1721_2010_v.03_rma setda (11)

ALUR PENGISIAN SPT MASA 1721

PEGAWAI

SWASTA

DIR_BUKAN PEGAWAI tdk_tetap

ALUR PENCETAKAN SPT MASA 1721

SWASTA PNS

PETUNJUK PENGISIAN

1721-A1 1721-A2

1721-I

1721 Induk hal2

1721 Induk hal1

1770 SS1770 S

PETUNJUK PENCETAKAN

Isilah Sheet Data terlebih dahulu Seperti : Tahun Pajak, NPWP, Nama satker, Alamat Satker, dll.

Isi Sheet Pegawai seperti : No. Urut, Nama Pegawai, NPWP Pegawai, Alamat, PTKP, dan Jenis Kelamin. Warning : Hindari Penulisan Nomor Ganda!

Isi Sheet Swasta (Jika Anda merupakan Wajib Badan DN/BUMN/BUMD/BUT), Cukup isi Nomor Urut seperti yang dituliskan pada Sheet Pegawai. Selebihnya isi hanya pada kolom yang kosong. Warning : Jika muncul #N/A, kemungkinan Anda memasukkan nomor yang sama lebih dari satu kali.

PETUNJUK PENGISIANRMA

Isi Sheet Swasta (Jika Anda merupakan Wajib Badan DN/BUMN/BUMD/BUT), Cukup isi Nomor Urut seperti yang dituliskan pada Sheet Pegawai. Selebihnya isi hanya pada kolom yang kosong. Warning : Jika muncul #N/A, kemungkinan Anda memasukkan nomor yang sama lebih dari satu kali.

Isi Sheet Swasta (Jika Anda Wajib Pajak Bendaharawan), Cukup isi Nomor Urut seperti yang dituliskan pada Sheet Pegawai. Selebihnya isi hanya pada kolom yang kosong. Warning : Jika muncul #N/A, kemungkinan Anda memasukkan nomor yang sama lebih dari satu kali.

Isi Sheet Dir_Bukan Pegawai Jika dalam tahun berjalan terdapat Pembayaran/Pemotongan Pajak Kepada bukan Pegawai dari Perusahaan/Dinas/Kantor Anda. Warning : Kolom Komisaris, Direktur dan Pengurus hanya diisi oleh Wajib Pajak Badan DN/BUT.

Isi Sheet tdk_tetap Jika dalam tahun berjalan terdapat pembayaran/pemotongan pajak kepada pegawai tidak tetap, tenaga ahli, direct selling/Distributor MLM, Pembayaran Honor PNS/Non PNS (yang sifatnya tidak teratur), dll.

Cetaklah Lampiran SPT Terlebih dahulu, dimulai dengan mencetak Lampiran 1721-A1 (Jika Anda adalah Wajib Pajak Badan DN/BUT/BUMN/BUMD). Warning: Pilih Nomor Urut yang terletak bagian atas 1721-A1! Kemudian Cetak!

Cetaklah Lampiran SPT Terlebih dahulu, dimulai dengan mencetak Lampiran 1721-A2 (Jika Anda adalah Wajib Pajak Bendaharawan). Warning: Pilih Nomor Urut yang terletak bagian atas 1721-A2! Kemudian Cetak!

PETUNJUK PENCETAKANRMA

Cetaklah Lampiran SPT Terlebih dahulu, dimulai dengan mencetak Lampiran 1721-A2 (Jika Anda adalah Wajib Pajak Bendaharawan). Warning: Pilih Nomor Urut yang terletak bagian atas 1721-A2! Kemudian Cetak!

Setelah mencetak Lampiran 1721-A1/1721-A2, tahap selanjutnya adalah cetak Lampiran 1721-I (Daftar Bukti Potong PPh Pasal 21/26 untuk Pegawai Tetap yang menerima Penghasilan secara Berkala). Warning : Untuk Wajib Pajak Bendaharawan Pilih Lampiran Sebelah Kiri (PNS), Untuk Wajib Pajak Badan DN/BUT/BUMN/BUMD Pilih Lampiran sebelah kanan (Swasta).

Setelah Mencetak Lampiran 1721-I, kemudian cetak SPT Induk Halaman 2. sebelumnya pastikan apakah ada pemotongan pajak yang bersifat final atau tidak. Warning :Jika ada pemotongan pajak yang bersifat final, maka isilah terlebih dahulu pada lembar Induk halaman 2 ini.

Setelah Mencetak SPT 1721 Induk Halaman 2, kemudian cetak SPT Induk Halaman 1. Warning :Pilih Angka (1 atau 2) di Pojok kanan SPT Induk ini dan Jika ada pegawai yang melakukan penarikan dana pensiun, maka Anda dapat langsung mengisi pada angka 15 pada Induk SPT 1721.

Setelah mencetak seluruh SPT 1721, langkah selanjutnya adalah mencetak SPT Tahunan Orang Pribadi 1770 S (Untuk Pegawai yang memiliki Penghasilan Bruto melebihi Rp. 60.000.000,-), atau memiliki penghasilan lain sehubungan dengan pekerjaannya). Warning : Pilihlah Status Kepegawaian (PNS atau Swasta), kemudian Pilih Angka (pojok kanan atas) sesuai nomor urutan pada Sheet Pegawai. Kemudian Isi data lainnya pada Lampiran II dan III.

7. Setelah mencetak seluruh SPT 1721, langkah selanjutnya adalah mencetak SPT Tahunan Orang Pribadi 1770 SS (Untuk Pegawai yang memiliki Penghasilan Bruto tidak melebihi Rp. 60.000.000,-), dan tidak memiliki Penghasilan lain selain BUngan Bank dan/atau Bunga Simpanan Koperasi. Warning : Pilihlah Status Kepegawaian (PNS atau Swasta), kemudian Pilih Angka (pojok kanan atas) sesuai nomor urutan pada Sheet Pegawai. Kemudian Isi tanggal pengisian SPT ini.

