PARIWISATA, POS DAN

TELEKOMUNIKASI

BAB XV

PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI

A. PENDAHULUAN

Pembangunan kepariwisataan pada hakikatnya merupakan upaya untuk mengembangkan dan memanfaatkan objek dan daya tarik wisa- ta, yang terwujud antara lain dalam bentuk kekayaan alam yang indah, keragaman flora dan fauna, kemajemukan tradisi dan seni budaya, serta peninggalan sejarah purbakala yang dimiliki bangsa Indonesia. Pembangunan kepariwisataan yang dilaksanakan melalui pengembangan kekayaan alam serta kekayaan budaya bangsa yang beraneka ragam, juga menjadi sarana untuk mengejawantahkan cita- cita bangsa dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, melestarikan dan memperkukuh jati diri dan kemandirian bangsa, serta menjadi peranti untuk ikut menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan keadilan sosial guna mewujudkan perdamaian yang abadi antara bangsa-bangsa di dunia.

XV/3

Pembangunan pos dan telekomunikasi merupakan upaya untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas penyelenggaraan kegiatan pelayanan lalu-lintas berita, uang dan barang. Prasarana dan sarana pos dan telekomunikasi merupakan jaringan komunikasi yang penting yang menjangkau perkembangan kehidupan manusia sehingga mempengaruhi proses perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Pembangunan pos dan telekomunikasi telah berhasil meningkatkan penyebaran informasi dalam segala aspek kehidupan seperti di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Di samping mempunyai fungsi sosial dan mengurangi keterisolasian daerah terpencil, pos dan telekomunikasi juga merupakan alat terdepan dalam upaya menghimpun dan menyalurkan potensi kegiatan ekonomi dari dan kepada seluruh lapisan masyarakat. Penyelenggaraan telekomunikasi mempunyai kaitan yang sangat erat dengan pemanfaatan ruang udara dan angkasa yang di dalamnya terdapat spektrum frekuensi radio, orbit geostasioner, dan orbit lainnya yang merupakan sumber daya alam yang makin terbatas. Penggunaan gelombang radio dan pemanfaatan orbit satelit sangat berkaitan dengan nilai ekonomi, keselamatan jiwa manusia dan harta benda serta keamanan negara.

Peranan kepariwisataan dalam pembangunan nasional telah meningkat dengan pesat. Hal ini ditunjukan dengan meningkatnya penerimaan devisa bagi negara, meningkatnya pembangunan ke -pariwisataan di daerah yang mendorong peningkatan pendapatan daerah dan masyarakat, meningkatnya kesempatan berusaha dan terciptanya lapangan kerja baru, serta terwujudnya pemerataan pembangunan pariwisata secara spasial dan struktural.

Dalam dua tahun pertama Repelita VI telah dilaksanakan ber-bagai upaya untuk meningkatkan pariwisata sebagai sektor andalan, meningkatkan daya saing kepariwisataan nasional, mengembangkan

XV/4

pariwisata nusantara, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam kepariwisataan, meningkatkan kerjasama regional dan interna-sional, meningkatkan peran serta koperasi, dunia usaha dan swasta terutama usaha menengah dan kecil, serta masyarakat pada umumnya.

Dibandingkan dengan keadaan pada akhir Repelita V telah meningkat daya tampung akomodasi penginapan baik hotel yang berbintang maupun yang tidak berbintang sebesar 12,45 persen, serta meningkat pula jumlah dan kualitas objek dan daya tarik wisata. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) meningkat sebesar 25,2 persen, yang diikuti dengan meningkatnya penerimaan devisa bagi negara sebesar 29,3 persen. Kunjungan wisatawan nusan- tara (wisnus) juga meningkat yaitu dengan sebesar 2,2 persen.

Demikian pula halnya dengan pembangunan di bidang pos dan telekomunikasi yang juga mengalami perkembangan yang cukup pe-sat, sehingga dirasakan makin dapat menunjang pertumbuhan eko-nomi, mendukung stabilitas nasional, mempercepat upaya pemerataan dan penyebaran pembangunan, mendorong upaya perintisan menuju ke pelayanan masa depan, serta membantu upaya menembus isolasi dan keterbelakangan daerah terpencil.

Dalam rangka pembangunan bidang pos dan giro telah diupaya-kan untuk meningkatkan keberhasilan dan ketepatan waktu tempuh; meningkatkan mutu, jenis dan efisiensi pelayanan; meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan iptek; meningkatkan peran serta koperasi dan swasta; serta meningkatkan fungsi pos dan giro sebagai penghimpun dana masyarakat.

Dalam dua tahun Repelita VI dibanding akhir Repelita V jumlah kantor pos dan sentral-sentral pelayanan meningkat 4,4 persen; jumlah armada pos keliling 12,3 persen baik kendaraan roda 4, roda 2

XV/5

maupun perahu motor yang tersebar di seluruh tanah air; lalu lintas nroduksi jasa pos dan giro 57,0 persen. Selain itu telah berkembang berbagai jenis jasa pelayanan baru dalam rangka kerjasama dengan pihak swasta maupun dalam rangka mendukung berbagai program pemerintah termasuk pengentasan kemiskinan. Pemanfaatan teknologi elektronika dan informatika telah meningkatkan kualitas pelayanan.

Di bidang telekomunikasi telah diupayakan untuk meningkatkan jangkauan, pemerataan, dan efisiensi pelayanan, peran serta koperasi dan swasta, penguasaan dan penerapan iptek dalam penyelenggaraan telekomunikasi, mengembangkan industri telekomunikasi, meningkat-kan kualitas sumber daya manusia, serta meningkatkan telekomunikasi khusus dan telekomunikasi hankam.

Jasa telekomunikasi dalam dua tahun Repelita VI dibandingkan dengan keadaan pada akhir Repelita V, meningkat antara lain tercer -min pada jumlah kapasitas telepon meningkat 60,1 persen, jumlah telepon umum coin (TUC) sebesar 37,9 persen, jumlah telepon umum kartu (TUK) sebesar 223,8 persen, jumlah sistem telekomunikasi bergerak (STB) yang meliputi STB analog dan STB digital sebesar 70,6 persen, jumlah warung telekomunikasi (Wartel) sebesar 118,1 persen, jumlah radio panggil untuk umum (RPUU) sebesar 309,7 persen, jumlah izin Radio Siaran Non Pemerintah sebesar 20,8 persen, serta jumlah Radio Konsesi sebesar 163,1 persen. Selain itu mutu pelayanan telah meningkat pula dengan dioperasikannya Pusat Pemeliharaan Jaringan Kabel. Demikian pula peran serta koperasi dan swasta telah berkembang dengan dimulainya pola kerja sama operasi (KSO) pembangunan telepon baru. PT Indosat dan PT Telkom telah memasuki pasar modal internasional. Dalam Repelita VI telah diupa -yakan pengembangan standardisasi peralatan telekomunikasi, serta diluncurkan paduan solusi pelayanan teknologi informasi (Pasopati) untuk menuju era multimedia.

XV/6

B. PARIWISATA

1. Sasaran, Kebijaksanaan, dan Program Repelita VI

Sasaran pembangunan kepariwisataan pada akhir Repelita VI adalah, dengan tingkat pertumbuhan rata-rata per tahun 12,9 persen, jumlah kunjungan wisman diperkirakan mencapai 6,5 juta sehingga dapat menghasilkan penerimaan devisa sekitar US$9 miliar. Jumlah kunjungan wisnus diperkirakan 84,2 juta dengan pengeluaran lebih dari Rp9 triliun. Dengan demikian, akan terbuka 900 ribu lapangan kerja baru di bidang kepariwisataan.

Dalam rangka mencapai sasaran yang dikemukakan tersebut di atas, maka kebijaksanaan pokok pembangunan kepariwisataan dalam Repelita VI adalah meningkatkan pariwisata sebagai sektor andalan; meningkatkan daya saing kepariwisataan nasional; mengembangkan pariwisata Nusantara; meningkatkan sumber daya manusia; serta meningkatkan peran Berta koperasi, swasta, dan masyarakat.

Pembangunan kepariwisataan Indonesia dalam Repelita VI dilaksanakan melalui dua program pokok yaitu program pemasaran pariwisata dan program pengembangan produk wisata, serta lima program penunjang, yaitu program pengendalian pencemaran lingkungan hidup, program pendidikan, pelatihan dan penyuluhan pariwisata, program penelitian dan pengembangan pariwisata, program pembangunan prasarana pariwisata, dan program pembinaan dan pengembangan kebudayaan dan kesenian.

