bab i pendahuluan - sakip.pertanian.go.idsakip.pertanian.go.id/admin/data2/lakip buah 2013...
Post on 23-Aug-2019
217 Views
Preview:
TRANSCRIPT
LLaappoorraann AAkkuunnttaabbiilliittaass KKiinneerrjjaa IInnssttaannssii PPeemmeerriinnttaahh ((LLAAKKIIPP)) 22001133
1
BAB I
PENDAHULUAN
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah merupakan salah satu kewajiban
bersama seluruh jajaran pemerintah sebagai pelaksana kegiatan dan pengelolaan
anggaran negara sebagaimana tertuang dalam ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat melalui TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi dan Permenpan Nomor
29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
mengacu kepada peraturan perundang-undangan, antara lain : 1) Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 2)
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah, 3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006
tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan, 4) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah, 5) Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Percepatan Pemberantasan Korupsi, 6) Keputusan Kepala Lembaga Administrasi
Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan 7) Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Nomor: Per/09/M.PAN/5/2009 tentang
Pedoman Umum, Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi
Pemerintah. Sedangkan Peraturan Menteri Pertanian terkait dengan SAKIP yaitu
1) Permentan No. 92 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja
Kementan 2010-2014, 2) Permentan No. 49 Tahun 2013 tentang IKU Kementan
2010-2014, 3) Permenpan dan RB Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah, 4) Permenpan dan RB No. 13 tahun 2010 tentang Petunjuk
LLaappoorraann AAkkuunnttaabbiilliittaass KKiinneerrjjaa IInnssttaannssii PPeemmeerriinnttaahh ((LLAAKKIIPP)) 22001133
2
Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2010 dan 5)
Permenpan No. 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja
dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Kinerja instansi pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat
pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi,
misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan
dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan kebijakan dan
program yang ditetapkan.
Metode akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan telah diatur dalam
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(Permenpan dan Reformasi Birokrasi No. 29 tahun 2010. Sehubungan dengan hal
tersebut, Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah pada tahun 2013 menyusun
LAKIP sebagai bentuk pertanggungjawaban pimpinan pemerintah beserta
jajarannya kepada Menteri Pertanian dalam memanfaatkan anggaran
pembangunan yang bersumber dari APBN.
Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah memiliki tugas dan fungsinya
sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Sesuai dengan
Permentan tersebut, tugas dari Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah
adalah melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan
teknis dan evaluasi di bidang budidaya dan pascapanen tanaman buah.
Sedangkan fungsi dari Direktorat Budidaya Tanaman Buah sebagai
berikut :
1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang budidaya dan pascapanen tanaman
pohon, perdu, terna dan merambat.
LLaappoorraann AAkkuunnttaabbiilliittaass KKiinneerrjjaa IInnssttaannssii PPeemmeerriinnttaahh ((LLAAKKIIPP)) 22001133
3
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang budidaya dan pascapanen tanaman pohon,
perdu, terna dan merambat.
3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang budidaya dan
pascapanen tanaman pohon, perdu, terna dan merambat.
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang budidaya dan pascapanen
tanaman pohon, perdu, terna serta merambat.
5. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah.
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Direktorat Budidaya
dan Pascapanen Buah memiliki 4 (empat) subdirektorat (Eselon III) yaitu :
1. Subdirektorat Budidaya Tanaman Pohon dan Tanaman Perdu
2. Subdirektorat Budidaya Tanaman Terna dan Tanaman Merambat
3. Subdirektorat Pascapanen Tanaman Pohon dan Tanaman Perdu
4. Subdirektorat Pascapanen Tanaman Terna dan Tanaman Merambat
5. Subbagian Tata Usaha
6. Kelompok Jabatan Fungsional
Fungsi dari masing-masing subdirektorat tersebut sebagai berikut :
1. Subdirektorat Budidaya Tanaman Pohon dan Tanaman Perdu
a. Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang teknologi dan bimbingan
usaha budidaya tanaman pohon dan tanaman perdu.
b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi dan bimbingan
usaha budidaya tanaman pohon dan perdu.
c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan di
bidang teknologi dan bimbingan usaha budidaya tanaman pohon dan
perdu.
d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dan di bidang
teknologi dan pengembangan usaha budidaya tanaman pohon dan perdu.
LLaappoorraann AAkkuunnttaabbiilliittaass KKiinneerrjjaa IInnssttaannssii PPeemmeerriinnttaahh ((LLAAKKIIPP)) 22001133
4
2. Subdirektorat Budidaya Tanaman Terna dan Tanaman Merambat
a. Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang teknologi dan bimbingan
usaha budidaya tanaman terna dan tanaman merambat.
b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi dan bimbingan
usaha budidaya tanaman terna dan tanaman merambat.
c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan di
bidang teknologi dan bimbingan usaha budidaya tanaman terna dan
tanaman merambat.
d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang teknologi
dan pengembangan usaha budidaya tanaman terna dan tanaman
merambat.
3. Subdirektorat Pascapanen Tanaman Pohon dan Tanaman Perdu
a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang teknologi dan sarana
pascapanen tanaman pohon dan tanaman perdu.
b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi dan sarana
pascapanen tanaman pohon dan tanaman perdu.
c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang
teknologi dan sarana pascapanen tanaman pohon dan tanaman perdu.
d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang teknologi
dan sarana pascapanen tanaman pohon dan tanaman perdu.
4. Subdirektorat Pascapanen Tanaman Terna dan Tanaman Merambat
a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang teknologi dan sarana
pascapanen tanaman terna dan tanaman merambat.
b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi dan sarana
pascapanen tanaman terna dan tanaman merambat.
c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan di
bidang teknologi dan sarana pascapanen tanaman terna dan tanaman
merambat.
LLaappoorraann AAkkuunnttaabbiilliittaass KKiinneerrjjaa IInnssttaannssii PPeemmeerriinnttaahh ((LLAAKKIIPP)) 22001133
5
d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang teknologi
dan sarana pascapanen tanaman terna dan tanaman merambat.
5. Sub Bagian Tata Usaha
Mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan,
rumah tangga dan surat menyurat, serta kearsipan Direktorat Budidaya dan
Pascapanen Buah.
6. Kelompok Jabatan Fungsional
Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan
fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
LLaappoorraann AAkkuunnttaabbiilliittaass KKiinneerrjjaa IInnssttaannssii PPeemmeerriinnttaahh ((LLAAKKIIPP)) 22001133
6
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
I. PERENCANAAN KINERJA
Perencanaan kinerja suatu instansi berkaitan dengan perencanaan
strategis yang merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang
akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun
dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau
mungkin timbul. Dokumen Perencanaan Kinerja memuat Indikator Kinerja
Utama (IKU), Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan
(RKT). Berikut ini diuraikan secara rinci masing-masing dari dokumen
perencanaan tersebut.
A. Indikator Kinerja Utama (IKU)
Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu
tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan dari penetapan Indikator
Kinerja Utama adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan
diperlukan dalam menyelenggarakan manajeman kinerja dengan baik serta
untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan
sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan
peningkatan akuntabilitas kinerja. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)
sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi No : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman
Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Budidaya dan
Pascapanen Buah mengacu kepada Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat
Jenderal Hortikultura tahun 2013 yang telah ditetapkan dan menjadi
LLaappoorraann AAkkuunnttaabbiilliittaass KKiinneerrjjaa IInnssttaannssii PPeemmeerriinnttaahh ((LLAAKKIIPP)) 22001133
7
Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 49/Permentan/OT.140/8/2012 tentang
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Pertanian Tahun 2010 -
2014 (Tabel 1). Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Budidaya dan
Pascapanen Buah Tahun 2013 terdapat pada Lampiran 1.
Tabel 1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah Tahun 2013
No Sasaran Indikator Kinerja Sumber Data
1 Meningkatnya luas
areal, perbaikan
pengelolaan kebun
dan penanganan
pascapanen buah
1. Kawasan Tanaman
Buah (ha)
Laporan dari Dinas
teknis yang
membidangi
hortikultura di tingkat
Provinsi dan Kab/Kota.
2.Registrasi kebun
tanaman buah
(kebun)
Laporan dan usulan
registrasi kebun
tanaman buah dari
Dinas Pertanian
Provinsi
3.Fasilitas pengelolaan
pascapanen tanaman
buah (unit)
Laporan pelaksanaan
kegiatan penyediaan
sarana prasarana
pascapanen tanaman
buah dari Ditjen
Hortikultura, Dinas
Pertanian Provinsi dan
Dinas Pertanian
Kab/Kota.
Sumber : Direktorat Jenderal Hortikultura, 2013
LLaappoorraann AAkkuunnttaabbiilliittaass KKiinneerrjjaa IInnssttaannssii PPeemmeerriinnttaahh ((LLAAKKIIPP)) 22001133
8
Dalam IKU Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah juga tercantum
tugas dan fungsi Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah. Tugas dimaksud
adalah melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan
teknis dan evaluasi di bidang budidaya dan pascapanen tanaman buah.
Sedangkan fungsi dari Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah adalah :
1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang budidaya dan pascapanen
tanaman pohon, perdu, terna dan merambat.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang budidaya dan pascapanen tanaman
pohon, perdu, terna dan merambat.
3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang budidaya dan
pascapanen tanaman pohon, perdu, terna dan merambat.
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang budidaya dan
pascapanen tanaman pohon, perdu, terna serta merambat.
5. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah.
