word macro virus it just funjdih.dharmasrayakab.go.id/photos/file/peraturan...bupatidharmasraya...
TRANSCRIPT
BUPATI DHARMASRAYA
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYANOMOR 59 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGANPEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DHARMASRAYA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas administrasipenyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka perlupenyeragaman Tata Naskah Dinas di Lingkungan PemerintahKabupaten Dharmasraya;
b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas diLingkungan Pemerintah Daerah, maka perlu dilakukanpeninjauan kembali Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 42Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas diLingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan BupatiDharmasraya tentang Pedoman Tata Naskah Dinas diLingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang PembentukanKabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan danKabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4844);
SALINAN
2
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentangLambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 176);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang
Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1958 Nomor 1971, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentangOrganisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11.Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun2005 tentang Lambang Daerah (lembaran Daerah KabupatenDharmasraya Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan LembaranDaerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun2008 tentang Teknik Pembentukan dan Prosedur PenyusunanProduk Hukum Daerah (Lembaran Daerah KabupatenDharmasraya Tahun 2008 Nomor 10);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata KerjaSekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan PerwakilanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya(Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah KabupatenDharmasraya Tahun 2010 Nomor 25);
3
14.Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8 Tahun2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja DinasDaerah Kabupaten Dharmasraya (Lembaran DaerahKabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 8, TambahanLembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010Nomor 26);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata KerjaLembaga Teknis Daerah Kabupaten Dharmasraya (LembaranDaerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 9,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun2010 Nomor 27);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun
2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 28);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 11 Tahun
2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan
Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten
Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 29);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 12 Tahun
2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dharmasraya
(Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 30).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA NASKAHDINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATENDHARMASRAYA.
BAB IKETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
4
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan olehPemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnyadalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Dharmasraya.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya yang selanjutnya
disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur
Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Satuan Unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang
terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah (Badan, Inspektorat, Kantor dan
Rumah Sakit Umum Daerah), Kecamatan, dan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah serta Satuan Polisi Pamong Praja.
9. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana
teknis operasional Dinas atau Badan untuk melaksanakan sebagian urusan
Dinas atau Badan.
10. Tata naskah dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi
pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi
dan penyimpanan naskah dinas serta media yang digunakan dalam
komunikasi kedinasan.
11. Naskah dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan
yang dibuat dan atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan
Pemerintah Daerah.
12. Format adalah naskah dinas yang menggambarkan tata letak dan redaksional,
serta penggunaan lambang/logo dan cap dinas.
13. Stempel/cap dinas adalah tanda identitas dari suatu jabatan atau SKPD.
14. Kop naskah dinas adalah kop surat yang menunjukan jabatan atau nama
SKPD tertentu yang ditempatkan dibagian atas kertas.
15. Kop sampul naskah dinas adalah kop surat yang menunjukan jabatan atau
nama SKPD tertentu yang ditempatkan di bagian atas sampul naskah.
5
16. Kewenangan adalah kekuasaan yang melekat pada suatu jabatan.
17. Delegasi adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pejabat
kepada pejabat atau pejabat dibawahnya.
18. Mandat adalah pelimpahan wewenang yang diberikan oleh atasan kepada
bawahan untuk melakukan suatu tugas tertentu atas nama yang memberi
mandat.
19. Penandatanganan naskah dinas adalah hak, kewajiban dan tanggungjawab
yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai
dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya.
20. Peraturan Daerah adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk
hukum, yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat
persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengatur
urusan otonomi Daerah dan tugas pembantuan.
21. Peraturan Bupati adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk
hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh Bupati.
22. Peraturan Bersama adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk
hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh dua atau lebih kepala
Daerah.
23. Keputusan Bupati adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk
hukum yang bersifat penetapan konkrit, individual, dan final.
24. Keputusan kepala SKPD adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan
produk hukum yang bersifat penetapan, individual, konkrit dan final.
25. Instruksi Bupati adalah naskah dinas yang berisikan perintah dari Bupati
kepada bawahan untuk melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan.
26. Surat edaran adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan
dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting
dan mendesak.
27. Surat biasa adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, pertanyaan,
permintaan jawaban atau saran dan sebagainya.
28. Surat keterangan adalah naskah dinas yang berisi pernyataan tertulis dari
pejabat sebagai tanda bukti untuk menerangkan atau menjelaskan
kebenaran sesuatu hal.
29. Surat perintah adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada
bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaaan tertentu.
30. Surat izin adalah naskah dinas yang berisi persetujuan terhadap suatu
permohonan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
6
31. Surat perjanjian adalah naskah dinas yang berisi kesepakatan bersama
antara dua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau
perbuatan hukum yang telah disepakati bersama.
32. Surat perintah tugas adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada
bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
33. Surat perintah perjalanan dinas adalah naskah dinas dari pejabat yangberwenang kepada bawahan atau pejabat tertentu untuk melaksanakan
perjalanan dinas.
34. Surat kuasa adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepadabawahan berisi pemberian wewenang dengan atas namanya untuk
melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka kedinasan.
35. Surat undangan adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisiundangan kepada pejabat/pegawai yang tersebut pada alamat tujuan untuk
menghadiri suatu acara kedinasan.
36. Surat keterangan melaksanakan tugas adalah naskah dinas dari pejabat yang
berwenang berisi pernyataan bahwa seorang pegawai telah menjalankan
tugas.
37. Surat panggilan adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi
panggilan kepada seorang pegawai untuk menghadap.
38. Nota dinas adalah naskah dinas yang bersifat internal berisi komunikasi
kedinasan antar pejabat atau dari atasan kepada bawahan dan dari bawahankepada atasan, guna menyampaikan laporan, pemberitahuan, pernyataan,
permintaan atau penyampaian informasi kedinasan. Nota dinas memuat hal
yang bersifat rutin, berupa catatan ringkas yang tidak memerlukanpenjelasan panjang dan dapat langsung dijawab dengan disposisi oleh pejabat
yang dituju.
39. Nota pengajuan konsep naskah dinas adalah naskah dinas untuk
menyampaikan konsep naskah dinas kepada atasan.
40. Lembar disposisi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisipetunjuk tertulis kepada bawahan.
41. Telaahan staf adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan antara lain
berisi analisis pertimbangan singkat dan jelas mengenai suatu persoalandengan memberikan jalan keluar/pemecahan berupa pendapat dan saran-
saran secara sistematis.
42. Pengumuman adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi
pemberitahuan yang bersifat umum.
43. Laporan adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan yang berisiinformasi dan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugas kedinasan.
7
44. Rekomendasi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisiketerangan atau catatan tentang sesuatu hal yang dapat dijadikan bahan
pertimbangan kedinasan.
45. Surat pengantar adalah naskah dinas berisi jenis dan jumlah barang yangberfungsi sebagai tanda terima.
46. Telegram adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi haltertentu yang dikirim melalui telekomunikasi elektronik.
47. Lembaran Daerah adalah naskah dinas untuk mengundangkan PeraturanDaerah.
48. Berita Daerah adalah naskah dinas untuk mengundangkan Peraturan KepalaDaerah.
49. Berita acara adalah naskah dinas yang berisi keterangan atas sesuatu halyang ditanda tangani oleh para pihak.
50. Notulen adalah naskah dinas yang memuat catatan proses sidang atau rapat.
51. Memo adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi catatantertentu.
52. Daftar hadir adalah naskah dinas dari pejabat berwenang yang berisiketerangan atas kehadiran seseorang.
53. Piagam adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisipenghargaan atas prestasi yang telah dicapai atau keteladanan yang telahdiwujudkan.
54. Surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan disingkat STTPP adalah naskahdinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah lulus pendidikan danpelatihan tertentu.
55. Sertifikat adalah naskah dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telahmengikuti kegiatan tertentu.
56. Perubahan adalah merubah atau menyisipkan suatu naskah dinas.
57. Pencabutan adalah suatu pernyataan tidak berlakunya suatu naskah dinassejak ditetapkan pencabutan tersebut.
58. Pembatalan adalah pernyataan bahwa suatu naskah dinas dianggap tidakpernah dikeluarkan.
BAB IITATA NASKAH DINAS
Pasal 2
Asas tata naskah dinas terdiri atas:
a. asas efisien dan efektif;
b. asas pembakuan;
c. asas akuntabilitas;
d. asas keterkaitan;
e. asas kecepatan dan ketepatan; dan
f. asas keamanan.
8
Pasal 3
(1) Asas efisien dan efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a,dilakukan melalui penyederhanaan dalam penulisan, penggunaan ruang atau
lembar naskah dinas, spesifikasi informasi, serta dalam penggunaan bahasa
Indonesia yang baik, benar dan lugas.
(2) Asas pembakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilakukanmelalui tatacara dan bentuk yang telah dibakukan.
(3) Asas akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, yaitupenyelenggaraan tata naskah dinas harus dapat dipertanggungjawabkan darisegi isi, format, prosedur, kewenangan, keabsahan dan dokumentasi.
(4) Asas keterkaitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, yaitu tatanaskah dinas diselenggarakan dalam satu kesatuan sistem.
(5) Asas kecepatan dan ketepatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e,yaitu tata naskah dinas diselenggarakan tepat waktu dan tepat sasaran.
(6) Asas keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, yaitupenyelenggaraan tata naskah dinas harus aman secara fisik dan substansi.
Pasal 4
Prinsip-prinsip penyelenggaraan naskah dinas terdiri atas:
a. ketelitian;
b. kejelasan;
c. singkat dan padat;dan
d. logis dan meyakinkan;
Pasal 5
(1) Prinsip ketelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a,diselenggarakan secara teliti dan cermat dari bentuk, susunan pengetikan, isi,struktur, kaidah bahasa dan penerapan kaidah ejaan didalam pengetikan.
(2) Prinsip kejelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b,diselenggarakan dengan memperhatikan kejelasan aspek fisik dan materidengan mengutamakan metode yang cepat dan tepat.
(3) Prinsip singkat dan padat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c,diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
(4) Prinsip logis dan meyakinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d,diselenggarakan secara runtut dan logis dan meyakinkan serta strukturkalimat harus lengkap dan efektif.
Pasal 6
Penyelenggaraan naskah dinas dilaksanakan sebagai berikut:a. pengelolaan surat masuk;b. pengelolaan surat keluar;c. tingkat keamanan;
9
d. kecepatan proses;e. penggunaan kertas surat;f. pengetikan sarana administrasi dan komunikasi perkantoran; dang. warna dan kualitas kertas.
