laporan kinerja instansi pemerintah setda kab. tebo tahun 2016 setda... · laporan kinerja instansi...

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Setda Kab. Tebo Tahun 2016

Kata Pengantar - i -

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT serta selawat dansalam sampaikan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yangtelah membawa kita kepada alam yang penuh ilmu pengetahuan sekarang ini,akhirnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DaerahKabupaten Tebo Tahun Anggaran 2016 telah dapat diselesaikan.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas aparatur, Sekretariat DaerahKabupaten Tebo selama tahun 2016 lalu telah mendorong ditingkatkannyakualitas pelayanan aparatur secara umum. Peningkatan kualitas pelayanan inidiawali dengan adanya peningkatan kesejahteraan pegawai yang tampak padaadanya Tunjangan Kehadiran (TKD) yang semula pada tahun 2014 berupauang makan minum dan Peningkatan kesejahtareaan ini diyakini merupakanpemicu bagi peningkatan kinerja pegawai secara umum. Disamping itu, dalammeningkatkan kualitas pelayanan ini, telah dilakukan berbagai penyempurnaanterhadap kelembagaan yang ada serta sistem ketatalaksanaan yang dianut.Berbagai langkah tersebut pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkankualitas pelayanan publik.

Setelah berbagai upaya penyempurnaan tersebut dilaksanakan, kinisaatnya seluruh aparatur diharapkan mampu menunjukkan kinerjanya secaranyata sesuai dengan peran dan mandat yang diberikan kepadanya. Sudahsaatnya diterapkan berbagai kebijakan yang mendorong peningkatan kinerjaaparatur. Tuntutan akan adanya peningkatan kinerja ini juga berarti adanyatuntutan perubahan pola pikir dari aparatur itu sendiri. Sekretariat DaerahKabupaten Tebo menyadari benar bahwa kinerja pemerintahan ini akan sulitberubah apabila kita tidak mampu melakukan transformasi systempemerintahan dari sistem yang birokratis ke arah sistem yang bertujuan untuklebih mewirausahakan birokrasi pemerintah. Dalam bahasa yang lain,transformasi sektor pemerintahan berarti merubah fokus kinerja dari orientasikepada masukan-masukan (Inputs Oriented Accountability) dan proses ke arahkinerja kepada hasil (Results Oriented Accountability), baik berupa outputmaupun outcomes. Oleh karena itu, kami akan melakukan segala upaya yangdiperlukan sesuai dengan kewenangan kami untuk mendorong agarpenyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Tebo dapat dilaksanakan denganberprinsip pada tata kepemerintahan yang baik yang menuju kepadakepemerintahan yang berorientasi kepada hasil (Result Oriented Government).

Kita tidak ingin lagi ada instansi-instansi pemerintah yang tidak jelaskinerja dan pelayanannya kepada masyarakat, Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Kinerja Instansi Pemerintahdan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014, mewajibkan Sekretariat Daerah KabupatenTebo untuk menyusun suatu laporan kinerja pemerintah sebagai bahan


Kata Pengantar - ii -

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Kita tentu mengharapkan kinerjapemerintah tampak dalam laporan tersebut, tidak sekedar kinerja penggunaananggaran semata.

Dengan berakhirnya pelaksanaan tahun anggaran 2016 berarti SekretariatDaerah Kabupaten Tebo telah menyelesaikan kegiatannya untuk tahunkeempat dikaitkan dengan implementasi dari Rencana Strategis 2011-2016yang telah digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan SekretariatDaerah Kabupaten Tebo dalam upaya memenuhi visi dan misinya. Selamatahun 2016, sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan dalam rencana strategistelah berhasil dicapai. Capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tebountuk tahun 2016 ini kemudian dituangkan ke dalam Laporan KinerjaSekretariat Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016. Sebagai bentuk pelaksanaanprinsip-prinsip transparansi dan kinerja, penyampaian informasi kinerja inimerupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja kami kepada para stakeholderskami.

Akhir kata, kami berharap agar Laporan Kinerja ini dapat menjadi mediapertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi seluruh Pegawai dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo.

Terima Kasih

Muara Tebo, Januari 2017

PENYUSUN


Daftar Isi - iv -

DAFTAR ISI

hal

KATA PENGANTAR ......................................................................................................... i

RINGKASAN EKSEKUTIF ................................................................................................. i

DAFTAR ISI .................................................................................................................. iv

BAB I. PENDAHULUAN ................................................................................................ 1

1.1. Latar Belakang ....................................................................................... 1

1.2. Struktur Organisasi ................................................................................. 2

1.3. Sumber Daya Aparatur ........................................................................... 3

1.4. Maksud dan Tujuan Penyusunan LKJ ..................................................... 4

1.5 Strategi Organisasi ................................................................................ 4

1.5. Sistematika Penyajian ............................................................................. 6

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ........ .............................................. 8

2.1. PERENCANAAN ................................................................................... 8

2.2. PERJANJIAN KINERJA .......................................................................... 13

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................................. 16

3.1. Indikator Kinerja ..................................................................................... 16

3.2. Metodologi Pengukuran Kinerja ................................................................ 17

3.3. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis........................................................ 17

3.4. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja ................................................. 26

3.5. Keberhasilan dan Kegagalan …………………................................................... 26

3.6. Akuntabilitas Keuangan ………………………................................................... 36

BAB VI. PENUTUP ........................................................................................................ 43

4.1. Kesimpulan ....... ..................................................................................... 43

4.2. Strategi Pemecahan Masalah .................................................................... 43

LAMPIRAN


Pendahuluan - 1 -

I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan tatakelola pemerintah yang baik (good governance)merupakan konsepsi yang menjadi sangat penting untuk diwujudkan dalam erareformasi, hal ini karena tuntutan publik semakin besar yang menghendakipenyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan secara baik, transparan, efisien, danakuntabel, dengan harapan adanya peningkatan pelayanan publik. Pada posisidemikian tentunya juga mendesak setiap penyelenggara pemerintah untuk dapatmengubah cara pandang dan pola piker aparatur dalam menjalankan tugas danfungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Guna untuk menyikapi perubahan dalam berpikir dan bertindak dalampenyelenggaraan pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturantersebut diatas,maka pemerintah Kabupaten Tebo telah menyusun berbagai rencanadan agenda pembangunan daerah sebagaimana yang ditunagkan dalam RencanaPembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016 yangmerupakan acuan bagi seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalamKabupaten Tebo dalam menyusuna rencana kerja dalam mencapai visi KabupatenTebo Tahun 2011-2016 yaitu Menuju Tebo Sejahtera, Aman, Harmonis danMerata.

Sehubungan dengan hal terbut berbagai pembenahan yang terpadu danterencana dalam berbagai bidang sesuai dengan amanah yang diatur dalamPeraturan Bupati Tebo 18 Tahun 2014 tentang uraian Tugas Pokok dan FungsiSekretariat Daerah, maka secara kelembagaan pemerintah Kabupaten Tebo telahmelaksanakan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentangPedoman Organisasi Perangkat Daerah yang pelaksanannya diatur dalam PeraturanDaerah Organisasi Perangkat Daerah yang pelaksanaannya diatur dalam PeraturanDaerah Kabupaten Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas PeraturanDaerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan TataKerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyah Daerah sebagaiberikut:

1. Tugas Pokok

Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo, mempunyai tugas dan keawjibanmembantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinasdaerah dan lembaga teknis daerah.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Tebomenyelenggarakan fungsi:1. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah.2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis

daerah.3. Pemantauan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah.4. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah.


Pendahuluan - 2 -

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas pokokdan fungsi.

1.2. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Tebo.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, susunan organisasi dan tatakerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo, sesuai Peraturan Daerah KabupatenNomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja SekretariatDaerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyah Daerah dan Peraturan BupatiTebo 18 Tahun 2014 tentang uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DaerahKabupaten Tebo sebagai berikut:

□ Sekretaris Daerah

Plt. Sekretaris Daerah

:

:

H. NOOR SETYO BUDI, S.Sos(s/d 10 Februari 2016)

- H. HARMAIN, SE, MM (11Feb 2016 s/d 23 Sep. 2016)

- Ir. ARIF MACHRUFDACHLAN, MT (3 Oktober2016 s/d 4 November 2016)(meninggal)

- Drs. H. ABU BAKAR, M.Si (11November 2016 sampaisekarang)

□ Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat : H. HARMAIN, SE, MM

□ Kabag Pemerintahan Umum : ARIEF HARYOKO, SH□ Kasubbag Pemerintahan dan Kerja Sama : SOLIHIN, S.Kom□ Kasubbag Kependudukan dan Agraria : --□ Kasubbag Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat : M. SIDRA KHADAFI, SH

□ Kabag Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan : Drs. M. ISYA MY□ Kasubbag Pendidikan, Agama, Kesehatan, PP dan KB : ZAITUN, S.Ag□ Kasubbag Sosial, Kesatuan Bangsa, Politik, Tenaga Kerja,

Transmigrasi dan Pembangunan Masyarakat: JUNAIDI, S.Ag

□ Kasubbag Penanggulangan Bencana, Pemuda dan Olahraga : MEGI SUSANTI, SE

□ Kabag Hukum : M. ISNAINI, SH, MH□ Kasubbag Bantuan Hukum : ISMAL DOBESTO, SH□ Kasubbag Perundang-undangan : EVI HANIFAH, SH□ Kasubbag Dokumentasi Hukum : SELVI FLANOVA, SH

□ Kabag Humas dan Protokol : YANUAR, SE□ Kasubbag Pemberitaan dan Publikasi : HAMATUN, S.Ag□ Kasubbag Pelayanan Media dan Sandi Daerah : AGUNAWAN, S.Sos□ Kasubbag Protokol : RICHI SHAPUTRA, S.STP

□ Asisten Perekonomian dan Pembangunan : Drs. ABU BAKAR, M.Si

□ Kabag Perekonomian dan Pembangunan : HENDRY NORA, ST□ Kasubbag Peekonomian : IRNI MAYANTI, SE□ Kasubbag Pembangunan : ADE NOFRIZA,S.STP□ Kasubbag Sumber Daya Alam : EDDY HERMAN, SE

□ Kabag Pengelolaan Data Elektronik : ZAINUDDIN ABAS, S.Sos□ Kasubbag Manajemen Sistem Informasi : SAPTA GUSTIAWAN, S.IP□ Kasubbag Telematika dan Telekomunikasi : M. NOFRI ZAMHAR,S.Sos


Pendahuluan - 3 -

□ Kasubbag Pendayagunaan Teknologi Informasi : KUSMAWATI,S.Sos

□ Kabag Pengelolaan Asset : HERI JONI PUTRA,SP,M.Si□ Kasubbag Inventarisasi dan Pelaporan : ZAINAL ABIDIN, SE□ Kasubbag Pemanfaatan dan Pengendalian : SRI AMARTINI, SE□ Kasubbag Perawatan dan Penghapusan : SAINUSI, SE

□ Asisten Administrasi Umum : M. HATTA, S.Sos

□ Kabag Keuangan : A. MALIK, SP,ME□ Kasubbag Penyusunan Program : MERI ELPIANI, SE□ Kasubbag Anggaran : --□ Kasubbag Perbendaharaan : JASRIWARNI, SE

□ Kabag Organisasi : HELMI, S.IP□ Kasubbag Pendayagunaan Aparatur : ACHMAD FAUZI, S.Sos□ Kasubbag Kelembagaan dan Ketatalaksanaan : --□ Kasubbag Analisis Jabatan dan Kepegawaian : ANISMAR, S.Kom

□ Kabag Umum : Drs. ERWANTO, ME□ Kasubbag Tata Usaha Dan Keuangan : --□ Kasubbag Rumah Tangga : --□ Kasubbag Perlengkapan : BUNAWAN, S.Sos.

□ Kabag Akuntansi dan Pelaporan : Drs. YAHYA□ Kasubbag Verifikasi : DIAN ARITA KUSUMAWATI, SE□ Kasubbag Akuntansi : --□ Kasubbag Pelaporan : WIZA DESI FITRIA, SE

1.3. Sumber Daya Aparatur.

Jumlah sumber daya aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo keadaan perper 31 Desember 2016 adalah sebanyak 124 orang dengan golongan sebagaiberikut:

Golongan(PNS)

Keadaan 31 Desember 2016(Orang)

IV 17

III 80

II 40

I 2

Jumlah 139


Pendahuluan - 4 -

Latar belakang pendidikan aparatur yaitu:

Pendidikan Keadaan 31 Desember 2016(Orang)

S 2 8

S 1 75

D IV 3

D III 10

SLTA 38

SLTP 5

SD --

Jumlah 139

1.4. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DaerahKabupaten Tebo Tahun 2016 dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkankeberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuandan sasaran-sasaran dengan strategi berupa kebijakan dan program yang terdiri ataskegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Tebo dan sumberdana lainnya (APBD Provinsi Jambi, APBN, Bantuan Luar Negeri dan sumberpendanaan lainnya yang sah) Tahun Anggaran 2016 yang ditujukan kepada BupatiTebo dan sebagai bahan dukungan untuk penyusunan Laporan Kinerja InstansiPemerintah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2016.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DaerahKabupaten Tebo Tahun 2016 secara umum adalah sebagai perwujudan sistempelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah,serta meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam menjalankan misi. Tujuanakhir dari penyusunan Laporan Kinerja yaitu diharapkan dapat terciptanyakepemerintahan yang baik (good governance).

1.5. Strategi Organisasi

Strategi pengembangan diuraikan berdasarkan metode analisis SWOT(strength, weakness, Opportunities, threats). Analisis ini merupakan bagian yangtidak terpisahkan dari sistem perencanaan strategis yang cukup handal dan mudauntuk diterjemakan olah perencana maupun pengguna.


Pendahuluan - 5 -

Metode analisis SWOT digambarkan dalam matrik yang terdiri dari 2 (dua)kolom dan 2 (dua) baris yang menggambarkan aspek internal dan aspek eksternalserta menghasilkan 4 (empat) kwadran, dimana masing-masing kwadran merupakantrade – off atau perpaduan antara baris dan kolom.

