reformasikuhp.orgreformasikuhp.org/data/wp-content/uploads/2015/10/... · web viewperlu ditegaskan,...
TRANSCRIPT
NODIM NASKAH RUU USUL PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN KETERANGAN
468. Pasal 118(1) Pelaksanaan diversi wajib memperhatikan:
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : Politik hukum pemerintah dalam RUU KUHP ini jangan sampai bertentangan dengan politik hukum yang terkandung di dalam UU Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tersebut merupakan lex specialis dari KUHP, dengan demikian, perlu dipertimbangkan pula, apakah ketentuan yang mengatur anak di dalam RUU KUHP ini perlu diatur atau tidak. Bila memang diatur di dalam RUU KUHP, maka berlaku asas aturan yang baru mengenyampingkan Undang-Undang yang lama (Asas lex posterior derogat legi priori). Di satu sisi, Undang-Undang No.11 Tahun 2012 merupakan lex specialis dari KUHP. Jadi dalam penerapannya bila ada ketentuan yang bersifat kontradiktif menimbulkan kerancuan . Namun, apakah ketentuan menyangkut anak ini akan diberlakukan atau tidak sepenuhnya menjadi kewenangan legislator.
CATATAN
F-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAP
F-HANURA : Dalam konsep awal Diversi anak, harusnya yang menjadi perhatian paling dasar adalah kepentingan Anak. Diversi secara prinsipil adalah untuk menghindarkan anak dari proses peradilan. Artinya Diversi secara mendasar mengutamakan kepentingan anak agar tidak berhadapan dengan proses peradilan, barulah berbicara mengenai kepentingan korban, meskipun dapat dilakukan secara pararel.
a. Kepentingan Anakb. Kepentingan Korbanc. Dstd. Dst
CATATAN
249
NODIM NASKAH RUU USUL PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN KETERANGAN
468A SUBSTANSI BARU F-PKS : DIHAPUSPada hakekatnya, pelaksanaan diversi ditujukan untuk mengalihkan proses peradilan pidana kepada proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah. Hal ini ditujukan semata-mata untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak untuk keluar dari sistem peradilan pidana
F-NASDEM : untuk itu didalam pelaksanaan diversi patut kiranya menambahkan kepentingan anak (pelaku itu sendiri) kedalam hal-hal yang bersifat wajib untuk dilaksanakannya upaya diversi tersebut, mengingat pelaksanaan diversi ditujukan untuk menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatan sistem peradilan.
Penambahan di huruf a. Kepentingan Anak. Dalam konsep awal Diversi anak, harusnya yang menjadi perhatian paling dasar adalah kepentingan Anak. Diversi secara prinsipil adalah untuk menghindarkan anak dari proses peradilan. Artinya Diversi secara mendasar mengutamakan kepentingan anak agar tidak berhadapan dengan proses peradilan, barulah berbicara mengenai kepentingan korban, meskipun dapat dilakukan secara pararel.
F-PG : Dalam konsep awal Diversi anak, harusnya yang menjadi perhatian paling dasar adalah kepentingan Anak. Diversi secara prinsipil adalah untuk menghindarkan anak dari proses peradilan. Artinya Diversi secara mendasar mengutamakan kepentingan anak agar tidak berhadapan dengan proses peradilan, barulah berbicara mengenai kepentingan korban, meskipun dapat dilakukan secara pararel.
(1) F-PKS: Pelaksanaan diversi wajib memerhatikan a. Kepentingan Anak (pelaku)b. Kepentingan korbanDst...,
F-NASDEM: kepentingan anak
SUBSTANSI BARU
469. a. kepentingan korban; F-PDIP : TETAP
250
NODIM NASKAH RUU USUL PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN KETERANGAN
SUBSTANSI
F-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAP
F-HANURA : TETAP
470. b. kesejahteraan dan tanggung jawab anak; F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAP
F-HANURA : TETAP
471. c. penghindaran stigma negatif; F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAP
F-HANURA : TETAP
472. d. penghindaran pembalasan; F-PDIP : TETAP
251
NODIM NASKAH RUU USUL PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN KETERANGAN
F-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAP
F-HANURA : TETAP
473. e. keharmonisan masyarakat; dan F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAP
F-HANURA : TETAP
474. f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAP
F-HANURA : TETAP
475. F-PDIP : TETAP
252
NODIM NASKAH RUU USUL PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN KETERANGAN
(2) Kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk:
F-GOLKAR : Konsep persetujuan korban memang menjadi hal yang sangat penting mengingat prinsip restorative justice, namun dalam kondisi yang sama, porsi korban sangat besar dan cenderung timpang dengan pelaku, karena kesepakatan pasti tidak tercapai apabila korban menolaknya. Proses yang timpang ini pada dasarnya akan terjadi dalam setiap tingkatan peradilan. Dengan konsep ini bisa dipastikan bahwa posisi tersangka atau terdakwa anak ada di posisi tawar yang rendah, sehingga saja tidak menjamin anak untuk dapat menyelesaikan permasalahannya di luar peradilan. Ketentuan ini juga belum mencakup ketentuan yang harus melindungi anak dari kejahatan kejahatan terorganisir dan transnasional crime, dalam dua kejahatan tersebut, anak harus dimaknai sebagai korban.
Dibuat interval tindak pidana apa saja yang membutuhkan persetujuan korban, memperhatikan kepentingan korban, dan tanpa persetujuan korban.
Misalnya tindak pidana penganiayaan ringan atau pencurian harusnya hanya memperhatikan kepentingan korban tanpa harus meminta persetujuan korban.
Penambahan Pasal :a. Tindak pidana anak sebagai korban kejahatan
terorganisir dan trans nasional crime,b. Tindak pidana anak sebagai Justice
Collaborator
CATATAN
F-GERINDRA : TETAP
F-DEMOKRAT : TETAP
F-PAN : TETAP
F-PKB : TETAP
F-PKS : TETAP
F-PPP : TETAP
F-NASDEM : TETAP
F-HANURA : TETAP
476. a. tindak pidana yang diancam dengan pidana denda Kategori I;
SUBSTANSI
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : Harus diperjelas apakah makna dari pasal ini adalah semua kejahatan yang hanya diancam dengan denda kategori I atau semua tidan pidana yang juga dipidana dengan kategori I. Untuk meningkatkan efektifitas Diversi maka baiknya dipakai pengertian bahwa semua kejahatan yang juga dipidana dengan kategori I dan juga tindak pidana-tindak pidana yang hanya dipidana dengan denda
tindak pidana yang diancam dengan pidana denda Kategori I; dan atau hanya dengan pidana denda.
SUBSTANSI
253
NODIM NASKAH RUU USUL PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN KETERANGAN
F-GERINDRA : TETAP
F-DEMOKRAT : TETAP
F-PAN : TETAP
F-PKB : TETAP
F-PKS : TETAP
F-PPP : TETAP
F-NASDEM : TETAPF-HANURA : Harus diperjelas apakah makna dari pasal ini adalah semua kejahatan yang hanya diancam dengan denda kategori I atau semua tidan pidana yang juga dipidana dengan kategori I.
Untuk meningkatkan efektifitas Diversi maka baiknya dipakai pengertian bahwa semua kejahatan yang juga dipidana dengan kategori I. Dan juga tindak pidana-tindak pidana yang hanya dipidana dengan denda.
tindak pidana yang diancam dengan pidana denda Kategori I; dan atau hanya dengan pidana denda.
SUBSTANSI
477. b. tindak pidana ringan; F-PDIP : TETAP
F-GOLKAR : TETAP
F-GERINDRA : TETAP
F-DEMOKRAT : TETAP
F-PAN : TETAP
F-PKB : TETAP
F-PKS : TETAP
F-PPP : TETAP
F-NASDEM : TETAP
F-HANURA : TETAP
478. c. tindak pidana tanpa korban; atau F-PDIP : TETAP
F-GOLKAR : TETAP
F-GERINDRA : TETAP
F-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAP
254
NODIM NASKAH RUU USUL PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN KETERANGAN
F-PKB : TETAP
F-PKS : TETAP
F-PPP : TETAP
F-NASDEM : TETAP
F-HANURA : TETAP
479. d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.
SUBSTANSI
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : Pembedaan kerugian berdasarkan nilai upah minimum provinsi akan mengakibatkan perbedaan perlakuan terhadap anak berdasarkan provinsi. Dan lagi, akan terdapat beberapa permasalahan tehknis penentuan kerugian, misalnya dalam hal anak melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian di lebih dari satu provinsi. Atas dasar kepentingan anak maka standar yang dipakai baiknya standar tertinggi upah minimum tertinggi provinsi di Indonesia, bukan berdasarkan masing-masing provinsi
d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum tertinggi provinsi di Indonesia.
SUBSTANSI
F-GERINDRA : TETAP
F-DEMOKRAT : TETAP
F-PAN : TETAP
F-PKB : TETAP
F-PKS : TETAPF-PPP : PERUBAHAN RUMUSAN
Pembedaan kerugian berdasarkan nilai upah minimum provinsi akan mengakibatkan perbedaan perlakuan terhadap anak berdasarkan provinsi. Dan lagi, akan terdapat beberapa permasalahan tehknis penentuan kerugian, misalnya dalam hal anak melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian di lebih dari satu provinsi.Atas dasar kepentingan anak maka standar yang dipakai baiknya standar tertinggi upah minimum tertinggi provinsi di Indonesia, bukan
d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum tertinggi provinsi di Indonesia.
SUBSTANSI
255
NODIM NASKAH RUU USUL PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN KETERANGAN
berdasarkan masing-masing provinsiF-NASDEM : TETAPF-HANURA : Pembedaan kerugian berdasarkan nilai upah minimum provinsi akan mengakibatkan perbedaan perlakuan terhadap anak berdasarkan provinsi. Dan lagi, akan terdapat beberapa permasalahan tehknis penentuan kerugian, misalnya dalam hal anak melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian di lebih dari satu provinsi.
Atas dasar kepentingan anak maka standar yang dipakai baiknya standar tertinggi upah minimum tertinggi provinsi di Indonesia, bukan berdasarkan masing-masing provinsi
e. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum tertinggi provinsi di Indonesia.
SUBSTANSI
479A. SUBSTANSI BARU F-PG :F-HANURAPenambahan Pasal :f. Tindak pidana anak sebagai korban
kejahatan terorganisir dan trans nasional crime,
Ditambahkan penjelasan dalam hal “Tindak pidana anak sebagai korban kejahatan terorganisir” :Dalam hal anak sebagai pelaku dalam kejahatan terorganisir, anak harus ditempatkan sebagai korban. Misalnya sebagai kurir narkotik dll.
SUBSTANSI BARU
479B. SUBSTANSI BARU F-PG :F-HANURA : g. Tindak pidana anak sebagai Justice
Collaborator
Juga perlu ditambahkan ketentuan dalam hal anak menjadi Justice Collaborator
SUBSTANSI BARU
480. Pasal 119Ketentuan mengenai pemberatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 dan Pasal 142, tidak berlaku terhadap anak yang melakukan pengulangan tindak pidana.
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAP
F-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
256
NODIM NASKAH RUU USUL PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN KETERANGAN
481. Pasal 120Dalam hal anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk:
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAP
F-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
482. a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali; atau F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAP
F-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
483. b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAP
F-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
257
NODIM NASKAH RUU USUL PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN KETERANGAN
484. Pasal 121Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak berupa:
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAP
F-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
485. a. pidana pokok; dan F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAP
F-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
486. b. pidana tambahan. F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAP
F-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
258
NODIM NASKAH RUU USUL PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN KETERANGAN
487. Pasal 122Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf a terdiri atas:
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAP
F-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
488. a. pidana peringatan; F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAP
F-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
489. b. pidana dengan syarat: F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAP
F-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
259
NODIM NASKAH RUU USUL PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN KETERANGAN
490. 1. pembinaan di luar lembaga; F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAP
F-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
491. 2. pelayanan masyarakat; atau F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAP
F-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
492. 3. pengawasan. F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAP
F-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
260
NODIM NASKAH RUU USUL PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN KETERANGAN
493. c. pelatihan kerja; F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAP
F-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
494. d. pembinaan dalam lembaga; dan F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAP
F-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
495. e. penjara. F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAP
F-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
261
NODIM NASKAH RUU USUL PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN KETERANGAN
496. Pasal 123Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf b terdiri atas:
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAP
F-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
496A SUBSTANSI BARU F-GERINDRA : Penambahan ayat (a) baru. a. perampasan barang hasil tindak pidana; atau SUBSTANSI BARU497. a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak
pidana; atau F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAP
F-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
498. b. pemenuhan kewajiban adat.
