04/19/23 TEORI PEMERINTAHAN 1

GOOD

GOVERNANCE

TATA PEMERINTAHAN

YANG BAIK

04/19/23 TEORI PEMERINTAHAN 2

PENGERTIAN

Governance = Tata Pemerintahan

Good Governance = Tata Peme-rintahan yang Baik

Bad Governance = Tata Peme-rintahan yang Buruk

04/19/23 TEORI PEMERINTAHAN 3

Governance (UNDP, 2000) adalah: Tata pemerintahan dalam penggunaaan

wewenang ekonomi, politik, dan administrasi guna mengelola urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban, dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka.

04/19/23 TEORI PEMERINTAHAN 4

Governance (Meuthia Ganie Rochman, 2000)

adalah Tata pemerintahan yang mengatur mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial untuk tujuan pem-bangunan yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non-pemerintah dalam suatu usaha kolektif. Meski banyak aktor yang terlibat tetapi tidak ada yang sangat dominan yang menentukan gerak aktor lain.

04/19/23 TEORI PEMERINTAHAN 5

Good Governance (Loina Lalolo KP, 2003)

adalah keseimbangan pelaksanaan peran dan fungsi antara negara, pasar, dan masyarakat.

Good Governance (Miftah Thoha, 2003)

adalah Governance (tata pemerintahan) yang dijalankan pemerintah, swasta,dan rakyat secara seimbang, tidak sekedar jalan melainkan harus masuk kategori yang baik (good).

04/19/23 TEORI PEMERINTAHAN 6

Aktor dalam menjalankan Governance adalah (1) government, (2) swasta, dan (3) rakyat yang memiliki posisi sejajar, memiliki kesamaan, kohesi, keseimbangan peran serta yang saling mengontrol.

Dalam konsep Government, aktornya tunggal atau terfokus hanya pada birokrasi pemerintahan yang mendominasi berbagai peran dan fungsi.

04/19/23 TEORI PEMERINTAHAN 7

Perkembangan terakhir mengenai peran pemerintah yaitu telah terjadi pergeseran dari government ke governance : sekedar pemberi pelayanan (provider) menjadi fasilitator, kepemilikan negara menjadi kepemilikan rakyat (JS. Edralin, 1977)

Istilah “governance” merupakan suatu terminologi yang digunakan untuk mengganti istilah “government” yang menunjukan otoritas politik, ekonomi, dan administrasi pengelolaan kenegaraan (Depdagri dan Bappenas, 2000)

04/19/23 TEORI PEMERINTAHAN 8

perbedaan antara istilah government dan

governance menurut Sadu Wasistiono (2003)

No Unsur

Perbandingan

Kata Government Kata Governance

1 Pengertian badan/lembaga atau fungsi yang dijalankan oleh organ tertinggi dalam suatu negara

cara, penggunaan, atau pelaksanaan

2 Hubungan Hierarkis, yang memerintah di atas, yang diperintah di bawah

Hetararkis, kesetaraan kedudukan dan hanya berbeda dalam fungsi

04/19/23 TEORI PEMERINTAHAN 9

perbedaan antara istilah government dan

governance menurut Sadu Wasistiono (2003)

No Unsur

Perbandingan

Kata Government Kata Governance

3 Komponen yang terlibat

Sebagai subyek hanya ada satu yaitu institusi pemerintah

Komponen yang terlibat: sektor publik, sektor swasta, dan sektor masyarakat

4 Pemegang Peran Dominan

Sektor pemerintah Semua komponen memegang peran sesuai fungsi masing-masing

04/19/23 TEORI PEMERINTAHAN 10

perbedaan antara istilah government dan

governance menurut Sadu Wasistiono (2003)

No Unsur

Perbandingan

Kata Government Kata Governance

5 Efek (impact) yang diharapkan

Kepatuhan warga negara

Partisipasi warga negara

6 Hasil (out put) yang diharapkan

Pencapaian tujuan negara melalui kepatuhan warga negara

Pencapaian tujuan negara dan tujuan masyarakat melalui partisipasi sebagai warga negara dan warga masyarakat

04/19/23 TEORI PEMERINTAHAN 11

TIGA KOMPONEN GOOD GOVERNANCE

SEKTOR SWASTA

RAKYAT

PEMERINTAH

(UNDP, 1997)

04/19/23 TEORI PEMERINTAHAN 12

KESEIMBANGAN TIGA KOMPONEN

Pemerintah berfungsi pembuat kebijakan, pengendalian, dan pengawasan.