B. Rencana Strategis (Renstra)
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Budidaya dan
Pascapanen Buah mengacu pada Rencana Kerja Direktorat Jenderal
Hortikultura yang mana Direktorat Jenderal Hortikultura mengacu pada
Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Rencana
Strategis - KL) 2010 - 2014 yang diterbitkan oleh Kementerian Negara
Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Tahun 2009; Undang-undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa
Pimpinan Kementerian/Lembaga berkewajiban untuk menyiapkan Rancangan
Rencana Strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
LLaappoorraann AAkkuunnttaabbiilliittaass KKiinneerrjjaa IInnssttaannssii PPeemmeerriinnttaahh ((LLAAKKIIPP)) 22001133
9
Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan yang
berisikan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program
dan kegiatan pembangunan subsektor buah-buahan yang akan dilaksanakan
selama lima tahun ke depan (2010 - 2014). Penyusunan Renstra Direktorat
Budidaya dan Pascapanen Buah mengacu pada Renstra Direktorat Jendral
Hortikultura. Renstra disusun berdasarkan analisis strategis atas potensi,
peluang, tantangan dan permasalahan termasuk isu strategis terkini yang dihadapi
selama lima tahun ke depan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat
Budidaya dan Pascapanen Buah sebagaimana terdapat dalam Peraturan
Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Pertanian tanggal 14 Oktober 2010 dan pedoman
Rancangan Awal RPJMN serta target utama, arah kebijakan dan strategi
Kementerian Pertanian Tahun 2010 - 2014 maka telah disusun Renstra
Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah tahun 2010 – 2014. Berikut ini
diinformasikan visi dan misi, tujuan pengembangan buah-buahan sasaran,
arah kebijakan dan strategi, program dan kegiatan pembangunan subsektor
buah-buahan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan (2010 - 2014).
1. Visi
Memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan dinamika lingkungan
strategis, serta visi Direktorat Jenderal Hortikultura maka visi Direktorat
Budidaya dan Pascapanen Buah seperti dalam Renstra adalah
“Terwujudnya sistem budidaya dan pascapanen buah-buahan yang
efisien dan berkelanjutan untuk menghasilkan produk bermutu,
aman konsumsi, dan berdayasaing guna memenuhi kebutuhan
dalam negeri dan ekspor”.
2. Misi
Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan tersebut, Direktorat Budidaya dan
Pascapanen Buah mengemban misi yang harus dilaksanakan yaitu :
a. Mewujudkan pengembangan kawasan buah yang berkelanjutan,
LLaappoorraann AAkkuunnttaabbiilliittaass KKiinneerrjjaa IInnssttaannssii PPeemmeerriinnttaahh ((LLAAKKIIPP)) 22001133
10
efisien, berbasis IPTEK dan sumberdaya lokal serta berwawasan
lingkungan melalui pendekatan agribisnis.
b. Mewujudkan ketersediaan sarana produksi dan pascapanen secara
tepat.
c. Meningkatkan penerapan teknik budidaya dan pascapanen yang baik
dan ramah lingkungan.
d. Mewujudkan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan buah
segar.
e. Mendorong sumberdaya manusia (SDM) dan kelembagaan yang
profesional.
f. Mendorong terciptanya kebijakan dan regulasi untuk pengembangan
agribisnis buah serta meningkatnya investasi buah.
g. Mendorong tersedianya prasarana dan sistem logistik buah.
h. Mendorong terbinanya sistem penyuluhan, sistem informasi teknologi,
pembiayaan dan pelayanan lainnya.
i. Mendorong terwujudnya sistem kemitraan usaha dan perdagangan
komoditas buah-buahan yang transparan.
j. Meningkatkan penerapan registrasi kebun buah GAP.
3. Tujuan
Tujuan pengembangan buah-buahan tahun 2010 – 2014 adalah :
a. Meningkatkan ketersediaan buah bermutu, dan aman konsumsi.
b. Meningkatkan daya saing buah di pasar domestik maupun internasional.
c. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.
4. Arah Kebijakan
Arah kebijakan pengembangan buah-buahan mengacu pada arah kebijakan
pengembangan hortikultura yang diselaraskan dengan visi, misi, tugas pokok
dan fungsi Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah sebagai berikut :
a. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk buah-
buahan untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri
LLaappoorraann AAkkuunnttaabbiilliittaass KKiinneerrjjaa IInnssttaannssii PPeemmeerriinnttaahh ((LLAAKKIIPP)) 22001133
11
(konsumsi, industri, dan subtitusi impor) dan meningkatkan
ekspor melalui penerapan GAP/SOP, GHP, perbaikan kebun,
penerapan teknologi maju, penggunaan benih bermutu varietas
unggul.
b. Peningkatan kualitas dan kuantitas produk buah-buahan melalui
perbaikan dan pengembangan infrastruktur serta sarana budidaya dan
pascapanen buah.
c. Pemberdayaan petani/pelaku usaha buah-buahan melalui bantuan
sarana, sekolah lapang, magang, studi banding dan pendampingan.
d. Penguatan akses petani/pelaku usaha buah-buahan terhadap
teknologi maju antara lain kultur jaringan, rekayasa genetik dan
somatik embrio genetik, nano teknologi, dan teknologi pascapanen.
e. Penguatan akses petani/pelaku usaha buah-buahan terhadap pasar
modern, pasar ekspor melalui pembenahan manajemen rantai
pasokan, pembenahan rantai pendingin, kemitraan usaha.
f. Penguatan akses petani/pelaku usaha buah-buahan terhadap
permodalan bunga rendah seperti PKBL/CSR, Skim Kredit Bersubsidi
(KKPE), Skim Kredit Penjaminan (KUR) serta bantuan sosial seperti
PUAP, LM3 dan PMD.
g. Mendorong investasi buah-buahan melalui fasilitasi investasi terpadu,
promosi baik di dalam maupun di luar negeri dan dukungan iklim usaha
yang kondusif melalui pengembangan dan penyempurnaan regulasi.
h. Pengembangan dan pengutuhan kawasan buah-buahan yang
direncanakan dan dikembangkan secara terintegrasi dengan instansi
terkait.
i. Pemasyarakatan dan gerakan peningkatan konsumsi buah dalam rangka
mendukung diversifikasi pangan serta mendorong upaya pencapaian
standar konsumsi perkapita yang diterapakan oleh FAO.
j. Penanganan pascapanen yang baik berbasis kelompok tani, pelaku usaha
dan industri untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing.
k. Berperan aktif dalam meningkatkan daya saing produk buah-buahan di
LLaappoorraann AAkkuunnttaabbiilliittaass KKiinneerrjjaa IInnssttaannssii PPeemmeerriinnttaahh ((LLAAKKIIPP)) 22001133
12
pasar internasional melalui pemenuhan persyaratan perdagangan dan
peningkatan mutu produk serta mendorong perlindungan produk buah
dalam negeri melalui pengenaan tarif bea masuk tarif maupun penerapan
hambatan teknis dalam perdagangan internasional.
l. Peningkatan promosi citra petani dan pertanian guna menumbuhkan
minat generasi muda menjadi wirausahawan agribisnis buah-buahan.
m. Peningkatan dan penerapan manajemen pembangunan buah-buahan
yang akuntabel, transparansi, disiplin anggaran, efisien dan efektif,
pencapaian indikator kinerja secara optimal.
5. Strategi
Strategi pengembangan buah-buahan sejalan dengan strategi
pembangunan pertanian dan strategi pembangunan hortikultura tahun
2010-2014 yaitu :
a. Pengembangan kawasan melalui pewilayahan komoditas buah-buahan
sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang, pengembangan kawasan,
dan penerapan Good Agriculture Practices (GAP), serta mendukung
meningkatkan penggunaan sarana organik.
b. Revitalisasi Infrastruktur dan Sarana
1) Penyediaan prasarana kebun dan budidaya meliputi rumah lindung
atau penaung tanaman, bangunan pengolahan bahan organik, dan
prasarana pascapanen meliputi : bangsal pascapanen, gudang
penyimpanan, gudang pendingin dan penataan rantai pasok.
2) Penyediaan sarana budidaya dan pascapanen meliputi sarana
produksi, alat pengolah tanah, sarana budidaya, peralatan panen
dan pascapanen.
3) Mengembangkan percontohan prasarana kebun buah-buahan.
4) Mendorong pembangunan prasarana kebun khususnya jalan
produksi, jalan penghubung dari lokasi budidaya, pascapanen
sampai pasar, pengolahan limbah dan bahan organik, bangunan
pasar, jaringan irigasi, jaringan komunikasi dan sumber energi.
LLaappoorraann AAkkuunnttaabbiilliittaass KKiinneerrjjaa IInnssttaannssii PPeemmeerriinnttaahh ((LLAAKKIIPP)) 22001133
13
c. Revitalisasi Sumber Daya Manusia
1) Pelaksanaan sekolah lapang untuk penerapan GAP, GHP, dan SOP
budidaya dan pascapanen buah.
2) Pelaksanaan magang dan studi banding untuk meningkatkan
pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk petani di daerah
sedang berkembang ke kawasan buah-buahan yang sudah maju.
3) Pengembangan pola pendampingan oleh petugas
lapang/champion/akademisi/petani maju/peneliti dalam
pengembangan agribisnis bisnis buah-buahan.
d. Revitalisasi Pembiayaan Petani
1) Mengkonsolidasikan berbagai sumber pembiayaan seperti BUMN,
BUMD, dan lembaga perbankan serta sumber pembiayaan lainnya
untuk dapat menyalurkan sumber pembiayaan yang dimiliki bagi
pengembangan kawasan buah-buahan.
2) Mendorong mitra usaha sebagai penjamin kredit atau avalis.