SUBSTANSI
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : Kewajiban adat tidak dikenal dalam sistem pemidanaan di Indonesia, harus diperhatikan dengan sangat hati-hati karena bisa berakibat melanggar prinsip pemidaan untuk anak itu sendiri.Apabila tidak dapat dipastikan mengenai bentuk-bentuk dan batasan apa saja terkait kewajiban adat, maka lebih baik dihapus.
Dihapus
SUBSTANSI
F-GERINDRA : Diubah
Lihat Pasal 68 ayat (1) huruf e.
b. pemenuhan kewajiban adat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat.
SUBSTANSI
262
NODIM NASKAH RUU USUL PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN KETERANGAN
F-DEMOKRAT : DIHAPUS Pemenuhan kewajiban adat patut untuk dihapuskan karena di samping pelaku pidana adalah anak, diperlukan kodivikasi lebih lanjut tentang pengaturan ketentuan mengenai hukum adat itu sendiri.
SUBSTANSI
F-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : DIHAPUS
Dalam konteks indonesia, kewajiban adat perlu diperhatikan kelebihan dan kekurangan secara lebih seksama, hal ini dikarenakan terdapatnya perbedaan peraturan yang justru bisa saja memberikan ekses negatif kepada anak itu sendiri.
Padahal tujuan dari sanksi adat tidak untuk memberikan penderitaan kepada seseorang, akan i lebih ditujukan kepada proses rehabilitasi dan upaya menetralisasi goncangan yang ditimbulkan karena pelanggaran hukum adat, namun tidak jarang ekses dari hukum adat memberikan perlakuan yang dapat menimbulkan rasa malu kepada pelaku sehingga apabila diterapkan pada kasus anak dapat menimbulkan efek yang lebih buruk.
SUBSTANSI
F-PPP : DIHAPUS SUBSTANSIF-NASDEM : Kewajiban adat tidak dikenal dalam sistem pemidanaan di Indonesia, harus diperhatikan dengan sangat hati-hati karena bisa berakibat melanggar prinsip pemidaan untuk anak itu sendiri.
Apabila tidak dapat dipastikan mengenai bentuk-bentuk dan batasan apa saja terkait kewajiban adat, maka lebih baik dihapus.
SUBSTANSI
F-HANURA : Kewajiban adat tidak dikenal dalam sistem pemidanaan di Indonesia, harus
DIHAPUS SUBSTANSI
263
NODIM NASKAH RUU USUL PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN KETERANGAN
diperhatikan dengan sangat hati-hati karena bisa berakibat melanggar prinsip pemidaan untuk anak itu sendiri.Apabila tidak dapat dipastikan mengenai bentuk-bentuk dan batasan apa saja terkait kewajiban adat, maka lebih baik dihapus.
499. Pasal 124Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAP
F-PKS : TETAPF-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
500. Pasal 125 (1) Pidana dengan syarat merupakan pidana yang
penerapannya dikaitkan dengan syarat khusus yang diten-tukan dalam putusan.
SUBSTANSI
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : Ketentuan tentang pidana dengan syarat hanya diberlakukan terhadap anak dan tidak pada orang dewasa. Ketentuan yang tegas terkait pidana dengan syarat yang diberlakukan pada subjek hukum pidana yang sudah dewasa patut dikhawatirkan menimbulkan terjadinya pelanggaran terhadap asas kesamaan di hadapan hukum. Adanya potensi terjadinya penyalahgunaan dalam jabatan yang dilakukan aparat penegak hukum juga akan menjadi masalah tersendiri, terkait penerapan Pasal ini. Terkecuali, untuk kasus-kasus pidana yang menyangkut perkara narkotika dan anak yang pemidanaannya dilakukan di luar lembaga pemasyarakatan atau sebuah Panti.
Pidana dengan syarat merupakan pidana yang penerapannya dikaitkan dengan syarat khusus yang ditentukan dalam putusan dalam perkara anak dan dalam perkara penyalahgunaan narkotika.
SUBSTANSI
F-PAN : TETAP
264
NODIM NASKAH RUU USUL PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN KETERANGAN
F-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
501. (2) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan berpolitik.
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAP
F-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
502. Pasal 126(1) Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan berupa
pembinaan di luar lembaga.
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAP
F-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
503. (2) Tempat pelaksanaan pembinaan di luar lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikan dalam putusan Hakim dengan memperhatikan kebutuhan anak.
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAP
F-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAP
265
NODIM NASKAH RUU USUL PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN KETERANGAN
F-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
504. (3) Tempat pembinaan di luar lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lembaga pendidikan dan pembinaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau panti tertentu yang ditunjuk dalam putusan hakim.
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAP
F-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
505. Pasal 127(1) Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa
keharusan :
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAP
F-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
506. a. mengikuti program bimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina;
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAP
F-DEMOKRAT : Pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan dalam pelaksanaannya perlu diawasi agar tidak terjadi penyimpangan
mengikuti program bimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina, dengan diawasi oleh hakim
SUBSTANSI
266
NODIM NASKAH RUU USUL PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN KETERANGAN
SUBSTANSI prosedur, sehingga upaya pembinaan dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Di samping itu, pengawasan terhadap prosedur juga diperlukan sebagai bentuk bagian peran lembaga penegak hukum dalam menjalankan fungsinya berkaitan dengan sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice sistem)
pengawas atau pejabat berwenang.
F-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAP
F-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
507. b. mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAP
F-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
508. c. mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAP
F-NASDEM : TETAP
267
NODIM NASKAH RUU USUL PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN KETERANGAN
F-HANURA : TETAP
509. (2) Jika selama pembinaan, anak melanggar syarat-syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125, maka pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAP
F-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
510. Pasal 128(1) Dalam hal putusan hakim berupa pelayanan masyarakat,
jaksa anak dan pembimbing kemasyarakatan menempatkannya dalam lembaga pelayanan publik, baik milik pemerintah maupun swasta yang telah dikan berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan yang diawali dengan asesmen resiko dan asesmen kebutuhan anak.
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAP
F-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
511. (2) Selama masa pemidanaan pelayanan masyarakat, anak berada dalam lingkungan keluarga, dengan ketentuan segala persyaratan pembinaan yang telah diputus oleh pengadilan wajib dilaksanakan oleh anak dengan pendampingan dari orang tua/walinya.
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAP
F-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAP
268
NODIM NASKAH RUU USUL PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN KETERANGAN
F-HANURA : TETAP
512. (3) Pelaksanaan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi anak.
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAP
F-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
513. Pasal 129(1) Dalam hal putusan hakim berupa mengikuti pembinaan
berupa pidana pengawasan, jaksa anak dan pembimbing kemasyarakatan menempatkan anak dalam lembaga pengawasan.
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAP
F-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
514. (2) Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada anak paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAP
F-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAP
269
NODIM NASKAH RUU USUL PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN KETERANGAN
F-HANURA : TETAP
515. Pasal 130(1) Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122
huruf c diselenggarakan oleh:
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAP
F-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
516. a. pemerintah; atau F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAP
F-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
517. b. pemerintah bekerja sama dengan swasta.
SUBSTANSI
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : Pihak swasta yang diberikan kepercayaan harus benar-benar memiliki kompetensi dan secara sah memiliki kewenangan dalam menjalankan tugasnya tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku
Pemerintah bekerja sama dengan swasta yang secara sah ditunjuk berdasarkan prosedur ketentuan peraturan atau undang-undang yang berlaku
SUBSTANSI
F-PAN : TETAPF-PKB : TETAP
270
NODIM NASKAH RUU USUL PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN KETERANGAN
F-PKS : TETAPF-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
518. (2) Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari kerja dan tidak mengganggu hak belajar anak.
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAP
F-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
519. (3) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAP
F-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
520. (4) Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk jangka waktu paling singkat 1 (satu) jam dan paling lama 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari sesuai dengan putusan hakim dengan memperhatikan kebutuhan anak.
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAP
F-PAN : TETAPF-PKB : TETAP
271
NODIM NASKAH RUU USUL PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN KETERANGAN
F-PKS : TETAPF-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
521. (5) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak.
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAP
F-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
522. Pasal 131(1) Anak dijatuhi pidana berupa pembinaan dalam lembaga
wajib ditempatkan dalam tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan sesuai dengan putusan hakim.
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAP
F-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
523. (2) Tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan merupakan tempat atau lembaga yang memiliki tempat tinggal bagi Anak.
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAP
F-PAN : TETAPF-PKB : TETAP
272
NODIM NASKAH RUU USUL PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN KETERANGAN
F-PKS : TETAPF-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
524. (3) Dalam hal tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memiliki sarana pendidikan, Balai Pemasyaraktan dapat bekerja sama dengan:
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAP
F-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
525. a. lembaga pendidikan;
SUBSTANSI
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : Lembaga pendidikan yang dipercaya merupakan lembaga yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang atau peraturan lainnya.
a. lembaga pendidikan yang memiliki kompetensi sesuai persyaratan yang ditentukan Undang-Undang dan ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku;
SUBSTANSI
F-PAN : TETAP
F-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
526. b. lembaga keagamaan; atau F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAP
273
NODIM NASKAH RUU USUL PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN KETERANGAN
F-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
527. c. lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan Anak. F-PDIP : TETAP
F-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
528. Pasal 132(1) Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan sampai anak
berumur 18 (delapan belas) tahun.
F-PDIP : TETAP
F-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
529. (2) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu per dua) dari lamanya pembinaan dalam lembaga dan anak tersebut berkelakuan baik, berhak mendapatkan pembebasan
F-PDIP : TETAP
F-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAP
274
NODIM NASKAH RUU USUL PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN KETERANGAN
bersyarat.
SUBSTANSI
F-DEMOKRAT : Penambahan Frasa “Kecuali terhadap anak yang telah melakukan lebih dari satu kali tindak pidana yang sama” ditujukan sebagai bentuk pemberian efek jera terhadap pelaku pidana anak yang memiliki kecenderungan melakukan tindak pidana sebagai karakter.
Kecuali terhadap anak yang telah melakukan lebih dari satu kali tindak pidana yang sama, anak yang telah menjalani 1/2 (satu per dua) dari lamanya pembinaan dalam lembaga dan anak tersebut berkelakuan baik, berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
SUBSTANSI
F-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
530. Pasal 133(1) Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai
upaya terakhir.
SUBSTANSI
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : Penambahan frasa “melihat sikap batin dan atau kondisi anak setelah melakukan tindak pidana tersebut” karena sebelum mempidana anak tersebut bisa dipertimbangkan aspek perbuatan terkategori sebagai perbuatan yang masih dapat dibina di dalam atau di luar penjara.
Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir, dengan melihat sikap batin dan atau kondisi anak setelah melakukan tindak pidana tersebut. SUBSTANSI
F-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAP
F-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
531. (2) Pidana penjara bagi anak dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAP
275
NODIM NASKAH RUU USUL PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN KETERANGAN
F-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
532. (3) Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAP
F-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
533. Pasal 134(1) Pidana penjara diberlakukan dalam hal anak melakukan
tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.
SUBSTANSI
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAP
F-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : CATATAN :
Tidak ditemukan terminologi “pidana berat” dalam RKUHP Indonesia, hal ini dapat berakibat multi tafsir.
SUBSTANSI
F-NASDEM : Tidak ditemukan terminologi “pidana berat” dalam KUHP Indonesia, hal ini dapat berakibat multi tafsir.