Swasta berfungsi penggerak aktifitas ekonomi.

Rakyat merupakan obyek dan subyek berperan serta dalam sektor swasta dan pemerintahan.

SEKTOR SWASTA

RAKYAT

PEMERINTAH

(UNDP, 1997)

04/19/23 TEORI PEMERINTAHAN 13

PRINSIP-PRINSIP TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)

UNDP (united nations development programe)

1. Legitimasi politik,

2. Kerjasama dengan institusi masyarakat sipil

3. Kebebasan berasosiasi dan berpartisipasi,

4. Akuntabilitas birokratis dan keuangan,

5. Manajemen sektor publik yang efisien,

6. Kebebasan informasi dan ekspresi,

7. Sistem yudisial yang adil dan dapat dipercaya

04/19/23 TEORI PEMERINTAHAN 14

PRINSIP-PRINSIP TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)

World Bank

1. Masyarakat sipil yang kuat dan partisipatoris,

2. Terbuka

3. Pembuatan kebijakan yang dapat diprediksi

4. Eksekutif yang bertanggungjawab

5. Birokrasi yang profesional dan taat aturan hukum

04/19/23 TEORI PEMERINTAHAN 15

PRINSIP-PRINSIP TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)

Asian Development Bank (ADB)

1. Akuntabilitas (accounability)

2. Transparan (transparency)

3. Kebijakan dapat diprediksi (predictability)

4. Partisipasi (participation)

04/19/23 TEORI PEMERINTAHAN 16

PRINSIP-PRINSIP TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)

Bappenas RI1. Partisipasi masyarakat2. Tegaknya supremasi hukum3. Transparansi4. Peduli pada stakeholder5. Berorientasi pada konsensus6. Kesetaraan7. Efektifitas dan efisiensi8. Akuntabilitas9. Visi strategis

04/19/23 TEORI PEMERINTAHAN 17

PRINSIP-PRINSIP TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)

NGO MTI (masyarakat transparansi indonesia)1. Berwawasan ke depan (visi strategis) 2. Terbuka (transparan)3. Cepat tanggap (responsip)4. Bertanggung jawab/bertanggung gugat (akuntabel)5. Profesional dan kompeten6. Efisiensi dan efektif7. Desentralisasi8. Demokratis9. Mendorong partisipasi masyarakat10. Mendorong kemitraan dengan swasta dan masyarakat11. Menjunjung supremasi hukum12. Komitmen pada pengurangan kesenjangan13. Komitmen pada tuntutan pasar14. Komitmen pada lingkungan hidup

04/19/23 TEORI PEMERINTAHAN 18

PRINSIP-PRINSIP TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)

PRINSIP-PRINSIP UTAMA

1. AKUNTABILITAS

2. TRANSPARANSI

3. PARTISIPASI MASYARAKAT

04/19/23 TEORI PEMERINTAHAN 19

PRINSIP AKUNTABILITAS: DEFINISI, INDIKATOR, DAN ALAT UKUR

Definisi Akuntabilitas Suatu ukuran yang menunjukan seberapa

besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang dimiliki para stakeholders yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut. Akuntabilitas meliputi: keuangan (financial), administartif (administrative), dan kebijakan publik (policy decision), hukum, dan politik.

04/19/23 TEORI PEMERINTAHAN 20

PRINSIP AKUNTABILITAS: DEFINISI, INDIKATOR, DAN ALAT UKUR

Indikator Akuntabilitas1. Proses pembuatan keputusan tertulis memenuhi standar

etika dan nilai berlaku, sesuai prinsip administrasi yang benar.2. Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan

dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program3. Kejelasan sasaran kebijakan yang telah diambil dan

dikomunikasikan kelayakannya tersebut4. Penyebarluasan informasi suatu keputusan melalui media

massa5. Pembukaan akses publik pada informasi keputusan dan

mekanisme pengaduan6. Sistem informasi manajemen dan monitoring hasil.