3) Mendorong pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana APBD
bagi pengembangan buah-buahan.
4) Memfasilitasi dana bantuan sosial melalui PUAP, LM3, PMD, dan
Bansos lainnya.
e. Revitalisasi Kelembagaan
1) Memfasilitasi tumbuhkembangnya kelompok tani, gabungan
kelompok tani (gapoktan), asosiasi, perhimpunan, lembaga
pengembangan buah-buahan.
2) Mengembangkan wadah bagi masyarakat, praktisi, pakar dan
pemerintah dalam bentuk konsorsium untuk pengembangan industri
buah-buahan.
3) Penguatan akses petani/pelaku usaha buah-buahan terhadap
teknologi maju antara lain kultur jaringan, rekayasa genetik, somatik
embrio genetik, nano teknologi dan teknologi pascapanen serta
LLaappoorraann AAkkuunnttaabbiilliittaass KKiinneerrjjaa IInnssttaannssii PPeemmeerriinnttaahh ((LLAAKKIIPP)) 22001133
14
pengolahan hasil.
f. Revitalisasi Teknologi dan Industri Hilir
1) Mendorong penerapan teknologi pengolahan hasil untuk
mengembangkan industri pedesaan berbasis buah-buahan.
2) Memfasilitasi penerapan teknologi pascapanen antara lain
mempertahankan kesegaran perpanjangan masa simpan dan
perbaikan warna buah.
6. Kegiatan
Sejalan dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Hortikultura,
Kegiatan Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah adalah “Peningkatan
Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Buah (buah tahunan
pohon dan perdu, buah semusim dan merambat, buah terna)
Berkelanjutan”. Upaya peningkatan produktivitas dan mutu buah-buahan
dilakukan melalui berbagai pendekatan antara lain :
a. Pengembangan Kawasan
Kawasan agribisnis buah-buahan merupakan fokus wilayah
pengembangan buah-buahan. Dalam pengembangan kawasan
buah-buahan harus mempertimbangkan aspek-aspek yang
berpengaruh terhadap pengembangan buah seperti aspek
agronomi, potensi wilayah, agroklimat, sumber daya manusia
(petugas dan petani), sarana dan prasarana serta aspek
ekonomi. pengembangan kawasan buah-buahan juga
memperhatikan luasan (skala ekonomi) untuk mendapatkan
tingkat efisiensi yang tinggi.
Melalui pengembangan kawasan, akan terjadi sinergi yang saling
melengkapi antara karakteristik buah-buahan yang spesifik
maupun keragaman komoditas, dengan nilai ekonomi yang tinggi
LLaappoorraann AAkkuunnttaabbiilliittaass KKiinneerrjjaa IInnssttaannssii PPeemmeerriinnttaahh ((LLAAKKIIPP)) 22001133
15
dan waktu panen yang berbeda, menjadi potensi ekonomi yang
dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani di
wilayah tersebut.
Pengembangan kawasan buah-buahan dilakukan melalui
pengembangan kawasan baru maupun pengutuhan kawasan
yang sudah ada sehingga mencapai skala ekonomi.
b. Sekolah Lapang
Sekolah Lapang merupakan wahana bagi para petani untuk
saling belajar dan bertukar pengalaman antar anggota dan
interaksi antara petani dan interaksi antara petani dan pemandu
lapang serta belajar mengatasi permasalahan yang dihadapi di
lapangan secara mandiri. Kegiatan Sekolah Lapang ini
diselenggarakan sesuai dengan tahapan budidaya dan umur
tanaman.
Sekolah Lapang merupakan praktek lapang penerapan GAP/SOP
budidaya dan penananan pascapanen/GHP dalam rangka
menghasilkan produk yang bermutu, sesuai dengan permintaan
pasar dan aman konsumsi.
c. Penerapan GAP
Untuk meningkatkan produktivitas dan mutu produk buah-buahan
dilakukan melalui penerapan cara budidaya buah yang baik dan
benar (Good Agricultural Practices/GAP) yang dijabarkan melalui
penerapan Standard Operating Procedure/SOP untuk memberikan
apresiasi bagi kebun yang telah menerapkan GAP dan mendorong
penerapan GAP dilakukan registrasi kebun.
Registrasi kebun adalah suatu upaya pengakuan pada kebun yang
telah menerapkan GAP/SOP. Dengan pemberian nomor registrasi
LLaappoorraann AAkkuunnttaabbiilliittaass KKiinneerrjjaa IInnssttaannssii PPeemmeerriinnttaahh ((LLAAKKIIPP)) 22001133
16
kebun merupakan jaminan bahwa kebun tersebut telah menerapkan
GAP. Nomor registrasi kebun diberikan bagi kebun yang telah
menerapkan prinsip-prinsip pengendalian hama terpadu (PHT),
memiliki SOP dan melakukan pencatatan semua aktivitas budidaya.
Nomor register kebun merupakan bentuk tanggung jawab produsen
terhadap produk yang dihasilkan karena dapat ditelusur balik.
Produk buah yang dihasilkan dari kebun yang telah memiliki nomor
register siap untuk dilakukan sertifikasi produk.
Untuk memberikan nomor register pada kebun yang telah
menerapkan GAP/SOP dilakukan melalui serangkaian kegiatan ialah
: identifikasi kebun, pembinaan dan pendampingan penerapan
GAP/SOP, pendaftaran/pengajuan permohonan oleh pelaku kepada
Dinas Pertanian Kabupaten dan diteruskan kepada Dinas Pertanian
Provinsi untuk kemudian dinilai kecukupan dokumen yang diajukan
serta diverifikasi kebenarannya. Petugas penilai dari Dinas
Pertanian Provinsi kemudian melakukan penilaian terhadap
pemenuhan persyaratan dan membahas hasilnya dengan tim penilai
di provinsi.
d. Pengembangan Packinghouse
Kecenderungan meningkatnya kebutuhan dan permintaan dari
konsumen global terhadap pangan yang aman dan bermutu telah
tumbuh di berbagai negara. Oleh karena itu, negara produsen
berupaya untuk menghasilkan produk buah bermutu aman konsumsi
melalui penerapan Good Agricultural Practices (GAP), dibarengi
dengan penerapan Good Handling Practices (GHP).
Salah satu upaya penerapan GHP melalui pengembangan rumah
pengemasan atau packinghouse. Pengembangan rumah kemasan
tersebut dimaksudkan untuk mempertahankan mutu produk yang
LLaappoorraann AAkkuunnttaabbiilliittaass KKiinneerrjjaa IInnssttaannssii PPeemmeerriinnttaahh ((LLAAKKIIPP)) 22001133
17
dihasilkan kebun yang telah menerapkan GAP. Produk yang telah
dihasilkan tidak mengalami pencemaran atau penurunan mutu akibat
penanganan di rumah kemasan yang tidak memenuhi persyaratan
keamanan pangan. Untuk menjamin keamanan pangan produk buah
yang diproses dari rumah kemasan, maka rumah kemasan perlu
diregister, sehingga dapat ditelusur balik produk buah yang
diperdagangkan tersebut. Rumah kemasan terus dibina, dipantau
agar menerapkan sistem jaminan mutu secara konsisten.
e. Pengembangan Pemberdayaan Kelembagaan Usaha
Kelembagaan petani mempunyai peran dan fungsi untuk
meningkatkan posisi tawar petani, dan efektivitas serta efisiensi
usaha. Kelembagaan tani didorong agar dibentuk dari, oleh dan
untuk petani, Melalui kelembagaan tani berupa kelompok tani,
gabungan kelompok tani, asosiasi komoditas maupun badan usaha
milik petani, petani memiliki posisi tawar yang tinggi dalam
memasarkan produknya, memperoleh sarana produksi lebih mudah
dengan harga yang lebih murah serta mudah dalam desiminasi dan
adoptasi teknologi.
Mengingat manfaat kelembagaan tani yang besar, maka dilakukan
inisiasi pembentukan kelembagaan tani bagi yang belum terbentuk,
penguatan dan pemberdayaan bagi kelembagaan yang ada.
Kelembagaan yang ada didorong agar memberikan manffat
seemakin besar bagi anggotanya. Kelembagaan tani didorong
menjadi kelembagaan petani yang mandiri dan mampu
mensejahterakan bagi anggotanya.
f. Pertemuan/Sosialisasi/Identifikasi/Pembinaan/Workshop
Sesuai dengan fungsinya, di tingkat pusat menyediakan perumusan
kebijakan, menyusun standar, norma, pedoman, kriteria dan
LLaappoorraann AAkkuunnttaabbiilliittaass KKiinneerrjjaa IInnssttaannssii PPeemmeerriinnttaahh ((LLAAKKIIPP)) 22001133
18
prosedur kebijakan, pedoman dan memberikan bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang budidaya maupun pascapanen tanaman buah,
sedangkan pelaksanaannya ada di daerah baik di provinsi maupun di
kabupaten. Agar pelaksanaan di daerah selasar dan sesuai dengan
kebijakan dan standar serta norma yang disiapkan pusat, perlu
dilakukan pertemuan, sosialisasi, identifikasi dan workshop Kegiatan
tersebut antara lain melibatkan petugas pusat, petugas provinsi,
petugas kabupaten/kota, petugas lapang, petani, pelaku usaha dan
instansi terkait dengan materi mencakup berbagai aspek yang
berkaitan dengan kegiatan budidaya dan pascapanen buah.