Internal

Eksternal

Strength(Kekuatan)

Weakness(Kelemahan)

Opportunities(peluang)

Menggunakan kekuatanuntuk memanfaatkanpeluang

Menekan kelemahanuntuk memanfaatkanpeluang

Threats(Hambatan)

Menggunakan kekuatanuntuk mengatasihambatan

Menekan kelemahanuntuk mengatasihambatan

Hasil kompilasi dari analisis diatas menghasilkan startegi pengebangan yangdapat diuraikan sebagai berikut :

1. Menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang

a. Memanfaatkan sebaran pendidikan, golongan dan kepangkatan merupakansalah satu kekuatan utama organisasi pemerintahan Kabupaten Tebo dalamrangka membangun tatakelolah pemerintahan yang baik didukung sistempolitik dan tuntutan reformasi.

b. Memanfaatkan luas wilayah dan kekuatan sumber daya aparatur sertakoordinasi secara hirarki dalam unit organisasi pemerintahan Kabupaten Tebodalam rangka meningkatkan nilai tambah dan sumber pendapatan sertapembiayaan pembangunan.

c. Memanfaatkan legalitas kelembagaan dan komitmen Kepala Daerah untukmengakomodir semangat reformasi dan meningkatkan kesejahteraan

2. Menekan kelemahan untuk memenafaatkan peluang

a. Memanfaatkan legalitas dan komitmen kepala daerah untuk membangunkepercayaan masyarakat.

b. Memanfaatkan kualitas sumber daya aparatur dalam rangka penggaliansistem kerja untuk meredam kultur negatif masyarakat.

3. Menggunakan kekuatan untuk mengatasi hambatan

a. Mengembangkan sistim, prosedur, aturan dan hubungan kerja inter dan antarperangkat daerah dan koordinasi dengan pemerintahan dibawahnya, sertamenjalin kerjasama yang harmonis dengan kelompok organisasikemasyarakatan.


Pendahuluan - 6 -

b. Meningkatkan kemampuan dan kualitas sumber daya aparatur atas responpelayanan publik untuk mencapai target sasaran pelayanan minimum (SPM)

c. Meningkatkan disiplin kerja dan produktifitas sumber daya aparatur dalamrangka peningkatan efisiensi dan efektifitas.

d. Meningkatkan kapasitas dan administrasi pengelolaan keuangan daerah.

e. Meningkatkan metodologi dan sistem pemantauan dan evaluasi.

f. Meningkatkan kemampuan eksplorasi sumber-sumber pendapatan daerah yangsah.

4. Menenkan Kelemahan untuk memanfaatkan peluang

a. Mengembangkan dan meningkatkan infrastruktur pendukung kerja dan kinerja.

b. Meningkatkan metodologi dan sistem serta pelaksanaan pemantauan danevaluasi sebagai kontrol administratif dalam rangka membangun kepercayaanmasyarakat dan menekan budaya KKN.

1.6. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo inipada dasarnya adalah pengkomunikasian pencapaian kinerja Pemerintah KabupatenTebo selama tahun 2016. Penyusunan Laporan Kinerja dimulai dengan menjelaskanRencana Strategis (Renstra) yang terdiri atas visi, misi dan tujuan/sasaran, yangdijabarkan dalam bentuk program/kegiatan. Dan selanjutnya dilakukan sistempengukuran kinerja antara realisasi sasaran/program/kegiatan dengan rencananya.Yaitu capaian kinerja (performance results) 2016 tersebut diperbandingkan denganrencana kinerja (performance plan) 2016 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunanorganisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan menghasilkankeberhasilan berupa kesesuaian antara capaian kinerja dengan rencana kinerja.Ataupun menghasilkan ketidaksesuaian/kegagalan berupa sejumlah celah kinerja(performance gap), kinerja yang merupakan umpan balik untuk perbaikan ataskekurangan/kelemahan pada masa yang akan datang.

Dengan demikian penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah SekretariatDaerah tahun 2015 disusun dengan sistimatika sebagai berikut:

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUANBab ini menjelaskan umum organisasi dengan penekanan kepada aspekstrategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yangsedang dihadapi organisasi.


Pendahuluan - 7 -

BAB II PERENCANAAN KINERJAMenjelaskan uraian ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yangbersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJAMenyajikan indikator kinerja, metodologi yang digunakan dalampengukuran kinerja, analisis pencapaian sasaran strategis, danakuntabilitas keuangan.

BAB IV PENUTUPMenyajikan kesimpulan keberhasilan atau kegagalan serta strategipemecahan masalah untuk perbaikan pada masa yang akan datang.

LAMPIRAN-LAMPIRAN


Rencana Strategis & Penetapan Kinerja - 8 -

II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. PERENCANAAN

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo 2011-2016 padahakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencanadan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melaluipembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuanterhadap sistem, kebijakan, peraturan perundang-undangan bidang PengelolaanPenerimaan Daerah termasuk pembinaan terhadap akhlak dan perilaku aparaturserta pengawasan dan pengendalian manajemen, agar tercapai efektivitas, efisiensidan produktivitas dalam pelaksanaan pemerintahan.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagaipedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan, denganmenetapkan rencana strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagaipedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatanSekretariat Daerah Kabupaten Tebo dalam pencapaian visi dan misi serta tujuanorganisasi pada 2011-2016.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Tebodijiwai oleh semangat dan komitmen dalam mewujudkan pembaharuan danperbaikan bidang pengkoordinasian dinas daerah dan lembaga teknis daerahmerupakan tindakan atau kegiatan pembaharuan secara konsepsional sistematis danberkelanjutan.

VISI

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansipemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dantetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi merupakan suatu gambaranyang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yangingin diwujudkan instansi pemerintah.

Visi Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo adalah

“MEWUJUDKAN TATAKELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH,EFEKTIF DAN EFISIEN, AKUNTABEL DAN TERPERCAYA MELALUISISTEM PENGAWASAN DAN PEMBINAAN YANG SINERGIS DAN

BERKESINAMBUNGAN”.

MISI

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan perlu dijabarkan dalam bentukmisi. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansipemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan.



Misi Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo ditetapkan sebanyak 5 (lima) misisebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja pemerintahan Kabupaten Tebo secaraprofesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

2. Meningkatkan sumber daya aparatur penyelenggara pemerintahandalam melaksanakan pelayanan.

3. Menciptakan Aparatur pemerintahan yang bertanggung jawab danberbudi luhur.

4. Mewujudkaan pemerintahan yang bersih dan terpercaya melaluisistem pengawasan dan pembinaan yang sinergis danbekesinambungan.

5. Membangun sarana dan prsarana pemerintahan yang refresentatif.

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari Misi dan merupakansesuatu (Apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu 1 (satu) sampaidengan 5 (lima) tahun kedepan.

Karakteristik tujuan dapat diartikan sebagai berikut: (1) Idealistik – yaitumengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan kuat untuk menjadi baik danberhasil, (2) Jangkauan kedepan – yaitu dicapai dalam jangka waktu 5 (lima)tahun atau lebih sebagaimana yang ditetapkan oleh suatu organisasi, (3) Abstrak –belum tergambar dalam angka sebagai upaya pencapaian tujuan dapat berlangsungterus-menerus.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapainyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakanbagian dari integral dalam proses perencanaan strategis Sekretariat Daerah.

Fokus utama sasaran adalah tindakan atau alokasi sumber daya dalamorganisasi. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai dan menantang, namundapat dicapai, berorientasi pada hasil, dan dapat dicapai dalam periode 1 sampai 5tahun kedepan.

Keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis pembangunan SekretariatDaerah Kabupaten Tebo seperti pada tabel berikut:



Tabel 1KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TEBOTAHUN 2011-2016

VISI : Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien,akuntabilitas dan terpercaya melalui sistem pengawasan danpembinaan yang sinergis dan berkesinambungan

NO MISI TUJUAN SASARAN1 Meningkatkan kinerja pemerintahan

Kabupaten Tebo secara profesional,efektif, efisien, transparan danakuntabel.

Mewujudkan aparaturpemerintah yangprofesional dalammenjalankan tugaspokok dan fungsinya.

Terdapatnyakesempatan bagi setiapaparatur pemerintahuntuk mengembangkandiri sesuai denganbidang keahliannya.

2 Meningkatkan sumber daya aparaturpenyelenggara pemerintahan dalammelaksanakan pelayanan

Meningkatkanpelayanan primainstansi pemerintahankepada masyarakat.

Tercapainya standarisasipelayanan birokrasiyang lebih baik danlebih singkat.

3 Menciptakan Aparatur pemerintahanyang bertanggung jawab dan berbudiluhur

Mewujudkan sistempemerintahan yangberorientasi pada hasil

Tersedianya personilyang memadai bagipelaksanaan sistempemerintahan yangberorientasi pada hasil.

4 Mewujudkaan pemerintahan yangbersih dan terpercaya melalui sistempengawasan dan pembinaan yangsinergis dan bekesinambungan.

Mewujudkan systempengawasan yangberkesinambunganterhadap aparaturpenyelenggaraanpemerintah

Terlaksananya sanksiadministrasi bagi setiappelanggaran sesuaidengan prosedur dantingkat pelanggaran

Meningkatnyamasyarakat sadarhukum.

5 Membangun sarana dan prsaranapemerintahan yang refresentatif

Mewujudkan sarana danprasarana aparaturyang refresentatif.

Tersedianya sarana danprasarana aparatur yangrefresentatif

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan adalah kumpulankeputusan yang menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi akan tetapdilaksanakan, atau merupakan pedoman pelaksanaan tindakan atau kegiatantertentu. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untukmendapatkan hasil dalam mencapai sasaran.

Untuk mewujudkan visi dan misi Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo tersebutadalah :



TUJUAN 1 : Mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional dalam menjalankan tugas pokok danfungsinya

STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM1. Terdapatnya kesempatan bagi

setiap aparatur pemerintah untukmengembangkan diri sesuai denganbidang keahliannya.

1. Menempatkan pegawaiberdasarkan kompetensi.

1. Program peningkatan disiplinaparatur

2. Mengembangkan danmeningkatkankemampuan birokrasipemerintah melaluipeningkatan sumber dayamanusia yang profesionaldan merekrutmen yangterbuka berdasarkanprestasi kerja.

2. Program Pembinaan danPengembangan Aparatur

3. Memberikan promosikepada aparaturpemerintah daerahberdasarkan kinerjanyadalam melaksanakantugas

3. Program peningkatan kapasitassumber daya aparatur

TUJUAN 2 : Meningkatkan pelayanan prima instansi pemerintahan kepada masyarakat

STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM1. Tercapainya standarisasi pelayanan

birokrasi yang lebih baik dan lebihsingkat.

1. Meningkatkan komitmenbirokrasi kepadapelayanan umum.

1. Program PengembanganPerumahan

2. Program Peningkatan dankualitas dan ProduktivitasTenaga Kerja

3. Program Peningkatan Promosidan Kerjasama Investasi

4. Program Penciptaan IklimUsaha Kecil Menengah YangKondusif

5. Program PengembanganSistem Pendukung Usaha BagiUKM

6. Program PeningkatanPelayanan Kedinasan KepalaDaerah/Wakil Kepala Daerah

7. Program Keluarga Berencana8. Program pemberdayaan fakir

miskin, komunikasi adatterpencil (KAT) danpenyandang masalahkesejahteraan sosial (PMKS)lainnya

9. Program PenanggulanganKemiskinan

10. Program Upaya PencegahanPenyalahgunaan Narkoba

11. Program OpimalisasiPemanfaatan TeknologiInformasi

12. Program Pelayanan RahabilitasiKesejahteraan Sosial

13. Program PeningkatanKeamanan dan KenyamananLingkungan

14. Program Pencegahan DiniPenanggulangan KorbanBencana Alam

2. Meningkatkan 1. Program Pengembangan



pelaksanaan desentralisasidan penyderhanaanbirokrasi administrasipemerintahan sehinggamampu mendukungpenyelenggaraan otonomidaerah

Kebijakan dan ManajemenOlahraga

2. Program mengintensifkanpenanganan pengaduanmasyarakat

3. Program Peningkatan KerjaSama Antar Pemerintah Daerah

4. Program Pembinaan danFasilitasi Kesejahteraan SosialBidang Kehidupan Beragama

5. Program peningkatanketahanan pangan pertanian /perkebunan

6. Program PeningkatanPenerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan

7. Program Pembinaan danPengawasan BidangPertambangan

Tujuan 3 : Mewujudkan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil

STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM1. Tersedianya personil yang memadai

bagi pelaksanaan systempemerintahan yang berorientasipada hasil

1. Melaksanakan otonamidaerah dengan melakukanupaya penataankeseimbangan danperangkat pemerintahan

1. Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja danKeuangan

2. Program PengembanganWilayah Perbatasan

3. Program penataan danpenyempurnaan kebijakansistem dan prosedurpengawasan

4. Progran penataan daerahotonomi baru

Tujuan 4 : Mewujudkan system pengawasan yang berkesinambungan terhadap aparaturpenyelenggaraan pemerintah

STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM1. Terlaksananya sanksi administrasi

bagi setiap pelanggaran sesuaidengan prosedur dan tingkatpelanggaran

1. Orientasi pemahamanterhadap penyelesaianhukum

1. Program peningkatan sistempengawasan internal danpengendalian pelaksanaankebijakan KDH

2. Meningkatnya masyarakat sadarhukum

1. Mengembangkanpemerintahan yang bersihdan berwibawa yangberciri transparansi,konsisten resposibilitydengan menghilangkanpraktek korupsi, kolusi dannepotisme sertapenegakan aturan hukum

1. Program penataan peraturanperundang-undangan.

Tujuan 5 : Mewujudkan sarana dan prasarana aparatur yang refresentatif

STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM1. Tersedianya sarana dan prasarana

aparatur yang refresentatif1. Meningkatkan sarana dan

prasarana pelayananaparatur pemerintahan

1. Program pelayananadministrasi perkantoran

2. Program peningkatan saranadan prasarana aparatur

3. Program Penataan Penguasaan



Pemilikan Penggunaan danPemanfaatan Tanah

4. Program Kesehatan Sekolah5. Program Pengembangan

Pariwisata6. Program Pengambangan

Komunikasi, Informasi danMedia Massa

7. Program Kerjasama Informasidan Media Massa

8. Program PerlindunganKonsumen / Perdagagangan

9. Program PeningkatanPemasaran Hasil ProduksiPertanian / Perkebunan

10. Program PengendalianPencemaran dan PerusakanLingkungan Hidup

11. Program Pembinaan danPemasyarakatan Olahraga

12. Program Pengembangan NilaiBudaya

13. Program PengembanganWawasan Kebangsaan

14. Program Program KemitraanPengembangan WawasanKebangsaan

15. Program Keserasian KebijakanPeningkatan Kualitas Anakperempuan

16. Program PeningkatanProfesionalisme TenagaPemeriksa dan AParaturPengawasan

17. Program PeningkatanPengembangan PengelolaanKeuangan Daerah

2.2. PERJANJIAN KINERJA.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untukmengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akandapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahuluditetapkan indikator kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikatorkenerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagaipenjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah. Hal ini mengingat rencanakinerja akan merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akandatang.