Pidana yang disertai dengan kekerasan juga harus dibatasi, pidana dengan kekerasan dalam rentang ancaman pidana berapa tahun saja dapat
SUBSTANSI
276
NODIM NASKAH RUU USUL PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN KETERANGAN
diterapkan, sebab ada pidana dengan kekerasan yang mana anak masih dapat diberikan bentuk pidana lain, seperti penganiayaan ringan. Ada baiknya lebih merinci pidana apa saja yang menjadi prioritas pidana penjara, sehingga hakim dan jaksa tidak ragu dalam melakukan penuntutan atau menjatuhkan pidana.Merinci tindak pidana apa saja yang layak dipidana, dengan memperhatikan konsep kepentingan anak. Semakin banyak tindak pidana yang tidak perlu di penjara, semakin baik.F-HANURA : Merinci tindak pidana apa saja yang layak dipidana, dengan memperhatikan konsep kepentingan anak. Semakin banyak tindak pidana yang tidak perlu di penjara, semakin baik.Tidak ditemukan terminologi “pidana berat” dalam KUHP Indonesia, hal ini dapat berakibat multi tafsir.
Pidana yang disertai dengan kekerasan juga harus dibatasi, pidana dengan kekerasan dalam rentang ancaman pidana berapa tahun saja dapat diterapkan, sebab ada pidana dengan kekerasan yang mana anak masih dapat diberikan bentuk pidana lain, seperti penganiayaan ringan.
Ada baiknya lebih merinci pidana apa saja yang menjadi prioritas pidana penjara, sehingga hakim dan jaksa tidak ragu dalam melakukan penuntutan atau menjatuhkan pidana.
Menambahkan penjelasan pada pasal 134 ayat (1) mengenai rincian tindak pidana apa saja yang layak dipidana, dengan memperhatikan konsep kepentingan anak.
SUBSTANSI
534. (2) Pidana pembatasan kebebasan penjara yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAP
F-PKS : TETAP
277
NODIM NASKAH RUU USUL PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN KETERANGAN
F-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
535. (3) Ancaman pidana minimum khusus untuk pidana penjara tidak berlaku terhadap anak.
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAP
F-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
536. Pasal 135Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana pokok bagi anak diatur dengan Peraturan Pemerintah.
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAP
F-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
537. Pasal 136(1) Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat
dapat dijatuhkan oleh hakim dengan memperhatikan hukum adat yang hidup dalam masyarakat tempat anak berdomisili.
SUBSTANSI
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : Diubah, ditambah “atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat” dan “dan hukum”.
Pasal 136(1) Pidana tambahan berupa pemenuhan
kewajiban adat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dapat dijatuhkan oleh hakim dengan memperhatikan hukum adat dan hukum yang hidup dalam masyarakat tempat anak
SUBSTANSI
278
NODIM NASKAH RUU USUL PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN KETERANGAN
berdomisili.F-DEMOKRAT : DICABUT
Perlu diatur lebih lanjut ketentuan hukum adat dalam bentuk hukum positif sehingga tidak menimbulkan kondisi ketidakpastian hukum atas frasa “hukum adat” tersebut.
SUBSTANSI
F-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : DIHAPUSseorang warga adat yang melakukan pelanggaran tak seharusnya menerima sanksi ganda baik hukum negara maupun hukum adat.Ini dikarenakan, dalam memutuskan suatu perkara hakim diwajibkan untuk menggali, mengikuti, dan mehamami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga apabila itu merupakan amanat dari hukum adat maka proses tersebut cukup diselesaikan melalui mekanisme adat saja.
SUBSTANSI
F-PPP : TETAPF-NASDEM : DIHAPUS Penggunaan pidana adat utamanya untuk anak harus diperhatikan secara hati-hati. Batasan dan pengaturan terkait pidana adat selama ini tidak dirinci secara jelas sehingga dapat mengancam kepentingan anak.
SUBSTANSI
F-HANURA : Penggunaan pidana adat utamanya untuk anak harus diperhatikan secara hati-hati. Batasan dan pengaturan terkait pidana adat selama ini tidak dirinci secara jelas sehingga dapat mengancam kepentingan anak.
DIHAPUS
SUBSTANSI
538. (2) Pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pidana pokok atau yang diutamakan, jika tindak pidana yang dilakukan memang merupakan tindak pidana menurut
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : Diubah. Frasa “pidana pokok” diganti “pidana tambahan” dan ditambah “atau menurut hukum yang hidup dalam masyarakat”
(2) Pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud
SUBSTANSI
279
NODIM NASKAH RUU USUL PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN KETERANGAN
hukum adat setempat.
SUBSTANSI
di bagian akhir ayat. pada ayat (1) merupakan pidana tambahan yang diutamakan, jika tindak pidana yang dilakukan memang merupakan tindak pidana menurut hukum adat atau menurut hukum yang hidup dalam masyarakat setempat.
F-DEMOKRAT : DICABUT Sama dengan Pasal 136 ayat (1) SUBSTANSIF-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : DIHAPUS SUBSTANSIF-NASDEM : TETAP
F-HANURA : TETAP
539. (3) Kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat diganti dengan pidana pelatihan kerja atau pidana ganti kerugian, jika kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat tidak dipenuhi atau tidak dijalani oleh anak.
SUBSTANSI
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : DICABUT Sama dengan Pasal 136 ayat (1) SUBSTANSIF-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : DIHAPUS SUBSTANSIF-NASDEM : TETAP
F-HANURA : Pasal ini menunjukkan inkonsistensi dari pembentuk Undang-Undang, dimana pada dasarnya ada alternatif pidana lain masih dapat diterapkan dari pada pidana adat
DIHAPUS
SUBSTANSI
540. Paragraf 2Tindakan bagi Anak
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAP
F-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAP
F-PAN : TETAPF-PKB : TETAP
280
NODIM NASKAH RUU USUL PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN KETERANGAN
F-PKS : TETAPF-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
541. Pasal 137Setiap anak yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 dapat dikenakan tindakan:
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAP
F-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
542. a. pengembalian kepada orang tua/wali; F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAP
F-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
543. b. penyerahan kepada seseorang; F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAP
F-PAN : TETAPF-PKB : TETAP
281
NODIM NASKAH RUU USUL PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN KETERANGAN
F-PKS : TETAPF-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
544. c. perawatan di rumah sakit jiwa; F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAP
F-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
545. d. perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAP
F-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
546. e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAP
F-PAN : TETAPF-PKB : TETAP
282
NODIM NASKAH RUU USUL PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN KETERANGAN
F-PKS : TETAPF-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
547. f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAP
F-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
548. g. perbaikan akibat tindak pidana. F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAP
F-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : Ketentuan ini tidak jelas, apa yang dimaksud dengan perbaikan?
MINTA PENJELASAN
F-NASDEM : Ketentuan ini tidak jelas, apa yang dimaksud dengan perbaikan?
MINTA PENJELASAN
F-HANURA : Ketentuan ini tidak jelas, apa yang dimaksud dengan perbaikan?
MINTA PENJELASAN
549. Pasal 138Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 diatur dengan Peraturan Pemerintah.
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAP
F-DEMOKRAT : TETAP
283
NODIM NASKAH RUU USUL PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN KETERANGAN
F-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
550. Bagian KelimaFaktor yang Memperingan dan Memperberat Pidana
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAP
F-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
551. Pasal 139Faktor yang memperingan pidana meliputi:a. percobaan melakukan tindak pidana;
SUBSTANSI
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : ketentuan ini mengakibatkan bagi pembuat pidana percobaan mendapat keringan dua kali. Pada pasal 21 pidana percobaan telah diberikan keringanan, ½ (satu per dua) dari maksimum pidana yang diancamkan. Sehingga harusnya percobaan sudah tidak masuk kategori diringankan pidananya. Harus dipertimbangkan juga peringanan pidana dalam hal terpidana merupakan justice collaborator, ini merupakan konsep harmonisasi dengan perlindungan saksi dan korban
huruf a di hilangkan
Menambahkan ketentuan Justice CollaboratorSUBSTANSI
F-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAP
284
NODIM NASKAH RUU USUL PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN KETERANGAN
F-PPP : DIRUBAH RUMUSANNYA
Ketentuan ini mengakibatkan bagi pembuat pidana percobaan mendapat keringan dua kali.Pada pasal 21 pidana percobaan telah diberikan keringanan, ½ (satu per dua) dari maksimum pidana yang diancamkan. Sehingga harusnya percobaan tidak lagi masuk kategori peringan pidanan. Harus dipertimbangkan juga peringanan pidana dalam hal terpidana merupakan justice collaborator, ini merupakan konsep harmonisasi dengan perlindungan saksi dan korban
Terdakwa menjadi justice collaborator
SUBSTANSI
F-NASDEM : ketentuan ini mengakibatkan bagi pembuat pidana percobaan mendapat keringan dua kali.
pada pasal 21 pidana percobaan telah diberikan keringanan, ½ (satu per dua) dari maksimum pidana yang diancamkan.sehingga harusnya percobaan sudah tidak masuk kategori diringankan pidananya.
Harus diaturjuga peringanan pidana dalam hal terpidana merupakan justice collaborator, ini merupakan konsep harmonisasi dengan perlindungan saksi dan korban
huruf a di hilangkan
SUBSTANSI
F-HANURA : huruf a di hilangkan
ketentuan ini mengakibatkan bagi pembuat pidana percobaan mendapat keringan dua kali.
pada pasal 21 pidana percobaan telah diberikan keringanan, ½ (satu per dua) dari maksimum pidana yang diancamkan.
sehingga harusnya percobaan sudah tidak masuk kategori diringankan pidananya.
Pasal 139Faktor yang memperingan pidana meliputi:
SUBSTANSI
285
NODIM NASKAH RUU USUL PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN KETERANGAN
Harus dipertimbangkan juga peringanan pidana dalam hal terpidana merupakan justice collaborator, ini merupakan konsep harmonisasi dengan perlindungan saksi dan korban
551A SUBSTANSI BARU F-NASDEM : Menambahkan ketentuan Justice Collaborator
F-PG : Menambahkan ketentuan Justice Collaborator
F-HANURA : Menambahkan ketentuan Justice Collaborator
SUBSTANSI BARU
552. b. pembantuan terjadinya tindak pidana; F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
553. c. penyerahan diri secara sukarela kepada yang berwajib setelah melakukan tindak pidana;
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAP
F-NASDEM : TETAP
286
NODIM NASKAH RUU USUL PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN KETERANGAN
F-HANURA : TETAP
554. d. tindak pidana yang dilakukan oleh wanita hamil;
SUBSTANSI
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : Bagaimana bila tindak pidana dilakukan oleh wanita hamil, karena perbuatan pidana tersebut merupakan tabiat ? Hal tersebut tentunya justeru menjadi hal-hal yang memberatkan karena pelaku tindak pidana terkategori sebagai residivis.
tindak pidana yang dilakukan oleh wanita hamil, sepanjang tindak pidana tersebut belum pernah dilakukan ; SUBSTANSI
F-PAN : Setelah frasa wanita hamil, ditambah frasa, wanita menyusui, dan/atau perempuan kepala keluarga. Keringanan hukuman juga harus diberikan kepada wanita menyusui dan perempuan kepala keluarga agar emenuhan hak azasi anak yang menjadi tanggungjawabnya dapatterpenuhi dan kesehatan reproduksinya dapat terpelihara.
d. tindak pidana yang dilakukan oleh wanita hamil;
SUBSTANSI
F-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
555. e. pemberian ganti kerugian yang layak atau perbaikan kerusakan secara sukarela sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan;
SUBSTANSI
F-PDIP : TETAP
F-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAPF-NASDEM : Harus dipertimbangkan mengenai konsep restitusi oleh pelaku kejahatan.
SUBSTANSI
F-HANURA : Menambahkan klausa restitusi Harus dipertimbangkan mengenai konsep SUBSTANSI287
NODIM NASKAH RUU USUL PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN KETERANGAN
restitusi oleh pelaku kejahatan.556. f. tindak pidana yang dilakukan karena kegoncangan jiwa
yang sangat hebat; F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAP
F-PKS : TETAPF-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAPF-HANURA :1. perjelas maksud ”kegoncangan jiwa yang hebat”2. Apabila termasuk dasar pemaaf pidana , maka dikeluarkan dari dasar peringan. Karena akan menimbulkan duplikasi
Menjadi suatu pertanyaan ”apakah kegoncangan jiwa yang hebat `merupakan bagaian dari dasar peringan atau merupakan bagian dari dasar pemaaf”
Dasar pemaaf salah satunya ialah: mensyaratkan adanya kegoncangan jiwa yang hebat. Oleh karenanya kegoncangan jiwa seperti apa yang dimaksud dalam pasal ini.