Master DataTahun Pajak 2011 npwpNPWP 00 388 557 1 723 000 0Nama Satker SETDA KAB NUNUKANAlamat JL.SEI JEPUN MANSAPA NUNUKANKota NUNUKANTelp (0556) 24571Faks (0556) 21088Jenis UsahaKLUPimpinanNPWP PimpinanPerubahanKuasaNama KuasaNPWP KuasaE-mailNama bendahara BENDAHARA SETDA NUNUKANNama Pribadi Bendahara HASRIYADI, SSNIP Bendahara 197612152005021002Tempat NUNUKANTanggal 2 2 0 3 2011

DATABASE PEKERJANo NAMA ALAMAT JABATAN01 IWAN BUDI SETIAWAN, S.SO JL.UJANG DEWA NUNUKAN KABAG ORGANISASI 02 HASMARANTI, S.KOM JL.SEI BOLONG NUNUKAN KASUBBAG KETATALAK03 BAMBANG, S.STP JL.GAJAH MADA NUNUKAN KASUBBAG KELEMBAG04 BUDI RISWANTI, S.IP JL.UJANG DEWA NUNUKAN KASUBBAG KEPEGAWAI05 SITI WULANDARI P, S.PSI JL.PANGKALAN NUNUKAN PELAKSANA06 DIAH PERMATASARI, S.SOS JL.TAWAKKAL NUNUKAN PELAKSANA07 HAIRUL, A.Md JL.UJANG DEWA NUNUKAN PELAKSANA08 RAHMAT JL.R.A.KARTINI NUNUKAN PELAKSANA09 FITRI JL.PLN LAMA NUNUKAN PELAKSANA10 FAUZIAH JL.PERSEMAIAN NUNUKAN PELAKSANA11 MUHAMMAD JL.TANJUNG NUNUKAN PELAKSANA12 AHMAD PETEN SILI JL.P.ANTASARI NUNUKAN PELAKSANA

DATA RMA

DATABASE PEKERJANPWP PTKP Status Jenis KelaminJumlah TanggunganTK/0

48.133.509.9-723.000 K/2 Kawin Laki-Laki 2 TK/1

48.133.447.2-723.000 K/1 Kawin Perempuan 1 TK/2

49.494.614.9-723.000 K/2 Kawin Laki-Laki 2 TK/3

49.906.745.2-723.000 K/2 Kawin Perempuan 2 K/0

15.226.246.5-723.000 K/1 Kawin Perempuan 1 K/1

15.226.175.6-723.000 TK/0 Tidak Kawin Perempuan 0 K/2

15.433.034.4-723.000 K/1 Kawin Laki-Laki 1 K/3

15.226.105.3-723.000 K/2 Kawin Perempuan 279.766.154.3-723.000 TK/0 Tidak Kawin Perempuan 015.405.651.9-723.000 K/1 Kawin Perempuan 115.433.061.7-723.000 K/2 Kawin Laki-Laki 215.433.340.2-723.000 TK/1 Tidak Kawin Laki-Laki 1

SWASTA PNS

No Nama Alamat NPWPRMA

Jabatan PTKP Dipindahkan / Baru/ dll TUNJANGAN PPh

01-12 12 pindahan 30,000,000 120,000

Perolehan Penghasilan

Jumlah Bulan

GAJI / PENSIUN / THT / jht

JUMLAH JUMLAH BRUTO

500,000 600,000 200,000 - 1,000,000

TUNJANGAN LAIN, UANG

LEMBUR, DAN SEBAGAINYA

HONORARIUM DAN IMBALAN

LAIN YANG SEJENIS

PREMI ASURANSI YANG

DIBAYAR PEMBERI KERJA

NATURA & KENIKMATAN

DIPOTONG PPh PASAL 21

TANTIEM, BONUS,

GRATIFIKASI, JASPRO, THR

1,500,000 1,500,000 15,000,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

BIAYA JABATAN GAJI

BIAYA JABATAN JASPRO

IURAN PENSIUN ATAU IURAN

JUMLAH PENGURANGAN

(11+12)

JUMLAH PENGHASILAN NETO (10-13)

PENGHASILAN NETO MASA

SEBELUMNYA

PENGHASILAN NETTO

(SETAHUN/ DISETAHUNKAN

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

200,000 1,024,950

PENGHASILAN TIDAK KENA

PAJAK (PTKP)

PENGHASILAN KENA PAJAK

(15-16)

PPh PASAL 21 SETAHUN/DISET

AHUNKAN

PPh Pasal 21 DIPOTONG

MASA SEBELUMNYA

PPh PASAL 21 TERUTANG

PPh PASAL 21 YANG HARUS

DIPOTONG

PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG

Kurang Bayar Status

#VALUE! - Tidak 1770 SS Ada Tidak ### ### ### ### ### ### jan-sep

jan-okt

jan-nop

jan-des

feb-feb

feb-mar

feb-apr

feb-mei

feb-jun

feb-jul

feb-ags

feb-sep

feb-okt

feb-nop

feb-des

mar-mar

mar-apr

mar-mei

mar-jun

mar-jul

mar-ags

mar-sep

mar-okt

mar-nop

mar-des

apr-apr

apr-mei

apr-jun

apr-jul

apr-ags

apr-sep

apr-okt

apr-nop

apr-des

mei-mei

mei-jun

mei-jul

mei-ags

mei-sep

mei-okt

mei-nop

Dipotong dan dilunasi dengan SSP PPh Pasal 21

Ditanggung Pemerintah

Penghasilan Lain

Jenis SPT Tahunan

yang Digunakan

Jumlah Harta Pada Akhir

Jumlah Utang Pada Akhir

mei-des

jun-jun

jun-jul

jun-ags

jun-sep

jun-okt

jun-nop

jun-des

jul-jul

jul-ags

jul-sep

jul-okt

jul-nop

jul-des

ags-ags

ags-sep

ags-okt

ags-nop

ags-des

sep-sep

sep-okt

sep-nop

sep-des

okt-okt

okt-nop

okt-des

nop-nop

nop-des

des-des

No Nama Alamat NPWP PTKP NIP

01 IWAN BUDI SETIAWAN, S.SO JL.UJANG DEWA NUNUKAN 48.133.509.9-723.00 K/2 19680411102 HASMARANTI, S.KOM JL.SEI BOLONG NUNUKAN 48.133.447.2-723.00 K/1 19810828203 BAMBANG, S.STP JL.GAJAH MADA NUNUKAN 49.494.614.9-723.00 K/2 19830328204 BUDI RISWANTI, S.IP JL.UJANG DEWA NUNUKAN 49.906.745.2-723.00 K/2 19800516205 SITI WULANDARI P, S.PSI JL.PANGKALAN NUNUKAN 15.226.246.5-723.00 K/1 19850508206 DIAH PERMATASARI, S.SOS JL.TAWAKKAL NUNUKAN 15.226.175.6-723.00 TK/0 19851104207 HAIRUL, A.Md JL.UJANG DEWA NUNUKAN 15.433.034.4-723.00 K/1 19790912208 RAHMAT JL.R.A.KARTINI NUNUKAN 15.226.105.3-723.00 K/2 19750512209 FITRI JL.PLN LAMA NUNUKAN 79.766.154.3-723.00 TK/0 19800107210 FAUZIAH JL.PERSEMAIAN NUNUKAN 15.405.651.9-723.00 K/1 19790131211 MUHAMMAD JL.TANJUNG NUNUKAN 15.433.061.7-723.00 K/2 19710310212 AHMAD PETEN SILI JL.P.ANTASARI NUNUKAN 15.433.340.2-723.00 TK/1 196903022