XV/7

2. Pelaksanaan dan Hasil Pembangunan Tahun Kedua Repelita VI

Secara umum hasil pelaksanaan pembangunan kepariwisataan melalui berbagai programnya dalam tahun kedua Repelita VI adalah sebagai berikut.

a. Program Pokok

1) Program Pemasaran Pariwisata

Program pemasaran pariwisata terdiri dari dua kegiatan utama yakni pemasaran dalam negeri dan pemasaran luar negeri.

a) Pemasaran Dalam Negeri

Kegiatan pemasaran dalam negeri bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kepariwisataan serta memperkenalkan objek dan daya tarik wisata kepada masyarakat Indonesia.

Upaya untuk meningkatkan pengembangan pariwisata nusantara antara lain dilakukan melalui pembinaan masyarakat dengan memben-tuk kelompok sadar wisata (pokdarwis) yang hingga tahun 1995/96 sudah berkembang menjadi 635 kelompok yang tersebar di seluruh Indonesia, meningkat dari 625 kelompok pada tahun 1994/95. Se-dangkan pada tahun 1993/94 jumlahnya barn mencapai 537 kelompok. Dalam rangka mendorong wisatawan remaja dan pemuda, pembangun- an youth camp di Lampung dan kegiatan wisata remaja dan pemuda di berbagai daerah terus dilanjutkan supaya potensi objek dan daya tarik wisata yang tersebar di seluruh wilayah nusantara Indonesia diketahui dan dikenal secara lebih mendalam.

XV/8

Untuk lebih meningkatkan lagi kesadaran masyarakat akan arti dan pentingnya pembangunan pariwisata, pada tahun 1994 telah di -lakukan Kampanye Nasional Sadar Wisata dengan tema Tahun Peranan Wanita Dalam Pembangunan Pemuda dan Olah Raga, dan pada tahun 1995 telah dilanjutkan dengan Kampanye Nasional Sadar Wisata dengan tema 50 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.

Aneka ragam acara kepariwisataan nasional telah dilaksanakan di berbagai daerah antara lain : Festival Seni Budaya Aceh IV; Pacu Jalur di Teluk Kuantan Riau; Festival Tabuik di Sumatera Barat; Pesta Budaya Jambi; Festival Danau Ranau di Lampung; Festival Layang-Layang 1995 di Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta dan Jawa Timur; Festival Gerak Kejuangan Masyarakat Jawa Barat; Festival Pulau Seribu di DKI Jakarta; Festival Kesodo di Jawa Timur; Festival Kebudayaan Kesenian Balibo di Timor Timur; Festival Erau di Kalimantan Timur; Festival Borneo di Kalimantan Timur; Festival Bunaken di Sulawesi Utara; Festival Danau Poso di Sulawesi Tengga- ra; Festival Teluk Kendari di Sulawesi Tenggara; Pesta Seni Budaya Biak Numfor di Irian Jaya; Pesta Seni Budaya Lembah Baliem di Irian Jaya; dan Festival Permainan Rakyat di seluruh Indonesia.

Dalam rangka meningkatkan mutu berbagai jasa pelayanan pariwisata dilanjutkan pembinaan kepariwisataan di seluruh propinsi, antara lain melalui kegiatan penyusunan klasifikasi hotel, restoran, usaha jasa pariwisata, dan jasa impresariat. Selain itu dilakukan pula pembinaan dan pemantauan penanaman modal di bidang ke-pariwisataan di 16 propinsi yang meliputi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dan Irian Jaya.

XV/9

Jumlah wisnus yang pada akhir Repelita V adalah 85,6 juta kunjungan, pada tahun pertama Repelita VI telah meningkat menjadi 86,5 juta kunjungan, dan pada tahun kedua telah meningkat lagi menjadi 87,5 juta atau suatu kenaikan hampir 1,1 persen setiap tahun-nya dengan jumlah pengeluaran lebih dari Rp9,6 triliun.

b) Pemasaran Luar Negeri

Kegiatan pemasaran luar negeri bertujuan untuk memperkenalkan objek dan daya tarik wisata Indonesia di luar negeri. Dalam rangka meningkatkan arus kedatangan wisman dari luar negeri pada tahun 1995/96 dilaksanakan peningkatan promosi pariwisata melalui tujuh kantor Pusat Promosi Pariwisata Indonesia (P3I) di luar negeri, yaitu di London, Frankfurt, Los Angeles, Tokyo, Taipei, Singapura, dan Sydney baik melalui media masa, bahan-bahan promosi cetakan maupun partisipasi pada acara-acara kepariwisataan di luar negeri.

Promosi pariwisata di dalam dan ke luar negeri dilakukan oleh Badan Promosi Pariwisata Indonesia (BPPI) yang dibiayai dari 20 persen penerimaan pajak pembangunan (PB) I pada 10 daerah tujuan wisata (DTW), yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. Bila dalam tahun 1994/95 dana yang telah berhasil dihimpun adalah sebesar Rp5,92 miliar, maka dalam tahun 1995/96 telah mencapai Rp21,61 miliar atau mengalami pertumbuhan lebih dari 3,5 kali lipat.

Kegiatan pemasaran pariwisata ke luar negeri yang dilaksanakan oleh BPPI ditujukan kepada media pariwisata di pasar-pasar utama luar negeri melalui biro-biro perjalanan serta secara langsung kepada masyarakat sebagai calon wisman. Indonesia sebagai DTW dipromosi-kan dengan slogan "Indonesia Suatu Dunia Tersendiri" yang terdiri

XV/10

dari ribuan pulau yang indah dengan aneka ragam budaya dan meru-pakan tempat ideal untuk berlibur. Pada tahun 1993/94 pemasaran tersebut diprioritaskan untuk memperkenalkan objek dan daya tarik wisata yang terdapat di Pulau Jawa dan Bali, dan kemudian tahun 1994/95 diperluas dengan memperkenalkan pula Pulau Sumatera, serta pada tahun 1995/96 mulai diperkenalkan Pulau Sulawesi. Nega-ra-negara yang menjadi sasaran kegiatan pemasaran pada tahun 1993/94 adalah pada negara yang potensial seperti Singapura dan Australia, pada tahun 1994/95 telah diperluas ke pasar Jepang, Taiwan dan Jerman. Pada tahun 1995/96 kegiatan pemasaran semakin diintensifkan dan dengan memperluasnya lagi yaitu ke Amerika Seri -kat dan Inggris. Pendekatannya disesuaikan dengan kelompok sasaran wisatawan, antara lain melalui pemasangan iklan di beberapa jaringan televisi internasional, serta pembuatan dan pendistribusian bahan-bahan promosi cetak. Sampai tahun 1995/96 telah didistribusikan lebih dari satu juta eksemplar brosur maupun majalah dalam berbagai bahasa. Untuk menunjang kegiatan tersebut dilakukan pula kegiatan kehumasan (public relations) yang berkaitan dengan promosi, dianta-ranya berupa koordinasi dengan pelaku-pelaku kehumasan baik pers, maupun asosiasi kepariwisataan di luar negeri.

Kegiatan promosi dalam negeri yang juga dilakukan oleh BPPI dilaksanakan baik melalui kegiatan kehumasan secara luas maupun melalui peningkatan hubungan dengan pers dan asosiasi-asosiasi kepariwisataan serta berbagai lembaga dan instansi terkait. Selain itu turut berpartisipasi pada berbagai acara kepariwisataan serta seminar dan konferensi.

Di samping itu, BPPI telah pula meningkatkan promosi Meetings, Incentives, Congress, and Exhibitions (MICE), penelitian-penelitian berkenaan dengan promosi pariwisata serta penggalakkan informasi pariwisata Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri.

XV/11

Berbagai acara kepariwisataan yang penting di luar negeri telah diikuti oleh industri pariwisata Indonesia antara lain International Travel Expo, Juni 1995 di Hongkong; Holiday and Travel Show, Juni 1995 di Sydney; World Travel Mart, Nopember 1995 di London; International Travel Fair, Nopember 1995 di Taipei; Sales Mission, Nopember 1995 di Korea Selatan; Fitur Madrid, Januari 1996 di Spanyol; Borse Internationale Turismo (BIT) Milan, Februari 1996 di Itali; Salon Mondial Du Tourism, Maret 1996 di Paris; Garuda Indonesia Roadshow ke Jepang dan Korea yang ditujukan terutama untuk mengoreksi isu kolera di Bali.