Upaya tersebut perlu dilakukan melalui serangkaian kegiatan
pertemuan seperti pertemuan koordinasi terkait beberapa aspek
budidaya maupun pasca panen untuk komoditas buah secara umum
maupun komoditas terpilih, Sosialisasi Kebijakan, Sosialisasi GAP-SOP
dan GHP, Penyusunan Norma, Standar dan Pedoman, Workshop,
Apresisasi Teknologi budidaya maupun pasca panen, dan Pembinaan
Teknis Budidaya, kelembagaan maupun pasca panen yang dilakukan
secara intensif baik lokasi kawasan intensif, inisiasi maupun di lokasi
non kawasan sesuai kebutuhan.
g. Pedoman-Pedoman
Tugas pokok dan fungsi Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah
antara lain penyiapan perumusan kebijakan dan penyusunan norma,
standar, prosedur, serta kriteria di bidang budidaya dan pascapanen
tanaman buah. Oleh karena itu dalam rangka pengembangan buah-
buahan Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah melakukan
penyiapan, penyusunan dan perbanyakan pedoman-pedoman yang
bersifat teknis. Adapun pedoman-pedoman yang disusun antara lain
Standard Operating Procedure (SOP) Budidaya dan Pascapanen,
Profil Komoditas/Kawasan, Pedoman Teknis Peningkatan Produksi
LLaappoorraann AAkkuunnttaabbiilliittaass KKiinneerrjjaa IInnssttaannssii PPeemmeerriinnttaahh ((LLAAKKIIPP)) 22001133
19
dan Mutu Buah, Pedoman Pelaksanaan SL-GAP dan GHP, Pedoman
Teknis Budidaya, Pedoman Teknis Penanganan Pascapanen,
Pedoman Teknis Pengelolaan Packing House serta Pedoman
Pemberdayaan Kelambagaan Agribisnis Buah-buahan di Sentra
Produksi.
h. Pemasyarakatan/ Promosi
Sesuai dengan hasil Susenas BPS 2008, konsumsi buah Indonesia
perkapita per tahun penduduk Indonesia baru mencapai 31,92.
Walaupun konsumsi buah cenderung mengalami peningkatan dari
tahun ke tahun, namun masih jauh dari standar yang
direkomendasikan oleh FAO sebesar 70 kg/kapita/tahun.
Kesenjangan angara konsumsi buah dengan rekomendasi FAO
merupakan peluang untuk mendorong peningkatan produksi buah
dalam negeri. Oleh karena itu dalam rangka peningkatan produksi
dan mutu buah tidak hanya diupayakan dari sisi pasokan namun juga
membuka peluang pasar dengan mendorong peningkatan konsumsi
buah masyarakat khususnya buah produksi dalam negeri.
Salah satu upaya yang dilakukan dalam peningkatan konsumsi buah
adalah melalui promosi atau pemasyarakatan buah bermutu kepada
seluruh lapisan masyarakat baik di dalam negeri maupun
mancanegara. Kegiatan promosi/pemasyarakatan yang dapat
dilakukan antara lain berpartisipasi dalam berbagai pameran produk
buah-buahan di dalam maupun di luar negeri, gerakan peningkatan
konsumsi buah dengan membagikan buah terutama pada anak
sekolah serta masyarakat umum.
LLaappoorraann AAkkuunnttaabbiilliittaass KKiinneerrjjaa IInnssttaannssii PPeemmeerriinnttaahh ((LLAAKKIIPP)) 22001133
20
i. Pengadaan Sarana dan Prasarana
Peningkatan produksi dan mutu buah-buahan perlu dukungan
penyediaan sarana dan prasarana mulai dari kegiatan budidaya,
panen dan penanganan pascapanen. Prasarana yang diperlukan
antara lain jalan produksi, jaringan pengairan dan sebagainya.
Sarana budidaya yang diperlukan antara lain meliputi sarana
produksi, plastik mulsa, pembrongsong buah, keranjang panen, alat
panen dan rumah plastik. Sedangkan sarana penanganan
pascapanen meliputi alat angkut produk, tempat
pengumpul/penanganan pascapanen dan sebagainya.
j. Pembinaan
Salah satu tugas pokok dan fungsi Direktorat Budidaya dan
Pascapanen Buah adalah memberikan bimbingan teknis dan evaluasi
di bidang budidaya dan pascapanen tanaman buah. Kegiatan
tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan di lapang sejalan
dan sesuai dengan kebijakan, tujuan, sasaran dan pedoman
pengembangan buah yang telah ditetapkan. Pembinaan atau
bimbingan teknis dapat dilakukan melalui kunjungan lapang,
konsultasi, koordinasi maupun pertemuan untuk mengatasi
permasalahan di lapangan serta melakukan evaluasi pelaksanaan
kegiatan pengembangan buah-buahan.
C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah
Tahun 2013 telah disusun, dimana sasaran strategis yang akan dicapai pada
tahun 2013 telah sejalan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan
disesuaikan dengan sasaran strategis yang terdapat pada Rencana Strategis
(Renstra) tahun 2010 – 2014, yang telah disepakati di tingkat Kementerian
Pertanian. Dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) telah ditetapkan target-
LLaappoorraann AAkkuunnttaabbiilliittaass KKiinneerrjjaa IInnssttaannssii PPeemmeerriinnttaahh ((LLAAKKIIPP)) 22001133
21
target yang akan dijadikan ukuran untuk mengetahui tingkat keberhasilan
maupun kegagalan yang telah dicapai. Target Rencana Kinerja Tahunan
(RKT) dari Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah memuat indikator
kinerja utama dan indikator kinerja pendukung yang terdapat pada tabel
berikut dan pada Lampiran 2.
Tabel 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah Tahun 2013
1. Indikator Kinerja Utama
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target
(1) (2) (3)
Meningkatnya luas areal perbaikan pengelolaan kebun dan penanganan pascapanen buah.
1. Kawasan Tanaman buah (ha)
6.085
2. Registrasi Kebun Tanaman Buah (kebun)
870
3. Fasilitasi Pengelolaan Pascapanen Tanaman Buah (unit)
59.765
Sumber : Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah, 2013
LLaappoorraann AAkkuunnttaabbiilliittaass KKiinneerrjjaa IInnssttaannssii PPeemmeerriinnttaahh ((LLAAKKIIPP)) 22001133
22
2. Indikator Kinerja Pendukung
Sasaran Strategi Indikator Kinerja Pendukung Target
Meningkatnya luas areal perbaikan pengelolaan kebun dan penanganan pascapanen buah
Pengembangan Kebun Percontohan Kerjasama Antar Lembaga (ha)
52
Sekolah Lapang GAP (kelompok) 176
Sekolah Lapang GHP (kelompok) 73
Pemberdayaan Kelembagaan Usaha (lembaga)
84
Peningkatan Kapasitas Petugas/ Petani (orang)
910
Pedoman-pedoman (judul) 27
Pembinaan Pengembangan Produksi Tanaman Buah (Kab/Kota)
170
Pembinaan Pengembangan Pascapanen Tanaman Buah (Kab/ Kota)
133
Sarana Prasarana Budidaya Tanaman Buah (unit)
324
Sarana Prasarana Pascapanen Buah (unit)
38.912
Sumber : Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah, 2013
II. PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian kinerja merupakan dokumen kesepakatan antara pimpinan unit
tertinggi beserta jajarannya. Dokumen perjanjian kinerja lebih dikenal
dengan Penetapan Kinerja (PK). Direktorat Jenderal Hortikultura telah
menetapkan dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2013 yang ditandatangani
oleh Direktur Jenderal Hortikultura dan Direktur Budidaya dan Pascapanen
Buah serta disetujui oleh Menteri Pertanian pada bulan Februari 2013. Dari
dokumen Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura tersebut,
tercantum beberapa indikator yang berkaitan dengan penetapan kinerja
Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah pada tahun 2013. Data mengenai
LLaappoorraann AAkkuunnttaabbiilliittaass KKiinneerrjjaa IInnssttaannssii PPeemmeerriinnttaahh ((LLAAKKIIPP)) 22001133
23
Penetapan Kinerja Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah terdapat pada
Tabel 3 berikut dan pada Lampiran 3.
Tabel 3. Penetapan Kinerja Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah Tahun 2013
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3)
Meningkatnya luas
areal perbaikan
pengelolaan kebun
dan penanganan
pascapanen buah.
1. Kawasan Tanaman Buah (ha) 6.172
2. Registrasi Kebun Tanaman Buah
(kebun) 870
3. Fasilitasi Pengelolaan Pascapanen
Tanaman Buah (unit) 55.780
Sumber : Direktorat Jenderal Hortikultura, 2013
LLaappoorraann AAkkuunnttaabbiilliittaass KKiinneerrjjaa IInnssttaannssii PPeemmeerriinnttaahh ((LLAAKKIIPP)) 22001133
24
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
I. Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja adalah proses sistematis berkesinambungan untuk
menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam
mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini
dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja sasaran guna
memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian
tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan Akuntabilitas Kinerja Kegiatan
dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan,
visi, misi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis. Pengukuran
kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi
kinerja.
Dalam pengukuran kinerja Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah,
sasaran strategis pembangunan buah tahun 2013 adalah meningkatnya
luas areal perbaikan pengelolaan kebun dan penanganan pascapanen buah.
Sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam 3 (tiga) indikator kinerjanya yaitu
: 1) Kawasan Tanaman Buah, 2) Registrasi Kebun Tanaman Buah dan 3)
Fasilitasi Pengelolaan Pascapanen Tanaman Buah. Secara rinci realisasi
pencapaian target penetapan kinerja terdapat pada Tabel 4 berikut.
