Bidang sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

- melaksanakan kegiatan Seksi berpedoman pada rencana kegiatan operasional sesuai sasaran yang ditetapkan;

- melaksanakan verifikasi dan kajian terhadap permohonaan perizinan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai dengan lingkup tugas Seksi berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai bahan rekomendasi izin;

- melaksanakan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;

- melaksanakan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka pengendalian penduduk;

- mengendalikan pelayanan publik Seksi berpedoman pada ketentuan yang berlaku sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;


- menyusun rencana kerja sama Daerah sesuai dengan lingkup tugas Seksi berpedoman pada ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik;

- melaksanakan evaluasi kegiatan Seksi secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang;

- menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota, laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keuangan Pemerintah Daerah dan pengendalian operasional kegiatan Seksi sesuai ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan;

- melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

- membagi dan menyelia tugas bawahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan yang berlaku sebagai cerminan kinerja bawahan; dan

- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

b. Seksi Advokasi, Penggerakan dan Pendayagunaan PLKBSeksi Advokasi, Penggerakan dan Pendayagunaan PLKB mempunyai tugas :- menyusun dokumen perencanaan Seksi sesuai ketentuan

yang berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaanBidang;






- menyusun rencana kegiatan operasionalSeksi sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Bidang sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;


- melaksanakan verifikasi dan kajian terhadap permohonan perizinan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai dengan lingkup tugas Seksi berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai bahan rekomendasi izin;

- melaksanakan advokasi, komunikasi dan edukasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai ketentuan yang berlaku sesuai kearifan budaya lokal dalam rangka penyelenggaraan keluarga berencana;

- melaksanakan pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana/petugas lapangan keluarga berencana sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka penyelenggaraan keluarga berencana;

- melaksanakan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan keluarga berencana di Daerah sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka penyelenggaraan keluarga berencana;










C. Tugas Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga1. merumuskan dokumen perencanaan Bidang sesuai ketentuan

yang berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan Dinas;

2. menyusun kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencanasesuai dengan lingkup tugas Bidangmelalui usulan Seksi sebagai bahan perumusan;

3. menyusun kebijakan teknis Bidang melalui usulan Seksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

4. menyusun indikator kinerja utama, standar pelayanan minimal, standar pelayanan dan standar operasional prosedur Bidang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

5. merumuskan program dan kegiatan Bidang melalui usulan Seksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

6. menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja Bidang secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

7. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program dan kegiatan Bidang melalui usulan Seksi sebagai pedoman penyusunan rencana kegiatan operasional;

8. menyelenggarakan program dan kegiatan Bidang berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai rencana dan sasaran yang telah ditetapkan;

9. menyelenggarakan rekomendasi perizinan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai dengan lingkup tugas Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai bahan penerbitan izin;


10. menyelenggarakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-keluarga berencana sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka penyelenggaraan keluarga berencana;

11. menyelenggarakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka penyelenggaraan keluarga sejahtera;

12. menyelenggarakan pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka penyelenggaraan keluarga sejahtera;

13. menyelenggarakan pelayanan publik Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;

14. menyelenggarakan kerja sama Daerah sesuai dengan lingkup tugas Bidang melalui usulan Seksi untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik;

15. melaksanakan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan Bidang berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan rencana dan sasaran yang telah ditetapkan beserta upaya pemecahan masalah;


17. menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota, laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keuangan Pemerintah Daerah dan pengendalian operasional kegiatan Bidang sesuai ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan;

18. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;





Fungsi :1. perencanaan program dan kegiatan Bidang;2. penyusunan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan

keluarga berencana sesuai dengan lingkup tugas Bidang;3. penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang;4. pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan

keluarga berencana sesuai dengan lingkup tugas Bidang;5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan

kegiatan Bidang; dan6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait


Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga terdiri dari :1. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas :

- menyusun dokumen perencanaan Seksi sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan Bidang;





- menyusun rencana kegiatan operasional Seksi sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Bidang sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;