Apabila termasuk dasar pemaaf, maka seharusnya pasal ini dikeluarkan dalam rumusan dasar peringan
Menambahkan penjelasan pasal ini mengenai maksud dari “kegoncangan jiwa yang hebat”
CATATAN
557. g. tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40; atau
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAP
288
NODIM NASKAH RUU USUL PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN KETERANGAN
F-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
558. h. faktor lain yang bersumber dari hukum yang hidup dalam masyarakat.
SUBSTANSI
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAP
F-DEMOKRAT : DIHAPUS Frasa “faktor lain yang bersumber dari hukum yang hidup dalam masyarakat” tidak bisa dijadikan ukuran dalam hal penegakan hukum dan dapat menimbulkan gap dengan hukum positif. Hukum yang hidup di dalam masyarakat biasanya lebih menekankan kepada sanksi yang bersifat moral. Namun, bila hukuman yang diberikan kepada anggota masyarakat tersebut merupakan bagian dari tindak pidana di dalam suatu ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan, tak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghukum pelaku pemberi hukuman itu sendiri. Sebagai contoh seperti budaya Carok (MADURA) atau Sirr Na pa’ce dalam (MAKASAR) tidak dapat dibenarkan di dalam hukum positif yang berlaku di negara kita.
SUBSTANSI
F-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAPF-NASDEM : Rumusan ini tidak jelas, tidak memberikan perincian jelas apa yang dimaksud dengan faktor lain dan apa saja batasan atas hukum yang hidup dalam masyarakat
MINTA PENJELASAN
F-HANURA : Tidak perlu diatur Rumusan ini tidak jelas, tidak memberikan perincian jelas apa yang dimaksud dengan faktor
SUBSTANSI
289
NODIM NASKAH RUU USUL PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN KETERANGAN
lain dan apa saja batasan atas hukum yang hidup dalam masyarakat
559. Pasal 140(1) Peringanan pidana adalah pengurangan 1/3 (satu per tiga)
dari ancaman pidana maksimum maupun minimum khusus untuk tindak pidana tertentu.
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAP
F-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
560. (2) Untuk tindak pidana yang diancam pidana mati dan penjara seumur hidup, maksimum pidananya penjara 15 (lima belas) tahun.
SUBSTANSI
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : DIHAPUS Pada ketentuan menyangkut pidana mati dan
seumur hidup sebaiknya tidak dicantumkan lagi maksimum pidana penjaranya.
SUBSTANSI
F-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAP
F-HANURA : TETAP
561. (3) Berdasarkan pertimbangan tertentu, peringanan pidana dapat berupa perubahan jenis pidana dari yang lebih berat ke jenis pidana yang lebih ringan.
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : DIHAPUS Demi kepastian hukum, agar dipertimbangkan
kembali peringanan pidana terhadap putusan yang sudah incraht.
SUBSTANSI
F-PAN : TETAPF-PKB : TETAP
290
NODIM NASKAH RUU USUL PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN KETERANGAN
SUBSTANSI F-PKS : DIUBAH
tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat nengara dan penegak hukum memiliki dampak yang lebih luas, seharusnya mereka memberikan keteladanan
a. Pelanggaran suatu kewajiban jabatan yang khusus diancam dengan pidana atau tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat negara, penegak hukum, pegawai negeri dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan;
SUBSTANSI
F-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
562. Pasal 141Faktor yang memperberat pidana meliputi:a. pelanggaran suatu kewajiban jabatan yang khusus
diancam dengan pidana atau tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai negeri dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan;
SUBSTANSI
F-PDIP : TETAP
F-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : DIHAPUStindak pidana yang dilakukan oleh pejabat nengara dan penegak hukum memiliki dampak yang lebih luas, seharusnya mereka memberikan keteladanan
a. Pelanggaran suatu kewajiban jabatan yang khusus diancam dengan pidana atau tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat negara, penegak hukum, pegawai negeri dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan;
SUBSTANSI
F-PPP : TETAP
F-NASDEM : TETAPF-HANURA : HAPUS ketentuan ini mengakibatkan bagi pembuat
pidana mendapatkan pemberatan sebanayak dua kali. Bukankah pemberatan dalam norma ini tercantum langsung dalam delik-delik spesifik yanga ada. Dalam delik spesifik akan kejahatan TP pegawai negeri ketentuan pidananya sudah diperberat 1/3. Seharusnya rumusan akan hal ini tidak perlu dicantumkan dalam Buku I. Namun langsung diatur pada delik yang bersangkutan.
SUBSTANSI
563. F-PDIP : TETAP
291
NODIM NASKAH RUU USUL PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN KETERANGAN
b. penggunaan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, atau lambang negara Indonesia pada waktu melakukan tindak pidana;
SUBSTANSI
F-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAP
F-HANURA : HAPUS ketentuan ini mengakibatkan bagi pembuat pidana mendapatkan pemberatan sebanayak dua kali. Bukankah pemberatan dalam norma ini tercantum langsung dalam delik-delik spesifik yanga ada. Seharusnya rumusan akan hal ini tidak perlu dicantumkan dalam Buku I. Namun langsung diatur pada delik yang bersangkutan.
SUBSTANSI
564. c. penyalahgunaan keahlian atau profesi untuk melakukan tindak pidana;
SUBSTANSI
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAP
F-PKS : TETAPF-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAPF-HANURA : HAPUS ketentuan ini mengakibatkan bagi pembuat
pidana mendapatkan pemberatan sebanayak dua kali. Bukankah pemberatan dalam norma ini tercantum langsung dalam delik-delik spesifik yanga ada. Seharusnya rumusan akan hal ini tidak perlu dicantumkan dalam Buku I. Namun langsung diatur pada delik yang bersangkutan.
SUBSTANSI
565. F-PDIP : TETAP
F-GOLKAR : TETAP
292
NODIM NASKAH RUU USUL PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN KETERANGAN
d. tindak pidana yang dilakukan orang dewasa bersama-sama dengan anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun;
SUBSTANSI
F-GERINDRA : Diubah. Frasa “bersama-sama dengan” diubah menjadi “dengan mengikutsertakan”.
Lihat Pasal 95 huruf a (DIM No. 388)
d. tindak pidana yang dilakukan orang dewasa dengan mengikutsertakan anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun; SUBSTANSI
F-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAPF-HANURA : HAPUS ketentuan ini mengakibatkan bagi pembuat
pidana mendapatkan pemberatan sebanayak dua kali. Bukankah pemberatan dalam norma ini tercantum langsung dalam delik-delik spesifik yanga ada. Seharusnya rumusan akan hal ini tidak perlu dicantumkan dalam Buku I. Namun langsung diatur pada delik yang bersangkutan.
SUBSTANSI
566. e. tindak pidana yang dilakukan secara bersekutu, bersama-sama, dengan kekerasan, dengan cara yang kejam, atau dengan berencana;
SUBSTANSI
F-PDIP :F-GOLKAR :F-GERINDRA : Diubah. “Bersekutu” diganti dengan “permufakatan”; dan “bersama-sama” diganti dengan “penyertaan”.
Disesuaikan dengan istilah yang digunakan dalam Bab II Bagian Kesatu KUHP Buku I.
e. tindak pidana yang dilakukan secara permufakatan, penyertaan, dengan kekerasan, dengan cara yang kejam, atau dengan berencana; SUBSTANSI
F-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAP
F-PPP : TETAPF-NASDEM : DIHAPUS Poin ini baiknya diatur berdiri sendiri di masing-
masing delik pidana, sehingga menjadi bagian unsur dari suatu tindak pidana. Pada dasarnya pun sudah diatur dalam perbarengan dan
SUBSTANSI
293
NODIM NASKAH RUU USUL PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN KETERANGAN
beberapa delik.
Perlu untuk memperjelas unsur dan pengertian dari cara yang kejam, agar tidak diartikan secara meluas.
F-HANURA : HAPUS Poin ini baiknya diatur berdiri sendiri di masing-masing delik pidana, sehingga menjadi bagian unsur dari suatu tindak pidana. Pada dasarnya pun sudah diatur dalam perbarengan dan beberapa delik.
Perlu untuk memperjelas unsur dan pengertian dari cara yang kejam, agar tidak diartikan secara meluas.
SUBSTANSI
567. f. tindak pidana yang dilakukan pada waktu terjadi huru hara atau bencana alam;
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
568. g. tindak pidana yang dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya;
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAP
F-NASDEM : TETAP
294
NODIM NASKAH RUU USUL PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN KETERANGAN
F-HANURA : TETAP
569. h. pengulangan tindak pidana; atau
SUBSTANSI
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAP
F-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAPF-HANURA : HAPUS ketentuan ini mengakibatkan bagi pembuat
pidana mendapatkan pemberatan sebanayak dua kali. Bukankah pemberatan dalam norma ini tercantum langsung dalam Pasal tersendiri. Untuk apa dicantumkan ?
SUBSTANSI
570. i. faktor lain yang bersumber dari hukum yang hidup dalam masyarakat.
SUBSTANSI
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : DIHAPUS Sepanjang Frasa “bersumber dari hukum yang
hidup di dalam masyarakat” sebaiknya dihapusSUBSTANSI
F-PAN : TETAP
F-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAPF-NASDEM : Rumusan ini tidak jelas, tidak memberikan perincian jelas apa yang dimaksud dengan faktor lain dan apa saja batasan atas hukum yang hidup dalam masyarakat.
MINTA PENJELASAN
F-HANURA : Rumusan ini tidak jelas, tidak memberikan perincian jelas apa yang dimaksud dengan faktor lain dan apa saja batasan atas hukum yang hidup dalam masyarakat.
MINTA PENJELASAN
571. Pasal 142 F-PDIP : TETAP
295
NODIM NASKAH RUU USUL PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN KETERANGAN
Pemberatan pidana adalah penambahan 1/3 (satu per tiga) dari maksimum ancaman pidana.
F-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAP
F-HANURA : PERLU PENJELASAN Apakah maksud dari pasal ini hanya sebagai penegasan, karena sebenarnya disetiap rumusan delik sudah hada pemberatannya. Tidak perlu dikumpulkan menjadi satu pasal seperti ini.
MINTA PENJELASAN
572. Pasal 143(1) Jika dalam suatu perkara terdapat faktor yang
memperingan dan memperberat pidana secara bersama-sama maka maksimum ancaman pidana diperberat lebih dahulu, kemudian hasil pemberatan tersebut dikurangi 1/3 (satu p er tiga).
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAP
F-GERINDRA : Tanpa ayat, karena ayat (2) dihapus.
Pasal 143Jika dalam suatu perkara terdapat faktor yang memperingan dan memperberat pidana secara bersama-sama maka maksimum ancaman pidana diperberat lebih dahulu, kemudian hasil pemberatan tersebut dikurangi 1/3 (satu per tiga).
REDAKSIONAL
F-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAP
F-HANURA : TETAP
573. (2) Berdasarkan pertimbangan tertentu, hakim dapat tidak menerapkan ketentuan mengenai peringanan dan pemberatan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : Dihapus SUBSTANSIF-DEMOKRAT : DIHAPUS Frasa “Pertimbangan tertentu” tidak secara
tegas memberikan penafsiran sehingga SUBSTANSI
296
NODIM NASKAH RUU USUL PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN KETERANGAN
SUBSTANSI multitafsir sehingga rawan disalahgunakan. Frasa tersebut bisa menjadi sangat subjektif dan memberikan diskresi tanpa penjelasan lebih lanjut sehingga dapat menimbulkan proses yang menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan jabatan
F-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAPF-NASDEM : Harus diperjelas apa yang dimaksud dengan “pertimbangan tertentu”. Dalam penjelasan dijelaskan bahwa Pertimbangan tertentu dalam ketentuan ini tergantung dari keyakinan Hakim.