LLaappoorraann AAkkuunnttaabbiilliittaass KKiinneerrjjaa IInnssttaannssii PPeemmeerriinnttaahh ((LLAAKKIIPP)) 22001133
25
Tabel 4. Pengukuran Kinerja Pembangunan Buah Tahun 2013
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Target Realisasi Persentase
(%)
Meningkatnya luas areal perbaikan pengelolaan kebun dan penanganan pascapanen buah.
I. Utama
1. Kawasan Tanaman Buah (ha)
6.172 5.592,5 90,61
2. Registrasi Kebun Tanaman Buah (kebun)
870 866 99,54
3. Fasilitasi Pengelolaan Pascapanen Tanaman Buah (unit)
55.780 37.185 66,66
Rerata 85,60
II. Pendukung
Pengembangan Kebun Percontohan Kerjasama Antar Lembaga (ha)
52 - 0
Sekolah Lapang GAP (kelompok)
176 166 94,32
Sekolah Lapang GHP (kelompok)
73 71 97,26
Pemberdayaan Kelembagaan Usaha (lembaga)
84 96 114,29
Peningkatan Kapasitas Petugas/ Petani (orang)
70 80 114,28
Pedoman-pedoman (judul)
27 28 103,70
Pembinaan Pengembangan Produksi Tanaman Buah (Kab/Kota)
170 169 99,41
Pembinaan Pengembangan Pascapanen Tanaman Buah (Kab/ Kota)
46 47 102,17
Sarana Prasarana Budidaya Tanaman Buah (unit)
324 353 108,95
Sarana Prasarana Pascapanen Buah (unit)
38.912 37.185 95,56
Sumber : Dinas Pertanian Provinsi/Kab/Kota (data diolah Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah, 2013)
LLaappoorraann AAkkuunnttaabbiilliittaass KKiinneerrjjaa IInnssttaannssii PPeemmeerriinnttaahh ((LLAAKKIIPP)) 22001133
26
Target kinerja dalam pembangunan buah tahun 2013 yang terdapat dalam
Renstra Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah Tahun 2010 – 2014 mengalami
perubahan jika dibandingkan dengan target yang terdapat dalam Penetapan
Kinerja (PK). Perbandingan target pembangunan buah tahun 2013 dalam Renstra
dan Penetapan Kinerja (PK) terdapat pada tabel berikut.
Tabel 5. Perbandingan Target Kinerja dalam Pembangunan Buah-buahan Tahun 2013 dalam Renstra Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah Tahun 2010 – 2014 dan Penetapan Kinerja (PK) 2013
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target dalam PK
2013
Target dalam Renstra
tahun 2013
Persentase Peningkatan
(%)
Meningkatnya
luas areal
perbaikan
pengelolaan
kebun dan
penanganan
pascapanen
buah.
1. Kawasan
Tanaman
Buah (ha)
6.172 6.000 2,87
2. Registrasi
Kebun
Tanaman
Buah (kebun)
870 850 2,35
3. Fasilitasi
Pengelolaan
Pascapanen
Tanaman
Buah (unit)
55.780 84 66.304,76
Rerata 22.103,33
Berdasarkan Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa adanya perubahan
target dari indikator kinerja dalam Penetapan Kinerja (PK) dan Renstra
Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah Tahun 2013. Semua target dari
indikator kinerja dalam Penetapan Kinerja Tahun 2013 mengalami
peningkatan dibandingkan dengan target dalam Renstra Direktorat Budidaya
dan Pascapanen Buah Tahun 2013 yakni kawasan tanaman buah 172 ha (2,87
LLaappoorraann AAkkuunnttaabbiilliittaass KKiinneerrjjaa IInnssttaannssii PPeemmeerriinnttaahh ((LLAAKKIIPP)) 22001133
27
%), registrasi kebun tanaman buah 20 ha (2,35 %) dan fasilitasi pengelolaan
pascapanen tanaman buah 55.696 unit (66.304,76 %). Adanya perubahan
target dari masing-masing indikator dapat disebabkan oleh beberapa faktor
antara lain timbulnya wilayah baru untuk sentra kawasan buah, peningkatan
jumlah kebun yang telah menerapkan GAP-SOP dan siap untuk diregistrasi,
adanya perubahan jenis barang misalnya dari jumlah packing house yang
dibangun (dalam Renstra) menjadi sarana pascapanen buah (keranjang
panen, gerobak dorong, alat angkut kendaraan roda tiga, dan lain-lain)
sehingga satuannya berbeda. Namun secara umum, target dalam Penetapan
Kinerja Tahun 2013 sudah melebihi dari target dalam Renstra tahun 2013.
II. Analisis Pencapaian Kinerja
Dari hasil pencapaian kinerja output yang telah dilakukan oleh Direktorat
Budidaya dan Pascapanen Buah, maka dapat dianalisis pencapaian kinerja
yang telah diperoleh selama tahun 2013. Sesuai dengan dokumen perjanjian
kinerja yang telah disepakati oleh Direktur Jenderal Hortikultura bersama
Direktur Budidaya dan Pascapanen Buah dalam dokumen Penetapan Kinerja
(PK) maka sasaran strategis yang ditetapkan adalah meningkatnya luas areal
kawasan buah perbaikan pengelolaan kebun dan penanganan pascapanen
buah. Analisis pencapaian kinerja dari masing-masing indikator diuraikan
pada tabel berikut.
LLaappoorraann AAkkuunnttaabbiilliittaass KKiinneerrjjaa IInnssttaannssii PPeemmeerriinnttaahh ((LLAAKKIIPP)) 22001133
28
Tabel 6. Hasil Pencapaian Kinerja Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah Tahun 2013
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Target Realisasi Persentase
(%)
Meningkatnya luas
areal perbaikan
pengelolaan
kebun dan
penanganan
pascapanen buah.
1. Kawasan Tanaman
Buah (ha) 6.172 5.592,5 90,61
2. Registrasi Kebun
Tanaman Buah
(kebun)
870 866 99,54
3. Fasilitasi Pengelolaan
Pascapanen Tanaman
Buah (unit)
55.780 36.933 66,21
Rerata 85,60
Sumber : Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah, 2013
A. Kawasan Tanaman Buah
Dari hasil pengukuran kinerja dapat dilihat bahwa realisasi pengembangan
kawasan buah belum mencapai target yang ditetapkan dalam dokumen
Penetapan Kinerja. Target pengembangan kawasan buah pada tahun
2013 sebanyak 6.172 ha, sedangkan realisasinya mencapai 5.592,5 ha
atau sebesar 90, 61 % (Tabel 6). Hal yang menyebabkan realisasi
pengembangan kawasan buah tahun 2013 belum mencapai target yang
ditetapkan (belum optimal) disebabkan adanya permasalahan yang
dihadapi sebagai berikut :
1. Adanya perubahan sistem penyaluran bantuan dari Bantuan Sosial
(Bansos) pola transfer uang menjadi pola transfer barang yang
diproses secara kontraktual. Pola kontraktual tersebut menyebabkan
tidak terlaksananya pengadaan benih sampai batas berakhirnya tahun
anggaran 2013 di beberapa kabupaten sehingga berdampak pada
menurunnya realisasi penyerapan anggaran.
LLaappoorraann AAkkuunnttaabbiilliittaass KKiinneerrjjaa IInnssttaannssii PPeemmeerriinnttaahh ((LLAAKKIIPP)) 22001133
29
2. Benih yang akan ditanam belum memenuhi spesifikasi teknis (ukuran
tinggi benih masih kurang) sehingga berdampak pada penundaan
waktu tanam di lapang.
3. Serangan OPT pada beberapa komoditas buah (pepaya Calina di
Purworejo, penyakit layu fusarium pada pisang di Kab. Deli Serdang)
serta curah hujan yang cukup panjang terjadi di beberapa daerah
sentra seperti di Kabupaten Pesawaran (Provinsi Lampung) dan
terjadinya genangan banjir di beberapa daerah seperti Kabupaten
Bogor dan Subang yang berpengaruh terhadap produksi buah.
4. Pemahaman petugas terhadap Petunjuk Teknis Kegiatan masih kurang
maksimal sehingga berdampak mutu proses pelaksanaan kegiatan.
5. Kurangnya pendampingan dan sosialisasi Pedum di tingkat
kabupaten/kota.
6. Terbatasnya SDM di tingkat kabupaten/kota sedangkan jumlah
komoditas yang ditangani lebih dari satu jenis.
7. Adanya mutasi petugas dan pelaksana di daerah sehingga
memperlambat proses pengadaan.
Dari data realisasi pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan pada Dinas
Pertanian Provinsi dan Tugas Pembantuan pada Dinas Pertanian
Kabupaten/Kota Tahun 2013 menunjukkan adanya realisasi
pengembangan kawasan yang melebihi target di beberapa kabupaten
seperti yang terdapat pada Tabel 7 berikut.
LLaappoorraann AAkkuunnttaabbiilliittaass KKiinneerrjjaa IInnssttaannssii PPeemmeerriinnttaahh ((LLAAKKIIPP)) 22001133
30
Tabel 7. Realisasi Pengembangan Kawasan Per Kabupaten/Kota yang Melebihi Target
No Kabupaten/ Kota
Komoditas Target (ha)
Realisasi (ha)
Persentase (%)
1 Banjarnegara salak 39 40 102,56
2 Boyolali pepaya 28 30 107,14
3 Karanganyar melon 19 20 105,26
4 Purworejo pepaya 38 40 105,26
5 Lampung
Selatan
pisang 9 10 111,11
6 Lampung Timur melon 14 15 107,14
7 Pesawaran pisang 19 20 105,26
8 Pringsewu pisang 24 25 104,17
9 Tegal pepaya 23 25 108,70
10 Bengkulu Utara jambu
kristal
35 40 114,29
Sumber : Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah, 2013
Selain pada kabupaten tersebut di atas, Dinas Pertanian Provinsi Jawa
Timur juga telah berhasil meningkatkan realisasi Pengembangan Kebun
Percontohan Asean Good Agricultural Practices (GAP) dan Indo GAP dari
target 7 ha dengan realisasi 9,5 ha yang merupakan bagian dari
pengembangan kawasan buah. Melalui peningkatan luas kawasan kebun
percontohan buah di Provinsi Jawa Timur, akan memacu kabupaten lokasi
sentra di Provinsi Jawa Timur maupun sentra produksi di luar Provinsi
Jawa Timur dalam mencontoh penerapan budidaya yang baik dan benar
sehingga produk yang dihasilkan dapat bersaing di pasar domestik
maupun internasional.