Jabatan Dipindahkan / Baru/ dll

IV.b/PembinKABAG ORGANISASI 01-12 12 lama 34,930,800 III.c/Penata KASUBBAG KETATALAKSA 01-12 12 lama 26,914,800 III.c/Penata KASUBBAG KELEMBAGAAN 01-12 12 pindahan 26,914,800 III.b/Penat KASUBBAG KEPEGAWAIAN 01-12 12 pindahan 25,128,000 III.a/Penat PELAKSANA 01-12 12 lama 18,262,080 III.a/Penat PELAKSANA 01-12 12 lama 18,262,080 II.c/Pengat PELAKSANA 01-12 12 lama 17,275,200 II.b/Pengat PELAKSANA 01-12 12 lama 21,290,400 II.b/Pengat PELAKSANA 01-12 12 lama 21,290,400 II.a/Pengat PELAKSANA 01-12 12 lama 15,473,280 II.c/Pengat PELAKSANA 01-12 12 lama 21,594,000 II.c/Pengat PELAKSANA 01-12 12 lama 21,594,000

Pangkat/ Golongan

Perolehan Penghasilan

Jumlah Bulan

GAJI POKOK / PENSIUN

3,493,080 1,397,232 39,821,112 - 15,120,000 2,786,400 - 2,691,480 538,296 30,144,576 6,480,000 2,089,800 - 2,691,480 1,076,592 30,682,872 6,480,000 2,089,800 - 2,512,800 1,005,120 28,645,920 6,480,000 2,786,400 1,826,208 365,242 20,453,530 2,220,000 2,089,800 - 18,262,080 2,220,000 696,600 1,727,520 345,504 19,348,224 2,160,000 2,089,800 2,129,040 851,616 24,271,056 - 21,290,400 2,160,000 2,786,400 1,547,328 309,466 17,330,074 2,160,000 1,393,200 2,159,400 863,760 24,617,160 2,160,000 2,089,800 431,880 22,025,880 2,160,000 2,786,400 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TUNJANGAN ISTRI

TUNJANGAN ANAK

JUMLAH GAJI DAN

TUNJANGAN KELUARGA

TUNJANGAN PERBAIKAN

PENGHASILAN

TUNJANGAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL

TUNJANGAN BERAS

TUNJANGAN KHUSUS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

JUMLAH BRUTO

57,727,512 2,886,376 1,891,503 4,777,878 52,949,634 52,949,634 - 38,714,376 1,935,719 1,431,867 3,367,586 35,346,790 35,346,790 - 39,252,672 1,962,634 1,457,436 3,420,070 35,832,602 35,832,602

37,912,320 1,895,616 1,360,681 3,256,297 34,656,023 34,656,023 24,763,330 1,238,166 971,543 2,209,709 22,553,620 22,553,620 21,178,680 1,058,934 867,449 1,926,383 19,252,297 19,252,297 23,598,024 1,179,901 919,041 2,098,942 21,499,082 21,499,082 24,271,056 1,213,553 1,152,875 2,366,428 21,904,628 21,904,628 26,236,800 1,311,840 1,011,294 2,323,134 23,913,666 23,913,666 20,883,274 1,044,164 823,178 1,867,342 19,015,931 19,015,931 28,866,960 1,443,348 1,169,315 2,612,663 26,254,297 26,254,297 26,972,280 1,348,614 1,046,229 2,394,843 24,577,437 24,577,437 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TUNJANGAN LAIN-LAIN

BIAYA JABATAN GAJI

IURAN PENSIUN ATAU IURAN

JUMLAH PENGURANGAN

(11+12)

JUMLAH PENGHASILAN NETO (10-13)

PENGHASILAN NETTO

(SETAHUN/ DISETAHUNKAN

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 370,377,283

Kurang Bayar

19,800,000 33,149,000 1,657,450 1,657,450 1,657,450 1,657,450 18,480,000 16,866,000 843,300 843,300 843,300 843,300 19,800,000 16,032,000 801,600 801,600 801,600 801,600 19,800,000 14,856,000 742,800 742,800 742,800 742,800 18,480,000 4,073,000 203,650 203,650 203,650 203,650 15,840,000 3,412,000 170,600 170,600 170,600 170,600 18,480,000 3,019,000 150,950 150,950 150,950 150,950 19,800,000 2,104,000 105,200 105,200 105,200 105,200 15,840,000 8,073,000 403,650 403,650 403,650 403,650 18,480,000 535,000 26,750 26,750 26,750 26,750 19,800,000 6,454,000 322,700 322,700 322,700 322,700 17,160,000 7,417,000 370,850 370,850 370,850 370,850

PENGHASILAN TIDAK KENA

PAJAK (PTKP)

PENGHASILAN KENA PAJAK

(15-16)