Indikator kinerja daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunansecara kuantitatif maupun kualitatif. Merupakan gambaran yang mencerminkancapaian indikator kinerja program (outcomes/hasil) dari kegiatan (output/keluaran).Indicator kinerja program adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluarankegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil lebihutama dari pada sekedar keluaran, karena hasil (outcomes) menggambarkantingkatan pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin akan dapat dijadikansebagai media perantara untuk member gambaran tentang prestasi organisasi yangdiharapkan di masa mendatang.



Secara rinci, penetapan indicator kinerja utama program pembangunanSekretariat Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016 “MEWUJUDKANPEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF DAN EFISIEN, BERWIBAWA DANTERPERCAYA MELALUI SISTEM PENGAWASAN DAN PEMBINAAN YANGSINERGIS DAN BERKESINAMBUNGAN” Tahun 2016 dapat diuraikan sebagaiberikut :

Tabel 2 : Misi 1. Meningkatkan kinerja pemerintahan Kabupaten Tebosecara profesional, efektif, efisien, transparan danakuntabel.

No. Sasaran Indikator Kinerja Target1 Terdapatnya kesempatan bagi setiap

aparatur pemerintah untukmengembangkan diri sesuai denganbidang keahliannya

Presntase peningkatan disiplin,moral dan etika serta sistempembinaan karir PNS dilingkungan Pemerintah KabupatenTebo

100%

Persentase jumlah pegawai yangmengikuti diklat teknis fungsional,kursus-kursus, workshop,seminar-seminar nasional danregional

100%

Tabel 3 : Misi 2. Meningkatkan sumber daya aparatur penyelenggarapemerintahan dalam melaksanakan pelayanan.

No. Sasaran Indikator Kinerja Target1 Tercapainya standarisasi pelayanan

birokrasi yang lebih baik dan lebihsingkat.

Persentase Jumlah Rumah Layakhuni

100%

Persentase Terbukanya Peluangdan Kesempatan Berinvestasi

100%

Persentase Peningkatan PelayananKepada Masyarakat

100%

Persentase Peningkatan PembibitanOlahragawan di Kabupaten Tebo

100%

Persentase Peningkatan HasilPemeriksaan dan PengaduanMasyarakat Yang ditindak lanjuti

100%

Persentase Peningkatan Kerjasamadan Koordinasi PemerintahanUmum dan Antar Daerah DalamPelayanan Publik

100%

Persentase Peningkatan KualitasKehidupan Beragama di Kab. Tebo

100%

Persentase Peningkatan KetahananPangan Di Bidang Pertanian/Perkebunan dan Pengendalian diBidang ESDM dan LingkunganHidup

100%



Tabel 4 : Misi 3. Menciptakan Aparatur pemerintahan yang bertanggungjawab dan berbudi luhur.

No. Sasaran Indikator Kinerja Target1 Tersedianya personil yang memadai

bagi pelaksanaan sistempemerintahan yang berorientasi padahasil

Persentase Peningkatan KualitasPelaporan Capaian Kinerja DanKeuangan

100%

Persentase Pelaksanaan KoordinasiAntar Wilayah

100%

Persentase Penataan DanPenyempurnaan Di BidangPengawasan

100%

Persentase PeningkatanPelaksanaan Otonomi Daerah

100%

Tabel 5 : Misi 4. Mewujudkaan pemerintahan yang bersih dan terpercayamelalui sistem pengawasan dan pembinaan yangsinergis dan bekesinambungan.

No. Sasaran Indikator Kinerja Target1 Terlaksananya sanksi administrasi

bagi setiap pelanggaran sesuaidengan prosedur dan tingkatpelanggaran.

Persentase peningkatan kebijakanKDH di Bidang Pengawasan

100%

2 Meningkatnya masyarakat sadarhukum.

Persentase jumlah tersusunnyarancangan peraturan perundang-undangan

100%

Tabel 6 : Misi 5. Membangun sarana dan prsarana pemerintahan yangrefresentatif

No. Sasaran Indikator Kinerja Target1 Tersedianya sarana dan prasarana

aparatur yang refresentatifPersentase Jumlah Sarana DanPrasarana Pendukung PelaksanaanTugas & Administrasi PemerintahanYang Memadai Pada Unit Kerja DiLingkungan Sekretariat DaerahYang Tersedia

100%

Persentase Jumlah PromosiKebudayaan Daerah Yangterlaksana

100%

Persentase Peningkatan SaranaDan Prasarana Komunikasi GunaPenyebarluasan InformasiPembangunan Di Daerah

100%


Akuntabilitas Kinerja - 16 -

III. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah sebagai salah satu media pertanggungjawaban darisuatu instansi pemerintah yang pada dasarnya merupakan kewajiban suatu instansipemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan dalampelaksanaan Visi dan Misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telahditetapkan. Sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan atau kegagalan tersebut perludilakukan evaluasi kinerja dengan menganalisis akuntabilitas kinerja berupa pengukurancapaian kinerja dengan menetapkan indikator kinerja dan metodologi pengukurannya, dananalisis akuntabilitas keuangan.

3.1. Indikator Kinerja.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yangmenggambarkan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.Indikator kinerja merupakan suatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakansebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja. Indikator kinerja menjadipatokan penilaian keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahandalam mencapai visi dan misi organisasi.

Adapun beberapa jenis indikator kinerja yang sering digunakan dalampelaksanaan pengukuran suatu organisasi:1. Indikator masukan (input) adalah menunjukkan segala sesuatu yang

diperlukan dalam rangka menghasilkan keluaran (output) misalnya sumberdaya manusia, dana, waktu, material, teknologi dan lain-lain.

2. Indikator Proses adalah segala besaran yang menunjukkan upaya yangharus dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran, indikatorproses menggambarkan perkembangan atau aktifitas yang terjadi ataudilakukan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung, khususnya dalam prosesmengolah masukan menjadi keluaran.

3. Indikator keluaran (output) adalah sesuatu yang diharapkan langsungdicapai dari suatu kegiatan baik berupa fisik ataupun non fisik.

4. Indikator hasil (outcome) adalah sesuatu yang mencerminkanberfungsinya keluaran pada tingkat pencapaian kinerja yang diharapkanterwujud.

5. Indikator Manfaat (Benefit) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuanakhir dari pelaksanaan kegiatan.

6. Indikator Dampak (Impact) adalah indikator yang menggambarkanpengaruh dari pencapaian program terhadap masyarakat secara luas. Indikatorini diukur setelah berlalunya kegiatan atau program dalam jangka waktutertentu.

Oleh karena belum terbentuknya sistem pengukuran kinerja yang baik dalamorganisasi, maka pengukuran kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo tahun 2016ini baru bisa dilaksanakan pada tingkat indikator keluaran (Output)/indikatorhasil (Outcome).



3.2. Metodologi Pengukuran Kinerja.

Pengukuran kinerja meliputi proses sistematis dan berkesinambungan untukmenilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi,dan sasaran strategis instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilaipencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentangkeberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Pencapaian setiapindikator kinerja dilakukan dengan metodologi perbandingan capaian kinerja(performance result) dengan rencana kinerja (Performance plan) tahun 2016 sebagaitolok ukur keberhasilan organisasi. Pencapaian setiap indikator tersebut pada tingkatpencapaian target dari kelompok indikator kinerja kegiatan dan sasaran yang telahdituangkan dalam rencana kinerja, berdasarkan sasaran dan program dalam RencanaStrategis. Angka persentase capaian indikator kinerja didapatkan dengan menghitungpersentase perbandingan realisasi capaian dengan rencana pada tingkat kegiatandan selanjutnya pada tingkat sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinalsebagai berikut :

Kategori NilaiAA >90 – 100A >80 – 90BB >70 – 80B >60 – 70CC >50 – 60C >30 – 50D >0 - 30

3.3. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis

Evaluasi kinerja berupa analisis pencapaian sasaran strategis PemerintahKabupaten Tebo tahun 2016 dilakukan dengan membandingkan antara target danrealisasi atas sebanyak 18 indikator kinerja dengan 5 sasaran strategis, danmenentukan presentase hasil pencapaiannnya. Dalam memberikan penilaian tingkatcapaian kinerja setiap indikator dilakukan dengan menggunakan skala yangdikatagorikan menjadi 4 (empat) katagori sebagai berikut:

TebelSkala Pengukuran Pencapaian Sasaran LKj 2016

No Rentang Capaian Kategori Capaian1

2

3

4

Lebih dari 100%

75% s/d 100%

55 % s/d 75%

Kurang dari 55%

Sangat Baik

Baik

Cukup

Kurang



Adapun pencapaian kinerja sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo Tahun2016, indikator dan target yang ingin dicapai Sekretariat Daerah Kabupaten Tebosebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Sekretariat DaerahKabupaten Tebo Tahun 2016, antara lain :

SASARAN 1 : Terdapatnya kesempatan bagi setiap aparatur pemerintah untukmengembangkan diri sesuai dengan bidang keahliannya.

Analisis pencapaian target 2 indikator kinerja pada sasaran nomor 1 adalahsebagai berikut:

Berdasarkan tabel dan Grafik tersebut di atas dapat disimpulkan bahwaCapaian Indikator Kinerja Sasaran (Output) dari 2 indikator sasaran strategis nomor1 yaitu pada tahun 2015 dibanding dengan tahun 2016 mengalami perubahan,dimana indikator 1 mengalami kenaikan sebesar 44,19%, dimana tahun 2015sebesar 54,20% dan tahun 2016 sebesar 98,39%, sedangkan pada indikator 2 jugamengalami kenaikan sebesar 13,88%, tahun 2015 sebesar 83,67% dan tahun 2016sebesar 97,55%, sehingga Terdapatnya kesempatan bagi setiap aparatur pemerintahuntuk mengembangkan diri sesuai dengan bidang keahliannya adalah sebagaiberikut:

No Klasifikasi Penilaian Predikat Jumlah Indikator Sasaran

1 > 100% Sangat Baik

2 75% s.d < 100% Baik 2

3 55% s.d < 75% cukup

4 < 55% Kurang

Jumlah 2

INDIKATOR KINERJATAHUN 2015 TAHUN 2016

Target Realisasi % Target Realisasi %

1 Persentase Peningkatan Disiplin, Moral DanEtika serta Sistem Pembinaan Karir PNS diLingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo

100,00 54,20 54,20 100,00 98,39 98.39

2 Persentase jumlah pegawai yang MengikutiDiklat teknis fungsional, kursus-kursus,workshop, seminar-seminar nasional danregional

100,00 83,67 83,67 100,00 97,55 97,55

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

Tahun2013

Tahun2014

Tahun2015

Tahun2016

Terget

Realisasi

% Capaian Kinerja

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

Tahun2013

Tahun2014

Tahun2015

Tahun2016

Terget

Realisasi

% Capaian Kinerja

Indikator Kinerja 1 Indikator Kinerja 2



Dengan demikian pencapaian sasaran Terdapatnya kesempatan bagi setiapaparatur pemerintah untuk mengembangkan diri sesuai dengan bidang keahliannyadengan predikat Baik.


INDIKATOR KINERJATahun 2015 Tahun 2016

Target Reliasai % Target Realisasi %

1 Persentase Jumlah Rumah Layak Huni Masyarakat 100,00 93,30 93,30 100,00 94,84 94,84

2 Persentase Terbukanya Peluang Dan KesempatanBerinvestasi

100,00 84,74 84,74 100,00 94,87 94,87

3 Persentase Peningkatan Pelayanan KepadaMasyarakat

100,00 78,59 78,59 100,00 86,62 86,62

4 Persentase Peningkatan Pembibitan dan PembinaanOlahragawan di Kabupaten Tebo

100,00 68,41 68,41 100,00 88,03 88,03

5 Persentase Peningkatan Hasil Pemeriksaan danPengaduan Masyarakat yang ditindak lanjuti

100,00 74,28 74,28 100,00 00,00 00,00

6 Persentase Peningkatan Kerja Sama dan KoordinasiPemerintahan Umum dan antar Daerah dalampelayanan publik

100,00 96,58 96,58 100,00 97,75 97,75

7 Persentase Peningkatan Kualitas KehidupanBeragama di Kabupaten Tebo

100,00 40,93 40,93 100,00 81,12 81,12

8 Persentase Peningkatan Ketahanan Pangan DiBidang Pertanian/ Perkebunan dan Pengendalian diBidang ESDM dan Lingkungan Hidup

100,00 86,03 86,03 100,00 93,65 93,65

SASARAN 2 : Tercapainya Standarisasi Pelayanan Birokrasi yang lebih baik danlebih singkat

88.0090.0092.0094.0096.0098.00

100.00102.00

Tahun2014

Tahun2015

Tahun2016

Terget

Realisasi

% Capaian Kinerja

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

Tahun2014

Tahun2015

Tahun2016

Terget

Realisasi

% Capaian Kinerja

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

Tahun2014

Tahun2015

Tahun2016

Terget

Realisasi

% Capaian Kinerja

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

Tahun2014

Tahun2015

Tahun2016

Terget

Realisasi

% Capaian Kinerja





Berdasarkan tabel dan grafik tersebut di atas dapat disimpulkan bahwaCapaian Indikator Kinerja Sasaran (Output) dari 8 indikator sasaran strategis nomor2 yaitu pada tahun 2015 dibanding dengan tahun 2016 mengalami perubahan,dimana indikator 1 capaian kinerja mengalami kenaikan sebesar 1,54%, dimanaTahun 2015 capaian kinerja sebesar 93,30% dan Tahun 2016 capaian kinerjasebesar 94,84%, pada indikator 2 capaian kinerja juga mengalami kenaikan sebesar10,13%, Tahun 2015 capaian kinerja sebesar 84,74% dan Tahun 2016 capaiankinerja sebesar 94,87%, pada indikator 3 capaian kinerja mengalami kenaikansebesar 8.03%, dimana Tahun 2015 capaian kinerja sebesar 78,59% dan Tahun2016 capaian kinerja sebesar 86,62%, pada indikator 4 capaian kinerja mengalamikenaikan yang sebesar 19,62%, dimana Tahun 2015 capaian kinerja sebesar 68,41%dan Tahun 2016 capaian kinerja sebesar 88,03%, sedangkan indikator 5 pada tahun2016 tidak dianggarkan, indikator 6 mengalami kenaikan sebesar 1,17%, dimanapada Tahun 2015 capain kinerja sebesar 96,58% dan tahun 2016 sebesar 97,75%,indikator 7 Tahun 2015 capaian kinerja sebesar 40,93% dan Tahun 2016 capaiankinerja sebesar 81,12% ini mengalami kenaikan sebesar 40,19% begitu juga padaindikator 8 Tahun 2015 capaian kinerja sebesar 86,03% dan Tahun 2016 capaiankinerja sebesar 93,65% dengan kenaikan capaian kinerja sebesar 7,6%, sehinggasasaran 2 yaitu Terdapatnya kesempatan bagi setiap aparatur pemerintah untukmengembangkan diri sesuai dengan bidang keahliannya adalah sebagai berikut:

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

Tahun2014

Tahun2015

Tahun2016

Terget

Realisasi

% Capaian Kinerja

90.00

92.00

94.00

96.00

98.00

100.00

Tahun2014

Tahun2015

Tahun2016

Terget

Realisasi

% Capaian Kinerja


0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

Tahun2014

Tahun2015

Tahun2016

Terget

Realisasi

% Capaian Kinerja

Indikator Kinerja 7

75.00

80.00

85.00

90.00

95.00

100.00

Tahun2014

Tahun2015

Tahun2016

Terget

Realisasi

% Capaian Kinerja

Indikator Kinerja 8





2 75% s.d < 100% Baik 7

3 55% s.d < 75% cukup

4 < 55% Kurang 1

Jumlah 8

Dengan demikian pencapaian sasaran Tercapainya standarisasi pelayananbirokrasi yang lebih baik dan lebih singkat dengan predikat baik sebanyak 7indikator, predikat Kurang sebanyak 1 indikator karena tidak dianggarkan.

