04 prosedur pengendalian hpts

25
SISTEM MANAJEMEN MUTU DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR K E M E N T E R I A N P E K E R J A A N U M U M D A N P E R U M A H A N R A K Y A T DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR Jl. Pattimura No. 20 Keb. Baru, Jakarta Selatan, Telp. ( 021 ) 7222804, Fax. ( 021 ) 7261956 DJSDAPHTPS-004/REV.01

Upload: indro-adisiswanto

Post on 26-Jan-2016

24 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

Sistem managemant Mutu

TRANSCRIPT

Page 1: 04 Prosedur Pengendalian HPTS

SISTEM MANAJEMEN MUTU DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

K E M E N T E R I A N P E K E R J A A N U M U M D A N P E R U M A H A N R A K Y A T

D I R E K T O R A T J E N D E R A L S U M B E R D A Y A A I R Jl. Pattimura No. 20 Keb. Baru, Jakarta Selatan, Telp. ( 021 ) 7222804, Fax. ( 021 )

7261956

DJSDA–PHTPS-004/REV.01

Page 2: 04 Prosedur Pengendalian HPTS

No. Dokumen DJSDA- PHTPS- 004 / Rev.01

Revisi ke Ke 1

Berlaku Efektif

PROSEDUR PENGENDALIAN HASIL PEKERJAAN TIDAK SESUAI

Halaman i / iv

Paraf

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

LEMBAR PENGESAHAN

JABATAN

TANDA TANGAN TANGGAL

DISUSUN OLEH

UNIT JAMINAN MUTU – DITJEN.SDA

DIPERIKSA OLEH

SES.DITJEN. SUMBER DAYA AIR

WAKIL MANAJEMEN

DISAHKAN OLEH

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA AIR

PIMPINAN PUNCAK

STATUS DOKUMEN

STATUS DOKUMEN

NO. DISTRIBUSI

TANGGAL

TERKENDALI

Page 3: 04 Prosedur Pengendalian HPTS

No. Dokumen DJSDA- PHTPS- 004 / Rev.01

Revisi ke Ke 1

Berlaku Efektif

PROSEDUR PENGENDALIAN HASIL PEKERJAAN TIDAK SESUAI

Halaman ii / iv

Paraf

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN

NOMOR UNIT KERJA TANGGAL DISTRIBUSI

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

015

016

017

018

019

020

021

022

023

024

025

026

027

028

029

030

031

032

033

034

035

036

037

038

039

040

Page 4: 04 Prosedur Pengendalian HPTS

No. Dokumen DJSDA- PHTPS- 004 / Rev.01

Revisi ke Ke 1

Berlaku Efektif

PROSEDUR PENGENDALIAN HASIL PEKERJAAN TIDAK SESUAI

Halaman iii / iv

Paraf

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

SEJARAH DOKUMEN

No

TGL CATATAN PERUBAHAN KETERANGAN

1

2

25-10-05

25-10-12

Revisi 0 :

Terbit perdana sebagai Prosedur Pengendalian Produk

Cacat (DJSDA-PPC-004/ Rev.0)

Revisi ke 1 :

Menjadi Prosedur Pengendalian Hasil Pekerjaan

Tidak Sesuai (DJSDA-PHPTS-004/ Rev.01) setelah

dilakukan penyesuaian dengan standar dan perturan

perundangan yang menjadi acuan normatif yaitu :

o Standar ISO 9001 : 2008, SNI 19-9001 : 2008

o Permen PU No. 04/PRT/M/2009, tentang Sistem

Manajemen Mutu Departemen Pekerjaan Umum

o Permen PU No.08/PRT/M/2010, tentang Organi-

sasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum.

Page 5: 04 Prosedur Pengendalian HPTS

No. Dokumen DJSDA- PHTPS- 004 / Rev.01

Revisi ke Ke 1

Berlaku Efektif

PROSEDUR PENGENDALIAN HASIL PEKERJAAN TIDAK SESUAI

Halaman iv / iv

Paraf

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan ... … … … … … … … … … … … … … … … … …. i

Daftar Distribusi Dokumen … … … … … … … … … … … … … … … … … … ii

Sejarah Dokumen … … … … … … … … … … … … … … … … … … iii

Daftar Isi … … … … … … … … … … … … … … … … … … iv

1. RUANG LINGKUP … … … … ……… … … … … … … … … … … …… 1

2. TUJUAN DAN SASARAN ……...… … … … … … … … … … … … … … .….. 1

3. DEFINISI … … … … … … … … … … … … ………………….... 1

4. ACUAN … … … … … … … … … … … … … … … ………….. 3

5. KETENTUAN UMUM … … … … … … … … … … … … … … … ………….. 3

6. PROSEDUR … … … … … … … … … … … … … … … ………….. 6

7. TANGGUNG JAWAB … … … … … … … … … … … … … … … ………….. 7

8. KONDISI KHUSUS … … … … … … … … … … … … … … … ………….. 8

9. REKAMAN … … … … … … … … … … … … … … … ………….. 9

10. LAMPIRAN … … … … … … … … … … … … … … … ………….. 9

Page 6: 04 Prosedur Pengendalian HPTS

No. Dokumen DJSDA- PHPTS- 004 / Rev.01

Revisi ke Ke 1

Berlaku Efektif

PROSEDUR PENGENDALIAN HASIL PEKERJAAN TIDAK SESUAI

Halaman 1 / 9

Paraf

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

PROSEDUR

PENGENDALIAN HASIL PEKERJAAN TIDAK SESUAI

1. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku untuk mengendalikan hasil pekerjaan tidak sesuai atau yang tidak

memenuhi persyaratan yang ditentukan, dilingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya

Air baik di tingkat pusat maupun pada BBWS/BWS serta SKPD Propinsi &

Kabupaten/Kota

2. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan :

Memberikan panduan dalam penanganan dan pengendalian hasil pekerjaan tidak

sesuai atau yang tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, secara efektif dan

efisien.

Sasaran :

Mencegah penyerahan atau pemakaian hasil pekerjaan tidak sesuai dengan

persyaratan.

3. DEFINISI

3.1. Hasil Pekerjaan : merupakan hasil dari suatu kegiatan / proses, yang

secara umum dibedakan dalam 4 (empat)

kelompok yaitu :

- hasil pekerjaan dalam bentuk barang / bahan

olahan

- jasa

- perangkat lunak (software)

- perangkat keras (hardware)

Page 7: 04 Prosedur Pengendalian HPTS

No. Dokumen DJSDA- PHPTS- 004 / Rev.01

Revisi ke Ke 1

Berlaku Efektif

PROSEDUR PENGENDALIAN HASIL PEKERJAAN TIDAK SESUAI

Halaman 2 / 9

Paraf

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

3.2. Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai : adalah Hasil Pekerjaan yang tidak memenuhi /

tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan

(non-conforming product) yang dihasilkan dari

suatu kegiatan / aktivitas / proses.

3.3. Laporan Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai : adalah Laporan tentang terjadinya Hasil

Pekerjaan Tidak Sesuai untuk mendapatkan

penanganan dan pengendalian sebagaimana

mestinya (report of non-conforming product ).

3.4. Pengendalian Hasil Pekerjaan Tidak sesuai : adalah kegiatan yang dilakukan

sebagai tindak lanjut dari Laporan Hasil Pekerjaan

Tidak Sesuai untuk menghilangkan / mengeliminir

Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai yang terjadi (Control

of non-conforming product ).

3.5. Konsesi : Ijin yang diberikan berdasarkan kelonggaran

tertentu dari persyaratan, oleh pejabat yang

berwenang / bertanggungjawab atas penyerahan

/ penggunaan hasil pekerjaan yang tidak sesuai

dengan persyaratan yang ditentukan.

3.6. Pengendali Mutu : adalah Petugas yang melaksanakan pengecekan

dan pengawasan mutu kegiatan dan hasilnya,

yang dibedakan sebagai berikut :

a. Pengawas Lapangan : adalah Personil Satuan

Kerja yang ditunjuk / ditetapkan dan / atau

b. Konsultan Pengawas : adalah Konsultan yang

ditunjuk pejabat yang berwenang berdasarkan

kontrak kerja untuk mengawasi suatu kegiatan /

pekerjaan yang ditentukan.

Page 8: 04 Prosedur Pengendalian HPTS

No. Dokumen DJSDA- PHPTS- 004 / Rev.01

Revisi ke Ke 1

Berlaku Efektif

PROSEDUR PENGENDALIAN HASIL PEKERJAAN TIDAK SESUAI

Halaman 3 / 9

Paraf

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

3.7. Pelaksana : adalah Petugas yang melaksanakan penanganan

untuk menghilangkan / mengeliminir Hasil

Pekerjaan Tidak Sesuai yang terjadi, yang

dibedakan sebagai berikut :

a. Personil Kontraktor / Konsultan : bila kegiatan

tersebut diborongkan

b. Personil Satuan Kerja : bila kegiatan tersebut

merupakan pekerjaan swakelola.

3.8. Atasan Langsung : adalah pejabat yang merupakan atasan dari

pelaksana penanganan hasil pekerjaan tidak

sesuai

4. ACUAN

4.1. ISO 9001 : 2008 butir 8.3 tentang Pengendalian Produk Tidak Sesuai (Control

of Non-conforming Product)

4.2. SNI 19 9001 : 2002 butir 8.3. tentang Pengendalian Produk Tidak Sesuai.

4.2. Permen PU No.04/PRT/M/2009, tentang Sistem Manajemen Mutu Departemen

Pekerjaan Umum, butir 8.3. Pengendalian Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai

4.3. Manual Mutu Direktorat Jenderal Sumber Daya Air

5. KETENTUAN UMUM

5.1. Pengawas / konsultan pengawas selaku petugas pengendali mutu harus

melakukan pengecekan pada tahapan pekerjaan / kegiatan tertentu atas hasil

pekerjaan yang dihasilkan untuk memastikan apakah telah memenuhi

persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Tahapan kegiatan ini meliputi :

a). tahap persiapan

Semua sumberdaya yang akan digunakan dalam kegiatan harus dicek yaitu

: bahan, peralatan, tenaga.

b). pada saat kegiatan dilaksanakan (on going process), termasuk inspeksi dan

tes yang diperlukan (sesuai jadwal inspeksi dan tes).

