akuntabilitas dan transparansi anggaran ...repository.uinjambi.ac.id/5294/1/indra nurohman...
TRANSCRIPT
AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA (APB DESA) DITINJAU DARI PERATURAN
BUPATI TEBO NOMOR 18 TAHUN 2019
(Studi Kasus Desa Sepakat Bersatu Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo)
SKRIPSI
Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
Dalam Ilmu Pemerintahan
Oleh :
INDRA NUROHMAN
NIM: SIP.162327
PEMBIMBING:
Dr. Illy Yanti, M.Ag
Khairun Najib, S. Sos., M.I.P
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
TAHUN 1442 H / 2020
iii
iv
v
vi
MOTTO
ى اهلها واذا ت اله ىه وا المه يامركم ان تؤد حكمتم بيه الىاس ان تحكمىا بالعدل ان الله ان الله
ا ا يعظكم به وعم ميعا كان ا ان الله بصيرا
Artinya: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang
berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara
manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah
sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha
Mendengar, Maha Melihat.” (An-Nisa (4):58)
vii
PERSEMBAHAN
Sujud sykurku kusembahkan kepadaMu ya Allah, Tuhan yang Maha Agung
dan Maha Tinggi. Taburan cinta dan kasih sayang-MU telah memberikan hamba
kekuatan, menjadikan pribadi yang berpikir, berilmu, beriman dan bersabar. Dan
atas karunia-MU skripsi ini dapat terselesaikan. Solawat beserta salam selalu
telimpahkan kepada keharibaan Rasulullah SAW. Semoga keberhasilan ini
menjadi satu langkah awal untuk masa depanku.
Dengan ini saya persembahkan karya ini untuk ayahandaku Rohidi dan
ibundaku Romiyatun terimakasih atas sayang yang berlimpah dari saya mulai
lahir, hingga saya mencapai titik ini. Serta segala hal yang telah ayahanda
ibundaku lakukan, semua yang terbaik. Terimakasih selanjunya untuk Pakdeku
(Joko Taryono, Karso S.Ag dan Rusmadi) beserta bude, untuk kakaku (Desy
Pebrianti S.Pd, Mia Fitra Aini S.Pd, Nur Resti Wulandari, Dewi Purnamasari
S.T, Devitri Novera S.E) dan adiku (Ulfy Rohmawati dan Aisyah Ramandya Putri)
yang luar biasa, dalam memberi dukungan dan doa yang tanpa henti.
Ucapan terimakasih ini saya persembahkan untuk sahabatku Musonip S.Pd,
Bagus, Riski, Fadil, Irfandi, Indra Gunawan Kemas dan juga kepada teman
seperjuang saya di Pondok Pesantren Darul Ulum dan teman-teman IP D
angkatan 2016 yang telah memberikan sumbangan pemikiran dan semangat tiada
henti.
viii
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan penerapan prinsip akuntabilitas
dan prinsip transparansi dalam tahap perencanaan, pelakasanaan, pengawasan dan
laporan pertanggungjawaban APB Desa Sepakat Bersatu, kecamatan Rimbo Ilir,
Kabupaten Tebo. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan
menggunakan pendekatan kualitatif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan
kenyataan dari kejadian yang diteliti. Sumber data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer
diperoleh melalui wawancara dan sumber data sekunder diperoleh melalui
beberapa sumber berupa literatur-literatur berupa buku-buku, skripsi, jurnal,
laporan atau data-data yang dikeluarkan oleh pemerintahan desa Sepakat Bersatu.
Informan dalam penelitian ini adalah kepala desa, sekretaris desa, bendahara
desa/kepala urusan keuangan desa, kepala urusan pembangunan/kepala seksi
kesejahteraan desa, badan permusyawaratan desa, kepala dusun, ketua RT,
perwakilan tokoh masyarakat desa Sepakat Bersatu. Hasil dari penelitian ini
adalah bahwa pengelolaan APB Desa didesa Sepakat Bersatu sudah berdasarkan
pada prinsip transparansi maupun prinsip akuntabilitas, walaupun belum
sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan demikian perlu dilakukan
adanya penyempurnaan secara berkelanjutan dengan tetap menyesuikan situasi
dan kondisi serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Untuk strategi dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi desa sepakat
bersatu memiliki strategi yang baik, sehingga kedepanya akuntabilitas dan
transpatansi APB Desa Bersatu dapat berjalan lebih baik lagi sehingga dapat
menjadi contoh untk desa lain.
Kata kunci: Akuntabilitas dan Transparansi, APB Desa Sepakat Bersatu
ix
KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur penulis curahkan kehadirat Allah SWT yang telah
melimpahkan rahmat dan karuniannya kepada penulis, sehingga penulis dapat
menyelesaikan skripsi dengan baik dan lancar. Shalawat beriring salam tak lupa
penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari
zaman jahiliyah ke zaman yang penuh akan nikmat iman dan ilmu pengetahuan.
Skripsi ini penulis susun sebagai sebagai salah satu tugas akhir studi dan
syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas
Syari’ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Selesainya skripsi ini tidak lepas
dari bimbingan, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak, terutama dosen
pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan serta
saran untuk kesempurnaan penulisan skripsi ini.
Tiada yang dapat penulis berikan kepada mereka untuk saat ini kecuali
Do’a kepada Allah SWT, semoga jasa baiknya dan pengorbanan mereka
mendapat balasannya dari Allah SWT. Pada kesempatan ini, penulis juga
menyampaikan ucapkan terimakasih kepada:
1. Bapak Prof. Dr. H. Su’aidi Asy’ari, MA, Ph.D selaku Rektor UIN Sulthan
Thaha Saifuddin Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti, S.Ag., MH selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sulthan
Thaha Saifuddin Jambi.
3. Bapak Agus Salim, S.Th.I., MA.M.IR.,Ph.D Wakil Dekan I Fakultas Syariah
Bidang Akademik dan Kelembagaan.
x
4. Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, SH.,MH Wakil Dekan II Fakultas Syariah
Dalam Bidang Keuangan dan Administrasi.
5. Bapak Dr. H. Ishaq, SH., M.Hum selaku Dekan III Fakultas Syariah di Bidang
Kemahasiswaan dan Kerjasama.
6. Ibu Irma Sagala, S.IP.,MSI selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Syari’ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
7. Bapak Yudi Armansyah, S.Th.I.,M.Hum selaku Sekretaris jurusan Ilmu
Pemerintahan Fakultas Syari’ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
8. Ibu Dr. Illy Yanti., M.Ag selaku pembimbing I dan bapak Khairun Najib,
S.Sos., M.IP selaku pembimbing II
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari’ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
yang telah banyak memberikan bekal ilmu kepada penulis selama mengikuti
masa perkuliahan.
10. Romo Kyai Much. Muzakki,M.T selaku Pimpinan Pondok Pesantren Darul
Ulum yang selalu kami ta’zimi dan kami harapkan barokahnya.
Tiada yang dapat penulis berikan kepada mereka untuk saat ini kecuali
do’a kepada Allah SWT, Akhir kata penulis ucapkan terimakasih kepada pihak-
pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Penulis juga berharap semoga
skripsi ini dapat berguna sebagai bahan masukan bagi pembaca dan pihak-pihak
lain yang membutuhkannya.
Jambi, 31 Agustus 2020
Penulis
INDRA NUROHMAN
SIP. 162327
xi
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL
PERNYATAN KEASLIAN
NOTA DINAS ................................................................................................. iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING................................................................. iv
PENGESAHAN SKRIPSI ............................................................................. v
MOTTO .......................................................................................................... vi
PERSEMBAHAN ........................................................................................... vii
ABSTRAK ...................................................................................................... viii
KATA PENGANTAR .................................................................................... ix
DAFTAR ISI ................................................................................................... xi
DAFTAR SINGKATAN ................................................................................ xiv
DAFTAR TABEL........................................................................................... xvi
DAFTAR GAMBAR ...................................................................................... xvii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah ......................................................................... 1
B. Rumusan Masalah ................................................................................... 6
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian ........................................................... 6
D. Batasan Penelitian ................................................................................... 8
E. Kerangka Konseptual.............................................................................. 8
F. Kerangka Teori ....................................................................................... 10
G. Tinjauan Pustaka ..................................................................................... 15
xii
BAB II METODE PENELITIAN
A. Pendekatan Penelitian ............................................................................. 17
B. Jenis dan Sumber Data ........................................................................... 18
C. Teknik Pengumpulan Data ..................................................................... 19
D. Teknik Analisis Data .............................................................................. 21
E. Sistematika Penulisan ............................................................................. 23
F. Jadwal Penelitian .................................................................................... 25
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Letak Geografis dan Demografi Desa Sepakat Bersatu ......................... 26
B. Sejarah Berdirinya Desa Sepakat Bersatu .............................................. 27
C. Visi dan Misi Desa Sepakat Bersatu ....................................................... 29
D. Keadaan Sosial Desa Sepakat Bersatu .................................................... 30
E. Sarana dan Prasarana Desa Sepakat Bersatu ......................................... 31
F. Pemerintahan Desa Sepakat Bersatu ...................................................... 32
G. Struktur Organisasi Desa Sepakat Bersatu ............................................. 34
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
A. Pelaksanaan Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Sepakat Bersatu Tahun 2018 dan 2019 ...................... 36
1. Perencanaan ............................................................................................ 36
2. Pelaksanaan ............................................................................................ 41
3. Pengawasan ............................................................................................ 46
4. Laporan Pertanggungjawaban ................................................................ 48
xiii
B. Upaya Pemerintah Desa Sepakat Bersatu Dalam Meningkatkan
Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belaja
Desa ........................................................................................................ 52
1. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat ..................................................... 53
2. Menerapkan Prinsip Kesetaraan dan Pemerataan Pembangunan ............ 54
a. Indikator Keberhasilan Akuntabilitas ..................................................... 56
b. Indikator Keberhasilan Transparansi ....................................................... 60
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan ............................................................................................. 64
B. Saran ....................................................................................................... 65
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
CURRICULLUM VITAE
xiv
DAFTAR SINGKATAN
1. ADD : Alokasi Dana Desa
2. DD : Dana Desa
3. APBD : Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
4. BPD : Badan Permusyawaratan Desa
5. HA : Hektar
6. KM : Kilo Meter
7. KK : Kepala Keluarga
8. BUMN : Badan Usaha Milik Negara
9. LINMAS : Perlindungan Masyarakat
10. RT : Rukun Tetangga
11. KADUS : Kepala Dusun
12. PKK : Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
13. UU : Undang-Undang
14. RKP : Rencana Kerja Pemerintahan
15. TPK : Tim Pelaksana Kegiatan
16. KASI : Kepala Seksi
17. KAUR : Kepala Urusan
18. PPKD : Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa
19. SEKDES : Sekretaris Desa
20. RAB : Rincian Anggaran Biaya
21. DPA : Dokumen Pelaksanaan Anggaran
xv
22. LKPPD : Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
23. LPPD : Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
24. SPJ : Surat Pertanggungjawaban
25. PMD : Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
26. BPK : Badan Pemeriksa Keuangan
xvi
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Info Grafis APB Desa Sepakat Bersatu Tahun 2019 ....................... 3
Tabel 2.1 Batas Wilayah Desa ......................................................................... 26
Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin ................................ 27
Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan ..................................... 27
Tabel 2.4 Sarana dan Prasarana Desa Sepakat Bersatu.................................... 31
Tabel 4.1 Daftar Hadir Musyawarah APB Desa Sepakat Bersatu Tahun
Anggaran 2018 ................................................................................. 39
Tabel 4.2 Daftar Hadir Musyawarah APB Desa Sepakat Bersatu Tahun
Anggaran 2019 ................................................................................. 40
Tabel 4.3 Daftar proyek/kegiatan desa Sepakat Bersatu tahun 2018 .............. 57
Tabel 4.4 Daftar proyek/kegiatan desa Sepakat Bersatu tahun 2019 .............. 57
xvii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 3.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sepakat
Bersatu Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo ........................ 34
Gambar 3.2 Struktur Badan Permusyawaratan Desa Sepakat Bersatu ............ 35
Gambar 4.1 Website desa Sepakat Bersatu ...................................................... 55
Gambar 4.2 Posyandu desa Sepakat Bersatu ................................................... 58
Gambar 4.3 Rabat beton desa Sepakat Bersatu ................................................ 58
Gambar 4.4 Pembuatan drainase desa Sepakat Bersatu ................................... 59
Gambar 4.5 Rumah baca desa Sepakat Bersatu ............................................... 59
Gambar 4.6 Info Grafis APBDesa Sepakat Bersatu 2019................................ 61
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Setelah diterapkanya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,
desa memiliki wewenang untuk menjalankan kehidupan pemerintahan sendiri.
Dengan didukung dengan dana yang begitu besar dari pemerintah pusat,
pemerintah desa diharuskan untuk dapat menjalankan asas transparansi dan
akuntabilitas dalam mengatur dan menjalankan roda pemerintahan desa. Sehingga
penyalahgunaan wewenang dapat diminimalisir dengan adanya keterbukaan dan
pertanggungjawaban yang baik.
