01 pph psl 2126

7/26/2019 01 PPh Psl 2126

1/54

-jp- 1

PPh Pasal 21/26

7/26/2019 01 PPh Psl 2126

2/54

pemberi kerja yg membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran

lain sebagai imbalan sehubungan dgn pekerjaan yg dilakukan oleh pegawai atau

bukan pegawai;

bendahara pemerintah yg membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan

pembayaran lain, sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;

dana pensiun atau badan lain yg membayarkan uang pensiun dan pembayaran

lain dgn nama apa pun dlm rangka pensiun;

badan yg membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan

sehubungan dgn jasa termasuk jasa tenaga ahli yg melakukan pekerjaan bebas;

1

2

3

4

5penyelenggara kegiatan yg melakukan pembayaran sehubungan dgn

pelaksanaan suatu kegiatan.

PEMOTONG PPh Pasal 21/26

Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dgn pekerjaan, jasa, atau

kegiatan dgn nama dan dalam bentuk apa pun yg diterima atau diperoleh Wajib

Pajak orang pribadi dalam negeri, wajib dilakukan oleh:

2-jp-

7/26/2019 01 PPh Psl 2126

3/54

TIDAK bersifat FINAL dapat dikreditkan

bersifat FINAL TIDAK dapat dikreditkan

Pegawai; Mantan Pegawai; Bukan Pegawai

Penerima Pesangon / Pensiun; Penerima THT / JHT

1

2

1

2

JENIS PEMOTONGAN PPh Pasal 21/26

PENERIMA PENGHASILAN

3 Pegawai Tidak Tetap; Pegawai Lepas; Calon Pegawai

3-jp-

7/26/2019 01 PPh Psl 2126

4/54

Penerima

Penghasilan

PEMBERIPENGHASILANPEMOTONGPPh Pasal 21

- Penghasilan- Bukti Pemotongan : 1721 A1/A2Bukti Potong Non FinalBukti Potong Final

Lapor PPh Psl 21 :

- SPT Masa

- SSP

Mekanisme Umum - Pemotongan PPh Psl 21

KPP

4-jp-

Batas akhir setor: tgl 10

bln berikutnya

7/26/2019 01 PPh Psl 2126

5/54

Penerima penghasilan yg dipotong PPh Psl 21 : orang pribadi dgn statussbg Subjek Pajak DN yg menerima atau memperoleh penghasilan dg namadan dlm bentuk apapun, sepanjang tdk dikecualikan dlm PER Dirjen Pajak,dari Pemotong PPh Psl 21/26 sbg imbalan sehubungan dgn pekerjaan, jasaatau kegiatan, termasuk penerima pensiun;

Penerima penghasilan yg dipotong PPh Psl 26 : orang pribadi dgn status

sbg Subjek Pajak LN yg menerima atau memperoleh penghasilan dg namadan dlm bentuk apapun, sepanjang tdk dikecualikan dlm PER Dirjen Pajak,dari Pemotong PPh Psl 21/26 sbg imbalan sehubungan dgn pekerjaan, jasaatau kegiatan, termasuk penerima pensiun;

Pegawai adalah orang pribadi yg bekerja pada pemberi kerja, berdasarkanperjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis,unt melaksanakan suatu pekerjaan dlm jabatan atau kegiatan tertentu dgnmemperoleh imbalan yg dibayarkan berdasarkan periode tertentu,penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yg ditetapkan pemberi kerja,termasuk orang pribadi yg melakukan pekerjaan dlm jabatan negeri;

1

2

3

Beberapa Pengertian Penerima Penghasilan

5-jp-

7/26/2019 01 PPh Psl 2126

6/54

Pegawai Tetap : pegawai yg menerima atau memperoleh penghasilan dlmjumlah tertentu secara teratur, termsk anggota dewan komisaris dananggota dewan pengawas, serta pegawai yg bekerja berdasarkan kontrakunt suatu jangka waktu tertentu yg menerima atau memperolehpenghasilan dlm jumlah tertentu secara teratur

Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas : pegawai yg hanya

menerima penghasilan apabila pegawai yg bersangkutan bekerja,berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yg dihasilkan,atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yng diminta oleh pemberi kerja.

