implementasi jaminan pensiun untuk seluruh...
Post on 12-Apr-2019
234 Views
Preview:
TRANSCRIPT
3
Program dan Kepesertaan
Sistem Jaminan Sosial Nasional
Jaminan
Hari TuaJaminan
Kecelakaan
Kerja
Jaminan
PensiunJaminan
Kematian
Jaminan
Kesehatan
BPJS KESEHATAN BPJS KETENAGAKERJAAN
PENERIMA BANTUAN
IURAN
Penduduk Miskin dan Tidak Mampu
PNS/TNI/POLRIPEMBERI KERJA
DAN PEKERJATENAGA KERJA
Dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan
paling lambat 2029
Dasar HukumProgram Jaminan Sosial
Aspek Produk Aspek Regulasi
Aspek Teknis
Desain Program/Manfaat, IuranAktuaria dan Sustainabilitas
Penyusunan Peraturan Pelaksanaan
Dan Hamonisasi Sistem
Perluasan Kepesertaan, Pelayanan dan Kapasitas
Administrasi
Kebijakan Pemerintahmengenai hukum mana yang
akan dipertahankan
Dinamika Penyusunan Produk Hukum BPJS Ketenagakerjaan
4
JaminanKecelakaan
Kerja
JaminanHari Tua
JaminanKematian
JaminanPensiun
JaminanKesehatan
Pasal 18 UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
Manfaat Jaminan Pensiun
Aspek Produk Aspek Regulasi
Aspek Teknis
Desain Program/Manfaat, IuranAktuaria dan Sustainabilitas
Penyusunan Peraturan Pelaksanaan
Dan Hamonisasi Sistem
Perluasan Kepesertaan, Pelayanan dan Kapasitas
Administrasi
Aspek Politik Hukum
Kebijakan Pemerintah mengenai hukum mana
yang akan dipertahankan
Dinamika Penyusunan Produk Hukum BPJS Ketenagakerjaan
5
Manfaat : uang tunai
Pensiun Hari Tua
Pensiun Cacat
Pensiun Janda/ Duda
Pensiun Anak
Pensiun Orang Tua
Pasal 41 UU Nomor 40 Tahun 2011 tentang SistemJaminan Sosial Nasional
5
Harmonisasi dan Sinkronisasi
Aspek Produk Aspek Regulasi
Aspek Teknis
Desain Program/Manfaat, IuranAktuaria dan Sustainabilitas
Penyusunan Peraturan Pelaksanaan
Dan Hamonisasi Sistem
Perluasan Kepesertaan, Pelayanan dan Kapasitas
Administrasi
Aspek Politik Hukum
Kebijakan Pemerintah mengenai hukum mana
yang akan dipertahankan
Dinamika Penyusunan Produk Hukum BPJS Ketenagakerjaan
6
6 PP, 3 Perpres dan 1 Kepres
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 83 Tahun 2013 Tentang Modal Awal
untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 tentang.
Perubahan Kesembilan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentangPenyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2013 Tentang Tata
Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain PenyelenggaraNegara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan. Penerima BantuanIuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Pengenaan Sanksi Administratif Bagi Anggota Dewan Pengawas Dan AnggotaDireksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
7
Jembatan Menuju Kesejahteraan Pekerja
6 PP, 3 Perpres dan 1 Kepres
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2013 Tentang
Pengelolaan aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2013 tentang
Bentuk dan Isi Laporan Pengelolaan Program Jaminan Sosial
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang
Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2013 tentang Gaji
atau Upah dan Manfaat Tambahan Lainnya Serta Insentif Bagi AnggotaDewan Pengawas Dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara JaminanSosial
10.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 161/M Tahun 2013 Tentang
Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi PT Jamsostek (Persero)Menjadi Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan
8
Mulai bekerja Menikah Memiliki anak Anak sekolah Kesehatan
Wiraswasta
atau berbisnisMemiliki
pegawai
Pensiun di usia
55 tahun
Menjalani
masa tuaMeninggal
Jaminan Sosial memberikan perlindungan atas seluruh risiko sosial yang ada
Kesejahteraan untuk
Seluruh Pekerja
10
Struktur Demografi Indonesia : Demografi Pola Konsumsi Masyarakat Indonesia di Hari Tua
11
% population aged 65
and older : 5,01%
Ages 0 – 64 :
94,99%% population aged 65
and older : 9,23%
Ages 0 – 64 :
90,77%
% population aged 65
and older : 15,78%
Ages 0 – 64 :
84,22%
Indonesia harus mampu memanfaatkan keuntungan bonus demografi
Perbedaan JHT dengan Jaminan Pensiun
Jaminan Hari Tua Jaminan Pensiun
Tujuan Tabungan dari bagian pendapatan
selama aktif bekerja yang disisihkan
untuk bekal memasuki hari tua
Mengganti pendapatan bulanan pada
untuk memastikan kehidupan dasar
yang layak saat memasuki hari tua
Pembayaran Manfaat Sekaligus / lump sum Bulanan
Besar Manfaat Akumulasi iuran ditambah hasil
pengembangan
Dihitung dengan formula tertentu
berdasarkan masa iur, upah selama
masa iur, dan faktor manfaat (faktor
akrual)
Mekanisme penyelenggaraan Tabungan wajib Asuransi sosial
Bentuk program Tabungan atau provident fund Manfaat Pasti
Risiko harapan hidup yang semakin
panjang
Ditanggung sendiri secara individual
oleh peserta
Ditanggung bersama secara kolektif
(pooling of risks) oleh peserta
12
13
Program [Jaminan] Pensiun Nasional sebaiknya dilakukan segera
agar memperoleh manfaat optimal dari momentum “bonus demografi”
yang sedang terjadi...