Beberapa tujuan pengaturan desa yang tertuang dalam Undang-undang
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 4, diantaranya: membentuk
pemerintahan desa yang propesional, efesien dan efektif, terbuka, serta
bertanggungjawab dan meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat
desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.1 Dalam hal ini
berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa yang disebut dengan anggaran
pendapatan dan belanja desa dan disingkat dengan ABP Desa. Dimana APB Desa
merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran
mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
Dalam konteks ini, perlu dijelaskan dalam Peraturan Bupati Tebo Nomor 18
Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2, pengelolaan
keuangan desa berdasarkan asas transparan dan asas akuntabel. Dimana yang
1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 4, hlm.5-6
2
dimaksud dengan transparan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a
adalah peinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui
dan mendapatkan akses informasi seluas-luasya tentang keuangan desa.
sementaraa yang dimaksud dengan akuntabel sebagaimana yang dimaksud pada
ayat (2) huruf b adalah perwujudan kewajiban seseorang untuk
mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan
pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam mencapai tujuan yang
telah ditetapkan.
Jika akuntabilitas dan transparansi anggaran pendapatan dan belanja desa
dijalankan dengan baik dan benar, maka implementasi keuangan desa akan
menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur, dan
menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Maka itu, pengelolaan keuangan
desa diharapkan telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan prinsip transparansi
dalam pengelolaanya. Akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah desa untuk
mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelakasanaan penggunaan keuangan
desa baik secara vertikal maupun horizontal. Akuntabilitas sebetulnya bertujuan
untuk mengetahui pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap pembangunan
yang didanai dari keuangan desa kepada masyarakat dan bupati. Kepala desa
adalah penanggungjawab utama.2
Oleh karena itu, pemerintah desa berkewajiban menerapkan prinsip
akuntabilitas dan transparansi dalam hal APB Desa kepada masyarakat dan
2 Hanni Andini, Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Prinsip Transparansi Dalam
Pengelolaan Keuangan Desa, Skripsi Program Studi Akutansi Fakultas Ekonomi Universitas Dharma Yogyakarta, (2018) hlm. 2-3
3
pemerintah diatasnya.3 Indikator dari kriteria transparan yaitu terdapat
pengumuman kebijakan anggaran, tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses
melalui media cetak, radio, dan media lainya, tersedianya laporan
pertanggungjawaban yang tepat waktu, terakomodasinya suara/usulan rakyat,
terdapat sistem pemberian informasi kepada publik, pemerintah memberikan
website agar masyarakat mudah mengakses laporan realisasi APB Desa.
Dalam hal memberikan informasi yang mudah diakses dalam pengumuman
kebijakan anggatan pemerintah desa menyediakan info grafis APB Desa. info
grafis yang dimaksud sebagai berikut:
Tabel 1. 1 Info Grafis APB Desa Sepakat Bersatu Tahun 2019
Pendapatan
Rp. 1.488.074.075,00
1. PAD : Rp. 3.651.924,00
2. DD : Rp. 871.443.000.00
3. ADD : Rp. 525.483.000,00
4. PBH : Rp. 27.496.151,00
5. PBP : Rp. 60.000.000,00
Belanja Desa
Rp. 1.488.074.075,00
1. Bidang Pemerintahan : Rp. 422.409.245,30
2. Bidang Pembangunan : Rp. 788. 882.000.00
3. Bidang Pembinaan : Rp. 123.272.829.70
4. Bidang Pemberdayaan : Rp. 136.286.000,00
3 Rantika, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa ( APBDes ) 2016. hlm. 21
4
5. Bidang Penanggulangan Bencana : Rp. 7.224.000,00
Penggunaan Dana Desa (DD)
Rp. 897.537.000,00
1. Bidang Pendidikan : Rp. 171.063.000,00
2. Bidang Kesehatan : Rp. 184.819.000,00
3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang
: Rp. 301.000.000,00
4. Bidang Kawasan Pemukiman : Rp. 105.000.000,00
5. Bidang Perhubungan, Komunikasi dan
Informasi
: Rp. 17.000.000,00
6. Bidang Kelautan dan Perikanan : Rp. 22.000.000,00
7. Bidang Pertanian dan Peternakan : RP. 81.000.000,00
8. Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur
Desa
: Rp. 16.000.000,00
9. Bidang Dukungan dan Penanaman Modal : Rp. 15.655.000,00
10. Bidang Penanggulangan Bencana : Rp. 7.224.000,00
Sumber: Tabel diambil dan diolah langsung dari tempat penelitian
Tabel infografis APB Desa yang dicantumkan dalam spanduk dan dipasang
didepan kantor desa tersebut hanya menunjukan APB Desa Sepakat Bersatu
secara umum, tidak terperinci seperti yang ada dalam laporan realisasi APB Desa
pada umumnya. Sehingga masyarakat tidak bisa memperoleh informasi mengenai
APB Desa secara terperinci didalam baleho infografis APB Desa. Sementara,
dengan memasang spanduk infografis APB Desa merupakan media informasi
publik yang paling efisien dan mudah diakes oleh masyarakat sehingga dapat
mewujudkan asas akuntabilitas dan transparansi mengenai APB Desa. Dalam
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik Pasal 7 Ayat 2 menyebutkan badan publik wajib menyediakan
5
informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan, dan Ayat 3
menyebutkan untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud oleh ayat 2
badan publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi publik
secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.4
Hal tersebut juga diatur dalam peraturan bupati Tebo nomor 18 tahun 2019
tentang pedoman pengelolaan keuangan desa disebutkan pengelolaan keuangan
desa harus berdasarkan asas transparan yaitu keterbukaan yang memungkinkan
masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas luasnya
tentang keuangan desa.5 Berdasarkan undang-undang dan peraturan bupati yang
telah disebutkan diatas pemerintah desa Sepakat Bersatu belum sepenuhnya
menerapkan beberapa aspek yang tertera dalam undang-undang dan peraturan
bupati tersebut.
Kendatipun seperti itu, berdasarkan pengamatan penulis dilapangan dan
wawancara dengan beberapa masyarakat, mereka menyatakan dengan jawaban
yang sama, menyebutkan telah puas dengan pertanggungjawaban dan
keterbukaan yang diberikan oleh pemerintah desa.6 Oleh karena itu, peneliti ingin
mendiskripsikan penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan APB Desa
dan srategi pemerintah desa Sepakat Bersatu dalam meningkatkan akuntabilitas
dan transparansi APB Desa.
4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik, Pasal 7 ayat (2) dan (3) 5 Peraturan Bupati Tebo Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan desa, BAB
II Pasal 2 ayat (2) 6 Wawancara dengan masyarakat, Ketua RT dan bapak BPD Desa Sepakat Bersatu pada 10
Maret 2020
6
Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian
dengan judul Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa (APB Desa) Ditinjau dari Peraturan Bupati Tebo Nomor 18 Tahun 2019
(Studi Kasus Desa Sepakat Bersatu Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo).
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan rumusan masalah diatas, peneliti mencoba merumuskan
masalah yang akan diteliti sebagai berikut:
1. Bagaimana pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Sepakat Bersatu tahun anggaran 2018 sampai
2019 ditinjau dari Peraturan Bupati Tebo Nomor 18 Tahun 2019 tentang
Pedoman Keuangan Desa?
2. Bagaimana upaya pemerintah desa Sepakat Bersatu dalam meningkatkan
akuntabilitas dan transparansi anggaran pendapatan dan belanja desa?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Sesuai dengan disiplin ilmu peneliti, maka penelitian yang akan
dilaksanakan berdasarkan atas bidang ilmu pemerintahan dan untuk membahas
mengenai Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Sepakat Bersatu Tahun 2018 dan 2019, dan atas dasar rumusan masalah
diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:
1. Ingin Mengetahui pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Sepakat Bersatu tahun anggaran 2018 sampai
2019 ditinjau dari Peraturan Bupati Tebo Nomor 18 Tahun 2019 tentang
Pedoman Keuangan Desa.
7
2. Ingin mengetahui upaya pemerintah desa Sepakat Bersatu dalam
meningkatkan akuntabilitas dan transparansi anggaran pendapatan dan
belanja desa.
Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian yang penulis
lakukan adalah sebagai berikut:
1. Manfaat Akademis
Manfaat akademis yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu, dapat
menjadi acuan mahasiswa prodi Ilmu Pemerintahan ataupun prodi lain, untuk
sebagai bahan referensi melakukan penelitian selanjutnya yang berhubungan
dengan akuntabilitas dan transparansi anggaran pendapatan dan belanja desa.
2. Manfaat Teoritis
Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau
masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan menambah kajian ilmu
pengetahuan khususnya ilmu pemerintahan tentang akuntabilitas dan transparansi
anggaran pendapatan dan belanja desa.
3. Manfaat Praktis
a. Bagi pemerintahan desa, diharapkan dapat menjadi masukan bagi semua
pihak khususnya pemerintah desa Sepakat Bersatu untuk meningkatkan
akuntabilitas dan transparansi anggaran pendapan belanja desa;
b. Bagi masyarakat, diharapkan menjadi sumber pengetahuan dan infomasi
terkait akuntabilitas dan transparansi anggaran pendapatan belanja desa.
8
D. Batasan Masalah
Agar lebih terarah, terkonsep dan tidak menyimpang dari tujuan penelitian,
maka dari itu penulis memberi batasan masalah pembahasan dalam skripsi ini
hanya terfokus pada akuntabilitas dan transparansi Anggaran Pendapatan Belanja
Desa (APB Desa) Sepakat Bersatu tahun 2018 dan 2019 ditinjau dari Peraturan
Bupati Tebo Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan keungan Desa.
E. Kerangka Konseptual
APB Desa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa)
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan desa dalam
satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan
kegiatan, dan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh
pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dan ditetapkan dengan
peraturan desa.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desaa) terdiri atas berikut ini:7
a. Pendapatan Desa
Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa
yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar
kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri atas berikut ini:
1) Pendapatan asli desa (PADesa);
2) Bagi hasil pajak kabupaten/kota;
3) Bagian dari retribusi kabupaten/kota;
7 Tabrani Rusyan, Membangun Keuangan Desa, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), hlm. 5-7
9
4) Alokasi dana desa (ADD);
5) Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah
kabupaten/kota, dan desa lainya;
6) Hibah;
7) Sumbangan pihak ketiga.
b. Belanja Desa
Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang
merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan
diperoleh pembayaranya kembali oleh desa. Belanja desa terdiri atas berikut ini:
1) Belanja langsung yang terdiri atas: (a) Belanja pegawai; (b) Belanja barang
dan jasa; (c) Belanja modal.
2) Belanja tidak langsung terdiri atas: (a) Belanja pegawai/penghasilan tetap;
(b) Belanja subsidi; (c) Belanja hibah (pembatasan hibah); (d) Belanja
bantuan sosial; (e) Belanja bantuan keuangan; (f) Belanja tak terduga.
c. Pembiayaan Desa
Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa
terdiri atas berikut ini:
1) Penerimaan pembiayaan yang mencakup:
(a) Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya;
(b) Pencairan dana cadangan;
10
(c) Hasil penjualan kekayaan desa dipisahkan;
(d) Penerimaan pinjaman.
2) Pengeluaran pembiayaan yang mencakup:
(a) Pembentukan dana cadangan;
(b) Penyertaan modal desa;
(c) Pembayaran
F. Kerangka Teori
Good Governance
Menurut mardiasmo mengemukakan bahwa orientasi pembangunan sektor
publik adalah untuk menciptakan good governance, dimana pengertian dasarnya
adalah tata kelola pemerintahan yang baik. governance merupakan proses
lembaga-lembaga pelayanan, mengelola sumber daya publik dan menjamin realita
hak azasi manusia. Dalam konteks ini governance memiliki hakikat yang sesuai
yaitu bebas dari penyalahgunaan wewenang dan korupsi serta pengakuan hak
yang berlandaskan pada pemerintahan hukum. Menurut United Nation
Development Program (UNDP) prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam tata
kelola pemerintahan yang baik (good governance) adalah sebagai berikut:
a. Prinsip Akuntabilitas
Akuntabilitas dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pimpinan
pemerintah daerah atas keputusan apa yang diambil. Pengambilan keputusan tidak
boleh merugikan salah satu pihak, baik pihak external maupun pihak internal
seperti masyarakat. Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan
11
sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas
pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan Secara periodik.
Menurut Mardiasmo, akuntabiitas publik adalah prinsip
mempertanggungjawabkan publik yang berarti proses penganggaran mulai dari
perancanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan
dan dipertanggungjawabkan kepada pemberi mandat. Mardiasmo membagi
akuntabilitas publik dalam 2 (dua) macam, yaitu:8
1) Akuntabilitas Vertikal (vertical accountability)
Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana
kepada otoritas yang lebih tinggi.
2) Akuntabilitas Horizontal (horizontal accountability)
Akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana
kepada masyarakat.
Ellwood menjelaskan terdapat 4 (empat) dimensi akuntabilitas yang harus
dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:
1) Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum
Akuntabilitas kejujuran terkait dengan upaya penghindaran penyalahgunaan
jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait jaminan adanya kepatuhan kepada
hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana
publik.
8 Hanni Andini, Penerapan Prinsip.., hlm. 27
12
2) Akuntabilitas proses
Akuntabilitas proses terkait dengan apakah yang digunakan dalam melaksanakan
tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan informasi akuntansi, sistem
informasi manajemen, dan prosedur administrasi.
3) Akuntabilitas program
Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang
ditetapkan dapat tercapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan
alternative program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang
seminimal mungkin.