Ada 4 indikator analisis pencapaian kinerja pada sasaran nomor 3 adalahsebagai berikut :



1 Persentase Peningkatan Kualitas PelaporanCapaian Kinerja Dan Keuangan

100,00 98,99 98,99 100,00 96,26 96,26

2 Persentase Pelaksanaan Koordinasi AntarWilayah

100,00 93,08 93,08 100,00 98,28 98,28

3 Persentase Penataan Dan Penyempurnaan DiBidang Pengawasan

100,00 99,01 99,01 100,00 83,19 83,19

4 Persentase Peningkatan Pelaksanaan OtonomiDaerah

100,00 94,61 94,61 100,00 93,89 93,89

SASARAN 3 : Tersedianya Personil yang memadai bagi pelaksanaan systempemerintahan yang berorientasi pada hasil

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

Tahun2013

Tahun2014

Tahun2015

Tahun2016

Terget

Realisasi

% Capaian Kinerja

Indikator Kinerja 1

75.00

80.00

85.00

90.00

95.00

100.00

Tahun2013

Tahun2014

Tahun2015

Tahun2016

Terget

Realisasi

% Capaian Kinerja

Indikator Kinerja 2



Berdasarkan tabel dan grafik tersebut di atas dapat disimpulkan bahwaCapaian Indikator Kinerja Sasaran (Output) dari 4 indikator sasaran strategis nomor 3yaitu pada tahun 2015 dibanding dengan tahun 2016 mengalami perubahan, dimanaindikator 1 capaian kinerja mengalami penurunan sebesar 2,73%, dimana Tahun2015 capaian kinerja sebesar 98,99% dan Tahun 2016 capaian kinerja sebesar96,26%, pada indikator 2 capaian kinerja mengalami kenaikan sebesar 5,20%, Tahun2015 capaian kinerja sebesar 93,08% dan Tahun 2016 capaian kinerja sebesar98,28%, pada indikator 3 capaian kinerja mengalami penurunan sebesar 15.82%,dimana Tahun 2015 capaian kinerja sebesar 99,01% dan Tahun 2016 capaian kinerjasebesar 83,19%, pada indikator 4 capaian kinerja mengalami penurunan jugasebesar 0,72%, dimana Tahun 2015 capaian kinerja sebesar 94,61 dan Tahun 2016capaian kinerja sebesar 93,89%, sehingga sasaran 3 yaitu Tersedianya Personil yangmemadai bagi pelaksanaan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil adalahsebagai berikut:



2 75% s.d < 100% Baik 4

3 55% s.d < 75% cukup

4 < 55% Kurang

Jumlah 4

Dengan demikian pencapaian sasaran Tersedianya personil yang memadai bagipelaksanaan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil dengan predikat baiksebanyak 4 indikator.

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

Tahun2013

Tahun2014

Tahun2015

Tahun2016

Terget

Realisasi

% Capaian Kinerja

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

Tahun2013

Tahun2014

Tahun2015

Tahun2016

Terget

Realisasi

% Capaian Kinerja

Indikator Kinerja 3Indikator Kinerja 4



Analisis pencapaian indikator kinerja pada sasaran 4 adalah sebagai berikut :



1 Persentase peningkatan KebijakanKDH di bidang pengawasan

100,00 58,36 58,36 100,00 91,59 91,59

Berdasarkan tabel dan grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa CapaianIndikator Kinerja Sasaran (Output) dari 1 indikator mengalami kenaikan sebesar33,23% diamana pada tahun 2015 capaian kinerja sebesar 58,36% dan tahun 2016sebesar 91,59%. sasaran strategis nomor 4 yaitu Terlaksananya sanksi administrasibagi setiap pelanggaran sesuai dengan prosedur dan tingkat pelanggaran adalahsebagai berikut:



2 75% s.d < 100% Baik 1

3 55% s.d < 75% Cukup

4 < 55% Kurang

Jumlah 1

Dengan demikian pencapaian sasaran Terlaksananya sanksi administrasi bagisetiap pelanggaran sesuai dengan prosedur dan tingkat pelanggaran dengan predikatBaik sebanyak 1 indikator.

SASARAN 4 : Terlaksananya sanksi administrasi bagi setiap pelanggaran sesuaidengan prosedur dan tingkat pelanggaran

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

Tahun2013

Tahun2014

Tahun2015

Tahun2016

Terget

Realisasi

% Capaian Kinerja



Analisis indikator kinerja pada sasaran nomor 5 adalah sebagai berikut:

Berdasarkan tabel dan grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa CapaianIndikator Kinerja Sasaran (Output) dari 1 indikator juga mengalami penurunansebesar 6,12% diamana pada tahun 2015 capaian kinerja sebesar 99,01% dan tahun2016 sebesar 92,89%sasaran strategis nomor 4 yaitu Terlaksananya sanksiadministrasi bagi setiap pelanggaran sesuai dengan prosedur dan tingkatpelanggaran adalah sebagai berikut:



2 75% s.d < 100% Baik 1

3 55% s.d < 75% Cukup

4 < 55% Kurang

Jumlah 1

Dengan demikian pencapaian sasaran Terlaksananya sanksi administrasi bagisetiap pelanggaran sesuai dengan prosedur dan tingkat pelanggaran dengan predikatBaik sebanyak 1 indikator.



1 Persentase Jumlah tersusunnya RancanganPeraturan Perundang-undangan

100,00 99,01 99,01 100,00 92,89 92,89

SASARAN 5 : Meningkatnya masyarakat sadar Hukum

88.00

90.00

92.00

94.00

96.00

98.00

100.00

Tahun2013

Tahun2014

Tahun2015

Tahun2016

Terget

Realisasi

% Capaian Kinerja






1 Persentase Jumlah Sarana Dan PrasaranaPendukung Pelaksanaan Tugas &Administrasi Pemerintahan Yang MemadaiPada Unit Kerja Di Lingkungan SekretariatDaerah Yang Tersedia

100,00 80,97 80,97 100,00 94,38 94,28

2 Persentase Jumlah Promosi KebudayaanDaerah Yang terlaksana

100,00 50,66 50,66 100,00 87,71 87,71

3 Persentase Peningkatan Sarana DanPrasarana Komunikasi GunaPenyebarluasan Informasi PembangunanDi Daerah

100,00 77,82 77,82 100,00 96,65 96,65

Berdasarkan tabel dan grafik tersebut di atas dapat disimpulkan bahwaCapaian Indikator Kinerja Sasaran (Output) dari 3 indikator sasaran strategis nomor6 yaitu pada tahun 2015 dibanding dengan tahun 2016 mengalami perubahan juga,dimana indikator 1 capaian kinerja mengalami kenaikan sebesar 13,41%, dimanaTahun 2015 capaian kinerja sebesar 80,97% dan Tahun 2016 capaian kinerjasebesar 94,38%, pada indikator 2 capaian kinerja mengalami kenaikan sebesar37,05%, Tahun 2015 capaian kinerja sebesar 50,66% dan Tahun 2016 capaiankinerja sebesar 87,71%, pada indikator 3 capaian kinerja mengalami kenaikan

SASARAN 6 : Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Refresentatif

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

Tahun2013

Tahun2014

Tahun2015

Tahun2016

Terget

Realisasi

% Capaian Kinerja

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

Tahun2013

Tahun2014

Tahun2015

Tahun2016

Terget

Realisasi

% Capaian Kinerja

Indikator Kinerja 2

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

Tahun2013

Tahun2014

Tahun2015

Tahun2016

Terget

Realisasi

% Capaian Kinerja

Indikator Kinerja 3

Indikator Kinerja 1



sebesar 18.83%, dimana Tahun 2015 capaian kinerja sebesar 77,82% dan Tahun2016 capaian kinerja sebesar 96,65%, sehingga sasaran 6 yaitu Tersedianya saranadan prasarana aparatur yang refresentatif adalah sebagai berikut:



2 75% s.d < 100% Baik 3

3 55% s.d < 75% Cukup

4 < 55% Kurang

Jumlah 3

Dengan demikian pencapaian sasaran Tersedianya sarana dan prasaranaaparatur dengan predikat Baik sebanyak 3 indikator.

3.4. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategisberikut indikator kinerjanya, namun demikian juga terdapat beberapa sasaranstrategis yang tidak berhasil diwujudkan pada tahun 2016 ini. Terhadap sasaranmaupun target indikator kinerja tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo telahmelakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan penanganan dimasa mendatang. Analisis capaian kinerja tersebut selengkapnya tertuang padabagian berikut ini.

3.4.1. Keberhasilan dan Kegagalan.

Berdasarkan tabel Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) pada lampiran 5sebagaimana terlampir, analisis yang dapat dilakukan atas akuntabilitas kinerjaSekretariat Daerah selama Tahun anggaran 2016 adalah sebagai berikut:

1. Sasaran terdapatnya kesempatan bagi setiap aparatur pemerintah untukmengembangkan diri sesuai dengan bidang keahliannya mencapai 98,18%,hal ini terjadi karena telah didukung dengan pencapaian melalui Program dankegiatan antara lain:1. Program peningkatan disiplin aparatur

(1) Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya, realisasianggaran sebesar Rp.207.680.000 atau 99,61%.

(2) Kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu, realisasianggaran sebesar Rp. 100.171.900 atau 99,18%.

2. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur(1) Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal, realisasi anggaran sebesar

Rp. 99.716.678 atau 99,72%.(2) Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan, realisasi

anggaran sebesar Rp. 142.012.700 atau 94,68 %(3) Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-

undangan, realisasi anggaran sebesar Rp.127.995.700 atau 98,46%



3. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur(1) Kegiatan Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS, realisasi

anggaran sebesar Rp. 89.250.000 atau 95,97%.(2) Kegiatan Pembinaan aparatur PNS dilingkungan Sekretariat Daerah,

realisasi anggaran sebesar Rp. 70.680.638 atau 99,62%.

2. Sasaran tercapainya standarisasi pelayanan birokrasi yang lebih baik dan lebihsingkat mencapai 83,57%, hal ini terjadi karena telah didukung denganpencapaian melalui Program dan kegiatan antara lain:1. Program Pengembangan Perumahan

(1) Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan PerumahanMasyarakat Kurang Mampu, realisasi anggaran sebesarRp. 554.081.750 atau 94,84%.

2. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.(1) Kegiatan Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan

Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal, realisasi anggaransebesar Rp. 53.000.700 atau 91,38%.

(2) Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi, realisasi anggaransebesar Rp.35.000.000 atau 100,00%

3. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif(1) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, realisasi anggaran

sebesar Rp. 16.949.700 atau 94,56%.

4. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UKM(1) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kredit Usaha

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, realisasi anggaran sebesar Rp.85.603.100 atau 95,44%.

5. Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/WakilKepala Daerah(1) Kegiatan dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat,

pimpinan/anggota organisasi sosial dan masyarakat, realisasianggaran sebesar Rp. 957.082.385 atau 98,26%.

(2) Kegiatan Penerimaan kunjungan kerja PejabatNegara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/LuarNegeri, realisasi anggaran sebesar Rp. 488.440.738 atau 99,68%.

(3) Kegiatan Rapat koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah, realisasianggaran sebesar Rp. 37.796.250 atau 99,46%.

(4) Kegiatan Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepaladaerah, realisasi anggaran sebesar Rp. 71.823.300 atau 47,88%.

(5) Kegiatan Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerahlainnya, realisasi anggaran sebesar Rp. 539.399.351 atau 99,89%.

(6) Kegiatan Pelayanan Keprotokoleran Pemerintah Daerah, relaisasianggaran sebesar Rp.583.242.450 atau 95,46%.

(7) Kegiatan Rekomendasi Staf Ahli Bagi DH/WKDH DalamMeneyelenggarakan Tugas, Wewenang dan Kewajibannya, realisasianggaran sebesar Rp.244.110.550 atau 98,91%



6. Program Keluarga Berencana(1) Kegiatan Fasilitasi, Evaluasi dan Monitoring KB, realisasi anggaran

sebesar Rp. 9.105.650 atau 72,57%.

7. Program Penanggulangan Kemiskinan(1) Kegiatan Penyaluran Raskin, realisasi anggaran sebesar

Rp. 419.058.500 atau 95,42%.

8. Program pemberdayaan fakir miskin, komunikasi adat terpencil(KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)lainnya(1) Kegiatan Pembinaan Kunjungan Kerja Legium Veteran Kabupaten

Tebo, relaisasi anggaran sebesar Rp.92.310.000 atau 69,93%

9. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi(1) Kegiatan Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik,


10. Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban BencanaAlam.(1) Kegiatan Rapat Koordinasi Trantib Dan Penanggulangan Bencana,


11. Program Kesehatan Sekolah(1) Kegiatan Fasilitasi, Evaluasi & Monitoring Prog. Kesehatan Sekolah,


12. Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga(1) Kegiatan Pengembangan Olahraga Rekreasi, realisasi anggaran

sebesar Rp.132.049.300 atau 88,03%.

13. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat(1) Kegiatan Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan

Masyarakat, realisasi anggaran sebesar Rp. 00 atau 00,00%.