Pasal 7
Pengelolaan surat masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a,
dilakukan melalui:
a. Instansi penerima menindaklanjuti surat yang diterima melalui tahapan:
1. diagenda dan diklasifikasi sesuai sifat surat serta didistribusikan ke unit
pengelola;
2. unit pengelola menindaklanjuti sesuai dengan klasifikasi surat dan arahan
pimpinan; dan
3. surat masuk diarsipkan pada unit tata usaha.
b. copy surat jawaban yang mempunyai tembusan disampaikan kepada yang
berhak.
c. alur surat menyurat diselenggarakan melalui mekanisme dari tingkat pimpinan
tertinggi hingga ke pejabat struktural terendah yang berwenang.
Pasal 8
Pengelolaan surat keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan
melalui tahapan:
a. konsep surat keluar diparaf secara berjenjang dan terkoordinasi sesuai tugas
dan kewenangannya dan diagendakan oleh masing-masing unit tata usaha
dalam rangka pengendalian;
b. surat keluar yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang diberi
nomor, tanggal dan stempel oleh unit tata usaha pada masing-masing satuan
kerja perangkat daerah;
c. surat keluar sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib segera dikirim; dan
d. surat keluar diarsipkan pada unit tata usaha.
Pasal 9
Tingkat keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilakukan
dengan mencantumkan kode pada sampul naskah dinas sebagai berikut:
a. surat sangat rahasia disingkat SR, merupakan surat yang materi dan sifatnya
memiliki tingkat keamanan yang tinggi, erat hubungannya dengan rahasia
negara, keamanan dan keselamatan negara.
10
b. surat rahasia disingkat R, merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki
tingkat keamanan tinggi yang berdampak kepada kerugian negara, disintegrasi
bangsa.
c. surat penting disingkat P, merupakan surat yang tingkat keamanan isi surat
perlu mendapat perhatian penerima surat.
d. surat konfidensial disingkat K, merupakan surat yang materi dan sifatnya
memiliki tingkat keamanan sedang yang berdampak kepada terhambatnya
jalannya pemerintahan dan pembangunan.
e. surat biasa disingkat B, merupakan surat yang materi dan sifatnya biasa
namun tidak dapat disampaikan kepada yang tidak berhak.
Pasal 10
Kecepatan proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, sebagai berikut:
a. amat segera/kilat, dengan batas waktu 24 jam setelah surat diterima;
b. segera, dengan batas waktu 2 x 24 jam setelah surat diterima;
c. penting, dengan batas waktu 3 x 24 jam setelah surat diterima; dan
d. biasa, dengan batas waktu maksimum 5 hari kerja setelah surat diterima.
Pasal 11
Penggunaan kertas surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, sebagaiberikut:
a. kertas yang digunakan untuk naskah dinas adalah HVS 80 gram;
b. penggunaan kertas HVS diatas 80 gram atau jenis lain, hanya terbatas untukjenis naskah dinas yang mempunyai nilai kegunaan dalam waktu lama;
c. penyediaan surat berlambang negara berwarna kuning emas atau logo Daerah
dicetak di atas kertas 80 gram;
d. ukuran kertas yang digunakan untuk surat-menyurat adalah Folio/F4 (215 x
330 mm);
e. ukuran kertas yang digunakan untuk makalah, piper dan laporan adalah A4
(210 x 297 mm); dan
f. ukuran kertas yang digunakan untuk pidato adalah A5 (165 x 215 mm).
Pasal 12
Pengetikan sarana administrasi dan komunikasi perkantoran dimaksud dalam
Pasal 6 huruf f, sebagai berikut:
a. penggunaan jenis huruf pica;
b. arial 12 atau disesuaikan dengan kebutuhan; dan
c. spasi 1 atau 1,5 sesuai kebutuhan.
11
Pasal 13(1) Untuk keserasian dan kerapian (estetika) dalam penyusunan naskah dinas,
perlu ditetapkan batas antara tepi kertas dan naskah, baik pada tepi atas,kanan,bawah maupun pada tepi kiri ruang yang dibiarkan kosong. Penentuan
ruang tepi dilakukan berdasarkan ukuran yang terdapat pada peralatan yang
digunakan untuk membuat naskah dinas sebagai berikut:a.
b.
c.
d.
Ruang tepi atas
Ruang tepi bawah
Ruang tepi kiri
Ruang tepi kanan
:
:
:
:
Apabila menggunakan kop naskah dinas, 2 spasi
dibawah kop dan apabila tanpa kop naskah dinas
sekurang-kurangnya 2 cm dari tepi atas kertas.Sekurang-kurangnya 2,5 cm dari tepi bawah
kertas.Sekurang-kurangnya 3 cm dari tepi kiri kertas.
Sekurang-kurangnya 2 cm dari tepi kanan kertas
(2) Dalam pelaksanaannya, penentuan ruang tepi sebagaimana dimaksud padaayat (1) bersifat fleksibel, disesuaikan dengan banyak tidaknya isi suatu
naskah dinas.
Pasal 14
Warna dan kualitas kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g,
berwarna putih dengan kualitas baik.
BAB IIINASKAH DINAS
Bagian KesatuBentuk dan Susunan
Pasal 15
Bentuk dan susunan naskah dinas produk hukum di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Dharmasraya, terdiri atas:
a. Peraturan Daerah;
b. Peraturan Bupati;
c. Peraturan Bersama Bupati; dan
d. Keputusan Bupati;
Pasal 16
Bentuk dan susunan naskah dinas surat di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Dharmasraya, terdiri atas:
a. instruksi;
b. surat edaran;
12
c. surat biasa;
d. surat keterangan;
e. surat perintah;
f. surat izin;
g. surat perjanjian;
h. surat perintah tugas;
i. surat perintah perjalanan dinas;
j. surat kuasa;
k. surat undangan;
l. surat keterangan melaksanakan tugas;
m. surat panggilan;
n. nota dinas;
o. nota pengajuan konsep naskah dinas;
p. lembar disposisi;
q. telaahan staf;
r. pengumuman;
s. laporan;
t. rekomendasi;
u. surat pengantar;
v. telegram;
w. lembaran Daerah;
x. berita Daerah;
y. berita acara;
z. notulen;
aa. memo;
ab. daftar hadir;
ac. piagam;
ad. sertifikat; dan
ae. STTPP.
BAB IVPENGGUNAAN DAN KEWENANGAN
ATAS NAMA, UNTUK BELIAU, PELAKSANA TUGAS, PELAKSANA HARIANDAN PENJABAT
Pasal 17
(1) Atas nama yang disingkat a.n. merupakan jenis pelimpahan wewenang dalam
hubungan internal antara atasan kepada pejabat setingkat dibawahnya. Atasnama (a.n.) digunakan jika pejabat yang menandatangani surat dinas telah
diberi kuasa oleh pejabat yang bertanggungjawab, berdasarkan bidang tugas
dan tanggungjawab pejabat yang bersangkutan. Pejabat penandatangan suratdinas bertanggungjawab atas isi surat dinas kepada penanggungjawab.
13
(2) Untuk beliau yang disingkat u.b. merupakan jenis pelimpahan wewenangdalam hubungan internal antara atasan kepada pejabat dua tingkat
dibawahnya. untuk beliau (u.b.) digunakan jika pejabat yang diberi kuasamemberi mandat kepada bawahannya. Oleh karena itu, u.b. digunakan
setelah a.n.
(3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tetap
berada pada pejabat yang melimpahkan wewenang dan pejabat yangmenerima pelimpahan wewenang harus mempertanggungjawabkan kepada
pejabat yang melimpahkan wewenang.
Pasal 18
(1) Pelaksana tugas yang disingkat Plt merupakan pejabat sementara pada
jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan
naskah dinas, karena pejabat definitif belum dilantik. Pelimpahan wewenang
bersifat sementara sampai dengan pejabat yang defenitif ditetapkan.
(2) Plt sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dengan keputusan kepalaSKPD atau Keputusan Bupati dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
(3) Plt sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas naskahdinas yang dilakukannya.
Pasal 19
(1) Pelaksana tugas harian yang disingkat Plh merupakan pejabat sementara padajabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganannaskah dinas, karena pejabat definitif berhalangan sementara sehingga untukkelancaran pelaksanaan pekerjaan sehari-hari perlu ada pejabat sementarayang menggantikannya. Pelimpahan wewenang bersifat sementara sampaidengan pejabat yang defenitif kembali ke tempat.
(2) Plh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dengan keputusan kepalaSKPD atau Keputusan Bupati dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
(3) Plh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertanggungjawabkanpelaksanaan atas naskah dinas yang dilakukannya kepada pejabat definitif.
Pasal 20
(1) Penjabat yang disingkat Pj. merupakan pejabat sementara untuk jabatanBupati dan Wali Nagari.
(2) Penjabat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugaspemerintah pada daerah tertentu sampai dengan pelantikan pejabat defenitif.
(3) Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil dariperangkat nagari yang diusulkan oleh Bamus Nagari kepada Bupati melaluiCamat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4) Masa jabatan Penjabat Wali Nagari sebagaimana pada ayat (3) selama-lamanya6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal pelantikannya dan dapat diperpanjangpaling lama 6 (enam) bulan.
14
BAB VPARAF, PENULISAN NAMA, PENANDATANGANAN,DAN PENGGUNAAN TINTA UNTUK NASKAH DINAS
Bagian KesatuParaf
Pasal 21
(1) Setiap naskah dinas sebelum ditandatangani terlebih dahulu diparaf.
(2) Naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum sebelumditandatangani terlebih dahulu diparaf pada setiap lembar.
(3) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan olehpejabat terkait secara horizontal dan vertikal.
(4) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan tandatangan singkat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas muatan materi,substansi, redaksi dan pengetikan naskah dinas.
(5) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:a. paraf hierarki; danb. paraf koordinasi.
Bagian KeduaPenulisan Nama
Pasal 22
(1) Penulisan nama Bupati dan Wakil Bupati, pada naskah dinas:
a. dalam bentuk dan susunan produk hukum tidak menggunakan gelar; dan
b. dalam bentuk dan susunan surat menggunakan gelar.
(2) Penulisan nama pejabat selain yang dimaksud pada ayat (1) menggunakan
gelar, pangkat dan nomor induk pegawai.
Bagian KetigaPenandatanganan Naskah Dinas
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya
Pasal 23
(1) Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan produkhukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
a. Peraturan Daerah;
b. Peraturan Bupati;
c. Peraturan Bersama Bupati; dan
d. Keputusan Bupati.
15
(2) Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan suratsebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri atas:
a. instruksi;
b. surat edaran;
c. surat biasa;
d. surat keterangan;
e. surat perintah;
f. surat izin;
g. surat perjanjian;
h. surat perintah tugas;
i. surat kuasa;
j. surat undangan;
k. surat keterangan melaksanakan tugas;
l. surat panggilan;
m. nota dinas;
n. lembar disposisi;
o. pengumuman;
p. laporan;
q. rekomendasi;
r. telegram;
s. berita acara;
t. memo;
u. piagam;
v. sertifikat; dan
w. STTPP.
