· web viewrumah sakit umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua...

Semiloka Revisi PP 38 /2007 tentang Pembagian Urusan dan NSPK :Implikasinya terhadap kepemimpinan Kepala Dinas Kesehatan serta staf kementerian kesehatan

PETUNJUK TEKNISPEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAH

DAERAH KABUPATEN/KOTA

1.4.1. PEMERINTAH : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat Tingkat III

PROVINSI : Pengelolaan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat Tingkat II dan III

KAB / KOTA : Pengelolaan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat tingkat I dan II

A. PENGERTIAN1. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan

yang dilakukan secara terpadu, terintregasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.

2. Pelayanan kesehatan tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan dasar.

3. Pelayanan kesehatan tingkat kedua adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan spesialistik.

4. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan sub spesialistik.

5. UKM adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat serta swasta, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan di masyarakat;

6. UKP adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat serta swasta, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan;

7. Pelayanan kesehatan dasar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seluruh penduduk yang berada di wilayah Indonesia, baik berupa pelayanan kesehatan perorangan maupun dalam bentuk pelayanan kesehatan masyarakat yang diperoleh melalui fasilitas pelayanan kesehatan dasar pemerintah, maupun swasta seperti Puskesmas beserta jajarannya (Puskesmas Pembantu dan Bidan Desa) serta klinik swasta (poliklinik);

8. Pelayanan kesehatan dasar meliputi upaya wajib dan upaya pengembangan puskesmas yaitu upaya kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana (Kesga), upaya perbaikan gizi masyarakat, upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit, upaya pengobatan, upaya promosi kesehatan, upaya kesehatan lingkungan, upaya kesehatan sekolah, upaya kesehatan olah raga, upaya perawatan kesehatan masyarakat, upaya kesehatan kerja, upaya kesehatan gigi dan mulut, upaya kesehatan jiwa, upaya kesehatan mata, upaya kesehatan usia lanjut, upaya pembinaan pengobatan tradisional.

9. Pelayanan Kesehatan Spesialistik adalah bagian dari pelayanan kesehatan yang dilandasi ilmu klinis penyakit atau teknis medis yang meliputi dan mengutamakan aspek pelayanan sekunder dan tersier berupa kuratif dan rehabilitatif tanpa mengabaikan aspek promotif, preventif yang secara maksimal dapat dilakukan oleh dokter spesialis/dokter gigi spesialis, dokter

Yogyakarta, 30 Juni – 2 Juli 2011 1


sub spesialis bersama dengan tenaga kesehatan atau non kesehatan lainnya sesuai dengan kompetensi dan kewenangan yang berkaitan dengan keahliannya.

10. Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) terdiri dari : UKP strata pertama adalah UKP tingkat dasar, yaitu yang

mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan dasar yang ditujukan kepada perorangan. Bentuknya berupa praktik bidan, praktik perawat, praktik dokter, praktik dokter gigi, poliklinik, balai pengobatan, praktik dokter/klinik 24 jam, praktik bersama dan rumah bersalin.

UKP strata pertama oleh pemerintah juga diselenggarakan oleh Puskesmas. Untuk meningkatkan cakupan, Puskesmas dilengkapi dengan Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Pondok Bersalin Desa dan Pos Obat Desa. Pondok Bersalin Desa dan Pos Obat Desa termasuk dalam fasilitas pelayanan kesehatan bersumber masyarakat. Dalam UKP strata pertama juga termasuk pelayanan pengobatan tradisional dan alternatif, serta pelayanan kebugaran fisik dan kosmetika. Pelayanan pengobatan tradisional dan alternatif yang diselenggarakan adalah yang secara ilmiah telah terbukti keamanan dan khasiatnya.

UKP strata kedua adalah UKP tingkat lanjutan, yaitu yang mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan spesialistik yang ditujukan kepada perorangan. bentuknya berupa praktik dokter spesialis, praktik dokter gigi spesialis, Praktik perawat spesialis dan/atau ahli, klinik spesialis, balai pengobatan penyakit paru-paru (BP4), balai kesehatan mata masyarakat (BKMM), balai kesehatan jiwa masyarakat (BKJM), rumah sakit kelas C dan B non pendidikan milik pemerintah (termasuk TNI/POLRI dan BUMN) dan rumah sakit swasta.

UKP strata ketiga adalah UKP tingkat unggulan, yaitu yang mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan subspesialistik yang ditujukan kepada perorangan. Bentuknya berupa praktik dokter spesialis konsultan, praktik dokter gigi spesialis konsultan, Praktik perawat spesialis konsultan, klinik spesialis konsultan, rumah sakit kelas B pendidikan dan kelas A milik pemerintah (termasuk TNI/POLRI dan BUMN) serta rumah sakit khusus dan rumah sakit swasta.

11. Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) terdiri dari : UKM Strata pertama adalah UKM tingkat dasar, yaitu yang

mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan dasar yang ditujukan kepada masyarakat.

UKM strata pertama diwujudkan melalui berbagai upaya yang dimulai dari diri sendiri, keluarga sampai dengan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (Posyandu, Polindes, Pos Obat Desa, Pos Upaya Kesehatan Kerja, Dokter Kecil dalam UKS sampai dengan Puskesmas).

UKM Strata kedua adalah UKM tingkat lanjutan, yaitu yang mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan spesialistik yang ditujukan kepada masyarakat ditingkat Dinas Kab/Kota.

UKM Strata ketiga UKM tingkat unggulan, yaitu yang mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan subspesialistik yang ditujukan kepada masyarakat. UKM strata ketiga diwujudkan melalui berbagai pusat – pusat unggulan.

12. Uraian kegiatan UKP dalam upaya kesehatan tersebut mencakup Kesehatan medik dasar, spesialistik, keperawatan, penunjang medik dan



kesehatan jiwa.