- melaksanakan verifikasi dan kajian terhadap permohonaan perizinan bidang pengendalian penduduk dan keluarga


berencana sesuai dengan lingkup tugas Seksi berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai bahan rekomendasi izin;

- melaksanakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka penyelenggaraan keluarga sejahtera;

- melaksanakan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka penyelenggaraan keluarga sejahtera;



- melaksanakan evaluasi kegiatanSeksi secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang;






2. Seksi Jaminan dan Pembinaan Kesertaan ber KBSeksi Jaminan dan Pembinaan Kesertaan ber KB mempunyai tugas :


- menyusun dokumen perencanaan Seksi sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan Bidang;





- menyusun rencana kegiatan operasionalSeksi sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisBidang sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;


- melaksanakan verifikasi dan kajian terhadap permohonaan perizinan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai dengan lingkup tugas Seksi berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai bahan rekomendasi izin;

- melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan berkeluarga berencana sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka penyelenggaraan keluarga berencana;




- menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban


Walikota, laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keuangan Pemerintah Daerah dan pengendalian operasional kegiatan Seksi sesuai ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan;




- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya

2.2 Sumber Daya Manusia DinasPengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga

Sumberdaya manusia Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga sebanyak 31 orang dengan jumlah pegawai laki-laki 11 orang dan perempuan sebanyak 20 orang.

Berdasarkan golongan, pegawai yang telah sampai golongan II baru 3 orang, dan sebagian besar adalah golongan III (25 orang). Sampai dengan tahun 2017 Dinas DaldukKB tidak memiliki pegawai dengan golongan I.

Berdasarkan tingkat pendidikan jumlah pegawai dinas Dalduk KB cukup bagus. Hal ini dapat dilihat bahwa Tingkat pendidikan pegawai sebagaian besar adalah Sarjana. Pegawai yang memiliki pendidikan SLTA hanya 7 orang.

Jumlah Pegawa

i

Jenis Kelami

n

Pangkat / Golongan

Jabatan Ket

L P I II III IVStruktural Fungsi

onalSD SLTP SLTA D III S1 S2

II III IV

31 11 20 - 325

3 - 3 6 9 - - 7 3 19 2 -

2.3 Sumberdaya Sarana prasarana Sumberdaya sarana dan prasarana Dinas Dalduk KB cukup

memadai. Sampai dengan 2017 telah terpenuhi gedung dinas, kendaraan dinas dan peralatan perkantoran.



NO ASET TETAP JUMLAH/ VOLUME

1 Tanah 1.395 m2

2 Peralatan Mesin

1. Kendaraan roda 4a. Toyota Rush – H 18 Bb. Mupen – H 9576 ABc. Muyan (Mini Bus)- H 9512 Bd. Toyota Avanza – H 9509 EBe. Toyota Avanza – H 9502 UBf. Mobil Pengangkut Akseptor KB – H 9513

BBg. Toyota Kijang – H 9506 NBh. Mobil Bok Distribusi Alkon – H 9573 BBi. Toyota Avanza – H 9502 AB

9unit

2. Sepeda motor 31 unit

3. Mesin ketik 4 unit

4. Mesin absensi 5 unit

NO ASET TETAP JUMLAH/ VOLUME

5. Mesin stensil 2 unit

6. Lemari Besi/metal 2 unit

7. Rak besi/metal 8unit

8. Rak Almari 8 unit

9. Filling besi/metal 8 unit

10.Lemari sorok 3 unit

11.White board 5unit

12.Alat Perekam suara 1 unit

13.LCD Proyektor 2 unit

14.Lemari kayu 8 unit

15.Meja Rapat 9 unit

16.Meja Receptionist 1 unit

17.Meja ½ biro 9 unit

18.Meja kursi tamu 4 set

19.Kursi Rapat 94 unit

20.Kursi putar 17 unit

21.Meja computer 7 unit

22.Mesin Penghisap debu 1 unit

23.Tempat sampah 2 unit

24.Kipas angin 10 unit

25.Fan (exhaust) 18 unit

26.Televisi 1 unit

27.Speaker aktif 3 unit

2.4 kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga


Bagian ini menunjukkan tingkat capaian OPD berdasarkan sasaran/target Renstra OPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah disahkan oleh Pemerintah.