Pasal 24
(1) Bupati mendelegasikan penandatanganan perizinan dibidang pelayanan yang
bersifat lintas sektor kepada SKPD yang membidangi pelayanan perizinan
terpadu.
(2) Penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara
fungsional tetap menjadi tanggung jawab SKPD yang bersangkutan.
Pasal 25
(1) Wakil Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan
surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri atas:
a. surat biasa;
b. surat keterangan;
c. surat perintah;
d. surat izin;
16
e. surat perintah tugas;
f. surat keterangan melaksanakan tugas;
g. nota dinas;
h. lembar disposisi;
i. telaahan staf;
j. laporan;
k. rekomendasi; dan
l. memo.
(2) Wakil Bupati atas nama Bupati menandatangani naskah dinas meliputi:
a. dalam bentuk dan susunan produk hukum keputusan; dan
b. dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
terdiri atas:
1. surat edaran;
2. surat biasa;
3. surat keterangan;
4. surat perintah;
5. surat izin;
6. surat perintah tugas;
7. surat keterangan melaksanakan tugas;
8. nota dinas;
9. lembar disposisi;
10. pengumuman;
11. telegram;
12. berita acara;
13. piagam; dan
14. sertifikat.
Pasal 26
(1) Sekretaris Daerah menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan
surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri atas:
a. surat biasa;
b. surat keterangan;
c. surat perintah;
d. surat izin;
e. surat perjanjian;
f. surat perintah tugas;
g. surat perintah perjalanan dinas;
h. surat kuasa;
17
i. surat undangan;
j. surat keterangan melaksanakan tugas;
k. surat panggilan;
l. nota dinas;
m. nota pengajuan konsep naskah dinas;
n. lembar disposisi;
o. telaahan staf;
p. pengumuman;
q. laporan;
r. rekomendasi;
s. surat pengantar;
t. lembaran Daerah;
u. berita Daerah;
v. berita acara;
w. notulen;
x. memo;
y. daftar hadir; dan
z. sertifikat.
(2) Sekretaris Daerah atas nama Bupati menandatangani naskah dinas yang
meliputi:
a. dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa Keputusan Bupati;
dan
b. dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
terdiri atas:
1. surat edaran;
2. surat biasa;
3. surat keterangan;
4. surat perintah;
5. surat izin;
6. surat perjanjian;
7. surat perintah tugas;
8. surat undangan;
9. surat keterangan melaksanakan tugas;
10. surat panggilan;
11. nota dinas;
12. pengumuman;
13. telegram;
18
14. berita acara;
15. piagam;
16. sertifikat; dan
17. STTPP.
Pasal 27
(1) Asisten menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri atas:
a. nota dinas;
b. nota pengajuan konsep naskah dinas;
c. lembar disposisi;
d. telaahan staf;
e. laporan;
f. surat pengantar;
g. notulen; dan
h. memo.
(2) Asisten atas nama Sekretaris Daerah menandatangani naskah dinas bentuk
dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri atas:
a. surat biasa;
b. surat keterangan;
c. surat perintah;
d. surat perintah tugas;
e. surat perintah perjalanan dinas;
f. surat undangan;
g. surat panggilan;
h. nota dinas;
i. nota pengajuan konsep naskah dinas;
j. laporan;
k. surat pengantar; dan
l. daftar hadir.
Pasal 28
Staf Ahli menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri atas:
a. nota pengajuan konsep naskah dinas;
b. telaahan staf; dan
c. laporan.
19
Pasal 29
(1) Kepala SKPD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri atas:
a. surat biasa;
b. surat keterangan;
c. surat perintah;
d. surat izin;
e. surat perjanjian;
f. surat perintah tugas;
g. surat perintah perjalanan dinas;
h. surat kuasa;
i. surat undangan;
j. surat keterangan melaksanakan tugas;
k. surat panggilan;
l. nota dinas;
m. nota pengajuan konsep naskah dinas;
n. lembar disposisi;
o. telaahan staf;
p. pengumuman;
q. laporan;
r. rekomendasi;
s. berita acara;
t. memo;
u. daftar hadir; dan
v. sertifikat.
(2) Kepala SKPD atas nama Bupati menandatangani naskah dinas yang meliputi:
a. dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa Keputusan
Bupati; dan
b. dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
terdiri atas:
1. surat biasa;
2. surat keterangan;
3. surat perintah;
4. surat undangan; dan
5. sertifikat.
20
Pasal 30
(1) Sekretaris DPRD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunansurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri atas:
a. surat biasa;
b. surat keterangan;
c. surat perintah;
d. surat izin;
e. surat perjanjian;
f. surat perintah tugas;
g. surat perintah perjalanan dinas;
h. surat kuasa;
i. surat undangan;
j. surat keterangan melaksanakan tugas;
k. surat panggilan;
l. nota dinas;
m. nota pengajuan konsep naskah dinas;
n. lembar disposisi;
o. telaahan staf;
p. pengumuman;
q. laporan;
r. rekomendasi;
s. berita acara;
t. memo; dan
u. daftar hadir.
(2) Sekretaris DPRD atas nama Bupati menandatangani naskah dinasmeliputi:
a. dalam bentuk dan susunan produk hukum keputusan Bupati, dan
b. dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16terdiri atas:
1. surat biasa;
2. surat keterangan; dan
3. surat perintah.
Pasal 31
(1) Kepala UPT Dinas/Badan menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan
susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri atas:
a. surat biasa;
b. surat perintah;
c. surat perjanjian;
d. surat perintah tugas;
e. surat perintah perjalanan dinas;
f. surat kuasa;
21
g. surat undangan;
h. surat keterangan melaksanakan tugas;
i. surat panggilan;
j. nota dinas;
k. nota pengajuan konsep naskah dinas;
l. lembar disposisi;
m. telaahan staf;
n. pengumuman;
o. laporan;
p. rekomendasi;
q. berita acara;
r. memo; dan
s. daftar hadir.
(2) Kepala UPT Dinas/Badan atas nama kepala Dinas/Badan menandatanganinaskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 terdiri atas:
a. surat biasa;
b. surat keterangan;
c. surat perintah;
d. nota dinas; dan
e. daftar hadir.
Pasal 32
(3) Sekretaris SKPD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan
surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri atas:
a. surat biasa;
b. surat keterangan;
c. surat perintah;
d. surat kuasa;
e. surat undangan;
f. nota dinas;
g. nota pengajuan konsep naskah dinas;
h. lembar disposisi;
i. telaahan staf;
j. laporan;
k. memo; dan
l. daftar hadir.
22
(4) Sekretaris SKPD atas nama kepala SKPD menandatangani naskah dinas
dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
terdiri atas:
(5) surat biasa;
(6) surat keterangan;
(7) surat perintah;
(8) nota dinas; dan
(9) daftar hadir.
Pasal 33
Camat menandatangani naskah dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 terdiri atas:
a. surat biasa;
b. surat keterangan;
c. surat perintah;
d. surat izin;
e. surat perjanjian;
f. surat perintah tugas;
g. surat perintah perjalanan dinas;
h. surat kuasa;
i. surat undangan;
j. surat keterangan melaksanakan tugas;
k. surat panggilan;
l. nota dinas;
m. nota pengajuan konsep naskah dinas;
n. lembar disposisi;
o. telaahan staf;
p. pengumuman;
q. laporan;
r. rekomendasi;
s. berita acara;
t. memo; dan
u. daftar hadir.
Pasal 34
(1) Kepala Bagian, Kepala Bidang menandatangani naskah dinas dalam bentukdan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri atas:
a. surat perintah;
b. nota dinas;
23
c. nota pengajuan konsep naskah dinas;
d. lembar disposisi;
e. telaahan staf;
f. laporan; dan
g. daftar hadir.
(2) Kepala Bagian, Kepala Bidang atas nama kepala SKPD menandatanganinaskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksuddalam pasal 16 terdiri atas:
a. surat biasa;
b. surat keterangan;
c. surat perintah;
d. nota dinas; dan
e. daftar hadir.
Pasal 35
(1) Wali Nagari menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan suratsebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri atas:
a. surat biasa;
b. surat keterangan;
c. surat perintah;
d. surat izin;
e. surat perjanjian;
f. surat perintah tugas;
g. surat perintah perjalanan dinas;
h. surat kuasa;
i. surat undangan;
j. surat keterangan melaksanakan tugas;
k. surat panggilan;
l. nota dinas;
m. nota pengajuan konsep naskah dinas;
n. lembar disposisi;
o. telaahan staf;
p. pengumuman;
q. laporan;
r. rekomendasi;
s. berita Nagari;
t. berita acara;
u. memo; dan
v. daftar hadir.
(2) Wali Nagari atas nama Camat menandatangani naskah dinas dalam bentuk
dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri atas:
24
a. surat biasa;
b. surat keterangan;
c. surat perintah; dan
d. surat undangan.
Pasal 36
(1) Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, Kepala Seksi menandatangani naskahdinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud Pasal 16terdiri atas:
a. nota dinas;
b. nota pengajuan konsep naskah dinas;
c. telaahan staf; dan
d. laporan.
(2) Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, Kepala Seksi, atas nama Sekretaris,Kepala Bagian, Kepala Bidang menandatangani naskah dinas dalam bentukdan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri atas:
a. surat perintah;
b. nota dinas; dan
c. daftar hadir.
Bagian KeempatPendelegasian Penandatanganan Naskah Dinas
Pasal 37
(1) Ketentuan mengenai pendelegasian penandatanganan naskah dinas diaturdalam Peraturan Bupati.
(2) Pelaksanaan pendelegasian penandatanganan naskah dinas ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.Bagian Kelima
Penggunaan Tinta untuk Naskah Dinas
Pasal 38
(1) Tinta yang digunakan untuk naskah dinas berwarna hitam.
(2) Tinta yang digunakan untuk penandatanganan dan paraf naskah dinasberwarna biru tua.
(3) Tinta yang dipergunakan untuk keperluan keamanan naskah dinas berwarnamerah.
25
BAB VISTEMPEL
Bagian KesatuJenis
Pasal 39
Jenis stempel untuk naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Dharmasraya terdiri atas:
a. stempel jabatan; dan
b. stempel perangkat daerah.
Pasal 40
(1) Stempel jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, adalah
stempel jabatan Bupati.
(2) Stempel jabatan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi nama
jabatan dan menggunakan lambang negara dengan pembatas tanda bintang.
Pasal 41
Stempel perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, terdiri
atas:
a. stempel SKPD dan atau lembaga lain;
b. stempel SKPD untuk keperluan tertentu; dan
c. stempel UPT.
Bagian KeduaBentuk, Ukuran dan Isi
Pasal 42
Stempel jabatan dan stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 39 berbentuk lingkaran.