Selain turut serta pada acara kepariwisataan di luar negeri juga telah dilaksanakan acara kepariwisataan berskala internasional di Indonesia, seperti Festival Budaya Khatulistiwa, Maret 1995, di Pontianak; Festival Sriwijaya, Juni 1995 di Palembang; Festival Danau Toba, Juni 1995 di Prapat Sumatera Utara; Lomba Surfing Internasional, Juni 1995 di Jawa Timur; The IVth International Bamboo Conference, Juni 1995 di Ubud, Bali; Festival Keraton se Nusantara, Juli 1995 di Surakarta; Festival Krakatau, Juli 1995 di Lampung; Pasar Wisata Indonesia, Oktober 1995 di Jakarta; Food Festival, Nopember 1995 di Jakarta dan Bali; Arung Samudera, Agustus 1995 antara DKI Jakarta dan Bali; Festival Gantole Interna-sional, Agustus 1995 di Jawa Tengah; Festival Istiglal II, September 1995 di DKI Jakarta; Festival Borobudur, Oktober 1995 di Magelang Jawa Tengah; Festival Gamelan se Dunia, Desember 1995 di Prambanan; International Conference on Culture Tourism bulan Desember 1995 di Yogyakarta; Asean Tourism Forum (ATF), Januari 1996 di Surabaya.

Dalam tahun 1995/96 kegiatan wisata konvensi telah meningkat, antara lain tercatat 826 kali penyelenggaraan acara MICE dengan peserta sebanyak 151.421 orang. Pada tahun 1994/95 yang tercatat

XV/12

adalah 670 kali dengan peserta sebanyak 134.178 orang. Dewasa ini sudah ada 21 perusahaan yang bergerak dalam usaha jasa konvensi, yang berarti meningkat 23,5 persen dari tahun 1994/95.

Untuk lebih menggalakkan wisata konvensi telah diikuti secara aktif berbagai acara promosi seperti Convention and Exhibition (CONVEX) di London; Australian International and Meeting Exhi-bition di Australia; Asian Association for Convention and Visitor Bureau (AACVB) Joint Promotion di Manila; European Incentive Bussiness and Travel Meeting (EIBTM) di Swiss; Incentive Travel and Corporate Meeting Asia (IT & CMA) di Hongkong; Incentive Travel and Meeting Executive Shows (ITME) di Chicago; AACVB Meeting Net Asia Conference di Singapura; Indonesia-Singapore Partner in Progress di Singapura.

Indonesia mengikuti kegiatan acara yang diselenggarakan lemba-ga-lembaga kepariwisataan internasional antara lain Pacific and Asia Tourism Association (PATA) Annual Conference, April 1995 di Auckland, Selandia Baru; International Congress and Convention Association (ICCA) Category D Meeting, Juli 1995 di Budapest, Hongaria; Sidang Umum World Tourism Organization (WTO) Asia Timur dan Pasifik, Oktober 1995 di Cairo, Mesir; AACVB Annual Conference Meeting XII, Desember 1995 di Philipina.

Masih dalam rangka promosi, telah diundang penulis perjalanan dan fotografer luar negeri seperti dari Asia, Eropa dan Amerika untuk berkunjung ke Sumatera Utara, Yogyakarta, Bali, Lombok, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku dan Irian Jaya. Promosi dilakukan pula melalui asistensi film melalui kerjasama dengan badan-badan publikasi luar negeri antara lain dari Jepang, Amerika Serikat dan Australia khususnya dalam pembuatan film dokumenter kepariwisa-taan di Indonesia.

XV/13

Jumlah kunjungan wisman meningkat pesat dalam Repelita VI. Bila pada akhir Repelita V jumlah kunjungan wisman adalah 3.400.804 kunjungan, pada akhir tahun pertama Repelita VI naik menjadi 4.069.478 kunjungan, maka pada akhir tahun kedua Repelita VI telah meningkat lagi fnenjadi 4.258.136 kunjungan, yang berarti kenaikan sebesar 25,2 persen dibandingkan tahun 1993/94. Peneri -maan devisa juga meningkat dari US$3.984,7 juta pada tahun 1993/94 menjadi sebesar US$5.151,01 juta pada tahun 1995/96 atau suatu peningkatan hampir 29,3 persen sehingga menempatkan pariwisata sebagai penghasil devisa utama setelah minyak dan gas bumi serta tekstil. Penerimaan devisa pariwisata yang makin meningkat tersebut telah menjadikan pos transaksi bersih perjalanan luar negeri menjadi satu-satunya yang positif dibanding transaksi jasa jasa lainnya dalam Neraca Pembayaran. Indonesia. Dengan demikian pariwisata telah memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi pengurangan defisit neraca barang dan jasa. Perkembangan kunjungan wisman tersebut dapat dilihat pada Tabel XV-l.

2) Program Pengembangan Produk Wisata

Program pengembangan produk wisata bertujuan untuk mening-katkan ragam, daya tampung, mutu objek dan daya tarik wisata serta sarana pendukungnya agar menarik untuk dikunjungi. Program ini antara lain dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sebagai berikut.

Pada tahun kedua Repelita VI telah dilakukan penyusunan peren-canaan pengembangan kawasan, objek dan daya tarik wisata, seperti pola pengembangan rest area di beberapa propinsi atau daerah, yaitu Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Kalimantan Barat; Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) Nasional tahap I; pembinaan masyarakat dan desa nelayan di objek dan kawasan pariwi-sata pantai; lanjutan pengembangan sistem informasi manajemen;

XV/14

pengembangan pola pembinaan usaha kecil dan masyarakat di sekitar objek dan kawasan pariwisata; peningkatan peranan wanita di bidang usaha pariwisata; serta peningkatan kualitas statistik wisman dan sistem informasi wisman. Juga telah dilaksanakan studi pengembang- an kawasan wisata agro industri di Sulawesi Selatan, pengembangan Pulau Krakatau dan Merak Belantung di Lampung, peningkatan informasi melalui pendayagunaan iptek di Jawa Timur, penyusunan RIPP DI Aceh dan Sumatera Selatan, proyeksi kebutuhan kamar hotel bintang dan kapasitas jumlah biro perjalanan wisata di Jawa Tengah, profil wisatawan dan perkiraan pengeluaran wisatawan mancanegara di Jawa Tengah, dampak pengembangan pariwisata di DI Yogyakarta, penyusunan Kawasan Wisata Bukari di Sulawesi Tenggara, serta penyusunan kawasan wisata alternatif di Tana Toraja, Sulawesi Sela-tan.

Sementara itu juga telah dilakukan kerjasama kepariwisataan dengan berbagai negara di ASEAN seperti Annual Asean Working Group on Tourism di Medan, Asean Promotion Center Annual Meet- ing di Tokyo, Asean Working Group on NTO's Meeting di Surabaya, The Second Indonesia-Malaysia Joint Committee Meeting on Tourism di Bukittinggi, dan The 9th Board of Director and Planning Meeting of the Asean Promotion Centre di Manila.

Untuk lebih meningkatkan peran serta koperasi, swasta, dan masyarakat dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pembinaan baik berupa penyuluhan kepada masyarakat maupun memberikan penerangan dan dukungan kepada lembaga-lembaga usaha kepari-wisataan, serta memberikan rangsangan kepada para calon investor, antara lain dengan mengikutsertakan pada saat pembukaan jalur-jalur wisata Baru, mengembangkan keterkaitan dengan berbagai usaha sektor lain diantaranya dengan perusahaaan penerbangan dan media masa, dan menggalakkan usaha-usaha kerajinan dan cindera mata.

XV/15

Di bidang akomodasi. penginapan, telah ada penambahan daya tampung akomodasi penginapan sebanyak 4.408 kamar dalam tahun 1994/95 dan 17.004 kamar dalam tahun 1995/96 atau terjadi pening-katan sebesar 12,45 persen dibanding tahun 1993/94. Secara keselu-ruhan daya tampung akomodasi penginapan mencapai jumlah 193.346 kamar yang terdiri dari kamar hotel berbintang sebanyak 66.357 kamar dan kamar hotel tidak berbintang sebanyak 126.989 kamar. Perhotelan juga telah menggunakan secara lebih luas teknologi infor-masi dan hingga kini terdapat 41 buah jaringan International Chain Hotel berarti bertambah sebanyak 13 buah pada tahun 1995/96, dan 15 buah National Chain Hotel yang berarti terjadi penambahan seba-nyak 3 buah dalam tahun 1995/96 ini.

Usaha perjalanan wisata yang di antaranya berupa koperasi juga telah bertambah sebanyak 226 buah pada tahun 1994/95 dan 324 buah pada tahun 1995/96 yang berarti meningkat 35,7 persen dibanding tahun 1993/94, sehingga jumlahnya secara keseluruhan mencapai 2.089 buah. Begitu pula jumlah pimpinan perjalanan telah mencapai 721 orang dengan penambahan sebanyak 40 orang pada tahun 1995/96. Selain itu, pramuwisata juga telah bertambah sebanyak 68 orang pada tahun 1995/96, sehingga jumlah keseluruhannya telah mencapai 6.922 orang.

