laporan kunjungan kerja komisi viii dpr ri pada … · 2019-04-09 · dalam rangka pelaksanaan...
Post on 28-May-2019
223 Views
Preview:
TRANSCRIPT
LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI VIII DPR RI
PADA MASA RESES KE PROVINSI SULAWESI SELATAN
MASA PERSIDANGAN I
TAHUN SIDANG 2018-2019 1 - 2 NOVEMBER 2018
SEKRETARIAT KOMISI VIII DPR RI JAKARTA 2018
2
DAFTAR ISI BAB I : PENDAHULUAN 3 BAB II : SOSIAL KEAGAMAAN SULAWESI SELATAN 6 BAB III : HASIL KUNJUNGAN KERJA 9 BAB IV: REKOMENDASI 17 LAMPIRAN-LAMPIRAN
3
BAB I
PENDAHULUAN
A. Umum
Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI sesuai ketentuan
peraturan Tata Tertib DPR RI, Komisi VIII DPR RI pada Masa Persidangan I
Tahun Sidang 2018-2019 membentuk Tim Kunjungan Kerja pada masa
reses, yaitu; ke Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, dan
Provinsi Daerah Istimewa Sulawesi Selatan.
B. Dasar Kunjungan Kerja
Pelaksanaan kunjungan kerja pada masa reses ke Provinsi Sulawesi
Selatan berdasarkan pada:
1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20, 20A,
Pasal 21, dan Pasal 23 tentang Tugas DPR RI bidang Legislasi,
Anggaran, dan Pengawasan;
2. Keputusan DPR RI Nomor 01 tahun 2014 tentang Tata Tertib:
a. Pasal 6 dan 7 tentang Wewenang dan Tugas DPR RI;
b. Pasal 58 Ayat (3) tentang Tugas Komisi di bidang Pengawasan;
c. Pasal 59 Ayat (3) huruf (f) tentang Pelaksanaan Kunjungan Kerja
Komisi DPR RI pada masa reses.
C. Maksud dan Tujuan
1. Maksud a. Melakukan komunikasi intensif antara DPR RI khususnya Komisi VIII
DPR RI dengan daerah, baik Pemerintah Daerah mengenai
pelaksanaan pembangunan di bidang Agama, Sosial,
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Penanggulangan
Bencana dan Pengelolaan Zakat, maupun dengan lembaga-lembaga
kemasyarakatan atau pemangku kepentingan (stakeholders) yang
berkaitan dengan keseluruhan bidang tersebut, seperti: Pimpinan
Agama, LSM, lembaga sosial, dan lainnya.
b. Melaksanakan fungsi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-
undang termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
c. Menggali dan menyerap aspirasi daerah dari unsur Pemerintah
Daerah maupun masyarakat.
4
2. Tujuan Untuk mengumpulkan dan mendapatkan bahan-bahan masukan
berupa data dan kondisi faktual tentang pelaksanaan program
pembangunan secara umum di daerah, dan khususnya pembangunan di
bidang Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Penanggulangan Bencana dan Pengelolaan Zakat.
D. Waktu Pelaksanaan
Kunjungan Kerja pada masa reses ke Provinsi Sulawesi Selatan ini di
laksanakan pada tanggal 1-2 November 2018.
E. Daftar Nama Tim Kunjungan Kerja Reses Ke Provinsi Sulawesi Selatan Kunjungan Kerja ke Provinsi Sulawesi Selatan ini diikuti oleh pimpinan
dan anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut.
DAFTAR NAMA ANGGOTA KOMISI VIII DPR-RI YANG MELAKUKAN KUNJUNGAN KERJA PADA MASA RESES
KE PROVINSI SULAWESI SELATAN MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2018-2019
TANGGAL 1-2 NOVEMBER 2018
NOMOR N A M A JABATAN FRAKSI DAPIL URU
T ANGG
1. 495 Dr. M. Ali Taher, SH., M.Hum. Ketua/Ketua Tim
PAN Banten III
2. 271 Dr. TB. H. Ace Hasan Syadzily, M.Si.