04/19/23 TEORI PEMERINTAHAN 21

PRINSIP AKUNTABILITAS: DEFINISI, INDIKATOR, DAN ALAT UKUR

Alat Ukur Akuntabilitas (example: pemerintah daerah)1. Pola Dasar, Propeda, Renstra, APBD2. Sistem dan mekanisme perencanaan, pengendalian

pembangunan daerah 3. LAKIP (laporan akuntabilitas dan kinerja pemerinatahan)4. LKPJ, LPJ-AMJ5. Kebijakan daerah (SK Gubernur, Perda) dalam pengadaan

barang dan jasa, pajak dan retribusi, keuangan daerah, dll6. Kotak pos pengaduan, berita-berita di media massa,

pengaduan LSM, hasil riset, monitoring independen7. Kriteria untuk mengukur performansi aparat.8. Perda partisipasi

04/19/23 TEORI PEMERINTAHAN 22

PRINSIP TRANSPARANSI: DEFINISI, INDIKATOR, DAN ALAT UKUR

Definisi Transparansi

Prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai. Prinsip ini menekankan kepada 2 aspek: (1) komunikasi publik oleh pemerintah; (2) hak masyarakat terhadap akses informasi.

04/19/23 TEORI PEMERINTAHAN 23

PRINSIP TRANSPARANSI: DEFINISI, INDIKATOR, DAN ALAT UKUR

Indikator Transparansi 1. Penyediaan infromasi yang jelas tentang prosedur-

prosedur, biaya-biaya dan tanggung jawab. 2. Kemudahan akses informasi.3. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada

peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap.

4. Meningkatkan arus informasi melalui kerja sama dengan media massa dan lembaga non pemerintah.

04/19/23 TEORI PEMERINTAHAN 24

PRINSIP TRANSPARANSI: DEFINISI, INDIKATOR, DAN ALAT UKUR

Alat Ukur Transparansi (example: pemerintah daerah)1. Publikasi kebijakan publik melalui alat-alat komunikasi:

laporan tahunan, brisur, leaflet, pusat informasi, telepon bebas pulsa, liputan media, iklan layanan, website, papan pengumuman, koran lokal.

2. Informasi yang disajikan: acuan pelayanan, laporan kegiatan publik, prosedur keluahan

3. Penanganan keluhan: berita di media massa, catatan responsif, personil, limit waktu respon, komentar untuk draft kebijakan, dll

4. Pertemuan masyarakat atau mimbar rakyat

04/19/23 TEORI PEMERINTAHAN 25

PRINSIP PARTISIPASI: DEFINISI, INDIKATOR, DAN ALAT UKUR

Definisi Partisipasi

Prinsip yang menjamin atau menuntut masyarakat harus diberdayakan, diberikan kesempatan dan dikutsertakan untuk berperan dalam proses-proses birokrasi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung.

04/19/23 TEORI PEMERINTAHAN 26

PRINSIP PARTISIPASI: DEFINISI, INDIKATOR, DAN ALAT UKUR

Indikator Partisipasi 1. Ada jaminan hukum dari pemerintah mengenai

partisipasi masyarakat (perda)2. Adanya forum untuk menampung aspirasi masyarakat

yang representatif, jelas, dan terbuka. 3. Kemampuan masyarakat terlibat dalam proses

pembuatan, pelaksaan, dan pengawasan keputusan.4. Visi dan pengembangan berdasarkan pada konsensus

antara pemerintah dan masyarakat5. Terdapat akses bagi masyarakat untuk menyampaikan

pendapat.

04/19/23 TEORI PEMERINTAHAN 27

PRINSIP PARTISIPASI: DEFINISI, INDIKATOR, DAN ALAT UKUR

Alat Ukur Partisipasi (example: pemerintah daerah)1. Public Hearing (pemda-masyakarat, dprd-masyarakat,

atau bersama dengan kalangan swasta)2. Pertemuan kelompok masyarakat (stakeholders

meeting)3. Jajak pendapat umum4. Laporan penelitian dan kajian5. Diskusi publik6. Electronic participation (mail box telepon, email, website)7. Konferensi dan peremuan meja bundar

04/19/23 TEORI PEMERINTAHAN 28

LATAR BELAKANG PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DI INDONESIAPemikiran, Tuntutan, dan Dukungan Internal1. Analisa dan pemikiran ilmuwan politik, pemerintahan,

administrasi publik (sejak th 80-sekarang) mengenai kondisi pemerintahan dan rekomendasi reformasi. Perlu perubahan paradigma pemerintahan. Ex: birokrasi netral, reinventing government, good governance.