Page 9: 04 Prosedur Pengendalian HPTS

No. Dokumen DJSDA- PHPTS- 004 / Rev.01

Revisi ke Ke 1

Berlaku Efektif

PROSEDUR PENGENDALIAN HASIL PEKERJAAN TIDAK SESUAI

Halaman 4 / 9

Paraf

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

c). tahap selesai kegiatan

5.2. Bila didapatkan hasil pekerjaan tidak sesuai, pengawas / konsultan pengawas

selaku petugas pengendali mutu segera mengidentifikasi dan mengevaluasi

ketidak sesuaian tersebut dan mencatat dalam Laporan Hasil Pekerjaan Tidak

Sesuai dengan menggunakan formulir seperti pada Lampiran - 2.

a. Kegiatan identifikasi ketidak sesuaian, antara lain :

1) Memastikan kegiatan / hasil pekerjaan mana yang tidak sesuai /

menyimpang

2) uraian ketidak sesuaian / penyimpangan yang terjadi

3) uraian kegiatan / hasil kegiatan yang seharusnya

b. Kegiatan evaluasi ketidaksesuaian :

1). Menetapkan sumber ketidaksesuaian

2). Mengusulkan rencana tindakan penanganan

5.3. Pengawas / konsultan pengawas selaku petugas pengendali mutu dapat

memerintahkan untuk menghentikan kegiatan tersebut bila dianggap perlu,

setelah mendapat persetujuan dari atasan langsungnya dengan menggunakan

formulir seperti pada Lampiran-4. Kegiatan dapat dilanjutkan kembali setelah

ada pemberitahuan, sesuai dengan Lampiran-4.

5.4. Laporan Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai dikirimkan kepada atasan langsung untuk

segera mendapatkan disposisi penanganan Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai

5.5. Kategori disposisi penanganan Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai adalah sebagai

berikut :

a. diterima dengan konsesi

b. diperbaiki (repair)

c. dikerjakan ulang (rework)

d. tidak dipakai (scrap), untuk diganti dengan yang baru.

e. lainnya selain yang disebutkan pada butir a, b, c, dan d tersebut diatas

Page 10: 04 Prosedur Pengendalian HPTS

No. Dokumen DJSDA- PHPTS- 004 / Rev.01

Revisi ke Ke 1

Berlaku Efektif

PROSEDUR PENGENDALIAN HASIL PEKERJAAN TIDAK SESUAI

Halaman 5 / 9

Paraf

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

5.6. Bila kategori disposisi penanganan Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai adalah bukan

“diterima dengan Konsesi”, maka disposisi penanganan Hasil Pekerjaan Tidak

Sesuai ini, ditindak lanjuti dengan Pengendalian Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai

dilengkapi dengan menggunakan formulir seperti pada Lampiran – 3.

5.7. Pengendalian Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai harus mencantumkan dengan jelas

pelaksana / penanggung jawab, target waktu penyelesaian, uraian rencana

kegiatan, rencana pemanfaatan sumberdaya (biaya, tenaga, bahan, peralatan)

dan dapat ditambahkan hal-hal lain yang dianggap perlu.

5.8. Bila dalam pelaksanaan penanganan Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai tidak dapat

diselesaikan sesuai dengan disposisi yang diberikan, maka perubahan dari

disposisi harus diajukan dan disetujui oleh pemberi disposisi terhadap

perubahan yang diusulkan tersebut.

5.9. Pengendalian Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai yang tidak dapat diselesaikan

karena diluar batas kewenangan atau karena diluar kemampuan, dilaporkan

kepada atasannya dalam Rapat Kaji Ulang Manajemen (Management Review

Meeting) untuk segera mendapatkan penanganan tindak lanjut / penyelesaian.

5.10. Laporan Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai dan Pengendalian Hasil Pekerjaan Tidak

Sesuai disampaikan kepada Manajemen Representatif (MR) untuk

didokumentasikan.

5.11. Secara periodik (setiap 6 bulan dan/atau 12 bulan sekali), Manajemen

Representatif (MR) menyampaikan Laporan Rekapitulasi Pengendalian Hasil

Pekerjaan Tidak Sesuai kepada atasannya dengan menggunakan formulir

seperti pada Lampiran-5.

Page 11: 04 Prosedur Pengendalian HPTS

No. Dokumen DJSDA- PHPTS- 004 / Rev.01

Revisi ke Ke 1

Berlaku Efektif

PROSEDUR PENGENDALIAN HASIL PEKERJAAN TIDAK SESUAI

Halaman 6 / 9

Paraf

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

6. PROSEDUR

6.1. Bagan alir kegiatan Pengendalian Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai seperti pada

Lampiran - 1.

6.2. Pengendali Mutu melakukan pengecekan hasil pekerjaan apakah sudah sesuai

atau hasil pekerjaan menjadi tidak sesuai (non-conforming product).