Pasal 43
Ukuran stempel jabatan dan stempel perangkat Daerah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 39 meliputi :
a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan dan stempel perangkatDaerah adalah 4 cm;
b. ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan dan perangkat Daerah
adalah 3,8 cm;
c. ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan dan perangkat Daerah
adalah 2,7 cm; dan
d. jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam maksimal 1
cm.
26
Pasal 44
(1) Ukuran stempel SKPD untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksuddalam Pasal 41 huruf b, meliputi :
a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan dan stempelperangkat Daerah adalah 1,8 cm;
b. ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan dan stempelperangkat Daerah adalah 1,7 cm;
c. ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan dan stempelperangkat Daerah adalah 1,2 cm; dan
d. jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalammaksimal 0,5 cm.
(2) Stempel SKPD untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dipergunakan untuk kartu tanda penduduk, kartu pegawai, tanda pengenal,asuransi kesehatan dan sejenisnya.
Pasal 45
(1) Stempel jabatan berisi nama jabatan dan menggunakan lambang negaradengan pembatas tanda bintang.
(2) Stempel SKPD dan atau lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 41huruf a dan stempel SKPD untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksuddalam pasal 41 huruf b berisi nama Pemerintah Kabupaten Dharmasrayadan nama SKPD yang bersangkutan.
(3) Stempel UPT sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 huruf c, berisi namaPemerintah Kabupaten Dharmasraya, nama SKPD dan nama UPT yangbersangkutan.
Bagian ketigaPenggunaan
Pasal 46
(1) Pejabat yang berhak menggunakan stempel jabatan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 39 huruf a, adalah Bupati dan Wakil Bupati.
(2) Pejabat yang berhak menggunakan stempel perangkat Daerah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 39 huruf b, adalah kepala SKPD, kepala lembagalainnya, kepala UPT atau pejabat yang diberi wewenang.
Pasal 47Perangkat Daerah Kabupaten Dharmasraya yang berhak menggunakan stempelperangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b meliputi:a. Sekretariat Daerah;b. Sekretariat DPRD;c. Dinas Daerah;d. Lembaga Teknis Daerah;e. Kecamatan;f. Nagari; dang. lembaga lainnya.
27
Pasal 48
Stempel untuk naskah dinas menggunakan tinta berwarna ungu dan dibubuhkan
pada bagian kiri tandatangan pejabat yang menandatangani naskah dinas.
Bagian KeempatKewenangan Pemegang dan Penyimpan Stempel
Pasal 49
(1) Kewenangan pemegang dan penyimpan stempel jabatan untuk naskah dinas
dilakukan oleh unit yang membidangi urusan ketatausahaan pada
Sekretariat Daerah.
(2) Kewenangan pemegang dan penyimpan stempel perangkat Daerah dilakukan
oleh unit yang membidangi urusan ketatausahaan pada setiap SKPD.
(3) Unit yang membidangi urusan ketatausahaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab atas penggunaan stempel.
(4) Penunjukan pejabat pemegang dan penyimpan stempel sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan kepala SKPD.
Bagian kelimaPengamanan
Pasal 50
(1) Untuk pengamanan stempel naskah dinas di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Dharmasraya, menggunakan kode.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standarisasi kode pengamanan stempel
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri oleh Bupati.
BAB VIIKOP NASKAH DINAS
Bagian KesatuJenis
Pasal 51
Jenis kop naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya terdiri
atas:
a. kop naskah dinas jabatan; dan
b. kop naskah dinas perangkat Daerah.
28
Bagian KeduaBentuk dan Isi
Pasal 52
(1) Kop naskah dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a,
untuk Bupati danWakil Bupati menggunakan:
a. lambang negara berwarna kuning emas dan ditempatkan dibagian
tengah atas untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk
hukum;
b. lambang negara berwarna kuning emas dan ditempatkan dibagian
tengah atas serta alamat nomor telepon, nomor faksimile, web site, e-
mail dan kode pos ditempatkan dibagian tengah bawah untuk naskah
dinas dalam bentuk dan susunan surat.
(2) Kop naskah dinas perangkat Daerah Kabupaten Dharmasraya memuat
sebutan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, nama satuan kerja perangkat
Daerah, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, webite, e-mail dan kode pos.
(3) Kop naskah dinas kecamatan memuat sebutan Pemerintah Kabupaten
Dharmasraya, nama Kecamatan, alamat, nomor telepon, nomor faksimile,
webite, e-mail dan kode pos.
(4) Kop naskah dinas Nagari memuat sebutan Pemerintah Kabupaten
Dharmasraya, nama Kecamatan, Nagari, alamat, nomor telepon, nomor
faksimile, webite, e-mail dan kode pos.
Paragraf KetigaPenggunaan
Pasal 53
(1) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), digunakan
untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Bupati dan Wakil Bupati.
(2) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2), digunakan
untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh kepala SKPD, lembaga lainnyaatau pejabat lain yang ditunjuk.
(3) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3), digunakan
untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Camat yang bersangkutanatau pejabat lain yang ditunjuk.
(4) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4), digunakan
untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Wali Nagari yangbersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk.
29
Pasal 54
Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) juga digunakan
untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Staf Ahli Bupati.
BAB VIIISAMPUL NASKAH DINAS
Bagian KesatuJenis
Pasal 55
Jenis sampul naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya
terdiri atas:
a. sampul naskah dinas jabatan; dan
b. sampul naskah dinas perangkat Daerah.
Bagian KeduaBentuk, Ukuran dan Isi
Pasal 56
Sampul naskah dinas jabatan dan sampul naskah dinas perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 berbentuk empat persegi panjang.
Pasal 57
(1) Ukuran sampul naskah dinas jabatan dan sampul naskah dinas perangkatDaerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 meliputi:
a. sampul kantong dengan ukuran panjang 41 cm dan lebar 30 cm;
b. sampul folio/map dengan ukuran panjang 35 cm dan lebar 25 cm;
c. sampul setengah folio dengan ukuran panjang 28 cm dan lebar 18 cm;dan
d. sampul seperempat folio dengan ukuran panjang 28 cm dan lebar 14 cm.
(2) Jenis kertas sampul naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)menggunakan kertas casing dengan warna:
a. putih untuk sampul naskah dinas jabatan sebagaimana dimaksud Pasal55 huruf a; dan
b. coklat untuk sampul naskah dinas perangkat Daerah sebagaimanadimaksud Pasal 55 huruf b.
Pasal 58
(1) Sampul naskah dinas jabatan berisi lambang negara berwarna kuning emasdan nama jabatan dan alamat, nomor telepon, faksimile, e-mail, website dankode pos dibagian tengah atas.
30
(2) Sampul perangkat Daerah berisi nama Pemerintah Kabupaten Dharmasraya,nama SKPD yang bersangkutan, alamat, nomor telepon, faksimile, e-mail,website dan kode pos dibagian tengah atas.
(3) Sampul UPT berisi nama Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, nama SKPDdan UPT yang bersangkutan dan alamat, nomor telepon, faksimile, e-mail,website dan kode pos dibagian tengah atas.
BAB IXPAPAN NAMA
Bagian KesatuJenis
Pasal 59
Jenis papan nama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya terdiri atas:
a. papan nama Kantor Bupati; dan
b. papan nama Perangkat Daerah.
Bagian KeduaBentuk, Ukuran, Isi
Pasal 60
Papan nama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 59 berbentuk empat persegi panjang.
Pasal 61
Ukuran papan nama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 disesuaikan dengan besar bangunan.
Pasal 62
(1) Papan nama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya sebagaimanadimaksud dalam Pasal 59 huruf a berisi tulisan Kantor Bupati, alamat, nomortelepon dan kode pos.
(2) Papan nama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasrayasebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b berisi tulisan PemerintahKabupaten Dharmasraya dan nama SKPD yang bersangkutan, alamat,nomor telepon serta kode pos.
(3) Jenis bahan dasar, warna, besar huruf papan nama Kantor Bupati,perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diaturoleh Bupati.
31
Bagian KetigaPenempatan
Pasal 63
Papan nama kantor, perangkat Daerah ditempatkan pada tempat yang strategis,
mudah dilihat dan serasi dengan letak dan bentuk bangunannya.
Pasal 64
Bagi beberapa kantor, SKPD yang berada di bawah satu atap atau satu komplek,
dibuat dalam satu papan nama yang bertuliskan semua nama SKPD.
BAB XPERUBAHAN, DAN PENCABUTAN
Pasal 65
(1) Perubahan dan pencabutan naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam bab
ini dilakukan dengan bentuk dan susunan naskah dinas yang sejenis.
(2) Pejabat yang menandatangani naskah dinas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang menetapkan, mengeluarkan atau pejabat
diatasnya.
BAB XIPELAPORAN
Pasal 66
Bupati melaporkan pelaksanaan naskah dinas di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Dharmasraya kepada Gubernur Sumatera Barat.
BAB XIIKETENTUAN PENUTUP
Pasal 67
Bentuk dan susunan naskah dinas, penempatan a.n, u.b, u.p, Plt, Plh dan Pj,
paraf, bentuk, ukuran dan isi stempel, kop naskah dinas, sampul naskah dinas
dan papan nama sebagaimana dimaksud dalam bab III, bab IV, bab V, bab VI, bab
VII, bab VIII, dan bab IX tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini
Pasal 68
Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Dharmasraya
Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2007 Nomor 33), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
32
Pasal 69
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.
Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 26 November 2012
BUPATI DHARMASRAYA,
ttd
H. ADI GUNAWANDiundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 26 November 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA,
ttd
Ir. H. BENNY MUKHTAR.,MMPembina Utama Muda
NIP. 19560815 198610 1 001
BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2012 NOMOR :46
33
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI DHARMASRAYANOMOR : 59 TAHUN 2012TANGGAL : 26 November 2012TENTANG : PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN DHARMASRAYA
BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS, PENEMPATAN a.n, u.b, u.p, Plt, Plh
DAN Pj, PARAF, PENANDATANGANAN, BENTUK UKURAN DAN ISI STEMPEL,
KOP NASKAH DINAS, SAMPUL NASKAH DINAS DAN PAPAN NAMA
A. BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS
BUPATI DHARMASRAYA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR ...... TAHUN ......
TENTANG
(nama Peraturan Daerah)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DHARMASRAYA,
Menimbang : a. bahwa.....................................................................................;
b. bahwa .....................................................................................;
c. dan seterusnya ….. ;
Mengingat :1. Undang-Undang ....................................................................;.
2. Peraturan Pemerintah .............................................................;
3. dan seterusnya........;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
dan
BUPATI DHARMASRAYA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG...................... (Nama Peraturan
Daerah)
34
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
BAB II
......................
Pasal ......
BAB ....