Ada perbedaan mendasar mengenai formulasi menjatuhkan pidana dengan “keyakinan pidana”, konsep ini tidak dapat disatukan karena keyakinan hakim berada di domain hakim untuk menentukan apakah seseorang bersalah atau tidak, sedangkan ketentuan mengenai meringankan dan memberatkan adalah mekanisme lanjutan ketika seseorang terbukti bersalah.
Mengembalikan kewenangan untuk menggunakan formulasi meringankan dan memberatkan pidana berdasarkan keyakinan hakim adalah bentuk inkonsisten dari mekanisme pengaturan ini.
MINTA PENJELASAN
F-HANURA : Harus diperjelas apa yang dimaksud dengan “pertimbangan tertentu”. Dalam penjelasan dijelaskan bahwa Pertimbangan tertentu dalam ketentuan ini tergantung dari keyakinan Hakim.
Ada perbedaan mendasar mengenai formulasi
MINTA PENJELASAN
297
NODIM NASKAH RUU USUL PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN KETERANGAN
menjatuhkan pidana dengan “keyakinan pidana”, konsep ini tidak dapat disatukan karena keyakinan hakim berada di domain hakim untuk menentukan apakah seseorang bersalah atau tidak, sedangkan ketentuan mengenai meringankan dan memberatkan adalah mekanisme lanjutan ketika seseorang terbukti bersalah.
Mengembalikan kewenangan untuk menggunakan formulasi meringankan dan memberatkan pidana berdasarkan keyakinan hakim adalah bentuk inkonsisten dari mekanisme pengaturan ini.
574. Bagian KeenamPerbarengan
F-PDIP : Catatan:
Perbarengan seharusnya ada pada Bab II Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Buku Kesatu, pada Bagian II Pertanggungjawaban Pidana, sebelum Paragraf 6 Pengulangan.
Sebab, Perbarengan dan Pengulangan termasuk faktor-faktor Pemberatan (Penambahan) Pidana. Sedangkan Perbantuan pada Penyertaan (Paragraf 5, Bagian Kesatu Tindak Pidana, Bab II, Buku Kesatu) termasuk faktor-faktor Peringanan (Pengurangan) Pidana.
REDAKSIONAL
F-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAP
F-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
298
NODIM NASKAH RUU USUL PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN KETERANGAN
575. Pasal 144(1) Jika suatu perbuatan memenuhi lebih dari satu ketentuan
pidana yang diancam dengan ancaman pidana yang sama maka hanya dijatuhkan satu pidana.
SUBSTANSI
F-PDIP : Pasal 144 sampai dengan Pasal 151 .
Catatan:Pasal 144 sampai dengan Pasal 151 tentang Perbarengan, Perlu penegasan pada masalah perbarengan atau gabungan tindak pidana (samenloop), yang dapat dikenakan penambahan pidana sebesar sepertiga dari maksimum pidana terberat. Pada perbarengan, antara satu tindak pidana dan tindak pidana lainnya belum ada yang diputus berkekuatan hukum (inkracht).
Masalah ini berkaitan pula dengan (RUU) KUHAP, mana kala berbagai tindak pidana itu dilakukan pelaku di beberapa daerah berbeda. Contohnya, aneka kasus perampokan di sejumlah daerah yang pernah dilakukan Slamet Gundul. Menurut KUHAP, seharusnya Slamet Gundul disidangkan di salah satu pengadilan negeri di salah satu daerah tempat kejadian perkara yang diperkirakan paling banyak saksinya. Pada prakteknya, ternyata Slamet Gundul diadili lebih dari sekali di beberapa pengadilan yang berbeda.
CATATAN
F-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAP
F-DEMOKRAT : Jika suatu perbuatan memenuhi lebih dari satu ketentuan pidana yang diancam dengan ancaman pidana yang sama maka hanya dijatuhkan satu pidana dengan ancaman hukuman yang terberat
SUBSTANSI
F-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
576. F-PDIP : TETAP299
NODIM NASKAH RUU USUL PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN KETERANGAN
(2) Jika suatu perbuatan diatur dalam aturan pidana umum dan aturan pidana khusus maka hanya dikenakan aturan pidana khusus.
SUBSTANSI
F-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : Jika suatu perbuatan diatur dalam aturan pidana
umum dan aturan pidana khusus maka pemidanaan yang diberikan adalah ancaman hukuman yang terberat.
SUBSTANSI
F-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
577. Pasal 145(1) Jika terjadi perbarengan beberapa tindak pidana yang
saling berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut dan diancam dengan ancaman pidana yang sama maka hanya dijatuhkan satu pidana.
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAP
F-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
578. (2) Jika tindak pidana perbarengan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan pidana yang berbeda maka hanya dijatuhkan pidana pokok yang terberat.
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAP
F-GERINDRA : Dalam Penjelasan perlu dimasukkan:Apabila ancaman pidana pokok yang terberat adalah pidana penjara, sedangkan ada korban yang dirugikan, maka terdakwa diminta untuk menyelesaikan pembayaran ganti kerugian sebelum putusan hakim dijatuhkan.
CATATAN
F-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAP
300
NODIM NASKAH RUU USUL PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN KETERANGAN
F-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
579. (3) Ketentuan mengenai penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tindak pidana memalsu atau merusak mata uang dan menggunakan uang palsu atau uang yang dirusak tersebut.
SUBSTANSI
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : Dihapus. Ketentuan ayat ini merupakan salah satu contoh
dari tindak pidana perbarengan dalam ayat (1), karena itu substansi ayat ini sebaiknya dimasukkan ke dalam Penjelasan ayat (1) di atas.
SUBSTANSI
F-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAP
F-PKS : DIHAPUSPada bagian ini berbicara tentang kontek tindak pidan perbarengan bukan berbicara tentang jenis tindak pidana sehingga tidak sinkron dengan pembahasan diatasnya. Kenapa tiba2 muncul
SUBSTANSI
F-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
580. Pasal 146(1) Jika terjadi perbarengan beberapa tindak pidana yang
harus dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri dan diancam dengan pidana pokok yang sejenis maka hanya dijatuhkan satu pidana.
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAP
F-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAP
F-HANURA : TETAP
301
NODIM NASKAH RUU USUL PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN KETERANGAN
581. (2) Maksimum pidana untuk tindak pidana perbarengan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah maksimum pidana yang diancamkan pada tindak pidana tersebut i tidak melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah 1/3 (satu per tiga).
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAP
F-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
582. Pasal 147(1) Jika terjadi perbarengan beberapa tindak pidana yang
harus dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri dan diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis maka pidana dijatuhkan adalah semua jenis pidana untuk masing-masing tindak pidana, i tidak melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah 1/3 (satu per tiga).
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAP
F-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
583. (2) Perhitungan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada lamanya maksimum pidana penjara pengganti pidana denda.
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAP
F-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
302
NODIM NASKAH RUU USUL PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN KETERANGAN
584. (3) Jika tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana minimum maka minimum pidana untuk perbarengan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pidana minimum khusus untuk masing-masing tindak pidana, i tidak melebihi pidana minimum khusus terberat ditambah 1/3 (satu per tiga).
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAP
F-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
585. Pasal 148Jika dalam perbarengan tindak pidana dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka tidak boleh dijatuhi pidana lain, kecuali pidana tambahan, yakni:
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAP
F-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
586. a. pencabutan hak tertentu; F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAP
F-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
303
NODIM NASKAH RUU USUL PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN KETERANGAN
587. b. perampasan barang tertentu; dan/atau F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAP
F-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
588. c. pengumuman putusan hakim. F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAP
F-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
589. Pasal 149(1) Jika terjadi perbarengan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 146 dan Pasal 147 maka penjatuhan pidana tambahan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAP
F-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
304
NODIM NASKAH RUU USUL PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN KETERANGAN
590. a. pidana-pidana pencabutan hak yang sama dijadikan satu, dengan ketentuan:
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAP
F-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
591. 1. lamanya paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, lebih daripada pidana pokok yang diancamkan atau yang dijatuhkan;
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAP
F-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
592. 2. apabila pidana pokok yang diancamkan hanya pidana denda, lamanya paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAP
F-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
305
NODIM NASKAH RUU USUL PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN KETERANGAN
593. b. pidana-pidana pencabutan hak yang berlainan, dijatuhkan sendiri-sendiri untuk tiap tindak pidana tanpa dikurangi.
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAP
F-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
594. c. pidana-pidana perampasan barang tertentu atau pidana pengganti dijatuhkan sendiri-sendiri untuk tiap tindak pidana tanpa dikurangi.
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAP
F-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
595. (2) Lamanya pidana penjara pengganti atau pidana pengawasan pengganti tidak boleh lebih dari 1 (satu) tahun.
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : Pidana pengawasan pengganti? MINTA PENJELASANF-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAP
F-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
306
NODIM NASKAH RUU USUL PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN KETERANGAN
596. Pasal 150 (1) Perbandingan beratnya pidana pokok yang tidak sejenis,
ditentukan menurut urutan jenis pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), pidana mati harus dipandang sebagai pidana yang terberat.
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAP
F-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
597. (2) Dalam hal hakim dapat memilih antara beberapa pidana pokok, hanya pidana yang terberat yang digunakan sebagai dasar perbandingan.
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : maksud hanya pidana yang terberat yang digunakan sebagai dasar perbandingan
MINTA PENJELASAN
F-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
598. (3) Perbandingan beratnya pidana pokok yang sejenis, ditentukan menurut maksimum ancaman pidananya.
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAP
F-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAP
307
NODIM NASKAH RUU USUL PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN KETERANGAN
F-HANURA : TETAP
599. (4) Perbandingan lamanya pidana pokok, baik yang sejenis maupun yang tidak sejenis, ditentukan berdasarkan maksimum ancaman pidananya.
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAP
F-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
600. Pasal 151Jika seseorang setelah dijatuhi pidana dan dinyatakan bersalah lagi melakukan tindak pidana lain sebelum putusan pidana itu dijatuhkan maka pidana yang terdahulu diperhitungkan terhadap pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan perbarengan dalam Bab ini seperti apabila tindak pidana itu diadili secara bersamaan.
SUBSTANSI
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : Perlu adanya pembatasan bahwa pidana penjara selama waktu tertentu tidak boleh dijatuhkan daripada dua puluh tahun berturut-turut
Penambahan frase; ”Perlu adanya pembatasan bahwa pidana penjara selama waktu tertentu tidak boleh dijatuhkan daripada dua puluh tahun berturut-turut”
SUBSTANSI
F-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAP
F-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAPF-HANURA : Penambahan frase; ”Perlu adanya pembatasan bahwa pidana penjara selama waktu tertentu tidak boleh dijatuhkan daripada dua puluh tahun berturut-turut”
Perlu adanya pembatasan bahwa pidana penjara selama waktu tertentu tidak boleh dijatuhkan daripada dua puluh tahun berturut-turut SUBSTANSI
601. BAB IVGUGURNYA KEWENANGAN PENUNTUTAN DAN
PELAKSANAAN PIDANA
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAP
308
NODIM NASKAH RUU USUL PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN KETERANGAN
F-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
602. Bagian KesatuGugurnya Kewenangan Penuntutan
SUBSTANSI
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAP
F-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : Frasa “Penuntutan” perlu penafsiran lebih lanjut karena terminologi penuntutan bisa diartikan sebagai proses setelah penyidikan. Dalam konteks Pasal ini, maksud dari Frasa “penuntutan” dimaksud apakah proses setelah “penyidikan” atau penuntutan secara umum, dalam arti proses pemidanaan dari mulai tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Bila terminologi tersebut mencakup semua tahapan tersebut, frasa “penuntutan” sebaiknya diganti dengan istilah lain. Frasa “penuntutan” juga dapat bermakna proses yang dilakukan oleh penuntut umum (bukan oleh penyidik/penyidikan)
Gugurnya Kewenangan Proses Hukum Pemidanaan
SUBSTANSI
F-PAN : TETAP
F-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
603. Pasal 152Kewenangan penuntutan gugur, jika:a. telah ada putusan yang memperoleh kekuatan hukum ;
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : Untuk kejahatan ham yang berat harus diperhatikan bahwa terdapat peradilan khusus, sehingga dapat terjadi kemungkinan adanya asas ne bis in idem dalam
Pasal 152Kewenangan penuntutan gugur, jika:a. telah ada putusan yang memperoleh
kekuatan hukum , kecuali dalam hal
SUBSTANSI
309
NODIM NASKAH RUU USUL PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN KETERANGAN
SUBSTANSI hal pelaku sebelumnya sudah diadili dalam peradilan militer dan peradilan umum, sehingga tidak dapat diadili di pengadilan ham. Perlu ditambahkan ketentuan bahwa kewenangan penunututan gugur jika telah telah ada putusan yang memperoleh kekuatan hukum , tidak berlaku dalam hal terdakwa diajukan dalam pengadilan khusus untuk kejahatan ham yang berat
terdakwa diajukan dalam pengadilan khusus untuk kejahatan ham yang berat;
F-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAPF-NASDEM : Untuk kejahatan ham yang berat harus diperhatikan bahwa terdapat peradilan khusus, sheingga dapat terjadi kemungkinan adanya asas ne bis in idem dalam hal pelaku sebelumnya sudah diadili dalam peradilan militer dan peradilan umum, sehingga tidak dapat diadili di pengadilan ham.