B. URUSAN PEMERINTAHANPEMERINTAHAN PEMDA

PROVINSIPEMDA

KAB/KOTAPengelolaan Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat pada pelayanan kesehatan Tingkat III:

1. Penetapan kebijakan, norma, standard prosedur, penyusunan pedoman, juklak dan juknis,bimbingan teknis pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat Tingkat III.

2.Pengelolaan terhadap Pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat Tingkat I,II dan III.

3.Monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan Kesehatan Tingkat Nasional

4. Bimbingan dan Pengawasan pelayanan kesehatan tk. nasional

Pengelolaan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat Tingkat II dan III:

1. Pengelolaan dan bimbingan teknis terhadap, norma, standar prosedur, penyusunan pedoman, juklak dan juknis pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat Tingkat II dan III.

2. Pengelolaan dan penyelenggaraan Pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat Tingkat II dan III

3. Monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan tingkat Propinsi

4. Bimbingan dan Pengawasan pelayanan kesehatan tk. Kabupaten/ kota

Pengelolaan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat tingkat I dan II:

1. Penyelenggaraan norma, standar, prosedur, penyusunan pedoman, juklak dan juknis pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat Tingkat I dan II.

2. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat Tingkat I dan II.

3. Monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan tingkat Kab/ Kota

-

C. PENANGGUNGJAWAB/ KOORDINATOR1. PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI PUSAT.

Sebagai penanggung jawab/ koordinator adalah Kementerian Kesehatan (unit utama yang bertanggung jawab di bidang bina upaya kesehatan).

2. PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI PROVINSI.



Sebagai penanggung jawab/koordinator adalah Dinas Kesehatan Provinsi.3. PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI

KABUPATEN/KOTA.Sebagai penanggung jawab/koordinator adalah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.



1.4.2. PEMERINTAH : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Nasional PROVINSI : Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan

Rujukan Tingkat Provinsi KAB / KOTA : Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan

Dasar dan Rujukan Tingkat Kabupaten /Kota

A. PENGERTIAN1. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas masalah

kesehatan masyarakat dan kasus- kasus penyakit yang dilakukan secara timbal balik baik secara vertikal maupun horisontal meliputi rujukan sarana, rujukan teknologi, rujukan tenaga ahli, rujukan operasional, rujukan kasus, rujukan ilmu pengetahuan dan rujukan bahan-bahan pemeriksaan laboratorium;

2. Sistem rujukan adalah pengaturan pelimpahan tugas dan tanggung jawab secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal, maupun struktural dan fungsional terhadap kasus penyakit atau masalah penyakit atau permasalahan kesehatan

3. Rujukan vertikal adalah rujukan yang terjadi dari suatu fasilitas pelayanan kesehatan kepada fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang menjangkau dalam suatu tingkatan pelayanan kesehatan yang berbeda.

4. Rujukan horizontal adalah rujukan yang terjadi dari suatu fasilitas pelayanan kesehatan kepada fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang mampu dalam suatu tingkatan yang sama

5. Rujukan struktural adalah rujukan yang terjadi dari unit struktural kesehatan kepada unit struktural kesehatan lainnya yang mampu dalam suatu tingkatan yang berbeda.

6. Rujukan fungsional adalah rujukan yang terjadi dari unit fungsional kesehatan kepada unit fungsional kesehatan lainnya yang mampu dalam suatu tingkatan yang berbeda.

7. Sistem Rujukan arus balik adalah pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab atas kasus penyakit atau masalah kesehatan yang diselenggarakan dan telah diterima kemudian di kembalikkan kepada fasilitas pelayanan pelayanan kesehatan perujuk

8. Tingkatan pelayanan kesehatan adalah tingkatan pelayanan kesehatan tingkat pertama, tingkat kedua, dan tingkat ketiga.

9. Rujukan kasus penyakit atau masalah penyakit adalah rujukan yang dilakukan berkaitan dengan pengobatan dan pemulihan berupa pengiriman pasien (kasus), spesimen dan pengetahuan Tentang penyakit.

10. Rujukan permasalahan kesehatan adalah rujukan yang dilakukan berkaitan dengan upaya pencegahan dan peningkatan kesehatan berupa fasilitas, teknologi dan operasional

11. Rujukan nasional adalah pelimpahan wewenang terhadap kasus yang tidak dapat ditanggulangi kepada pusat rujukan yang tertinggi dalam Tingkat Nasional



B. URUSAN PEMERINTAHANPEMERINTAHAN PEMDA

PROVINSIPEMDA

KAB/KOTAPengelolaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Nasional :

1. Penetapan kebijakan, NSPK, juklak dan juknis sistem rujukan dengan Pelayanan kesehatan tingkat ketiga

2. Pengelolaan rujukan tingkat ketiga meliputi RSU Kelas A dan B Pendidikan, RS Khusus, RS Swasta, RS Lapangan dan BP4, BKMM, BKOM Laboratorium Rujukan Regional dan Nasional.

3. Monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan rujukan Tingkat nasional.

4. Bimbingan dan Pengendalian penerapan kebijakan NSPK, upaya kesehatan rujukan nasional.

5. Pelaporan, kompilasi data pelayanan kesehatan rujukan Tingkat Nasional.

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Provinsi:1. Pengelolaan dan

penyelenggaraan NSPK, juklak dan juknis pelayanan kesehatan dasar, serta sistem rujukan dengan Pelayanan kesehatan tingkat kedua

2.Pengelolaan dan penyelenggaraan rujukan tingkat pertama dan kedua yang membutuhkan pelayanan kesehatan tertentu dengan kompetensi sesuai dengan IPTEK kedokteran spesialistik.

3.Monitoring dan evaluasi pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Propinsi

4.Bimbingan dan Pengendalian pelayanan kesehatan rujukan tingkat provinsi.

.5.Pelaporan, kompilasi

data pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Propinsi.