Keberhasilan merupakan sesuatu yang bersifat relatif dan sulit diukur untuk mengetahui keberhasilan perlu dibuat indikator-indikator yang lebih dapat diukur. Oleh karena itu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga menetapkan indikator kinerja periode 2017-2022 sebagai tolok ukur untuk dapat menilai keberhasilan kegiatan yang dilaksanakan.

Indikator kinerja merupakan hal yang bersifat dinamis karena akan tergantung padaperkembangan kondisi, peraturan, anggaran, kebijakan dan lain-lain. Pencapaian terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan akan memberi gambaran tentang sejauh mana organisasi dapat mencapai kinerja sesuai dengan tugas, peran dan fungsi yang diembannya.Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD disusun dalam Tabel 2.1 (terlampir) Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan OPD Tabel 2.2 (terlampir)

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan PelayananTantangan :1. Kurangnya tenaga terlatih untuk pendataan, khususnya berkaitan

dengan data yang berbasis teknologi informasi2. Pembangunan yang berwawasan kependudukan belum menjadi

prioritas masyarakat3. Belum optimalnya komitmen stakeholder didalam menunjang

program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

4. Masih rendahnya minat PUS (Pasangan Usia Subur) untuk menggunakan MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang)

5. Belum maksimalnya pengendalian Unmetneed (PUS yang seharusnya terlindungi Alkon tapi karena alasan tertentu tidak terlayani KB)

6. Masih rendahnya minat KB Pria (Vasektomi)7. Kurangnya Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) dan penggerakan

masyarakat untuk menjamin kesertaan dan kemandirian kepada masyarakat dan pasangan usia subur (PUS)

8. Minimnya kualitas kader kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dalam mengelola kelompok.

9. Kurangnya fasilitasi kelompok UPPKS dalam pemasaran hasil produksi.


10. Sulitnya mencari kader Keluarga Berencana yang mau dan mampu sebagai penggerak Program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKBPK) di tingkat Lini Lapangan.

Peluang :1. Kesadaran masyarakat akan arti pentingnya Keluarga Berencana2. Dukungan dari Pemerintah, LSM, Perguruan Tinggi, Swasta, Tokoh

agama, dan Tokoh masyarakat terhadap Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)

3. Meningkatnya pendewasaan usia perkawinan4. Terciptanya PIK Remaja di seluruh Wilayah5. Terdapatnya kelompok-kelompok usaha kecil atau industri rumah

tangga yang berpotensi meningkatkan ekonomi keluarga.6. Meningkatnya koordinasi dengan berbagai stakeholder guna

menunjang program kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga


BAB IIIISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DinasPengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:a. Permasalahan terkait kesekretariatan:

1) Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik 2) Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program

dan kegiatan perangkat daerah.3) Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang

pelayanan perangkat daerah.b. Permasalahan terkait Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga

1) Belum adanya pelatihan mengenai penyusunan profil dan parameter Kependudukan

2) Kurangnya SDM yang mempunyai kualifikasi untuk pendataan sehingga banyak data yang didapat kurang akurat

3) Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan program KKBPK

c. Permasalahan terkait Advokasi, Penggerakan dan Pendayagunaan PLKB

1) Masih kurangnya advokasi dari Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat2) Masih kurangnya tenaga PLKB, sehingga Komunikasi, Informasi,

Edukasi pada PUS maupun Kader belum dapat merata sampai ke semua unsur masyarakat

d. Permasalahan terkait Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga1) Belum optimalnya dukungan dari lembaga pendidikan dalam

program KKBPK2) Kurangnya sosialisasi dan pelatihan keterampilan bagi kader Tribina

dan PIK Remaja/ Mahasiswa3) Minimnya kualitas kader kelompok UPPKS dalam mengelola

kelompok4) Kurangnya dukungan fasilitas untuk kelompok UPPKS

e. Permasalahan terkait Jaminan dan Pembinaan Kesertaan ber KB1) Pelayanan MOP kurang diminati oleh masyarakat2) Persyaratan pembayaran kompensasi untuk kegagalan KB dan tes