4) Akuntabilitas kebijakan
Akuntabilitas kebijakan berkaitan dengan pertanggungjawaban pemerintah
atas kebijakan –kebijakan yang telah ditetapkan terhadap masyarakat luas.
b. Indikator keberhasilan akuntabilitas
Indikator keberhasilan akuntabilitas yaitu:9
1) Meningkatnya kepercayaan dan kepuasan publik terhadap pengelolaan
keuangan oleh pemerintah desa;
2) Timbulnya kesadaran masyarakat tentang hak untuk menilai
penyelenggaraan pemerintah desa;
3) Berkurangnyan kasus KKN di dalam lingkup pemerintah desa.
c. Prinsip Transparansi
1) Proses Transparansi
9 Weny Ulfafifah, Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Terhadap
Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Good Governance Pada Desa Di Kecamatan Merapi
Barat Kabupaten Lahat, Skripsi Universitas Muhammadiyah Palembang Fakultas Ekonomi dan
Bisnis: (2017) .
13
Proses transparansi menurut Smith adalah sebagai berikut :
(a) Standard Prodedural Requirements (Persyaratan Standar Prosedur). Proses
pembuatan peraturan harus melibatkan partisipasi dan memperhatikan
kebutuhan masyarakat.
(b) Consultation Processes (Proses Konsultasi) Adanya dialog antara pemerintah
dan masyarakat.
(c) Appeal Rights (Permohonan Izin) Pelindung utama dalam proses pengaturan,
standar dan tidak berbelit, transparan guna menghindari adanya korupsi.
2) Karakteristik Transparansi
Transparansi memiliki tiga karakteristik, Mardiasmo mengemukakan
karakteristik tersebut yaitu informatif (informative), keterbukaan (openness),
pengungkapan (disclosure).
Berikut adalah penjelasan dari karakteristik transparansi:
(a) Informatif (Informative)
Pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data,
fakta kepada stakeholders yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat.
(b) Keterbukaan (Openness)
Keterbukaan informasi publik memberi hak kepada setiap orang untuk
memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada di badan publik, dan
menegaskan bahwa setiap informasi publik itu harus bersifat terbuka dan dapat
diakses oleh setiap pengguna informasi.
14
(c) Pengungkapan (Disclosure)
Pengungkapan kepada masyarakat atau publik (stakeholders) atas aktifitas dan
kinerja finansial.
(1) Kondisi Keuangan
Suatu tampilan atau keadaan secara utuh atas keuangan organisasi atau
organisasi selama periode atas kurun waktu tertentu.
(2) Susunan Pengurus
Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan
bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda.
(3) Bentuk Perencanaan dan Hasil dari kegiatan Serangkaian tindakan untuk
mencapai hasil yang diinginkan.
3) Indikator prinsip transparansi
(a) Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan
implementasi kebijakan publik;
(b) Adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh
dan tepat waktu;
(c) Bertambahnya pengetahuan dan wawasan masyarakat terhadap
penyelenggaraan pemerintah desa;
(d) Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah;
(e) Meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan
desa.
15
G. Tinjauan Pustaka
Dalam melakukan penelitian ini, langkah terpenting yang harus dilakukan
seorang peneliti adalah melakukan tinjauan pustaka atau penelusuran terhadap
hal-hal yang dikaitkan dengan permasalahan yang akan diteliti bahkan tinjauan
pustaka sangat dibutuhkan sebelum peneliti menemukan permasalahan. Tinjauan
pustaka perlu dilakukan untuk menambah wawasan peneliti sebelum meneliti
melangkah lebih jauh dari permasalahan yang telah dikemukakan dalam penelitian
ini, penelitian melakukan tinjauan dari pustaka terhadap Mahasiswa/i terdahulu
yaitu oleh Ahmad Samsi yang berjudul transparansi pengelolaan dana desa
menurut undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi
publik (studi di desa Teluk Ketapang Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kedua
penelitian dari Hani Andini yang berjudul Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan
Prinsip Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus di Desa
Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman), ketiga penelitian yang
dilakukan oleh Weny Ultafiah yang berjudul Pengaruh Akuntabilitas Transparansi
Dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Good
Governance Pada Desa Di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat. Keempat
penelitian yang dilakukan oleh Budi Putri Utami yang berjudul Analisis
Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APB Desa): Transparansi
Dan Akuntabilitas Di Kelurahan Gondangsari Juwiring Klaten.
Dari Keempat penelitian terdahulu, penulis mengkaji tentang akuntabilitas
dan transparansi APB Desa. Perbedaan yang pasti dengan penelitian ini yaitu
penelitian skripsi ini memfokuskan pada akuntabilitas dan transparansi anggaran
16
pendapatan dan belanja desa secara keseluruhan, baik pengelolaan, penganggaran,
pelaporan, dan pertanggungjawaban dan juga membahas mengenai upaya
pemerintah desa dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi anggaran
pendapatan dan belanja desa.
17
BAB II
METODE PENELITIAN
A. Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian tentang “Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Ditinjau dari Peraturan Bupati Tebo
Nomor 18 Tahun 2019”, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu untuk
mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti.10
Bogdan
dan Taylor Moleong mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur
penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan
dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.11
Dengan menggunakan penelitian ini dapat memudahkan peneliti untuk
mendapatkan data yang objektif, sehingga memudahkan peneliti untuk
mengetahui Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa (APB Desa) Ditinjau dari Peraturan Bupati Tebo Nomor 18 Tahun 2019.
Menurut Sugiyono menyatakan bahwa “metode penelitian kualitatif adalah
metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang
alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen).12
10
Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2011), hlm. 22. 11
Muhammad, Metode Penelitian Bahasa, (Jogjakarta: AR-Ruzz Media, 201), hlm 30. 12
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D, (Bandung: Alfabeta,
2009), hlm. 9.
18
B. Jenis dan Sumber Data
Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Jenis Data
Dalam penelitian ini peneliti menggunkan dua jenis sumber data yaitu data
Primer dan data sekunder. Adapun yang dimaksud dengan data primer yaitu data
yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh yang melakukan
penelitian atau yang bersangkutan memerlukanya. Ataupun yang disebut juga
dengan sumber data yaitu yang langsung memberikan data kepada pengumpul
data.13
Data primer yang peneliti maksud adalah informasi-informasi yang
diperoleh secara langsung yang dilakukan dengan observasi dan wawancara
kepada:
1) Kepala desa;
2) Sekretaris desa;
3) Bendahara desa/kepala urusan keuangan desa;
4) Kepala urusan Perencanaan;
5) Badan Permusyaaratan Desa;
6) Kepala Dusun;
7) Ketua RT, dan;
8) Perwakilan tokoh masyarakat desa Sepakat Bersatu.
Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui
pengumpulan atau pengelolaan data yang bersifat studi dokumentasi atau data
13
Djaman Satori, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta 2011), hlm. 42.
19
yang berbentuk sudah jadi.14
Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari
sumber berupa literatur-literatur berupa buku-buku, skripsi, jurnal, laporan atau
data-data yang dikeluarkan oleh pemerintahan desa Sepakat Bersatu.
2. Sumber Data
Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah dari subjek
darimana data diperoleh. Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini
adalah kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa/kepala urusan keuangan desa,
kepala urusan pembangunan/kepala seksi kesejahteraan desa, badan
permusyawaratan desa, tokoh masyarakat desa Sepakat Bersatu. Sumber
selanjutnya dalam penelitian ini adalah sumber berupa tulisan, yaitu berupa
jurnal, skripsi, buku dan data-data lainnya.
C. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dalam penelitian ilmiah dapat dilakukan dengan berbagai
teknik, namun dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah :
1. Wawancara
Wawancara adalah cara mengumpulkan bahan-bahan keterangan yang
dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan
muka. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang sering digunakan
dalam penelitian kualitatif. Melaksanakan teknik wawancara berarti melakukan
interaksi komunikasi atau percakapan antara pewawancara (Interviewer) dan
terwawancara (Interview) dengan maksud menghimpun informasi dari Interviee.
14
Iskandar, Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial Kuantitatif Dan Kualitatif.
(Jakarta: GP Press, 2008), hlm. 253.
20
Interview pada penelitian kualitatif adalah informan yang daripadanya
pengetahuan dan pemahaman diperoleh.15
Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data mentah dari informan,
sehingga dapat ditemukan data baru yang tidak terdapat dalam dokumen. Data
mentah ini adalah data utama dalam penelitian ini yang diperoleh oleh peneliti
secara langsung dari informan yang bermanfaat untuk menjawab persoalan diatas.
Informan dalam penelitian ini adalah orang yang mengetahui dengan pasti
persoalan yang terjadi.
Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar
permasalahan yang akan ditanyakan. Dalam wawancara tidak terstruktur, peneliti
belum mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh, sehingga peneliti
lebih banyak mendengarkan apa yang akan diceritakan oleh responden.
Berdasarkan analisis terhadap setiap jawaban dari responden tersebut, maka
peneliti dapat mengajukan berbagai pertanyaan berikutnya yang lebih terarah pada
suatu tujuan.16
Dengan wawancara terstruktur ini peneliti lakukan untuk
memperoleh dan mengambil data, dengan mengadakan tanya jawab secara
langsung dengan responden dan mendengar langsung serta mencatat dengan teliti
dan merekam apa yang diterangkan oleh responden, metode ini digunakan untuk
memperoleh data atau informasi dari beberapa sumber data yang bersangkutan
diantaranya yaitu: Kepala desa, Sekretaris desa, Bendahara desa/kepala urusan
keuangan desa, Kepala urusan pembangunan/kepala seksi kesejahteraan desa,
15
Djamaan Satori & Aan K, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta 2009).
hlm. 65. 16
Ibid., hlm. 195-198
21
badan permusyawaratan desa, kepala Dusun, RT dan tokoh masyarakat desa
Sepakat Bersatu.
c) Dokumentasi
Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen
bisa berbentuk tulisan gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.17
Dalam penelitian ini dokumentasi yang digunakan berupa foto lapangan dalam
kegiatan pengumpulan informasi atau data dan juga berupa dokumen-dokumen
berupa peraturan, laporan keuangan anggaran pendapatan dan belanja desa
Sepakat Bersatu tahun 2018 dan 2019 serta arsip-arsip yang berkaitan dengan
judul yang diteliti.
D. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik
analisis data deskriptif kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan bentuk
penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik bahwa datanya dinyatakan
dalam keadaan yang sewajarnya dan sebagaimana adanya.18
Berdasarkan pendapat tersebut, berkaitan menganalisis data kualitatif maka
langkah-langkah yang ditempuh oleh peneliti adalah sebagai berikut:
1) Penyusunan Data, ini dimaksud untuk mempermudah dalam menilai apakah
data yang dikumpulkan itu sudah memadai atau belum dan data yang
17
Sugiyono, Metode Penelitian..., hlm.329 18
Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Jakarta: Gajah Mada University
Press, 1993), hlm. 174
22
didapat berguna atau tidak dalam penelitian sehingga dilakukan seleksi
penyusunan.
2) Klasifikasi Data, dimaksudkan sebagai usaha untuk menggolongkan data
yang didasarkan pada kategori yang diteliti. Penggolongan ini disesuaikan
dengan sub-sub permasalahan yang telah dibuat sebelumnya berdasarkan
analisa yang terkandung dalam masalah itu sendiri.
3) Pengolahan data, setelah semua data dan fakta terkumpul, selanjutnya data
tersebut diseleksi, kemudian diolah sehingga sistematis, jelas dan mudah
untuk dipahami menggunakan teknik analisis data kualitatif.
4) Penyimpulan data, Kegiatan ini dilakukan dengan cara menghubungkan data
atau fakta yang satu dengan yang lain sehingga dapat ditarik kesimpulan dan
jelas kegunaannya. Langkah ini dilakukan dalam analisis data kualitatif
yaitu penarikan kesimpul an dan verifikasi. Kesimpulan awal yang
dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak
ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data
berikutnya.19
Dari keempat metode analisis data diatas maka penulis menyimpulkan
bahwa, terealisasinya keempat metode ini setelah semua data-data yang
diperlukan dan dibutuhkan sudah di peroleh, kemudian akan di filter mana data
yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian ini dan mana yang tidak.
19
Sugiyono, Metode Penelitian..., hlm. 252
23
E. Sistematika Penulisan
Agar penulis skripsi ini tidak keluar dari pembahasan, maka penulis
membuat sistematika penulisan yang akan menjadi panduan dalam penulisan
skripsi ini menjadi ringkasan dari pembahasan-pembahasan yang ada didalam
setiap babnya seperti berikut:
BAB I PENDAHULUAN
: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah,
Tujuan Dan Kegunaan Penelitian, Batasan
Masalah, Kerangka Teori, Kerangka
Konseptual, Tinjauan Pustaka, Metode
Penelitian, Sistematika Penulisan.
BAB II METODE
PENELITIAN
: .Merupakan bab yang membahas mengenai
metode penelitian yang didalamnya membahas
tentang: pendekatan penelitian, jenis dan
sumber data, teknik pengumpulan data, teknik
analisis data dan sistematika penulisan.
BAB III GAMBARAN
UMUM LOKASI
PENELITIAN
Membahas tentang letak geografis dan
demografi desa Sepakat Bersatu, sejarah
berdirinya desa Sepakat Bersatu, dan
pemerintahan desa Sepakat Bersatu
BAB IV PEMBAHASAN
: Pembahasan yang akan menjawab rumusan
masalah yang ada didalam penelitian ini,
24
tentang bagaimana akuntabilitas dan
transparansi APB Desa Sepakat Bersatu dan
strategi pemerintah desa Sepakat Bersatu dalam
Meningkatkan akuntabilitas transaransi APB
Desa.
BAB V PENUTUP
: Membahas mengenai kesimpulan yang
diperoleh dari hasil analisis data yang yang
telah dilakukan, keterbatasan yang melekat pada
penelitian dan saran-saran yang diajukan untuk
penelitian selanjutnya.