(dan seterusnya)
Pasal .....
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Dharmasraya.
Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal ………………….
BUPATI DHARMASRAYA,
Tanda tangan(Nama tanpa gelar danpangkat)
Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal ……….….
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA,
Tanda tanganNAMAPANGKATNIP.
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ….. NOMOR…
35
BUPATI DHARMASRAYA
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR ……. TAHUN …...
TENTANG
(Judul Peraturan Bupati)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DHARMASRAYA,
Menimbang : a. bahwa …………………………………………………………………..;
b. bahwa ..................................................................................;
c. dan seterusnya;
Mengingat : 1. Undang-Undang ..................................................................;
2. Peraturan Pemerintah .........................................................;
3. dan seterusnya;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ............ (Judul Peraturan Bupati)
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
BAB II
Bagian Pertama
…………….………………………
Paragraf 1
Pasal ...
BAB ...
Pasal ...
BAB ...
KETENTUAN PERALIHAN (Apabila ada)
BAB ...
KETENTUAN PENUTUP
Pasal ...
36
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.
Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal ………………
BUPATI DHARMASRAYA,
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)
Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal ………….
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA,
NAMAPANGKATNIP
BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN … NOMOR ……
37
BUPATI DHARMASRAYA
PERATURAN BERSAMA BUPATI DHARMASRAYA
DAN BUPATI/WALIKOTA ……………………..
NOMOR ………. TAHUN …………
NOMOR ………. TAHUN …………
TENTANG
(Judul Peraturan Bersama)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DHARMASRAYA DAN
BUPATI/WALIKOTA, … (Nama Kabupaten/Kota)
Menimbang a. bahwa ....................................................................……….. ;
b.bahwa .................................................................................;
c. dan seterusnya;
Mengingat : 1. Undang-Undang ................................................................;
2. Peraturan Pemerintah .......................................................;
3. dan seterusnya;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BERSAMA BUPATI DHARMASRAYA DAN
BUPATI/WALIKOTA .... (Nama Kabupaten/Kota)
TENTANG ......(Judul Peraturan Bersama).
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan :
BAB II
Bagian Pertama
..................................................
Paragraf 1
Pasal ...
38
BAB ...
Pasal ...
BAB ...
KETENTUAN PERALIHAN (apabila ada)
BAB ...
KETENTUAN PENUTUP
Pasal ...
Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Dharmasraya dan Berita Daerah Kabupaten/Kota .......... (Nama Kabupaten/Kota).
Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal ............…………
BUPATI/WALIKOTA...,
(Nama Kabupten/Kota)
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)
BUPATI DHARMASRAYA,
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)
Diundangkan di .......
Pada tanggal .....
SEKRETARIS DAERAH .... ,
(Kab/Kota)
NAMAPANGKATNIP
Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal ......
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
DHARMASRAYA,
NAMAPANGKATNIP
BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN .... NOMOR...
BERITA DAERAH KABUPATEN/KOTA.... (Nama Kab/Kota) TAHUN ... NOMOR ....
39
BUPATI DHARMASRAYA
KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 189.1/ /KPTS-BUP/20.....
TENTANG
(Judul Keputusan Bupati)
BUPATI DHARMASRAYA,
Menimbang : a. bahwa ………………………………………………………………….;b. bahwa ………………………………………………………………....;c. dan seterusnya;
Mengingat : 1. Undang-Undang …………………………………………………...;2. Peraturan Pemerintah …………………………………………….;3. dan seterusnya;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU : ......................................................................................;
K E D U A : ……………….……………………………………………………………;KETIGA : ……………………………………………………………………………;
KEEMPAT : ............................................................................................;
KELIMA : ............................................................................................
Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal ………………
BUPATI DHARMASRAYA,
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)
40
PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
SEKRETARIAT DAERAHJalan Lintas Sumatera Km. 2 Pulau Punjung Provinsi Sumatera Barat (27573)
Telepon. (0754) 40333 Faksimilie (0754) 40332 Email : [email protected] : www.dharmasrayakab.go.id
KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 189.1/ /KPTS-BUP/20.....
TENTANG
(Judul Keputusan Bupati)
BUPATI DHARMASRAYA,
Menimbang : a. bahwa ....................................................................................;
b. bahwa ....................................................................................;
c. dan seterusnya;
Mengingat : 1. Undang-Undang .....................................................................;
2. Peraturan Pemerintah ............................................................;
3. dan seterusnya;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU : .............................................................................................. ;
K E D U A : .....................................................................................................;
KETIGA : .....................................................................................................;
KEEMPAT : ......................................................................................................
Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal ………………
a.n. BUPATI DHARMASRAYA
SEKRETARIS DAERAH,
NAMAPANGKATNIP
41
BUPATI DHARMASRAYA
INSTRUKSI BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR ………
TENTANG
........................................................................................
BUPATI DHARMASRAYA,
Dalam rangka …...………………….............................................................................
................................................................................................................................
dengan ini menginstruksikan:
Kepada : 1. .................................................................
2. .................................................................
3. .................................................................
4. .................................................................
Untuk :
KESATU : ....................................................................................................
KEDUA : ....................................................................................................
KETIGA : dan seterusnya;
Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal …………….
BUPATI DHARMASRAYA,
NAMA
42
BUPATI DHARMASRAYA
Pulau Punjung, ..... ................. 20..
Kepada
Yth. .......................................
...............
di -
.........................
SURAT EDARAN
NOMOR…………………. ……………….
TENTANG
.................................................................................................
..........................................................................................................
.............................................................................................
....
...........................................................................................................
....................................................................................................
...........................................................................................................
............................................................................................................
................................................................
BUPATI DHARMASRAYA,
NAMA
43
BUPATI DHARMASRAYA
Pulau Punjung, ..... ................. 20..
Kepada
Nomor : Yth. ……………………………….
Sifat : …………………………….
Lampiran :
Hal : …………………………. di -
………………………….
…………………..
......................................................................................................
......
.............................................................................................................
............................................................................................................
...........................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
...........................................................................................................
............................................................................................................
....................................................................................................
BUPATI DHARMASRAYA,
NAMA
Jalan Lintas Sumatera Km. 2 Pulau Punjung, Provinsi Sumatera BaratTelp. (0754) 40333, Faks. (0754) 40332, E-mail [email protected]
Website:HTTP://www.dharmasraya.go.id
44
BUPATI DHARMASRAYA
SURAT KETERANGAN
NOMOR ……………………..
Yang bertandatangan dibawah ini :
a. Nama : ...................................................................
b. Jabatan : Bupati Dharmasraya
dengan ini menerangkan bahwa :
a. Nama/NIP : ................................../NIP......................
b. Pangkat/Golongan : .............................../...............................
c. Jabatan : ..............................................................
d. Maksud : ..............................................................
..............................................................
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.
Pulau Punjung, ..... ............ 20...
BUPATI DHARMASRAYA,
NAMA
Jalan Lintas Sumatera Km. 2 Pulau Punjung, Provinsi Sumatera BaratTelp. (0754) 40333, Faks. (0754) 40332, E-mail [email protected]
Website:HTTP://www.dharmasraya.go.id
45
BUPATI DHARMASRAYA
SURAT PERINTAH
NOMOR. ………………………….
Nama (yang memberikan perintah) : ..................................................
Jabatan : ..................................................
MEMERINTAHKAN :
Kepada :
a. Nama : ...................................................
b. Jabatan : ....................................................
Untuk :
........................................................................................................
..................................................................................................................
........................................................................................................
..................................................................................................................
Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal …………………..
BUPATI DHARMASRAYA,
NAMA
Jalan Lintas Sumatera Km. 2 Pulau Punjung, Provinsi Sumatera BaratTelp. (0754) 40333, Faks. (0754) 40332, E-mail [email protected]
Website:HTTP://www.dharmasraya.go.id
46
BUPATI DHARMASRAYA
SURAT IZIN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR …………………………..
TENTANG
.................................................................
.................................................................
Dasar : a. ....................................................................................
....................................................................................
b. ....................................................................................
....................................................................................
MEMBERI IZIN:
Kepada :
Nama : ................................................................
Jabatan : ...............................................................
Alamat : ................................................................
Untuk : ................................................................
Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal ………………………
BUPATI DHARMASRAYA,
NAMA
Jalan Lintas Sumatera Km. 2 Pulau Punjung, Provinsi Sumatera BaratTelp. (0754) 40333, Faks. (0754) 40332, E-mail [email protected]
Website:HTTP://www.dharmasraya.go.id
47
BUPATI DHARMASRAYA
SURAT PERJANJIANNOMOR ………./………./………/……..
TENTANG
................................................................................................
Pada hari .............., Tanggal ................., Bulan .................. danTahun ................, bertempat di ....................., kami yang bertanda
tangan dibawah ini:
1. ...............................................................................................................
........................................................................ PIHAK KE I
2. ...............................................................................................................
........................................................................ PIHAK KE II
Pasal ..........................................................................................................................
.......................................................................................... (isi perjanjian)
Pasal .....
....................................................................................................................
.........................................................................................................
Penutup
Surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, pada
hari dan tanggal tersebut diatas.
PIHAK KE II PIHAK KE I
BUPATI DHARMASRAYA,
NAMA JELAS NAMA JELASPangkatNIP
Saksi-saksi:1. ........................... (tandatangan)2. ............................(tandatangan)3. dst.......................
Jalan Lintas Sumatera Km. 2 Pulau Punjung, Provinsi Sumatera BaratTelp. (0754) 40333, Faks. (0754) 40332, E-mail [email protected]
Website:HTTP://www.dharmasraya.go.id
METERAI
48
BUPATI DHARMASRAYA
SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR …………………
Dasar : ......................................................................................................
......................................................................................................
MEMERINTAHKAN :
Kepada : 1. Nama : .......................................................
Pangkat/gol : .......................................................
NIP : .......................................................
Jabatan : .......................................................
2. Nama : .......................................................
Pangkat/gol : .......................................................
NIP : .......................................................
Jabatan : .......................................................
Untuk : 1. .......................................................................
2. .......................................................................
3. .......................................................................
Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal ……………………..
BUPATI DHARMASRAYA,
NAMA
Jalan Lintas Sumatera Km. 2 Pulau Punjung, Provinsi Sumatera BaratTelp. (0754) 40333, Faks. (0754) 40332, E-mail [email protected]
Website:HTTP://www.dharmasraya.go.id
49
PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
SEKRETARIAT DAERAHJalan Lintas Sumatera Km. 2 Pulau Punjung Provinsi Sumatera Barat (27573)
Telepon. (0754) 40333 Faksimilie (0754) 40332 Email : [email protected] : www.dharmasrayakab.go.id
Lembar ke : …………………..Kode No : ...........................Nomor : ...........................
SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS(S P P D)
1 Pejabat yang memberi perintah Sekretaris Daerah
2 Nama Pegawai yang diperintah
3 a. Pangkat dan Golongan menurut
PP No. 6 Tahun 1997
b. Jabatan
c. Tingkat menurut peraturan
perjalanan
4 Maksud Perjalanan Dinas
5 Alat angkut yang dipergunakan
6 a. Tempat berangkat
b. Tempat tujuan
7 a. Lamanya Perjalanan Dinas
b. Tanggal Berangkat
c. Tanggal harus kembali
8 Pengikut
9 Pembebanan Anggaran
a. Instansi
b. Mata Anggaran
10 Keterangan lain-lain
Dikeluarkan di Pulau Punjungpada tanggal
SEKRETARIS DAERAH,
NAMAPANGKATNIP
50
SPPD No. : ..............................Berangkat dari(tempat kedudukan): ..............................Pada tanggal : ..............................Ke : ..............................
Selaku pelaksana Teknis kegiatan
II. Tiba di : ........................................ Berangkat dari :........................Pada tanggal : ......................................... Ke : ...............Kepala Pada tanggal : .......................
Kepala
III. Tiba di : ...................................... Berangkat dari : ......................Pada tanggal : ........................................ Ke : ......................Kepala Pada tanggal : .......................
Kepala
IV. Tiba di : ....................................... Berangkat dari : ......................Pada tanggal : ....................................... Ke : ......................Kepala Pada tanggal : .......................
Kepala
V. Tiba kembali di :Pada tanggal : ..................................................Telah diperiksa, dengan keterangan bahwaperjalanan tersebut diatas benar dilakukan atasperintahnya dan semata-mata untuk kepentinganjabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
SEKRETARIS DAERAH,
NAMA PEJABATPANGKATNIP
____________________________________________________________________________
VI. CATATAN LAIN-LAIN____________________________________________________________________________
VII. PERHATIAN
Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukanperjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tibaserta Bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturanKeuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan,kealpaannya.
51
BUPATI DHARMASRAYA
SURAT KUASA
Nomor . . . . . . . . . . . . . .
Yang bertandatangan dibawah ini :
a. Nama : ........................................................
b. Jabatan : ........................................................
MEMBERI KUASA
Kepada :
a. Nama : ........................................................
b. Jabatan : ........................................................
c. NIP. : ........................................................
Untuk :
......................................................................................................................
.....................................................................................................................
Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.
Pulau Punjung, .... ................. 20...
Yang diberi kuasa Yang memberi kuasa
NAMA JABATAN BUPATI DHARMASRAYA,
NAMA NAMA
Pangkat
NIP.
Jalan Lintas Sumatera Km. 2 Pulau Punjung, Provinsi Sumatera BaratTelp. (0754) 40333, Faks. (0754) 40332, E-mail [email protected]
Website:HTTP://www.dharmasraya.go.id
52
BUPATI DHARMASRAYA
Pulau Punjung, .... ............. 20...
Kepada
Nomor : ....................... Yth. ............................................
Sifat : ....................... ...........................................
Lampiran : .......................
Hal : Undangan di -
......................
...........................................................................................................................................................................................................
Hari : ................................................
Tanggal : ................................................
Pukul : ................................................
Tempat : ................................................
Acara : ................................................
...........................................................................................................................................................................................................
BUPATI DHARMASRAYA,
NAMA
Catatan :
1. .................................................2. .................................................
Jalan Lintas Sumatera Km. 2 Pulau Punjung, Provinsi Sumatera BaratTelp. (0754) 40333, Faks. (0754) 40332, E-mail [email protected]
Website:HTTP://www.dharmasraya.go.id
53
BUPATI DHARMASRAYA
SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS
NOMOR …………………………
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : ...................................................
NIP : ....................................................
Pangkat/Golongan : ....................................................Jabatan : ....................................................
Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :
Nama : ...................................................
NIP : ....................................................
Pangkat/Golongan : ....................................................
Jabatan : ....................................................
Yang diangkat berdasarkan Peraturan ................. Nomor .........................terhitung ..... telah nyata menjalankan tugas sebagai .......................................
di ..................................................................................................
Demikian surat keterangan melaksanakan tugas ini saya buat dengan
sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/pegawai negeri sipil dan
apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yangberakibat kerugian bagi negara, maka saya bersedia menanggung kerugian
tersebut.
Pulau Punjung, .... ............. 20....
BUPATI DHARMASRAYA,
NAMA
Jalan Lintas Sumatera Km. 2 Pulau Punjung, Provinsi Sumatera BaratTelp. (0754) 40333, Faks. (0754) 40332, E-mail [email protected]
Website:HTTP://www.dharmasraya.go.id
54
BUPATI DHARMASRAYA
Pulau Punjung, .... ............ 20...
Kepada
Nomor : ............................ Yth. ................................................Sifat :............................. ................................................Lampiran : ............................Hal : Panggilan. di -
........................................
Dengan ini diminta kedatangan Saudara di Kantor ............................................................................................................, pada:
Hari : ....................................................................
Tanggal : ....................................................................
Pukul : ....................................................................
Tempat : ....................................................................
Menghadapkepada : ....................................................................
` Alamat : ....................................................................
Untuk : ....................................................................
Demikian untuk dilaksanakan dan menjadi perhatiansepenuhnya.
BUPATI DHARMASRAYA,
NAMA
Jalan Lintas Sumatera Km. 2 Pulau Punjung, Provinsi Sumatera BaratTelp. (0754) 40333, Faks. (0754) 40332, E-mail [email protected]
Website:HTTP://www.dharmasraya.go.id
55
KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH
Jalan ................. nomor .............. Provinsi Sumatera Barat (27573)Telepon. (0754) …. Faksimilie (0754) …… Email : ……………..
Website : …………………….
NOTA – DINAS
Kepada : .....................................................................
Dari : .....................................................................
Tanggal : .....................................................................
Nomor : .....................................................................
Sifat : .....................................................................
Lampiran : .....................................................................
Hal : .........................................................................
__________________________________________________________________________________
......................................................................................................................
.................................................................................................................................
........................................................................................
......................................................................................................................
.................................................................................................................................
........................................................................................
......................................................................................................................
.................................................................................................................................
........................................................................................
KEPALA SKPD,
NAMA PEJABATPangkatNIP.
56
KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH
Jalan ................. nomor .............. Provinsi Sumatera Barat (27573)Telepon. (0754) …. Faksimilie (0754) …… Email : ……………..
Website : …………………….
Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
Kepada
Nomor : ............................... Yth. ................................................
...............................................
di -
.............................
NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS
Disampaikan dengan hormat : ......................................................
Tentang : .....................................................
Catatan : ......................................................
Lampiran : .....................................................
Untuk Mohon persetujuan dan
tanda tangan atas : .....................................................
...................................................
KEPALA SKPD,
NAMA PEJABATPANGKATNIP
DISPOSISI PIMPINAN
Tindak lanjut staf
Catatan : Coret yang tidak perlu.
57
KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH
Jalan ................. nomor .............. Provinsi Sumatera Barat (27573)Telepon. (0754) …. Faksimilie (0754) …… Email : ……………..
Website : …………………….
L E M B A R D I S P O S I S I
Surat dari :
No. Surat :
Tgl. Surat :
Diterima Tgl :
No. Agenda :
Sifat :
Sangat segera Segera Rahasia
Perihal :
Diteruskan kepada Sdr.:
.........................................
...........................................
...........................................
Dan seterusnyanya ……….
Dengan hormat harap:
Tanggapan dan Saran
Proses lebih lanjut
Koordinasi/konfirmasikan
……………………………
……………………………
Catatan :
Nama Jabatan
Paraf dan tanggal
Nama Pejabat
58
KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH
Jalan ................. nomor .............. Provinsi Sumatera Barat (27573)Telepon. (0754) …. Faksimilie (0754) …… Email : ……………..
Website : …………………….
TELAAHAN STAF
Kepada : ...........................................................
Dari : ...........................................................
Tanggal : ...........................................................
Nomor : ...........................................................
Lampiran : ...........................................................
Hal : ...................................................................
__________________________________________________________________________________
I. Persoalan.
II. Praanggapan
III. Fakta-Fakta yang mempengaruhi
IV. Analisis
V. Kesimpulan
VI. Saran
NAMA JABATAN,
NAMA PEJABATPangkatNIP
59
BUPATI DHARMASRAYA
PENGUMUMAN
NOMOR ……………
TENTANG
..........................................................................
..........................................................................
...................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
..............................................................................................................
.....................................................................................................................
.................................................................................................................................
..............................................................................................................
......................................................................................................................
.................................................................................................................................
..............................................................................................................
Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal………………………
BUPATI DHARMASRAYA,
NAMA
60
KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH
Jalan ................. nomor .............. Provinsi Sumatera Barat (27573)Telepon. (0754) …. Faksimilie (0754) …… Email : ……………..
Website : …………………….
LAPORAN
TENTANG
.............................................................................
I. Pendahuluan.
A. Umum/latar belakang
B. Landasan Hukum
C. Maksud dan Tujuan
II. Kegiatan yang dilaksanakan,
III. Hasil yang dicapai,
IV. Kesimpulan dan Saran
V. Penutup.
Dibuat di ..................
pada tanggal
Nama Jabatan
NAMA PEJABATPANGKATNIP.
61
BUPATI DHARMASRAYA
REKOMENDASI ...............................
NOMOR ……………
......................................................................................................................
.................................................................................................................................
..............................................................................................................
a. …………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………..………..………………………….
b. …………………………………………………………………………..…………………………
……………………………………………………………………………………….…………….
......................................................................................................................
.................................................................................................................................
..............................................................................................................
Pulau Punjung, .... .............. 20....
BUPATI DHARMASRAYA,
NAMA
62
KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH
Jalan ................. nomor .............. Provinsi Sumatera Barat (27573)Telepon. (0754) …. Faksimilie (0754) …… Email : ……………..
Website : …………………….
Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun.
Kepada,
Yth ...........................................
..................................
di –
..........................
SURAT PENGANTAR
NOMOR : ……………
No. Jenis yang dikirim Banyaknya Keterangan
Diterima tanggal …………….
Penerima Pengirim
Nama Jabatan, Nama Jabatan,
NAMA PEJABAT NAMA PEJABATPANGKAT PANGKATNIP. NIP.
Nomor telepon . . . . . . . . . .
63
FORMULIR BERITA
Registrasi No : ………………
PANGGILAN JENIS NOMOR DERAJAT
DARI : .................................................................
UNTUK : .................................................................
TEMBUSAN : ..................................................................
KLASIFIKASI : SEGERA
Nomor : ………………………
...........................................................................................KMA ................................................................................................................................................................................................................................. TTK
AAA TTK ....................................................... KMA ............................................................................................................................. TTK
BBB TTK ............................................ KMA ........................................................................................................................................ TTK
CCC TTK DAN SETERUSNYANYA TTK HBS
Tanggal waktu pembuatan …………….