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Tingkat Kabupaten /Kota :1. Penyelenggaraan NSPK,

juklak dan juknis pelayanan kesehatan dasar, sistem rujukan dengan Pelayanan kesehatan tingkat pertama

2. Pengelolaan dan penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan tingkat pertama.

3. Monitoring dan evaluasi pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Tingkat Kab/Kota.

4. Bimbingan dan Pengendalian pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Tingkat Kab/Kota.

5. Pelaporan, kompilasi data pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Tingkat Kab/Kota.

C. PENANGGUNGJAWAB/ KOORDINATOR1. PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI PUSAT.



Sebagai penanggung jawab/koordinator adalah Kementerian Kesehatan (unit utama yang bertanggung jawab di bidang bina upaya kesehatan).

2. PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI PROVINSI.Sebagai penanggung jawab/koordinator adalah Dinas Kesehatan Provinsi.

3. PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA.Sebagai penanggung jawab/koordinator adalah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.



1.4.3. PEMERINTAH : Pengelolaan Upaya Kesehatan pada daerah Tertinggal , Perbatasan , dan Kepulauan Tingkat Nasional

PROVINSI : Pengelolaan Upaya Kesehatan pada daerah Tertinggal , Perbatasan , dan Kepulauan Tingkat Provinsi

KAB / KOTA : Pengelolaan dan Penyelenggaraan Upaya Kesehatan pada

daerah Tertinggal Perbatasan , dan Kepulauan Tingkat Kabupaten

A. PENGERTIAN1. Daerah terpencil adalah daerah yang sulit dijangkau karena berbagai sebab

seperti keadaan geografi (kepulauan, pegunungan, daratan, hutan dan rawa), transportasi dan sosial budaya.

2. Daerah Sangat terpencil adalah daerah yang sangat sulit dijangkau karena berbagai sebab seperti keadaan geografi (kepulauan, pegunungan, daratan, hutan dan rawa), transportasi dan sosial budaya.

3. Daerah Perbatasan adalah Kabupaten yang mempunyai wilayah geografis yang berbatasan dengan Negara tetangga secara langsung baik darat maupun laut, dengan penduduk yang bermukim di wilayah tersebut disatukan melalui hubungan sosio-ekonomi dan sosio-budaya dengan cakupan wilayah administratif tertentu setelah ada kesepakatan antar Negara yang berbatasan.

4. Pulau-pulau Kecil Terluar adalah pulau dengan luas area kurang atu sama dengan 2000 km2 (dua ribu kilometer persegi) yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.

5. Daerah Tertinggal adalah daerah Kabupaten yang relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam tingkat nasional dan berpenduduk relatif tertinggal. Kriteria penetapan didasarkan pada perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, prasarana, kemampuan keuangan lokal, aksesibilitas dan karakteristi daerah.

6. Pengelolaan upaya kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan suatu bentuk penyelenggaraan upaya kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan, NSPK, pengembangan sumber daya manusia pengelola, kajian, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta upaya kesehatan daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan yang memerlukan teknologi dan sumber daya yang belum mampu diselenggarakan pada tingkt provinsi dan kabupaten/kota.

7. Bimbingan dan pengawasan upaya kesehatan pada daerah tertinggal , perbatasan, dan kepulauan tingkat provinsi adalah suatu bentuk penyelenggaraan upaya kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan yang berfokus pada penyusunan dan penetapan kebijakan untuk penyusunan rencana kerja operasional program kesehatan tingkat provinsi, pelatihan teknis pengelola, kajian, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta upaya kesehatan pada daerah tertinggal , perbatasan, dan kepulauan yang memerlukan teknologi dan sumber daya yang belum mampu diselenggarakan pada tingkat kabupaten/kota.

8. Penyelenggaraan upaya kesehatan pada daerah tertinggal , perbatasan, dan kepulauan, tingkat kabupaten /kota adalah suatu bentuk penyelenggaraan upaya kesehatan pada daerah tertinggal , perbatasan, dan kepulauan, yang berfokus pada penyusunan dan penetapan kebijakan untuk penyusunan rencana kerja operasional program kesehatan tingkat kabupaten/kota, pelatihan teknis pengelola, kajian, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi terhadap unit pelaksana teknis dan penyelenggaraan oleh masyarakat.



9. Puskesmas Daerah terpencil adalah Puskesmas yang berada di daerah memiliki dalam hal aksesibiliti karena berbagai sebab geografis seperti pegunungan, pedalaman, rawa-rawa dan tepi hutan. Jarak tempuh dari kabupaten ke lokasi Puskesmas memerlukan waktu pulang pergi dengan kendaraan yang umum di gunakan di wilayah tersebut,lebih dari 6 jam perjalanan.

10.Puskesmas Daerah Sangat terpencil adalah Puskesmas yang berada di daerah yang memiliki kesulitan dalam hal aksesibilitas karena berbagai sebab geografis seperti pegunungan, pedalaman, rawa-rawa dan tepi hutan. Jarak tempuh dari Kabupaten ke lokasi Puskesmas, memerlukan waktu pulang pergi dengan kendaraan yang umum digunakan di wilayah tersebut, lebih dari 8 jam perjalanan.

B. URUSAN PEMERINTAHAN :PEMERINTAH PEMDA

PROVINSIPEMDA

KAB / KOTAPengelolaan Upaya Kesehatan pada daerah Tertinggal Perbatasan , dan Kepulauan Tingkat Nasional :

1. Penetapan kebijakan NSPK, Juklak, Juknis, dan Bimbingan teknis upaya pelayanan kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan tingkat nasional.

2. Bimbingan teknis terhadap upaya pelayanan kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan tingkat nasional.

3. monitoring dan evaluasi terhadap upaya pelayanan kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan tingkat nasional.

4. Pengelolaan,Pengembangan sumberdaya manusia pengelolaan

Pengelolaan Upaya Kesehatan pada daerah Tertinggal Perbatasan , dan Kepulauan Tingkat Provinsi:

1. Pengelolaan dan penyelenggaraan NSPK upaya pelayanan kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan tingkat provinsi

2. Bimbingan teknis terhadap upaya pelayanan kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan tingkat provinsi

3. monitoring dan evaluasi terhadap upaya pelayanan kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan tingkat Propinsi.