Uraian 2013 2014
Kepesertaan Aktif:
Perusahaan 185.507 216.593
Tenaga Kerja:
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 12.348.464 13.012.856
Jaminan Kematian (JK) 12.348.464 13.012.856
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) 3.402.201 -
Jaminan Hari Tua (JHT) 12.041.955 12.675.917
Uraian 2013 2014
Penerimaan Iuran (Dalam Miliar Rp) 26.924,1 28.498,8
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 2.365,0 2.766,2
Jaminan Kematian (JK) 1.095,5 1.268,1
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) 3.188,2 -
Jasa Konstruksi 193,0 238,9
Tenaga Kerja Mandiri 76,9 58,1
Jaminan Hari Tua (JHT) 20.005,4 24.167,4
Uraian 2013 2014
Pembayaran Jaminan (Dalam Miliar Rp) 12.999,90 14.000,65
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 563,44 612,56
Jaminan Kematian (JK) 406,84 438,26
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) 1.957,53 -
Jasa Konstruksi 40,36 35,65
Tenaga Kerja Mandiri 63,46 24,50
Jaminan Hari Tua (JHT) 9.968,27 12.889,68
Data Kepesertaan belum termasuk peserta Bukan Penerima Upah dan Jasa Konstruksi
Peta Perlindungan Jaminan Sosial
Untuk Tenaga Kerja
Sumber: BPJS Ketenagakerjaan 14
Pemetaan Industri Jaminan Pensiun saat Ini
15
Kekuatan Risk pooling
Pertumbuhan cakupan perlindunganasuransi komersial yang cukup pesat
Perlindungan sosial melaluikepesertaan wajib program jaminansosiall
Financing
Pertumbuhan ekonomi nasional masihprospektif
Daya beli masyarakat thd produkasuransi komersial sangat tinggi
Potensi kepesertaan di jaminan sosialmasih sangat besar
Akses Asuransi bertumbuh pesat
Tantangan Kerangka hukum (Legal framework)
masih tumpang tindih
Lemahnya konsensus sosial dandukungan politik untuk membangunindustri asuransi yang solid, khususnyajaminan sosial
Pengumpulan dana (Revenue collection), biaya (costing) and risiko masih rendah
Proporsi dana asuransi sosial masihsangat kecil dibanding total dana asuransinasional (12,4% pada tahun 2010)
Demand side – cakupan, akses, & kesadaran asuransi relatif masih rendah
Supply side – Desain program JaminanPensiun yang affordable, adequate dan sustainable
17
“Everyone, as a member of society, has the right to social security ...”
Universal Declaration of Human Right Article 22 – 10 Desember 1948
“Setiap orang berhak atas jaminan sosial...”
Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (3)
“Sistem jaminan sosial nasional bertujuan memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak...”
Undang-undang nomor 40/2004 Pasal 3
PRINSIP KESEIMBANGAN DAN KESINAMBUNGAN
AFFORDABILITY ADEQUACY SUSTAINABILITYManfaat harus didesain agar mampudibiayai oleh perusahaan dan tenagakerja
Manfaat harus dapat menyediakanminimum pengganti penghasilan yanglayak bagi seluruh pensiunan
Besarnya output (manfaat)seharusnya sesuai dengan besarnyainput (besarnya iuran dan masa iur)
Tidak menyebabkan insentif negatif(dis-insetif) menabung untuk hari tua
Memiliki ketahanan dana jangkapanjang untuk membiayai program(actuarial fund life/AFL)
18
KRITERIA DESAIN JAMINAN PENSIUN
Berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib
Mempertahankan derajat kehidupan yang layak saat peserta kehilangan atauberkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalamicacat total tetap
Diselenggarakan berdasarkan manfaat pasti (batasan minimum danmaksimum manfaat dengan menggunakan formula manfaat)
Berwujud uang tunai yang diterima setiap bulan
Persyaratan menerima manfaat bulanan memiliki masa iur minimal 15 tahun
Yang tidak memenuhi persyaratan mendapatkan seluruh akumulasi iuranditambah hasil pengembangannya
19
JAMINAN PENSIUN
Skema
Sustainability
Adequacy
Manfaat Pasti
Masa Iur sedikitnya15 tahun
Pemberi Kerja5%
Tenaga Kerja3%
Benefit
Iuran (usulan)
JAMINAN PENSIUN
PensiunHari Tua
Pensiun Cacat
PensiunJanda/Duda
Pensiun Anak
PensiunOrang Tua