F. Jadwal Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan secara 4 tahap yaitu: tahap pertama, meliputi
penyususan proposal, seminar proposal, penyusunan instrumen penelitian dan
permohona izin riset (penelitian). Tahap kedua, meliputi pengumpulan data
dilapangan, analisis data dan penyusunnan data. Tahap ketiga, meliputi
penyusunan skripsi, perbaikan dan pengadaan serta ujian skripsi atau
munaqasyah.
25
Jadwal Penelitian
Jenis Kegiatan
Tahun 2020
No. Januari Februari Maret April Mei Juni
1. Pengajuan Judul X
2. Penyusunan
Proposal
X X
3. Perbaikan
Proposal
X X
4. Seminar Proposal X
5. Pengajuan Riset X
6. Penulisan Skripsi X X X
7. Bimbingan
Skripsi
X X
8. Perbaikan Skripsi
9. Agenda &
Penyususunan
Skripsi
26
BAB III
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Letak Geografis dan Demografis Desa Sepakat Bersatu
1. Luas Desa
Luas wilayah keseluruhan desa Sepakat Bersatu adalah 1.980 Km2,
luas
wilayah menurut pengunaan pemukiman penduduk: 45 Ha, Perkebunan: 1.860
Ha, manah makam atau kuburan: 3 Ha, pekarangan: 66,5 Ha, perkantoran : 0,9
Ha, prasarana umum lainnya : 5 Ha berupa: sekolahan, lapangan, lokasi masjid
dan lain-lain.
2. Batas Wilayah Desa Sepakat Bersatu
Batas wilayah desa Sepakat Bersatu adalah sebagai berikut:
Tabel 2.1 Batas Wilayah Desa
Sumber : Data dari dokumentasi desa
3. Orbitasi Wilayah Desa
a. Jarak dari pemerintahan kecamatan : 7 Km
b. Jarak dari desa ke kabupaten : 30 Km
c. Jarak dari desa ke provinsi : 250 Km
No. Batas Desa Kecamatan
1. Sebelah Utara Desa Giriwinangun Rimbo Ilir
2. SebelahSelatan Desa Karang Dadi Rimbo Ilir
3. Sebelah Timur Desa Karang Dadi Rimbo Ilir
4. Sebelah Barat Desa Tirta Kencana Rimbo Bujang
27
4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
No. Penduduk
Jumlah
1 Kepala Keluarga
322 KK
2 Laki-laki
556
3 Perempuan
542
4 Total Penduduk
1.098
Sumber : Data dari dokumentasi desa
5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan
Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan
No Pendidikan Jumlah
1 SD/MI 504 Orang
2 SLTP/MTs 203 Orang
3 SLTA/MA 98 Orang
4 S1/Diploma 36 Orang
5 Putus Sekolah 80 Orang
6 Buta Huruf 50 Orang
Sumber : Data dari dokumentasi desa
B. Sejarah Berdirinya Desa Sepakat Bersatu
Desa Sepakat Bersatu merupakan salah satu desa di kecamatan Rimbo Ilir
hasil pemekaran dari desa Karang Dadi (Blok C) dan Desa Giriwinagun (unit 15)
dan desa ini salah satu desa yang berdirinya bukan dari program transmigrasi.
Adanya desa ini diawali dari proses perambahan hutan cadangan kebun PTP VI
Rimbo Dua yang digarap ataupun dirambah warga untuk dijadikan lahan
perkebunan dan lahan perumahan pada tahun 1992. Para perambah hutan ini
28
secara garis besar berasal dari Desa Tirta Kencana (Unit VI), Desa Tegal Arum (
Unit 5) dan Desa Sapta Mulya (Unit 7) dan beberapa persenya berasal dari daerah
lain dan perantau.
Untuk menggarap lahan ini masyarakat desa Sepakat Bersatu yang dahulu
dikenal dengan nama Tran Nekat mengalami banyak sekali permasalahan dengan
pihak perusahaan BUMN PTP VI Rimdu. Beberapakali sering terjadi benturan
dengan perusahaan antara penggarap lahan. Penyelesaian masalah melalui jalur
hukum pun sudah bebrapa kali dilakukan, akan tetapi tidak ada satupun sidang di
pengadilan dari daerah hingga PK yang dimenangkan oleh pihak penggarap.
Dengan bertahannya para warga penggarap dilahan yang di klaim milik PTP ini
pada akhirnya permasalahan diselesaikan oleh Bupati Tebo.
Para penggarap berinisiatif untuk membagi wilayah ini menjadi tiga dusun
yaitu dusun Kopra, Dusun Giri Rejo dan dusun Kembang Sari. Untuk
mendapatkan kebutuhan dan pelayanan administrasi, maka tiga dusun ini
mengindukanlah wilayah dusunya ke desa terdekat. Dusun Kopra dan dusun Giri
Rejo masuk dalam wilayah Giriwinangun (unit 15) dan dusun Kembang Sari ke
desa Karang Dadi (Blok C).
Seiring dengan pemekaran wilayah kecamatan Rimbo Bujang, menjadi
Rimbo Bujang, Rimbo Ulu, dan Rimbo Ilir pada tahun 2002, maka kecamatan
Rimbo Ilir membutuhkan wilayah, penduduk dan jumlah desa memadai untuk
menjadi kecamatan sendiri. Melaui kebijakan pemerintah maka disatukan wilayah
ini menjadi satu desa dengan nama Desa Sepakat Bersatu.
29
Desa ini terdiri dari tiga wilayah yaitu Dusun Kembang Sari, Dusun Giri
Rejo dan Dusun Kopra Jadi Mulya Dengan 12 Rt.
C. Visi dan Misi Desa Sepakat Bersatu
1. Visi Desa Sepakat Bersatu
Desa Sepakat Bersatu Yang Mandiri, Aman, Sejahtera Dan Bertaqwa
Kepada Allah SWT
2. Misi Desa Sepakat Bersatu
a. Bidang Agama
1) Menjalin kerukunan umat beragama yang berBhineka Tunggal Ika;
2) Memajukan dan meningkatkan kegiatan-kegiatan Keagamaan;
3) Memajukan dan meningkatkan kegiatan kegiatan Keagamaan;
4) Memberdayakan Pendidikan keagamaan.
b. Bidang Sosial Budaya
1) Menggerakan Budaya gotong –royong lingkungan secara berkala;
2) Memberikan santunan untuk warga yang kurang;
3) Memberikan bantuan kepada kelompok seni budaya;
4) Menumbuh kembangkan budaya lokal menuju desa yang berbudaya.
b. Bidang Pemerintahan
1) Menciptakan aparatur desa yang berkompetensi dibidangnya;
2) Meningkatkan disiplin dan kinerja aparatur desa yang handal;
3) Bekerja sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra
pemerintahan desa dalam membangun desa Sepakat Bersatu.
30
4) Melibatkan para tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda dan
pemberdayaan perempuan dalam proses pembangunan desa.
c. Bidang Pemuda dan Olahraga
1) Membentuk klub olahraga yang relefan dibidangnya;
2) memberikan pelatihan dan ketrampilan usaha bagi muda mudi karang
taruna.
d. Bidang Ekonomi
1) Memberikan pelatihan dan ketrampilan bagi warga yang berpotensi untuk
mengembangkan usahanya;
2) Pengembangan usaha BUMDES menuju desa sejahtera;
3) Menggali potensi Pendapatan Asli Desa (PAD).
e. Bidang Keamanan dan Pembangunan
1) Melakasanakan siskampling setiap wilayah RT atau dusun;
2) Memberdayakan keberadaan LINMAS atau HANSIP.
f. Bidang Komunikasi
1) Membuat website desa untuk mempermudah masyarakat mengakses
informasi tentang desa.
D. Keadaan Sosial Desa Sepakat Bersatu
1. Keagamaan
Penduduk di desa Sepakat Bersatu 95% beragama Islam. Kegiatan
keagamaan (Islam) ditunjang oleh sarana pribadatan yaitu tiga buah Masjid dan 3
buah Mushalla. Selain itu, ada kegiatan yasinan bapak-bapak dan ibu-ibu,
31
pengajian ibu-ibu serta arisan ibu-ibu di setiap RT, sebagai wujud kegiatan
keagamaan dan kemasyarakatan.
2. Organisasi Sosial
Untuk menjaga stabilitas sosial masyarakat di desa Sepakat Bersatu terdapat
kepala desa, Kadus, Ketua RT, BPD dan PKK.
3. Kebudayaan
Masyarakat desa Sepakat Bersatu masih memegang kuat solidaritas
kegotong-royongan dalam setiap kegiatan kemasyarakatan maupun keagamaan.
4. Perekonomian
Berdasarkan bentuk dan keberadaan Desa Sepakat Bersatu maka kegiatan
ekonomi mayoritas masyarakat desa Sepakat Bersatu menggantungkan mata
pencahariannya pada ertanian karet dan kelapa sawit, sedangkan yang lainnya
hanya sebagai pelengkap saja. Selain menggantungkan hidup pada karet, kelapa
sawit ada juga warga masyarakat yang berdagang dan bekerja serabutan untuk
memenuhi kebutuhan rumah tangga.
E. Sarana dan Prasarana Desa Sepakat Bersatu
Tabel 2. 4 Sarana dan Prasarana Desa Sepakat Bersatu
No Jenis Sarana dan Prasarana Jumlah
1 Jalan Desa 2.500 M
2 Gedung SD 2 unit
3 Gedung Madrasah 2 unit
32
4 Rumah Bidan Desa 1 unit
5 Posyandu 1 unit
6 Balai Desa/ Kantor Desa 1 unit
7 Masjid 3 unit
8 Paud 1 unit
9 SMP -
10 Jalan Kabupaten 30 KM
11 TK 2
12 Gereja 1
13 Lapangan Bola Kaki 1
14 Lapangan Bola Voli 3
15 Lapangan Tenis Meja 2
16 Rumah baca 1
17 Gedung Seni 1
F. Pemerintahan Desa Sepakat Bersatu
1. Lembaga Pemerintahan
Jumlah aparat desa:
a) Kepala desa : 1 orang
b) Sekretaris desa : 1 orang
33
c) Perangkat desa : 6 orang
d) Bendahara desa : 1 orang
e) Badan Permusyawaratan Desa : 5 orang
f) Ketua RT : 12 orang
2. Pembagian Wilayah
a) Dusun Kembang Sari membawahi RT : 01,02, dan 03;
b) Dusun Giri Rejo membawahi RT : 04, 05, 06, 07, 08 dan 09;
c) Dusun Kopra Jadi Mulya membawahi RT : 10,11, dan 12.
34
G. Struktur Organisasi Desa Sepakat Bersatu
Gambar 3.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sepakat Bersatu Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo
Kepala Desa
Nurohim
KAUR
Keuangan
Abdul Hamam
KAUR
Perencanaan
Suprianto
Sekretaris Desa
Hendro Waluyo, S.IP
KASI
Kesejahteraan
Sutriono
KASI
Pelayanan
Ika Ayu C.S
KASI
Pemerintahan
KAUR TU &
Umum
Jumai
Kepala Dusun Kembang Sari
Jumadi
Kepala Dusun Giri Rejo
Ferdian
Kepala Dusun Kopra
Abdul Wahid
35
Gambar 3.2 Struktur Badan Permusyawaratan Desa Sepakat Bersatu
Ketua
Kaswan
Wakil Ketua
Abdullah
Sekretaris
Nok Sri Umiati
Anggota
Tanuji
Kepala Desa
Sulis Handayanto
36
BAB IV
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
A. Pelaksanaan Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Sepakat Bersatu Tahun 2018 dan 2019
Dalam pelaksanaan pengelolaan APB Desa ada beberapa tahapan yang
harus dilakukan yaitu: perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan laporan
pertanggungjawaban dimana dari beberapa tahap tersebut tentunya harus
menerapkan prinsip atau kaidah-kaidah good Governance. Salah satu Prinsif atau
kaidah-kaidah good governance adalah akuntabilitas, tranparansi dan partisipasi
dalam pelaksanaan pemerintah dan pembangunan. Anggaran pendapatan dan
belanja desa (APB Desa) sebagai sebuah dokumen publik sudah seharusnya
disusun secara partisipatif. Rakyat yang hakekatnya sebagai pemilik anggaran
haruslah mengatahui darimana sumber keuangan desa, besaran pendapatan desa
dan juga untuk apa keuangan desa dibelanjakan.
1. Perencanaan
Pemerintahan desa setiap tahun wajib menyusun APB Desa. APB Desa
merupakan pembiayaan terhadap program pembangunan tahunan yang
diselenggarakan oleh pemerintah desa. Prinsif partisipatif menurut
Tjokroaminodjojo dalam Subroto, adalah keterlibatan setiap warga negara dalam
mengambil keputusan baik secara langsung maupun melalui institusi yang
mewakili kepentinganya.
Dalam penerapan prinsif transparansi tentunya memiiki proses yang harus
dilakukan yaitu persyaratan standar prosedur dan proses konsultasi. Persyaratan
37
standar prosedur adalah proses pembuatan peraturan yang harus melibatkan
partisipasi dan memperhatikan kebutuhan masyarakat, sedangkan proses
konsultasi merupakan adanya dialog antara pemerintah dan masyarakat.