Perlu ditambahkan ketentuan bahwa kewenangan penunututan gugur jika telah telah ada putusan yang memperoleh kekuatan hukum , tidak berlaku dalam hal terdakwa diajukan dalam pengadilan khusus untuk kejahatan ham yang berat
Pasal 152Kewenangan penuntutan gugur, jika:
telah ada putusan yang memperoleh kekuatan hukum , kecuali dalam hal terdakwa diajukan dalam pengadilan khusus untuk kejahatan ham
SUBSTANSI
310
NODIM NASKAH RUU USUL PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN KETERANGAN
yang berat;F-HANURA :Untuk kejahatan ham yang berat harus diperhatikan bahwa terdapat peradilan khusus, sehingga dapat terjadi kemungkinan adanya asas ne bis in idem dalam hal pelaku sebelumnya sudah diadili dalam peradilan militer dan peradilan umum, sehingga tidak dapat diadili di pengadilan ham.
Perlu ditambahkan ketentuan bahwa kewenangan penunututan gugur jika telah telah ada putusan yang memperoleh kekuatan hukum , tidak berlaku dalam hal terdakwa diajukan dalam pengadilan khusus untuk kejahatan ham yang berat
Pasal 152Kewenangan penuntutan gugur, jika:telah ada putusan yang memperoleh kekuatan hukum , kecuali dalam hal terdakwa diajukan dalam pengadilan khusus untuk kejahatan ham yang berat;
SUBSTANSI
604. b. terdakwa meninggal dunia; F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAP
F-PKS : TETAPF-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
605. c. daluwarsa; F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAP
F-PKS : TETAPF-PPP : TETAP
311
NODIM NASKAH RUU USUL PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN KETERANGAN
F-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
606. d. telah ada penyelesaian di luar proses;
SUBSTANSI
F-PDIP : Pasal 152 Huruf d. kata-kata “telah ada penyelesaian di luar proses” harus diperjelas. Bisa diperjelasn, misalnya, diubah menjadi kata-kata “telah ada penyelesaian di luar proses peradilan pidana”.
Bisakah pula ketentuan hukum tentang wewenang penuntutan gugur ini diberlakukan pada proses penyelesaian delik atau tindak pidana adat? Dengan demikian, perkara atau pelaku tindak pidana adat yang sudah diproses menurut forum hukum adat dan dijatuhkan sanksi hukum adat, tidak perlu lagi diproses melalui peradilan pidana.
MINTA PENJELASAN
F-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : Penyelesaian di luar proses ; agar dipertimbangkan sebelum memasuki tahap penuntutan. Adapun bila telah memasuki tahap penuntutan ada penyelesaian di luar proses, maka faktor-faktor tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam putusan yang akan meringankan bagi pembuat pidana.
Telah ada penyelesaian di luar proses hukum, terkecuali sebelum memasuki tahap penuntutan.
SUBSTANSI
F-PAN : TETAPF-PKB : TETAP
F-PKS : PENDALAMANBagaimana batasan dan ukuran Penyelesaian di luar proses ?
MINTA PENJELASAN
F-PPP : PERLU ADA PENJELASAN
Maksud penyelesain di luar proses ini harus di perjelas. Apa saja hal hal penyelesaian di luar proses yang mengakibatkan penuntutan menjadi gugur ?
MINTA PENJELASAN
312
NODIM NASKAH RUU USUL PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN KETERANGAN
apakah karena ada proses mediasi penal, diversi, ataukan karena proses “bergain” terkait pelaku yang berkolaborasiF-NASDEM : TETAPF-HANURA : harus ada penjelasan khusus maksud penyelesain di luar proses ini harus di
perjelas. Apa saja hal hal penyelesaian di luar proses yang mengakibatkan penuntutan menjadi gugur ?apakah karena ada proses mediasi penal, diversi, ataukan karena proses “bergain” terkait pelaku yang berkolaborasi
MINTA PENJELASAN
607. e. maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela bagi tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II;
SUBSTANSI
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : Frasa “Sukarela” dihapus, karena hakikat hukum pidana bersifat memaksa. Putusan tentang adanya pidana denda harus dilaksanakan, bukan dengan cara sukarela.
maksimum pidana denda dibayar bagi tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II
SUBSTANSI
F-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : PENDALAMAN Apakah pengembalian ganti rugi menghapus pidana? Bagaiamana cara mengukur tingkat kesukarelaan?
MINTA PENJELASAN
F-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
608. f. maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III;
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAP
F-PKB : TETAP
313
NODIM NASKAH RUU USUL PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN KETERANGAN
F-PKS : TETAPF-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
609. g. Presiden memberi amnesti atau abolisi; F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAP
F-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
610. h. penuntutan dihentikan karena penuntutan diserahkan kepada negara lain berdasarkan perjanjian;
SUBSTANSI
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : Ketentuan ini agar dipertimbangkan untuk diterapkan. Adapun soal isu tentang perjanjian Indonesia dengan negara lain, sudah sepatutnya bisa digugurkan dengan mengacu kepada norma yang diatur di dalam pasal ini, mengingat ada asas teritorial. Diketahui, di dalam asas tersebut hukum berlaku bagi semua orang atau pun barang yang berada di wilayah negara tersebut. Jika ketentuan Pasal ini diterapkan, bisa terkategori terjadi penyimpangan terhadap asas teritorial, bahkan bisa menjadi preseden lumpuhnya wibawa hukum yang berlaku pada suatu negara.
P enuntutan dihentikan karena penuntutan diserahkan kepada negara lain terhadap warga negaranya yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia berdasarkan perjanjian yang dibuat antara ke dua negara.
SUBSTANSI
F-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAP
314
NODIM NASKAH RUU USUL PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN KETERANGAN
F-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
611. i. tidak adanya pengaduan atau pengaduannya ditarik kembali untuk tindak pidana pengaduan; atau
SUBSTANSI
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : Ketentuan ini perlu disesuaikan kembali di dalam hukum acara. Mengingat ketentuan Pasal ini juga mengandung ketentuan hukum yang bersifat pidana formil (hukum acara)
tidak adanya pengaduan atau pengaduannya ditarik kembali untuk tindak pidana pengaduan, sepanjang sebelum berkas belum memasuki tahap penuntutan; atau
SUBSTANSI
F-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAP
F-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
612. j. ada pengenaan asas oportunitas oleh Jaksa Agung. F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : PENDALAMANKriteria Deponeering harus di pertimbangkan secara baik berdasarkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran, sehingga perlun batasan seponering jaksa yang menyangkut kepentingan umum,
MINTA PENJELASAN
F-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAP
F-HANURA : TETAP
613. Pasal 153 F-PDIP : TETAP
F-GOLKAR : TETAP
315
NODIM NASKAH RUU USUL PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN KETERANGAN
(1) Pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 huruf e dan huruf f serta biaya yang telah dikeluarkan jika penuntutan telah dimulai, dibayarkan kepada pejabat yang berwenang dalam jangka waktu yang telah dikan.
MINTA PENJELASAN
F-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : Ketentuan ini layak untuk diatur lebih lanjut ke dalam peraturan pelaksanaannya, yang menuyangkut pejabat berwenang berikut proses pelaksanaanya
CATATAN
F-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : PENDALAMAN- Mengapa harus membayar, kenapa tidak digratiskan?- bagaimana mekanisme penetapan jangka waktu
MINTA PENJELASAN
F-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
614. (2) Jika dijatuhi pidana perampasan maka barang yang dirampas harus diserahkan atau harus dibayar menurut taksiran pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika barang tersebut sudah tidak berada dalam kekuasaan terpidana.
SUBSTANSI
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAP
F-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : DIUBAH“Taksiran pejabat sejumlah harga yang berlaku umum” Harus ada stadanrdisasi Taksiran agar tidak menimbulkan tawar menawar seperti jual beli
Jika dijatuhi pidana perampasan maka barang yang dirampas harus diserahkan atau harus dibayar menurut taksiran pejabat sejumlah harga yang berlaku umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika barang tersebut sudah tidak berada dalam kekuasaan terpidana.
SUBSTANSI
F-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
615. (3) Jika pidana diperberat karena pengulangan maka pemberatan tersebut berlaku sekalipun kewenangan menuntut pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan lebih dahulu gugur berdasarkan ketentuan sebagaimana
F-PDIP : Catatan:Penjelasan Pasal 153 Ayat (3) perlu dikoreksi. Sebab, terjadi kesalahan dengan merujuk Pasal
CATATAN
316
NODIM NASKAH RUU USUL PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN KETERANGAN
dimaksud pada ayat (2) dan Pasal 152 huruf c dan huruf d.
153 huruf c. Padahal, seharusnya merujuk Pasal 152 huruf c.F-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAP
F-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
616. Pasal 154Seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam satu perkara yang sama, jika untuk perkara tersebut telah ada putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum .
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : Berlaku asas nebis in idem yang mengandung arti, seseorang tidak dapat dipidana dalam putusan perkara pidana yang sama atau sebelumnya.
CATATAN
F-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAP
F-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
617. Pasal 155Jika putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 berasal dari hakim luar negeri maka terhadap orang yang melakukan tindak pidana yang sama tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal:
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAP
F-PKS : PENDALAMAN- Apa maksud Hakim Luar Negeri?
MINTA PENJELASAN
317
NODIM NASKAH RUU USUL PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN KETERANGAN
- Mengapa hanya putusan yang berasal dari hakim luar negeri?F-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
618. a. putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum; F-PDIP : TETAP
F-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
619. b. telah selesai menjalani pidana, mendapatkan grasi yang membebaskan terpidana dari kewajiban menjalani pidana, atau pidana tersebut daluwarsa.
F-PDIP : TETAP
F-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : PENDALAMAN
Apa kriteria daluwarsanya suatu pidana?
MINTA PENJELASAN
F-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
620. Pasal 156(1) Kewenangan penuntutan gugur karena daluwarsa:
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : Frasa “penuntutan” diubah, karena bisa ditafsirkan sebagai tahapan setelah
Kewenangan proses mempidanakan gugur karena daluwarsa ;
SUBSTANSI
318
NODIM NASKAH RUU USUL PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN KETERANGAN
SUBSTANSI penyidikanF-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAPF-HANURA : DITAMBAHKAN PASAL :
Ketentuan Pasal 156 tidak berlaku dalam hal kejahatan pelanggaran ham yang berat
Perlu ditambahkan Pasal baru setelah pengaturan dalam pasal 156. Yaitu mengenai pengaturan bahwa gugurnya kewenangan penututan karena daluwarsa tidak berlaku untuk pelanggaran ham yang berat (genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang).
Konsep ini adalah konsep universal yang juga diberlakukan dalam hukum Indonesia, bahwa penuntutan untuk pidana pelanggaran ham yang berat tidak mengenal daluwarsa. Lihat Pasal 46 UU No. 26 Tahun 2000.
CATATAN
621. a. sesudah lampau waktu 1 (satu) tahun untuk tindak pidana yang dilakukan dengan percetakan;
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAP
F-PKB : TETAPF-PKS : PENDALAMANMengapa muncul frase “tindak pidana yang dilakukan dengan percetakan”?