6.3. Pengendali Mutu menyusun Laporan Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai, bila

ditemukan hasil yang tidak sesuai dengan persyaratan, dengan menggunakan

formulir sesuai dengan Lampiran - 2.

6.4. Pengendali Mutu melakukan identifikasi dan evaluasi terhadap hasil pekerjaan

tidak sesuai yang ditemukan.

6.5. Pengendali Mutu mengirimkan Laporan Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai kepada

atasan langsung untuk mendapatkan disposisi tentang penanganannya.

6.6. Atasan Langsung mendisposisi penanganan hasil pekerjaan tidak sesuai disertai

dengan perintah apakah kegiatan akan dihentikan atau dilanjutkan.

6.7. Jika disposisi dilengkapi dengan perintah bahwa kegiatan dihentikan, maka :

a. Pengendali Mutu membuat Surat Perintah Penghentian Pekerjaan, dan

diajukan kepada atasan langsung untuk mendapatkan persetujuan.

b. Atasan Langsung memberi persetujuan penghentian pekerjaan.

c. Pengendali Mutu menyerahkan / mengirim Surat Perintah Penghentian

Pekerjaan.

d. Pelaksana pekerjaan melaksanakan penghentian pekerjaan.

6.8. Pelaksana membuat rencana Penanganan Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai

diajukan kepada atasan untuk mendapat persetujuan dengan menggunakan

formulir seperti pada Lampiran - 3.

6.9. Setelah mendapatkan persetujuan, pelaksana melaksanakan rencana

Penanganan Hasil Pekerjaan Tidak sesuai sesuai Lampiran -3.

Page 12: 04 Prosedur Pengendalian HPTS

No. Dokumen DJSDA- PHPTS- 004 / Rev.01

Revisi ke Ke 1

Berlaku Efektif

PROSEDUR PENGENDALIAN HASIL PEKERJAAN TIDAK SESUAI

Halaman 7 / 9

Paraf

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

6.10. Apabila dibutuhkan waktu pelaksanaannya diperpanjang, maka pelaksana

mengajukan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan kepada atasan langsung

sesuai Lampiran -3.

6.11. Atasan langsung dapat menyetujui atau tidak setuju tentang usulan perubahan /

perpanjangan waktu pelaksanaan penanganan.

6.12. Pelaksana melaporkan apabila Penanganan Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai telah

selesai dilaksanakan.

6.13. Pengendali Mutu melakukan verifikasi Penanganan Hasil Pekerjaan Tidak

Sesuai dan apabila telah sesuai, maka Pengendalian Hasil Pekerjaan Tidak

Sesuai dapat ditutup (closed)

6.14. Atasan Langsung menandatangani penutupan Pengendalian hasil Pekerjaan

Tidak Sesuai

6.15. Dalam hal kegiatan dihentikan pada saat penanganan Pengendalian Hasil

Pekerjaan Tidak Sesuai maka :

a. Pengendali Mutu membuat Surat Perintah Melanjutkan Pekerjaan dengan

menggunakan formulir seperti pada Lampiran – 4.

b. Atasan Langsung memberi persetujuan melanjutkan pekerjaan.

c. Pengendali Mutu mengirimkan Surat Perintah Melanjutkan Pekerjaan.

d. Pelaksana pekerjaan melanjutkan pekerjaan tersebut.

7. TANGGUNGJAWAB

7.1. Atasan Langsung

a. Menunjuk pelaksana penanganan Hasil Pekerjaan Tidak sesuai

b. Menyetujui rencana penanganan Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai termasuk :

1) rencana pemanfaatan / penggunaan sumberdaya (biaya, tenaga,

bahan, peralatan)

2) jadwal kegiatan dan rencana penyelesaian

c. Menyetujui penerimaan barang / penyerahan hasil pekerjaan dengan

konsesi

Page 13: 04 Prosedur Pengendalian HPTS

No. Dokumen DJSDA- PHPTS- 004 / Rev.01

Revisi ke Ke 1

Berlaku Efektif

PROSEDUR PENGENDALIAN HASIL PEKERJAAN TIDAK SESUAI

Halaman 8 / 9

Paraf

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

7.2. Manajemen Representatif (MR)

a. Mengumpulkan dan melakukan analisa statistik terhadap Hasil Pekerjaan

Tidak Sesuai tentang :

1) Penyebab terjadinya Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai

2) Frekwensi terjadinya Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai

3) Tindak lanjut penanganan

b. analisa efektivitas penanganan Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai

c. menerima dan mendokumentasikan Laporan Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai

dan Pengendalian Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai.

7.3. Pengawas

a. Melakukan identifikasi adanya Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai

b. Menganalisa penyebab Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai

c. Melakukan verifikasi penanganan Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai

d. Membuat dan mengirim surat perintah menghentikan / melanjutkan

pekerjaan

7.4. Pelaksana

a. Mencatat dan melaporkan terjadinya Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai

b. Melakukan tindak lanjut penanganan Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai

c. Melaporkan hasil penanganan Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai

d. Mengusulkan rencana penanganan / penggunaan Hasil Pekerjaan Tidak

Sesuai termasuk :

1). Rencana pemanfaatan / penggunaan sumber daya (biaya, tenaga,

bahan, peralatan)

2). Jadwal kegiatan dan rencana penyelesaian

e. Mengusulkan perubahan waktu Penanganan Hasil Pekerjaan Tidak sesuai.

