L/O/G/OL/O/G/O

NARKOTIKA

Pengertian

• Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan

DASAR, ASAS dan TUJUAN

• Dasar Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

• Asas keadilan pengayoman kemanusiaan ketertiban perlindungan keamanan nilai-nilai ilmiah kepastian hukum

TUJUAN

Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa indonesia dari penyalahgunaan narkotika;

Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan

Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika.

Perkembangan Peraturan Narkotika

SE Menkes No. 17/Ph/Circ/1962

SK Menkes No. 3242/Dirjen/Sk/1969

SK Menkes No.2882/Dirjen/Sk/1970

SK Menkes No.680/A/Sk/1974

SE Dirjen No. 9/EE/SE/1976UU No. 8 tahun 1976UU No. 9 tahun 1976

Surat Dirjen POM No. 1246/A/VI/1982

Kepmenkes No. 740/Menkes/Sk/XI/1987

UU No. 7 tahun 1997UU No. 22 tahun 1997UU no 35 tahun 2009

Peraturan Narkotika Lain

Kepmenkes No. 65/Menkes/SK/IV/1977

SE Dirjen POM No. 06/EE/SE/1977

Kepmenkes No. 196/Menkes/SK/VIII/1977

Permenkes No. 28/Menkes/Per/I/1978

Kepmenkes No. 349/Menkes/SK/IX/1980

Kepmenkes No. 48/Menkes/SK/I/1989

Kepmenkes No. 318/Menkes/SK/VI/1990

Narkotika Gol 1

• Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan

Contoh: Tanaman Papaver Somniferum L Opium mentah/masak Tanaman koka, Daun koka Tanaman ganja Kokain mentah dsb.

Narkotika Gol II

• Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan sertamempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan

Contoh: benzil morfina Fentanil Metadona Petidina dsb.

Narkotika Gol III

• Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Contoh: Nikokodina Etilmorfina Dihidrokodeina dll.

Rencana Kebutuhan Tahunan• Disusun berdasarkan data pencatatan dan

pelaporan rencana dan realisasi produksi tahunan yang diaudit secara komprehensif dan menjadi pedoman pengadaan, pengendalian, dan pengawasan Narkotika secara nasional

Jalur ekspor-impor&peredaran Narkotika

Suplier

PBF (milik Negara)

Pabrik Obat PBF tertentu SPSF Pem

LIP PBF Apotik RS EksportirTertentu tertentu

PuskesmasRS PemBP Pem.ttt

Penyaluran Golongan I

Suplier

PBF (milik Negara) dan/atau Pabrik Obat tertentu

LIP tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu

pengetahuan

Penyerahan Suplier

PBF (milik Negara)

Pabrik Obat PBF tertentu

Dokter BP Apotik RS Puskesmas

RS Apotik BP Pasien Puskesmas Dokter Pasien dg R/

lain

Pasien dg R/

Penyerahan Narkotika oleh dokter

Hanya dapat dilaksanakan dalam hal :– Menjalankan praktik dokter dan diberikan

melalui suntikan;– Menolong orang sakit dalam keadaan

darurat atau– Menjalankan tugas di daerah terpencil

yang tidak ada apotik

Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah

tertentu yang diserahkan dokter hanya dapat

diperoleh di apotik

SE Dirjen POM DepKes RINo. 336/E/SE/77

Apotik dilarang melayani salinan resep yang mengandung narkotika, walaupun resep tersebut baru dilayani sebagian atau belum dilayani sama sekali.

Untuk resep narkotika yang baru dilayani sebagian atau belum dilayani sama sekali, Apotik boleh membuat salinan resep, tetapi salinan resep tersebut hanya boleh dilayani di Apotik yang menyimpan resep aslinya.

Salinan resep dari resep narkotika dengan tulisan iter tidak boleh dilayani sama sekali

Label & Publikasi

1) Pabrik obat wajib mencantumkan label pada kemasan narkotika baik dalam bentuk obat jadi maupun bahan baku narkotika

2) Label pada kemasan narkotika dapat berbentuk tulisan, gambar, kombinasi tulisan dan gambar, atau bentuk lain yang disertakan pada kemasan atau dimasukkan dalam kemasan, ditempelkan atau merupakan bagian dari wadah dan/atau kemasannya

3) Setiap keterangan yang dicantumkan dalam label narkotika harus lengkap dan tidak menyesatkan.

Label & Publikasi

Narkotika hanya dapat Dipublikasikan pada media cetak

ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi

Pengobatan & Rehabilitasi

– Untuk kepentingan pengobatan dan/atau perawatan, pengguna narkotika dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa narkotika

– Pengguna tersebut harus mempunyai buktibahwa narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan, diperoleh secara sah.

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN

• Badan Narkotika Nasional (BNN) bertanggungjawab kpd presiden

TUGAS BNN• menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika• mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika• berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam

pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika

• meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;

• memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika

• memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika

• melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika

• mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;• melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;• membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Pemusnahan

Pemusnahan dapat dilakukan dalam hal:

a. Diproduksi tanpa memenuhi standar dan persyartan yang berlaku dan/atau tidak dapat digunakan dalam proses produksi;

b. Kadaluwarsa;

c. Tidak memenuhi syarat untuk digunakan pada pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan; atau

d. Berkaitan dengan tindak pidana.

Ketentuan Pidana

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10(sepuluh)tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah), bagi:

– Pimpinan RS,Puskesmas,BP,SPSF Pemerintah, Apotik dan dokter yang mengedarkan norkotika Gol.II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

– Pimpinan LIP yang menanam,membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

– Pimpinan pabrik obat tertentu yg memproduksi narkotika gol.I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, atau

– Pimpinan PBF yg mengedarkan Narkotika Gol.I yg bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan narkotika Gol.II & III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.