Dalam pelaksanaan prinsip transparansi tersebut, pemerintah desa Sepakat
Bersatu melakukan musyawarah dusun dan musyawarah desa, dimana dalam
musyawarah tersebut menghadirkan beberapa unsur lapisan masyarakat. sesuai
dengan pernyataan dari kepala desa serta tokoh masyarakat desa Sepakat Bersatu
bahwa proses dari APB Desa pemerintah desa mengundang kepala dusun, Ketua
RT, dan masyarakat guna memberikan kesempatan pada warga untuk
mengusulkan program-program untuk merencanakan kegiatan tersebut. Dalam hal
ini kepala desa beserta perangkat desa mendapat masukan dari seluruh lapisan
masyarakat yang disuarakan melaui forum musyawarah.
Seperti yang dikatakan oleh bapak Nurohim selaku kepala desa Sepakat
Bersatu sebagai berikut:
Dalam merencanakan APB Desa tentunya kami melakukan musyawarah
bersama tokoh masyarakat yang dalam hal itu nantinya apa yang mau
dilakukan dimusyawahkan dan nantinya di sepakati bersama dalam
musyawarah tersebut.”20
Pernyataan tersebut sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh
sekretaris desa Sepakat Bersatu, sebagai berikut:
Jadi itu ya memang awalnyapun musyawarah, makanya detailnya itu
sebenernya musyawarah desa, itu diawali dari musyawarah dusun. Itu ke
musrembang besok RKP lagi, RKP pun seperti itu kita ambil dari
musrembang dimusyawarahkan di dusun. Kan masih banyak itu, jadi kira-
kira yang menjadi prioritas itu apa nha nanti setelah itu kita. Yang di RKP
20
Wawancara dengan bapak Nurohim kepala Desa Sepakat Bersatu pada tanggal 16 April
2020
38
inikan prioritas-prioritas nha nanti kita sesuaikan dengan kondisi keuangan
desa, nha yang prioritas ini dapat, ini dapat. Biasanya ada beberapa usulan
ada 2 atau tiga biasanya ini kami yang paling butuh yang pertama, dan kalau
dana masih sisa maka prioritas kedua akan dilaksanakan jadi seperti itu.21
Pernyataan tersebut juga sesuai dengan pernyataan dari Bendahara desa
Sepakat Bersatu, sebagai berikut:
Sebenarnya kalau masalah rapat kan pertamanya keperencanaan kan, kalau
sebelum itu, itu namanya kan RKP (rencana kegiatan pemerintahan) itu
biasanya per dusun dulu dibentuk disitu ada musyawarah tingkat RT. Apa
yang kira-kira mau diajukan nanti dibahas lagi di musyawarah desa.
Disitulah nanti dibagi mana yang prioritas melihat kondisi keuangan juga,
kan nggak mungkin nih, kebutuhan banyak namun kondisi uangya ngga
cukup.22
Dari beberapa pernyataan informan diatas, bahwa proses dari perencanaan
APB Desa Sepakat Bersatu pertama pemerintah desa melakukan musyawarah
dusun yang dalam hal ini terdiri dari para tokoh masyarakat dalam lingkup satu
dusun, dalam musyawarah tersebut akan menampung usulan-usulan ataupun
pendapat dari masyarakat yang nantinya akan dikumpulkan dan dikelompokan
dalam skala prioritas. Kedua, setelah dilaksanakanya musyawarah dusun
kemudian beberapa usulan yang didapatkan dari musyawarah dusun akan di bahas
dalam musyawarah desa dan diputuskan apa saja yang akan di masukan dalam
rancangan anggaran kegiatan dan mana yang akan dihapuskan sesuai dengan skala
prioritas. Jadi, dari beberapa usulan yang disepakati didalam musyawarah dusun
tidak semuanya di laksanakan, namun yang akan dilaksanakan merupakan hasil
21
Wawancara dengan Hendro Waluyo Sekretaris Desa Sepakat Bersatu pada tanggal 17
April 2020 22
Wawancara dengan Abdul Hamam Bendahara Desa Sepakat Berasatu pada tanggal 16
April 2020
39
dari keputusan musyawarah desa menyesuikan dengan skala prioritas dan juga
kondisi keuangan desa.
Musyawarah desa membuka kesempatan untuk masyarakat dalam
mengusulkan keinginanya terhadap kemajuan desa sekaligus sebagai sarana untuk
belajar bagi masyarakat terhadap prinsip transparansi pengelolaan APB Desa.
Apabila ditinjau dari partisipasi dalam hal pengambilan keputusan perencanaan
penggunaan dana dapat dikatakan pada tahun anggaran 2018 dan tahun 2019
partisipasi masyarakat desa Sepakat Bersatu sudah baik. Hal ini dibuktikan
dengan data daftar hadir musyawarah APB Desa tahun anggaran 2018 dan tahun
anggaran 2019 desa Sepakat Beratu sebagai berikut:
Tabel 4.1 Daftar Hadir Musyawarah APB Desa Sepakat Bersatu
Tahun Anggaran 2018
No Jabatan Jumlah Hadir
1. Kepala desa 1
2. Badan Permusyawatan Desa 6
3. RT 9
4. Kepala Dusun 3
5. Perangkat Desa 5
6. Perangkat BUMDes 3
7. Tomas 2
8. Unsur Masyarakat 22
Jumlah 51
Sumber: Dokumen APB Desa Sepakat Bersatu tahun 2018
40
Tabel 4. 2 Daftar Hadir Musyawarah APB Desa Sepakat Bersatu
Tahun Anggaran 2019
No Jabatan Jumlah Hadir
1. Kepala desa 1
2. Camat 1
3. Badan Permusyawatan Desa 1
4. Staf Kecamatan 1
5. RT 12
6. Kepala Dusun 1
7. Perangkat Desa 4
8. Perangkat BUMDes 1
9. TOMAS 6
10. PKK 3
11. Ketua POSKB 1
12. PLD (Pendamping Lokal Desa) 1
13. PDP (Pendamping Desa Pemberdayaan) 1
14. Pemuda 3
15. Unsur Masyarakat 17
Jumlah 55
Sumber: Dokumen pemerintah Desa Sepakat Bersatu Tahun 2019
Dari tabel diatas dapat diketahuhi bahwa jumlah partisipasi masyarakat desa
Sepakat Bersatu dalam musyawarah meningkat. Hal ini dibuktikan dengan jumlah
hadir pada tahun 2018 sekitar 51 orang dan pada tahun 2019 jumlah yang hadir 55
41
orang. Selain jumlah hadir yang meningkat terdapat juga bertambahnya jumlah
elemen masyarakat yang berpartisipasi dalam musyawarah dari tahun 2018 yang
hanya berjumlah 8 elemen menjadi 15 elemen pada tahun 2019. Hal tersebut
menandakan bahwa adanya transparansi yang dilakukan oleh pemerintah desa
dalam tahap perencanaan. Dikarenakan salah satu indikator prinsip transparansi
adalah meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan
desa. Pemerintah desa Sepakat Bersatu telah menerapkan prinsif transparansi
dengan cara melibatkan masyarakat dalam tahap perencanaan dengan
mengadakan musyawarah dusun dan musyawarah desa. Yang pertama dilakukan
adalah musyawarah dusun, kemudian hasil dari musyawarah dusun akan dibahas
didalam musyawarah desa untuk di bahas dan di Sepakati bersama. Dengan cara
seperti itu maka keputusan yang diperoleh pada saat musyawarah tersebut akan
dijadikan landasan dalam tahap perencanaan APB Desa, sehingga penerapan
ataupun pembangunan yang akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Pelaksanaan
Pelaksanaan dari kegiatan yang sumber biayanya dari APB Desa
dilaksanakan oleh tim pelaksana yang ada di Desa Sepakat Bersatu. Sekretaris
mempunyai tugas menverifikasi dan kepala desa sebagai penanggungjawab.
Pelaksanaan APB Desa ditentukan dalam musyawarah desa ditentukan mana saja
kegiatan yang akan dilaksanakan.
Dari musyawarah desa, terdapat beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan
dan diinformasikan melaui baleho info grafis APB Desa. Kemudian tim pelaksana
desa menyusun rencana penggunaan dana yang akan diverifikasi oleh sekretaris
42
kemudian di setujui oleh kepala desa jika sudah sesuai. Setelah diverifikasi oleh
sekretaris dan disetujui oleh kepala desa kemudian menunggu pencairan anggaran
yang akan digunakan. Dan dalam pelaksanaan pembangunanya pemerintah desa
Sepakat Bersatu menerapkan skema padat karya tunai.
Seperti yang dikatakan oleh bapak Hendro Waluyo S.IP selaku sekretaris
desa sepakat bersatu.
Untuk pelaksanaan seperti ini, setelah membuat APB Desa nanti di
informasikan dalam bentuk baleho APB Desa, Selanjutnya seperti ini,
Setelah itu ya dibangun, dibangun itu yang membangun kalau pembangunan
itu TPK ya, kalau kelasnya masih yang ini memng kita ada namanya PPKD
(pelakasana pengelolaan keuangan desa) misalkan yang belanja buku-buku
jatahnya KAUR TU, yang belanja-belanja pembangunan itu TPK itu
ketuanya KAUR pembangunan kalau sekarang namanya KASI ya kasi
kesejahteraan. Nanti melibatkan masyarakat juga, Seperti itu. Kalau
pembangunan itu urusanya TPK nanti melibatkan masyarakat. Sistimnya
padat karya tunai seperti itu. Nha setelah itu semua belanja-belanja itu
dilaporkan. Kita laporkan, sistimnya seperti apa, jadi fungsi kami yaitu di
pelaksanaan keuangan desa jadi nantinya dari TPK itu diverifikasi oleh
sekretaris desa, kepala desa itu sebagai penanggungjawab ya,
penanggungawab itu intinya ya tidaknya, kalau sudah kami verifikasi ini
memang layak baru nanti kami cairkan. Mekanisme keuanganya seperti
itu.23
Hal ini senada dengan pernyataan dari masyarakat desa Sepakat Bersatu,
sebagai berikut:
Teknise niku nggeh, itu dari musyawarah perencanaan itu disusun RAB
Kasi perencanaan koordinasi dengan kaur pembangunan dan elemen
masyarakat itu musyawarah untuk bikin RKP, disitu juga24
disepakati
bersama dari semua lapisan apa saja yang perlu kita bangun, nanti kita bikin
RAB rincian untuk belanja.
23
Wawancara dengan Hendro Waluyo Sekretaris Desa Sepakat Bersatu pada tanggal 17
April 2020 24
Wawancara dengan masyarakat Desa Sepakat Bersatu bapak Wahyu Hidayat pada 18
Maret 2020
43
Dari penyampaian diatas pemerintah desa Sepakat Bersatu melakukan
transparansi pelaksanaan APB Desa melalui musyawarah dan melalui media
informasi berupa baleho, dalam baleho ini terdapat beberapa kategori diantaranya
pertama penyelenggaraan pemerintahan, kedua pembangangunan desa, ketiga
pembinaan pemasyarakatan, ke empat pemberdayaan masyarakat. Dalam
pelaksanaanya di lakukan oleh TPK desa kemudian tim TPK merumuskan rincian
rancangan anggaran biaya, kemudian diverifikasi oleh sekretaris dan di setujui
oleh kepala desa. Dalam proses pelaksanaan masyarakat dilibatkan, baik dalam
pembuatan RKP maupun dalam kegiatan pekerjaan, dimana pemerintah desa
Sepakat Bersatu menerapkan skema padat karya tunai.
Skema pada karya tunai merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat
desa, khususnya bagi yang miskin dan marginal yang bersifat produktif dengan
mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan tegnologi lokal untuk
memberikan tambahan upah/pendapatan, meningkatnya daya beli, mengurangi
kemiskinan, dan sekaligus mendukung penurunan angka stanting.25
Dalam
penerapan skema padat karya tunai desa Sepakat Bersatu melibatkan masyarakat
sebagai pekarja dalam pembangunan.
Seperti yang diungkapkan oleh bapak Hendro Waluyo S.IP selaku sekretaris
desa sepakat bersatu
Selanjutnya seperti ini, Setelah itu ya dibangun, dibangun itu yang
membangun kalau pembangunan itu TPK ya, kalau kelasnya masih yang ini
memang kita ada namanya TPPKD (pelakasana keuangan desa) misalkan
belanja buku-buku jatahnya kaur TU, yang belanja-belanja pembangunan itu
TPK itu ketuanya kaur pembangunan kalau sekarang namanya KASI ya kasi
25
Kementrian Keuangan direktoral jendral keuangan, www.djpk.kemenkeu.go.id diakses
pada 12 Juli 2020
44
kesejahteraan.nanti melibatkan masyarakat juga, Seperti itu. Kalau
pembangunan itu urusanya TPK nanti melibatkan masyarakat. Sistimnya
padat karya tunai seperti itu.26
Hal tersebut senada dengan pernyataan bapak wahyu hidayat selaku
masyarakat desa Sepakat Bersatu, sebagai berikut:
Masalah tenaga kerja itu, kalau yang apa ya khusus dari lingkungan yang
ada, kalau memang kurang baru mengambil, yang jelas mengutamakan
lingkungan.27
Hal tersebut senada dengan pernyataan dari kepala Dusun, sebagai berikut:
Kan kita tawarkan, jadi sebelum mulai pembangunan dana sudah cair kita
kumpulkan terlebih dahulu tukangnya. Ini bangunan ini, yang kita butuhkan
cuma sekian orang kan gitu, jadi dari yang di kumpulkan itukan
kemungkinan berlebih orangnya. Ya nanti tinggal siapa yang mau ngambil
siapa yang engga kan. Jadi musyawarahnya disitu. pekerjanya dari
masyarakat langsung dan yang menentukankan ada yang dari desa ada yang
dari dusun. Tinggal wewenang lah, dikasih wewenang atau tidak. Kalau
umpamanya dikasih wewenang monggo.. sudah, yang penting pekerjaanya
bagus, tidak ada masalah monggo.28
Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui masyarakat dilibatkan dalam
pekerjaan pembangunan, dimana pekerja diambil dari tempat pembangunan itu
dilaksanakan, dan juga pekerja disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan dan
kesanggupan dari pekerja itu sendiri. Jadi sistem padat karya tunai dimana
pekerjanya merupakan masyarakat lokal dalam hal ini masyarakat desa Sepakat
Bersatu telah di terapkan oleh pemerintah desa Sepakat Bersatu.