PPh PASAL 21 SETAHUN/DISET

AHUNKAN

PPh PASAL 21 TERUTANG

PPh PASAL 21 YANG HARUS

DIPOTONG

PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG

5,799,500 5,799,500 5,799,500 5,799,500 -

Status

NIHIL Ada 1770 S Ada NIHIL Ada 1770 S Tidak NIHIL Ada 1770 S II.c/Pengatur NIHIL Ada 1770 S II.d/Pengatur Tk.I NIHIL Tidak 1770 SS III.a/Penata Muda NIHIL Tidak 1770 SS III.b/Penata Muda Tk.I NIHIL Tidak 1770 SS 11,849,000 NIHIL Tidak 1770 SS 25,000,000 8,650,000 NIHIL Tidak 1770 SS IV.a/Pembina NIHIL Tidak 1770 SS 36,250,000 NIHIL Tidak 1770 SS IV.c/Pembina Utama Muda NIHIL Tidak 1770 SS IV.d/Pembina Utama Madya feb-feb

feb-mar

feb-apr

feb-mei

feb-jun

feb-jul

feb-ags

feb-sep

feb-okt

feb-nop

feb-des

mar-mar

mar-apr

mar-mei

mar-jun

mar-jul

mar-ags

mar-sep

mar-okt

mar-nop

mar-des

apr-apr

apr-mei

apr-jun

apr-jul

apr-ags

apr-sep

apr-okt

apr-nop

apr-des

mei-mei

mei-jun

mei-jul

mei-ags

mei-sep

mei-okt

mei-nop

mei-des

Penghasilan Lain

Jenis SPT Tahunan yang

Digunakan

Jumlah Harta Pada Akhir Tahun

Jumlah Utang Pada Akhir Tahun

jun-jun

jun-jul

jun-ags

jun-sep

jun-okt

jun-nop

jun-des

jul-jul

jul-ags

jul-sep

jul-okt

jul-nop

jul-des

ags-ags

ags-sep

ags-okt

ags-nop

ags-des

sep-sep

sep-okt

sep-nop

sep-des

okt-okt

okt-nop

okt-des

nop-nop

nop-des

des-des

Komisaris, Direktur, dan PengurusNo/NIP Nama Alamat Jabatan NPWP Penghasilan Bruto PPh Pasal 21

Bukan Pegawai yang menerima penghasilan tidak berkesinambunganNo/NIP Nama Alamat NPWP Jenis Keahlian Penghasilan Bruto

Bukan Pegawai yang menerima penghasilan berkesinambunganNo/NIP Nama Alamat NPWP Jenis Keahlian Penghasilan Bruto

Peng. Sbg Dsr Peng Tarif

Bukan Pegawai yang menerima penghasilan tidak berkesinambunganPPh Pasal 21 Terutang

Bukan Pegawai yang menerima penghasilan berkesinambunganPPh Pasal 21 Terutang

PPh PASAL 21 TIDAK BERSIFAT FINAL PENG. BRUTO DSR. PENG TARIF PPh TERUTANG PPh DIT. PEMRTH

1 Pegawai harian lepas …., borongan, …2 Pegawai tidak tetap, pemagang ….3 Petugas Dinas Luar Asuransi4 Peserta Kegiatan5 Distributor MLM / Direct Selling ….6 Penjaja Barang Dagangan7 Mantan pegawai8 Peserta program pensiun9 Tenaga ahli ..

PPh PASAL 21 BERSIFAT FINAL10

11 Pejabat negara, PNS, ABRI … PPh PASAL 26

12 Pegawai dgn status WP LN ..Jumlah 0

JUMLAH, Orang

Penerima uang pesangon … a. MP.. b. Term..

X SPT Normal

SPT Pembetulan Ke- ____

Tahun Kalender Formulir

2011 1721Bulan/Tahun

Masa Pajak 1 2 / 2 0 1 1

Bagian A – Informasi Identitas Wajib Pajak

1 N P W P 0 0 3 8 8 5 5 7 1 7 2 3 0 0 0

2 Nama WP BENDAHARA SETDA NUNUKAN

3 AlamatJL.SEI JEPUN MANSAPA NUNUKAN

NUNUKAN

4 Nomor Telepon (0556) 24571 5 Alamat Email

Bagian B – Objek Pajak

(1) (2) (3) (4) (5)

6 Pegawai Tetap 12 370,377,283 5,799,500 7 Penerima Pensiun Berkala 8 Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas 0 - - 9 Distributor MLM 10 Petugas Dinas Luar Asuransi 11 Penjaja Barang Dagangan 12 Tenaga Ahli

15 Pegawai yang Melakukan Penarikan Dana Pensiun

16 Peserta Kegiatan

20 12 370,377,283 5,799,500

22 STP PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 (hanya Pokok Pajak)

Kelebihan setor PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dari :

Masa Pajak Tahun Kalender

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

24 Jumlah (angka 21 + angka 22 + angka 23) - 25 PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor (angka 20 – angka 24) 5,799,500

25a. Penyetoran dengan SSP PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah -

25b. Penyetoran dengan SSP 5,799,500

Jika SPT Pembetulan, maka dilanjutkan ke angka 26 dan 27

27 PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor karena pembetulan (angka 25 – angka 26)

28 Kelebihan setor pada angka 25 atau angka 27 akan dikompensasikan ke Masa Pajak Tahun

Catatan:

Departemen Keuangan RI

Direktorat Jenderal Pajak

SPT Masa Pajak

Penghasilan Pasal 21 dan/atau Formulir ini digunakan untuk melaporkan

kewajiban Pemotongan Pajak Penghasilan

Pasal 21 dan/atau Pasal 26

Golongan Penerima Penghasilan

Jumlah

Penerima

Penghasilan

Jumlah Penghasilan Bruto

Jumlah Pajak

Terutang (Rp)

Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak Merangkap sebagai Pegawai Tetap

Mantan Pegawai yang Menerima Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Lain

Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Bersifat Berkesinambungan

Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Tidak Bersifat Berkesinambungan

Pegawai atau Pemberi Jasa sebagai Wajib Pajak Luar NegeriJumlah Bagian B (Penjumlahan Angka 6 s.d. 19)PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang telah Disetor pada Masa Pajak Januari s.d. November (Diisi hanya pada Masa Pajak Desember)

PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor pada SPT yang Dibetulkan (merupakan pindahan dari Bagian B Angka 25 dari SPT yang Dibetulkan)

Khusus Untuk Masa Pajak Desember, Jumlah Penghasilan Bruto (kolom 4) dan Jumlah Pajak Terutang (kolom 5) pada angka 6 sampai dengan angka 20 diisi jumlah kumulatif dalam Tahun Kalender yang bersangkutan

(1) (2) (3) (4) (5)

31 - - -

Bagian D – Lampiran

a) Surat Setoran Pajak lembar b) Surat Setoran Pajak PPh Pasal 21 DTP c) Surat Kuasa Khusus/Surat

Keterangan Kematian

d) Daftar Bukti Pemotongan Pajak e) Daftar Bukti Pemotongan Pajak X f) Formulir 1721 – I