Beberapa kabupaten yang realisasi pengembangan kawasannya lebih
rendah dari target yang ditetapkan atau belum mencapai target yang
ditetapkan seperti pada tabel berikut.
LLaappoorraann AAkkuunnttaabbiilliittaass KKiinneerrjjaa IInnssttaannssii PPeemmeerriinnttaahh ((LLAAKKIIPP)) 22001133
31
Tabel 8. Realisasi Pengembangan Kawasan Per Kabupaten/Kota yang Tidak Mencapai Target
No Kabupaten/ Kota
Komoditas Target (ha)
Realisasi (ha)
Persentase (%)
1 Ponorogo Durian, jeruk 150 0 0
2 Lebong Jeruk 200 0 0
3 Timor Tengah
Utara (TTU) Jeruk keprok 70 17,5 25
4 Timur Tengah
Selatan (TTS) Jeruk keprok 70 17.5 25
Sumber : Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah, 2013
Tidak tercapainya target pengembangan kawasan durian di Kabupaten
Ponorogo dan jeruk di Kabupaten Lebong disebabkan tidak terpenuhinya
spesifikasi benih sesuai ketentuan dalam Juknis yaitu harus setinggi 60 -
70 cm, sedangkan benih yang ada diperkirakan sampai bulan Desember
baru mencapai 30 – 35 cm. Permasalahan yang sama tersebut juga
dialami oleh Kab. TTU dan Kab. TTS yang hanya dapat merealisasikan
penyediaan benih sebesar 25 %. Berdasarkan aturan pengganggaran,
batas akhir penyelesaian pertanggungjawaban keuangan satker (APBN)
adalah tanggal 20 Desember, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan.
Oleh karena itu pengadaan benih buah durian varietas Kanjeng dan Jeruk
varietas Gerga mengalami kegagalan dan dana dikembalikan ke kas
negara. Kondisi iklim mempengaruhi juga terhadap penyediaan bahan
tanaman untuk pembuatan benih jeruk dan benih durian.
Berdasarkan data dari LAKIP tahun 2011 dan LAKIP tahun 2012 dapat
dibandingkan bahwa target kinerja pada tahun 2013 banyak mengalami
perubahan yang signifikan. Berikut ini disajikan perbandingan data target
kinerja buah sesuai dengan Penetapan Kinerja (PK) pada tahun 2011,
tahun 2012 dan tahun 2013 pada tabel berikut.
LLaappoorraann AAkkuunnttaabbiilliittaass KKiinneerrjjaa IInnssttaannssii PPeemmeerriinnttaahh ((LLAAKKIIPP)) 22001133
32
Tabel 9. Perbandingan Data Target Kinerja Tahun 2011, Tahun 2012 dan Tahun 2013
No Indikator Kinerja
Target
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
1 Kawasan Tanaman Buah (ha) 2.409 8.041 6.172
2 Registrasi Kebun Tanaman Buah (kebun)
468 810 870
3 Fasilitasi Pengelolaan Pascapanen Tanaman Buah (unit)
- 26 55.780
4 Perbaikan mutu pengelolaan kebun tanaman buah (kelompok)
323 418 -
5 Perbaikan mutu pengelolaan pascapanen tanaman buah (unit)
- 162 -
6 Peningkatan jumlah kelembagaan usaha tanaman buah (lembaga)
- 253 -
Sumber : Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah Tahun 2011, 2012 dan 2013 (data diolah)
Berdasarkan Tabel 9 di atas menunjukkan bahwa target pengembangan
kawasan buah tahun 2013 (6.172 ha) lebih rendah dibandingkan dengan
target pengembangan kawasan buah tahun 2012 (8.041 ha) atau
mengalami penurunan sebesar 23, 24 %. Walaupun target pengembangan
kawasan buah tahun 2013 lebih rendah dibandingkan tahun 2012 namun
dibandingkan tahun 2011 (2.409 ha), target pengembangan tahun 2013
mengalami peningkatan sebesar 156,21 persen. Penurunan target
pengembangan kawasan buah tahun 2013 akibat dari menurunnya alokasi
anggaran untuk kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu
Produk Tanaman Buah Berkelanjutan dibandingkan dengan tahun 2012.
Gambaran tentang kawasan kebun buah pada beberapa lokasi disajikan
pada Lampiran 4.
LLaappoorraann AAkkuunnttaabbiilliittaass KKiinneerrjjaa IInnssttaannssii PPeemmeerriinnttaahh ((LLAAKKIIPP)) 22001133
33
B. Registrasi Kebun Tanaman Buah
Registrasi kebun tanaman buah merupakan salah satu bentuk penghargaan
kepada petani yang telah menerapkan GAP-SOP, pencatatan kegiatan
kebun dan penerapan prinsip-prinsip Pengendalian Hama Terpadu (PHT).
Kegiatan registrasi kebun tanaman buah dilakukan di tingkat provinsi
melalui Dana Dekonsentrasi atas dasar usulan registrasi berasal dari Dinas
Kabupaten/Kotamadya. Tahun 2013, terdapat 13 (tiga belas) provinsi yang
melakukan kegiatan registrasi kebun tanaman buah yaitu Provinsi Jawa
Barat, Jawa Tengah, DI. Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatera Utara,
Sumatera Barat, Riau, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur,
Sulawesi Selatan, Bali dan Nusa Tenggara Barat.
Berdasarkan dokumen Penetapan Kinerja (Tabel 6), diketahui bahwa
realisasi registrasi kebun tanaman buah sebesar 866 kebun atau 99,54 %
(belum mencapai target). Hal ini disebabkan oleh rendahnya capaian
registrasi kebun di Provinsi Jawa Timur (68,18 %). Tidak tercapainya
registrasi kebun tersebut karena berkurangnya usulan kebun yang siap
diregistrasi dari Dinas Pertanian Kab/Kota. Hal ini terkait dengan
kesepakatan bahwa kebun buah yang diregistrasi lebih diutamakan untuk
kebun yang telah bermitra dengan pelaku usaha baik eksportir maupun
pemasok pasar modern.
Jika dibandingkan target pengembangan registrasi kebun buah tahun 2013
dengan tahun 2012 (Tabel 9) menunjukkan bahwa target registrasi kebun
buah tahun 2013 lebih besar (870 kebun) dibandingkan dengan target
tahun 2012 (810 kebun) atau mengalami peningkatan sebesar 7,41 %. Bila
dibandingkan tahun 2011 (468 kebun), target registrasi kebun tahun 2013
(870 kebun) mengalami peningkatan sebesar 85,90 %. Hal ini
menunjukkan bahwa semakin banyak petani yang telah menerapkan
budidaya yang baik dan benar (GAP-SOP), pencatatan kegiatan usaha
LLaappoorraann AAkkuunnttaabbiilliittaass KKiinneerrjjaa IInnssttaannssii PPeemmeerriinnttaahh ((LLAAKKIIPP)) 22001133
34
budidaya dan penerapan prinsip-prinsip Pengendalian Hama Terpadu (PHT)
sehingga bisa diusulkan untuk proses registrasi kebun. Realisasi Registrasi
Kebun Tanaman Buah Melalui Dana Dekonsentrasi tahun 2013 terdapat
pada tabel berikut.
Tabel 10. Realisasi Registrasi Kebun Tanaman Buah Melalui Dana Dekonsentrasi Tahun 2013
No Provinsi Target (kebun)
Realisasi (kebun)
Persentase (%)
1 Jawa Barat 120 120 100
2 Jawa Tengah 220 220 100
3 Jawa Timur 220 150 68,18
4 DI.Yogyakarta 50 50 100
5 Sumatera Utara 40 40 100
6 Riau 10 10 100
7 Sumatera Barat 40 40 100
8 Lampung 20 20 100
9 Kalimantan Barat 20 20 100
10 Kalimantan Timur 20 20 100
11 Sulawesi Selatan 50 50 100
12 Bali 50 50 100
13 NTB 10 74 740
Total 870 864 99,31
Sumber : Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah, 2013
C. Fasilitasi Pengelolaan Pascapanen Tanaman Buah
Fasilitasi pengelolaan pascapanen tanaman buah dilaksanakan dalam
rangka mempertahankan mutu, mengurangi tingkat kehilangan/kerusakan
hasil dan memperpanjang masa simpan buah dalam proses penanganan
pascapanen. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pengadaan sarana
pascapanen di tingkat pusat dan tingkat daerah (kabupaten/kotamadya).
Pengadaan sarana pascapanen di tingkat pusat berupa keranjang panen
LLaappoorraann AAkkuunnttaabbiilliittaass KKiinneerrjjaa IInnssttaannssii PPeemmeerriinnttaahh ((LLAAKKIIPP)) 22001133
35
sedangkan di tingkat daerah berupa alat angkut bermotor, keranjang
panen, gerobak dorong, bangsal kemasan, alat pemetik mangga, kantong
panen, bak pemetik mangga, bak pencuci mangga, kemasan karton,
packing house, alat pembersih salak, bangsal kemasan, alat pemetik
alpukat, gunting panen, kardus kemasan pisang dan traktor mini
pascapanen.