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Upaya Kesehatan pada daerah Tertinggal Perbatasan , dan Kepulauan TingkatKabupaten/Kota:

1. Penyelenggaraan NSPK upaya pelayanan kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan tingkat kabupaten/kota

2. Bimbingan teknis terhadap upaya pelayanan kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan tingkat kabupaten/kota

3. monitoring dan evaluasi terhadap upaya pelayanan kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan tingkat kabupaten/kota

4. Penyelenggaraan



pelayanan kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan tingkat nasional

5. Pengembangan teknologi dan informasi pelayanan kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan tingkat nasional

6. pengelolaan manajemen mutu pelayanan kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan tingkat nasional

7. Pengelolaan pemenuhan sumber daya upaya pelayanan kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan tingkat nasional

4. Pengelolaan dan penyelenggaraan Pengembangan sumberdaya manusia pengelolaan pelayanan kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan tingkat provinsi

5. Pengembangan teknologi dan informasi pelayanan kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan tingkat provinsi

6. pengelolaan dan penyelenggaraan manajemen mutu pelayanan kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan tingkat provinsi

7. Pengelolaan dan penyelenggaraan pemenuhan sumber daya upaya pelayanan kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan tingkat provinsi

Pengembangan sumberdaya manusia pengelolaan pelayanan kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan tingkat Kabupaten/kota

5. Pengembangan teknologi dan informasi pelayanan kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan tingkat kabupaten/kota

6. Penyelenggaraan manajemen mutu pelayanan kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan tingkat kabupaten/kota

7. Penyelenggaraan pemenuhan sumber daya upaya pelayanan kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan tingkat kabupaten/kota

C. PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR :

1. PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI PUSAT Sebagai penanggung jawab /Koordinator adalah Kementerian Kesehatan. Kesehatan (unit utama yang bertanggung jawab di bidang bina upaya kesehatan).

2. PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI PROVINSI Sebagai penanggung jawab /Koordinator adalah Dinas Kesehatan Provinsi.

3. PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA



Sebagai penanggung jawab /Koordinator adalah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.



1.4.4. PEMERINTAH : Registrasi, akreditasi, sertifikasi,BLU/BLUD,penetapan, perizinan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai peraturan

perundang-undangan PROVINSI : Akreditasi, sertifikasi,BLU/BLUD, perizinan fasilitas pelayanan

kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan KAB/KOTA : Akreditasi, sertifikasi,BLU/BLUD, perizinan fasilitas pelayanan

kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan A. PENGERTIAN

1. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat

2. Fasilitas pelayanan kesehatan meliputi pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan, serta pelayanan penunjang medik;a. Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan

kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.b. Rumah Sakit Khusus adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan

utama pada satu bidang atau satu jenis pelayanan tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit.

c. Fasilitas pelayanan kesehatan penunjang yang setara meliputi Laboratorium kesehatan dan lain sebagainya.C1. Laboratorium kesehatan adalah sarana kesehatan yang

melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, kondisi kesehatan atau factor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.

C2. Laboratorium klinik adalah laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan.

d. Praktik mandiri perseorangan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan keperawatan /kebidanan /keterapian fisik/ortotik prostetik /teknik gigi oleh perawat /bidan /fisioterapis /okupasi terapis /terapis wicara /ortotis prostetis/teknisi gigi pada suatu tempat yang dimiliki oleh perorangan.

e. Praktik berkelompok adalah penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan yang dilaksanakan secara berkelompok oleh tenaga kesehatan.

f. Klinik Umum/Spesialis.

g. Klinik dokter/dokter gigi keluarga.

h. Pengobatan Komplementer - Alternatif adalah pelayanan pengobatan non konvensional yang ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diperoleh melalui pendidikan terstruktur dengan kualitas,



keamanan, dan efektifitas yang tinggi, yang berlandaskan ilmu pengetahuan biomedik yang belum diterima dalam kedokteran konvensional.

i. UTDC, UTD Pembina.

j. Praktek Dokter dan atau Dokter Gigi adalah Praktik Berkelompok Dokter dan atau Dokter Gigi adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar yang dilakukan oleh sedikit dikitnya 3 dokter dan atau dokter gigi pada satu tempat yang dimiliki oleh perorangan dan atau badan hukum dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik sederhana.

k. Rumah bersalin adalah suatu fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang memberikan pelayanan medik dasar khususnya yang berkaitan dengan pelayanan kebidanan, pelayanan keluarga berencana dan pelayanan kesehatan masyarakat yang dilakuan oleh bidan dibawah pengawasan dan tanggungjawab dokter umum serta dilaksanakan secara terpadu dan menyeluruh/komprehensif yang meliputi pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan menjalankan fungsi rujukan.

l. Klinik Kecantikan Estetika adalah suatu fasilitas pelayanan kesehatan (Praktik dokter perorangan/Praktik Berkelompok Dokter) yang bersifat rawat jalan dengan menyediakan jasa pelayanan medik (konsultasi, pemeriksaan, pengobatan dan tindakan medik) untuk mencegah dan mengatasi berbagai kondisi/penyakit yang terkait dengan kecantikan (estetika penampilan) seseorang, yang dilakukan oleh tenaga medik (dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis)sesuai keahlian dan kewenangannya.

m. Klinik Rawat Inap adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar pada individu berupa rawat jalan maupun rawat inap dengan kapasitas 10 (sepuluh) tempat tidur, yang meliputi pelayanan promosi kesehatan, pencegahan penyakit, penegakan diagnosis, penyembuhan penyakit dan rehabilitasi.

n. Klinik Dokter Keluarga adalah suatu fasilitas pelayanan kesehatan secara paripurna yang memusatkan layanannya kepada setiap individu dalam suatu keluarga binaan.

o. Klinik Dokter Gigi Keluarga adalah fasilitas pelayanan kesehatan gigi dan mulut secara paripurna yang memusatkan layanannya kepada setiap individu dalam suatu keluarga binaan.

3. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap seluruh fasilitas pelayanan kesehatan baik milik Pemerintah maupun Swasta terhadap status dan keberadaannya.

4. Deregistrasi adalah pencabutan terhadap pencatatan resmi tentang status Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Indonesia.

5. Akreditasi adalah pengakuan yang diberikan oleh pemerintah kepada manajemen Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai kriteria yang telah ditetapkan.

6. Sertifikasi adalah pengakuan tertulis dari pemerintah tentang status fasilitas pelayanan kesehatan sesuai persyaratan yang telah ditetapkan.



7. Izin Mendirikan Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah izin yang diberikan untuk mendirikan Fasilitas Pelayanan Kesehatan setelah memenuhi persyaratan untuk mendirikan.

8. Izin operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah izin yang diberikan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan setelah memenuhi persyaratan dan standar.

9. Perizinan fasilitas pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada penerima dan pemberi pelayanan kesehatan yang tidak memenuhi standar yang terdiri dari izin pendirian dan izin penyelenggaraan/operasional.

10.Perizinan Rumah Sakit terdiri atas : a. Izin Mendirikan RS

Diberikan untuk mendirikan/membangun rumah sakit, lama berlaku 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan lama berlaku 1 (satu) tahun.

b. Izin Operasional RSDiberikan untuk menyelenggarakan RS, diberikan selama RS melaksanakan kegiatannya dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan, masa berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang lagi setelah habis masa berlakunya.

11.Pembagian Rumah Sakit : a. Berdasarkan Kepemilikan :

1) RS Pemerintah : a) Kemkes : RS Vertikal b) Non Kemkes : Pemda (Provinsi, Kabupaten /Kota), TNI/POLRI, BUMN,

Kementerian lain.

2) RS Swasta : PT, Yayasan, PMDN, PMA, dll.

b. Klasifikasi : 1) RS Umum Pemerintah dan Swasta : Kelas A, B, C dan D 2) RS Khusus :

a) Pemerintah Daerah : Kelas A dan B b) Pemerintah Pusat dan Swasta : Kelas A, B dan C

12.Fasilitas pelayanan kesehatan tertentu diantaranya: a. Rumah Sakit kelas A atau yang setara; b. RS Khusus kelas A c. Laboratorium Kesehatan Kelas Utama/pelayanan Laboratorium RS kelas

Ad. Institusi penguji fasilitas kesehatan; e. Rumah sakit bergerak; f. RS PMA/PMDN; g. Pelayanan Radioterapi h. Kedokteran Nuklir i. Klinik Kedokteran Spesialis/Kedokteran Gigi Spesialis PMA; j. Pelayanan Medis Subspesialis khusus



B. URUSAN PEMERINTAHAN

PEMERINTAH PEMDAPROVINSI

PEMDAKAB / KOTA

Registrasi, akreditasi, sertifikasi, BLU/ BLUD, penetapan, perizinan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan:

1. Registrasi Fasilitas pelayanan kesehatan :

Penetapan registrasi fasilitas pelayanan kesehatan

a. Penetapan registrasi rumah sakit, laboratorium kesehatan, sarana pelayanan radioterapi dan sarana pelayanan kedokteran nuklir, puskesmas, klinik,home care

b. Monitoring evaluasi registrasi fasilitas pelayanan kesehatan seluruh provinsi.

c. Pembinaan dan pengawasan registrasi fasilitas pelayanan kesehatan seluruh provinsi

Akreditasi, sertifikasi, BLU/BLUD, perizinan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan :

Registrasi Fasilitas pelayanan kesehatan :

Rekomendasi registrasi fasilitas pelayanan kesehatan

a. Rekomendasi registrasi rumah sakit, laboratorium Kesehatan, sarana pelayanan radioterapi dan sarana pelayanan kedokteran nuklir,puskesmas, klinik,home care

b. Monitoring evaluasi registrasi fasilitas pelayanan kesehatan seluruh kabupaten di wilayah kerja provinsi;

c. Pembinaan registrasi fasilitas pelayanan kesehatan seluruh kabupaten di wilayah kerja Kab/Kota.

1. Akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan:

Akreditasi, sertifikasi, BLU/BLUD, perizinan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan:

1. Registrasi Fasilitas pelayanan kesehatan :

Usulan registrasi fasilitas pelayanan kesehatan

a. Usulan registrasi rumah sakit, laboratorium Kesehatan, sarana pelayanan radioterapi dan sarana pelayanan kedokteran nuklir,puskesmas, klinik,home care

b. Monitoring evaluasi registrasi fasilitas pelayanan kesehatan wilayah kerja kabupaten/kota;

c. –2. Akreditasi fasilitas

pelayanan kesehatan:

Menyelenggarakan kebijakan dan NSPK tentang akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan

a. Mengajukan permohonan untuk akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan



2. Akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan:

Menetapkan kebijakan dan NSPK tentang akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan

a. Menyelenggarakan akreditasi seluruh rumah sakit, Puskesmas,klinik, laboratorium kesehatan, sarana pelayanan radiologi, radioterapi dan sarana pelayanan kedokteran nuklir, UTD Pembina

b. Pembinaan dan pengawasan akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan

c. Monitoring dan evaluasi akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan

3. Sertifikasi,Penetapan Fasilitas pelayanan kesehatan:

Menetapkan Kebijakan tentang sertifikasi ,penetapan dan standarisasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan

a. Sertifikasi,penetapan, peningkatan kelas rumah sakit, Laboratorium klinik di

Menyelenggarakan kebijakan dan NSPK tentang akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan

a. Rekomendasi dan penyelenggaraan akreditasi seluruh rumah sakit, puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, sarana pelayanan radiologi, radioterapi dan sarana pelayanan kedokteran nuklir, UTD Pembina

b. Bimbingan dan pengawasan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan seluruh kabupaten di wilayah kerja provinsi

c. Monitoring dan evaluasi akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan seluruh kabupaten di wilayah kerja provinsi.