Wakil Ketua
PG BANTEN I
3. 227 Drs. H. Samsu Niang, M.Pd. Anggota PDIP SULSEL II
4. 256 Dr. H. Deding Ishak, SH, MM. Anggota PG JABAR III
5. 322 Pdt. Elion Numberi Anggota PG PAPUA
6. 375 H. Anda, S.E., M.M. Anggota GER BANTEN I
7. 394 Dra. Hj. Ruskati Ali Baal Anggota GER SULBAR
8. 412 Dwi Astuti Wulandari, B.Com Anggota PD DKI JKT I
9. 443 Ir. H. Nanang Samodra, KA., M.Sc.
Anggota PD NTB
10. 472 Hj. Desy Ratnasari, M.Si., M.Psi. Anggota PAN JABAR IV
11. 70 H. An’im Falachuddin Mahrus Anggota PKB JATIM VI
5
12. 526 H. Achmad Mustaqim, SP., M.M. Anggota PPP JATENG VIII
13. 16 Drs. H. Choirul Muna Chozin Anggota NASDEM
JATENG VI
14. - Mardiyana Sekretariat Komisi VIII DPR RI
15. - Yusup Kamaludin Sekretariat Komisi VIII DPR RI
16. - Harja Saputra, S.Sos. I., M.M. Tenaga Ahli Komisi VIII DPR RI
17. Nanda Ainun Octafiani TV Parlement
F. Jadwal Pertemuan dan Obyek yang ditinjau Adapun jadwal Kunjungan Kerja pada masa reses ke Provinsi Sulawesi
Selatan adalah sebagai berikut.
NO.
HARI/TANGGAL
ACARA
KETERANGAN
1.
Kamis, 1 Nopember 2018
Pkl. 06.05 WIB Anggota Tim Berkumpul di Terminal 3 Ultimate Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta, Gate 5.
Check-in 1 (satu) jam sebelum keberangkatan
Pkl. 07.05 WIB Take Off dari Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta menuju Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin
Dengan Pesawat Garuda GA 642
Pkl. 10.45 WIB Tiba Di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin
Penjemputan oleh Protokol Prov. Sulsel
Pkl. 11.00 WIB Menuju MIN 2 Makassar
Pkl. 11.30 – 12.00 WIB
Peninjauan Lapangan di MIN 2 Makassar
Dikoordinasikan oleh Protokol Prov. Sulsel
Pkl. 12.00 – 13.30 WIB
Ishoma
Pkl. 14.00 WIB Peninjauan Logistik BPBD Prov. Sulsel
Dikoordinasikan oleh Protokol Prov. Sulsel
Pkl. 14.00 – 14.30 WIB
Menuju Kantor Gubernur Sulawesi Selatan
Pkl. 14.30 – 16.00 WIB
Pertemuan dengan Gubernur Sulawesi Selatan, Kakanwil Kemenag Prov. Sulsel, Kadinsos Prov. Sulsel, Kepala BPBD Prov. Sulsel, Kepala Dinas
Dikoordinasikan oleh Protokol Prov. Sulsel
6
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Sulsel, Bazda Prov. Sulsel, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.
Pkl. 16.00 – 17.00 WIB
Peninjauan lapangan ke Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Sulsel
Dikoordinasikan oleh Protokol Prov. Sulsel
Pkl. 17.00 WIB Menuju Hotel
Pkl. 19.00 WIB Makan malam
Jumat, 2 Nopember 2018
Pkl. 06.00 WIB Sarapan Pagi di Hotel
Pkl. 08.00 WIB Peninjauan Logistik di Kadinsos Prov. Sulsel dan Program PKH di Kec. Tamalan Rea.
Dikoordinasikan oleh Protokol Prov. Sulsel
Pkl. 09.55 WIB Menuju Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin
Dikoordinasikan oleh Protokol Prov. Sulsel
Pkl. 10.55 WIB Take off dari Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin (GA 617)
Pkl. 12.15 WIB Tiba di Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta, Cengkareng
7
BAB II DEMOGRAFI, SOSIAL DAN KEAGAMAAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Jumlah Penduduk Miskin
Menurut laporan Data Statistika BPS Provinsi Sulawesi Selatan, merilis
profil kemiskinan Sulawesi Selatan periode bulan Maret 2018. Jumlah
penduduk miskin di Sulawesi Selatan Maret 2018 sebesar 792,63 ribu jiwa,
mengalami penurunan sebesar 20,44 ribu jiwa jika dibandingkan dengan
kondisi Maret 2017. Jika dipersentase, maka penduduk miskin juga turun dari
9,38 persen kondisi Maret 2017 menjadi 9,06 persen pada Maret 2018.