4

5

6

Penerima penghasilan Bukan Pegawai : orang pribadi selain PegawaiTetap & Pegawai Tdk Tetap/Tenaga Kerja Lepas yg memperoleh penghasilandg nama & dlm bentuk apapun dari Pemotong PPh Psl 21/26 sbg imbalanjasa yg dilakukan berdsrkan perintah/ permintaan dari pemberi penghasilan.

Beberapa Pengertian Penerima Penghasilan

6-jp-

7

Peserta kegiatan : orang pribadi yg terlibat dlm suatu kegiatan tertentu,termsk mengikuti rapat, sidang, seminar, lokakarya (workshop), pendidikan,pertunjukan, olahraga, atau kegiatan lainnya dan menerima atau

memperoleh imbalan sehubungan dgn keikutsertaannya dlm kegiatan tsb.

7/26/2019 01 PPh Psl 2126

7/54

PEGAWAI

BUKAN PEGAWAI

TIDAK BERKESINAMBUNGAN

BERKESINAMBUNGAN

PENSIUNAN

TETAP

TIDAK TETAP

Ph NETO - PTKP

BULANAN

HARIAN

Ph BRUTO - PTKP

(50% X Ph Bruto) Kumulatif

50 % x Ph Bruto

Ph NETO - PTKP

SEKALIGUS

BERKALA

Ph BRUTO 300 RIBU

PP 68 Th 2010

Ph BRUTO(>3jt s.d.8,2jt) PTKP Harian

Ph Bruto Kumulatif

BERKESINAMBUNGAN ex Psl 13 (1)

((50% X Ph Bruto) - PTKP bulanan)Kumulatif

PESERTA KEGIATAN

SKEMA DASAR PENGENAAN PPh PASAL 21

Ph BRUTO(>8,2jt) PTKP

KOMISARIS, MANTAN PEGAWAI,PENARIKAN DAPEN O/ PEGAWAI

Ph Bruto7-jp-

7/26/2019 01 PPh Psl 2126

8/54

PPh Psl 21 : Pegawai Tetap & Penerima Pensiun Berkala

Penghasilan Bruto

Pegawai Tetap Penerima Pensiun

Gaji, Tunjangan, Premi Asuransi

Dibayar Pemberi Kerja

Uang Pensiun Berkala

Dikurangi Dengan

1. Biaya Jabatan, 5% dari pengh.Bruto maks. Rp 6.000.000 / tahun

atau Rp 500.000 / bulan

2. Iuran pensiun, THT/JHT yang

dibayar sendiri

Dikurangi Dengan

Biaya Pensiun, 5% dari pengh. Brutomaks. Rp 2.400.000 / tahun atau

Rp200.000 / bulan

PENGHASILAN NETO (SETAHUN/DISETAHUNKAN)

Dikurangi : PTKP

Penghasilan Kena Pajak

Dikenakan Tarif Pasal 17 dibagi 12 8-jp-

7/26/2019 01 PPh Psl 2126

9/54

36.000.000

3.000.000

3.000.000

Untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi

Tambahan untuk Wajib Pajak Kawin

Tambahan untuk setiap anggota keluarga

sedarah semenda Dalam Garis Keturunan Lurus

Serta Anak Angkat Yg Menjadi Tanggungan

Sepenuhnya Maksimal 3 Orang

BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK

(PTKP)

PTKP ditentukan berdasarkan keadaan padaAWAL TAHUN kalender,

PTKP bagi pegawai yg baru datang dan menetap di indonesia dlm bagian tahun kalenderyg nya ditentukan berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun kalender ybs

mulai 2015 (PMK-122/2015)