26
Wawancara dengan Hendro Waluyo Sekretaris Desa Sepakat Bersatu pada tanggal 17
April 2020 27
Wawancara dengan masyarakat Desa Sepakat Bersatu bapak Wahyu Hidayat pada 18
Maret 2020 28
Wawancara dengan Bapak Ferdian Kepala dusun Giri Rejo pada 17 Maret 2020
45
Pelaksanaan pengelolaan APB Desa di desa Sepakat Bersatu ditinjau dari
mekanisme kegiatan pelaksanaanya sesuai dengan putunjuk pelaksanaan APB
Desa yang mengacu pada realisasi pembangunan fisik yang telah direncanakan
sebelumnya. Pelaksanaan program APB Desa dilakukan setelah dana diterima
oleh kepala desa, dan kegiatanya dilakukan setelah diverifikasi oleh sekretaris dan
disetujui oleh kepala desa.
Berdasarkan Peraturan Bupati Tebo Nomor 18 Tahun 2019 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Bagian tiga pelaksanaan sebagai berikut:
Pasal 56 ayat (1) Kepala desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan
anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari setelah
Peraturan Desa tentang APB Desa dan peraturan Kepala Desa tentang penjabaran
APB Desa ditetapkan. Pasal 57 ayat (1) sekretaris desa melakukan verifikasi
rancangan DPA paling lama 15 (lima belas) hari sejak Kaur dan Kasi
menyerahkan rancangan DPA. Pasal 57 ayat (2) Dalam melakukan verifikasi
rancangan DPA, sekretaris desa meminta bantuan/berkonsultasi kepada
kecamatan, dinas/instansi terkait dan/atau tenaga pendamping profesional. Pasal
57 ayat (3) Kepala desa menyetujui rancangan DPA yangn telah diverifikasi oleh
sekretaris desa.
Berdasarkan aturan tersebut, pemerintah desa Sepakat Bersatu telah
menerapkan aturan yang tertera di Peraturan Bupati Tebo Nomor 18 Tahun 2019
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang telah disebutkan diatas. Dan
dalam penerapan prinsip akuntabilitas dan tranparansi pemerintah desa memasang
46
papan proyek pembangunan dan baliho info grafis APB Desa sebagai media
informasi yang mudah untuk di ketahui oleh masyarakat dan instansi terkait.
3. Pengawasan
Pengawasan terhadap APB Desa dilakukan secara fungsional oleh
inspektorat. Selain itu pengawasan juga dilakukan oleh BPD sebagai wakil dari
masyarakat. Proses pengawasan yang terjadi di desa Sepakat Bersatu dalam hal ini
diberikan pembinaan dari kecamatan untuk mengawal kegiatan, selain
memberikan pembinaan kecamatan juga mengevaluasi APB Desa, evaluasi ini
bertujuan untuk meninjau kembali APB Desa.
Hal tersebut sesuai dengan pernyataan bapak Hendro Waluyo S.IP selaku
sekretaris desa, sebagai berikut:
Peran kecamatan mengevaluasi APB Desa, jadi nanti mungkin ada yang
kurang pas,atau ada yang kurang ditambahin lagi. Jadi bentuk pengawasan
BPD itu lebih cenderung kepada dibangun tidaknya, baik tidaknya
pembangunan. Jadi kalau masalah realisasi itu memang tanggungjawab
daripada namanya apa itu pokoknya inspektorat dan BPK, Seperti itu.29
Untuk pengawasan dari masyarakat diwakili oleh BPD, hal tersebut sesuai
dengan pernyataan BPD, sebagai berikut:
Untuk pengawasan, Kalau saya itu sebelum diproses dari pihak
pemerintahan desa memberikan kepada kami pihak BPD mencoba untuk
kami mempelajarinya, nah kalau memang nanti ada suatu hal yang memang
tidak sesuai dengan apa yang menjadi aspirasi masyarakat kami mencoba
untuk berkoordinasi dengan pihak pemerintahan desa, pak ini . Tapi selama
ini alhamdulillah merekapun bekerja cukup energik, cukup bagus,
nampaknya tidak ada pernah ada perselisihan diantara kami pemerintah
desan dengan kami lembaga BPD, cukup bagus perjalanan kami. Jadi jika
29
Wawancara dengan Hendro Waluyo Sekretaris Desa Sepakat Bersatu pada tanggal 17
April 2020
47
ada kendala itu BPD berkoordinasi dengan masyarakat dan nanti BPD
berkoordinasi dengan pihak pemerintah desa.30
Dari pernyataan diataas proses pengawasan APB Desa dilakukan oleh
kecamatan sebagai pengevaluasi APB Desa, dan juga di lakukan oleh BPD
sebagai wakil dari masyarakat melakukan pengawasan dengan cara mempelajari
terlebih dahulu jika apabila ada yang tidak sesuai dengan rencana awal maka
pihak BPD akan berkoordinasi dengan pihak pemerintah desa. Dan dalam hal ini
belum pernah ada permasalahan ataupun kendala dalam hal pengawasan.
Menurut Makmur ada beberapa jenis pengawasan yaitu pengawasan
fungsional dan pengawasan yang dilalukan oleh masyarakat. Pengawasan struktur
bermaksud Bagi lembaga atau organisasi yang besar maupun kecil pasti
membutuhkan adanya pengawasan. Organisasi yang relatif kecil pengawasan
yang dilakukan tidak perlu secara fungsional, namun bagi organisasi yang
bentuknya besar seperti institusi kenegaraan dengan aktivitas yang cenderung
rumit dan kompleks, maka sangat dibutuhkan jenis pengawasan secara fungsional
dengan menggunakan tenaga kerja manusia yang memiliki pengetahuan khusus
dan pekerjaan khusus di bidang pengawasan.31
Begitu juga dengan pemerintahan
desa yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat dan pemerintah
daerah memiliki tanggung jawab untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Untuk
itu perlu adanya pengawasan secara fungsional. Sedangkan pengawasan dari
masyarakat bermakasud agar penyelenggaraan negara berdasarkan konstitusional
30
Wawancara dengan bapak Kaswan BPD Desa Sepakat Bersatu pada tanggal 16 April
2020 31
Noerma Alifahrani Bahtiar , Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Program
Alokasi Dana Desa ( Add ) di desa Panjunan Kecamatan Sukodono, Program, M., Ilmu, S.,
Negara, A., & Airlangga, U. (2017), hlm. 6
48
dan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan sumber daya negara maka sangat
dibutuhkan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai warga negara.
Penyelenggaraan pengawasan masyarakat dutujukan kepada pemerintah
penyelenggara negara agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan terutama
penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah atas nama negara.32
Berdasarkan indikator pengawasan tersebut, maka dapat dikatakan
pengawasan APB Desa desa Sepakat Bersatu sudah cukup baik, hal tersebut
berdasarkan adanya peran dari camat yang membina dan juga peran dari BPD
sebagai wakil dari masyarakat dalam pengawasan APB Desa.
4. Laporan Pertanggungjawaban
Pelaporan APB Desa dibuktikan melaui pertanggungjawaban pelaksanaan
program APB Desa secara berkala kepada pemerintah diatasnya. Sebagai program
yang siklusnya tahunan, maka dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan
pengawasan dan evaluasi juga dilakukan setiap tahun. Untuk desa Sepakat
Bersatu ada dua pelaporan yang dilaksanakan, yaitu pelaporan
pertanggungjawaban dengan masyarakat melalui musyawarah dan juga laporan
pertanggungjawaban dengan bupati melaui camat yang dinamakan LKPPD,
LPPD, dan SPJ. Hal itu dilaksanakan pada akhir jabatan dan akhir tahun.
Hal tersebut sesuai dengan peryataan bapak Hendro Waluyo selaku
sekretaris desa Sepakat Bersatu, sebagai Berikut:
32
Noerma Alifahrani Bahtiar ,Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Program
Alokasi Dana Desa ( Add ) di desa Panjunan Kecamatan Sukodono, Program, M., Ilmu, S.,
Negara, A., & Airlangga, U. (2017). hlm. 6-7
49
Kalau laporan pertanggungjawaban itu ada dua ya, yang sering
dilaksanakan pertanggungjawaban dengan masyarakat dan
pertanggungjawaban dengan bupati, bupati itu melalui camat namanya
LKPPD (Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa), LPPD
(Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa), dan SPJ (Surat
Pertangungjawaban), nha itu ada yang akhir jabatan dan akhir tahun. Nha
yang akhir tahun kita juga musyawarah, jadi nanti ada yang namanya
realisasi APB Desa, realisasi APB Desa itu yang dicantumkan belanja-
belanja keperluan APB Desa yang dibelanjakan kalau memang ada sisa-sisa,
kalau ada kurang-kurang. Kan seperti itu, Biasanya kami sisa sih. Nha itu
dibahas dengan BPD juga dan masyarakat juga dan nanti SPJnya dengan
dinas PMD (Pemberdayaan Mayarakat dan Desa) nanti biasanya PMD itu
bekerjasama dengan inspektorat. Nha hasil daripada realisasi APB Desa
nanti kita cantumkan.33
Hal tersebut senada oleh pernyataan bapak Kaswan selaku BPD Sepakat
Bersatu, Sebagai Berikut:
Kalau menurut hemat saya ya.. kalau laporan tahunan jelas itu satu tahun
sekali itu pasti pertanggungjawaban dari beliu bapak kadesnya kinerja
selama satu tahun dilaporkan ke BPD, dan BPD selalu menaggapi kalau
memang sudah pas dengan kami, kamipun tidak pernah ada memberontak
istilahnya menyalahkan tidak sama sekali, kami selau menggaris bawahi
kinerja mereka sudah nampak selama ini kinerja mereka cukup bagus.34
Berdasarkan pernyataan diatas pemerintah desa Sepakat Bersatu telah
melakukan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui camat dan kepada
masyarakat melalui musyawarah juga kepada BPD sebagai perwakilan dari
masyarakat beserta dinas pemberdayaan masyarakat dan desa yang bekerjasama
dengan inspektorat satu kali pada akhir tahun. Selain dengan cara bermusyawarah
pemerintah desa juga memasang baleho info grafis APB Desa serta memberikan
informasi mengenai APB Desa melaui website resmi desa yang dinamakan
www.SepakatBersatu.desa.id.
33
Wawancara dengan Hendro Waluyo Sekretaris Desa Sepakat Bersatu pada tanggal 17
April 2020
34
Wawancara dengan bapak Kaswan BPD Desa Sepakat Bersatu pada tanggal 16 April
2020
50
Namun dalam baleho APB Desa dan website tersebut, pemerintah desa
Sepakat Bersatu hanya memberikan informasi mengenai APB Desa secara garis
besarnya, tidak dirincikan secara detail. Sehingga belum terwujudnya akses
informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu. Hal ini
sesuai dengan keterangan dari bapak Hendro Waluyo selaku Sekretaris desa
Sepakat Bersatu.
Kalau bentuk transparansinya adalah dibaleho APBDesa jadi bukan kadang-
kadang disitu mungkin RAP pembangunan kalau ditunjukan ke masyarakat itu
merupakan salah satu bentuk transparansi kalau itu sih bukan transparansi, ya
kalau transparansi itu masih agak remang kalo semuanya ya berarti ya total lah
kalau kasaranya nggak pake baju ya memang nggak pake baju kan seperti itu.
Jadi mekanisme itu tidak ada di dalam peraturan. Adanya transparan, ya karna
bentuk transparansi itu adanya seperti itu, itu sudah diatur.35
Hal ini senada dengan pernyataan bapak Abdul Hamam selaku bendahara
desa sepakat bersatu.
Setelah realisasi bentuk transparansinya itu kan yang lebih umum biasanya
itukan info grafik di baleho, terus papan nama kegiatan kegiatan kan ada tu,
itu termasuk bentuk transparansi. Terus kalau di desa kami kebetulan juga
ada website. Sebenarnya ngga jauh beda dengan yang ada di info grafis itu.
tetapi ketika itu nanti ketemunya di realisasi APBDesa, jadi setiap tahun itu
ada realisasi APBDesa tentunya bidang pemerintahan, pembangunan,
pemberadayaan masyarakat, dan pembangunan gedung ini misalnya 90 juta
nha terealisasi berapa misalnya 150 nha nanti masih sisa sekian, kayagitu.36
35
Wawancara dengan Hendro Waluyo Sekretaris Desa Sepakat Bersatu pada tanggal 17
April 2020 36
Wawancara dengan Abdul Hamam Bendahara Desa Sepakat Berasatu pada tanggal 16
April 2020
51
Berdasarkan wawancara diatas pemerintah desa Sepakat Bersatu
memberikan informasi APB Desa melaui baleho dan website hanya gambaran
umumnya saja. Sedangkan secara informasi secara rinci dilakukan dalam realisasi
APB Desa.
Menurut Peraturan Bupati Tebo Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa sebagai berikut:
Pasal 80 ayat (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban
realisasi APB Desa kepada bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.