sperma belum memiliki ketentuan tertulis


3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program dalam RPJPMDVisi dan misi merupakan keadaan masa depan yang diharapkan

dan berbagai upaya yang dilakukan melalui program-program pembangunan yang ditawarkan oleh Walikota terpilih. Oleh karena itu Visi dan Misi Walikota Salatiga merupakan orientasi pembangunan Kota Salatiga 5 tahun mendatang.Adapun Visi Kota Salatiga adalah “Salatiga Hati Beriman yang Smart” pada Visi tersebut, maka terdapat makna yang terkandung dalam visi tersebut berdasarkan masing-masng frase. Visi Kota Salatiga memiliki dua frase, yaitu kata HATI BERIMAN dan kata SMART. Kata HATI BERIMAN merupakan singkatan dari kata SEHAT, TERTIB, BERSIH, INDAH dan AMAN.Sementara itu kata SMART merupakan singkatan dari SEJAHTERA dan BERMARTABAT. Maka penjelasan yang dimaksud pada masing-masing kata dalam kalimat HATI BERIMAN yang SMART adalah sebagai berikut. Secara harfiah “HATI BERIMAN’ megandung arti “Sejiwa dengan Sila I Pancasila Ketuhanan Maha Esa maka setiap penduduk/ warga Kota Salatiga adalah insan yang percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa menurut Agama dan Kepercayaan masing-masing”. “KOTA SALATIGA HATI BERIMAN” mempunyai makna “Terciptanya suasana dan kondisi kehidupan kota/ masyarakat salatiga yang Sehat, Tertib, Bersih, Indah dan Aman, di mana penduduk/ warga kotanya adalah insan yang percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa menurut Agama dan Kepercayaannya masing-masing untuk mewujudkan cita-cita bangsa yaitu, masyarakat Indonesia yang adil dan makmur materiil –spiritual”. (Perda Kotamadya Salatiga No.10 Tahun 1993). kata ‘SEJAHTERA’ mempunyai arti meningkatkan pemenuhan kebutuhan layanan dasar, fasilitas umum, pelayanan publik dan pembangunan berwawasan lingkungan.Kata “MANDIRI” Mengandung arti mewujudkan Kota Salatiga sebagai pusat kegiatan masyarakat yang berkemampuan serta berperan aktif dalam pembangunan, yang dilandasi oleh jiwa dan semangat kewirausahaan untuk meningkatkan potensi dan daya saing daerah. Di dalam keseluruhan makna dimaksud, mandiri juga mengandung arti melestarikan nilai-nilai kearifan lokal dan mengutamakan keselarasan pembangunan, toleransi, dan hubungan antar pemangku kepentingan. ”Bermartabat” Bermakna untuk mewujudkan Kota Salatiga sebagai pusat penyelenggaraan pemerintahan yang tunduk pada prinsip prinsip tata pemerintahan yang bersih, profesional, berwibawa, demokratis, menjunjung tinggi supremasi hukum dan penghormatan yang tinggi terhadap hak asasi manusia


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dimaksud dengan misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi menjadi kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kota Salatiga Tahun 2017-2022. Untuk mencapai visi Kota Salatiga Hari Beriman yang Smart ditetapkan 9 (sembilan) misi sebagai berikut :1. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, mewujudkan SDM yang

handal dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya.2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dan keluarga

berencana 3. Meningkatkan ketentraman, ketertiban dan kondusifitas wilayah 4. Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur perkotaan yang

berwawasan lingkungan 5. Meningkatkan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi dan lingkungan

permukiman kota6. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada Usaha

Menengah, Kecil dan Mikro.7. Meningkatkan kerjasama, daya saing daerah dan daya tarik investasi

dan memperluas akses lapangan pekerjaan.8. Meningkatkankesejahteraan sosial, kesetaraan gender dan perlindungan

anak.9. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tatakelola

pemerintahan yang baik (good governance) Tabel 3.1

Permasalahan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Salatiga beserta Faktor Penghambat dan

Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Visi: “Salatiga HATI BERIMAN yang SMART”

No Misi dan Program Walikota

Permasalahan Pelayanan OPD

FaktorPenghambat Pendorong

(1) (2) (3) (4) (5)1 Misi 2,

Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dan keluarga berencana anak

Belum optimalnya pelaksanaan program Keluarga Berencana, dilihat dari masih rendahnya cakupan peserta KB aktif

Masih Tingginya kelahiran pada remaja

Kurangnya kesadaran masyarakat

Rendahnya kesadaran dan kemauan kaum pria untuk berperan dalam program keluarga berencana

Masih banyaknya Jumlah PUS yang isterinya dibawah usia 20 tahun

Kesadaran dari OPD untuk menerapkan kebijakan yang

Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam program Keluarga Berencana

Semakin menurunnya unmetneed

Adanya dana DAK KB

Tujuan : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pengendalian


pertumbuhan penduduk

Sasaran:Laju Pertumbuhan penduduk

terutama pria Kurangnya

penyuluh

berwawasan kependudukan masih belum

3.3. Telaahan Renstra K/L Berdasarkan hasil telaah terhadap Renstra BKKBN, bahwa BKKBN

berkomitmen akan turut mensukseskan agenda prioritas nasional untuk mendukung peningkatan kualitas hidup manusia Indoensia dengan menjadi “Lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang dan Keluarga Berkualitas”. Sedangkan misi BKKBN yaitu : 1) Mengarusutamaan pembangunan berwawasan kependudukan, 2) Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan kesehatan Reproduksi, 3) Memfasilitasi Pembangunan Keluarga, 4) Membangun dan menerapkan Budaya kerja Organisasi secara konsiten, 5) Mengembangkan jejaring kemitraan dalam pengelolaan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga.

Tujuan Renstra BKKBN antara lain : 1) Menguatkan akses pelayanan pelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas; 2) Meningkatkan pembinaan peserta KB baik menggunakan MKJP maupun Non MKJP; 3) Meningkatkan pemahaman remaja mengenai keluarga berencana dan kesehatan reproduksi; 4) Menguatkan tata kelola, penelitian, dan pengembangan bidang KB. Sedangkan pada sasaran strategis, fokus pada : 1) Menurunnya laju pertumbuhan penduduk; 2) Menurunnya angka kelahiran total (TFR) per WUS (15-49 tahun); 3) Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR); 4) Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need); 5) Menurunnya angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 tahun); 6) Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun).

Faktor Penghambat:

a. Tidak semua sasaran strategis BKKBN menjadi sasaran pembangunan Jawa Tengah sehingga tidak semua sasaran strategis BKKBN dapat didukung penuh pada sasaran pembangunan daerah;

b. Kurangnya komunikasi aktif antara OPD Provinsi dengan Perwakilan BKKBN di daerah;

c. Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM OPD Pengendalian Pendudukdan KB di Provinsi dalam pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Faktor Pendorong:

a. Adanya kebijakan tentang Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana di Daerah;


b. Adanya dukungan dan komitmen daerah dalam program kependudukan dan KB;

c. Adanya perwakilan BKKBN di daerah dapat mendorong ketercapaian target-target yang telah ditetapkan secara nasional.

3.4 Telaah Rencana Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup StrategisBerdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, terdapat faktor-faktor penghambat pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga terhadap masyarakat Kota Salatiga adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya tenaga terlatih untuk pendataan, khususnya berkaitan dengan data yang berbasis teknologi informasi

2. Pembangunan yang berwawasan kependudukan belum menjadi prioritas masyarakat

3. Belum optimalnya komitmen stakeholder didalam menunjang program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

4. Masih rendahnya minat PUS (Pasangan Usia Subur) untuk menggunakan MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang)

5. Belum maksimalnya pengendalian Unmetneed (PUS yang seharusnya terlindungi Alkon tapi karena alasan tertentu tidak terlayani KB)

6. Masih rendahnya minat KB Pria (Vasektomi)7. Kurangnya Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) dan penggerakan

masyarakat untuk menjamin kesertaan dan kemandirian kepada masyarakat dan pasangan usia subur (PUS)

8. Minimnya kualitas kader kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dalam mengelola kelompok.

9. Kurangnya fasilitasi kelompok UPPKS dalam pemasaran hasil produksi.

10. Sulitnya mencari kader Keluarga Berencana yang mau dan mampu sebagai penggerak Program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKBPK) di tingkat Lini Lapangan.