Dari hasil pengukuran kinerja dapat dilihat bahwa realisasi fasilitasi
pengelolaan pascapanen tanaman buah (Tabel 6) belum mencapai target
yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Target fasilitasi
pengelolaan pascapanen tanaman buah pada tahun 2013 sebanyak 55.780
unit, sedangkan realisasinya mencapai 36.933 unit atau sebesar 66,21 %.
Rendahnya realisasi capaian fasilitasi pengelolaan pascapanen tanaman
buah disebabkan kegagalan proses lelang pengadaan sarana pascapanen
pada satker Ditjen Hortikultura sebanyak 29.668 unit (53,19 %) dan
Kabupaten Lebong sebanyak 232 unit. Namun demikian pada beberapa
satker kabupaten/kota realisasi sarana pascapanen melebihi target dalam
DIPA yaitu Kabupaten Cirebon (target 456 unit, realisasi 606 unit) dan
Kabupaten Tegal (target 242 unit, realisasi 292 unit).
III. Analisis Pencapaian Keuangan
Analisis pencapaian keuangan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana
pencapaian sasaran strategis yang terdapat dalam dokumen Penetapan
Kinerja (PK) dapat dicapai dengan anggaran yang tersedia. Analisis
Pencapaian Keuangan Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah meliputi
Satker Pusat dan Satker daerah. Berdasarkan pencapaian realisasi
keuangan kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk
Tanaman Buah Berkelanjutan di Satker Pusat dan Satker Daerah dapat
diketahui bahwa realisasi akuntabilitas keuangan sebesar Rp.
105.966.245,32 atau 85,28 % dari pagu anggaran sebesar Rp.
124.259.590.000 (realisasi s/d 20 Januari 2014). Realisasi keuangan pada
LLaappoorraann AAkkuunnttaabbiilliittaass KKiinneerrjjaa IInnssttaannssii PPeemmeerriinnttaahh ((LLAAKKIIPP)) 22001133
36
dasarnya masih bisa memungkinkan bertambah sampai akhir Januari 2014,
namun karena persyaratan administratif maka Laporan LAKIP ini harus
disampaikan ke Sekditjen Hortikultura. Data realisasi anggaran tersebut
secara lengkap terdapat pada Tabel 11 dan Tabel 12 berikut.
Tabel 11.Realisasi Anggaran Satuan Kerja Pusat dan Daerah Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan Tahun 2014
Satker Pusat dan Daerah Anggaran
(Rp 000)
Realisasi (s/d 20 Januari 2014)
Keuangan
(Rp. 000)
Persentase
(%)
Peningkatan Produksi,
Produktivitas dan Mutu
Produk Tanaman Buah
Berkelanjutan
124.259.590.000 105.966.245,32 85,28
Sumber: Direktorat Jenderal Hortikultura, 2014
Tabel 12.Realisasi Keuangan Berdasarkan Output Kegiatan Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan Tahun 2014
No Output Satuan Pagu RKAKL-DIPA (Rp)
Realisasi DIPA (Rp)
%
1 Pengembangan kawasan tanaman buah
ha 86.364.847.000 75.131.081.123 86,99
2 Sekolah Lapang GAP
kelompok 5.034.360.000 4.803.113.000 95,41
3 Pemberdayaan kelembagaan usaha
lembaga 1.244.400.000 1.114.687.400 89,58
4 Peningkatan Kapabilitas Petugas/Petani
Orang 201.060.000 170.953.00 85,03
5 Pedoman-pedoman
Judul 1.932.912.000 1.722.273.600 89,10
6 Registrasi kebun
Kebun 1.740.000.000 1.419.867.500 81,10
7 Sekolah lapang GHP
Kelompok 1.500.001.000 1.389.696.500 92,65
LLaappoorraann AAkkuunnttaabbiilliittaass KKiinneerrjjaa IInnssttaannssii PPeemmeerriinnttaahh ((LLAAKKIIPP)) 22001133
37
No Output Satuan Pagu RKAKL-DIPA (Rp)
Realisasi DIPA (Rp)
%
8 Pembinaan Pengembangan Produksi Buah
Kab/Kota 6.755.170.000 6.272.753.300 92,86
9 Pembinaan Pengembangan Pascapanen Tanaman Buah
Kab/Kota 1.804.550.000 1.492.360.400 93,01
10 Sarana Prasarana Budidaya
Unit 4.441.150.000 4.058.027.300 91,37
11 Sarana Prasarana Pascapanen
Unit 12.355.826.000 7.386.149.100 59,78
12 Layanan Perkantoran
Bulan layanan
1.085.314.000 1.005.283.100 92,63
Total 124.259.590.000 105.966.245.323
Rerata 85,28
Sumber : Direktorat Jenderal Hortikultura, 2014
Pencapaian kinerja akuntabilitas keuangan Direktorat Budidaya dan
Pascapanen Buah (tingkat pusat) belum sepenuhnya mencapai sasaran.
Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran Satuan Kerja Pusat dan Daerah
tahun 2012 maka realisasi penyerapan anggaran tahun 2013 lebih kecil
dibandingkan dengan tahun 2012. Realisasi penyerapan anggaran tahun 2012
dapat mencapai 95,74 % dengan total anggaran 145.873.752.000, sedangkan
tahun 2013 hanya mencapai 85,28 % dengan total anggaran Rp.
124.259.590.000 atau mengalami penurunan sebesar 14,82 %. Rendahnya
capaian realisasi anggaran disebabkan adanya beberapa kegiatan baik pada
satker pusat maupun satker daerah yang tidak dilaksanakan sebagai akibat
adanya kegagalan dalam proses lelang dan terlambat nya proses pengadaan
sehingga tidak sesuai musim tanam buah.
Realisasi keuangan dari Satker Pusat dan Daerah (Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan) tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi dalam
pelaksanaan kegiatan baik di pusat maupun daerah antara lain :
LLaappoorraann AAkkuunnttaabbiilliittaass KKiinneerrjjaa IInnssttaannssii PPeemmeerriinnttaahh ((LLAAKKIIPP)) 22001133
38
1. Adanya perubahan sistem bantuan dari Bantuan Sosial (Bansos) menjadi
kontraktual yang berdampak pada menurunnya realisasi penyerapan
keuangan.
2. Beberapa Dinas Pertanian baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota memiliki
keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang menangani bidang
kesatkeran sehingga penyelesain proses SPJ menjadi lambat
3. Adanya beberapa kabupaten yang mengalami revisi SK Pengelolaan Satker
(KPA, PPK, bendahara) sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan.
4. Adanya revisi DIPA seperti perubahan akun bansos, kesalahan penulisan
target output (ha) dan lain-lain yang menghambat pelaksanaan kegiatan.
5. Adanya keterlambatan dalam proses penyelesaian dan verifikasi berkas
tagihan oleh Satker sehingga menghambat target penyerapan anggaran
6. Adanya kasus pada beberapa Dinas Pertanian Kabupaten/Kota terlambat
SK penetapan KPA, PPK dan bendahara dari Pusat sehingga menghambat
pelaksanaan kegiatan di tingkat kab/kota.
7. Adanya kegagalan dalam proses lelang pada satker pusat sehingga
kegiatan tidak bisa dilaksanakan.
8. Ketersediaan barang di lapangan tidak bisa memenuhi spesifikasi teknis
sehingga pengadaan barang tidak bisa dilaksanakan.
9. Kondisi iklim yang hampir hujan sepanjang tahun dan serangan OPT
berpengaruh terhadap penyediaan bahan benih.
Untuk mengatasi permaslahan tersebut, diperlukan koordinasi, kerjasama dan
sinergisme yang intensif antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Provinsi/Kabupaten/Kota) serta memberdayakan dan mengoptimalkan peran
sumber daya manusia yang ada.
Direktorat Budidaya dan Pascapanen telah menyusun Indikator Kinerja
Individu yang mengacu kepada IKU dalam bentuk Sasaran Kinerja Pegawai
(SKP) pada bulan Juli 2013. Namun demikian SKP tahun 2013 tersebut masih
LLaappoorraann AAkkuunnttaabbiilliittaass KKiinneerrjjaa IInnssttaannssii PPeemmeerriinnttaahh ((LLAAKKIIPP)) 22001133
39
pada tahap uji coba. Contoh Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) pejabat lingkup
Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah terdapat pada Lampiran 5.
IV. Permasalahan dalam Pengembangan Kawasan Buah
Beberapa permasalahan terkait dengan pengembangan kawasan buah masih
terjadi baik di pusat maupun daerah. Permasalahan yang dihadapi antara
lain meliputi :
1. Masih belum optimalnya penerapan budidaya yang baik dan benar sesuai
Pedoman Budidaya yang Baik dan Benar atau GAP/SOP dan Penanganan
Pascapanen yang Baik dan Benar atau GHP sehingga produksi dan mutu
yang dihasilkan belum optimal dan sesuai tuntutan pasar.
2. Tingkat kehilangan/kerusakan hasil pada proses penanganan pascapanen
masih relatif tinggi (± 35 – 40 %) pada beberapa komoditas buah seperti
pisang, melon, semangka karena belum adanya kesadaran dari sebagian
petani/kelompok tani untuk menerapkan penanganan pascapanen yang
baik dan benar sesuai Good Handling Practices (GHP).