Ayat (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan
yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
Pasal 82 ayat (1) Laporan pertanggungjawaban diinformasikan kepada
masyarakat melaui media informasi. Pasal 82 ayat 2 informasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:37
a. Laporan realisasi APB Desa;
b. Laporan realisasi kegiaatan;
c. Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
d. Sisa anggaran; dan
e. Alamat pengaduan.
37
Peraturan Bupati Tebo Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan desa,
Pasal 82 ayat (2)
52
Berdasarkan teori diatas, pemerintah desa Sepakat Bersatu telah
menerapkan prinsip akuntabilitas dengan memberikan laporan
pertanggungjawaban kepada bupati Tebo melaui camat Rimbo Ilir, dan kepada
masyarakat melalui musyawarah, memasang info grafis APB Desa di depan
kantor desa, melaui situs web resmi desa yaitu www.SepakatBersatu.desa.id
ataupun melaui BPD. Meski dapat dikatakan baik berdasarkan indikator-indikator
yang telah diterapkan, namun peneliti menemui kekurangan dalam segi pemberian
infomasi kepada masyarakat melaui media informasi. Pemerintah desa Sepakat
Bersatu hanya memberikan informasi yang terdapat di baleho secara umum saja
tidak dirincikan secara detail. Sehingga belum terpenuhinya asas transparansi
yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan
mendapatkan akses informasi seluas luasnya tentang keuangan desa.
Dalam hal ini peneliti memahami bahwa penerapan prinsif akuntabilitas dan
transparasi laporanpertanggungjawaban APB Desa di desa Sepakat Bersatu lebih
cenderung melalui musyawarah, memang sudah melaui media informasi seperti
baleho, papan proyek, dan melalui website namun belum sepenuhnya diterapkan
melaui media informasi.
B. Upaya Pemerintah Desa Sepakat Bersatu Dalam Meningkatkan
Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa
Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi APB Desa
Sepakat Bersatu menerapkan prinsip good governance. Adapun beberapa prinsip
53
dari good governance yang diterapkan sebagai upaya dalam meningkatkan
akuntabilitas dan transparansi APB Desa Sepakat Bersatu sebagai berikut:
1. Meningkatkan partisipasi masyarakat
Selain menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang telah
dipaparkan diatas dengan cara pemasangan baleho APB Desa, pemasangan papan
proyek kegiatan pemerintah desa juga melakukan upaya untuk meningkatkan
akuntantabilitas dan transparansi, dengan cara meningkatkan partisipasi
masyarakat.
Dalam penerapan prinsip partisipasi pemerintah desa Sepakat Bersatu
melibatkan masyarakat dalam perencanaan APB Desa melaui musyawarah dusun
dan musyawarah desa, juga melakukan upaya dengan cara kepala desa
menghimbau masyarakat dengan memberikan informasi mengenai desa pada
forum pengajian wiridan (pengajian rutinan) atau acara-acara yang dapat
mengumpulkan orang banyak.
Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari sekretaris desa, sebagai berikut:
Ya musyawarah, bahkan pak RT kita panggil kita ajak musyawarah silakan
di umumkan di wiridan atau acara apapun silakan. Seperti itu, jadi mau di
umumkan misalnya bapak-bapak ini kita mbangun apa usulanya yang ini
sudah selesai kan sepeti itu. Kita nggak masalah seperti itu.38
Hal tersebut senada dengan pernyataaan masyarakat desa Sepakat Bersatu,
sebagai berikut:
Ya intinya semua program desa itu dirapatkan mas, jadi dasar atapnya itu
semua tokoh-tokoh itu terutama oleh pemerintah desa di undang, dan tokoh-
tokoh yang ada dimasyarakat termasuk tokoh adat, tokoh agama bahkan
karang taruna pun diundang, kalau ada yang sifatnya mungkin untuk
membangun ditengan-tengah masyarakatlah.
38
Wawancara dengan Hendro Waluyo Sekretaris Desa Sepakat Bersatu pada tanggal 17
April 2020
54
Berdasarkan pernyataan tersebut pemerintah desa melakukan upaya agar
masyarakat dapat ikut berpartisipasi dengan cara mengundang masyarakat dan
para tokoh masyarakat untuk musyawarah dusun dan musyawarah desa, sehingga
nantinya perencanaan yang akan dilaksanakan sesui dengan kebutuhan
masyarakat. Selain mengikutsertakan masyarakat dalam perencanaan melaui
musyawarah pemerintah desa menerapkan sistem padat kary tunai dalam
pelaksanaan pembangunan desa. Dimana dalam penerapanya pelaksanaan
pembangunan di desa Sepakat Bersatu menggunakan pekerja dari masyarakat
sekitar. Berikut pernyataan dari masyarakat desa Sepakat Bersatu bapak Wahyu
Hidayat.
Masalah tenaga kerja itu, kalau yang apa ya khusus dari lingkungan yang
ada, kalau memang kurang baru mengambil, yang jelas mengutamakan
lingkungan.39
Dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelakasanaan
dan nantinya meningkatkan partisipasi masyarakat, maka dapat dikatakan strategi
pemerintah desa Sepakat Bersatu untuk meningkatkan akuntabilitas dan
transparansi APB Desa dapat berjalan dengan baik.
2. Menerapkan prinsip keserataan dan pemerataan pembangunan
Kesetaraan yakni kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan. Prinsip
kesetaraan menimbulkan timbal-balik antara pemerintah desa dengan masyarakat
desa. Dalam hal ini pemerintah desa Sepakat Bersatu menerapkan prinsip
kesetaraan dalam proses perencanaan pembangunan dan juga menengedepankan
39
Wawancara dengan masyarakat Desa Sepakat Bersatu bapak Wahyu Hidayat pada 18
Maret 2020
55
pemerataan pembangunan. Berikut Pernyataan dari bapak Sanudin sekaku ketua
RT,
“Ya kalau upaya dari pak kades kan menghimbau mas.. dengan
menghimbau dan mempriotitaskan dana itu kan harus bisa mempersatukan
warganya, Bersatu ya dalam arti menjaga ketenangan kerukunan kedamaian
di lingkungan masing-masing, jadi memperatukan dan disitupun tetap pak
kades menghimbau kalau istilahnya ada musyawarah ada apa lebih
ditekankan pada pemerataan itu yang di lakukan oleh pak kades seperti itu.
Jadi jelas mengutamakan perdamaian dan persatuan di desa Sepakat
Bersatu.”40
Selain itu untuk mewujudkan kesetaraan dalam infomasi pemerintah desa
juga melakukan inovasi dengan membuat website desa dengan tujuan dapat
mempermudahkan masyarakat dalam mengakses informasi tentang desa yang
dapat diakses kapan saja dan juga dapat memberikan pelayanan secara optimal.
Berikut website desa Sepakat Bersatu,
Gambar 4. 1 Website desa Sepakat Bersatu
Sumber: website www.SepakatBersatu.desa.id
40 Wawancara dengan Ketua RT bapak Sanudin pada tanggal 18 Maret 2020
56
Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa upaya dalam penerapan
akuntabilitas dan transparansi APB Desa Sepakat Bersatu direalisasikan dengan
cara pemasangan baleho di depan kantor desa, pemasangan papan proyek,
keikutsertaan masyarakat dalam musyawarah, melaui website serta kepala desa
menghimbau supaya pembangunan dilakukan atas asas pemerataan dan
mengutamakan perdamaian dan persatuan di desa Sepakat Bersatu. Dengan
pemerataan adanya pemeratan pembangunan disetiap dusun maka tidak adanya
cemburu sosial antara dusun satu dengan dusun lain, sehingga keharmonisan
hubungan baik pun terjadi di desa Sepakat Bersatu.
Upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi APB Desa telah
dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah desa Sepakat Bersatu, hal tersebut
dapat diketahui dengan beberapa indikator keberhasilan akuntabilitas dan
transparansi sebagai berikut.
a. Indikator Keberhasilan Akuntabilitas
Berhasilnya penerapan akuntabilitas di desa Sepakat Bersatu dapat di lihat
melaui beberapa indikator sebagai berikut:
1) Meningkatnya kepercayaan dan kepuasan publik terhadap pengelolaan
keuangan oleh pemerintah desa.
Adanya pertanggungjawaban yang baik akan berdampak pada
meningkatnya kepuasan dan kepercayaan publik dalam hal ini masyarakat desa
Sepakat Bersatu terhadap pengelolaan keuangan oleh pemerintah desa Sepakat
Bersatu, masyarakat desa Sepakat Bersatu merasakan cukup puas dengan
pengelolaan keuangan desa, hal itu dikarenakan pemerintah desa Sepakat Bersatu
57
sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Hal
ini dapat dilihat dari hasil pembangunan yang di laksanakan pada tahun 2018 dan
2019 di desa Sepakat Bersatu, sebagai berikut:
Tabel 4. 3 Daftar proyek/kegiatan desa Sepakat Bersatu tahun 2018
No. Nama Proyek/Kegiatan Hasil
1. Rabat Beton Baik
2. Drainase RT O6 Baik
3. Drainase RT 05 Baik
4. Drainase RT 10 Baik
5. Buka Jalan Produksi Baik
6. Pos Penimbangan Balita Baik
Sumber: Buku kegiatan pembangunan dan hasil observasi lapangan
Tabel 4. 4 Daftar proyek/kegiatan desa Sepakat Bersatu tahun 2019
No. Nama Proyek /Kegiatan Hasil
1. Rumah Baca Baik
2. Posyandu Baik
3. Badan Jalan Baik
4. Rabat Beton Baik
Sumber: Buku kegiatan pembangunan dan hasil observasi lapangan
Berikut gambar proses dan hasil pembangunan di desa Sepakat Bersatu
tahun 2018 dan 2019.
58
Gambar 4. 2 Posyandu desa Sepakat Bersatu
Sumber: Gambar diambil dari lokasi penelitian
Gambar 4. 3 Rabat beton desa Sepakat Bersatu
Sumber: Gambar diambil dari lokasi penelitian
59
Gambar 4. 4 pembuatan drainase desa Sepakat Bersatu
Sumber: Website www.SepakatBersatu.desa.id
Gambar 4. 5 Rumah baca desa Sepakat Bersatu
Sumber: Website www.SepakatBersatu.desa.id
60
Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa pembangunan di desa
Sepakat Bersatu telah dilaksanakan dengan baik.
2) Timbulnya kesadaran masyarakat tentang hak untuk menilai
penyelenggaraan pemerintah desa.
Dalam penyelenggaraan pemerintah desa masyarakat desa Sepakat Bersatu
menilai kinerja pemerintah desa melaui secara langsung yaitu lewat penyampaian
aspirasi melaui BPD, melaui pengajian wiridan maupun pada saat musyawarah
dusun dan musyawarah desa.
3) Berkurangnya kasus KKN di dalam lingkup pemerintah desa.
Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir yaitu dari 2018 sampai dengan 2019 di
desa Sepakat Bersatu tidak ada terjadinya kasus KKN, hal ini disebebkan karena
pembangunan yang di lakukan oleh pemerintah desa sesuai dengan keinginan
masyarakat dan memili pelaporan yang jelas dan disampaikan kepada pemerintah
kabupaten dan kepada masyarakat.
b. Indikator Keberhasilan Transparansi
Keberhasilan penerapan prinsip transparansi di desa Sepakat Bersatu dapat
di lihat melalui terpenuhinya beberapa indikator sebagai berikut:
1) Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan
implementasi kebijakan publik.
Pemerintah desa Sepakat Bersatu menyediakan informasi proses
penyusunan dan implementasi kebijakan melaui muayawarah dusun dan
musyawarah desa. Hal ini bertujuan untuk memberikan inforasi secara langsung
dan melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan dan implementsi kebijakan.
61
Sehingga masyarakat mengetahui rencana pemerintah desa mengenai apa saja
yang mau di laksanakan dalam kurun waktu 1 tahun.
2) Adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh
dan tepat waktu.
Pemerintah desa Sepakat Bersatu memberikan akses informasi melaui
baleho yang dipasang pada website desa dan halaman kantor desa, papan proyek
di setiap pembangunan yang sedang dibangun. Namun, dalam beberapa akses
tersebut menyajikan secara umum saja tidak ada informasi rincian secara
keseluruhan ataupun detail. Informasi rincian secara keseluruhan seperti rincian
pelaksanaan anggaran, perubahan anggaran, laporan realisasi pelaksanaan dan
lainya diinformasikan melaui musyawarah desa. Berikut gambar dari info grafis
APB Desaa Sepakat Bersatu 2019 yang diinformasikan dalam website.
3) Bertambahnya pengetahuan dan wawasan masyarakat terhadap
penyelenggaraan pemerintah desa.
Sumber: Website www.SepakatBersatu.desa.id
Gambar 4. 6 Info Grafis APBDesa Sepakat Bersatu 2019
62
Pada saat peneliti melakukan wawancara kepada informan dan salah satunya
dari unsur masyarakat. Masyarakat desa mengetahui tentang apa saja yang telah
dan akan dilakukan pemerintah desa dalam segi pembangunan.
4) Meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan
desa.
Dalam partisipasi pembangunan desa, masyarakat desa Sepakat Bersatu
antusias dalam mengikuti musyawarah dan pelaksanaan yang menerapkan sistem
padat karya tunai. Hal ini dapat diketahui melaui daftar hadir antara tahun 2018
dan 2019 yang meningkat. Berikut gambar keikutsertaan masyarakat dalam
pekerjaan pembangunan.