8. KONDISI KHUSUS

Apabila terjadi Pengendalian Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai yang membutuhkan waktu

penanganan yang panjang, maka Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai yang sama yang terjadi

Page 14: 04 Prosedur Pengendalian HPTS

No. Dokumen DJSDA- PHPTS- 004 / Rev.01

Revisi ke Ke 1

Berlaku Efektif

PROSEDUR PENGENDALIAN HASIL PEKERJAAN TIDAK SESUAI

Halaman 9 / 9

Paraf

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

dalam kurun waktu tersebut tidak perlu dibuatkan Laporan Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai

lagi, sampai berakhirnya / penutupan periode penanganan Hasil Pekerjaan Tidak

Sesuai tersebut.

9. REKAMAN 9.1. Laporan Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai

9.2. Pengendalian Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai

9.3. Surat Perintah menghentikan / melanjutkan pekerjaan (bila ada)

9.4. Laporan Rekapitulasi Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai (6 dan/atau 12 bulanan)

10. LAMPIRAN 10.1. Lampiran-1 : Bagan alir kegiatan Pengendalian Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai

10.2. Lampiran-2 : Formulir Laporan Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai

10.3. Lampiran-3 : Formulir Pengendalian Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai

10.4. Lampiran-4 : Formulir Surat Perintah menghentikan / melanjutkan pekerjaan

10.5. Lampiran-5 : Formulir Rekapitulasi Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai

Page 15: 04 Prosedur Pengendalian HPTS

PROSEDUR PENGENDALIAN HASIL PEKERJAAN TIDAK SESUAI Lampiran - 1

DJSDA-PHPTS-004/ Rev.01 Halaman 1 / 3

BAGAN ALIR PROSEDUR

PENGENDALIAN HASIL PEKERJAAN TIDAK SESUAI

BAGAN ALIRPENGENDALIAN HASIL PEKERJAAN TIDAK SESUAI

No Uraian Atasan Langsung Pengendali Mutu Pelaksana

Mulai

Pengecekan Hasil Pekerjaan

Hasil

Pekerjaan Tidak Sesuai ?

Membuat Laporan Hasil Pekerjaan

Tidak Sesuai

Identifikasi & Evaluasi terhadap

Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai

Tidak

YaA

Pengawasan, Pengecekan & Pengujian terhadap tahapan Pekerjaan & hasil -nya

1

Penyusunan Laporan Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai bila ditemukan hasil pe-kerjaan yang tidak sesuai dengan per-syaratan.

2

Identifikasi & Evaluasi Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai

3

Mengirimkan Laporan Hasil Pekerjaan

Tidak Sesuai

Mendisposisi Penanganan Hasil

Pekerjaan Tidak Sesuai

Ada Konsesi ?

AYa

Kegiatan di-hentikan ?

Membuat Surat Perintah

Penghentian Pekerjaan

Memberi Persetujuan Penghentian Pekerjaan

1

B

TidakTidak

Ya

Pengiriman Laporan Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai kepada Atasan Langsung

4

Disposisi Laporan Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai oleh Atasan Langsung untuk penanganannya

5

Dalam hal Kegiatan / pekerjaan

dihentikan :6

Penyusunan Surat Perintah penghentian pekerjaan

Persetujuan Surat Perintah penghentian pekerjaan oleh

Atasan Langsung

a)

b)

Page 16: 04 Prosedur Pengendalian HPTS

PROSEDUR PENGENDALIAN HASIL PEKERJAAN TIDAK SESUAI Lampiran - 1

DJSDA-PHPTS-004/ Rev.01 Halaman 2 / 3

BAGAN ALIR PROSEDUR

PENGENDALIAN HASIL PEKERJAAN TIDAK SESUAI ( Lanjutan )

No Uraian Atasan Langsung Pengendali Mutu Pelaksana

c) Penyerahan / pengiriman Surat

Perintah penghentian pekerjaan

1

Menyerahkan / mengirimkan Surat

Perintah PenghentianPekerjaan

7

Melaksanakan Penghentian

Pekerjaan

Penghentian kegiatan /

pekerjaan oleh Pelaksana

Membuat Rencana Penanganan Hasil

Pekerjaan Tidak Sesuai

B

Memintakan Persetujuan Rencana

Penanganan Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai

Mengirimkan / menyerahkan

Rencana Penanganan Hasil

Pekerjaan Tidak Sesuai

Menerima Rencana Penanganan Hasil

Pekerjaan Tidak Sesuai

Menyetujui / memberi Disposisi

Rencana Penanganan Hasil Pekerjaan Tidak

Sesuai

Melaksanakan Penanganan Hasil

Pekerjaan Tidak Sesuai

Pelaksanaan

penanganan sesuai disposisi ?