Selain faktor-faktor penghambat tersebut diatas, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaKota Salatiga juga mempunyai Faktor-faktor mendorong yang menjadi semangat dalam melaksanakan kegiatan, antara lain :

1. Kesadaran masyarakat akan arti pentingnya Keluarga Berencana2. Dukungan dari Pemerintah, LSM, Perguruan Tinggi, Swasta, Tokoh

agama, dan Tokoh masyarakat terhadap Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)


3. Meningkatnya pendewasaan usia perkawinan4. Terciptanya PIK Remaja di seluruh Wilayah5. Terdapatnya kelompok-kelompok usaha kecil atau industri rumah

tangga yang berpotensi meningkatkan ekonomi keluarga.6. Meningkatnya koordinasi dengan berbagai stakeholder guna

menunjang program kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

Dalam melaksanakan pembangunan lima tahun kedepan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tidak merubah struktur ruang dan pola ruang dalam dokumen RTRW dan tidak menimbulkan dampak lingkungan strategis.

3.5 Penentuan Isu-isu StrategisIsu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus

diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan perangkat daerah dilakukan dengan menggunakan metode Focussed Group Discussion (FGD). Berdasarkan hasil FGD ditetapkan isu strategis pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:a. Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmetneed) b. Tingginya angka TFR c. Laju Pertumbuhan Penduduk


BAB IVTUJUAN, SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang dihadapi untuk periode tahun 2017-2022. Tujuan yang ditetapkan berdasarkan misi pembangunan lima tahun ke depan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga adalah Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pengendalian pertumbuhan penduduk

Dalam rangka mewujudkan penduduk tumbuh seimbang, berkualitas dan berdaya saing serta dalam upaya penguatan pelaksanaan 4 (empat) Sub Urusan amanat Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014, akan berupaya dalam tujuan untuk: a) Menguatkan akses pelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas,

Penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas dengan menetapkan standar kualitas fasilitas kesehatan KB (pelayanan KB, mekanisme pembiayaan, pengembangan SDM, menjamin ketersediaan sarana prasarana pelayanan kontrasepsi dan persebaran klinik pelayanan KB di setiap wilayah, serta manajemen ketersediaan dan distribusi logistik alokon); pengembangan operasional pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi ; peningkatan kualitas alat dan obat kontrasepsi produksi dalam negeri untuk meningkatkan kemandirian ber-KB; serta penyediaan dan distribusi sarana dan prasarana serta alat dan obat kontrasepsi yang memadai di setiap fasilitas kesehatan yang melayani KB (RS, Klinik utama, Puskesmas, Praktek Dokter, Klinik Pratama, RS Daerah Pratama, praktek bidan/perawat yang tidak memiliki dokter di kecamatan), jejaring pelayanan KB (Bidan Praktek Swasta, Dokter Praktek Swasta, Puskesmas Pembantu, Poli Klinik Desa, Pos Kesehatan Desa) dan pendayagunaan fasilitas kesehatan untuk KB dan KR, yaitu persebaran fasilitas kesehatan KB yang berkualitas dan merata.

b) Peningkatan pembinaan peserta KB, baik menggunakan MKJP maupun Non MKJP


Dengan memperhatikan efektivitas dan kelayakan medis hak reproduksi (rasional, efektif dan efisien), dan peningkatan penanganan KB pasca persalinan, pasca keguguran, serta penanganan komplikasi dan efek samping penggunaan kontrasepsi;

