1

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2009 dan PER-57/PJ/2009

2

Sesuai Prinsip Pemungutan Pajak Withholding Tax

Untuk KEMUDAHAN dan PENYEDERHANAAN

Bersifat TIDAK FINAL Bersifat FINAL

Merupakan Pembayaran Pajak Dimuka

(dapat dikreditkan)

Merupakan Pelunasan Pajak (tidak dapat

dikreditkan)

PPh Pasal 21/26 PPh Pasal 22 PPh Pasal 23 PPh Pasal 26 PPh Pasal 4 ayat

(2) PPh Pasal 15

3

Non Final

Final

4

Pajak Penghasilan Sehubungan dengan

• PEKERJAAN atau JABATAN,• JASA dan KEGIATAN,

Yang dilakukan Wajib Pajak Orang Pribadi

Penghasilan berupa :• GAJI• UPAH

• HONORARIUM• TUNJANGAN dan

• Pembayaran lain dengan nama apapun

WP DN WP LNPPh 21 PPh 26

5

PEMOTONG

PEMBERI KERJA

ORANG PRIBADI

BADAN

BENDAHARA atau Pemegang Kas Pemerintah

Dana Pensiun, badan penyelenggara JAMSOSTEK

Orang Pribadi yang melakukan KEGIATAN USAHA atau PEKERJAAN BEBAS serta badan yang membayar

Penyelenggara Kegiatan

6

Penerima Penghasilan → ORANG PRIBADI

PEGAWAI

Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, THT, atau JHT, termasuk ahli warisnya

BUKAN PEGAWAI yang menerima/memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa,atau kegiatan

PESERTA KEGIATAN yang menerima/memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan

7

PENGHASILAN

Pegawai Tetap

• Penghasilan yg bersifat teratur • Penghasilan tidak teratur

Penerima Pensiun

• uang pensiun• penghasilan sejenisnya

Ph sehubungandengan PHK/

Pensiun diterima sekaligus

• uang pesangon• uang manfaat pensiun• THT / JHT• pembayaran lain sejenis

8

PENGHASILAN

Pegawai Tidak Tetap /Tenaga Kerja

Lepas

• Upah Harian • Upah Mingguan• Upah Satuan• Upah Borongan• Upah yg dibayarkan secara bulanan

Bukan Pegawai

• Honorarium• Komisi• Fee• Imbalan sejenisnyaDengan NAMA dan dalam BENTUK apapun

9

PENGHASILAN

ImbalankepadaPeserta

Kegiatan

• Uang Saku• Uang Representasi• Uang Rapat• Honorarium• Hadiah atau PenghargaanDengan NAMA dan dalam BENTUK apapun

Termasuk Penerimaan dalam bentuk NATURA/KENIKMATAN LAINNYA yang diberikan oleh: (1). Bukan Wajib Pajak atau (2). WP yang dikenakan PPh Final dan

(3). WP yang dikenakan PPh berdasarkan Norma Perhitungan

Khusus (Deemed Profit)

10

Pembayaran MANFAAT atau SANTUNAN ASURANSI: asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa

Penerimaan dalam bentuk NATURA / KENIKMATAN dalam bentuk apapun diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah

• Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan,• Iuran THT atau iuran JHT kepada badan penyelenggara THT atau badan penyelenggara JAMSOSTEK yang dibayar oleh pemberi kerja

11

ZAKAT / SUMBANGAN KEAGAMAAN yang sifatnya wajib sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantarapihak-pihak yang bersangkutan

BEASISWA → Pasal 4 ayat (3) huruf l UU PPh

12

Penghasilan Bruto

Pegawai Tetap

Gaji, TunjanganTerkait dgn gaji

Dikurangi:•Biaya jabatan, 5% dr. pengh. bruto maks. Rp. 500.000/bln•Iuran yg terkait dgn pengh. tetap

Pensiunan

Uang PensiunBln, Tunjangan

Dikurangi:•Biaya pensiun, 5% dr. pengh. bruto maks. Rp. 200.000/bln

Pengh. Netto Dikurangi PTKP

Pegawai TidakTetap, Pemagang,

Capeg

Honorarium

Distributor MLM& Direct Selling,Kegiatan sejenis

Honorarium

PTKP Bulanan

Penghasilan Kena Pajak(dibulatkan ke bawah ribuan penuh)

Tarif Ps. 17 UU PPh

Rp 15.840.000,00 UNTUK DIRI WP OP

Rp 1.320.000,00 TAMBAHAN UNTUK WP KAWIN

Rp 15.840.000,00 TAMBAHAN UNTUK SEORANG ISTRI YG PENGHASILANNYA DIGABUNG DENGAN

PENGHASILAN SUAMI

Rp 1.320.000,00 TAMBAHAN UNTUK SETIAP ANGGOTA KELUARGA SEDARAH/SEMENDA DALAM GARIS KETURUNAN LURUS SERTA ANAK

ANGKAT YG MENJADI TANGGUNGAN SEPENUHNYA MAKSIMAL 3 ORANG

13

PENERAPAN PTKP DITENTUKAN OLEH KEADAAN PADA AWAL TAHUN KALENDERKEADAAN PADA AWAL TAHUN KALENDER

PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)Per 1 Januari 2009

14

Status PTKP/Th PTKP/Bln PTKP/HrTK/0 15.840.000 1.320.000 44.000TK/1; K/0 17.160.000 1.430.000 47.667TK/2; K/1 18.480.000 1.540.000 51.333TK/3; K/2 19.800.000 1.650.000 55.000 K/3 21.120.000 1.760.000 58.667

PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)Per 1 Januari 2009

15

PTKP UNTUK KARYAWATIPTKP UNTUK KARYAWATI

STATUS KAWIN dan

SUAMI BEKERJA

STATUS KAWIN, SUAMI TIDAK MENERIMA /

MEMPEROLEH PENGHASILAN

STATUS TIDAK KAWIN

HANYA UNTUK DIRI SENDIRI

-UNTUK DIRI SENDIRI -TANGGUNGAN MAX 3 ORG

-UNTUK DIRI SENDIRI -STATUS KAWIN-TANGGUNGAN MAX 3 ORG

MENUNJUKAN SURAT KETERANGAN TERTULIS DARI PEMDA SETEMPAT

MINIMAL TINGKAT KECAMATAN

SYARAT

16

TARIF PASAL 17 UU PPh (UU PPh Baru)TARIF PASAL 17 UU PPh (UU PPh Baru)

UU PPh 36/2008Pasal 21 ayat (5a) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi 20% daripada tarif yang

diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan NPWP .

17

DASAR PERHITUNGAN PPh PASAL 21 TAHUNAN

KEWAJIAN PAJAK SUBJEKTIFPEGAWAI TETAP WP DALAM NEGERI

SEJAK AWAL

TAHUN PAJAK

SETELAH PERMULAAN

TAHUN PAJAK

BERAKHIR DALAM

TAHUN PAJAK

MULAI / BERHENTIBEKERJA DALAM TAHUN BERJALAN

MULAI BEKERJA DALAM TAHUN

BERJALAN

MENINGGAL/MENINGGALKAN INDONESIAUNTUK SELAMA-LAMANYADALAM TAHUN BERJALAN

JUMLAH PENGHASILAN yang SEBENARNYA DITERIMA/DIPEROLEH dalam TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN KALENDER

TIDAK DISETAHUNKAN

DISETAHUNKAN DISETAHUNKAN

18

Penghitungan PPh Pasal 21Penghitungan PPh Pasal 21DISETAHUNKANDISETAHUNKAN

Kewajiban pajak subjektifsbg WPDN DIMULAI

atau BERAKHIRdalam bagian tahun pajak

(WPLN niat menetapatau tinggal lebih dr 183 hari,

WPDN meninggal dunia,meninggalkan Ind. selamanya)

Pegawai dipindahkan keKantor Cabang dari KantorPusat atau sebaliknya atauantar cabang pada Pemberi

Kerja yang sama(disetahunkan oleh Kantor

Asal)

19

Upah Sehari

Tidak lebih dari 150.000

Dikurangi 150.000

Dikurangi PTKP harian sebenarnya

Lebih dari 150.000

Dipotong PPh 5%Tidak Dipotong PPh

Pada saat telah melebihi 1.320.000 dalam 1 bulan

Tarif 5%PhKP

PMK No. 254/PMK.03/2008 Mulai 1 Januari 2009PMK No. 254/PMK.03/2008 Mulai 1 Januari 2009

20

Tenaga Ahli yang melakukanPEKERJAAN BEBAS

Terdiri dariPengacara Konsultan

Akuntan NotarisArsitek Penilai

Dokter Aktuaris

Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh

50% dariPenghasilan Bruto

21

Penghasilan Bruto

Peserta Program Pensiun

Penarikan dana pada

Dana Pensiun

Tarif PPh Pasal 17 UU PPh X Penghasilan Bruto

Jasa Produksi, Tantiem,

Gratifikasi,dan Bonus

Mantan Pegawai

Pemberi Jasa atau kegiatan yang jumlah imbalannya tidak dihitung

atas dasar banyaknya hari yang diperlukan untuk

menyelesaikan jasa atau kegiatan dimaksud

Dewan KomisarisYang tidak merangkap

Sebagai pegawai tetap

Honorarium

Honorarium, uang saku, hadiahdan penghargaan dengan nama

dan dalam bentuk apapun

Diterapkan

22

Orang Pribadi status Wajib Pajak Luar Negeri

Penghasilan yang diterima/diperoleh daripekerjaan, jasa, dan kegiatan

Dipotong PPh Ps. 26Tarif : 20% (sesuai Tax Treaty – SKD)

dari Penghasilan Bruto

Jika berubah status menjadi WPDN

Bersifat FINAL

Tidak Final (DAPAT DIKREDITKAN)