Penghasilan Tidak Final Penghasilan Final Pajak Desember)

g) Formulir 1721 – II h) Daftar Biaya untuk Wajib Pajak yang i) ……………………………

Tidak Wajib Menyampaikan SPTterjadi perubahan Pegawai Tetap)

Bagian E – Pernyataan dan Tanda Tangan

Diisi oleh Petugas

x PEMOTONG PAJAK (PIMPINAN) Kuasa Wajib Pajak SPT Masa Diterima :

Nama Langsung dari WP

NPWP Melalui Pos

Tanda Tangan Tanda Tangan

2 2 / 0 3 / 2 0 1 1 ___/___/_____

TARIF PPh PASAL 21 MENGGUNAKAN TARIF PASAL 17 UU PPhDalam ketentuan baru ini, tarif pemotongan PPh Pasal 21 adalah dengan menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh ataspenghasilan yang diterima oleh:

Pegawai tetap.Penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan.Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara bulanan.Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan dan uangsaku harian yang tidak dibayarkan secara bulanan.Bukan pegawai yang menerima pembayaran yang bersifat tidak berkesinambungan.Peserta kegiatan setiap kali menerima pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah.Bukan pegawai yang menerima imbalan yang berkesinambungan.Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap yang menerima ataumemperoleh honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur.Mantan pegawai yang menerima atau memperoleh jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifattidak teratur.Peserta program pensiun yang berstatus sebagai pegawai yang melakukan penarikan Dana Pensiun.

(Pasal 13, 14, 15 dan 16 PMK 252/PMK.03/2008)

PTKP BAGI PENERIMA PENGHASILAN BUKAN PEGAWAI

BIAYA JABATANBiaya Jabatan ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah setinggi-tingginya Rp 6.000.000,00 setahun atau Rp500.000,00 sebulan.Biaya Pensiun ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah setinggi-tingginya Rp 2.400.000,00 setahun atau Rp200.000,00 sebulan.(Pasal 1 PMK 250/PMK.03/2008)

BATAS UPAH HARIAN YANG TIDAK DIPOTONG PPh PASAL 21

PEMOTONGAN PPh PASAL 21 YANG TIDAK MEMILIKI NPWP

(Pasal 20 PMK 252/PMK.03/2008).

F.1.1.32.16

Bagian C – Objek Pajak – Final

Golongan Penerima Penghasilan

Jumlah

Penerima

Penghasilan

Jumlah

Penghasilan Bruto (Rp)

Jumlah Pajak Terutang

Penerima Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, dan Pembayaran Lain Sejenis yang Dibayarkan Sekaligus

Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI dan Pensiunan yang Menerima Honorarium dan Imbalan Lain yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara/Daerah

Jumlah Bagian C (Penjumlahan Angka 29 s.d 30)

(Disampaikan hanya pada Masa

(Disampaikan hanya pada Masa PajakTahunan PPh Badan (Disampaikanhanya pada Masa Pajak Desember)

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi - sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

Tanggal (dd/mm/yyyy) Tanggal (dd/mm/yyyy)

1.2.3.4.

5. 6.7.8.

PTKP Bagi orang pribadi bukan Pegawai seperti petugas dinas luar asuransi yang tidak berstatus sebagai pegawai, distributor MLM atau direct selling, penjaja barang dagangan yang tidak berstatus pegawai atau penerima penghasilan lainnya yang menerima penghasilan dari pemotong PPh Pasal 21 secara berkesinambungan. Syarat bagi penerima penghasilan bukan pegawai untuk mendapatkan pengurangan PTKP yaitu orang pribadi bukan pegawai penerima penghasilan tersebut harus memiliki NPWP (untuk wanita kawin, maka suaminya harus memiliki NPWP) dan memberikan fotokopi kartu NPWP miliknya (atau milik suaminya, bagi wanita kawin) kepada pemotong PPh Pasal 21 (Pasal 12 PMK-252/PMK.03/2008).

Batas penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh pegawai harian, mingguan dan pegawai tidak tetap lainnya sampai dengan jumlah Rp 150.000,00 sehari tidak dipotong PPh Pasal 21. Namun ketentuan ini tidak berlaku jika penghasilan bruto ini telah melebihi Rp 1.320.000,00 (jika upah harian tersebut diakumulasikan selama sebulan) atau jika penghasilan upah harian ini dibayarkan secara bulanan. (Pasal 1 dan Pasal 2 PMK 254/PMK.03/2008).

Atas penghasilan yang dibayarkan kepada pegawai dan bukan pegawai yang tidak memiliki NPWP, dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan dalam PPh Pasal 21, sehingga jumlah PPh yang dipotong tarifnya menjadi 120% dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong. Pemotongan tersebut hanya berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final.

1721 - ITahun Kalender

2 0 1 1

A. DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU THT/JHT YANG PENGHASILAN NETONYA

MELEBIHI PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)

No NPWP Nama Wajib Pajak

(1) (2) (3) (4) (5)

1 48.133.509.9-723.000 IWAN BUDI SETIAWAN, S.SO 57,727,512 1,657,450

2 48.133.447.2-723.000 HASMARANTI, S.KOM 38,714,376 843,300

3 49.494.614.9-723.000 BAMBANG, S.STP 39,252,672 801,600

4 49.906.745.2-723.000 BUDI RISWANTI, S.IP 37,912,320 742,800

5 15.226.246.5-723.000 SITI WULANDARI P, S.PSI 24,763,330 203,650

6 15.226.175.6-723.000 DIAH PERMATASARI, S.SOS 21,178,680 170,600

7 15.433.034.4-723.000 HAIRUL, A.Md 23,598,024 150,950

8 15.226.105.3-723.000 RAHMAT 24,271,056 105,200

9 79.766.154.3-723.000 FITRI 26,236,800 403,650

10 15.405.651.9-723.000 FAUZIAH 20,883,274 26,750

11 15.433.061.7-723.000 MUHAMMAD 28,866,960 322,700

12 15.433.340.2-723.000 AHMAD PETEN SILI 26,972,280 370,850

A1. 370,377,283 5,799,500

C. Jumlah (A1 + B) 370,377,283 5,799,500

Halaman ke1 dari 1 halaman

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal

DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN

PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26

UNTUK PEGAWAI

Penghasilan Bruto (Rupiah)

PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26

Terutang

(Rupiah)

Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun atau THT/JHT yang Penghasilan Netonya Melebihi PTKP (jumlah nomor 1 s.d. 20)

Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun atau THT/JHT yang Penghasilan Netonya tidak Melebihi PTKP

1721 - ITahun Kalender

2 0 1 1

A. DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU THT/JHT YANG PENGHASILAN NETONYA

MELEBIHI PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)

No NPWP Nama Wajib Pajak

(1) (2) (3) (4) (5)

### #N/A #N/A #N/A #N/A

A1. - #N/A

C. Jumlah (A1 + B) - #N/A

Halaman ke1 dari 0 halaman

Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal

DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN

PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26

UNTUK PEGAWAI

Penghasilan Bruto (Rupiah)

PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26

Terutang

(Rupiah)

Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun atau THT/JHT yang Penghasilan Netonya Melebihi PTKP (jumlah nomor 1 s.d. 20)

Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun atau THT/JHT yang Penghasilan Netonya tidak Melebihi PTKP

1721 - A1 1. Lembar 1 untuk Pegawai2. Lembar 2 untuk Pemotong Pajak

DEPARTEMEN KEUANGAN RI

2 0 1 1DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NOMOR URUT : 1

NPWP PEMOTONG PAJAK : 0 0 3 8 8 5 5 7 1 7 2 3 0 0 0

NAMA PEMOTONG PAJAK : SETDA KAB NUNUKAN

NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT : #N/A

NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT : ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT : #N/A

STATUS, JENIS KELAMIN DAN KARYAWAN ASING : X KAWIN TIDAK KAWIN X LAKI-LAKI PEREMPUAN KARYAWAN ASING

JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP : K / ### TK/ HB/

JABATAN : #N/A MASA PEROLEHAN PENGHASILAN: ### ### S.D ### ###

A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT : RUPIAH

• PENGHASILAN BRUTO :

1. GAJI / PENSIUN ATAU THT / JHT 1 #N/A

2. TUNJANGAN PPh 2 #N/A

3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DAN SEBAGAINYA 3 #N/A

4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA 4 #N/A

5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA 5 #N/A

6. 6 #N/A

7. JUMLAH (1 s.d. 6) 7 #N/A

8. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR 8 #N/A

9. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7 + 8) 9 #N/A

• PENGURANGAN :

10. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7 10 #N/A

11. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8 11 #N/A

12. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT/ JHT 12 #N/A

13. JUMLAH PENGURANGAN (10 + 11 + 12) 13 #N/A

• PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :

14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13) 14 #N/A

15. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA 15 #N/A

16. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN) 16 #N/A

17. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) 17 #N/A

18. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (16 - 17) 18 #N/A

19. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN 19 #N/A

20. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA 20 #N/A

21. PPh PASAL 21 TERUTANG 21 #N/A

22. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI 22 #N/A

22a. Dipotong dan dilunasi dengan SSP PPh Pasal 21 Ditanggung 22a #N/A

Pemerintah

22b. Dipotong dan dilunasi dengan SSP 22b #N/A

23. JUMLAH PPh PASAL 21 :### a. YANG KURANG DIPOTONG (21 - 22)

23 #N/A### b. YANG LEBIH DIPOTONG (22 - 21)

24. JUMLAH TERSEBUT PADA ANGKA 23 TELAH

### a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI BULAN ### ### TAHUN ### ### ### ###24 #N/A

### b. DIPERHITUNGKAN DENGAN PPh PASAL 21 BULAN ### ### TAHUN ### ### ### ###

B. TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN NUNUKAN 2 2 0 3 2 0 1 1

X PEMOTONG PAJAK KUASA (tempat) TGL BLN THN

TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN

NAMA LENGKAP 0

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI

TUA/TABUNGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA

PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21

IR 1721 - A2LAMPIRAN I - B

1. Lembar 1 untuk KPP

2. Lembar 2 untuk Pemotong Pajak

SPT TAHUNAN PPH PASAL 21 3. Lembar 3 untuk Pegawai

• PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI

2 0 1 1DEPARTEMEN KEUANGAN RI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TNI / POLRI, PEJABAT NEGARA DANDIREKTORAT JENDERAL PAJAK PENSIUNANNYA

NOMOR URUT : 5

NAMA INSTANSI / BADAN LAIN : SETDA KAB NUNUKAN

NPWP BENDAHARA : 0 0 3 8 8 5 5 7 1 7 2 3 0 0 0

NAMA BENDAHARA : BENDAHARA SETDA NUNUKAN

ALAMAT BENDAHARA : JL.SEI JEPUN MANSAPA NUNUKAN

NAMA PEGAWAI / PENSIUNAN : SITI WULANDARI P, S.PSI

NIP / NRP : 1 9 8 5 0 5 0 8 2 0 1 0 0 1 2 0 0 5

NPWP PEGAWAI / PENSIUNAN : 1 5 2 2 6 2 4 6 5 7 2 3 0 0 0

ALAMAT PEGAWAI / PENSIUNAN : JL.PANGKALAN NUNUKAN

PANGKAT / GOLONGAN : III.a/Penata Muda

JABATAN : PELAKSANA

STATUS DAN JENIS KELAMIN : X KAWIN TIDAK KAWIN LAKI-LAKI X PEREMPUAN

JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP : K/ 1 TK/ HB/

MASA PEROLEHAN PENGHASILAN : 0 1 S.D 1 2

A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT : RUPIAH

• PENGHASILAN BRUTO :

1. GAJI POKOK / PENSIUN 1 18,262,080

2. TUNJANGAN ISTERI 2 1,826,208

3. TUNJANGAN ANAK 3 365,242

4. JUMLAH GAJI DAN TUNJANGAN KELUARGA (1+2+3) 4 20,453,530

5. TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN 5

6. TUNJANGAN STRUKTURAL / FUNGSIONAL 6 2,220,000

7. TUNJANGAN BERAS 7 2,089,800

8. TUNJANGAN KHUSUS 8

9. TUNJANGAN LAIN-LAIN 9

10. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (4 S.D. 9) 10 24,763,330

• PENGURANGAN :

11. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN 11 1,238,166

12. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT 12 971,543

13. JUMLAH PENGURANGAN (11 + 12) 13 2,209,709

• PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :

14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (10 - 13) 14 22,553,620

15. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN) 15 22,553,620

16. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) 16 18,480,000

17. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (15 - 16) 17 4,073,000

18. PPh PASAL 21 TERUTANG 18 203,650

19. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG 19 203,650

20. JUMLAH PPh PASAL 21 :

a. YANG KURANG DIPOTONG (18 - 19)20 NIHIL

b. YANG LEBIH DIPOTONG (19 - 18)

B. • PEGAWAI TERSEBUT : DIPINDAHKAN PINDAHAN X BARU PENSIUN

C. TANDA TANGAN BENDAHARA NUNUKAN 2 2 0 3 2 0 1 1(tempat) TGL BLN THN

Tanda Tangan dan Cap

BENDAHARA SETDA KAB NUNUKAN

NAMA HASRIYADI, SS

NIP/NRP 1 9 7 6 1 2 1 5 2 0 0 5 0 2 1 0 0 2

D.1.1.32.49

edited by:Mahfuz

IR 1770 SSPT TAHUNAN

K ###PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

2 0 1 1MEMPUNYAI PENGHASILAN :

DEPARTEMEN KEUANGAN RI • DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJADIREKTORAT JENDERAL PAJAK • DALAM NEGERI LAINNYA

• YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL

PERHATIAN • SEBELUM MENGISI BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN • ISI DENGAN HURUF CETAK /DIKETIK DENGAN TINTA HITAM • BERI TANDA "X" PADA (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

NPWP : 1 5 2 2 6 2 4 6 5 7 2 3 0 0 0

NAMA WAJIB PAJAK : SITI WULANDARI P, S.PSI

PEKERJAAN : Pegawai Negeri Sipil KLU : 9 5 0 0 1

NO. TELEPON : - NO. FAKS : -

PERUBAHAN DATA : LAMPIRAN TERSENDIRI TIDAK ADA

RUPIAH *)

1 PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ……………………………………………1 22,553,620 [Diisi akumulasi jumlah penghasilan neto pada setiap Formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2 angka 14 yang dilampirkan]

2 PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA ………………………………………………………………………2 - [Diisi sesuai dengan Formulir 1770 S-I Jumlah Bagian A ]

3 PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI ………………………………………………………………………………………………3[Apabila memiliki penghasilan dari luar negeri agar diisi dari Lampiran Tersendiri, lihat buku petunjuk]

4 JUMLAH PENGHASILAN NETO (1+2+3) ……………………………………………………………………………………… 4 22,553,620

5 ZAKAT ATAS PENGHASILAN YANG MENJADI OBJEK PAJAK ………………………………………………………………5

6 JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT ATAS PENGHASILAN (4-5) ……………….. 6 22,553,620

7 PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK TK/ K/ 1 K/I/ PH/ HB/ 7 18,480,000

8 PENGHASILAN KENA PAJAK (6-7) ……………………………………………………………………………………………. 8 4,073,000

NG 9 PPh TERUTANG (TARIF PASAL 17 UU PPh x ANGKA 8) ………………………………………………………………… 9 203,650

10 PENGEMBALIAN / PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN ……………………………………10

11 JUMLAH PPh TERUTANG (9+10) …………………………………………………………………………………………… 11 203,650

12 PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN/DITANGGUNG PEMERINTAH DAN/ATAU KREDIT PAJAK LUAR 12 203,650 NEGERI DAN/ATAU TERUTANG DI LUAR NEGERI [Diisi dari Formulir 1770 S-I Jumlah Bagian C Kolom (7)]

13 a. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI(11-12) 13 - ……………………………………………………..

b. PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT

14 PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh PASAL 25 ……………………………………………………………………… 14a

b. STP PPh Pasal 25 (Hanya Pokok Pajak) …………………………………………14b

c. FISKAL LUAR NEGERI ……………………………………………………………. 14c

15 JUMLAH KREDIT PAJAK (14a + 14b + 14c) ………………………………………………………………………. 15 -

TGL LUNAS

16 a. PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29)(13-15) 16 -

TGL BLN THNb. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28 A)

17 PERMOHONAN : PPh Lebih Bayar pada 16b mohon a. DIRESTITUSIKAN

b. DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK

18 ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA SEBESAR ……………………………………………………………………………………………………………………..18

DIHITUNG BERDASARKAN

a. 1/12 x JUMLAH PADA ANGKA 13

b. PENGHITUNGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI

AN a. Fotokopi Formulir 1721-A1 atau 1721-A2 atau Bukti Potong PPh Pasal 21 d. Surat Kuasa Khusus (Bila dikuasakan)

b. Daftar Susunan Keluarga yang menjadi Tanggungan Wajib Pajak e. …………………………………………………………..

c. Surat Setoran Pajak Lembar ke-3 PPh Pasal 29

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan TANDA TANGAN

perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa yang telah saya beritahukan diatas beserta lampiran-

lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

WAJIB PAJAK KUASA TANGGAL

TGL BLN THN

NAMA LENGKAP : SITI WULANDARI P, S.PSI

N P W P : 1 5 2 2 6 2 4 6 5 7 2 3 0 0 0

F.1.1.32.18edited by : Mahfuz

*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3)

IR 1770 S - ILAMPIRAN - I

SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

2 0 1 1• PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA

DEPARTEMEN KEUANGAN RI • PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK • DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh Y

DITANGGUNG PEMERINTAH

N P W P : 1 5 2 2 6 2 4 6 5 7 2 3 0 0 0

NAMA WAJIB PAJAK : SITI WULANDARI P, S.PSI

BAGIAN A : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA

(Tidak Termasuk Penghasilan Dikenakan PPh Final dan/atau Bersifat Final)

NO. JENIS PENGHASILANJUMLAH PENGHASILAN

(Rupiah)(1) (2) (3)

1 Bunga

2 Dividen

3 Royalti

4 Sewa

5 Penghargaan dan Hadiah

6 Keuntungan dari Penjualan / Pengalihan Harta

7 Penghasilan Lainnya

JBA - JUMLAH BAGIAN A

Pindahkan Jumlah Bagian A ke Formulir Induk 1770 S Baangka (2)

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

NO. JENIS PENGHASILANJUMLAH PENGHASILAN

(Rupiah)(1) (2) (3)

1 Bantuan / Sumbangan / Hibah

2 Warisan

4 Klaim Asuransi Kesehatan, Kecelakaan, Jiwa, Dwiguna, Beasiswa

5 Penghasilan Lainnya yang Tidak Termasuk Objek Pajak

JBB - JUMLAH BAGIAN B

BAGIAN C : DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAINDAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH

NAMA PEMOTONG/ NPWP PEMOTONG/ BUKTI PEMOTONGAN/ JENIS PAJAK : JUMLAH PPh YANG

PEMUNGUT PAJAK PEMUNGUT PAJAKPEMUNGUTAN PPh PASAL 21/

DIPOTONG / DIPUNGUTNOMOR TANGGAL 22/23/24/26/DTP

(4) (5)(1) (2) (3) (6) (7)

1SETDA KAB NUNUKAN 00 388 557 1 723 000 5 22032011 PPh Pasal 21 203,650

JUMLAH BAGIAN C JBC 203,650

Catatan : Pindahkan Jumlah Bagian C ke Formulir Induk

*) - DTP : Ditanggung Pemerintah 1770 S Bagian D angka (12)

- Kolom (6) diisi dengan pilihan PPh Pasal 21/22/23/24/26/DTP (Contoh : ditulis 21, 22, 23, 24, 26, DTP)

- Jika terdapat kredit pajak PPh Pasal 24, maka jumlah yang diisi adalah maksimum yang dapat dikreditkan sesuai lampiran tersendiri

(lihat buku petunjuk tentang Lampiran I Bagian C dan Induk SPT angka 3)

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman ke- dari halaman Lampiran-I

edited by:Mahfuz

Bagian Laba Anggota Perseroan Komanditer Tidak Atas Saham, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi

IR 1770 S - IILAMPIRAN - II

SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI 2 0 1 1DEPARTEMEN KEUANGAN RI • PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK • DAFTAR HARTA PADA AKHIR TAHUN

• DAFTAR KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN

N P W P :

NAMA WAJIB PA :

BAGIAN A : PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL

NO. SUMBER/JENIS PENGHASILANDASAR PENGENAAN PAJAK/ PPh TERUTANG

PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)(1) (2) (3) (4)

3 Penjualan Saham di Bursa Efek

4 Hadiah Undian

6 Honorarium atas Beban APBN/APBD

8 Sewa atas Tanah dan/atau Bangunan

10 Penghasilan yang Dikenakan Pajak Bersifat Final :

10a Penghasilan Isteri dari Satu Pemberi Kerja

Penghasilan Anak dari Pekerjaan10b

JUMLAH BAGIAN A JBA -

BAGIAN B : DAFTAR HARTA PADA AKHIR TAHUN

NO. JENIS HARTATAHUN HARGA PEROLEHAN

KETERANGANPEROLEHAN (Rupiah)

(1) (2) (3) (4) (5)

JUMLAH BAGIAN B JBB -

BAGIAN C : DAFTAR KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN

NO.NAMA ALAMAT TAHUN

JUMLAHPEMBERI PINJAMAN PEMBERI PINJAMAN PEMINJAMAN

(1) (2) (3) (4) (5)

JUMLAH BAGIAN C JBC -

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman ke- dari halaman Lampiran-IIedited by:Mahfuz

Bunga Deposito, Tabungan dan Diskonto SBI

Bunga/Diskonto Obligasi yang Dilaporkan Perdagangannya di Bursa Efek

Pesangon, Tunjangan Hari Tua dan Tebusan Pensiun yang Dibayar Sekaligus

Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Bangunan yang Diterima Dalam Rangka Bangun Guna Serah

Penghasilan Lain yang dikenakan Pajak Final dan/atau Bersifat Final

IR 1770 SSSPT TAHUNAN

K ###PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI 2 0 1 1

DEPARTEMEN KEUANGAN RI

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT PEMBETULAN KE -…

PERHATIAN • BACA DAHULU PETUNJUK PENGISIAN PADA HALAMAN INI • BERI TANDA "X" PADA (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

• LAMPIRKAN FOTO COPY FORMULIR 1721-A1 atau 1721-A2* • ISI DENGAN HURUF CETAK/ DIKETIK DENGAN TINTA HITAM

NPWP : 1 5 4 3 3 3 4 0 2 7 2 3 0 0 0

NAMA WAJIB PAJAK : AHMAD PETEN SILI

PEKERJAAN : PEGAWAI NEGERI SIPIL KLU :

NO. TELEPON : - NO. FAKSIMILI : -

PERUBAHAN DATA : LAMPIRAN TERSENDIRI TIDAK ADA

JUMLAH KESELURUHAN HARTA YANG DIMILIKI PADA AKHIR TAHUN ………………………….. Ø Rp.

JUMLAH KESELURUHAN KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN …………………………… Ø Rp.

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan TANDA TANGAN

perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa yang telah saya beritahukan diatas beserta lampiran-

lampirannya adalah benar,lengkap, jelas, dan bahwa saya tidak memperoleh penghasilan lain selain dari

satu pemberi kerja.

TANGGAL - -

TGL BLN THN

*) Foto copy Formulir 1721 A1 atau 1721 A2 wajib dilampirkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari SPT 1770 SS

Petunjuk Pengisian

YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN DARI SATU PEMBERI KERJA DAN TIDAK MEMPUNYAI PENGHASILAN LAINNYA KECUALI BUNGA BANK

DAN/ATAU BUNGA KOPERASI

1721_2010_v.03_rma setda (11)

Documents

bagian administrasi pembangunan setda kota yogyakarta

oleh : kepala bag. kesejahteraan rakyat setda kabupaten...

setda briefing may 2010

tupoksi setda 2

setda pemprov-komprs

peranan dan fungsi bagian humas setda klaten...

1721_2010_v.03_rma setda (11)

national educational technology trends: 2011 - setda

laporan kinerja instansi pemerintah setda kab. tebo tahun...

rencana kerja bagian organisasi setda kabupaten kediri

jdih.metrokota.go.id bagian hukum setda kota...

revisi rencana strategi sekretariat daerah kabupaten...

laporan kinerja instansi pemerintah setda kab. tebo tahun...

bagian pengelolaan perbatasan setda kabupaten …

bagian pemerintahan setda kabupaten … pemerintahan setda...

kata pengantar - biro organisasi setda provinsi...

risalah aanwijzing gedung setda

( lppd - skpd ) - biro pengelolaan aset setda provins

agenda welcome & introductions – lan neugent, setda state...

panduan praktis sim add - setda 2014