Dalam upaya untuk lebih mendorong pembangunan daerah seka-ligus mempercepat proses pemerataan telah dan terus ditingkatkan pembangunan berbagai usaha pengembangan kawasan pariwisata di daerah, penambahan jumlah pintu masuk internasional melalui trans-portasi udara yang tersebar di seluruh tanah air, pengembangan ber- bagai usaha kerajinan dan cinderamata serta pembinaan usaha kecil dan koperasi.

XV/16

Usaha pengembangan kawasan pariwisata di daerah terlihat semakin berkembang baik melalui pola-pola keperintisan, kerjasama pemerintah dan swasta, maupun antar swasta. Sampai tahun kedua Repelita VI telah terdapat . 8 buah kawasan pariwisata yang sudah beroperasi yaitu Nias Tourism Development Corporation, Anai Resor di Sumatera Barat, Gunung Geulis di Jawa Barat, Nusa Dua di Bali, Pulau Moyo di Nusa Tenggara Barat, Likupang dan Tasik Ria di Sulawesi Utara, Biak Marauw di Irian Jaya, serta ada 8 usaha kawa- san lain yang masih dalam tahap pembangunan.

Begitu pula usaha kerajinan dan cinderamata telah meningkat sebesar 6,6 persen yaitu dari 1.580 unit usaha pada tahun 1994/95 menjadi 1.684 unit usaha pada tahun 1995/96 diantaranya sebagian besar merupakan usaha kecil dan menengah.

Jumlah bandar udara yang berfungsi sebagai pintu masuk interna-sional telah bertambah dari 13 pada tahun 1993/94 menjadi 19 pada tahun 1994/95 dan meningkat lagi menjadi 23 pada tahun 1995/96.

Pembinaan pengusaha kecil dan koperasi oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang kepariwisataan seperti PT Hotel Indonesia Internasional (HII) dan Natour, serta PT Bali Tourism Development Corporation (BTDC) terus ditingkatkan. Sampai dengan tahun 1993/94 telah disalurkan dana sebesar Rp1.652,5 juts kepada 200 pengusaha kecil dan koperasi. Pada tahun 1994/95 telah disalurkan dana sebesar Rp736,5 juta kepada 67 pengusaha kecil dan koperasi, dan pada tahun 1995/96 meningkat menjadi Rp853,7 juta yang disa -lurkan kepada 42 pengusaha kecil dan koperasi. Dengan demikian secara kumulatif sampai dengan tahun 1995/96 telah disalurkan dana sebesar Rp3.242,7 juta kepada 307 pengusaha kecil dan koperasi.

XV/17

b. Program Penunjang

1) Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup

Tujuan program pengendalian pencemaran lingkungan hidup adalah meningkatkan kualitas hidup di daerah objek dan daya tarik wisata serta sarana pendukungnya.

Dalam tahun 1995/96 kegiatan yang telah dilakukan adalah penyusunan dan penyempurnaan petunjuk teknis Amdal; pemantauan pengelolaan lingkungan yang mencakup peraturan upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL) di propinsi Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, DI Yogya-karta,, Bali, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tengah; penyuluhan petunjuk teknis Amdal khususnya bagi objek dan daya tarik wisata antara lain di propinsi DI Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali; serta penilaian studi Amdal daerah di Riau, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat.

2) Program Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Pariwisata

Program pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan pariwisata bertu-juan untuk menyiapkan dan menyediakan sumber daya manusia di bidang kepariwisataan yang profesional dengan kemampuan yang memadai guna memenuhi kebutuhan yang makin meningkat selaras dengan laju pertumbuhan pariwisata.

Untuk itu dalam tahun kedua Repelita VI telah dilakukan pem-binaan, penyuluhan dan pelatihan di bidang kepariwisataan yang

XV/18

diselenggarakan di beberapa fasilitas pendidikan dan pelatihan (diktat) pariwisata yaitu di Balai Pendidikan dan Latihan Pariwisata (BPLP) Medan dan Ujung Pandang, serta Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) di Bandung dan Bali. Kegiatan diktat pariwisata tersebut pada tahun 1995/96 telah menghasilkan tambahan tenaga kerja pariwisata seba- nyak 163.803 orang atau .meningkat sebesar 32,2 persen bila diban- ding tahun 1993/94 yang berjumlah 123.955 orang. Selain itu untuk menambah daya tampung diktat telah dilakukan penyusunan detail design kampus baru BPLP Medan, rehabilitasi dan perluasan fasilitas STP Bandung, pembangunan prasarana dan sarana fisik STP Bali, serta penyediaan tanah kampus baru BPLP Ujung Pandang.

3) Program Penelitian dan Pengembangan Pariwisata

Tujuan program penelitian dan pengembangan pariwisata adalah melakukan berbagai kajian dan penelitian di bidang kepariwisataan bagi pengambilan keputusan dan perumusan kebijaksanaan pem-bangunan kepariwisataan.

Dalam rangka program tersebut telah dilakukan berbagai kegi- atan termasuk pengembangan bank data, lanjutan (tahap II) pengem-bangan sistem informasi pariwisata, pembentukan dan pengembangan tenaga peneliti, penyusunan statistik kunjungan wisman 1995 ke Indonesia, penelitian wisman yang akan meninggalkan Indonesia, serta penyusunan Sistem Pariwisata Nasional.

4) Program Pembangunan Prasarana Pariwisata

Sebagai program penunjang, program pembangunan prasarana pariwisata bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dalam pem-bangunan prasarana yang menunjang pembangunan kepariwisataan,

XV/19

seperti transportasi, telekomunikasi, listrik, dan air bersih, termasuk pengembangan kawasan pariwisata di daerah.

Melalui penyelenggaraan Forum Konsolidasi Pariwisata pada bu- lan Desember 1995 yang melibatkan berbagai sektor, telah dihasilkan sejumlah rekomendasi kebijaksanaan yang bersifat lintas sektoral dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan pariwisata sebagai penghasil devisa utama nasional pada akhir Repelita VII. Berbagai rumusan kebijaksanaan tersebut yang menyangkut aspek pemasaran, pengembangan produk wisata, pengembangan aksesibilitas, investasi, pengaturan; lingkungan hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sumber daya manusia didasarkan pada kajian ekonomi makro dan mikro secara menyeluruh mengenai prospek pariwisata dengan memperhatikan perkembangan masa kini dan masa mendatang, baik secara nasional, regional maupun global.

Selain itu pembangunan prasarana penunjang pariwisata melalui peningkatan pemanfaatan teknologi informasi seperti komputer dan telekomunikasi yang digunakan oleh berbagai Chain Hotel telah mem-percepat proses layanan kepada para wisatawan sehingga lebih memadai, lebih lengkap dan cepat tersedia dengan cara yang lebih efisien.

5) Program Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan dan Kesenian

Tujuan program pembinaan dan pengembangan kebudayaan dan kesenian adalah meningkatkan upaya untuk menggali, mengembang- kan, dan memasyarakatkan nilai luhur budaya bangsa termasuk kese- nian baik sebagai daya tarik pariwisata, maupun dalam rangka memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa.

XV/20

TABEL XV — 1PERKEMBANGAN

KUNJUNGAN WISATAWAN MANCANEGARA 1)

1993/94, 1994/95 — 1995/96.( orang )

Tahun J u m l a h

1993/94 3.400.804

Repelita VI1994/95 4.069.478

1995/96 4.258.138 2)

1) Angka tahunan2) Angka sementara

XV/21

Dalam tahun 1995/96 secara berkelanjutan dilakukan dan diting-katkan pembinaan terhadap berbagai kelompok seni dan budaya yang ada dalam masyarakat melalui pembinaan kelompok sadar wisata yang dilaksanakan setiap tahun, pembinaan usaha cinderamata, serta pelak-sanaan berbagai acara promosi yang menonjolkan budaya dan kesenian daerah. Selain itu telah dilakukan pula pengiriman misi-misi kebudayaan dan kesenian Indonesia pada acara promosi kepariwi- sataan nasional di luar negeri diantaranya di Inggris, Spanyol, Itali, Perancis, Taiwan, Korea Selatan dan Australia.

C. POS DAN TELEKOMUNIKASI

1. Sasaran, Kebijaksanaan, dan Program Repelita VI

Sasaran pembangunan pos dan giro dalam Repelita VI adalah meningkatnya mutu pelayanan, efisiensi dan produktivitas, diversifi -kasi pelayanan, serta perluasan fasilitas fisik pelayanan pos ke seluruh ibu kota kecamatan dan telah mencakup sekurang-kurangnya 40 persen dari seluruh desa yang ada.