2. Sertifikasi Fasilitas pelayanan kesehatan:

a. Pemberian rekomendasi permohonan sertifikasi penetapan/peningk

b. –

c. Monitoring dan evaluasi akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kabupaten/kota

3. Sertifikasi Fasilitas pelayanan kesehatan:

a. Pemberian usulan permohonan sertifikasi penetapan/peningkatan kelas RS dan Laboratorium klinik Tingkat Kab/Kota

b.Melakukan monitoring dan evaluasi sertifikasi di tingkat kab/kota

4.Pengelolaan dan



seluruh wilayah kerja Provinsi.

b. Melakukan pembinaan dan pengawasan di tingkat pusat

4. Penetapan dan penyelenggaraan BLU/ BLUD fasilitas pelayanan kesehatana. Penetapan dan

penyelenggaraan BLU/ BLUD fasilitas pelayanan Kesehatan

b. Pembinaan dan pengawasan BLU/BLUD di fasilitas pelayanan kesehatan.

c. Monitoring dan evaluasi BLU/ BLUD fasilitas pelayanan kesehatan

5. Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan:

a. perizinan mendirikan dan operasional RS kelas A, PMA dan PMDN

b. –

c. Pemberian izin fasilitas pelayanan kesehatan tertentu yang menggunakan teknologi tinggi dan

atan kelas RS dan Laboratorium klinik tingkat Provinsi

b. Melakukan pengawasan di tingkat Provinsi

4.Pengelolaan dan Penyelenggaraan BLU/ BLUD fasilitas pelayanan kesehatana. Pengelolaan dan

penyelenggaraan BLU/ BLUD fasilitas pelayanan Kesehatan

b. Bimbingan dan pengawasan BLU/BLUD di fasilitas pelayanan kesehatan di tk. Provinsi

c. Monitoring dan evaluasi BLU/ BLUD fasilitas pelayanan kesehatan

5. Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

a. Pemberian rekomendasi dalam pendirian dan operasional RS kelas A,PMA dan PMDN serta memberikan izin mendirikan dan operasional RS kelas B.

b. Pemberian izin penyelenggaraan Puskesmas.

c. Pemberian rekomendasi izin fasilitas pelayanan kesehatan tertentu yang menggunakan

penyelenggaraan BLU/ BLUD fasilitas pelayanan kesehatan

a.Pengelolaaan dan penyelenggaraan BLU/ BLUD fasilitas pelayanan Kesehatan

b. Pengawasan BLU/BLUD di fasilitas pelayanan kesehatan di tk. Kab/Kota

c. Monitoring dan evaluasi BLU/ BLUD fasilitas pelayanan kesehatan di tingkat kab/kota

5. Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

a. Pemberian usulan rekomendasi dalam pendirian dan operasional RS kelas B serta memberikan izin mendirikan dan operasional RS kelas C dan D.

b. Pengajuan usulan izin penyelenggaraan Puskesmas.

c. pemberian usulan rekomendasi fasilitas pelayanan kesehatan tertentu yang menggunakan teknologi tinggi dan masih dalam fase penelitian serta dalam jumlah modal tertentu.

d. Pemberian izin penyelenggaraan laboratorium klinik umum pratama dan rekomendasi izin penyelenggaraan



masih dalam fase penelitian serta dalam jumlah modal tertentu.

d. Pemberian izin penyelenggaraan laboratorium klinik umum utama dan laboratorium klinik khusus.

e. Pengelolaan izin fasilitas pelayanan kesehatanpraktik mandiri perorangan tingkat nasional

f. Pembinaan dan pengawasan perizinan fasilitas pelayanan kesehatan

teknologi tinggi dan masih dalam fase penelitian serta dalam jumlah modal tertentu.

d. Pemberian izin penyelenggaraan laboratorium klinik umum madya dan rekomendasi izin penyelenggaraan laboratorium klinik umum utama dan laboratorium klinik khusus.

e. Pengelolaan izin fasilitas pelayanan Kesehatan praktik mandiri perorangan tingkat provinsi

f. Bimbingan dan pengawasan perizinan fasilitas pelayanan kesehatan

laboratorium klinik umum madya.

e. Pemberian izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan praktik mandiri perorangan.

f. Pengawasan perizinan fasilitas pelayanan kesehatan

C. PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR

1. PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI PUSAT Sebagai penanggung jawab /Koordinator adalah Kementerian Kesehatan. (unit utama yang bertanggung jawab di bidang bina upaya kesehatan).

2. PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI PROVINSI Sebagai penanggung jawab /Koordinator adalah Dinas Kesehatan Provinsi

3. PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA Sebagai penanggung jawab /Koordinator adalah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.



1.4.5 Pemerintah: Pengelolaan peningkatan mutu dan keselamatan pasien secara berkesinambungan

Provinsi : Pengelolaan peningkatan mutu dan keselamatan pasien secara berkesinambungan

Kab/Kota : Pengelolaan dan penyelenggaraan peningkatan mutu dan keselamatan pasien secara berkesinambungan

A. PENGERTIAN1. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan

yang dilakukan secara terpadu, terintregasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.