20
21
Manfaat Jaminan Pensiun
UU 40/2004
Perlindungan berupa uang tunaiterhadap risiko cacat total tetap, meninggal dunia, atau memasukiusia pensiun
Manfaat Pensiun Anuitas berkala bulanan
Akumulasi iuran + hasil pengembangannya
Pensiun Hari Tua diterimasetelah peserta memasuki usiapensiun sampai meninggal
Pensiun Cacat diterimapeserta yang cacat total tetap, sampai meninggal
Pensiun Janda/Duda diterimaahli waris janda/duda dari pesertayang meninggal, sampai meninggalatau menikah lagi
Pensiun Anak diterima ahliwaris anak dari peserta yang meninggal, sampai berusia 23 tahun, bekerja, atau menikah
Pensiun Orangtua diterima ahliwaris orangtua dari peserta yang meninggal, sampai batas waktutertentu
DESAIN MANFAAT JAMINAN PENSIUN
Pensiun Normal (56 tahun)
Pensiun Janda/Duda
Pensiun Anak
Pensiun Orang Tua
Pensiun Cacat Total Tetap
100% Manfaat Bulanan
70% Manfaat BulananJanda/Duda peserta yang meninggalATAU
70% Manfaat BulananPensiunan yang meninggal
50% Manfaat BulananPeserta yang meninggal/cacat total tetaptanpa janda/dudaATAU
70% Manfaat BulananPensiunan janda/duda yang meninggal
20% Manfaat BulananPeserta atau pensiunan lajang yang meninggal
100% Manfaat Bulanan
22
24
Peserta
BPJS Ketenagakerjaan
memberi Nilai Lebih di 2015
Dapat di andalkan
Manfaat Lebih
Mudah Diakses
Ramah
Murah
Informatif
Memberikan kemudahan dalam mengakses
BPJS Ketenagakerjaan melalui jumlah dan ragam
channel kepada peserta
PTSP
PPOB
KaCab
KCP
Memberikan layanan berkualitas minim error secara
konsisten dari waktu ke waktu kepada peserta
Continuous improvement
Risk Management
Aplikasi
Data Center/DRC
Network
Memberikan jaminan yang lebih melalui produk utama maupun
produk tambahan kepada peserta
JHT JKK JKM JP
Total Benefit
Produk Utama
Memberikan konten informasi yang relevan dengan kebutuhan
peserta melalui berbagai channel
Data analytics-CRM
Melakukan transaksi dengan biaya minimal dengan
berbagai pilihan channel, kapanpun dan dimanapun
for Money
Memberikan keramahan dalam
layanan service kepada peserta
e-Service
SIPP
Internet base
Physical Evidence
Process
People
Image designed by freepik.com
Program Perlindungan Hari Tua yang Layak dan
Berkelanjutan kepada Seluruh Tenaga Kerja
Harmonisasi Peraturan Perundangan
(khususnya terkait dengan peraturan perundangan dan desain manfaat)
Desain Program Jaminan Sosial yang jelas
(agar dapat layak dengan tetap memberikan kesempatan kepada asuransi
komersial untuk bertumbuh)
Sosialisasi dan Edukasi kepada masyarakat
(Untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya jaminan sosial)
Tantangan Implementasi
Jaminan Pensiun
26
Perlindungan Hari Tua
yang Layak untuk Pekerja
JaminanPensiun
JaminanHari Tua
Program Pensiun Pemberi Kerja
(occupational pension)
Tabungan, Pensiun Individu,
Investasi
SJSN danUU 13/2003
Employer SponsorshipUU 11/1992
Individual Retirement Savings
Basic BenefitPerlindungan dasar yang layak(Securing a minimum standard of living)Edukasi PerlindunganEdukasi kepada seluruh masyarakat tentang pentingnya perlindungan pendapatan melalui asuransi
TOP UP BenefitMempertahankan standarkehidupan sebelum pensiun
TOP UP BenefitIndividual supplement
Pesangon
28
Perluasan Kepesertaan& Penarikan Iuran
KEPESERTAAN
Pelayanan 4 Program kepadaPeserta
PROGRAM (Benefit)
Hasil Pengembangan Dana
PENGELOLAAN DANA
BPJS KETENAGAKERJAANUU 24/2011
DJSNUU 40/2004
Merumuskan kebijakan umum
KEBIJAKAN
Harmonisasi dan sinkronisasiprogram
REGULASI
Monitoring dan evaluasiprogram SJSN
MONEV
FINANCIAL INCLUSIVEAksesibilitas Tenaga Kerja pada jasaindustri keuangan: Kredit Usaha Kanal Keuangan
CONSUMER PROTECTIONMelindungi Kepentingan Konsumen danMasyarakat
FINANCIAL INDUSTRYMewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil
OJKUU 21/2011
Tata Kelola Pengelolaan Jaminan Sosial
sesuai UU dan Peraturan yang ada
29
top related