Untuk mencapai sasaran tersebut, kebijaksanaan pembangunan pos dan giro dalam tahun kedua Repelita VI ditempuh secara terarah, terpadu dan berkesinambungan melalui berbagai upaya yang ditujukan untuk meningkatkan keberhasilan waktu tempuh; meningkatkan mutu, jenis dan efisiensi pelayanan; meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan iptek; meningkatkan peran serta koperasi dan swasta; serta meningkatkan fungsi pos dan giro sebagai penghimpun dana masyarakat.

Sasaran pembangunan telekomunikasi dalam Repelita VI adalah pembangunan telepon sebanyak 5 juta satuan sambungan (ss) sehingga

XV/22

kepadatan telepon menjadi 3,91 ss per 100 penduduk. Sasaran penting lainnya adalah meningkatnya mutu pelayanan serta jangkauan teleko-munikasi sehingga meliputi seluruh ibu kota kabupaten, ibu kota kecamatan, dan 50 persen dari desa yang ada, serta meningkatnya jumlah telepon umum dan warung telekomunikasi.

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, kebijaksanaan pokok pembangunan telekomunikasi dalam Repelita VI adalah meningkatkan jangkauan, pemerataan pelayanan, mutu dan efisiensi pelayanan, meningkatkan peran serta koperasi dan swasta, meningkatkan pe-nguasaan dan penerapan iptek dalam penyelenggaraan telekomunikasi, meningkatkan pengembangan industri telekomunikasi, meningkatkan penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta meningkatkan pengembangan telekomunikasi khusus dan telekomunikasi hankam.

Berbagai upaya tersebut dilaksanakan melalui dua program pokok, yaitu program pengembangan jasa pos dan giro, dan program pengembangan jasa telekomunikasi, serta dua program penunjang yaitu program pendidikan, pelatihan dan penyuluhan, dan program penelitian dan pengembangan pos dan telekomunikasi.

2. Pelaksanaan dan Hasil Pembangunan Tahun Kedua Repelita VI

Secara umum pembangunan pos dan telekomunikasi dalam tahun ke dua Repelita VI menurut masing-masing programnya adalah seba- gai berikut.

XV/23

a. Program Pokok

1) Program Pengembangan Jasa Pos dan Giro

Program pengembangan jasa pos dan giro bertujuan untuk .me-ningkatkan jangkauan, mutu, dan efisiensi pelayanan jasa pos dan giro. Program ini terdiri dari beberapa kegiatan yaitu pembangunan gedung kantor; pengadaan kendaraan; modernisasi loket; pengem-bangan dan perluasan jasa; dan peningkatan efisiensi, produktivitas serta kenyamanan lingkungan pelayanan.

a) Pembangunan Gedung Kantor

Pada tahun 1995/96 telah ada penambahan jumlah kantor pos dan giro serta sentral-sentral pelayanan sebanyak 52 buah yang terdiri dari 34 buah kantor pos tambahan dan kantor pembantu, serta 18 unit loket ektensi. Dengan demikian secara keseluruhan jumlah kantor pos dan giro serta sentral pelayanan yang beroperasi mencapai 4.910 buah yang meliputi 311 buah kantor pos besar/kelas I, 3.355 buah kantor pos tambahan dan kantor pos pembantu, 4 sentral pengolahan pos, 855 kantor pos pembantu kelas IV, 9 sentral giro, 119 sentral giro gabungan, 248 loket ekstensi dan 9 kios benda pos dan meterai (BPM). Jangkauan pelayanan pos dan giro sampai tahun 1995/96 mencapai 3.786 kecamatan, dan 1.020 lokasi transmigrasi, meningkat dibandingkan dengan tahun 1994/95 dan tahun 1993/94 yang jang-kauannya masing-masing mencapai 3.785 kecamatan dan 982 lokasi transmigrasi serta 3.774 kecamatan dan 970 lokasi transmigrasi. Perkembangan pembangunan kantor pos dan sarana penunjangnya dapat dilihat pada Tabel XV-2.

XV/24

b) Pengadaan Kendaraan

Jumlah kendaraan pos keliling telah bertambah sebanyak 138 unit yang terdiri dari 25 unit pos keliling kota berupa kendaraan roda empat yang dapat memperluas pelayanan sebanyak 25 trayek baru dan 113 unit pos keliling desa berupa kendaraan roda dua maupun perahu motor untuk melayani 226 trayek baru. Dengan tambahan kendaraan tersebut, jumlah pos keliling kota menjadi 523 unit untuk melayani 792 trayek dan jumlah pos keliling desa sebanyak 2.756 unit untuk melayani 5.674 trayek.

c) Modernisasi Loket

Dalam rangka menunjang modernisasi loket, digunakan peralatan komputer untuk pos kilat khusus, pos patas, kode pos, loket terpadu, Express Mail Services (EMS) maupun surat elektronik. Pada tahun 1995/96 telah bertambah jumlahnya dengan sebanyak 52 unit, sehing- ga secara keseluruhan jumlah komputer telah mencapai 847 unit dibandingkan tahun 1994/95 yang berjumlah 795 unit atau tahun 1993/94 yang berjumlah 681 unit. Sarana dan peralatan penunjang seperti bis surat, timbangan elektronik untuk paket pos, timbangan surat, mesin cap dan mesin hitung uang telah ditingkatkan, sehingga meningkatkan pula penyediaan dan modernisasi pelayanan, mening-katkan mutu dan efisiensi pelayanan serta memperluas kesempatan untuk melakukan diversifikasi jenis pelayanan. Di samping itu Sistem Informasi Manajemen sebagai penunjang pelayanan pos dan giro telah mulai disusun dan dilaksanakan, yang pada tahun 1995/96 telah mencakup pengembangan dan penerapan modul untuk pelayanan jasa pengiriman barang.

XV/25

d) Pengembangan dan Perluasan Jasa

Dalam tahun pertama Repelita VI telah diberlakukan beberapa jenis jasa pelayanan baru seperti Ratron Simpati, yaitu telegram indah ucapan selamat; Pos Serba Ada (Poserba) yaitu belanja kebutuhan sehari-hari lewat pos; Belanja Lewat. Pos (BLP) untuk produk-produk khusus; Bulk Mail Services (BMS) yaitu pelayananan khusus untuk kiriman bisnis; pelayanan penjualan telepon kartu; penjualan perangko melalui mesin otomatis;,Pos Sekolah yaitu pelayanan jasa pos dan giro di sekolah-sekolah. Kemudian pada tahun 1995/96 ditambah pula dengan berbagai jasa pelayanan baru yaitu Kiriman Hari Ini Sampai (KHIS) dan Kirim Esok Sampai (KES) yang merupakan layanan untuk golongan pasar bisnis yang menghendaki pelayanan yang cepat, jaminan sampainya kiriman, fleksibel dalam ukuran dan berat; Wasantara Net yang merupakan pelayanan di bidang internet; Pos Pemasaran Keliling (Posarling), Warung Pos Keluarga Sejahtera (Warposkesra) dan penyediaan Kotak Pos Elektronik dalam jaringan Wasantara Net; serta Tabungan Keluarga Sejahtera (Takesra) dan Kredit Usaha Keluarga Sejahtera (Kukesra). Pelayanan jasa pos dan giro telah memberikan dukungan terhadap penerimaan pembayaran pajak, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Pajak Peng-hasilan yang dapat dilakukan di kantor-kantor pos. Demikian juga dalam menunjang pengentasan kemiskinan yaitu pelayanan pengiriman tunjangan hidup bagi sarjana yang ditempatkan di desa-desa terting-gal. Selain itu sejak dicanangkannya Gerakan Nasional Gemar Berki-rim Surat (GNGBS) melalui pos pada tanggal 1 Januari 1995 telah diupayakan secara terus menerus penyebarluasan informasi tersebut untuk meningkatkan minat masyarakat berkirim surat.

Koperasi dan swasta terutama skala usaha kecil dan menengah telah dibina melalui kerjasama dalam bentuk keagenan pelayanan pos dan giro ataupun penjualan benda pos. Sampai akhir tahun 1993/94

XV/26

perusahaan titipan berjumlah 384 buah, agen pos berjumlah 753 buah, agen pos desa berjumlah 220 buah dan dipo benda pos dan materai berjumlah 4.705 buah, dan sampai akhir tahun 1994/95 perusahaan jasa titipan meningkat menjadi 451 buah, agen pos 901 buah, agen pos desa 240 buah dan dipo benda pos dan meterai 4.815 .buah. Pada tahun 1995/96 perusahaan jasa titipan telah meningkat lagi menjadi 504 buah, agen pos 901 buah, agen pos desa 333 buah dan dipo benda pos dan meterai 4.949 buah.