2. Tuntutan dari rakyat, lsm, pers, aktivisi pro-demokrasi, kalangan menengah, swasta, tokoh masyarakat sjak th 80 an- sekarang) mengenai reformasi, demokratisasi, kedaulatan rakyat, pemerintahan yang baik, anti kkn, peran masyarakat (reinventing people). Ex: pemikiran civil society dan masyarakat madani.

3. Dukungan dari kalangan birokrasi sendiri (meski jumlahnya sedikit) untuk mengembalikan birokrasi ke arah yang benar: netral, kompetensi, pelayanan prima, fasilitator yang baik, transparan, partisipatif, akuntabel, anti kkn, dll.

04/19/23 TEORI PEMERINTAHAN 29

LATAR BELAKANG PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA

Pemikiran, Tuntutan, dan Dukungan Eksternal1. Pelajaran dari Amerika. Al Gore, Wapres AS (1993) menyusun laporan untuk Bill

Clinton, Presiden AS saat itu, berjudul “Creating a Government That Works Better and Costs Less/The Reportof Natonal Performance Review” isinya mengenai persoalan birokrasi kurang responsif kalah dengan sektor swasta, pemerintah kurang bisa mengimbangi kemajuan masyarakat, yang dapat mengakibatkan turunnya kepercayaan masyakat dan pentingnya program Reinventing Government (spt: efisiensi dan efektifitas) Pemerintahan Federal sebagai jawaban. Hal ini sejalan dan mendapat dukungan pemikiran David Osborne dan Ted Gabler (1992) dalam buku “Rerinventing Government: How the enterpreneurial spirit is transforming the public sector”. Dan juga David Osborne dan Peter Plastrik (1997) dalam buku “Banishing Bereaucracy, the five strategy for reinventing government”.

2. Tekanan lembaga donor (IMF, ADB, World Bank) untuk menerapkan good governance bagi negara peminjam dana, termasuk Indonesia. Lembaga donor ingin uangnya kembali, untung, bukan malah dikorup oleh pejabat.

3. Dukungan UNDP dan cita-cita AS mewujudkan demokratisasi, tata dunia baru, globalisasi, liberalisasi, mengikis komunisme, persaingan bebas, pasar bebas, dan menguasai dunia.

04/19/23 TEORI PEMERINTAHAN 30

IMPLIKASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE TERHADAP PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN

Tataran Persiapan Pembenahan sistem pemerintahan atau

redefinisi/rekonstruksi pada aspek (1) struktural; (2) fungsional; dan (3) kultural. (Miftah Thoha, 2003)

Tataran Proses Pelaksanaan Keseimbangan peran serta fungsi 3 aktor:

(1) pemerintah; (2) swasta; (3) rakyat. (Bappenas, 2000)

04/19/23 TEORI PEMERINTAHAN 31

IMPLIKASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE TERHADAP PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN

Implikasi, Hasil, dan Dampak Apabila dipersiapkan secara matang, maka akan diperoleh hal-hal sebagai berikut:1. Pemerintah tidak lagi mendominasi (otoriter), diimbangi oleh peran rakyat dan swasta yang saling melakukan kerja sama dan pengawasan.2. Pemerintah lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel. 3. Pemerintah tidak hanya melayani tapi juga menjadi fasilitator yang baik.4. Sistem pemerintahan lebih demokratis, rakyat lebih berdaulat.5. Pencapaian tujuan bernegara dan bermasyarakat akan mudah dicapai karena ada persamaan persepsi, visi, dan misi. Apabila tidak dipersiapkan secara matang, maka performance dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan tetap saja sama atau memburuk; tidak partisipatif, tidak akuntabel, tidak transparan, tidak efisien dan efektif, lamban, a-demokratis, penuh kkn, tidak ada kontrol, dll.