Sumber: Website www.SepakatBersatu.desa.id
Dari beberapa indikator yang dipaparkan diatas dapat diketahui bahwa
pemerintah desa Sepakat Bersatu telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan
transparansi dengan baik. meskipuun masih ada kekurangan pada segi informasi
Gambar 4.7 Pembangunan rabat beton dengan sistem padat karya tunai di desa Sepakat Bersatu
63
yang yang terinci, bebas diperoleh dan tepat waktu. Namun informasi yang
disampaikan pada saat musyawarah sudah dilakukan secara baik.
64
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian mengenai akuntabilitas dan transparansi
pengelolaan anggaran pendapatan belanja desa (APB Desa) Sepakat Bersatu
Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo dapat disimpulkan dari hasil pembahasan
bahwa:
Pelaksanaan Akuntabilitas pengelolaan APB Desa Bersatu sudah diterapkan
dengan baik. Sedangkan pelaksanaan transparansi pengeloloaa ABPB Desa
sepakat bersatu sudah dilaksanakan, namum ada beberapa kekurangan dalam
transparansi APB Desa, yaitu belum adanya rincian dari APB Desa yang di
pasang dalam bentuk Baleho.
Adapun upaya yang telah dilakukan pemerintah desa dalam menerapkan
akuntabilitas dan transparansi yaitu: pertama, Meningkatkan partisipasi
masyarakat. Dengan mengikutsertakan masyarakat dalam musyawarah dusun dan
musyawarah desa, pemasangan baleho dan dan papan proyek kegiatan, pembuatan
website desa, BPD selaku wakil dari masyarakat menampung aspirasi masyarakat
dan kemudian disampaikan kepada pemerintah desa serta kepala desa
menghimbau masyarakat agar berperan dan ikutserta dalam pembangunan desa.
Kedua, Menerapkan prinsip keserataan dan pemerataan pembangunan.
Mengutamakan pemerataan pembangunan disetiap dusun, sehingga tidak adanya
65
cemburu sosial antar maasyarakat dusun. Dan akhirnya dapat menggerakan
masyarakat untuk dapat ikut andil dalam pembangunan desa.
B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan tentang Transparansi dan
Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam pengelolaan APB Desa di Desa Sepakat
Bersatu, maka penulis dapat mengajukan beberapa saran yang terkait dengan
penelitian ini.
Pertama, bagi pemerintah desa: Perbaikan terus menerus merupakan fokus
dari program APB Desa dengan selalu mengikuti peraturan perundang-undangan
terbaru, agar pemerintahan desa dapat mengelola anggaran tersebut dengan baik;
dan Tetap mempertahankan prinsif-prinsif dari akuntabilitas, transparansi dan
partisipatif dalam pengelolaan APB Desa di desa Sepakat Bersatu yang telah
diimplementasikan, agar dapat menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan
baik.
Kedua, bagi peneliti selanjutnya: harus mau mengikuti dan mempelajari
peraturan terkait pengelolaan keuangan desa, karena peraturan Bupati mengenai
pengelolaan keuangan desa setiap tahun berubah.
DAFTAR PUSTAKA
A. Literature
Ani Sri Rahayu, Pengantar Pemerintah Daerah, Jakarta Timur: Sinar Grafika,
2018.
Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: Gramedia
Indonesia, 2002.
Djaman Satori, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta 2011.
Djamaan Satori & Aan K, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta
2009.
Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, Jakarta: Gajah Mada
University Press, 1993.
Hanni Andini, Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Prinsip Transparansi Dalam
Pengelolaan Keuangan Desa, Skripsi Program Studi Akutansi Fakultas
Ekonomi Universitas Dharma Yogyakarta, 2018.
Heri Santoso, Keabsahan Pengelolaan Keuangan Desa, Jurnal Program
Pascasarjana Hukum Pembangunan-Universitas Airlangga Surabaya,Vol.
3 No.2, September 2015.
Iskandar, Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial Kuantitatif Dan
Kualitatif, Jakarta: GP Press, 2008.
Muhammad, Metode Penelitian Bahasa, Jogjakarta: AR-Ruzz Media, 2011.
Rusyan, Membangun Keuangan Desa, Jakarta: Bumi Aksara, 2018
Noerma Alifahrani Bahtiar, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Program
Alokasi Dana Desa (add) di desa Panjunan, Kecamatan Sukodono,
Program, M., Ilmu, S., Negara, A., & Airlangga, 2017.
Rantika, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa ( APB Desa ) Tahun 2016, 2018.
Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan
R&B, Bandung: Alfabeta, 2010.
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D, Bandung:
Alfabeta, 2009.
Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis, Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2011.
Weny Ulfafifah, Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Terhadap
Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Good Gover nance Pada
Desa Di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat, Skripsi Universitas
Muhammadiyah Palembang Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2017.
B. Peraturan perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Peraturan Bupati Tebo Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa.
Peraturan Bupati Tebo Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa.
Peraturan Desa Sepakat Bersatu Kecamatan Rimbo Ilir Kabuaten Tebo Nomor 1
Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desaa)
Tahun Anggaran 2018.
Peraturan Desa Sepakat Bersatu Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo Nomor 2
Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Perubahan
(APB Desa Perubahan) Tahun Anggaran 2019 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014, Pengelolaan
Keuangan Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa.
C. Lain-lain
Dokumen APB Desa desa Sepakat Bersatu tahun 2018.
Dokumen APB Desa desa Sepakat Bersatu tahun 2019.
Kementrian Keuangan direktoral jenderal keuangan, www.djpk.kemenkeu.go.id
diakses pada 12 Juli 2020.
Wawancara dengan Abdul Hamam bendahara desa Sepakat Bersatu pada tanggal
16 April 2020.
Wawancara dengan bapak Ferdian kepala dusun Giri Rejo pada 17 Maret 2020.
Wawancara dengan bapak Nurohim kepala desa Sepakat Bersatu pada tanggal 16
April 2020.
Wawancara dengan bapak Kaswan BPD desa Sepakat Bersatu pada tanggal 16
April 2020.
Wawancara dengan bapak Supriono KAUR Perencanaan pada tanggal 16 April
2020.
Wawancara dengan Hendro Waluyo Sekretaris desa Sepakat Bersatu pada tanggal
16 April 2020.
Wawancara dengan masyarakat desa Sepakat Bersatu bapak Wahyu Hidayat pada
18 maret 2020.
Wawancara dengan ketua RT bapak Sanudin pada tanggal 18 Maret 2020.
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Daftar Informan
NO. Nama Informan Keterangan
1. Nurohim Kepala desa
2. Hendro Waluyo S.IP Sekretaris desa
3. Abdul Hamam Bendahara desa/kepala urusan keuangan desa
4. Supriono Kepala urusan perencanaan desa
5. Kaswan Badan Permusyaaratan Desa
6. Ferdian Kepala Dusun
7. Sanudin Ketua RT
8. Wahyu Hidayat Perwakilan tokoh masyarakat desa Sepakat
Bersatu.
Sumber: diambil dilapangan dan diolah oleh peneliti
Instrumen Pengumpulan Data
A. Hasil wawancara dengan sekretaris desa:
1. Bagaimana proses belanja desa?
2. Siapa saja yang hadir dalam MUSDES?
3. Apa perbedaan teknis musyawarah dusun dan teknis musyawarah desa?
4. Bagaimana gambaran umum pelaksanaan APB Desa?
5. Bagaimana laporan pertanggungjawaban APB Desa?
6. Berapa kali pelaporan dalam 1 tahun?
7. Bagaimana rancangan perdes APB Desa?
8. Perbedaaan realisasi 2018 dan 2019?
9. Upaya pemerintah desa dalam meningkatkan keterbukaan dan
pertanggungjawaban APB Desaa?
10. Apa kendala dalam dalam realiasi APB Desa?
11. Apa peran kecamatan dalam APB Desa?
B. Wawancara dengan Kadus:
1. Bagaimana perencanaan dalam APB Desaa?
2. Dalam musrembang dusun apasaja yang dibahas?
3. Bagaimana strategi dalam mengumpulkan warga untuk musdes?
4. Peran dusun dalam pelaksanaan?
5. Bagaimana pelaksanaan pembangunan?
6. Siapa saja yang bekerja dalam pembangunan?
7. Bagaimana pelayanan yang telah diberikan oleh pemerintah desa?
C. Wawancara dengan Bendahara abdul hamam
1. Bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi?
2. Apakah di dalam website dirincikan semua tentang APB Desa?
3. Apakah pernah ada masyarakat yang menanyakan APB Desa dan upaya
pemerintah desa untuk menjelasknya itu gimana?
4. Didalam musyawarah apakah masyarakat berpartisipasi aktif?
5. Upaya pemerintah desa dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas?
6. Kendala dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas
C. Hasil wawancara dengan kepala desa:
1. Selain info grafis apa saja yang dilakukan untuk tranparansi dan
akuntabilitas?
E. Hasil wawancara dengan masyarakat desa Sepakat Bersatu
1. Bagaimana dalam perumusan pembangunan desa Sepakat Bersatu?
2. Apakah pernah di beri pemahaman tentang APB Desa oleh pemerintah desa?
3. Apakah bapak sudah mengetahui tentang web yang dibuat oleh desa?
4. Apakah bapa pernah mengikuti rapat/musdes di desa?
5. Apakah bapak sudah puas dengan pembangunan, pelayanan, informasi yang
diberikan oleh desa?
6. Bagaimana program pemberdayaan masyarakat?
7. Kalau dalam pembangunan seperti rabat beton itu apakah masyarakat
dilibatkan?
8. Bagaimana pengambilan tenaga kerja?
F. wawancara dengan kaur perencanaan
1. Bagaimana teknis pelaksanaan APB Desa?
2. Apa saja pembangunan di tahun 2018?
3. Apa saja Pemberdayaan di tahun 2018?
4. Apa saja Pembangunan di tahun 2019?
5. Apa saha Pemberdayaan di tahun 2019?
6. Mekanisme prosedur pelaksanaan 2018 dan 2019?
7. Bagaimana partisipasi masyarakat?
8. Bagaimana cara pemilihan pekerja?
G. wawancara dengan BPD
1. Bagaimana tentang APB DESA desa Sepakat Bersatu?
2. Kalau teknik pengawasanya itu bagaimana?
3. Apa ada perbedaan APB Desa tahun 2018 dengan 2019?
4. Dalam tahun 2018 dan 2019 itu pembangunan apa saja yang sudah
dilaksanakan?
5. Kalau pemberdayaan apa saja?
6. Bagaimana pertanggungjawaban APB Desa?
7. Ada berapa kali laporan ke BPD dalam satu tahun?
8. Indikator bisa dikatakan bagus itu sepeti apa pak?
9. Apakah setiap ada pendapatan desa pemerintah desa melaporkan kepada bpd,
bagimana sistemnya?
10. Bagaimana peran BPD dalam musdes?
11. Apakah bapak puas dengan kinerja pemerintah desa?
12. Apakah perlu memasang info grafis di depan kantor desa?
13. Apakah masyarakat pernah ada yang mengeluh mengenai APB Desa?
H. Wawancara dengan Ketua RT
1. Bagaimana proses APB Desa?
2. Dalam satu tahun ada berapa kali Musdes?
3. Apakah sudah cukup transparansi APB Desa jika di pasang di baleho depan
kantor desa?
4. Menurut pak RT strategi pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi
masyarakat terhadap pembangunan gimana?
7. Apa saja Pembangunan tahun 2018 dan 2019?
8. Apakah sudah puas dengan kinerja pemerintah desa mengenai penganggaran
laporan dan pengelolaan APB Desa?
Dokumentasi Penelitian
Wawancara dengan bapak Nurohim kepala desa Sepakat Bersatu
Wawancara dengan bapak Kaswan BPD Sepakat Bersatu
Wawancara dengan bapak wahyu Hidayat masyarakat desa Sepakat Bersatu
Wawancara dengan bapak Ferdian Kepala Dusun Giri Rejo
Wawancara dengan bapak supriono Kaur perencanaan
Wawancara dengan Hendro Waluyo sekretaris desa
Wawancara dengan bapak Sanudin Ketua RT
Wawancara dengan Abdul Hamam bendahara desa
Foto buku kegiatan pembangunan desa Sepakat Bersatu Tahun 2018
Sumber: Buku kegiatan pembangunan desa Sepakat Bersatu
Foto buku kegiatan pembangunan desa Sepakat Bersatu Tahun 2019
Sumber: Buku kegiatan pembangunan desa Sepakat Bersatu
Gambar keadaan kantor desa Sepakat
Bersatu
Sumber: diambil dari lokasi penelitian
Foto bersama aparatur desa sepakat
bersatu
Sumber: diambil dari lokasi penelitian
CURRICULUM VITAE
A. Identitas Diri
Nama : Indra Nurohman
Nim : SIP. 162327
Jur/Fak : Ilmu pemerintahan/Syari’ah
Tempat/Tgl Lahir : Rimbo Bujang, 7 Maret 1997
Alamat Asal : Jl. Plongkowati desa Purwoharjo, Kec. Rimbo Bujang,
Kab. Tebo, Provinsi Jambi
Alamat Sekarang : Pondok Pesantren Muara Pijoan KM. 18 Muara Pijoan
Nama Ayah : Rohidi
Nama Ibu : Romiyatun
B. Riwayat Pendidikan Formal
1. SD N 76/VIII Kecamatan Rimbo Bujang : 2004-2009
2. SMP N 13 Kab. Tebo : 2010-2012
3. MAS Nurul Jadid : 2011-2013
4. UIN STS Jambi : 2016-2020