9-jp-

7/26/2019 01 PPh Psl 2126

10/54

PTKP untuk KARYAWATI

Hanya Utk Diri

Sendiri

Status KawinStatus Tdk

Kawin

- Utk Wp Sendiri

- Tanggungan Max 3 Org

SYARAT:

Menunjukkan Ket. Tertulis dari Pemerintah Daerah setempat

serendah-rendahnya Kecamatan bahwa Suami Tidak Menerima /

Memperoleh Penghasilan

Status KawinSuami Tidak

Menerima/ Memperoleh

Penghasilan

- Utk Wp Sendiri

- Status Kawin

- Tanggungan Max 3 Org

-jp- 10

7/26/2019 01 PPh Psl 2126

11/54

No Jumlah Penghasilan Tarif

1. s.d. Rp. 50.000.000,00 5 %

2. Di atas Rp. 50.000.000,00 s.d Rp. 250.000.000,00 15 %

3. Di atas Rp. 250.000.000,00 s.d. Rp. 500.000.000,00 25 %

4. Di atas Rp. 500.000.000,00 30 %

Tarif PPh WP Orang Pribadi (Psl 17 UU PPh)

Contoh : Jumlah Penghasilan Kena Pajak Rp 600.000.000,-.

Pajak Penghasilan terutang =

5% x Rp 50.000.000,- = Rp 2.500.000,-

15% x Rp 200.000.000,- = Rp 30.000.000,-

25% x Rp 250.000.000,- = Rp 62.500.000,-

30% x Rp 100.000.000,- = Rp 30.000.000,-

Jumlah Rp 125.000.000,-

-jp- 11

7/26/2019 01 PPh Psl 2126

12/54

Iuran Pensiun & Premi Asuransi

Uraian Iuran Pensiun Premi asuransi

Dibayar Sendiri Pengurang Bukan Pengurang

Dibayar Pemberi

Kerja

Bukan Objek PPh Objek PPh

Pembayaran/

Penggantian BagiPenerima

Objek PPh Bukan Objek PPh

Ditinjau dari sisi karyawan sebagai penerima penghasilan:

12-jp-

7/26/2019 01 PPh Psl 2126

13/54

-jp- 13

PPh Psl 21 : Pegawai Tetap GAJI BULANAN

7/26/2019 01 PPh Psl 2126

14/54

-jp- 14


7/26/2019 01 PPh Psl 2126

15/54

-jp- 15


7/26/2019 01 PPh Psl 2126

16/54

-jp- 16


7/26/2019 01 PPh Psl 2126

17/54

-jp- 17


7/26/2019 01 PPh Psl 2126

18/54

-jp- 18


h l

7/26/2019 01 PPh Psl 2126

19/54

-jp- 19


h l 2 i G GG

7/26/2019 01 PPh Psl 2126

20/54

-jp- 20

PPh Psl 21 : Pegawai Tetap GAJI MINGGUAN

7/26/2019 01 PPh Psl 2126

21/54

-jp- 21

Pegawai Tetap GAJI MINGGUAN

7/26/2019 01 PPh Psl 2126

22/54

-jp- 22

Pegawai Tetap GAJI MINGGUAN/HARIAN

7/26/2019 01 PPh Psl 2126

23/54

-jp- 23

PPh Psl 21 : Pegawai Tetap GAJI HARIAN

7/26/2019 01 PPh Psl 2126

24/54

-jp- 24

PPh Psl 21 : Pegawai Tetap GAJI HARIAN

7/26/2019 01 PPh Psl 2126

25/54

-jp- 25

Pegawai Tetap Pembayaran RAPEL

7/26/2019 01 PPh Psl 2126

26/54

-jp- 26

Pegawai Tetap Pembayaran RAPEL

7/26/2019 01 PPh Psl 2126

27/54

-jp- 27

Pgw Tetap Pembayaran BONUS, THR & Sejenisnya

7/26/2019 01 PPh Psl 2126

28/54

-jp- 28

7/26/2019 01 PPh Psl 2126

29/54

-jp- 29

7/26/2019 01 PPh Psl 2126

30/54

-jp- 30

Pgw Tetap Pembayaran BONUS, THR & Sejenisnya

7/26/2019 01 PPh Psl 2126

31/54

PPh Pasal 21:Pgw Tdk Tetap/Tenaga Kerja Lepas, Pemagang dan Calon Pegawai

Upah/Uang Saku Harian, Mingguan,Satuan, Borongan

Dibayarkan Bulanan Atau JumlahUpah Kumulatif satu bulan

melebihi Rp 8.200.000

Upah/Uang Saku Harian

300.000 > 300.000

Tidak Dipotong Dikurangi 300.000

Dipotong 5%

Upah kumulatif > Rp3 jt s.d. Rp 8,2 jt sebulan

Upah sehari dikurangi PTKP sehari

Tarif PPh 21 = 5%

Dikali 12

Dikurangi PTKP Setahun

Penghasilan Kena Pajak

Dikenakan Tarif Ps 17

PPh Ps 21 Setahun

Dibagi 12

PPh Pasal 21 Sebulan

31-jp-

PPh Pasal 21:

7/26/2019 01 PPh Psl 2126

32/54

-jp- 32


UPAH HARIAN

PPh Pasal 21:

7/26/2019 01 PPh Psl 2126

33/54

-jp- 33


UPAH HARIAN

PPh Pasal 21:

7/26/2019 01 PPh Psl 2126

34/54

-jp- 34


UPAH HARIAN

PPh Pasal 21:

7/26/2019 01 PPh Psl 2126

35/54

-jp- 35


UPAH SATUAN

PPh Pasal 21:

7/26/2019 01 PPh Psl 2126

36/54

-jp- 36


UPAH BORONGAN

PPh Pasal 21:

7/26/2019 01 PPh Psl 2126

37/54

-jp- 37


DIBAYARKAN SECARA BULANAN

7/26/2019 01 PPh Psl 2126

38/54

38

DPP PPh Psl 21 : Bukan Pegawai

-jp-

7/26/2019 01 PPh Psl 2126

39/54

-jp- 39

BERKESINAM-BUNGAN

7/26/2019 01 PPh Psl 2126

40/54

-jp- 40

BERKE-SINAMBUNG-

AN

7/26/2019 01 PPh Psl 2126

41/54

CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMAOLEH BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA PENGHASILAN YANG TIDAK

BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN.

Nashrun Berlianto melakukan jasa perbaikan komputer kepada PT

Cahaya Kurnia dengan fee sebesar Rp5.000,000,00.Besarnya PPh Pasal 21 yang terutang adalah sebesar:

5% x 50% Rp5.000.000,00 = Rp125.000,00

Dalam hal Nashrun Berlianto tidak memiliki NPWP maka besarnya

PPh Pasal 21 yang terutang menjadi sebesar:

120% x 5% x 50% Rp5.000.000,00 = Rp150.000,00

41

PPh Psl 21 : Bukan Pegawai TIDAK BERKESINAMBUNGAN

-jp-

7/26/2019 01 PPh Psl 2126

42/54

PESERTA KEGIATAN

Contoh Penghitungan PPh Pasal 21

Sony Amaros adalah seorang atlet bulutangkis professional Indonesia yang

bertempat tinggal di Jakarta. Ia menjuarai turnamen Indonesia Grand Prix Gold

dan memperoleh hadiah sebesar Rp200.000.000,00.