Jumlah mitra binaan baik koperasi maupun pengusaha kecil yang dilaksanakan oleh PT Pos Indonesia telah meningkat. Sampai dengan tahun 1993/94 BUMN tersebut telah menyalurkan dana sebesar Rp3.277,4 juta kepada 243 pengusaha kecil dan koperasi, sedangkan pada tahun 1994/95 dana yang disalurkan mencapai Rp3.202,5 juta kepada 573 pengusaha kecil dan koperasi. Penyaluran dana pada tahun 1995/96 meningkat lagi menjadi sebesar Rp4.810,0 juta kepada 600 pengusaha kecil dan koperasi. Secara kumulatif sampai dengan tahun 1995/96 jumlah dana yang telah disalurkan mencapai Rp11.289,9 juta kepada 1.416 pengusaha kecil dan koperasi.

Selain itu pos dan giro sebagai suatu lembaga keuangan bukan bank yang berfungsi menghimpun dana masyarakat yang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber pendanaan untuk mendukung pembiayaan pembangunan, dalam tahun 1995/96 telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan tabungan masyarakat, giro dan cek pos, serta wesel pos. Secara berturut-turut bila dibandingkan dengan tahun 1994/95 dan 1993/94 masing-masing meningkat sebesar 13,8 persen, 120 persen dan 38,4 persen serta 29,3 persen, 135 persen dan 53,8 persen. Peningkatan yang sangat pesat dalam produk-si giro dan cek pos terjadi karena meningkatnya penerimaan dari pembayaran pajak yang telah dapat dilakukan di kantor-kantor pos. Sementara itu dalam kurun waktu yang sama pelayanan pengiriman

XV/27

jaminan hidup bagi transmigran di daerah transmigrasi di seluruh Indonesia terus ditingkatkan melalui evaluasi dan pembinaan rumah pos di daerah-daerah transmigrasi antara lain di propinsi Aceh, Sumatera Utara, Jambi dan Lampung.

Perkembangan produksi jasa pos dan giro dapat dilihat pada TabelXV3.

e) Peningkatan Efisiensi, Produktivitas serta Lingkungan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 5 Tahun 1995 mulai tanggal 20 Juni 1995 Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro beralih status menjadi perusahaan perseroan yaitu PT Pos Indonesia (Posindo) dengan tujuan untuk lebih meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dengan kondisi tersebut PT Posindo di-tuntut untuk lebih meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanannya, serta pula lebih berperan aktif dalam mendukung pembangunan nasional.

Dalam pelaksanaan transportasi pelayanan pos dan giro, kerja-sama dengan perusahaan-perusahaan angkutan umum baik darat, laut, udara maupun media telekomunikasi ditingkatkan secara berke-sinambungan atas dasar saling menguntungkan. Hal ini terutama dila -kukan untuk angkutan pos jarak jauh baik di dalam negeri maupun dari atau ke luar negeri.

Untuk mempermudah evaluasi terhadap efisiensi sumber daya yang hams disediakan dalam memenuhi jasa pelayanan sesuai kebu- tuhan, maka reklasifikasi kantor pos dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan pada seluruh kantor pos berbagai kelas.

XV/28

Jumlah anggota Perkumpulan Filatelis Indonesia (PFI) sampai tahun 1995/96 telah mencapai 440.742 orang meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan tahun 1993/94. Jenis serta kualitas prangko Indonesia semakin baik sehingga semakin digemari oleh filatelis inter-nasional. Pada bulan Agustus 1995 telah diadakan Pameran Filateli Internasional di Jakarta, serta pada bulan Maret 1996 telah pula dilaksanakan Pameran Filateli Remaja sedunia di Bandung. Berbagai kegiatan perfilatelian tersebut telah menggunakan pengembangan fi-lateli di semua kalangan baik tua maupun muda dan merupakan jem -batan persaudaraan antar filatelis dalam skala nasional maupun inter -nasional.

2) Program Pengembangan Jasa Telekomunikasi

Program pengembangan jasa telekomunikasi bertujuan untuk meningkatkan jangkauan, mutu dan efisiensi pelayanan jasa teleko-munikasi. Kegiatannya meliputi pembangunan sentral telepon, pemba-ngunan sistem transmisi, peningkatan mutu pelayanan, pengendalian frekuensi radio dan pemanfaatan orbit satelit, peningkatan . peran serta koperasi dan swasta, dan pengembangan standardisasi peralatan. Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam tahun kedua Repelita VI antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut.

a) Pembangunan Sentral Telepon

Pada akhir Repelita V telah dibangun peralatan sentral telepon sebanyak 3.012.893 ss. Pada tahun 1994/95 telah diselesaikan peralat-an telepon baru sebanyak 1.070.951 ss. Pada tahun 1995/96 telah dibangun lagi peralatan sentral telepon baru sebanyak 980.319 ss. Untuk mendukung digitalisasi sentral telepon di tahun 2001 yang akan datang, telah diadakan penggantian sentral telepon mekanik dan analog yang sudah tua sebanyak 239.821 ss. Dengan demikian

XV/29

penambahan kapasitas baru pada tahun 1995/96 adalah sebanyak 740.498 ss dan secara keseluruhan kapasitasnya meningkat menjadi 4.824.342 ss. Dalam dua tahun ini jumlah penambahan peralatan telepon sebesar 1.811.449 ss tersebut telah melebihi sasaran tahun 1994/95 dan 1995/96 yang berjumlah 1.732.200 ss atau meningkat sebesar 60,1 persen bila dibandingkan dengan kapasitas pada akhir Repelita V. Dengan pembangunan tersebut, kepadatan telepon pada tahun kedua Repelita VI telah mencapai 2,5 per 100 penduduk, diban-dingkan dengan akhir Repelita V yang baru mencapai kurang dari 1,6 per 100 penduduk.

Penyebaran kapasitas telepon secara keseluruhan di semua pro-pinsi hingga tahun 1995/96 adalah sebagai berikut: Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebanyak 56.305 ss; Sumatera Utara 235.883 ss; Sumatera Barat 70.856 ss; Riau 109.498 ss; Jambi 28.947 ss; Bengkulu 19.804 ss; Sumatera Selatan 116.940 ss; Lampung 64.769 ss; Daerah Khusus Ibukota Jakarta 1.798.831 ss; Jawa Barat 617.149 ss; Jawa Tengah 325.772 ss; Daerah Istimewa Yogyakarta 51.886 ss; Jawa Timur 713.770 ss; Bali 97.923 ss; Nusa Tenggara Barat 26.882 ss; Nusa Tenggara Timur 22.700 ss; Timor-Timur 5.846 ss; Kalimantan Barat 52.678 ss; Kalimantan Tengah 20.026 ss; Kaliman-tan Selatan 55.812 ss; Kalimantan Timur 66.317 ss; Sulawesi Utara 44.076 ss; Sulawesi Tengah 30.072 ss; Sulawesi Tenggara 13.392 ss; Sulawesi Selatan 107.054 ss; Maluku 31.880 ss; dan Irian Jaya 39.274 ss.

Untuk mendukung pemerataan penyediaan jasa telekomunikasi kepada masyarakat luas antara lain telah dibangun telepon umum dan wartel. Pada tahun 1994/95 jumlah telepon umum yang dibangun adalah sebanyak 19.777 ss. Kemudian pada tahun 1995/96 telah dibangun baru lagi sebanyak 17.045 ss sehingga jumlahnya secara keseluruhan menjadi 90.657 ss yang terdiri dari TUC sebanyak

XV/30

56.906 dan TUK sebanyak 33.751. Terlihat suatu kenaikan lebih dari 68 persen dibandingkan dengan jumlah telepon umum pada akhir Repelita V sebesar 53.835 ss. Pada tahun 1995/96 jumlah wartel telah ditingkatkan menjadi 2.741 buah atau sebanyak 21.326 ss sehingga menjadi lebih dari dua kali lipat bila dibandingkan tahun 1993/94 yang berjumlah 1.257 buah atau berjumlah 8.445 ss. RPUU pada tahun 1995/96 mencapai jumlah 356.958 pelanggan atau meningkat lebih dari 4 kali lipat dibandingkan tahun 1993/94 yang baru berjum-lah 87.118 pelanggan.

STB pada tahun 1995/96 juga telah bertambah menjadi 261.149 ss yang terdiri dari STB analog 109.880 ss dan STB digital sebanyak 151.269. ss. Hal ini berarti terjadi kenaikan hampir dua kali lipat dibandingkan dengan jumlah STB pada tahun 1993/94 -sebesar 88.692 ss.