Pengirim :
Nama :
Jabatan :
Tanda tangan :
No.KodeWaktu Lalu
LintasParaf
OperatorTerima Kirim
64
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
Nomor …… Tahun …….. Seri …. Nomor ………..
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
Nomor : ………..
TENTANG
……………………………………………………………
……………………………………………………………dan seterusnya
Diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor ……. Tahun ……..
Seri …….
Tanggal ………….
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA,
NAMA PEJABATPANGKATNIP.
65
BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
Nomor …… Tahun …….. Seri …. Nomor ………..
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
Nomor : ………..
TENTANG
……………………………………………………………
……………………………………………………………dan seterusnya
Diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor ……. Tahun ……..
Seri …….
Tanggal ………….
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA,
NAMA PEJABATPANGKATNIP.
66
BUPATI DHARMASRAYA
BERITA ACARA_________________NOMOR : ………
Pada hari ini tanggal ............................................................................................................................................................... kami masing-masing:
1. .............................................................................................. yang selanjutnyadisebut Pihak Pertama (memuat nama, NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan danalamat)
2. ............................................................................................. yang selanjutnyadisebut Pihak Kedua
......................................................................................................................
................................................................................................................................
...............................................................................
Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap….. untukdipergunakan sebagaimana mestinya.
Dibuat di Pulau Punjung
Pihak Kedua Pihak Pertama
BUPATI DHARMASRAYA,
NAMA PEJABAT NAMAPANGKATNIP.
Mengetahui/Mengesahkan
NAMA PEJABATPANGKATNIP.
67
KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH
Jalan ................. nomor .............. Provinsi Sumatera Barat (27573)Telepon. (0754) …. Faksimilie (0754) …… Email : ……………..
Website : …………………….
NOTULEN
Sidang/Rapat : ...........................................................................
Hari/Tanggal : ...........................................................................
Waktu Panggilan : ...........................................................................
Waktu sidang/rapat : ...........................................................................
Acara : 1. .......................................................................
2. dan seterusnya
3. Penutup.
Pimpinan Sidang/Rapat
Ketua : ..............................................................
Sekretaris : ...........................................................................
Pencatat : ...........................................................................
Peserta sidang/rapat : 1. .......................................................................
2. dan seterusnya.
Kegiatan Sidang/Rapat : 1. .......................................................................
2. dan seterusnya.
1. Kata Pembukaan : ………………………………………………………..
2. Pembahasan : ………………………………………………………...
3. Peraturan : …………………………………………………………
………………………………………………….………
PIMPINAN SIDANG/RAPAT
NAMA JABATAN,
NAMA PEJABATPANGKATNIP.
68
BUPATI DHARMASRAYA
M E M O
Dari : ..........................................................................
Kepada : ...........................................................................
_________________________________________________________________
I S I : ................................................................................
..................................................................................
.................................................................................
.......................................................
.....................................................................................
....................................................................................
...................................................................................
.......................................................
Pulau Punjung, .... .................20..
BUPATI DHARMASRAYA,
Tanda Tangan atau Paraf
69
KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH
Jalan ................. nomor .............. Provinsi Sumatera Barat (27573)Telepon. (0754) …. Faksimilie (0754) …… Email : ……………..
Website : …………………….
DAFTAR HADIR PERTEMUAN RAPAT
Hari : ........................................................................
Tanggal : .........................................................................
Waktu : .......................................................................
Tempat : .......................................................................
Acara : ........................................................................
NO. NAMA JABATAN/
PANGKAT
TANDA
TANGAN
KET
1.
2.
3.
dst
Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
NAMA JABATAN
NAMA PEJABATPANGKATNIP.
70
KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH
Jalan ................. nomor .............. Provinsi Sumatera Barat (27573)Telepon. (0754) …. Faksimilie (0754) …… Email : ……………..
Website : …………………….
DAFTAR HADIR
BULAN :
MINGGU :
NO
.
NAMA PANGKAT/
GOL
TANGGAL KET
P S P S P S P S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
KEPALA SUB
BAGIAN/
SEKRETARIS
Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
NAMA JABATAN
NAMA PEJABATPANGKATNIP.
70
BUPATI DHARMASRAYA
PIAGAM PENGHARGAANNomor:
BUPATI DHARMASRAYA Dengan ini memberikan penghargaan kepada :
Nama : .....................................................................................
Tempat/Tanggal lahir : .....................................................................................
NIP/NRP : .....................................................................................
Jabatan : .....................................................................................
Instansi : ....................................................................................
Pulau Punjung, ..... .............. 20...
BUPATI DHARMASRAYA,
NAMA JELAS
72
BUPATI DHARMASRAYA
S E R T I F I K A T
Diberikan kepada :
Nama :
NIP :
Instansi :
Sebagai/Atas partisipasinya dalam………………… yang diselenggarakanoleh ………………………………… dari tanggal ..….... s.d ….…… bertempat di …….…
Pulau Punjung, ..... ................ 20...
BUPATI DHARMASRAYA,
NAMA JELAS
73
BUPATI DHARMASRAYASURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Nomor: ...................../..................../DDN
Bupati Dharmasraya Berdasarkan PP Nomor 101 Tahun 2000, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2002 danketentuan-ketentuannya menyatakan bahwa :
Nama : ...........................................................................................Tempat/Tanggal lahir : .................................../..................................NIP/NRP : 000000000/0000
Pas foto Pangkat/Gol. Ruang : ................................../....................................4 x 6 Jabatan : ...........................................................................................
Instansi : ............................................................................................
L U L U SKualifikasi :
Pada Pendidikan dan Pelatihan ...................... Kabupaten Dharmasraya yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian DaerahKabupaten di ........................................ dari tanggal .......... sampai dengan ...... yang meliputi ....................................
Pulau Punjung, …. ……………. 20…
BUPATI DHARMASRAYA,
NAMA
74
Bagian Belakang STTPP
AGENDA PEMBELAJARAN
T E M A
Umum : (ditentukan Badan Diklat Depdagri) ……….……………...............................................…...............
……………………………………………………………………………………………………….…................................................
……………………………………………………………………………………………………….….................................................
Khusus : (ditentukan oleh penyelenggara dengan mengacu pada tema umum dan issu aktual setempat)
……………………………………………………………………………………………................................................…………….
………………………………………………………………………………………………………….................................................
Pulau Punjung, ...... ................... 20....
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,
NAMA PEJABATPANGKATNIP.
75
BUPATI DHARMASRAYA
SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Nomor: ...................../..................../DDN
Bupati Dharmasraya Berdasarkan PP Nomor 101 Tahun 2000, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2002 danketentuan-ketentuannya menyatakan bahwa :
Nama : ...........................................................................................Tempat/Tanggal lahir : .................................../..................................NIP/NRP : 000000000/0000
Pas foto Pangkat/Gol. Ruang : ................................../....................................4 x 6 Jabatan : ...........................................................................................
Instansi : ............................................................................................
L U L U SKualifikasi :
Pada Pendidikan dan Pelatihan ...................... Kabupaten Dharmasraya yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian DaerahKabupaten di ........................................ dari tanggal .......... sampai dengan ...... yang meliputi ....................................
Pulau Punjung, ….. ……………….. 20….
a.n. BUPATI DHARMASRAYAKEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,
NAMA PEJABATPANGKATNIP.
76
Bagian Belakang STTPP
AGENDA PEMBELAJARAN
T E M A
Umum : (ditentukan Badan Diklat Depdagri) ……….……………………………………….……...........................................
...................................................………………………………………………………………………………………………….…...
…………………………………………………………………………………………………….……………………..............................
Khusus : (ditentukan oleh penyelenggara dengan mengacu pada tema umum dan issue actual setempat)
…………………………………………………………………………………………………………...............................................…
………………………………………………………………………………………………...............................................…
Pulau Punjung, ….. ……………….. 20….
KEPALA BIDANG....................................
………………………………
NAMA PEJABATPANGKATNIP.
77
B. PENEMPATAN a.n, u.b, u.p, Plt, Plh DAN Pj
1. Penggunaan “a.n.”:
a.n. BUPATI DHARMASRAYA
SEKRETARIS DAERAH,
NAMAPANGKATNIP.
a.n. CAMAT PULAU PUNJUNG a.n. WALI NAGARI SITIUNG
SEKRETARIS CAMAT, SEKRETARIS NAGARI,
NAMA NAMAPangkat PANGKATNIP. NIP.
2. Penggunaan “ u.b.”:
a.n. BUPATI DHARMASRAYA
SEKRETARIS DAERAH
u.b.
ASISTEN PEMERINTAHAN,
NAMAPANGKATNIP.
a.n.SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b.
KABAG HUKUM DAN ORGANISASI,
NAMAPANGKATNIP
78
3. Penggunaan “Plt”:
Plt. BUPATI DHARMASRAYA
WAKIL BUPATI,
NAMA
4. Penggunaan “Plh” :
Plh. BUPATI DHARMASRAYA
WAKIL BUPATI,
NAMA
5. Penggunaan “Pj” :
Pj. BUPATI DHARMASRAYA,
NAMA
Pj. WALI NAGARI ......(Nama Nagari),
NAMA
C. PARAF DAN PENULISAN NAMA.
1. Pembubuhan Paraf Hierarkhis.a. naskah dinas sebelum ditandatangani oleh Bupati, wakil Bupati,
Sekretaris Daerah, Asisten, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan,Inspektur dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dan Kepala SKPDlainnya harus diparaf terlebih dahulu oleh maksimal tiga orang pejabatsecara berjenjang untuk bertanggung jawab terhadap substansi, redaksidan penulisan naskah dinas tersebut sesuai dengan tugas pokok danfungsinya, penempatan paraf tersebut pada lembar terakhir naskah dinassesuai arah jarum jam dimulai dari sebelah kiri nama pejabat yang akanmenandatangani.
b. naskah dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat yang akanmenandatangani naskah dinas tersebut tidak memerlukan paraf.
c. paraf untuk surat perintah perjalanan dinas, dibubuhkan pada lembarpertama.