c) Meningkatkan pemahaman remaja mengenai Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Dalam penyiapan kehidupan dalam berkeluarga, melalui; pengembangan kebijakan dan strategi yang komprehensif dan terpadu, antar sektor dan antara pusat - daerah, tentang KIE dan konseling kesehatan reproduksi remaja dengan melibatkan orang tua, teman sebaya, tokoh agama (toga)/tokoh masyarakat (toma), sekolah dengan memperhatikan perubahan paradigma masyarakat akan pemahaman nilai - nilai pernikahan, dan penanganan kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja untuk mengurangi aborsi; peningkatan pengetahuan Kesehatan Reproduksi (Kespro) remaja dalam pendidikan, yaitu peningkatan fungsi dan peran, serta kualitas dan kuantitas kegiatan kelompok remaja tentang pengetahuan Kespro bagi remaja dan mahasiswa (pusat informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja/PIK - KRR) dengan mendorong remaja untuk mempunyai kegiatan positif dalam meningkatkan status kesehatan, pendidikan, jiwa kepemimpinan, serta dalam penyiapan kehidupan berkeluarga; dan

d) Penguatan tata kelola, penelitian, dan pengembangan bidang Keluarga Berencana Untuk mendukung upaya peningkatan kualitas dan efektivitas pembangunan Kependudukan dan KB.

Sementara itu yang dimaksud dengan sasaran adalah kondisi yang menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran yang ingin dicapai mendasarkan pada tujuan yang sudah ditetapkan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Terkendalinya pertumbuhan penduduk

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran perangkat daerah disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini.


Tabel 4.1Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pengendalian Penduduk

dan Keluarga BerencanaTahun 2017-2022



Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Satuan

Kondisi Awal Target Kinerja Sasaran Target

Akhir RenstraTahun

0Tahun ke-1

Tahun ke-2

Tahun ke-3

Tahun ke-4

Tahun ke-5

Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk

Terkendalinya Laju Perumbuhan Penduduk dan Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat

Rasio akseptor KB baru % 101 110 115 115 117 120 120

Cakupan peserta KB aktif % 79,28 77,50 78,00 79,00 79,50 79,50 79,50

Rasio Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)

% 2,5:1 2:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1

Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 thn) per 1000 perempuan usia 15-19 thn

% 1,87 1,85 1,80 1,75 1,75 1,74 1,74

Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49

% 77,50 77,60 77,70 77,75 77,80 77,90 77,90

Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmetneed)

% 9,80 9,75 9,50 9,40 9,30 9,10 9,10

Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan

% 100 100 100 100 100 100 100

Cakupan PUS yang istrinya di bawah 20 tahun

% 2,90 2,80 2,79 2,77 2,65 2,60 2,60

Laju Pertumbuhan Penduduk

% 0,97 0,96 0,95 0,92 0,90 0,87 0,87

Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD)

1:1,74 1:2 1:2 1:2 1:2 1:2 1:2

Cakupan Balita/ Anak dengan Tumbuh Kembang sesuai dengan Kartu Kembang Anak (KKA)

% - 100 100 100 100 100 100

Cakupan Perkawinan Usia di Bawah 21 tahun

% 25 22 20 17 15 12 12

Cakupan Kader BKB yang Terlatih

% - 40 60 70 80 90 90

Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB

% 86,49 75 77 80 85 87 87

BAB VSTRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1 Strategi Jangka Menengah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Kota Salatiga Tahun 2017-2022Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :1. Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk dengan meningkatkan

kesadaran masyarakat dalam penggunaan alat kontrasepsi untuk mengatur kehamilan

2. Meningkatkan kesadaran yang baik pada remaja tentang kesehatan reproduksi

3. Peningkatan layanan keluarga berencana5.2 Kebijakan Jangka Menengah Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kota Salatiga tahun 2017-2022Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah Mengendalikan pertumbuhan penduduk dengan fokus penyusunan kebijakan pengendalian penduduk, meningkatkan jumlah peserta KB baru, peningkatan penggunaan MKJP, dan Peningkatan Partisipasi KB pria

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 4.2Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga berencanaTahun 2017-2022

Misi Tujuan Sasaran Strategi KebijakanMeningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dan keluarga berencana

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pengendalian pertumbuhan penduduk

Terkendalinya Laju Perumbuhan Penduduk dan Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat

Mengendalikan pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penggunaan alat kontrasepsi untuk mengatur kehamilan