Perkembangan kapasitas telepon dan teleks/telegrap di Indonesia dapat dilihat pada tabel XV-4.

b) Pembangunan Sistem Transmisi

Dalam rangka meningkatkan pelayanan telekomunikasi dalam dan luar negeri dilanjutkan upaya pengembangan transmisi teresterial di Sumatera dan Jawa, perluasan transmisi gelombang mikro digital Lintas Kalimantan, Nusa Tenggara, dan Lintas Sulawesi serta trans-misi telekomunikasi perdesaan. Seiring dengan itu telah dilakukan perluasan Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) Surabaya-Banjarmasin, pengoperasian SKKL serat optik Indonesia-Perancis yang merupakan bagian dari SKKL South East Asia - Middle East - West Europe (SEA-ME-WE)-II, serta pembangunan SKKL serat optik Jakarta-Surabaya-Australia (Jasuraus). Selain itu telah diluncurkan pula Satelit Palapa C-1 pada tanggal 31 Januari 1996 dengan kapasitas

XV/31

36 transponder. Sampai dengan tahun 1995/96 telah dikembangkan pula jaringan pelayanan Saluran Langsung Internasional (SLI) dari seluruh ibu kota propinsi, ibu kota kabupaten dan ibu kota kecamatan yang telah memiliki sentral otomat di Indonesia ke 243 negara tujuan di luar negeri. Pelayanan Home Country Direct yang pada tahun 1993/94 dapat dilakukan dari 172 lokasi di Indonesia ke 32 tujuan di luar negeri, pada tahun 1995/96 telah berkembang lagi dan dapat dilakukan dari 278 lokasi ke 41 tujuan di luar negeri.

c) Peningkatan Mutu Pelayanan

Dalam dua tahun Repelita VI diupayakan untuk mengintegrasikan pembangunan sentral telepon, jaringan kabel atau radio, transmisi dan sarana penunjangnya, menekan jumlah kerusakan dan mempercepat waktu perbaikan serta meningkatkan kemampuan operasi dan pemeli-haraan seluruh fasilitas telekomunikasi. Keseluruhan upaya ini dilakukan dengan terus meningkatkan kesadaran masyarakat akan perlunya pembicaraan melalui telepon yang ringkas, ramah dan jelas. Sampai dengan tahun 1995/96 telah diambil langkah-langkah tertentu untuk meningkatkan kemampuan akses, hasil dan mutu pelayanan telekomu-nikasi yang meliputi pemberian hak ekslusif kepada PT Telkom untuk menyelenggarakan jasa jaringan tetap dalam negeri untuk jangka waktu 15 tahun dan menyelenggarakan jasa telekomunikasi jarak jauh dalam negeri untuk jangka waktu minimum 10 tahun. Di samping itu telah dilakukan penerapan struktur tarip baru termasuk pengenalan formula tarip maksimum, serta pengenalan tarip inter- koneksi antar penyelenggara telekomunikasi. Pada tahun 1995/96 telah dioperasikan 12 Pusat Pemeliharaan Jaringan Kabel di 8 kota, yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, dan Ujung Pandang. Rasio keberhasilan panggil yang merupakan indikator utama mutu pelayanan pada tahun 1995/96 untuk percakapan dalam negeri sambungan lokal mencapai 55,2 persen dan

XV/32

untuk SLJJ mencapai 47,6 persen. Pada tahun 1993/94 untuk perca-kapan dalam negeri sambungan lokal baru mencapai 44,7 persen dan untuk SLJJ 36,3 persen. Pada percakapan internasional untuk sam-bungan telepon masuk ke Indonesia rasio keberhasilan panggil pada tahun 1995/96 mencapai 52,3 persen dan sambungan telepon ke luar negeri mencapai 61,3 persen, yang berarti meningkat bila dibandingkan tahun 1993/94 dengan percakapan internasional untuk sambungan telepon masuk ke Indonesia 48,8 persen dan sambungan telepon ke luar negeri 59,9 persen.

d) Pengendalian Frekuensi Radio dan Pemanfaatan Orbit Satelit

Dalam rangka pengendalian frekuensi radio dan pemanfaatan orbit satelit pada tahun 1995/96 telah dibangun baru 11 Stasiun Tetap, 15 Stasiun Bergerak, dan 8 Stasiun Pelacak Frekuensi Otomatis (Automatic Direction Finder), sehingga secara keseluruhan sampai tahun kedua Repelita VI terdapat 19 Stasiun Tetap, 91 Stasiun Ber-gerak dan 9 Stasiun Pelacak Frekuensi Otomatis. Sampai dengan tahun 1995/96 telah diterbitkan 766 izin Radio Siaran Non Peme-rintah, meningkat dibandingkan tahun 1994/95 yaitu 706 izin dan pada akhir Repelita V sebanyak 634 izin. Untuk Radio Konsesi sampai dengan tahun 1995/96 telah diterbitkan izin sebanyak 178.581 buah, meningkat dibandingkan tahun 1994/95 yang berjumlah 139.809 izin dan tahun 1993/94 sebanyak 67.876 izin. Selain itu, sampai dengan tahun 1995/96 telah diberikan izin penggunaan frekuensi untuk Televisi (TV) kepada enam stasiun termasuk lima stasiun TV swasta.

e) Peningkatan Peran Serta Koperasi dan Swasta

PT Telkom adalah BUMN kedua , yang bergerak dalam bidang telekomunikasi setelah PT Indosat yang telah berhasil memasuki pasar

XV/33

modal internasional. Dengan demikian perusahaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuannya secara berkualitas, efektif dan efisien dalam penyediaan berbagai jasa pelayanan telekomunikasi kepada masyarakat.

Peluang keikutsertaan koperasi dan swasta dalam pembangunan telekomunikasi telah terbuka lebar sejak dilakukannya pola Kerja Sama Operasi (KSO) yang meliputi pembangunan telepon baru seba-nyak dua juta ss. Dewasa ini sudah dalam tahap pembangunan : paket I yang meliputi seluruh Sumatera sebanyak 460.000 ss; paket II meliputi propinsi Jawa Barat sebanyak 500.000 ss; paket III meliputi propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 400.000 ss; paket IV meliputi seluruh Kalimantan 237.000 ss; dan paket V meliputi propinsi-propinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Timor Timur, Maluku, Irian Jaya dan seluruh propinsi di Sulawesi sebanyak 403.000 ss. Sejak awal Januari 1996 dengan pola KSO juga telah mulai dioperasikan fasilitas telekomuni-kasi milik PT Telkom di daerah tersebut diatas selama 15 tahun mendatang. Dengan pola KSO tersebut akan ditingkatkan kemampuan operasional dan manajerial. Dua puluh persen dari jumlah dana inves-tasi tahunan unit KSO dipergunakan untuk biaya keperintisan dan pelayanan telekomunikasi untuk umum atau lebih dikenal dengan sebutan Universal Service Obligation (USO).

Untuk pembinaan pengusaha kecil dan koperasi oleh BUMN di bidang telekomunikasi, PT Telkom dan PT Indosat sampai dengan tahun 1993/94 telah menyalurkan dana sebesar Rp23.829,3 juta kepada 3.268 pengusaha kecil dan koperasi. Kemudian pada tahun 1994/95 telah disalurkan dana sebesar Rp20.723 juta kepada 1.507 pengusaha kecil dan koperasi dan selanjutnya pada tahun 1995/96 dana sebesar Rp31.890,3 juta telah disalurkan kepada 3.516 peng-usaha kecil dan koperasi. Dengan demikian secara kumulatif sampai

XV/34

dengan tahun 1995/96 jumlah dana yang disalurkan telah mencapai Rp76.442,6 juta kepada 8.291 pengusaha kecil dan koperasi.

1) Pengembangan Standardisasi Peralatan

Upaya pengembangan standardisasi peralatan pos telah mulai dilaksanakan dengan pengkajian untuk menetapkan standar berbagai peralatan pos.

Di bidang telekomunikasi dilanjutkan rencana penomoran, inter-koneksi antar jaringan, pembebanan, routing transmisi, pensinyalan, peralatan sentral telepon, sinkronisasi jaringan, ketersediaan dan keamanan jaringan, manajemen jaringan, akses pelanggan, dan penye-lenggaraan pelayanan berdasarkan Rencana Dasar Teknis Nasional 1994. Untuk memantau pelaksanaan dan penegakan hukum di bidang standardisasi sejak November 1995 telah mulai dilaksanakan kegiatan sertifikasi dan penandaan. Sampai dengan tahun 1995/96 telah diha-silkan penandaan terhadap perangkat-perangkat telekomunikasi seba-nyak 5.467 label. Selain itu telah mulai diterapkan standar baru perkabelan telekomunikasi di pelanggan pada instalasi dan terminal, serta penyusunan Rencana Induk Perumusan Pengujian dan Pene-rapan.