04/19/23 TEORI PEMERINTAHAN 32

KRITIK TERHADAP KONSEP GOOD GOVERNANCE1. Selain pilar pemerintah, swasta, dan rakyat—perlu ditambah lagi

pilar moral sebagai norma utama dan penyeimbang (Miftah Thoha, 2003).

2. Konsep good governance yang dipergunakan untuk melakukan penataan pemerintahan (reinventing government) banyak dipengaruhi konsep enterpreneurship (wirausaha) dunia swasta atau bisnis, sedangkan konsep briokrasi pemerintahan umumnya dipengaruhi konsep weberian (birokrasi politik, hirarki, dan kaku). Pergerseran paradigma birokrasi pemerintahan ini tidak bisa segera diterapkan tetapi memerlukan waktu yang cukup lama.

3. Akan lebih mudah diterapkan di negara yang telah maju, kaya, berpendidikan, swasta/ masyarakat yang kuat dan mandiri, pasar bebas, berideologi liberal.

4. Sulit diterapkan di negara komunis, dan juga di negara berkembang yang korup dan birokrasinya buruk.

04/19/23 TEORI PEMERINTAHAN 33

HUBUNGAN TIGA KOMPONEN GOOD GOVERNANCE perlu dilengkapi komponen MORAL

SEKTOR SWASTA RAKYAT

PEMERINTAH

(Kritik Miftah Thoha, 2003)

MORAL

04/19/23 TEORI PEMERINTAHAN 34

“Moral menjadi faktor utama yang menyinari sikap, perbuatan, perilaku setiap individu maupun sistem dari ketiga komponen

good governance”.

SEKTOR SWASTA

RAKYAT

PEMERINTAH

( Kritik Miftah Thoha, 2003)MORAL

04/19/23 TEORI PEMERINTAHAN 35

HUBUNGAN HIRARKI TIGA KOMPONEN ZAMAN BUNG KARNO (ORLA)

SWASTA

RAKYAT

PEMERINTAH

(Miftah Thoha, 2003)

SWASTA

04/19/23 TEORI PEMERINTAHAN 36

HUBUNGAN HIRARKI TIGA KOMPONEN ZAMAN SOEHARTO (ORBA)

SWASTA/KONGLOMERAT

RAKYAT

PEMERINTAH

(Miftah Thoha, 2003)

04/19/23 TEORI PEMERINTAHAN 37

GOOD GOVERNANCE = REINVENTING GOVERNMENT + REINVENTING PEOPLE

SEKTOR SWASTA

RAKYAT

PEMERINTAH

REINVENTING GOVERMENT

REINVENTING PEOPLE

04/19/23 TEORI PEMERINTAHAN 38

QUESTIONS

BAGAIMANA PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE PADA LEVEL PEMERINTAHAN PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH? APA YANG SUDAH DILAKUKAN DAN APA YANG MASIH LEMAH?

04/19/23 TEORI PEMERINTAHAN 39

Referensi: 1. Miftah Thoha. Birokrasi dan Politik di Indonesia. 2003. Penerbit Raja

Grafindo Persada. Jakarta.2. Taliziduhu Ndraha. Kybernologi (ilmu pemerintahan baru) Jilid 1. 2003.

Penerbit Rineka Cipta. Jakarta.3. Syarief Makhya. Ilmu Pemerintahan:Telaahan Awal. 2004. Jurusan Ilmu

Pemernitahan Fisip Unila. Lampung. Buku ajar.4. David Osborne dan Ted Gabler. Mewirausahakan Birokrasi. 1995. Penerbit

Pustaka Binawan Presindo. Jakarta.5. Loina Lalolo KP. Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi,

Partisipasi. 2003. Bapenas. Jakarta. Makalah.6. Syafuan Rozi Soebhan. Model Reformasi Briokrasi di Indonesia. 2000. LIPI.

Jakarta. Makalah.7. www.bappenas.go.id8. www.transparansi.or.id9. www.amazon.com

04/19/23 TEORI PEMERINTAHAN 40

TERIMA KASIH