14. Program Peningkatan Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah(1) Kegiatan Pembinaan Pembekalan Kecamatan Dan Kelurahan, realisasi

anggaran sebesar Rp. 98.896.211 atau 98,50 %.(2) Kegiatan Penyusunan LP2D Kabupaten Tebo, realisasi anggaran

sebesar Rp. 105.407.650 atau 97,22%.(3) Kegiatan Koordinasi Pemerintahan Umum Dan Fasilitasi Kerjasama

Antar Daerah, realisasi anggaran sebesar Rp. 117.001.687 atau98,21%.

(4) Kegiatan Rapat Kerjasama Antar Pemerintah Daerah, realisasianggaran sebesar Rp.55.943.900 atau 96,50%

15. Program Pembinaan Dan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial Di BidangKehidupan Umat Beragama(1) Kegiatan Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an Tingkat Kabupaten

Tebo, realisasi anggaran sebesar Rp. 625.041.800 atau 83,32 %.



(2) Kegiatan Musda LPTQ Kabupaten Tebo, realisasi anggaran sebesarRp. 32.722.250 atau 92,31 %.

(3) Kegiatan Pembinaan/Tc Kafilah Kabupaten Tebo, realisasi anggaransebesar Rp. 858.313.200 atau 83,19 %.

(4) Kegiatan Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat PropinsiJambi, realisasi anggaran sebesar Rp. 1.082.537.575 atau 79,42 %.

(5) Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan, realisasi anggaransebesar Rp. 488.189.100 atau 81,36 %.

(6) Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Safari Ramadhan, realisasi anggaransebesar Rp. 92.440.000 atau 99,73 %.

(7) Kegiatan Festival Anak Soleh Indonesia Tingkat Provinsi, realisasianggaran sebesar Rp.89.163.250 atau 81,72%

(8) Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Pesantren Kilat, realisasi anggaransebesar Rp. 90.220.000 atau 90,22 %.

(9) Kegiatan Pelepasan Dan Penyambutan Jama'ah Haji Serta PengirimanTKHD Kabupaten Tebo, realisasi anggaran sebesar Rp. 235.374.928atau 94,15%

(10) Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Pondok Pesantren, realisasianggaran sebesar Rp.94.655.625 atau 88,14%

(11) Kegiatan Pengelolaan Masjid Agung dan Masjid YAMP KabupatenTebo, realisasi anggaran sebesar Rp.453.187.100 atau 90,12%

(12) Kegiatan Peresminan Masjid Agung, realisasi anggaran sebesarRp.8.945.000 atau 5,14%

16. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan(1) Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Kebijakan Subsidi

Pertanian, realisasi anggaran sebesar Rp. 170.888.500 atau 94,21 %.(2) Kegiatan Fasilitasi, Evaluasi, Pengendalian Dan Koordinasi Bidang

Perkebunan Dan Kehutanan, realisasi anggaran sebesar Rp.57.382.000 atau 92,55%

17. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian /Perkebunan

(1) Kegiatan Fasilitasi, Evaluasi, Pengendalian Dan Koordinasi KegiatanLingkup Pertanian, realisasi anggaran sebesar Rp. 61.198.000 atau93,72 %.

3. Sasaran tersedianya personil yang memadai bagi pelaksanaan sistempemerintahan yang berorientasi pada hasil mencapai 96,03%, hal ini terjadikarena telah didukung dengan pencapaian melalui Program dan kegiatanantara lain:

1. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaiankinerja dan keuangan(1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD, realisasi anggaran sebesar Rp. 41.685.100atau 100,00%.

(2) Kegiatan Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran,realisasi anggaran sebesar Rp. 15.000.000 atau 100,00%.

(3) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun realisasianggaran, realisasi anggaran sebesar Rp. 31.785.000 atau 91,07%.



(4) Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan, realisasi anggaranRp. 24.491.800 atau 89,30%.

(5) Kegiatan Penyusunan Laporan Tahunan, realisasi anggaran sebesarRp. 14.900.000 atau 99,33%.

(6) Kegiatan Penyusunan RKA/DPA-SKPD dan RKAP/DPPA, realisasianggaran sebesar Rp. 18.900.000 atau 94,50%.

(7) Kegiatan Montoring, evaluasi dan pelaporan penatausahaan,realisasi anggaran sebesar Rp.160.741.964 atau 92,75%

2. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan(1) Kegiatan Koordinasi Penyelesaian Masalah Perbatasan Antar

Daerah, realisasi anggaran sebesar Rp. 66.570.100 atau 99,98%.(2) Kegiatan Sosialisasi Dan Pembinaan Pembakuan Nama Rupa Bumi

Wilayah Administrasi, realisasi anggaran sebesar Rp. 45.156.760atau 95,87%

3. Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem danprosedur pengawasan(1) Kegiatan Penyusunan naskah akademik kebijakan sistem dan

prosedur pengawasan, realisasi anggaran sebesar Rp. 138.610.345atau 98,87%.

4. Program Penataan Daerah Otonomi Baru(1) Kegiatan Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah

Administrasi Antar Daerah, realisasi anggaran sebesar Rp.171.790.700 atau 94,61%.

4. Sasaran terlaksananya sanksi administrasi bagi setiap pelanggaran sesuaidengan prosedur dan tingkat pelanggaran mencapai 92,05%, hal ini terjadikarena telah didukung dengan pencapaian melalui Program dan kegiatanantara lain:1. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH(1) Kegiatan Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH,

realisasi anggaran sebesar Rp. 450.290.393 atau 83,03%.(2) Kegiatan Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan

dibawahnya, realisasi anggaran sebesar Rp. 292.979.950 atau97,66%.

(3) Kegiatan Pelayanan Administrasi Sekretariat ULP Pemkab Tebo,realisasi anggaran sebesar Rp. 742.071.635 atau 85,21%.

2. Program Peningkatan Profesionalime Tenaga Pemeriksa danAparatur Pengawas(1) Kegatan peningkatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara

Negara, realisasi anggaran sebesar Rp.81.292.310 atau 96,83%(2) Kegatan peningkatan Laporan Aksi Daerah Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi, realisasi anggaran sebesar Rp.72.081.150atau 97,54%

5. Sasaran meningkatnya masyarakat sadar hukum, hal ini terjadi karena telahdidukung dengan pencapaian melalui Program dan kegiatan mencapai93,98% antara lain:



1. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan(1) Kegiatan Koordinasi Kerja Sama Permasalahan Peraturan Per-

Undang-undangan, realisasi anggaran sebesar Rp. 142.217.700atau 97,62%.

(2) Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan, realisasi anggaran sebesar Rp. 59.180.050 atau96,54%.

(3) Kegiatan Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan,realisasi anggaran sebesar Rp.236.205.000 atau 87,03%.

(4) Kegiatan Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undanganrealisasi anggaran sebesar Rp. 156.938.250 atau 96,80%.

(5) Kegiatan Publikasi peraturan perundang-undangan, realisasianggaran sebesar Rp. 68.332.600 atau 99,30%.

(6) Kegiatan Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah TerhadapPeraturan Perundang-undangan yang baru, lebih tinggi darikeserasian antar Peraturan Per Undang-undagan Daerah, realisasianggaran sebesar Rp. 52.933.800 atau 93,49%.

(7) Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa/Perdes, realisasiangaran sebesar Rp.67.335.750 atau 87,11%

6. Sasaran tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang refresentatif, hal initerjadi karena telah didukung dengan pencapaian melalui Program dankegiatan mencapai 94,30% antara lain:1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

(1) Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat, realisasi anggaransebesar Rp. 11.247.000 atau 89,98%.

(2) Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik,realisasi anggaran sebesar Rp. 902.315.990 atau 75,26%.

(3) Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor,realisasi anggaran sebesar Rp. 185.382.100 atau 76,92%.

(4) Kegiatan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah, realisasi anggaransebesar Rp.129.800.000 atau 99,85%.

(5) Kegiatan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional, realisasi anggaran sebesar Rp.73.959.600 atau59,22%

(6) Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan, realisasianggaran sebesar Rp. 926.704.600 atau 88,80%.

(7) Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor, realisasi anggaransebesar Rp. 541.852.500 atau 99,15%.

(8) Kegiatan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja realisais anggaran sebesarRp. 104.316.500 atau 99,35%.

(9) Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor, realisasi anggaran sebesarRp. 109.597.000 atau 99,63%.

(10) Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, realisasianggaran sebesar Rp. 80.000.000 atau 100%.

(11) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor, realisasi anggaran sebesar Rp. 59.776.000 atau99,63%.

(12) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, realisasi sebesar Rp. 310.827.000 atau 88,82%.



(13) Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor, realisasi anggaransebesar Rp. 86.890.000 atau 64,36%.

(14) Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman, realisasi anggaransebesar Rp. 599.586.100 atau 98,50%.

(15) Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah,realisasi anggaran sebesar Rp. 1.078.969.093 atau 99,90%.

(16) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Perkantoran,realisasi anggaran sebesar Rp. 526.800.000 atau 97,34%.

2. Program Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur(1) Kegiatan Pembangunan gedung kantor, realisasi anggaran sebesar

Rp. 873.437.595 atau 99,82%.(2) Kegiatan Pengadaan Mobil Jabatan, realisasi anggaran sebesar Rp.

415.468.600 atau 97,76%.(3) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, realisasi

anggaran sebesar Rp. 1.717.404.255 atau 98,99%(4) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas, realisasi

anggaran sebesar Rp. 189.695.000 atau 99,84%.(5) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung, realisasi anggaran

sebesar Rp. 355.112.750 atau 99,47%.(6) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, realisasi anggaran

sebesar Rp. 257.579.500 atau 97,20%.(7) Kegiatan Meubeler, realisasi anggaran sebesar Rp. 180.552.600

atau 98,93%.(8) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan, realisasi

anggaran sebesar Rp. 421.130.600 atau 99,09%.(9) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas, realisasi

anggaran sebesar Rp. 193.628.000 atau 99,30%.(10) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor, realisasi

anggaran sebesar Rp. 191.441.925 atau 96,56%.(11) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Mobil Jabatan, realisasi

anggaran sebesar Rp. 192.551.155 atau 98,24%.(12) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional,

realisasi anggaran sebesar Rp. 1.381.206.557 atau 96,85%(13) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Gedung Kantor,

realisasi anggaran sebesar Rp.57.185.000 atau 98,59%(14) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan /

dinas, realisasi anggaran sebesar Rp. 468.117.450 atau 94,19%(15) Kegiataan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor,

relaisasi anggaran sebesar Rp. 171.697.000 atau 98,11%(16) Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor, realisasi anggaran

sebesar Rp. 1.320.506.000 atau 99,06%.(17) Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional, realisasi

anggaran sebesar Rp. 123.778.900 atau 99,02%.

3. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan danPemanfaatan Tanah(1) Kegiatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penanggunaan dan

Pemanfaatan Tanah, realisasi anggaran sebesar Rp.128.619.880atau 40,86%



4. Program pengembangan pemasaran pariwisata(1) Kegiatan Pengembangan Jaringan Kerja Sama Promosi Pariwisata,

realisasi anggaran sebesar Rp.398.456.472 atau 75,89%.

5. Program pengembangan komunikasi, informasi dan mediamassa(1) Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi

Dan Informasi, realisasi anggaran sebesar Rp. 187.028.418 atau93,51%.

(2) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan sumber daya Komunikasidan Informasi, realisasi anggaran sebesar Rp.398.578.208 atau99,64%

(3) Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi, realisasianggaran sebesar Rp.149.995.771 atau 100%.

6. Program kerjasama Informasi dan media massa(1) Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah, realisasi

anggaran sebesar Rp. 1.986.437.975 atau 96,23%.(2) Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah, realisasi anggaran sebesar Rp. 471.322.575 atau 91,16%

7. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Pedagang(1) Kegiatan Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa


8. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian /Perkabunan(1) Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan, realisasi anggaran

sebesar Rp. 22.468.000 atau 93,62%

9 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan lingkunganHidup(1) Kegiatan Monitoring dan Pelaporan, realisasi anggaran sebesar Rp.

33.653.000 atau 93,48%

10. Program Upaya Pencegahan penyalahgunaan narkoba(1) Kegiatan pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi

masyarakat, besaran anggaran sebesar Rp.130.242.300 atau96,48%

11. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak danPerempuan(1) Kegiatan Fasilitasi, Evaluasi dan monitoring Kegiatan Pemberdayaan

Perempuan (Dharma Wanita), realisasi anggaran sebesar Rp.12.704.200 atau 98,03%

12. Progarm Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial(1) Kegiatan Pelayanan dan Perlindungan Sosial Lansia, realisasi

anggaran sebesar Rp.40.934.800 atau 72,98%



13. Program Peningkatan dan Pengembangan PengelolaanKeuangan Daerah(1) Kegiatan Penyusunan Standar satuan Harga, realisasi anggaran

sebesar Rp. 74.847.000 atau 99,80%(2) Kegiatan Penjualan dan Penghapusan Aset Daerah, relaisasi

anggaran sebesar Rp.230.391.300 atau 98,04%(3) Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD,

relaisasi anggaran sebesar Rp. 382.896.555 atau 96,21%(4) Kegiatan Penyusunan Rancangan Peratuan Daerah tentang

Perubahan APBD, relisasi anggaran sebesar Rp. 184.787.000 atau99,88%

(5) Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan daerah tentangPertanggung jawaban Pelaksanaan APBD, relaisasi anggaransebesar Rp. 109.947.625 atau 99,95%

(6) Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentangPenjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, relaisasianggaran sebesar Rp.109.800.625 atau 99,82%

(7) Kegiatan Sosialisasi dan Bintek Paket Regulasi tentang PengelolaanKeuangan Daerah, realisasi anggaran sebesar Rp.198.409.800 atau99,20%

(8) Kegiatan Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah, realisasianggaran sebesar Rp.147.857.600 atau 98,57%

(9) Kegiatan Pemeliharaan dan pengembangan Aplikasi PengelolaanKeuangan Daerah, relaisasi anggaran sebesar Rp.1.005.525.964atau 98,16%

(10) Kegiatan Penataan Administrasi Pembenlanjaan danPerbendaharaan Keuangan Daerah, relaisasi anggaran sebesarRp.388.101.100 atau 99,44%

(11) Kegiatan pengelolaan dan Pemeliharaan Gaji Kabupaten Tebo,relisasi anggaran sebesar Rp.399.127.000 atau 99,64%

(12) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Sistem akuntansi Instansi (SAI),realisasi anggaran sebesar Rp.113.960.445 atau 98,07%

(13) Kegiatan Pemeliharaan system Informasi Manajemen PenataanAset/Barang, relaisasi anggaran sebesar Rp.181.775.160 atau98,64%

(14) Kegiatan Inventarisasi/Labelisasi Aset Daerah, realisasi anggaransebesar Rp. 641.695.622 atau 99,64%

(15) Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran KabupatenTebo, relisasi anggaran sebesar Rp.54.788.850 atau 99,64%

(16) Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun KebupatanTebo, realisasi anggaran sebesar Rp.106.792.400 atau 99,99%

(17) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis Relaisasi AnggaranKabupaten Tebo, relisasi anggaran sebesar Rp.69.623.200 atau99,46%

(18) Kegiatan Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Keuangan DaerahBerbasis Akrual Relaisasi Anggaran Kabupaten Tebo, relisasianggaran sebesar Rp.350.677.055 atau 99,88%



3.4.2. Pencapaian Kinerja.Sistem penilaian kinerja yang lebih komprehensif tercermin dalam “balanced

scorecard”, suatu metode yang mengungkapkan betapa pentingnya untuk melihatkinerja aspek keuangan ataupun nonkeuangan guna tercapainya keseimbangandalam pengukuran kinerja (FE-Universitas Ahmad Dahlan, BPK Perwakilan IIIYogyakarta dan Partnership for Governance Reform in Indonesia). Dasarpengukurannya terdiri dari 3 (tiga) aspek atau yang lebih di kenal denganpengukuran 3E (ekonomi, efisiensi dan efektivitas).