79
d. untuk keamanan isi naskah dinas yang jumlahnya lebih dari satu halaman,sebelum naskah dinas tersebut ditandatangani oleh pejabat yangberwenang maka harus dibubuhkan paraf pejabat pengolah pada sudutkanan bawah setiap halaman.
e. naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum/surat yang lebihdari satu lembar, setiap lembarnya di paraf pada pojok kiri kertas bagianbawah.
f. naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang mempunyai lampiran,pada lembar lampiran dipojok sebelah kanan atas ditulis lampiran : surat,nomor dan tanggal serta pada bagian akhir sebelah kanan bawahditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
2. Pembubuhan paraf koordinasi.a. naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang materinya
menyangkut kepentingan unit lain sebelum ditandatangani oleh pejabatyang berwenang harus diparaf terlebih dahulu oleh unit pengolah, unit lainyang terkait dan Bagian Hukum pada setiap lembar naskah.
b. naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang materinyamenyangkut kepentingan unit lain sebelum ditandatangani oleh pejabatyang berwenang harus diparaf terlebih dahulu oleh unit pengolah, unit lainyang terkait pada lembar terakhir naskah.
c. paraf Koordinasi dibuat dalam bentuk stempel persegi empat.Contoh paraf hierarkhis dalam bentuk searah jarum jam:
(2) BUPATI DHARMASRAYA (3)
(1) NAMA
Contoh paraf hierarkhis dalam bentuk matrik:
Contoh paraf koordinasi :
PARAF KOORDINASI
Bagian ……Bagian ……
Bagian …..dst
PARAF KOORDINASI
Dinas ……Badan ……
Kantor …..
dst
PARAF HIERARKHIS
Sekda…...Ass. …...…
Bag...
dst
80
3. Penulisan nama pejabat yang berwenang menandatangani naskah dinas.
a. penulisan nama Bupati dan nama Wakil Bupati pada naskah dinas dalam
bentuk produk hukum tidak menggunakan gelar;
b. penulisan nama Bupati dan nama Wakil Bupati pada naskah dinas dalam
bentuk surat dapat menggunakan gelar;
c. nama pejabat yang menduduki jabatan struktural dan fungsional
menggunakan gelar, pangkat dan nomor induk pegawai.
D. BENTUK UKURAN DAN ISI STEMPEL.Yang menggunakan lambang.
* * 2,7 cm 3,8 cm 4 cm
Lambang Negara
Yang tidak menggunakan lambang
1 cm 2,7 cm 3,8 cm 4 cm
1. STEMPEL JABATAN DAN STEMPEL SKPD.
a. contoh stempel jabatan.
b. stempel Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan.
81
c. Stempel Satuan Kerja Perangkat Daerah.
d. Stempel Kecamatan dan Nagari
e. stempel unit pelaksana teknis Daerah.
f. Stempel Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk keperluan tertentu.
0,5 cm 1,2 cm 1,7 cm 1,8 cm
Contoh stempel untuk KTP dengan skala 4 : 1.
82
E. BENTUK, UKURAN DAN ISI KOP NASKAH DINAS.
1. Perbandingan huruf pada kop naskah dinas antara tulisan nama Pemerintah
Daerah dan nama Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah 3 : 4.
a. tulisan nama Pemerintah Daerah dengan huruf arial 14.
b. tulisan nama satuan kerja perangkat Daerah dengan huruf arial 18.
2. Bentuk dan isi kop naskah dinas seperti pada contoh berikut :
Contoh 1 : Kop naskah dinas Bupati
Contoh 2 : Kop naskah dinas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILANRAKYAT DAERAH
Jalan Lintas Sumatera Km. 4 Pulau Punjung Provinsi Sumatera Barat (kode pos)Telepon. (0754) 40836, Faksimile...... Email : .....
Website:.....
(garuda warna kuning emas)
BUPATI DHARMASRAYA
Jalan Lintas Sumatera Km. 2 Pulau Punjung (27573), Provinsi Sumatera BaratTelepon. (0754) 40333 Faks. (0754) 40332 Email : [email protected]
Website:HTTP://www.dharmasrayakab.go.id
83
Contoh 3 : Kop naskah dinas Sekretariat Daerah.
PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Lintas Sumatera Km. 2 Pulau Punjung Provinsi Sumatera Barat (27573)Telepon. (0754) 40333 Faksimilie (0754) 40332 Email : [email protected]
Website : www.dharmasrayakab.go.id
Contoh 4 : Kop naskah dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah.
PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jalan Lintas Sumatera Km. 4 Pulau Punjung Provinsi Sumatera Barat (kode pos)Telepon: (0754) 451488 Faksimilie (0754) 451488, Email: …………..
Website:.....
PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jalan ............... Provinsi Sumatera Barat (kode pos)Telepon: (0754) ..... Faksimilie (0754) ......., Email: …………..
Website:.....
PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PEKERJAAN UMUM
Jalan Lintas Sumatera Km. 2 Sungai Dareh Provinsi Sumatera Barat (kode pos)Telepon (0754) 40006, Faksimilie (0754) ........... Email : .........
Website:......
84
PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS KESEHATAN
Jalan Pasanggerahan Nomor 17 Sungai Dareh Provinsi Sumatera Barat (kode pos)Telepon (0754) 40850, Faksimilie (0754) ............ Email ………
Website: .....
Contoh 5 : Kop naskah dinas Kecamatan dan Nagari.
PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
KECAMATAN PULAU PUNJUNG
Jalan Pasanggerahan Sungai Dareh Provinsi Sumatera Barat (kode pos)Telepon (0754) 40784, Faksimilie (0754) ...... Email ………
Website :....
PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
KECAMATAN PULAU PUNJUNG
NAGARI IV KOTO PULAU PUNJUNGJalan Lintas Sumatera Km. 1 Pulau Punjung Provinsi Sumatera Barat (kode pos)
Telepon (0754) 40797, Faksimilie (0754)....... E-mail ………Website: .....
F. BENTUK, UKURAN DAN ISI SAMPUL NASKAH DINAS.
UKURAN HURUF.
Perbandingan huruf pada sampul naskah dinas antara tulisan nama Pemerintah
Daerah dan tulisan nama Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah 3 : 4
a. tulisan nama Pemerintah Daerah dengan huruf arial 14.
b. tulisan nama satuan kerja perangkat Daerah dengan huruf arial 18.
85
Contoh 1 : Kop sampul naskah dinas Bupati
(garuda kuning emas)
BUPATI DHARMASRAYAJalan Lintas Sumatera Km. 2 Pulau Punjung Provinsi Sumatera Barat
Telepon (0754) 40333 Faksimilie (0754) 40332, Email:[email protected]: www.dharmasraya.go.id
Kepada
Nomor : ….../…../…/…. Yth. Sdr. ………………………
Stempel di –
…………………
Kode Pos
Contoh 2 : Kop sampul naskah dinas Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD
PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
SEKRETARIAT DAERAHJalan Lintas Sumatera Km. 2 Pulau Punjung Provinsi Sumatera Barat
Telepon (0754) 40333 Faksimilie (0754) 40332, Email:[email protected]: www.dharmasraya.go.id
KepadaNomor : ….…./…../…/… Yth. Sdr. ………………………
Stempel di –…………………
Kode Pos
86
PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAHJalan Lintas Sumatera Km. 4 Pulau Punjung Provinsi Sumatera Barat
Telepon. (0754) 40836 Faksimilie (0754) 40836, Email:...Website:....
Kepada
Nomor : ….…./…../…/… Yth. Sdr. ………………………
Stempel di –
…………………
Kode Pos
Contoh 3 : Kop sampul naskah dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah.
PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS KESEHATANJalan Pasanggerahan Nomor 17 Sungai Dareh Provinsi Sumatera Barat
Telepon. (0754) 40850 Faksimilie (0754) 40882 , Email:....Website:....
Kepada
Nomor : ….…./…../…/… Yth. Sdr. ………………………
Stempel di –
…………………
Kode Pos
87
PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAHJalan Lintas Sumatera Km. 4 Pulau Punjung Provinsi Sumatera Barat
Telepon (0733) 451488, Faksimilie (0754) ……. Email: ….Website: …..
Kepada
Nomor : ….…./…../……/…… Yth. Sdr. ………………………
Stempel di –
…………………
Kode Pos
Contoh 4 : Kop sampul naskah dinas Kecamatan dan Nagari
PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
KECAMATAN PULAU PUNJUNG
Jalan Pasanggerahan Sungai Dareh Provinsi Sumatera BaratTelepon (0754) 40785, Faksimilie (0754) ...... Email:....
Website:.....
Kepada
Nomor : .…../…../……/…… Yth. Sdr. ………………………
Stempel di –
…………………
Kode Pos
88
PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
KECAMATAN PULAU PUNJUNG
NAGARI IV KOTO PULAU PUNJUNGJalan Lintas Sumatera Km. 1 Pulau Punjung Provinsi Sumatera Barat
Telepon( 0754) 40797, Faksimilie (0754) ......Email: ....Website:...
Kepada
Nomor : ….…./….…./……/…… Yth. Sdr. ………………………
Stempel di –
…………………
Kode Pos
G. BENTUK, UKURAN DAN ISI PAPAN NAMA.
1. BENTUK.
Papan nama satuan kerja perangkat Daerah berbentuk empat persegi panjang
berbentuk segi empat.
89
Contoh :
2. UKURAN.
Perbandingan ukuran huruf 3 : 4.
a. ukuran huruf “ 3 “ untuk tulisan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya
b. ukuran huruf “ 4 “ untuk tulisan nama satuan kerja perangkat Daerah.
3. BAHAN.
1. Bahan papan nama satuan kerja perangkat Daerah disesuaikan dengankebutuhan Daerah, misalnya dari bahan kayu, beton, seng/plat dan lainsebagainya.
2. Bahan huruf papan nama diatur sesuai kebutuhan, dapat menggunakancat atau dari bahan lain seperti seng/plat atau semen dan lain sebagainya.
90
Contoh 1 : Papan nama Kantor Bupati
Contoh 2 : Papan nama Satuan Kerja Perangkat Daerah.
`
KANTOR BUPATI DHARMASRAYA
Jalan Lintas Sumatera Km. 2 Pulau PunjungTelepon (0754) 40333 Kode Pos 27573
PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYABADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jalan Lintas Sumatera Km. 4 Pulau PunjungTelepon (0754) 451488 Kode Pos……
PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYASEKRETARIAT DAERAH
Jalan Lintas Sumatera Km. 2 Pulau PunjungTelepon (0754) 40333 Kode Pos 27573
PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYADINAS PEKERJAAN UMUM
Jalan Lintas Sumatera Km. 2 Sungai DarehTelepon (0754) 40006 Kode Pos .......
91
Contoh 5. Papan nama yang terletak satu atap/satu komplek.
BUPATI DHARMASRAYA,
ttdH. ADI GUNAWAN
PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYAKECAMATAN PULAU PUNJUNG
Jalan Pasanggerahan Sungai DarehTelepon (0754) 40785 Kode Pos ..........
PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
1. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH2. DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DANTRANSMIGRASI
3. DINAS PENDAPATAN DANPENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Jalan Lintas Sumatera Km. 4 Pulau PunjungTelepon: (0754) ....... Kode Pos .......
PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYAKECAMATAN PULAU PUNJUNG
NAGARI IV KOTO PULAU PUNJUNG
Jalan Lintas Sumatera km.1 Pulau PunjungTelepon (0754) 40797 Kode Pos ....