Menyetujuiperubahan Disposisi

Penanganan Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai

1

Tidak

Ya

d)

Penanganan Pengendalian Hasil

Pekerjaan Tidak Sesuai oleh Pelaksana

Dalam hal pelaksanaan penangananHas il Pekerjaan Tidak Sesuai oleh

Pelaksana tidak sesuai Disposisi, maka dia jukan persetujuan perubahan

Disposisi kepada Atasan Langsung

8

Mengirim / menyerahkan

Disposisi Rencana Penanganan Hasil

Pekerjaan Tidak Sesuai

Memintakan Persetujuan

Perubahan Disposisi Penanganan Hasil

Pekerjaan Tidak Sesuai

Page 17: 04 Prosedur Pengendalian HPTS

PROSEDUR PENGENDALIAN HASIL PEKERJAAN TIDAK SESUAI Lampiran - 1

DJSDA-PHPTS-004/ Rev.01 Halaman 3 / 3

BAGAN ALIR PROSEDUR

PENGENDALIAN HASIL PEKERJAAN TIDAK SESUAI ( Lanjutan )

No Uraian Atasan Langsung Pengendali Mutu Pelaksana

Membuat Laporan Penanganan Hasil Pekerjaan Tidak

Sesuai telah selesai dilaksanakan

1

Melakukan Verifikasi Penanganan

Pengendalian Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai

Menandatangani Penutupan

Pengendalian Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai

Menutup Pengendalian Hasil

Pekerjaan Tidak Sesuai

Kegiatan di-

hentikan ?

A

Membuat Surat Perintah Melanjutkan

Pekerjaan

Mengirim Surat Perintah Melanjutkan

Pekerjaan

Memberi Persetujuan Melanjutkan

Pekerjaan

Melanjutkan Pekerjaan

Selesai

A

Tidak

Ya

Page 18: 04 Prosedur Pengendalian HPTS

PROSEDUR PENGENDALIAN HASIL PEKERJAAN TIDAK SESUAI Lampiran - 2

DJSDA-PHPTS-004/ Rev.01 Halaman 2 / 2

LAPORAN

HASIL PEKERJAAN TIDAK SESUAI

A. Identifikasi Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai

1. Data Pekerjaan / Jasa :

1.

Nomor : ……(1)….. 2.

Tanggal

Laporan : …..(2)…..

3.

Tanggal

terjadi : …..(3)….. 4.

Lokasi / Unit : …..(4)…..

2. Hasil Pekerjaan / Jasa yang menyimpang : …………………..(5)……………………………

3. Uraian Penyimpangan :

a. Yang terjadi : ……………………….(6)…………………………………….………………

……………………………………………………………………….………..

b. Yang seharusnya : …………………….....(7)……………………………………………………

…………………………………………………………….……

B. Evaluasi Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai

1. Dugaan Penyebab (8) :

2. Uraian : …………………………….(9)……………………………………………… …………………………………………………………………..

C. Disposisi Penanganan Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai

1. Kategori Disposisi (12)

2. Status Kegiatan (13)

Bahan Orang Cara Alat Lingkungan

Pengawas lapangan :

……………….(10)…………….

………………(11)……………...

Diterima dengan Konsesi Diperbaiki (Repair) Dikerjakan Ulang (Rework)

Tidak dipakai (Scrap) Lainnya :

....……………….

Kegiatan dihentikan

Kegiatan dilanjutkan

Disposisi oleh :

……………….(14)…………….

………………(15)……………...

Page 19: 04 Prosedur Pengendalian HPTS

PROSEDUR PENGENDALIAN HASIL PEKERJAAN TIDAK SESUAI Lampiran - 2

DJSDA-PHPTS-004/ Rev.01 Halaman 2 / 2

Penjelasan Cara Pengisian

Formulir Laporan Hasil Pekerjaan Tidak sesuai

(1) Diisi Nomor Laporan Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai

Contoh : 03/HPTS/10/12

03 : nomor urut 03, Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai yang terjadi

10 : bulan Oktober terjadinya Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai

12 : tahun 2012 terjadinya Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai

Setiap pergantian tahun, maka nomor urut Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai dimulai

lagi dari no. 01

(2) Diisi Tanggal, Bulan dan Tahun dibuat Laporan Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai

(3) Disi tanggal, Bulan dan Tahun terjadinya Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai

(4) Diisi nama Lokasi / Unit Kerja terjadinya Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai

(5) Diisi Hasil Pekerjaan yang menyimpang / tidak sesuai dengan persyaratan

(6) Diisi uraian tentang penyimpangan Hasil Pekerjaan yang terjadi

(7) Diisi uraian tentang persyaratan yang seharusnya dipenuhi

(8) Diisi pada kolom yang didiga menjadi penyebab terjadinya Hasil Pekerjaan Tidak

Sesuai

(9) Diisi uraian tentang dugaan penyebab Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai

(10) Diisi Nama Pengawas

(11) Diisi tandatangan Pengawas

(12) Diisi tanda salah satu kolom disposisi, apabila dipilih “Lainnya”, diisi dengan

uraian dari pilihan tersebut, bila tidak cukup tempat dibuat uraian dalam lampiran

tersendiri

(13) Diisi tanda salah satu kolom status kegiatan

(14) Diisi Nama Pejabat pemberi Disposisi

(15) Diisi tandatangan Pejabat yang memberi Diposisi

Page 20: 04 Prosedur Pengendalian HPTS

PROSEDUR PENGENDALIAN HASIL PEKERJAAN TIDAK SESUAI Lampiran - 3

DJSDA-PHPTS-004/ Rev.01 Halaman 1 / 3

PENGENDALIAN

HASIL PEKERJAAN TIDAK SESUAI

A. Identifikasi Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai

1. Data Pekerjaan / Jasa : 1.

Nomor : …..(1)….. 2.