MINTA PENJELASAN
F-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
622. b. sesudah lampau waktu 2 (dua) tahun untuk tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAP
F-GERINDRA : TETAP
319
NODIM NASKAH RUU USUL PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN KETERANGAN
atau semua tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun;
F-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
623. c. sesudah lampau waktu 6 (enam) tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun;
F-PDIP : TETAP
F-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
624. d. sesudah lampau waktu 12 (dua belas) tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 (tiga) tahun;
SUBSTANSI
F-PDIP : TETAP
F-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAPF-HANURA : Perlu ada penambahan golongan baru yang sebelumnya ”lebih dari 3” menjadi ” 3 tahun sampai dengan 7 tahun”.Huruf berikutnya baru mengatur 7 tahun sampai dengan lebih.
Permasalahan penentuan gradasi yang terlalu tinggi dari poin yang sebelumnya kurang dari tiga tahun hanya 6 tahun, i setelah 3 tahun langsung menjadi dua belas. Perlu ada pembagian tambahan tidak langsung gradasinya
SUBSTANSI
320
NODIM NASKAH RUU USUL PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN KETERANGAN
naik setinggi ini.625. e. sesudah lampau waktu 18 (delapan belas) tahun untuk
tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAP
F-PKS : TETAPF-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
626. (2) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, tenggang waktu gugurnya kewenangan menuntut karena daluwarsa menjadi 1/3 (satu per tiga).
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAP
F-PKS : TETAPF-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
626A SUBSTANSI BARU F-NASDEM : PENAMBAHAN PASAL BARU
F-GOLKAR : Perlu ditambahkan Pasal baru setelah pengaturan dalam pasal 156. Yaitu mengenai pengaturan bahwa gugurnya kewenangan penututan karena daluwarsa tidak berlaku untuk pelanggaran ham yang berat (genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang).
Konsep ini adalah konsep universal yang juga diberlakukan dalam hukum Indonesia, bahwa
F-NASDEM:Perlu ditambahkan Pasal baru setelah pengaturan dalam pasal 156. Yaitu mengenai pengaturan bahwa gugurnya kewenangan penututan karena daluwarsa tidak berlaku untuk pelanggaran ham yang berat (genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang).
Konsep ini adalah konsep universal yang juga diberlakukan dalam hukum Indonesia, bahwa
SUBSTANSI BARU
321
NODIM NASKAH RUU USUL PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN KETERANGAN
penuntutan untuk pidana pelanggaran ham yang berat tidak mengenal daluwarsa. Lihat Pasal 46 UU No. 26 Tahun 2000
penuntutan untuk pidana pelanggaran ham yang berat tidak mengenal daluwarsa. Lihat Pasal 46 UU No. 26 Tahun 2000.
F-PG:Penambahan pasal :Ketentuan Pasal 156 tidak berlaku dalam hal kejahatan pelanggaran ham yang berat
F-HANURA :DITAMBAHKAN PASAL :Ketentuan Pasal 156 tidak berlaku dalam hal kejahatan pelanggaran ham yang beratPerlu ditambahkan Pasal baru setelah pengaturan dalam pasal 156. Yaitu mengenai pengaturan bahwa gugurnya kewenangan penututan karena daluwarsa tidak berlaku untuk pelanggaran ham yang berat (genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang).Konsep ini adalah konsep universal yang juga diberlakukan dalam hukum Indonesia, bahwa penuntutan untuk pidana pelanggaran ham yang berat tidak mengenal daluwarsa. Lihat Pasal 46 UU No. 26 Tahun 2000.
627. Pasal 157Daluwarsa dihitung sejak tanggal sesudah perbuatan dilakukan, kecuali:
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAP
F-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
628. F-PDIP : TETAP
322
NODIM NASKAH RUU USUL PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN KETERANGAN
a. tindak pidana pemalsuan atau merusak mata uang, daluwarsa dihitung 1 (satu) hari berikutnya sejak tanggal setelah orang yang bersangkutan menggunakan mata uang palsu atau yang dirusak untuk melakukan pembayaran;
F-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAP
F-HANURA : TETAP
629. b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 570, Pasal 571, Pasal 572, Pasal 573, dan Pasal 576 daluwarsa dihitung 1 (satu) hari berikutnya sejak tanggal setelah korban tindak pidana dilepaskan atau mati sebagai akibat langsung dari tindak pidana tersebut.
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAP
F-HANURA : TETAP
630. Pasal 158(1) Tindakan penuntutan menghentikan tenggang waktu
daluwarsa.
SUBSTANSI
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : PERLU DIPERJELAS DAN PERUBAHAN:
Apa yang dimaksud dengan penuntutan, apakah dimulainya penyidikan oleh penyidik yang
(1) Tindakan penyidikan menghentikan tenggang waktu daluwarsa.
SUBSTANSI
323
NODIM NASKAH RUU USUL PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN KETERANGAN
berwenang atau penuntutan oleh JPU dengan pelimpahan perkaranya ke PengadilanF-NASDEM : TETAPF-HANURA : Sebaiknya bukan” penuntutan ”1” penyidikan”
Pasal ini menimbulkan suatu permasalahan besar:”Kapan dalam proses pidana dikatakan suatu penuntutan, apakah ketika polisi menetapkan seseoarang menjadi tersangka, maka daluwarsanya belum hilang ??. ” Sebaiknya daluwarsa didasarkan bukan oleh penuntutan i penyidikan. Hal ini agar penyidik lebih professional dalam menangani suatu perkara yang berlarut-larut, karena dibebani adanya daluwarsa. Kalau tidak penyidik dapat mengendapkan suatu perkara hanya ditahap penyidikan, tanpa menyerahkannya ke penuntut umum.
Pasal 158(1) Tindakan penyidikan menghentikan tenggang
waktu daluwarsa.
SUBSTANSI
631. (2) Penghentian tenggang waktu daluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak tanggal setelah tersangka mengetahui atau diberitahukan mengenai penuntutan terhadap dirinya yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
SUBSTANSI
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : Pendalaman Bagaimana kriteria tersangka mengetahui
adanya penuntutan? Misal: dianggap mengetahui apabila diumumkan di media cetak, atau surat pemberitahuan disampaikan kepada keluarga/ahli waris?
MINTA PENJELASAN
F-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : PERUBAHAN (2) Penghentian tenggang waktu daluwarsa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak tanggal setelah tersangka mengetahui atau diberitahu mengenai penyidikan terhadap perkaranya yang dilakukan sesuai dengan ketentuan
SUBSTANSI
324
NODIM NASKAH RUU USUL PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN KETERANGAN
peraturan perundang-undangan.F-NASDEM : TETAP
F-HANURA : Sebaiknya penyidikan, untuk menghilangkan perkara yang digantung
SUBSTANSI
632. (3) Apabila penuntutan dihentikan maka mulai berlaku tenggang daluwarsa baru.
SUBSTANSI
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : PENDALAMANApa maksud tenggang daluawarsa baru. Ayat ini memberi celah bagi penuntut untuk dapat “mempermainkan” suatu kasus tindak pidana
MINTA PENJELASAN
F-PPP : Penggantian kata ”penuntutan” dengan ”penyidikan”
SUBSTANSI
F-NASDEM : TETAPF-HANURA : Ubah menjadi penyidikan (3) Apabila penyidikan dihentikan maka mulai
berlaku tenggang daluwarsa baru.SUBSTANSI
633. Pasal 159Apabila penuntutan dihentikan untuk sementara waktu karena ada sengketa hukum yang harus diputuskan lebih dahulu maka tenggang waktu daluwarsa penuntutan menjadi tertunda sampai sengketa tersebut mendapatkan putusan.
SUBSTANSI
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAP
F-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : Catatan yang sama dengan yang diatas
Penggantian kata ”penuntutan” dengan ”penyidikan”
SUBSTANSI
F-NASDEM : TETAPF-HANURA : Ubah menjadi penyidikan Pasal 159
Apabila penyidikan dihentikan untuk sementara waktu karena ada sengketa hukum yang harus diputuskan lebih dahulu maka tenggang waktu daluwarsa penuntutan menjadi tertunda sampai
SUBSTANSI
325
NODIM NASKAH RUU USUL PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN KETERANGAN
sengketa tersebut mendapatkan putusan. 634. Bagian Kedua
Gugurnya Kewenangan Pelaksanaan Pidana F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAP
F-PKS : TETAPF-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
635. Pasal 160Kewenangan pelaksanaan pidana gugur, jika:
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAP
F-PKS : TETAPF-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
636. a. terpidana meninggal dunia; F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAP
F-PKS : TETAPF-PPP : TETAP
F-NASDEM : TETAP
326
NODIM NASKAH RUU USUL PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN KETERANGAN
F-HANURA : TETAP
637. b. daluwarsa eksekusi ; F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAP
F-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
638. c. terpidana mendapat grasi dan amnesti; F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAP
F-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
639. d. rehabilitasi; atau F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAP
F-PPP : TETAPF-NASDEM : Ketentuan ini harus diperjelas, bahwa rehabilitasi menghapuskan pidana pokok.
CATATAN
327
NODIM NASKAH RUU USUL PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN KETERANGAN
F-HANURA : TETAP
640. e. penyerahan untuk pelaksanaan pidana ke negara lain.
SUBSTANSI
F-PDIP : TETAP
F-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : Bagaimana dengan keberlakuan asas teritorial ? Perlu ditegaskan, bahwa dalam konteks pelaksanaan pidana ke negara lain adalah menyangkut pelaku tindak pidana adalah warga negara asing yang negaranya terikat dengan perjanjian ekstradisi dengan negara kita.
penyerahan untuk pelaksanaan pidana ke negara lain, yang pelaku pidananya adalah warga negara dari suatu negara yang terikat dalam suatu perjanjian dengan negara Indonesia
SUBSTANSI
F-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAP
F-HANURA : TETAP
641. Pasal 161Jika terpidana meninggal dunia maka pidana perampasan barang tertentu dan/atau tagihan yang telah disita dapat dilaksanakan.
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAP
F-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAP
F-HANURA : TETAP
642. Pasal 162(1) Kewenangan pelaksanaan pidana penjara gugur karena
daluwarsa, setelah berlaku tenggang waktu yang sama dengan tenggang waktu daluwarsa kewenangan menuntut ditambah 1/3 (satu per tiga) dari tenggang waktu daluwarsa tersebut.
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAP
F-PAN : TETAP
328
NODIM NASKAH RUU USUL PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN KETERANGAN
F-PKB : TETAPF-PKS : TETAP
F-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
643. (2) Tenggang waktu daluwarsa pelaksanaan pidana harus melebihi lamanya pidana yang dijatuhkan.
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAP
F-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAP
F-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
644. (3) Pelaksanaan pidana mati tidak mempunyai tenggang waktu daluwarsa.
F-PDIP : Catatan:
Pasal 162 Ayat (3):Harus diperjelas: kenapa tenggang waktu daluwarsa untuk pelaksanaan pidana seumur hidup tidak diatur?Padahal, pada Pasal 156 Ayat (1) huruf e. disebutkan bahwa Kewenangan penuntutan gugur karena daluwarsa sesudah lampau 18 (delapan belas) tahun yang tindak pidananya diancam pidana seumur hidup.
MINTA PENJELASAN
F-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAP
F-PKB : TETAPF-PKS : TETAP
F-PPP : TETAP329
NODIM NASKAH RUU USUL PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN KETERANGAN
F-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
645. (4) Jika pidana mati diubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 (91) ayat (2) maka kewenangan pelaksanaan pidana gugur karena daluwarsa setelah lewat waktu yang sama dengan tenggang waktu daluwarsa kewenangan menuntut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1) huruf e ditambah 1/3 (satu per tiga) dari tenggang waktu daluwarsa tersebut.
SUBSTANSI
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : DICABUT Penerapan ketentuan daluwarsa setelah lewat
waktu untuk pidana yang patut diancam dengan hukuman pidana mati, bisa menghapuskan esensi keadilan sebagai tujuan dari hukum itu sendiri. Karena itu, patut dipertimbangkan, menyangkut daluwarsa terkait ketentuan ini.