PPh Pasal 21 yang terutang atas hadiah turnamen Indonesia Grand Prix Goldtersebut adalah:

5% x Rp50.000.000,00 = Rp 2.500.000,00

15% x Rp150.000.000,00 = Rp 22.500.000,00

Rp 25.000.000,00

42

PPh Psl 21 : PESERTA KEGIATAN

-jp-

7/26/2019 01 PPh Psl 2126

43/54

DIKENAKAN TARIF 20 % LEBIH TINGGI

TIDAK BERLAKU UNTUK

PPh PASAL 21 FINAL

DIPOTONG PPh PASAL 21

SEBESAR 120% DARI PPh PASAL 21

YANG SEHARUSNYA DIPOTONG JIKA BER NPWP

DIPERHITUNGKAN OLEH PEMOTONG DENGAN PPh PASAL

21 TERUTANG BULAN-BULAN BERIKUTNYA

JIKA PEGAWAI TETAP,

BER- NPWP SEBELUM

PEMOTONGAN BULANDESEMBER

PPh Pasal 21 :Penerima Penghasilan Tidak Ber NPWP

43-jp-

h l

7/26/2019 01 PPh Psl 2126

44/54

Untuk melaksanakan kegiatan tim tsb, Dinas Kebersihan Surabaya mengadakan

workshoptentang Pelayanan Publik untuk anggota Tim pada tanggal 28 Maret 2015dgn mengundang Hanafi tidak memiliki NPWP, seorang ahli di bidang pelayananpublik (bukan PNS) dgn honor sebesar Rp5.000.000,-

Penghitungan PPh Psl 21 atas honorarium yg diterima oleh Hanafi sbb :

5% x 50 % x Rp5.000.000,- = Rp125.000,-

Oleh Karena Hanafi, SH.,MH. tdk mempunyai NPWP mk penghitungan PPh Psl21terutang atas honor menjadi : 5% x 120% x 50% Rp5.000.000, = Rp150.000,-

44-jp-

PPh Pasal 21 :Penerima Penghasilan Tidak Ber NPWP

7/26/2019 01 PPh Psl 2126

45/54

Tatacara Pemotongan PPh Pasal 21 PMK-16/2010

ATAS

Uang Pesangon

Uang Manfaat Pensiun

THT/JHT Yang Dibayarkan Sekaligus

Uang Pesangon sbb :

0% atas penghasilan bruto sd Rp50.000.000,-

5% atas penghasilan bruto di atas Rp50.000.000,- sd Rp100.000.000,-

15% atas penghasilan bruto di atas Rp100.000.000,-sdRp500.000.000,-

25% atas penghasilan bruto di atas Rp500.000.000,-

Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, / Jaminan Hari Tua sbb :

0% atas penghasilan bruto sd Rp50.000.000,-

5% atas penghasilan bruto di atas Rp50.000.000,-

Bersifat FINAL

45-jp-

7/26/2019 01 PPh Psl 2126

46/54

-jp- 46

7/26/2019 01 PPh Psl 2126

47/54

-jp- 47

7/26/2019 01 PPh Psl 2126

48/54

-jp- 48

PPh Pasal 21 atas Pesangon PMK-16/2010

7/26/2019 01 PPh Psl 2126

49/54

Penghasilan Bersumber Dari APBN/D yang Diterima oleh :

Pejabat Negara; PNS; Anggota TNI/Polri; dan Pensiunannya

PPh Psl 21 bersifat FINAL dgn tarif:

0% dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain bagi PNS Gol I dan II,

Anggota TNI / POLRI Gol Pangkat Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya;

5% dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain bagi PNS Golongan III,

Anggota TNI / POLRI Gol Pangkat Perwira Pertama, dan pensiunannya;

15% dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain bagi pejabat Negara, PNS

Gol IV, Anggota TNI / POLRI Gol Pangkat perwira Menengah dan perwira

Tinggi, dan Pensiunannya.