Secara absolut selama periode Maret 2017 – Maret 2018, penduduk
miskin di daerah perkotaan mengalami kenaikan 14,37 ribu jiwa, sedangkan di
daerah perdesaan mengalami penurunan sebesar 34,81 ribu jiwa. Persentase
penduduk miskin di perkotaan naik sebesar 0,13 poin persen, sebaliknya di
perdesaan menurun sebesar 0,35 poin persen.
Komoditas makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai garis
Kemiskinan adalah beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, bandeng, gula
pasir, mie instan, tongkol atau tuna atau cakalang, dan kue basah. Untuk
komoditas bukan makanan, kontribusi terbesar terhadap Garis Kemiskinan
adalah biaya perumahan, listrik, bensin, pendidikan, dan perlengkapan mandi.
Komposisi penduduk miskin antara daerah perkotaan dan perdesaan
dari tahun ke tahun tidak ada perbedaan yang signifikan. Pada bulan Maret
2018 sebagian besar (78,81 persen) penduduk miskin berada di daerah
perdesaan, sementara pada bulan Maret 2017 persentasenya 81,11 persen.
peningkatan ekonomi Sulsel yang membaik menjadi salah faktor
penurunan jumlah penduduk miskin di Sulsel. Penduduk miskin pada Maret
2018 menurun tajam.
Dibandingkan dengan provinsi lain di Sulawesi, Sulsel berada di posisi
kedua penduduk miskin terendah setelah Sulawesi Utara. Secara persentase
jumlah penduduk miskin Sulsel 9,06 persen lebih rendah dibanding penduduk
miskin nasional yang mencapai 9,82 persen.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia di suatu daerah, semakin
produktif angkatan kerja, dan semakin tinggi peluang melahirkan inovasi yang
menjadi kunci pertumbuhan secara berkelanjutan.
8
Kualitas sumber daya manusia di Sulawesi Selatan yang ditunjukkan
melalui nilai IPM yang relatif meningkat, yaitu pada tahun 2018 sebesar 70.34
walaupun masih sedikit di bawah IPM nasional sebesar 70,81. Peningkatan
IPM dari tahun sebelumnya sebesar 0.58.
Angka IPM itu naik 0,83% dibandingkan dengan posisi tahun
sebelumnya yang masih berada pada angka 69,76, dengan kata lain
mengalami peningkatan 0,58 poin dalam kurun waktu setahun.
Dari 34 provinsi di Indonesia, IPM Sulawesi Selatan berada pada
peringkat 14. Status pembangunan manusia di Sulsel pada tahun 2016 masih
pada level sedang, namun pada tahun 2017 status pembangunan Sulsel sudah
masuk pada kelompok level tinggi. Capaian ini tetap membutuhkan perbaikan
terus menerus untuk menciptakan sumber daya manusia yang lebih baik.
Komponen IPM di antaranya Komponen Umur Harapan Hidup (UHH)
untuk aspek kesehatan, lalu aspek pengetahuan atau pendidikan yang diukur
dengan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS),
serta dimensi hidup layak yang didekati dengan pengeluaran per kapita yang
disesuaikan dan paritas daya beli.
Secara umum, capaian peningkatan komponen tersebut tercermin dari
angka harapan hidup bayi yang baru lahir memiliki peluang untuk hidup hingga
69,84 tahun, meningkat 0,02 tahun dibandingkan tahun sebelumnya.
Kemudian anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah
selama 13,28 tahun, meningkat 0,12 tahun dibandingkan pada 2016.
Sementara itu, penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah
menempuh pendidikan selama 7,95 tahun di 2017, meningkat 0,20 tahun
dibandingkan tahun sebelumnya.
Selanjutnya untuk pengeluaran per kapita masyarakat telah mencapai
Rp10,49 juta pada 2017, meningkat Rp208.000 dibandingkan tahun
sebelumnya yang diukur dengan acuan harga konstan 2012.