1. Rasio EkonomiDihitung dengan cara membandingkan antara masukan realisasian (realisasianggaran belanja) dengan masukan yang direncanakan (anggaran belanja),sehingga semakin kecil rasionya, maka makin baik tingkat ke-ekonomisan suatuaktivitas pada tingkat kualitas produk tertentu dan standar biaya yang wajar.

2. Pencapaian kinerja efisiensiDihitung dengan cara membandingkan antara rasio efisiensi realisasi denganrasio efisiensi rencana, sehingga semakin kecil rasio efisiensi, makin efisiensuatu aktivitas, karena realisasi biaya per unit output menurut rencana padatingkat kualitas output tertentu.

3. Pencapaian kinerja efektivitas.Dihitung dengan cara membandingkan antara output realisasi dengan targetkinerja, sehingga semakin besar rasio efektivitas, makin efektif suatu aktivitas.

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dan pencapaiankinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo pada tahun 2016 dapat diilustrasikandalam Lampiran 6, Lampiran 7 dan Lampiran 8.

3.5. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telahditetapkan

1. Belanja DaerahDalam pengelolaan belanja, Sekretariat Daerah pada tahun anggaran 2015mengalami beberapa kendala, hal ini dikarenakan dalam Kendala yangdihadapi dalam pelaksanaan penatausahaan keuangan Sekretariat DaerahKabupaten Tebo “tidak adanya Sistem Penatausahaan Keuangan yangmenggunakan metode double entry”, sehingga dalam penginputan dataproses penatausahaan dilaksanakan secara manual, baik dalam penginputandata oleh Bendahara Pengeluaran maupun Bendahara Pengeluaran Pembantuserta juga mengalami kendala dalam proses penjurnalan dan buku besar olehPejabat Penatausahaan Keuangan SKPD.

Bendahara Pengeluaran SKPD menyerahkan UP tersebut berupa pelimpahandana kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu di masing-masing bagian. Dandalam pengajuan Ganti Uang Persediaan (GU) seringkali mengalami hambatan,hal ini dikarenakan PPTK/Bendahara Pengeluaran Pembantu tidak tertib dalampengelolaan administrasi keuangan, keterlambatan dalam penyerahan SPJ atasuang pelimpahan dana UP yang diberikan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD.



2. Program dan Kegiatan yang menghadapi hambatan dan kendaladalam pelaksanaannya.Secara keseluruhan kendala yang dihadapi Sekretariat Daerah Kabupaten Teboselain keterbatasan jumlah pegawai dan dalam penganggaran program dankegiatannya belum seluruhnya memiliki indikator kinerja yang terukur denganmetode SMART sehingga dalam pengukuran capaian kinerja menemuibeberapa kendala. Metode SMART yaitu:

o Specific (terfokus targetnya, kegiatannya, cara mencapainya dancara mengendalikannya)

o Measurable (Input, Proses, Output dan Outcome harus dapat diukursecara obyektif, alat ukurnya dan kriterianya harus ada danvalid)

o Attainable (Harus dapat dicapai, tidak terlalu muluk dan tidak terlalusederhana)

o Reality Based (Berbasis pada kenyataan, kemampuan dan harapanmasyarakat)

o Time Bound (Batasan waktu harus jelas dan dikendalikan secara ketat)

3.6. Akuntabilitas KeuanganSelain penjelasan capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo

sebagaimana tersebut diatas, juga dapat dilihat bagaimana gambaran AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo yang disusunberdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 TentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Bila dilihat dari Kelompok Belanja, Realisasi Belanja Sekretariat Daerah sebesar Rp.39.039.973.674 Yang terdiri dari Realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.10.595.055.871,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 28.444.917.803,- (lihat dataselengkapnya di Tabel di bawah ini).

URUSANPEMERINTAHAN

: 1.20. - OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

ORGANISASI : 1.20.03. - SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING URAIAN

ANGGARANSETELAH

PERUBAHAN REALISASI Rp. %

1 2 3 4 5 6

1.20.1.20.03.00.00.5. BELANJA DAERAH 53.982.066.359,00 50.829.553.879,00 3.152.512.480,00 94,16%1.20.1.20.03.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 12.593.416.606,00 12.353.727.600,00 239.689.006,00 98,10%1.20.1.20.03.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 12.593.416.606,00 12.353.727.600,00 239.689.006,00 98,10%1.20.1.20.03.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 41.388.649.753,00 38.475.826.279,00 2.912.823.474,00 92,96%1.20.1.20.03.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN 6.367.357.698,00 5.759.749.971,00 607.607.727,00 90,46%

1.20.1.20.03.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 12.500.000,00 11.247.000,00 1.253,00 89,98%1.20.1.20.03.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER

DAYA AIR DAN LISTRIK 1.199.000.000,00 902.315.990,00 296.684.010,00 75,26%

1.20.1.20.03.01.03. PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN 241.000.000,00 185.382.100,00 55.617.900,00 76,92%



PERLENGKAPAN KANTOR1.20.1.20.03.01.05. PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK

DAERAH 130.000.000,00 129.800.000,00 200.000,00 99,85%

1.20.1.20.03.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DANPERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 124.900.000,00 73.959.600,00 50.940.400,00 59,22%

1.20.1.20.03.01.07. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 1.043.583.698,00 926.704.600,00 116.879.098,00 88,80%1.20.1.20.03.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 546.500.000,00 541.852.500,00 4.647.500,00 99,15%1.20.1.20.03.01.09. PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN

KERJA 105.000.000,00 104.316.500,00 683.500,00 99,35%

1.20.1.20.03.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 110.000.000,00 109.597.000,00 403.000,00 99,63%1.20.1.20.03.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN

PENGGANDAAN 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 100,00%

1.20.1.20.03.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASILISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 60.000.000,00 59.776.000,00 224.000,00 99,63%

1.20.1.20.03.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN 349.950.000,00 310.827.000,00 39.123.000,00 88,82%

1.20.1.20.03.01.16. PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 135.000.000,00 86.890.000,00 110.000,00 64,36%1.20.1.20.03.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 608.724.000,00 599.586.100,00 9.137.900,00 98,50%1.20.1.20.03.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE

LUAR DAERAH 1.080.000.000,00 1.078.969.093,00 1.030.907,00 99,90%

1.20.1.20.03.01.19. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI TEKNISPERKANTORAN 541.200.000,00 526.800.000,00 14.400.000,00 97,34%

1.20.1.20.03.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR 8.657.921.500,00 8.510.490.887,00 147.430.613,00 98,30%

1.20.1.20.03.02.03. PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 875.000.000,00 873.437.595,00 1.562.405,00 99,82%1.20.1.20.03.02.04. PENGADAAN MOBIL JABATAN 425.000.000,00 415.468.600,00 9.533.400,00 97,76%1.20.1.20.03.02.05. PENGADAAN KENDARAAN

DINAS/OPERASIONAL 1.735.000.000,00 1.717.404.255,00 17.595.745,00 98,99%

1.20.1.20.03.02.06. PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAHJABATAN / DINAS 190.000.000,00 189.695.000,00 305.000,00 99,84%

1.20.1.20.03.02.07. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG 357.000.000,00 355.112.750,00 1.887.250,00 99,47%1.20.1.20.03.02.09. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 265.000.000,00 257.579.500,00 7.420.500,00 97,20%1.20.1.20.03.02.10. PENGADAAN MEBELEUR 182.500.000,00 180.552.600,00 1.947.400,00 98,93%1.20.1.20.03.02.20. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH

JABATAN 425.000.000,00 421.130.600,00 3.869.400,00 99,09%

1.20.1.20.03.02.21. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS 195.000.000,00 193.628.000,00 1.372.000,00 99,30%1.20.1.20.03.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG

KANTOR 198.272.000,00 191.441.925,00 6.830.075,00 96,56%

1.20.1.20.03.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBILJABATAN 196.000.000,00 192.551.155,00 3.448.845,00 98,24%

1.20.1.20.03.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAANDINAS/OPERASIONAL 1.426.080.000,00 1.381.206.557,00 44.873.443,00 96,85%

1.20.1.20.03.02.26. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALAERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 58.000.000,00 57.185.000,00 815.000,00 98,59%

1.20.1.20.03.02.27. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATANRUMAH JABATAN/DINAS 497.000.000,00 468.117.450,00 28.882.550,00 94,19%

1.20.1.20.03.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATANGEDUNG KANTOR 175.000.000,00 171.697.000,00 171.697.000,00 98,11%

1.20.1.20.03.02.38. REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNGKANTOR 1.333.089.500,00 1.320.506.000,00 12.583.500,00 99,06%

1.20.1.20.03.02.40. REHABILITASI SEDANG/BERAT KENDARAANDINAS/OPERASIONAL 125.000.000,00 123.778.900,00 1.221.100,00 99,02%

1.20.1.20.03.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 309.500.000,00 307.851.900,00 1.648.100,00 99,47%1.20.1.20.03.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA

PERLENGKAPANNYA 208.500.000,00 207.680.000,00 820.000,00 99,61%



1.20.1.20.03.03.05. PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARITERTENTU 101.000.000,00 100.171.900,00 828.100,00 99,18%

1.20.1.20.03.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR 380.000.000,00 369.725.078,00 10.274.922,00 97,30%

1.20.1.20.03.05.01. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 100.000.000,00 99.716.678,00 383.322,00 99,72%1.20.1.20.03.05.02. SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN 150.000.000,00 142.012.700,00 7.987.300,00 94,68%

1.20.1.20.03.05.03. BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN 130.000.000,00 127.995.700,00 2.004.300,00 98,46%

1.20.1.20.03.06.PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGANSISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DANKEUANGAN

328.310.100,00 307.503.864,00 20.806.236,00 93,66%

1.20.1.20.03.06.01. PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJADAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 41.685.100,00 41.685.100,00 0,00 100,00%

1.20.1.20.03.06.03. PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSISREALISASI ANGGARAN 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00%

1.20.1.20.03.06.04. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUNGAN AKHIRTAHUN 34.900.000,00 31.785.000,00 3.115.000,00 91,07%

1.20.1.20.03.06.05. PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN 27.425.000,00 24.491.800,00 2.933.200,00 89,30%1.20.1.20.03.06.06. PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN 15.000.000,00 14.900.000,00 100.000,00 99,33%1.20.1.20.03.06.07. PENYUSUNAN RKA/DPA-SKPD DAN RKAP/DPPA 20.000.000,00 18.900.000,00 1.100.000,00 94,50%1.20.1.20.03.06.08. MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN

PENATAUSAHAAN 173.300.000,00 160.741.964,00 13.558.038,00 92,75%

1.02.1.20.03.33. PROGRAM KESEHATAN SEKOLAH 103.132.300,00 90.092.300,00 13.040.000,00 87,36%1.02.1.20.03.33.01. FASILITASI, EVALUASI DAN MONITORING

PROGRAM KESEHATAN SEKOLAH 103.132.300,00 90.092.300,00 13.040.000,00 87,36%

1.02.1.20.03.15. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 584.200.000,00 554.081.750,00 30.118.250,00 94,84%1.02.1.20.03.15.06 FASILITASI DAN STIMULASI PEMBANGUNAN

PERUMAHAN MASYARAKAT KURANG MAMPU 584.200.000,00 554.081.750,00 30.118.250,00 94,84%

1.06.1.20.03.17. PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAHPERBATASAN 113.684.350,00 111.728.860,00 1.957.490,00 98,28%

1.06.1.20.03.17.01. KOORDINASI PENYELESAIAN MASALAHPERBATASAN ANTAR DAERAH 66.583.400,00 66.570.100,00 13.300,00 99,98%

1.06.1.20.03.17.06. SOSIALISASI DAN PEMBINAAN PEMBAKUANNAMA RUPA BUMI WILAYAH ADMINISTRASI 47.100.950,00 45.156.760,00 1.944.190,00 95,87%

1.08.1.20.03.16. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DANPERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 36.000.000,00 33.653.000,00 2.347.000,00 93,48%

1.08.1.20.03.16.16. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 36.000.000,00 33.653.000,00 2.347.000,00 93,48%1.09.1.20.03.16. PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN,

PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATANTANAH

314.750.000,00 128.619.880,00 186.130.120,00 40,86%

1.09.1.20.03.16.01. PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN,PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH 314.750.000,00 128.619.880,00 186.130.120,00 40,86%

1.11.1.20.03.15. PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKANPENINGKATAN KUALITAS ANAK DANPEREMPUAN

12.960.000,00 12.704.200,00 255.800,00 98,03%

1.11.1.20.03.15.06. FASILITASI, EVALUASI, DAN MONITORINGPROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN(DHARMA WANITA)

12.960.000,00 12.704.200,00 255.800,00 98,03% 0,00

1.12.1.20.03.15. PROGRAM KELUARGA BERENCANA 12.547.600,00 9.105.650,00 3.441.950,00 72,57%1.12.1.20.03.15.24. FASILITASI, EVALUASI DAN MONITORING

KELUARGA BERENCANA 12.547.600,00 9.105.650,00 3.441.950,00 72,57%

1.13.1.20.03.15. PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN,KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DANPENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAANSOSIAL (PMKS) LAINNYA