2. UKM adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat serta swasta, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan di masyarakat;

3. UKP adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat serta swasta, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan;



PEMDAKAB / KOTA

Pengelolaan peningkatan mutu dan keselamatan pasien secara berkesinambungan:

1.Penetapan kebijakan NSPK,Juknis,Juklak

Pengelolaan dan penyelenggaraan peningkatan mutu dan keselamatan pasien secara berkesinambungan:

1.Pengelolaan dan penyelenggaraan NSPK,Juknis,Juklak

Pengelolaan dan penyelenggaraan peningkatan mutu dan keselamatan pasien secara berkesinambungan:

1.Pengelolaan dan penyelenggaraan NSPK,Juknis,Juklak



peningkatan mutu dan keselamatan pasien

2.Bimbingan dan pengawasan peningkatan mutu dan keselamatan pasien

3.Monitoring dan evaluasi peningkatan mutu dan keselamatan pasien tingkat Nasional


2.Bimbingan dan pengawasan peningkatan mutu dan keselamatan pasien

3.Monitoring dan evaluasi peningkatan mutu dan keselamatan pasien tingkat Provinsi


2. Bimbingan dan pengawasan peningkatan mutu dan keselamatan pasien

3.Monitoring dan evaluasi peningkatan mutu dan keselamatan pasien Tingkat Kab/Kota



1.4.6 Pemerintah: Penetapan kebijakan dan pengelolaan kesehatan jiwa.Provinsi : Pengelolaan dan penyelenggaraan Kesehatan JiwaKab/Kota : Pengelolaan dan Penyelenggaraan kesehatan Jiwa

A. PENGERTIAN1. Kesehatan jiwa adalah kondisi mental yang sejahtera yang memungkinkan

hidup harmonis dan produktif sebagai bagian yang untuh dari kualitas hidup seseorang dengan memperhatikan semua segi kehidupan manusia.

2. Upaya kesehatan jiwa adalah setiap kegiatan dan/atau pelayanan kesehatan jiwa meliputi preventif, promotif, kuratif, rehabilitatif yang dilakukan secara terpadu, terintregasi dan berkesinambungan untuk menjamin setiap orang dapat menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan kesehatan jiwa lainnya termasuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA).

3. Upaya kesehatan jiwa berbasis masyarakat adalah bagian dari upaya kesehatan jiwa yang kegiatan dan/atau pelayanannya dilakukan oleh atau bersama masyarakat secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan jiwa masyarakat dalam bentuk promotif, pencegahan, pengobatan serta pemulihan kesehatan orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) dan pecandu NAPZA

4. Pelayanan kesehatan jiwa promotif adalah suatu kegiatan dan/atau pelayanan yang lebih mengutamakan upaya promosi untuk meningkatkan daya tahan masyarakat atas masalah kesehatan jiwa dan penyalahgunaan NAPZA

5. Pelayanan kesehatan jiwa pencegahan/preventif adalah suatu kegiatan dan/atau pelayanan pencegahan gangguan jiwa dan gangguan penggunaan NAPZA.

6. Pelayanan kesehatan jiwa kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau pelayanan pengobatan kesehatan jiwa yang ditujukan untuk penyembuhan, pengurangan penderitaan dan pengendalian kecacatan agar kualitas hidup orang dengan masalah kejiwaan dan pecandu NAPZA dapat terjaga seoptimal mungkin.

7. Pelayanan kesehatan jiwa rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau pelayanan pemulihan untuk mengembalikan kemampuan fungsi kognitif, emosi dan perilaku orang dengan masalah kejiwaan dan pecandu NAPZA sehingga dapat berguna untuk dirinya dan orang lain sebagai anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya.

8. Pelayanan kesehatan jiwa tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan jiwa difasilitas kesehatan dasar dan komunitas.

9. Pelayanan kesehatan jiwa tingkat kedua adalah pelayanan kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum

10. Pelayanan kesehatan Jiwa tingkat ketiga adalah layanan kesehatan jiwa subspesialis di RS Khusus dan poliklinik sub spesialisasi kesehatan jiwa di RSU.

11. Pelayanan kesehatan jiwa tingkat ketiga adalah pelayanan kesehatan jiwa spesialistik dan subspesialistik di fasilitas kesehatan Rumah Sakit Jiwa dan Rumah Sakit Umum yang memiliki kemampuan pelayanan kesehatan jiwa tingkat ketiga.





PEMDAKAB / KOTA

Penetapan Kebijakan dan Pengelolaan Kesehatan Jiwa:

1.Penetapan Kebijakan NSPK,Juklak, Juknis dan bimbingan teknis pelayanan kesehatan jiwa Tingkat I,II dan III.

2.Penetapan Kebijakan NSPK,Juklak, Juknis dan bimbingan teknis pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum.

3.Penetapan Kebijakan NSPK,Juklak, Juknis dan bimbingan teknis Kesehatan Jiwa Komunitas.

4.Penetapan Kebijakan NSPK,Juklak, Juknis dan bimbingan teknis

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa:

1.Pengelolaan dan Penyelenggaraan NSPK, Juklak, Juknis dan bimbingan teknis pelayanan kesehatan jiwa Tingkat II dan III.

2.Pengelolaan dan Penyelenggaraan NSPK, Juklak, Juknis dan bimbingan teknis pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum.

3.Pengelolaan dan Penyelenggaraan NSPK, Juklak, Juknis dan bimbingan teknis Kesehatan Jiwa Komunitas.

4.Pengelolaan dan Penyelenggaraan NSPK, Juklak, Juknis dan bimbingan teknis Layanan informasi

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa:

1. Pengelolaan dan Penyelenggaraan NSPK, Juklak dan Juknis pelayanan kesehatan jiwa Tingkat I dan II.

2.Penyelenggaraan NSPK, Juklak, Juknis dan bimbingan teknis pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum.

3.Pengelolaan dan Penyelenggaraan NSPK, Juklak dan Juknis Kesehatan Jiwa Komunitas.

4.Pengelolaan dan Penyelenggaraan NSPK, Juklak dan Juknis Layanan informasi dan edukasi



Layanan informasi dan edukasi tentang Kesehatan Jiwa.

5.Penetapan Kebijakan NSPK,Juklak, Juknis dan bimbingan teknis Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika.

6.Penetapan Kebijakan NSPK,Juklak, Juknis dan bimbingan teknis Rehabilitasi Medis pecandu NAPZA

7.Penetapan Kebijakan NSPK,Juklak, Juknis dan bimbingan teknis pelayanan kesehatan jiwa pada pasca bencana.

8. Monitoring dan evaluasi kesehatan jiwa termasuk penyalahgunaan NAPZA.

dan edukasi tentang Kesehatan Jiwa.