Tanggal Laporan

: …..(2)…..

2.

Tanggal terjadi

: …..(3)….. 4.

Lokasi / Unit : …..(4)…..

2. Hasil Pekerjaan / Jasa yang menyimpang : …………………..(5)………………………………

3. Rencana Penanganan Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai

a. Rencana Pemanfaatan Sumber Daya (8) :

b. Rencana tanggal penyelesaian : ………………………….………(10)………………………… c. Uraian Kegiatan : …………………………..……….(11)…………..……………. d. Penanggungjawab pelaksanaan Nama : …………………..(12)…………….. Jabatan : ……………………..(13)………………..….……

4. Perpanjangan / perubahan waktu pelaksanaan :

1. Perpanjangan / perubahan s/d tanggal : ……….(16)………..

2. Yang mengajukan :Nama : .…(17)….. Jabatan : ...(18)….. T.Tangan : …(19)…Tgl ..(20)…

3. Persetujuan : Nama : ..…(14)….. Jabatan : ...(21)…..T.Tangan : …(19)…Tgl ..(22)…

5. Penutupan Hasil Pekerjaan Tidak sesuai

Nama T.Tangan Tanggal

1. Penanggungjawab ……(12)……… ……..(24)……….. ….….(25)……..

2. Verifikasi oleh Pengawas ……(26)……… ……..(27)………. …..…(28)……...

Uraian verifikasi : ………………………………….(29)………………………………..…

3. Disetujui : …………………………………..(30)………………………………..…

Bahan

Orang

Uang

Alat

Disetujui oleh : ……………….(14)……………. ………………(15)……………...

: ……..(9)…….…….

: ……..(9)…….…….

: ……..(9)…….…….

: ……..(9)…….…….

Page 21: 04 Prosedur Pengendalian HPTS

PROSEDUR PENGENDALIAN HASIL PEKERJAAN TIDAK SESUAI Lampiran - 3

DJSDA-PHPTS-004/ Rev.01 Halaman 2 / 3

Penjelasan Cara Pengisian Formulir Lampiran - 3

Pengendalian Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai

(1) Diisi No. Laporan Hasil Pekerjaan Tidak sesuai

Contoh : 03/HPTS/10/12

03 : No. urut 03 Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai yang terjadi

10 : bulan Oktober terjadinya Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai

12 : tahun 2012 terjadinya Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai

Setiap pergantian tahun, maka no. urut Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai mulai

lagi dari no. 01

(2) Diisi tanggal, bulan, tahun dibuatnya Laporan Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai

(3) Diisi tanggal, bulan, tahun terjadinya Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai

(4) Diisi Nama Lokasi / Unit Kerja terjadinya Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai

(5) Diisi hasil kegiatan / pekerjaan yang menyimpang / tidak sesuai persyaratan

(6) Diisi uraian tentang penyimpangan yang terjadi

(7) Diisi uraian tentang persyaratan yang seharusnya dipenuhi

(8) Diisi tanda pada pilihan pemanfaatan sumber daya

(9) Diisi uraian mengenai sumber daya yang dipilih

(10) Diisi tanggal, bulan, tahun rencana penyelesaian

(11) Diisi uraian tentang kegiatan yang dilaksanakan, bila tidak cukup dibuat uraian dalam

Lampiran tersendiri

(12) Diisi nama penanggungjawab pelaksana yang ditunjuk

(13) Diisi jabatan penanggungjawab pelaksana yang ditunjuk

(14) Diisi nama pejabat yang menyetujui

(15) Diisi tandatangan pejabat yang menyetujui

(16) Diisi tanggal, bulan, tahun persetujuan perpanjangan / perubahan

(17) Diisi nama yang mengajukan perpanjangan / perubahan

(18) Diisi jabatan yang mengajukan perpanjangan / perubahan

(19) Diisi tandatangan yang mengajukan perpanjangan / perubahan

(20) Tanggal, bulan , tahun pengajuan perpanjangan / perubahan

(21) Diisi jabatan yang menyetujui perpanjangan / perubahan

(22) Diisi tanggal, bulan, tahun persetujuan perpanjangan / perubahan

(23) Diisi uraian tentang perpanjangan / perubahan, bila tidak cukup dibuat uraian dalam