132.000.000,00 92.310.000,00 39.690.000,00 69,93%

1.13.1.20.03.15.08. PEMBINAAN KUNJUNGAN KERJA LEGIUNVETERAN KABUPATEN TEBO 132.000.000,00 92.310.000,00 39.690.000,00 69,93%



1.13.1.20.03.16. PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITSIKESEJAHTERAAN SOSIAL 56.087.400,00 40.934.600,00 15.152.800,00 72,98%

1.13.1.20.03.16.12 PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN SOSIALLANSIA 56.087.400,00 40.934.600,00 15.152.800,00 72,98%

1.13.1.20.03.22. PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN 439.180.000,00 419.058.500,00 20.121.500,00 95,42%1.13.1.20.03.22.01. PENYALURAN BERAS MISKIN (RASKIN) 439.180.000,00 419.058.500,00 20.121.500,00 95,42%1.15.1.20.03.15. PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL

MENENGAH YANG KONDUSIF 17.925.000,00 16.949.700,00 975.300,00 94,56%

1.15.1.20.03.15.11. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 17.925.000,00 16.949.700,00 975.300,00 94,56%1.15.1.20.03.17. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM

PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECILMENENGAH

89.692.500,00 85.603.100,00 4.089.400,00 95,44%

1.15.1.20.03.17.11. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 89.692.500,00 85.603.100,00 4.089.400,00 95,44%1.16.1.20.03.15. PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN

KERJASAMA INVESTASI 93.000.000,00 88.000.700,00 4.999.300,00 94,62%

1.16.1.20.03.15.08. PENINGKATAN KEGIATAN PEMANTAUAN,PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAANPENANAMAN MODAL

58.000.000,00 53.000.700,00 4.99.300,00 91,38%

1.16.1.20.03.15.10. PENYELENGGARAAN PAMERAN INVESTASI 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00%1.18.1.20.03.18. PROGRAM UPAYA PENCEGAHAN

PENYALAHGUNAAN NARKOBA 135.000.000,00 130.242.300,00 4.757.700,00 96,48%

1.18.1.20.03.18.02. PEMBERIAN PENYULUHAN TENTANG BAHAYANARKOBA BAGI MASYARAKAT 135.000.000,00 130.242.300,00 4.757.700,00 96,48%

1.18.1.20.03.20. PROGRAM PEMBINAAN DANPEMASYARAKATAN OLAHRAGA 150.000.000,00 132.049.300,00 17.950.700,00 88,03%

1.18.1.20.03.20.11. PENGEMBANGAN OLAHRAGA REKREASI 150.000.000,00 132.049.300,00 17.950.700,00 88,03%1.19.1.20.03.18. PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN

WAWASAN KEBANGSAAN 250.000.000,00 240.617.400,00 9.382.600,00 96,25%

1.19.1.20.03.18.05. FASILITASI KOMUNIKASI EMBAGA ADAT, TOKOHMASYARAKAT DAN ORMAS KEBUDAYAAN 250.000.000,00 240.617.400,00 9.382.600,00 96,25%

1.19.1.20.03.22. PROGRAM PENCEGAHAN DINI DANPENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM 30.075.000,00 27.240.850,00 2.834.150,00 90,58%

1.19.1.20.03.22.06. RAPAT KOORDINASI TRANTIB DANPENANGGULANGAN BENCANA 30.075.000,00 27.240.850,00 2.834.150,00 90,58%

1.20.1.20.03.16. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANANKEDINASAN KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALADAERAH

3.049.800.000,00 2.921.895.024,00 127.904.976,00 95,81%

1.20.1.20.03.16.01. DIALOG/ AUDIENSI DENGAN TOKOH-TOKOHMASYARAKAT, PIMPINAN/ ANGGOTAORGANISASI SOSIAL DAN MASYARAKAT

974.000.000,00 957.082.385,00 16.917.615,00 98,26%

1.20.1.20.03.16.02. PENERIMAAN KUNJUNGAN KERJA PEJABATNEGARA/ DEPARTEMEN/ LEMBAGAPEMERINTAH NON DEPARTEMEN/ LUAR NEGERI

490.000.000,00 488.440.738,00 1.559.262,00 99,68%

1.20.1.20.03.16.04. RAPAT KOORDINASI PEJABAT PEMERINTAHDAERAH 38.000.000,00 37.796.250,00 203.750,00 99,46%

1.20.1.20.03.16.05. KUNJUNGAN KERJA/ INSPEKSI KEPALADAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH 150.000.000,00 71.823.300,00 78.176.700,00 47,88%

1.20.1.20.03.16.06. KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH PUSAT DANPEMERINTAH DAERAH LAINNYA 540.000.000,00 539.399.351,00 600.649,00 99,89%

1.20.1.20.03.16.09. PELAYANAN KEPROTOKOLERAN PEMERINTAHDAERAH 611.000.000,00 583.242.450,00 27.757.550,00 95,46%

1.20.1.20.03.16.10. PENGKAJIAN REKOMENDASI STAF AHLI BAGIKDH/ WKDH DALAM MENYELENGGARAKANTUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBANNYA

246.800.000,00 244.110.550,00 2.689.450,00 98,91%

1.20.1.20.03.17. PROGRAM PENINGKATAN DANPENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGANDAERAH

4.806.475.000,00 4.751.004.301,00 55.470.699,00 98,85%

1.20.1.20.03.17.02. PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA 75.000.000,00 74.847.000,00 153.000,00 99,80%1.20.1.20.03.17.04. PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN ASET DAERAH 235.000.000,00 230.391.300,00 4.608.700,00 98,04%



1.20.1.20.03.17.06. PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURANDAERAH TENTANG APBD 398.000.000,00 382.896.555,00 15.103.445,00 96,21%

1.20.1.20.03.17.08. PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURANDAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD 185.000.000,00 184.787.000,00 213.000,00 99,88%

1.20.1.20.03.17.10. PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURANDAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAAN APBD

110.000.000,00 109.947.625,00 52.375,00 99,95%

1.20.1.20.03.17.11. PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KDHTENTANG PENJABARANPERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

110.000.000,00 109.800.625,00 199.375,00 99,82%

1.20.1.20.03.17.14. SOSIALISASI DAN BINTEK PAKET REGULASITENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 200.000.000,00 198.409.800,00 1.590.200,00 99,20%

1.20.1.20.03.17.16. PENINGKATAN MANAJEMEN ASET/ BARANGDAERAH 150.000.000,00 147.857.600,00 2.142.400,00 98,57%

1.20.1.20.03.17.20. PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGANAPLIKASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 1.024.400.000,00 1.005.525.964,00 18.874.038,00 98,16%

1.20.1.20.03.17.22. PENATAAN ADMINISTRASI PEMBELANJAAN DANPERBENDAHARAAN KEUANGAN DAERAH 390.300.000,00 388.101.100,00 2.198.900,00 99,44%

1.20.1.20.03.17.23. PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN GAJIKABUPATEN TEBO 400.575.000,00 399.127.000,00 1.448.000,00 99,64%

1.20.1.20.03.17.24. PENYUSUNAN PELAPORAN SISTEM AKUNTANSIINSTANSI (SAI) 116.200.000,00 113.960.445,00 2.239.555,00 98,07%

1.20.1.20.03.17.25. PEMELIHARAAN SISTEM INFORMASIMANAJEMEN PENATAAN ASET/BARANG 185.100.000,00 181.775.160,00 3.324.840,00 98,20%

1.20.1.20.03.17.29. INVENTARISASI/ LABELISASI ASET DAERAH 644.000.000,00 641.695.622,00 2.304.378,00 99,64%1.20.1.20.03.17.36. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

SEMESTERAN KABUPATEN TEBO 55.000.000,00 54.788.850,00 211.150,00 99,62%

1.20.1.20.03.17.37. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIRTAHUN KABUPATEN TEBO 106.800.000,00 106.792.400,00 7.600,00 99,99%

1.20.1.20.03.17.38. PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSISREALISASI ANGGARAN KABUPATEN TEBO 70.000.000,00 69.623.200,00 376.800,00 99,46%

1.20.1.20.03.17.47. PENGEMBANGAN APLIKASI PENGELOLAANKEUANGAN DAERAH BERBASIS AKRUAL 351.100.000,00 350.677.055,00 422.945,00 99,88%

1.20.1.20.03.20. PROGRAM PENINGKATAN SISTEMPENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIANPELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH

1.713.250.000,00 1.485.341.978,00 227.908.022,00 86,70%

1.20.1.20.03.20.03. PENGENDALIAN MANAJEMEN PELAKSANAANKEBIJAKAN KDH 542.350.000,00 450.290.393,00 92.059.607,00 83,03%

1.20.1.20.03.20.04. PENANGANAN KASUS PADA WILAYAHPEMERINTAHAN DIBAWAHNYA 300.000.000,00 292.979.950,00 7.020.050,00 97,66%

1.20.1.20.03.20.11. PELAYANAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT ULPPEMKAB TEBO 870.900.000,00 742.071.635,00 128.828.365,00 85,21%

1.20.1.20.03.21. PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISMETENAGA PEMERIKSA DAN APARATURPENGAWASAN

157.850.000,00 153.373.460,00 4.476.540,00 97,16%

1.20.1.20.03.21.03. PENINGKATAN LAPORAN HARTA KEKAYAANPENYELENGGARA NEGARA 83.950.000,00 81.292.310,00 2.657.690,00 96,83%

1.20.1.20.03.21.04 PENINGKATAN LAPORAN AKSI DAERAHPENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI 73.900.000,00 72.081.150,00 1.818.850,00 97,54%

1.20.1.20.03.22. PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAANKEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDURPENGAWASAN

140.189.900,00 138.610.345,00 1.579.555,00 98,87%

1.20.1.20.03.22.01. PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK KEBIJAKANSISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN 140.189.900,00 138.610.345,00 1.579.555,00 98,87%

1.20.1.20.03.23. PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATANTEKNOLOGI INFORMASI 66.687.500,00 64.641.200,00 2.046.300,00 96,93%

1.20.1.20.03.23.01. PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI TERHADAPLAYANAN PUBLIK 66.687.500,00 64.641.200,00 2.046.300,00 96,93%



1.20.1.20.03.24. PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANANPENGADUAN MASYARAKAT 0,00 0,00 0,00 0,00%

1.20.1.20.03.24.01. PEMBENTUKAN UNIT KHUSUS PENANGANANPENGADUAN MASYARAKAT 0,00 0,00 0,00 0,00%

1.20.1.20.03.25. PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTARPEMERINTAH DAERAH 385.924.050,00 377.249.448,00 8.674.602,00 97,75%

1.20.1.20.03.25.05. PEMBINAAAN PEMBEKALAN KECAMATAN DANKELURAHAN 100.399.050,00 98.896.211,00 1.502.839,00 98,50%

1.20.1.20.03.25.06. PENYUSUNAN LP2D KABUPATEN TEBO 108.425.000,00 105.407.650,00 3.017.350,00 97,22%1.20.1.20.03.25.07. KOORDINASI PEMERINTAHAN UMUM DAN

FASILITAS KERJASAMA ANTAR DAERAH 119.130.000,00 117.001.687,00 2.128.313,00 98,21%

1.20.1.20.03.25.08. RAPAT KERJASAMA ANTAR PEMERINTAHDAERAH 57.970.000,00 55.943.900,00 2.026.100,00 96,50%

1.20.1.20.03.26. PROGRAM PENATAAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN 840.956.760,00 781.143.150,00 59.813.610,00 92,89%

1.20.1.20.03.26.01. KOORDINASI KERJASAMA PERMASALAHANPERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 145.691.000,00 142.217.700,00 3.473.300,00 97,62%

1.20.1.20.03.26.02. PENYUSUNAN RENCANA KERJA RANCANGANPERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 61.300.000,00 59.180.050,00 2.119.950,00 96,54%

1.20.1.20.03.26.03. LEGISLASI RANCANGAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN 271.405.260,00 236.205.000,00 35.200.260,00 87,03%

1.20.1.20.03.26.04. FASILITASI SOSIALISASI PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN 162.122.000,00 156.938.250,00 5.183.750,00 96,80%

1.20.1.20.03.26.05. PUBLIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 68.816.000,00 68.332.600,00 483.400,00 99,30%

1.20.1.20.03.26.06. KAJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANDAERAH TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BARU,LEBIH TINGGI DARIKESERASIAN ANTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH

56.622.500,00 52.933.800,00 3.688.700,00 93,49%

1.20.1.20.03.26.18. EVALUASI RANCANGAN PERATURANDESA/PERDES 75.000.000,00 65.335.750,00 9.664.250,00 87,11%

1.20.1.20.03.27. PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU 183.900.000,00 171.790.700,00 12.109.300,00 93,42%1.20.1.20.03.27.03. FASILITASI PERCEPATAN PENYELESAIAN

TAPAL BATAS WILAYAH ADMINISTRASI ANTARDAERAH

183.900.000,00 171.790.700,00 12.109.300,00 94,61%

1.20.1.20.03.28. PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASIKESEJAHTERAN SOSIAL DI BIDANG KEHIDUPANUMAT

5.116.551.945,00 4.150.789.826,00 965.762.119,00 81,12%

1.20.1.20.03.28.01. PELAKSANAAN MUSABAQAH TILAWATILQUR'AN TINGKAT KABUPATEN TEBO 750.215.000,00 625.041.800,00 125.173.200,00 83,32%

1.20.1.20.03.28.02. MUSDA LPTQ TINGKAT KABUPATEN TEBO 35.447.250,00 32.722.250,00 2.725.000,00 92,31%1.20.1.20.03.28.03. PEMBINAA/TC KAFILLAH KABUPATEN TEBO 1.031.690.000,00 858.313.200,00 173.376.800,00 83,19%1.20.1.20.03.28.04. PELAKSANAAN MUSABAQAH TILAWATIL

QUR'AN TINGKAT PROPINSI JAMBI 1.362.975.000,00 1.082.537.575,00 280.437.425,00 79,42%

1.20.1.20.03.28.05. PELAKSANAAN KEGIATAN KEAGAMAAN 600.000.000,00 488.189.100,00 111.810.900,00 81,36%1.20.1.20.03.28.06. PELAKSANAAN KEGIATAN SAFARI RAMADHAN 92.690.000,00 92.440.000,00 250.000,00 99,73%1.20.1.20.03.28.07. PELAKSANAAN KEGIATAN PESANTREN KILAT 100.000.000,00 90.220.000,00 9.780.000,00 90,22%1.20.1.20.03.28.08. FESTIVAL ANAK SOLEH INDONESIA TINGKAT