5.Pengelolaan dan Penyelenggaraan NSPK, Juklak, Juknis dan bimbingan teknis Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika.

6. Pengelolaan dan Penyelenggaraan NSPK, Juklak, Juknis dan bimbingan teknis Rehabilitasi Medis pecandu NAPZA

7.Pengelolaan dan Penyelenggaraan NSPK, Juklak, Juknis dan bimbingan teknis pelayanan kesehatan jiwa pada pasca bencana.


tentang Kesehatan Jiwa.

5.Pengelolaan dan Penyelenggaraan NSPK, Juklak dan Juknis Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika.

6. Pengelolaan dan Penyelenggaraan NSPK, Juklak dan Juknis Rehabilitasi Medis pecandu NAPZA

7.Pengelolaan dan Penyelenggaraan NSPK, Juklak dan Juknis pelayanan kesehatan jiwa pada pasca bencana




1.4.7 Pemerintah: Penetapan kebijakan dan pengelolaan pemeriksaan kesehatan

Calon Tenaga Kerja Indonesia Tingkat NasionalProvinsi : Penetapan kebijakan dan pengelolaan pemeriksaan

kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia Tingkat Provinsi

Kab/Kota : Penetapan kebijakan dan pengelolaan pemeriksaan kesehatan

Calon Tenaga Kerja Indonesia Tingkat Kabupaten/Kota

A. PENGERTIAN(KMK 1158 tahun 2008 tentang standar nasional pelayanan pemeriksaan kesehatan CTKI)

1. Pemeriksaan kesehatan adalah pemeriksaan dan penilaian terhadap kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang akan bekerja di luar negeri berupa pemeriksaan fisik,jiwa, laboratorium, radiologi dan pemeriksaan penunjang lainnya di sarana kesehatan CTKI yang disimpulkan dengan sehat untuk bekerja (fit to work) dan tidak sehat untuk bekerja (unfit to work) oleh dokter penanggung jawab sarana kesehatan CTKI.

2. Calon Tenaga Kerja Indonesia adalah setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

3. Sehat untuk bekerja (fit to work) adalah keadaan sehat seorang calon tenaga kerja berdasarkan dari hasil pemeriksaan akhir kesehatan, baik terhadap kondisi fisik maupun jiwanya sehingga orang tersebut disimpulkan dapat bekerja sesuai dengan bidang pekerjaannya.

4. Tidak sehat untuk bekerja (unfit to work) adalah keadaan tidak sehat seseorang calon tenaga kerja berdasarkan dari hasil pemeriksaan kesehatan, baik terhadap kondisi fisik maupun jiwanya sehingga orang tersebut disimpulkan tidak dapat bekerja.

5. Sarana pelayanan pemeriksaan kesehatan CTKI adalah tempat pelaksanaan pelayanan pemeriksaan kesehatan yang memenuhi pedoman pelayanan sarana pemeriksaan kesehatan CTKI serta persyaratan yang ditentukan dan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.





PEMDAKAB / KOTA

Penetapan kebijakan dan pengelolaan pemeriksaan kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia Tingkat Nasional

1. Penerbitan SK Kemenkes tentang Perizinan Sarkes pemeriksaan kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia

2. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian berjenjang pengelolaan pemeriksaan kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia

3. Monev pemeriksaan kesehatan pengelolaan pemeriksaan kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia

Penetapan kebijakan dan pengelolaan pemeriksaan kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia Tingkat Provinsi

1. Rekomendasi Penerbitan SK Kemenkes tentang Perizinan Sarkes pemeriksaan kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia

2. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian pengelolaan pemeriksaan kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia


Penetapan kebijakan dan pengelolaan pemeriksaan kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia Tingkat Kabupaten/Kota

1. Usulan Rekomendasi Penerbitan SK Kemenkes tentang Perizinan Sarkes pemeriksaan kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia

2. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian pengelolaan pemeriksaan kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia




1.4.8 Pemerintah: Penetapan kebijakan dan pengelolaan pencatatan penyebab kematian

Provinsi : Pengelolaan dan penyelenggaraan pencatatan penyebab kematian

Kab/Kota : Pengelolaan dan penyelenggaraan pencatatan penyebab kematian

A. PENGERTIAN

1. Pencatatan Kematian adalah pencatatan kejadian kematian yang dialami oleh seseorang dalam register pada Instansi Pelaksana untuk pengelolaan data kependudukan

2. Pencatatan Penyebab Kematian adalah pencatatan beberapa penyakit atau kondisi yang merupakan suatu rangkaian perjalanan penyakit menuju kematian atau keadaan kecelakaan atau kekerasan yang menyebabkan cedera dan berakhir dengan kematian

3. Autopsi Verbal adalah suatu penelusuran rangkaian peristiwa, keadaan, gejala, dan tanda penyakit yang mengarah pada kematian melalui wawancara dengan keluarga atau pihak lain yang mengetahui kondisi sakit dari almarhum.



PEMDAKAB / KOTA

Penetapan kebijakan dan pengelolaan pencatatan penyebab kematian

1. Penetapan kebijakan NSPK,Juknis, Juklak dan bimbingan teknis pencatatan penyebab kematian nasional.

2. Monitoring dan Evaluasi pencatatan penyebab kematian

Pengelolaan dan penyelenggaraan pencatatan penyebab kematian

1. Pengelola dan penyelenggaraan NSPK,Juknis, Juklak pencatatan penyebab kematian skala provinsi.

2. Monitoring dan Evaluasi pencatatan penyebab kematian.

Pengelolaan dan penyelenggaraan pencatatan penyebab kematian

1. Penyelenggaraan kebijakan NSPK,Juknis, Juklak pencatatan penyebab kematian skala kab/kota.

2. Monitoring dan Evaluasi pencatatan penyebab



3. Bimbingan dan Pengawasan pencatatan penyebab kematian


kematian.



· web viewrumah sakit umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua...

Documents