Lampiran tersendiri

Page 22: 04 Prosedur Pengendalian HPTS

PROSEDUR PENGENDALIAN HASIL PEKERJAAN TIDAK SESUAI Lampiran - 3

DJSDA-PHPTS-004/ Rev.01 Halaman 3 / 3

(24) Diisi tanda tangan penanggungjawab perpanjangan / perubahan

(25) Diisi tanggal, bulan, tahun penyelesaian perpanjangan / perubahan

(26) Diisi nama pengawas yang melakukan verifikasi penyelesaian Hasil Pekerjaan Tidak

Sesuai

(27) Diisi tanda tangan pengawas yang melakukan verifikasi penyelesaian Hasil

Pekerjaan Tidak Sesuai

(28) Diisi tanggal, bulan, tahun pengawas melakukan verifikasi penyelesaian Hasil

Pekerjaan Tidak Sesuai

(29) Diisi uraian tentang verifikasi yang dilakukan oleh pengawas.

(30) Diisi tandatangan pejabat yang menyetujui.

Page 23: 04 Prosedur Pengendalian HPTS

PROSEDUR PENGENDALIAN HASIL PEKERJAAN TIDAK SESUAI Lampiran - 4

DJSDA-PHPTS-004/ Rev.01 Halaman 1 / 2

SURAT PERINTAH

MENGHENTIKAN / MELANJUTKAN *) PEKERJAAN No. ..(1).. /..(2).. /PPHTS/…(3)…

Diberikan kepada :

Nama : ……………(4)…………………….

Jabatan : ……………(5)…………………….

Untuk menghentikan/melanjutkan*) pekerjaan terhitung tgl …(6)….. sesuai Laporan Hasil

Pekerjaan Tidak Sesuai No. ………(7)………. tgl. ……(8)…………

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

……(9) , ……(10)………….

Pengawas Disetujui oleh : (13) (11)

……(14)………… ………(12)…………..

Keterangan :

*) coret yang tidak diperlukan

Page 24: 04 Prosedur Pengendalian HPTS

PROSEDUR PENGENDALIAN HASIL PEKERJAAN TIDAK SESUAI Lampiran - 4

DJSDA-PHPTS-004/ Rev.01 Halaman 2 / 2

Penjelasan Cara Pengisian Formulir Lampiran - 4

Surat Perintah Menghentikan / Melanjutkan Pekerjaan

(1) diisi nomor urut surat yang dikeluarkan

(2) diisi :

S : untuk menghentikan pekerjaan

C : untuk melanjutkan pekerjaan

(3) diisi tahun surat dikeluarkan

(4) diisi nama orang / pejabat yang diberi Surat Perintah

(5) diisi jabatan orang yang diberi Surat Perintah

(6) diisi tanggal, bulan dan tahun mulainya pelaksanaan Surat Perintah

(7) diisi nomor Laporan Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai seperti pada Lampiran-2

(8) diisi tanggal, bulan, dan tahun Laporan Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai dikeluarkan

(9) diisi nama tempat surat perintah dikeluarkan

(10) diisi tanggal, bulan dan tahun Surat Perintah dikeluarkan

(11) diisi tanda tangan pengawas yang membuat Surat Perintah

(12) diisi nama pengawas yang membuat Surat Perintah

(13) diisi tanda tangan pejabat yang menyetujui Surat Perintah

(14) diisi nama pejabat yang menyetujui Surat Perintah

Page 25: 04 Prosedur Pengendalian HPTS

PROSEDUR PENGENDALIAN HASIL PEKERJAAN TIDAK SESUAI Lampiran - 5

DJSDA-PHPTS-004/ Rev.01 Halaman 1 / 1

LAPORAN

REKAPITULASI HASIL PEKERJAAN TIDAK SESUAI

Periode : …….(1)…….

No. Urut

No. Laporan Hasil Pekerjaan

Tidak sesuai

Tgl. Hasil Pekerjaan

Tidak Sesuai

Uraian Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai

Lokasi Status

Hasil Pekerjaan Tidak sesuai

Keterangan

..(2)..

…(3)…

…(4)…

…(5)…

…(6)…

…(7)…

…(8)…

Penjelasan cara pengisian :

(1) Diisi periode laporan

(2) Diisi no urut laporan

(3) Diisi No. Laporan Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai yang dilaporkan

(4) Diisi tanggal, bulan dan tahun Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai

(5) Diisi uraian Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai

(6) Diisi lokasi terjadinya Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai

(7) Diisi :

o Selesai , bila Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai sudah selesai ditangani

o Belum , bila Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai belum selesai ditangani

(8) Diisi keterangan yang dianggap perlu, biarkan kosong bila dianggap tidak perlu.

(9) Diisi lokasi / tempat laporan dibuat

(10) Diisi tanggal, bulan dan tahun laporan dibuat

(11) Diisi nama Unit Kerja Manajemen Representatif (MR) yang membuat laporan

(12) Diisi tanda tangan Manajemen Representatif (MR) yang membuat laporan

(13) Diisi nama Manajemen Representatif (MR) yang membuat laporan

…..(9)….., ……….(10)……….

……….(11)………

Manajemen Representatif (MR)

…..(12)…..

(……….(13)……….)