PROPINSI 109.113.250,00 89.163.250,00 19.950.000,00 81,72%

1.20.1.20.03.28.09. PELEPASAN DAN PENYAMBUTAN JAMA'AH HAJISERTA PENGIRIMAN TKHD KABUPATEN TEBO 250.000.000,00 235.374.928,00 14.625.074,00 94,15%

1.20.1.20.03.28.14. PEMBINAAN DAN FASILITASI PONDOKPESANTREN 107.387.300,00 94.655.625,00 12.731.675,00 88,14%

1.20.1.20.03.28.16. PENGELOLA MAJID AGUNG DAN MASJID YAMPKABUPATEN TEBO 502.875.000,00 453.187.100,00 49.687.900,00 90,12%

1.20.1.20.03.28.18. PERESMIAN MASJID AGUNG 174.159.145,00 8.945.000,00 165.214.145,00 5,14%



1.20.1.20.03.42. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGANAPARATUR 163.950.000,00 159.930.638,00 4.019.362,00 97,55%

1.20.1.20.03.42.06. PENYUSUNAN INSTRUMEN ANALISIS JABATANPNS 93.000.000,00 89.250.000,00 3.750.000,00 95,97%

1.20.1.20.03.42.17. PEMBINAAN APARATUR PNS DAERAH 70.950.000,00 70.680.638,00 269.362,00 99,62%1.25.1.20.03.15. PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI,

INFORMASI DAN MEDIA MASSA 750.000.000,00 735.602.397,00 14.397.603,00 98,08%

1.25.1.20.03.15.02. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN JARINGANKOMUNIKASI DAN INFORMASI 200.000.000,00 187.028.418,00 12.971.582,00 93,51%

1.25.1.20.03.15.03. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA KOMUNIKASI DAN INFORMASI 400.000.000,00 398.578.208,00 1.421.792,00 99,64%

1.25.1.20.03.15.06. PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEMINFORMASI 150.000.000,00 149.995.771,00 4.229,00 100,00%

1.25.1.20.03.18. PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIAMASSA 2.581.264.650,00 2.457.760.550,00 123.504.100,00 95,22%

1.25.1.20.03.18.01. PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNANDAERAH 2.064.250.000,00 1.986.437.975,00 77.812.025,00 96,23%

1.25.1.20.03.18.02. PENYEBARLUASAN INFORMASIPENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 517.014.650,00 471.322.575,00 45.692.075,00 91,16%

2.01.1.20.03.16. PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGANPERTANIAN/PERKEBUNAN 243.400.000,00 228.270.500,00 15.129.500,00 93,78%

2.01.1.20.03.16.08. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORANKEBIJAKAN SUBSIDI PERTANIAN 181.400.000,00 170.888.500,00 10.511.500,00 94,21%

2.01.1.20.03.16.34. FASILITASI, EVALUASI, PENGENDALIAN DANKOORDINASI BIDANG PERKEBUNAN DANKEHUTANAN

62.000.000,00 57.382.000,00 4.618.000,00 92,55%

2.01.1.20.03.17. PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASILPRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN 24.000.000,00 22.468.000,00 1.532.000,00 93,62%

2.01.1.20.03.17.13. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 24.000.000,00 22.468.000,00 1.532.000,00 93,62%2.01.1.20.03.18. PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN

TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN 65.300.000,00 61.198.000,00 4.102.000,00 93,72%

2.01.1.20.03.18.19. FASILITASI, EVALUASI, PENGENDALIAN, DANKOORDINASI KEGIATAN LINGKUP PERTANIAN 65.300.000,00 61.198.000,00 4.102.000,00 93,72%

2.04.1.20.03.15. PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARANPARIWISATA 525.037.500,00 398.456.472,00 126.581.028,00 75,89%

2.04.1.20.03.15.03. PENGEMBANGAN JARINGAN KERJA SAMAPROMOSI PARIWISATA 525.037.500,00 398.456.472,00 126.581.028,00 75,89%

2.04.1.20.03.16. PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASIPARIWISATA 1.861.589.000,00 1.852.886.000,00 8.703.000,00 99,53%

2.04.1.20.03.16.02. PENINGKATAN PEMBANGUNAN SARANA DANPRASARANA PARIWISATA 1.810.919.500,00 1.803.556.000,00 7.363.500,00 99,59%

2.04.1.20.03.16.08. PEMBANGUNAN ARENA REKREASI (KEBUNBINATANG MINI) 50.669.500,00 49.330.000,00 1.339.500,00 97,36%

2.06.1.20.03.15. PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DANPENGAMANAN PERDAGANGAN 99.200.000,00 95.102.500,00 4.097.500,00 95,87%

2.06.1.20.03.15.03. PENINGKATAN PENGAWASAN PEREDARANBARANG DAN JASA 99.200.000,00 95.102.500,00 4.097.500,00 95,87%

JUMLAH BELANJA 53.982.066.359,00 50.829.553.879,00 3.152.512.480,00 94,16%



IV. PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ) merupakan manifestasi dari pelaksanaanPeraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem akuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara danReformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk TeknisPerjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atasss Laporan Kinerja InstansiPemerintah yang merupakan pertanggungjawaban yang berisikan informasi mengenaikinerja yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo selama Tahun 2016.

4.1. Kesimpulan

1. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi dalam tahun 2016 Sekretariat DaerahKabupaten Tebo telah merencanakan dan melaksanakan 126 kegiatan dalam 41program sesuai dengan skala prioritas melalui APBD Tahun Anggaran 2016untuk mendukung pencapaian 5 sasaran 18 indikator kinerja (output) dan 5tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

2. Hasil capaian atas 19 indikator kinerja sasaran dalam beberapa klasifikasipengukuran/penilaian adalah sebagai berikut:o Terlaksananya dengan ”baik” sebanyak 18 indikator sasaran strategiso Terlaksananya dengan ”kurang” sebanyak 1 indikator sasaran strategis

3. Tidak tercapainya seluruh target indikator kinerja sasaran sepenuhnya (100%)disebabkan terdapatnya beberapa hambatan dengan pokok-pokok permasalahanyang saling berkaitan, yaitu sebagai akibat lemahnya instrumen otonomi daerahitu sendiri dan terjadinya misintepretasi dari masing-masing elemen pelaksanaotonomi daerah misalnya antara lain muncul eforia lemahnya kapasitas politikdan ekonomi serta disharmoni antara pelaksana otonomi daerah itu sendiri. Halini sangat mempengaruhi kegiatan Sekretariat Daerah antara lain adalah masihlemahnya kemampuan aparatur pemerintah daerah terutama dibidangperencanaan, penggalian potensi serta beberapa hal yang berkaitan denganpelaksanaan dilapangan.

4.2. Strategi Pemecahan Masalah

Untuk meningkatan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo pada masayang akan datang, dan guna mengurangi permasalahan yang ada perlu dilakukanberbagai upaya dan strategi untuk pemecahan masalah yang timbul pada saat iniantara lain adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan aparatur Dinas Pendapatan melalui berbagaikegiatan Diklat teknis fungsional, kursus-kursus, work shop dan seminar-seminarbaik nasional maupun regional terutama yang berkaitan dengan perencanaandan pengelolaan penerimaan daerah.



2. Terus menerus melakukan koordinasi dengan dinas instansi terkait melaluirapat-rapat terjadwal atau tidak terjadwal, maupun koordinasi denganPemerintah provinsi dan Pemerintah pusat untuk mencari solusi berbagaipermasalahan pengelolaan pemerintahan daerah serta melakukan pendekatandalam rangka menghimpun sumber penerimaan daerah yang bersumber dariPemerintah Provinsi atau Pemerintah pusat.

3. Melaksanakan dan mengembangkan kegiatan-kegiatan yang selama ini sudahberjalan baik, serta melakukan evaluasi sebagai bahan kajian untuk kegiatanselanjutnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 merupakan produkKetiga dalam masa tahun 2011 s/d 2016. Sebagai sesuatu yang baru, Laporan Kinerja inimasih memerlukan penyempurnaan-penyempurnaan, terutama dalam menentukanindikator capaian keberhasilan dari sasaran yang telah ditetapkan maupun dalammenganalisis kinerja organisasi.

Oleh karena itu masukan-masukan positif bagi penyempurnaan dan pengembangansistem Akuntabilitas publik di lingkungan Sekretariat Daerah sangat diperlukan, sehinggaimplementasi sistem AKIP diharapkan akan lebih baik dimasa–masa mendatang.

Muara Tebo, Februari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN TEBO

Drs.H. ABU BAKAR, M.SiPembina Utama Muda

NIP. 19620415 199303 1 003


Ringkasan Eksekutif - i -

RINGKASAN EKSEKUTIF

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT dengan segalaRahmat dan izin-Nya Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten TeboTahun 2016 telah selesai disusun. Penyusunan Kinerja Pemerintah Tahun2016 ini dimaksudkan untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan /kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dansasaran-sasaran dengan strategi berupa kebijakan, program dan kegiatan yangtelah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2016, dengantujuan sebagai perwujudan kinerja instansi kepada pihak-pihak yang memberimandat, terciptanya sistem pelaporan kinerja yang dapat meningkatkankepercayaan terhadap pemerintah, dan meningkatkan kinerja instansipemerintah dalam menjalankan misi, serta diharapkan dapat terciptanyakepemerintahan yang baik (good govermance).

Penyusunan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 ini,berpodoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentangPetunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara ReviuAtas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah..

Visi sekretariat Daerah Kabupaten Tebo yaitu ”Mewujudkan TatakolaPemerintahan Yang Bersih, efektif dan efisien, akuntabel dan terpecayamelalui seistem pengawasan dan pembinaan yang sinergis danberkesinambungan” dengan 5 (lima) misi yaitu :

1. Meningkatkan kinerja pemerintahan Kabupaten Tebo secaraprofesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

2. Meningkatkan sumber daya aparatur penyelenggara pemerintahandalam melaksanakan pelayanan.

3. Menciptakan Aparatur pemerintahan yang bertanggung jawab danberbudi luhur.

4. Mewujudkaan pemerintahan yang bersih dan terpercaya melaluisistem pengawasan dan pembinaan yang sinergis danbekesinambungan.

5. Membangun sarana dan prsarana pemerintahan yang refresentatif.


Ringkasan Eksekutif - ii -

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut dalam Tahun 2016,Sekretariat Daerah Kabuipaten Tebo telah merencanakan dan melaksanakan126 kegiatan dalam 41 program sesuai dengan skala prioritas melalui APBDTahun Anggaran 2016 untuk mendukung pencapaian 5 sasaran 19 indikatorkinerja (output) dan 5 tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis,dengan hasil capaian indikator kinerja sasaran dalam beberapa klasifikasipengukuran/penilaian seperti dalam tabel berikut :

NO. SASARAN INDIKATOR SASARANCAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN (OUTPIT)

SangantBaik

Baik Cukup Kurang

1. Terdapatnya kesempatanbagi setiap aparaturpemerintah untukmengembangkan dirisesuai dengan bidangkeahliannya.

Persentase Peningkatan Disiplin,Moral Dan Etika serta SistemPembinaan Karir PNS di LingkunganPemerintah Kabupaten Tebo

98,39

Persentase jumlah pegawai yangMengikuti Diklat teknis fungsional,kursus-kursus, workshop, seminar-seminar nasional dan regional

97,55

2. Tercapainya standarisasipelayanan birokrasi yanglebih baik dan lebihsingkat.

Persentase Jumlah Rumah LayakHuni Masyarakat

94,84

Persentase Terbukanya Peluang DanKesempatan Berinvestasi

94,87

Persentase Peningkatan PelayananKepada Masyarakat

86,62

Persentase Peningkatan Pembibitandan Pembinaan Olahraga diKabupaten Tebo

88,03

Persentase Peningkatan HasilPemeriksaan dan PengaduanMAsyarakat yang ditindak lanjuti

0,00

Persentase Peningkatan Kerjasamadan Koordinasi Pemerintahan Umumdan Antar Daerah Dalam PelayananPublik

97,75

Persentase Peningkatan KualitasKehidupan Beragama di Kab. Tebo

81,12

Persentase Peningkatan KetahananPangan Di Bidang Pertanian/Perkebunan dan Pengendalian diBidang ESDM dan Lingkungan Hidup

93,65

3. Tersedianya personilyang memadai bagipelaksanaan sistempemerintahan yangberorientasi pada hasil

Persentase Peningkatan KualitasPelaporan Capaian Kinerja DanKeuangan

96,26

Persentase Pelaksanaan KoordinasiAntar Wilayah

98,28

Persentase Penataan DanPenyempurnaan Di BidangPengawasan

83,19

Persentase Peningkatan PelaksanaanOtonomi Daerah

93,89

4. Terlaksananya sanksiadministrasi bagi setiappelanggaran sesuaidengan prosedur dantingkat pelanggaran

Persentase peningkatan KebijakanKDH di bidang penagwasan

91,59

5. Meningkatnyamasyarakat sadarhukum.

Persentase Jumlah tersusunnyaRancangan Peraturan Perundang-undangan

92,89

6. Tersedianya sarana danprasarana aparatur yang

Persentase Jumlah Sarana DanPrasarana Pendukung Pelaksanaan

94,28


Ringkasan Eksekutif - iii -

refresentatif Tugas & Administrasi PemerintahanYang Memadai Pada Unit Kerja DiLingkungan Sekretariat Daerah YangTersedia

Persentase Jumlah PromosiKebudayaan Daerah Yang terlaksana

87,71

Persentase Peningkatan Sarana DanPrasarana Komunikasi GunaPenyebarluasan InformasiPembangunan Di Daerah

96,65

Berdasarkan tabel tersebut dapat diartikan bahwa dari target rencanakerja (permormance Plan) sebanyak 19 indikator sasaran :

Terlaksana dengan ”baik” sebanyak 18 indikator sasaran strategik Terlaksananya dengan ”kurang” sebanyak 1 indikator sasaran strategik

Rincian hasil capaian indikator sasaran dan hambatan-hambatannya/permasalahan-permasalahan diungkapan di dalam bab-bab laporan kinerja ini.

Berbagai keberhasilan Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo tersebutdiatas akan tetap dipertahankan, dan terhadap kelemahan-kelemahan/hamabatan-hambatan yang terjadi akan diperbaikin untuk masaselanjuntnya sesuai dengan kemampuan dan aturan yang berlaku.

Muara Tebo, Februari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN TEBO

Drs.H. ABU BAKAR,M.SiPembina Utama Muda

NIP.19620415 199303 1 003

laporan kinerja instansi pemerintah setda kab. tebo tahun 2016 setda... · laporan kinerja instansi...

Documents