Tatacara Pemotongan dan Pengenaan PPh Pasal 21

49-jp-

h l

7/26/2019 01 PPh Psl 2126

50/54

20% Final

X

PENGHASILAN BRUTO

MEMPERHATIKAN KETENTUAN P3B

PPh Pasal 26:

WP Luar Negeri

50-jp-

7/26/2019 01 PPh Psl 2126

51/54

-jp- 51

PPh Pasal 26 : Contoh

TARIF PPh Pasal 26

7/26/2019 01 PPh Psl 2126

52/54

No Penghasilan DPP Tarif Pemotong Sifat Dsr Hk

1 dividen; bunga;royalti, sewa, & penghasilan

lain sehubg dgn penggunaan harta;

imbalan sehubg dgn jasa, pekerjaan, &

kegiatan;

hadiah dan penghargaan;

pensiun dan pembayaran berkala lainnya;

premi swap & transaksi lindung nilai lainnya;

keuntungan karena pembebasan utang.

Bruto 20%

(P3B)

badan pemerintah,

subjek pajak DN,

penyelenggara kgt,

BUT, atau

perwakilan persh

LN lainnya

Final Psl 26 UU

PPh

2

penjualan / pengalihan harta di Indo, kecuali

yg diatur dlm Psl 4 (2) UU PPh

penghasilan dari penjualan / pengalihan

saham sbgmn dlm Pasal 18 ayat (3c) UU PPh.

Perkiraan

Phsl Neto =

25%xHJual

Pengalihan

Harta

25%xHJual

Pengalihan

Sahan

20%

(P3B)

s.d.a Final Psl 26 UU

PPh

PMK

82/2009

PMK

258/2008

Contoh :

PT. Maju membayar jasa konsultasi pemasaran Rp. 200.000.000,- kepada Mr. John, konsultan asing (WP

LN dari USA). Berapakah PPh Pasal 26 yang harus dipotong dari Mr. John ?

Jawab : PPh Psl 26 yg hrs dipotong = 200.000.000,- x 20% : 40.000.000,-

Jika terdapat P3B, misal tarif sesuai P3B adl 10%, maka PPh Psl 26 yg hrs dipotong : 200jt x 10% = 20jt

52-jp-

TARIF PPh Pasal 26

7/26/2019 01 PPh Psl 2126

53/54

No Penghasilan DPP Tarif Pemotong Sifat Dsr Hk

3 premi asuransi yg dibayarkan kepada

Perusahaan Asuransi Luar Negeri :

dibayarkan oleh tertanggung

dibayarkan oleh perusahaan asuransi di Indo

dibayarkan oleh perusahaan Re-asuransi di

Indo

50% Premi

10% Premi

5% Premi

20%

20%

20%

Tertanggung

Perush Asuransi di Ind

Perush Re-Asuransi

Ind

Final UU

PPh

KMK

624/

1994

4 PKP setelah pajak dari suatu BUT di Indonesia

(Branch Priofit Tax), kecuali penghasilan tsb

ditanamkan kembali di Indonesia

PKP setelah

Pajak

20%

(P3B)

BUT tersebut Final UU

PPh

5 penghasilan yg diterima oleh Knt Pusat atas

kgt yg sejenis / terdpt hub efektif dgn BUT di

Indonesia (Psl 5 ay (1) b+c UU PPh);

penghasilan yg diterima / diperoleh OP / Bdn

LN yg berubah status menjadi WP DN / BUT

Bruto

Bruto

20%

(P3B)

20%

(P3B)

badan pemerintah,

subjek pajak DN,

penyelenggara kgt,

BUT, atau

perwakilan persh

LN lainnya

Dpt

dikre-

ditkan

di akhir

tahun

UU

PPh

Contoh :

PT. Pesat membayar premi asuransi mesin & gedung pabrik Rp. 60.000.000,- kepada Quick Insurance di

USA. Berapa PPh Psl 26 yg harus dipotong oleh PT. Pesat atas pembayaran premi ke Qiuck Insurance ?

Jawab : 50% x 20% x 60.000.000,- = 6.000.000,-

53-jp-

7/26/2019 01 PPh Psl 2126

54/54

01 pph psl 2126

Documents