3. Masih minimnya sarana dan prasarana pascapanen untuk mendukung
penanganan pascapanen yang baik dan benar sesuai prinsip GHP.
4. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam melakukan koordinasi
dengan seluruh daerah sehingga sinergis antara pusat dan daerah masih
kurang optimal.
5. Masih lemahnya kelembagaan agribisnis buah, terutama dalam
kelembagaan pengelolaan usaha.
6. Keterbatasan kepemilikan modal yang dimiliki petani dan fasilitas kredit
yang tersedia kurang dapat diakses oleh petani (kewajiban penyediaan
agunan).
7. Masih kurangnya transportasi di sentra produksi menyebabkan tingginya
harga produk dan rendahnya daya saing buah baik di pasar domestik
maupun internasional.
LLaappoorraann AAkkuunnttaabbiilliittaass KKiinneerrjjaa IInnssttaannssii PPeemmeerriinnttaahh ((LLAAKKIIPP)) 22001133
40
8. Fasilitasi pasar belum memadai lebih dikuasai oleh tengkulak, padagang,
dan dalam penentuan harga belum memihak (posisi tawar petani lemah.
9. Iklim yang semakin sulit diprediksi. Musim hujan yang panjang pada
tahun 2013 menurunkan produksi beberapa komoditi buah.
V. Tindak Lanjut
Untuk mengatasi permasalahan tersebut Direktorat Budidaya dan Pascapanen
Buah telah melakukan berbagai upaya sebagai berikut :
1. Melakukan pembinaan/pendampingan penerapan teknologi budidaya yang
baik dan benar (Good Agricultural Practices/GAP) dan Standar Prosedur
Operasional (SOP) budidaya tanaman sesuai dengan spesifik komoditas
dan lokasi.
2. Melakukan pembinaan dan pendampingan dalam penerapan pembinaan
Good Handling Practices sesuai dengan Permentan No. 73 tahun 2013
mengenai Pedoman Panen, Pascapanen dan Pengelolaan Bangsal
Pascapanen Hortikultura Yang Baik yang bertujuan menekan
kehilangan/kerusakan hasil, memperpanjang daya simpan,
mempertahankan kesegaran, meningkatkan daya guna, meningkatkan
nilai tambah dan daya saing, meningkatkan efisiensi penggunaan
sumberdaya dan sarana dan memberikan keuntungan yang optimum
dan/atau mengembangkan usaha pascapanen yang berkelanjutan.
3. Memberikan bantuan sarana penanganan panen dan pascapanen kepada
kelompoktani/gapoktan/asosiasi dan pembinaan packinghouse.
4. Menjalin koordinasi dengan instansi terkait (Dinas Pertanian Provinsi/
Kab/Kota, Badan Litbang, swasta, perguruan tinggi), melakukan sosialisasi
intensif kepada petani/kelompok tani/gapoktan/asosiasi melalui
pembinaan atau monitoring, menjalin komitmen antara produsen dan
pelaku usaha dengan azas keadilan dan transparansi, serta memperluas
penerapan pengaturan pola produksi ke sentra-sentra produksi.
LLaappoorraann AAkkuunnttaabbiilliittaass KKiinneerrjjaa IInnssttaannssii PPeemmeerriinnttaahh ((LLAAKKIIPP)) 22001133
41
5. Pemberdayaan kelembagaan (petani, kelompok tani, gapoktan, asosiasi)
yang belum berkembang dan penguatan kelembagaan yang sudah maju
untuk memperkuat posisi tawar dalam pemasaran komoditas buah-
buahan. Kelembagaan yang tumbuh harus benar-benar mengakar sampai
ke tingkat petani yang paling bawah sehingga diharapkan benar-benar
kuat dan mandiri. Kelembagaan nantinya berperan sebagai unit
manajemen di dalam pengelolaan usaha agribisnis buah-buahan di on
farm maupun off farm sehingga dapat memfasilitasi seluruh kebutuhan
petani mulai dari proses produksi sampai pemasaran.
Kelembagaan petani perlu diberdayakan menjadi kelembagaan agribisnis
yang menangani usaha budidaya dan sekaligus pemasaran.
Kelembagaan agribisnis yang dikembangkan bisa dalam bentuk asosiasi
produsen, koperasi agribisnis, perusahaan, maupun badan usaha lainnya.
6. Meningkatkan kompetensi SDM melalui pembinaan, penyuluhan,
pelatihan, sosialisasi, apresiasi, bimbingan teknologi dan pelatihan
manajemen baik di tingkat pusat maupun di daerah.
7. Pengadaan rumah pengemasan (packinghouse) dan sarana pendukung
pascapanen berupa alat angkut bermotor, keranjang panen, gerobak
dorong, alat pemetik panen, kantong panen, bak pemetik mangga, bak
pencuci mangga, kemasan karton, gunting panen, kardus dan lain-lain
yang dapat difasilitasi oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
8. Meningkatkan investasi di bidang agribisnis buah-buahan melalui
penerapan konsep FATIH (Fasilitasi Terpadu Investasi Hortikultura), KKPE
(Kredit Ketahanan Pangan dan Energi), KUR (Kredit Usaha Rakyat) untuk
menggerakkan dan memfasilitasi berkembangnya investasi agribisnis
buah-buahan pada sentra-sentra produksi.
9. Menyediakan teknologi tepat guna dalam mengantisipasi kondisi iklim
(kelebihan hujan dan kekeringan).
10. Memperpendek rantai pasar, mengupayakan petani dapat akses langsung
ke pasar.
LLaappoorraann AAkkuunnttaabbiilliittaass KKiinneerrjjaa IInnssttaannssii PPeemmeerriinnttaahh ((LLAAKKIIPP)) 22001133
42
11. Mendampingi petugas kabupaten/kota untuk penyiapan dokumen
pengadaan dalam proses lelang agar pada tahun depan proses lelang
dapat tepat waktu.
12. Meningkatkan pembinaan dan koordinasi dengan Direktorat Perbenihan,
Dinas Pertanian Provinsi, Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB),
Balai Benih Hortikultura, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan para
penangkar benih, untuk antisipasi penyediaan benih sejak awal.
LLaappoorraann AAkkuunnttaabbiilliittaass KKiinneerrjjaa IInnssttaannssii PPeemmeerriinnttaahh ((LLAAKKIIPP)) 22001133
43
BAB IV
PENUTUP
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Budidaya
dan Pascapanen Buah 2013 disusun sebagai salah satu bentuk
pertanggungjawaban dalam mengelola mandat tupoksi, visi dan misi, serta
pertanggungjawaban dalam mengelola anggaran terhadap kegiatan yang telah
dilaksanakan selama tahun 2013. Dokumen LAKIP mencakup tidak hanya
keberhasilan yang sudah dicapai namun kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan
serta bahan intropeksi terhadap apa saja yang selama ini telah dilaksanakan dan
apa saja yang belum dilaksanakan, dan perbaikan apa saja yang perlu dilakukan
dalam rangka meningkatkan kinerja Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah.
Berbagai kegiatan telah dilakukan dalam rangka mendukung dan fasilitasi
pengembangan agribisnis buah-buahan baik di pusat maupun di daerah.
Kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak telah membantu dan berkontribusi
besar dalam optimalisasi output, keberhasilan dan pemanfaatan sumberdaya.
Pengembangan buah ke depan perlu dukungan beberapa pihak agar mampu
menghasilkan produksi yang berdaya saing dan berkelanjutan. Peningkatan
produksi dan mutu buah dapat ditempuh melalui upaya penerapan teknologi
budidaya dan pascapanen sesuai dengan GAP/SOP serta GHP. Di samping itu,
perlu upaya promosi buah hasil produksi petani Indonesia kepada masyarakat
agar menumbuhkan kecintaan masyarakat. Melalui kegiatan Peningkatan
Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan dapat
berdampak positif pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani.
Dalam pelaksanaan program pengembangan buah TA 2013 telah dilakukan
dengan dukungan dari dana APBN, APBD, dan dana masyarakat. Berbagai
keberhasilan, manfaat dan dampak positif juga telah didapatkan, namun dalam
pelaksanaannya juga masih ditemui permasalahan dan kendala, baik terkait
LLaappoorraann AAkkuunnttaabbiilliittaass KKiinneerrjjaa IInnssttaannssii PPeemmeerriinnttaahh ((LLAAKKIIPP)) 22001133
44
masalah teknis, manajemen maupun dukungan/ sinkronisasi/keterpaduan dengan
pihak terkait. Permasalahan yang dihadapi ini diharapkan dapat menjadi
pengalaman, masukan dan pembelajaran dalam optimalisasi pelaksanaan kegiatan
maupun dalam pemanfaatan anggaran di masa mendatang.
Keberhasilan pembangunan agribisnis buah juga ditentukan oleh peran berbagai
pihak baik di pusat maupun di daerah, pelaku usaha (petani/kelompok
tani/gapoktan/asosiasi/eksportir), lembaga penelitian, perguruan tinggi dan pihak
terkait lainnya. Untuk itu, diperlukan keterpaduan dalam perencanaan dan
sinkronisasi dalam pelaksanaan kegiatan antar seluruh instansi terkait untuk
memberikan hasil, manfaat dan dampak yang optimal dalam pembangunan
agribisnis buah di Indonesia.
Disadari bahwa dukungan dana dari pemerintah terhadap pengembangan buah
secara nasional masih relatif rendah. Diharapkan dukungan tersebut dapat
ditingkatkan sehingga agribisnis buah di dalam negeri semakin meningkat untuk
meningkatkan kesejahteraan petani.
top related