SUBSTANSI
F-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAP
F-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
646. Pasal 163(1) Tenggang waktu daluwarsa pelaksanaan pidana dihitung
sejak tanggal putusan hakim dapat dilaksanakan.
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAP
F-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAP
F-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
647. (2) Apabila narapidana melarikan diri sewaktu menjalani pidana maka tenggang waktu daluwarsa dihitung sejak tanggal narapidana tersebut melarikan diri.
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAP
F-DEMOKRAT : Terhadap narapidana yang melarikan diri, tidak berlaku ketentuan daluwarsa
SUBSTANSI
330
NODIM NASKAH RUU USUL PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN KETERANGAN
SUBSTANSI F-PAN : TETAPF-PKB : TETAP
F-PKS : TETAPF-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
648. (3) Apabila pembebasan bersyarat terhadap narapidana dicabut maka tenggang waktu daluwarsa dihitung 1 (satu) hari sejak tanggal pencabutan.
F-PDIP : TETAP
F-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAP
F-PKS : TETAPF-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
649. (4) Tenggang waktu daluwarsa pelaksanaan pidana ditunda selama:
F-PDIP : TETAP
F-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAP
F-PKS : TETAPF-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
650. a. pelaksanaan pidana tersebut ditunda berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau
F-PDIP : TETAP
F-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAP
F-DEMOKRAT : TETAP
331
NODIM NASKAH RUU USUL PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN KETERANGAN
F-PAN : TETAPF-PKB : TETAP
F-PKS : TETAPF-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
651. b. terpidana dirampas kemerdekaannya meskipun pencabutan kemerdekaan tersebut berkaitan dengan putusan pidana lain.
F-PDIP : TETAP
F-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAP
F-PKS : TETAPF-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
652. BAB V PENGERTIAN ISTILAH
F-PDIP : Catatan:
Pada Bab V Buku I tentang Pengertian Istilah (Pasal 164 sampai dengan Pasal 217), demikian pula pada rumusan pasal-pasal RUU KUHP berikut penjelasannya, diharapkan agar berbagai materi, pengertian, ataupun istilah hukum pidana dapat diuraikan secara mendetail. Hal ini menjadi penting untuk menghindari kesimpangsiuran penafsiran pada praktek penerapan KUHP “baru” kelak.
CATATAN
F-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAP
F-PAN : TETAPF-PKB : TETAP
F-PKS : TETAP332
NODIM NASKAH RUU USUL PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN KETERANGAN
F-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAP
F-HANURA : TETAP
653. Pasal 164Anak adalah termasuk pula orang yang di bawah kekuasaan yang sama dengan kekuasaan bapak.
SUBSTANSI
F-PDIP : Pasal 164 tentang Pengertian Istilah “Anak”, seharusnya disesuaikan dengan definisi anak menurut UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yakni orang yang belum berusia 18 tahun, termasuk orang yang dibawah kekuasaan orang yang sama dengan kekuasaan bapak, dan termasuk pula anak yang masih dalam kandungan
SUBSTANSI
F-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : Diubah.Disesuaikan dengan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Pasal 164(1) Anak adalah seseorang yang belum berusia
18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
(2) Anak adalah termasuk pula orang yang di bawah kekuasaan yang sama dengan kekuasaan bapak.
SUBSTANSI
F-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : PENDALAMANPenjelasan terminologi “anak“ pada KUHP lama lebih spesifik menyebutkan bahwa anak adalah orang yang belum cukup umur yang ditentukan menurut undang-undang dan yang berada di bawah kuasa orang tua atau walinya
MINTA PENJELASAN
F-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
654. Pasal 165Anak kunci adalah alat yang digunakan untuk membuka kunci, termasuk kode rahasia, kunci masuk komputer, kartu magnetik,
F-PDIP : TETAP
F-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAP
333
NODIM NASKAH RUU USUL PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN KETERANGAN
sinyal, atau frekuensi yang telah diprogram yang dapat digunakan untuk membuka sesuatu oleh orang yang diberi hak untuk itu.
F-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAP
F-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
655. Pasal 166Anak kunci palsu adalah alat yang digunakan untuk membuka kunci i yang tidak dibuat untuk maksud tersebut.
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAP
F-PKB : TETAPF-PKS : PENDALAMANFrase “i yang tidak dibuat untuk maksud tersebut” perlu lebih diperjelasBukankah anak kunci palsu juga sengaja dibuat untuk bisa dipergunakan untuk membuka kunci oleh orang yang tidak memiliki hak untuk membuka kunci tersbut?
MINTA PENJELASAN
F-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
656. Pasal 167Ancaman kekerasan adalah suatu hal atau keadaan yang menimbulkan rasa takut, cemas, atau khawatir pada orang yang diancam.
SUBSTANSI
F-PDIP : Mengubah rumusan Pasal 167. Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana, yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.
SUBSTANSI
F-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAP
F-DEMOKRAT : TETAP
334
NODIM NASKAH RUU USUL PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN KETERANGAN
F-PAN : TETAPF-PKB : TETAP
F-PKS : TETAPF-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
657. Pasal 168Awak kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya.
F-PDIP : TETAP
F-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAP
F-PKS : TETAPF-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
658. Pasal 169Awak pesawat udara adalah orang tertentu yang berada dalam pesawat udara sebagai perwira atau bawahan.
SUBSTANSI
F-PDIP : Catatan:Apakah pengertian awak pesawat pada Pasal 169 juga mencakup penerbangan swasta,karena pada penerbangan swasta jga dikenal jabatan perwira dan bawahan?
MINTA PENJELASAN
F-GOLKAR : TETAP
F-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : DIUBAHTerbatas sebagai perwira atau bawahan
Awak pesawat udara adalah orang tertentu yang mengemudikan dan yang menjalankan tugas di dalam pesawat udara selama penerbangan
SUBSTANSI
F-PPP : TETAP
F-NASDEM : TETAP
335
NODIM NASKAH RUU USUL PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN KETERANGAN
F-HANURA : TETAP
659. Pasal 170Bangunan listrik adalah bangunan yang digunakan untuk membangkitkan, mengalirkan, mengubah, atau menyerahkan tenaga listrik, termasuk alat yang berhubungan dengan itu, yaitu alat penjaga keselamatan, alat pemasang, alat pendukung, alat pencegah, atau alat pemberi peringatan.
F-PDIP : TETAP
F-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAP
F-PKS : PENDALAMANApa maksud dari “menyerahkan tenaga listrik?”
MINTA PENJELASAN
F-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
660. Pasal 171Bapak adalah termasuk juga orang yang menjalankan kekuasaan yang sama dengan bapak.
F-PDIP : TETAP
F-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAP
F-PKS : PENDALAMANPenjelasan terminologi “Bapak“ pada KUHP lama lebih spesifik menjelaskan Bapak sebagai orang laki-laki yang menjalankan kuasa orang tua terhadap anaknya yang belum dewasa
MINTA PENJELASAN
F-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
661. Pasal 172Barang adalah benda berwujud termasuk air dan uang giral, dan benda tidak berwujud, termasuk aliran listrik, gas, data dan program komputer, jasa termasuk jasa telepon, jasa telekomunikasi, atau jasa komputer.
F-PDIP : Catatan:Substansi pada Pasal 172, perlu jadi bahan pembahasan, apakah jasa yang bersifat pelayanan termasuk dalam barang, misalnya jaksa seksual. Hal ini dikaitkan dengan wacana bahwa gratifikasi berupa layanan seksual juga bisa dijerat dengan pidana.
MINTA PENJELASAN
336
NODIM NASKAH RUU USUL PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN KETERANGAN
F-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAP
F-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : PENDALAMANapa perlu dijelaskan juga tentang kategori benda bergerak dan tidak bergerak? Mengingat pasal 173 & 179 menyebut tentang kategori benda bergerak dan tidak bergerak tanpa memberikan penjelasannya
MINTA PENJELASAN
F-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
662. Pasal 173Benda cagar budaya adalah:
F-PDIP : TETAP
F-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAP
F-PKS : TETAPF-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
663. a. benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak, yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan;
F-PDIP : TETAP
F-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAP
F-PKS : PENDALAMANBagaimana menetapkan ukuran penting bagi
MINTA PENJELASAN
337
NODIM NASKAH RUU USUL PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN KETERANGAN
sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan?F-PPP : TETAP
F-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
664. b. benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.
F-PDIP : TETAP
F-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAP
F-PKS : PENDALAMANBagaimana menetapkan ukuran penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan?
MINTA PENJELASAN
F-PPP : TETAP
F-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
665. Pasal 174Bulan adalah waktu selama 30 (tiga puluh) hari.
SUBSTANSI
F-PDIP : Catatan:Untuk Pasal 174, bagaimana dengan bulan yang kurang atau lebih dari 30 hari?
MINTA PENJELASAN
F-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : DiubahSatu bulan masehi ada yang 29 hari, 30, dan 31, bahkan kadang 28 hari.
Pasal 174Bulan adalah hitungan hari sesuai kalender masehi.
SUBSTANSI
F-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAP
F-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
666. Pasal 175 F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAP
338
NODIM NASKAH RUU USUL PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN KETERANGAN
Dalam penerbangan adalah jangka waktu sejak saat semua pintu luar pesawat udara ditutup setelah naiknya penumpang sampai saat pintu dibuka untuk penurunan penumpang, atau dalam hal terjadi pendaratan darurat penerbangan dianggap terus berlangsung sampai saat penguasa yang berwenang mengambil alih tanggung jawab atas pesawat udara dan barang yang ada di dalamnya.
F-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAP
F-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAP
F-HANURA : TETAP
667. Pasal 176Dalam dinas penerbangan adalah jangka waktu sejak saat pesawat udara disiapkan oleh awak darat atau oleh awak pesawat untuk penerbangan tertentu sampai lewat 24 (dua puluh empat) jam sesudah pendaratan.
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAP
F-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAP
F-HANURA : TETAP
668. Pasal 177Data komputer adalah suatu representasi fakta-fakta, informasi atau konsep-konsep dalam suatu bentuk yang sesuai untuk prosesing di dalam suatu sistem komputer, termasuk suatu program yang sesuai untuk memungkinkan suatu sistem komputer untuk melakukan suatu fungsi.
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAP
F-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAP
F-HANURA : TETAP
669. Pasal 178 Hari adalah waktu selama 24 (dua puluh empat) jam.
F-PDIP : TETAP
F-GOLKAR : TETAP
339
NODIM NASKAH RUU USUL PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN KETERANGAN
F-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAP
F-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAP
F-HANURA : TETAP
670. Pasal 179Harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang memiliki nilai ekonomi.
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAP
F-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAP
F-HANURA : TETAP
671. Pasal 180Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk i tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, mempertukarkan data secara elektronik (electronic data interchange), surat elektronik, telegram, pengkopian jarak jauh (telecopy) atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAPF-DEMOKRAT : TETAP
F-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAPF-NASDEM : TETAP
F-HANURA : TETAP
672. Pasal 181Jaringan telepon adalah termasuk jaringan komputer atau sistem komunikasi komputer.
F-PDIP : Mengubah istilah jaringan telepon menjadi jaringan komunikasi.
Pasal 181Jaringan Komunikasi adalah termasuk jaringan telepon,jaringan komputer atau sistem
SUBSTANSI
340
NODIM NASKAH RUU USUL PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN KETERANGAN
SUBSTANSI
Istilah Jaringan komunikasi lebih luas dari jaringan telepon, sehingga rumusannya adalah: Jaringan komunikasi adalah termasuk jaringan telepon, jaringan komputer atau sistem komunikasi komputer.
komunikasi komputer
F-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAP
F-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : TETAPF-PPP : TETAP
F-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
673. Pasal 182Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
F-PDIP : TETAPF-GOLKAR : TETAPF-GERINDRA : TETAP
F-DEMOKRAT : TETAPF-PAN : TETAPF-PKB : TETAPF-PKS : PENDALAMAN
Apa makna dari “ditunda”?MINTA PENJELASAN
F-PPP : TETAP
F-NASDEM : TETAPF-HANURA : TETAP
341