Kesetaraan Gender
Berdasarkan statistik daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2010 yang dihimpun oleh Bappenas bahwa Indeks Keadilan dan Kesetaraan Gender (IKKG) di Provinsi Sulawesi Selatan masih tergolong rendah. IKKG Provinsi Sulsel berada di peringkat 26 dari 33 provinsi. Artinya, berada di urutan ketujuh terendah secara nasional. Indeks kesetaraan gender terendah terutama terjadi pada bidang “perlindungan kekerasan” yang hanya berada di angka 0.019 atau 1.9% serta masih rendahnya “kesehatan reproduksi” yang masih berada di angka 0.097 atau 9.7%.
9
Indeks Rawan Bencana
Provinsi Sulawesi Selatan merupakan daerah yang memiliki indeks rawan bencana tinggi dan menengah. Berdasarkan data BPBD Sulsel diketahui bahwa terdapat 11 kabupaten/kota dari 24 kabupaten/kota di Sulsel yang masuk kategori rawan bencana.
Beberapa kabupaten yang memiliki indeks rawan bencana tinggi adalah: Kabupaten Bantaeng, Luwu, Gowa, Tana Toraja, Pinrang, Wajo Bone, Soppeng, dan Sinjai. Sedangkan yang memiliki indeks rawan bencana menengah adalah daerah: Luwu Utara, Luwu Timur, Bulukumba, Taros dan Takalar.
10
BAB III
KEGIATAN DAN HASIL KUNJUNGAN KERJA
Pertemuan dan Peninjauan di MIN 2 Makassar
Sesuai dengan agenda, tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI yang
dipimpin oleh Ketua Komisi VIII, Dr. H.M. Ali Taher, SH, M.Hum, melakukan
pertemuan dan peninjauan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 2 Kota
Makassar yang dihadiri juga oleh Pejabat Kanwil, Kankemenag, beserta jajaran
untuk menyerap aspirasi di bidang lembaga pendidikan keagamaan Islam.
Hadir pada acara tersebut juga dari pejabat Kementerian Agama yang diwakili
oleh Direktur Madrasah, mitra dari Kemensos, BPKH, dan BNPB.
Pada pertemuan tersebut, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Selatan
menyampaikan mengenai data faktual dan aspirasi mengenai pengembangan
program pendidikan Islam yang ada di MIN 2 dan MTsN 2 Kota Makassar
sebagai berikut:
1. Gedung MIN 2, MTsN 2, dan MAN 2 berada di suatu kompleks yang
menyatu yang dulunya bekas lahan asrama haji. Luas tanahnya adalah
6000 meter persegi.
2. Ruang Kelas, baik di MIN 2, maupun MTsN 2 dan MAN 2 sangat terbatas.
Tidak sesuai dengan jumlah siswa. Terkait hal tersebut pihak Kepala
Sekolah menyampaikan aspirasi pengadaan Ruang Kelas Baru (RKB).
11
3. Selain keterbatasan Ruang Kelas juga dibutuhkan sarana ruang seni dan
laboratorium terpadu sebagai sarana penunjang kegiatan siswa.
4. Aspirasi terkait RKB dan laboratorium di atas, langsung ditindaklanjuti oleh
Direktur Madrasah, yang akan dialokasikan pada anggaran tahun 2019 dan
2020.
5. Pada sesi tanya jawab, para guru menyampaikan mengenai permasalahan
guru honorer yang sudah mengabdi selama puluhan tahun dan belum
terakomodir dalam formasi CPNS.
6. Pada saat musim hujan, sekolah kerap dilanda banjir dan pengajaran
dihentikan. Hal ini merupakan kendala rutin setiap tahun yang memerlukan
solusi cepat.
7. Fasilitas lain yang dibutuhkan untuk pengembangan madrasah adalah jalan,
gerbang, dan masjid.
8. Status tanah MIN 2, MTsN 2 dan MAN 2 Kota Makassar masih belum jelas.
Hal ini perlu ditindaklanjuti agar tidak ada masalah di kemudian hari.
9. Komisi VIII DPR RI merekomendasikan pada Kanwil Kemenag Provinsi
Sulses untuk menindaklanjuti permasalahan status tanah dan aspirasi yang
terkait dengan tupoksinya.
Peninjauan ke Kantor BPBD Provinsi Sulawesi Selatan
Setelah melakukan pertemuan dengan pihak MIN 2 dan Kanwil
Kemenag Provinsi Sulawesi Selatan, tim Kunjungan Kerja kemudian melakukan
peninjauan ke kantor BPBD Provinsi Sulsel untuk mengecek ketersediaan
logistik bagi penanganan tanggap darurat kebencanaan.