Sejalan dengan itu telah digiatkan pula koordinasi antar instansi pemerintah dan swasta yang terkait dalam rangka penyebar luasan ketentuan pelaksanaan standardisasi. Juga telah dilakukan inventarisasi potensi laboratorium yang dapat digunakan sebagai laboratorium penguji peralatan telekomunikasi.

XV/35

b. Program Penunjang

1) Program Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan

Program pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan profesional sumber daya manusia pos dan telekomunikasi.

Pendidikan formal kedinasan dilakukan oleh Pusat Pendidikan dan Latihan Pos dan Giro di Bandung, yang pada tahun 1995/96 telah menghasilkan lulusan sebanyak 300 orang. Dengan demikian secara keseluruhan sampai dengan tahun 1995/96 telah dihasilkan lulusan sebanyak 7.753 orang.

Berbagai jenjang dan jenis pendidikan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan telah dapat memenuhi kebutuhan akan tambahan tenaga kerja pos dan telekomunikasi tahun 1995/96 yang mencapai 10.930 orang atau meningkat 46,8 persen dibandingkan tahun 1993/94.

2) Program Penelitian dan Pengembangan Pos dan Telekomunikasi

Program penelitian dan pengembangan pos dan telekomunikasi dilaksanakan antara lain dengan kegiatan-kegiatan: penyusunan rencana induk jaringan pelayanan pos dan giro serta strategi peningkatan pelayanannya; analisa pengadaan transportasi kendaraan pos pada jalur yang menguntungkan untuk jalur back bone Pulau Jawa - Pulau Sumatera; analisa kebijakan di bidang pos, telekomunikasi dan frekuensi radio; perencanaan (desain) gedung kantor pos; implemen- tasi Sistem Informasi Pos dan Telekomunikasi Departemen Pari-

XV/36

wisata, Pos dan Telekomunikasi; penyusunan Rencana Induk Pemba-gian Wilayah Digital Cellular; serta persiapan pembentukan. lembaga pengembangan dan penelitian telekomunikasi.

Pada bulan September 1995 telah diluncurkan pelayanan Pasopati yang membuka era baru pelayanan telekomunikasi domestik dan internasional Indonesia menuju ke pelayanan multimedia baik berupa suara, data maupun gambar.

c. Telekomunikasi Khusus

Di samping kegiatan telekomunikasi umum yang telah diuraikan tersebut di atas, dilaksanakan pula kegiatan pengembangan teleko-munikasi khusus dan hankam.

Telekomunikasi khusus dipergunakan di Perusahaan Umum Kereta Api berupa Telepon Otomat Kereta Api (TOKA) yang pada tahun 1995/96 telah berjumlah 4.210 ss. Selain digunakan sebagai alat komunikasi, TOKA juga digunakan untuk pengendalian operasi kereta api di 21 seksi pengendali pada 420 stasiun.

Dalam rangka mendukung keselamatan pelayaran digunakan Stasiun Radio Pantai (SROP) untuk menerima dan memancarkan berita mara bahaya Save Our Soul (SOS) dari dan ke kapal. Sampai dengan tahun 1995/96 tingkat ketersediaan SROP mencapai 55 per -sen, dan keandalannya meningkat menjadi 34 persen dari persyaratan internasional di 214 lokasi.

Untuk menunjang operasi pelayanan penerbangan dioperasikan sistem radio trunking di berbagai bandar udara. Sampai dengan tahun 1995/96 fasilitas telekomunikasi tersebut telah dioperasikan di Bandar Udara Soekarno-Hatta di Cengkareng sejumlah 600 terminal dan di

XV/37

Bandar Udara Hang Nadim di Batam sejumlah 350 terminal, sedang-kan Bandar udara lainnya yaitu di Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Banjarmasin, Balikpapan, Ujung Pandang dan Manado sedang pada tahap penyelesaian.

Untuk mendukung fasilitas perayanan kelistrikan telah dibangun Power Line Carrier (PLC) berupa jaringan transmisi serat optik dan radio komunikasi. Pada tahun 1994/95 kapasitas PLC yang dibangun sebanyak 140 unit. Pada tahun 1995/96 telah dibangun baru sebanyak 171 unit, sehingga jumlahnya secara keseluruhan menjadi 1.133 unit. Hal ini merupakan suatu kenaikan sebesar 37,8 persen bila dibanding-kan dengan jumlah PLC pada akhir Repelita V sebanyak 822 unit. Sampai dengan tahun kedua Repelita VI telah dibangun jaringan transmisi serat optik sepanjang 1.242 km yang tersebar di pulau Jawa. Pada tahun pertama Repelita VI telah dibangun peralatan radio komunikasi baru sebanyak 1.800 unit. Pada tahun kedua Repelita VI telah dibangun lagi sebanyak 1.328 unit, sehingga secara keseluruhan peralatan radio komunikasi jumlahnya menjadi 7.828 unit. Hal ini berarti terjadi kenaikan sebesar 66,5 persen dibandingkan jumlah peralatan radio komunikasi pada akhir Repelita V sebanyak 4.700 unit.

Pengembangan fasilitas jaringan telekomunikasi radio khusus kehutanan telah mencakup 27 Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan rencananya akan dilanjutkan hingga ke kantor-kantor cabang serta kantor-kantor Resort Pengamanan Hutan (RPH) di setiap propinsi. Untuk hubungan antar propinsi dipergunakan jaringan transmisi tele-komunikasi umum dari PT Telkom.

Sistem komunikasi pertahanan keamanan (Hankam) memanfaat-kan sistem komunikasi satelit yang pembangunannya telah dimulai sejak tahun 1993/94, dengan memanfaatkan stasiun bumi di lokasi

XV/38

strategis. Pengembangan fasilitas telekomunikasi ini disesuaikan dengan kemajuan teknologi sehingga dapat mendukung secara efektif kelancaran tugas pertahanan keamanan di seluruh wilayah tanah air. Pengembangan telekomunikasi Hankam didukung oleh kemampuan iptek khususnya Sistem Komunikasi dan Elektronika yang dapat mempersiapkan ketersediaan informasi serta pelayanan yang andal guna peningkatkan pertahanan keamanan negara secara keseluruhan.

XV/39

TABEL XV — 2PEMBANGUNAN KANTOR POS DAN SARANA PENUNJANG 1)

1993/94, 1994/95 — 1995/96

Repelita VI

No. U r a i a n Satuan 1993/94 1994/95 1995/96

1. Pembangunan Kp/Kptb/Kpp 2) gedung 1.774 1.815 1.849

2. Pembangunan Kpb/I 3) gedung 46 46 48 4)

3. Pembangunan Biro Daerah Pos gedung 9 9 9

4. Pembangunan Kantor PosIbu Kota gedung 1 1 1

5. Pembangunan Sentral Giro gedung 3 3

6. Pos Keliling dan Angkutan Lokala. Mobil/Kendaraan Pos buah 683 786 926

b. Sepeda Motor/Perahu Motor buah 3.817 4.233 4.677

7. Pengadaan Bis Surat buah 3.529 3.529 3529

1) Angka kumulatif dan dibiayai dana APBN2) Kp = Kantor Pos

Kptb = Kantor Pos TambahanKpp = Kantor Pos Pembantu

3) Kpb/I = Kantor Pos Besar/Klas I4) Lanjutan

XV/40

TABEL XV — 3PERKEMBANGAN PRODUKSI JASA POS DAN GIRO 1)

1993, 1994 — 1995

Repelita VINo. U r a i a n Satuan 1993 1994 1995

1. Surat Pos juta buah 726,23 770,97 798,44

2. Paket Pos juta buah 1,74 2,04 2,73

3. Wesel Pos Rp miliar 819,54 910,94 1.260,71

4. Giro dan Cekpos Rp miliar 13.342,32 14.243,93 31.360,6

05. Tabungan Rp miliar 330,00 374,81 426,62

1) Angka tahunan

XV/41

TABEL XV — 4KAPASITAS TELEPON DAN TELEKS/TELEGRAP DI INDONESIA 1)

1993/94,1994/95 — 1995/96( satuan sambungan )

Repelita VINo. U r a i a n 1993/94 1994/95 1995/96

1. Sentral Otomat 2.995.694 4.075.237 4.820.017. STDI I 1.695.842 2.460.167 3.172.697. STDI II 362.016 549.627 620.967. STDI III 331.578 439593 636.042. Type lain 606.258 625.850 390311

2. Sentral Tangan denganbaterai sentral (BS)

510

3. Sentral Tangan denganbaterai lokal (BL)

16.689 8.607 4325

4. Teleks 30.400 29.904 29.124

1) Angka kumulatif

XV/42

GRAFIK XV - 1KAPASITAS TELEPON DAN TELEKS/TELEGRAP

DI INDONESIA1993/94, 1994/95 - 1995/96

XV/43