Mengendalikan pertumbuhan penduduk dengan fokus penyusunan kebijakan pengendalian penduduk, meningkatkan jumlah peserta KB baru, peningkatan penggunaan MKJP, dan Peningkatan Partisipasi KB pria

Meningkatkan kesadaran yang baik pada remaja tentang kesehatan reproduksi

Peningkatan layanan keluarga berencana

BAB VI


RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun diuraikan sebagai berikut:A. Program Keluarga Berencana

1. Pelayanan KIE2. Pembinaan Keluarga Berencana3. Peningkatan Kualitas Pelayanan KB4. Penyediaan Biaya Operasional KB

B. Program Kesehatan Reproduksi Remaja1. Memperkuat Dukungan dan Partisipasi Masyarakat

C. Program Pelayanan Kontrasepsi1. Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB2. Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Pelayanan KB

D. Program pembinaan Peran serta masyarakat dalam Pelayanan KB/ KR yang Mandiri1. Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB

E. Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok kegiatan di Masyarakat1. Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di

MasyarakatF. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling

KRR1. Fasilitasi Forum Pelayanan KRR bagi Kelompok sebaya diluar Sekolah

G. Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak1. Pengumpulan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan

Tumbuh Kembang anakH. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

1. Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di KecamatanI. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1. Penataan Sistem administrasi Kenaikan Pangkat otomatis PNSJ. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat menyurat2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/

Operasional4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor5. Penyediaan Alat Tulis Kantor6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor8. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga9. Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan10. Penyediaan Makanan dan Minuman11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah12. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Keamanan

K. Program Peningkatan Sarana Dan Prasana Aparatur1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor2. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor3. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional4. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor5. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor6. Pengadaan Mebeleur

L. Program Peningkatan Disiplin Aparatur1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

M. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD


BABVIIKINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 6.1 (lampiran).


BAB VIIPENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga tahun 2017-2022 dimaksudkan sebagai perencanaan bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga untuk kurun waktu lima tahun. Renstra ini disusun dengan mendasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga. Renstra ini memuat, tujuan, Sasaran, Strategi Kebijakan, Program dan kegiatan jangka menengah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Salatiga Tahun 2017 - 20221. Pedoman Transisi

Sebagai pedoman transisi, masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga Tahun 2017–2022 adalah sesuai dengan masa berlaku RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Salatiga Tahun 2017 - 2022. Pada saat Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga belum tersusun, dan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan, maka Renstra Tahun 2017–2022 ini menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatigatahun 2022, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005 - 2025.

2. Kaidah PelaksanaanUntuk menjamin pelaksanaan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana Kota Salatiga dapat berjalan dengan baik, perlu diatur kaidah pelaksanaan sebagai berikut:1. Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota

Salatiga tahun 2017–2022 dalam pelaksanaannya agar dapat berjalan dengan baik memerlukan dukungan dari seluruh komponen di Perangkat Daerah. Oleh karena itu Sekretariat, bidang, dan jabatan fungsional pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga agar mendukung pencapaian target-target Renstra Tahun 2017-2022, dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga dengan sebaik-baiknya.

2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat, bidang, dan jabatan fungsional pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik,


sehingga visi Kepala Daerah yang telah ditetapkan sebagai dasar penyusunan Renstra Perangkat Daerah ini dapat tercapai.

3. Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga tahun 2017–2022 akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga dalam kurun waktu 5 (lima) tahun wajib berpedoman pada Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga Tahun 2017–2022.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota SalatigaTahun 2017–2022, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau perubahan kebijakan Kota Salatiga, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota SalatigaTahun 2017–2022 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan didahului dengan pengendalian dan evaluasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga.

Salatiga, 2017


KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KOTA SALATIGA

SRI SARWANTI, SH, M.SIPembina Tingkat I

NIP. 19670611 199303 2 006


RENCANA STRATEGIS(RENSTRA)

TAHUN 2017-2022

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

BERENCANAKOTA SALATIGA

TAHUN 2017

disdaldukkb.salatiga.go.iddisdaldukkb.salatiga.go.id/.../2019/08/narasi-renstr… · web...

Documents