Dari hasil peninjauan, stok yang tersedia masih kurang memadai untuk
menghadapi musim hujan yang segera datang, di mana sering terjadi banjir dan
longsor. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Komisi VIII DPR RI telah
merekomendasikan pada pihak BNPB yang ikut dengan rombongan kunker
untuk menindaklanjuti masalah penyediaan logistik.
Pertemuan dengan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan SKPD
Setelah makan siang, tim Kunker Reses Komisi VIII DPR RI lalu
mengadakan pertemuan dengan Gubernur Provinsi Sulses yang diwakili oleh
Plt. Sekretaris Daerah dan para kepala SKPD yang terkait dengan bidang kerja
Komisi VIII, seperti Kepala BPBD, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kanwil Kemenag, Badan
Zakat, dan lainnya.
12
Dari pertemuan tersebut diperoleh beberapa informasi dan aspirasi
sebagai berikut:
1. Permasalahan di Bidang Keagamaan
a. Tingkat Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Sulsel tergolong baik.
Kejadian-kejadian kecil di bidang kerukunan umat beragama memang
ada namun dengan adanya peran Forum Kerukunan Umat Beragama
(FKUB) konflik tersebut dapat diselesaikan secara damai.
b. Daftar tunggu jemaah haji hingga tahun 2018 mencapai 205.950 orang.
Daftar tunggu di Provinsi Sulsel mencapai 25 hingga 30 tahun.
c. Beberapa Kabupaten di Provinsi Sulsel termasuk ranking 1 hingga 7
secara nasional dari segi panjangnya daftar tunggu haji. Hal tersebut
menunjukkan mengenai sangat besarnya minat dari masyarakat untuk
menunaikan ibadah haji.
d. Pengelolaan Keuangan Haji yang dilakukan oleh BPKH belum dirasakan
manfaatnya oleh masyarakat, sehingga didesak untuk dilakukan secara
transparan dan dapat memberikan nilai manfaat yang lebih baik.
e. RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang sedang mulai dibahas
di DPR RI mendapat masukan dan penolakan untuk beberapa pasal,
khususnya dari masyarakat Kristen tentang pengaturan sekolah minggu.
Perlu ditinjau lagi poin-poin terkait hal tersebut.
f. Pada tahun 2019, terdapat anggaran untuk pembangunan Pusat
Layanan Haji. Provinsi Sulawesi Selatan mendapatkan alokasi untuk
13
satu lokasi di 1 kabupaten. Mengingat Provinsi Sulsel untuk minat haji
sangat tinggi yang dibuktikan oleh tingginya daftar tunggu haji, maka
diusulkan untuk dibangun lebih dari 1 lokasi di Sulsel.
g. Pada beberapa hari yang lalu, di Makassar terdapat demo dari 4 asosiasi
Travel Haji dan Umrah terkait kebijakan biometric sebagai syarat untuk
penerbitan visa dan paspor umrah. Hal ini memberatkan calon Jemaah,
khususnya bagi calon Jemaah yang lokasi tinggalnya sangat jauh dari
pusat kota. Untuk itu diusulkan agar biometric tidak menjadi syarat utk
memproses visa dan paspor umrah, tetapi dilakukan pada saat jemaah
mau berangkat.
2. Permasalahan Sosial
a. Pelaksanaan PKH tahun 2018 dengan penyaluran bantuan sebanyak 4
kali setiap tahun, bagi KPM yang eligible yaitu KPM yang mempunyai
komponen pendidikan kesehatan dan kesejahteraan sosial. Dalam
penyaluran bantuan sosial PKH bagi KPM melalui Himbara seperti BRI,
BNI, dan Mandiri.
b. Dalam proses penyaluran bantuan PKH, pendamping memberikan
edukasi dan mendampingi KPM dalam pengambilan dana bansos PKH
dan pendamping juga memediasi anak KPM PKH yang putus sekolah
agar bersekolah dengan baik di pendidikan formal maupun non formal.
c. Sampai dengan bulan Oktober 2018, berdasarkan hasil final closing
tahap ke-3 Tahun 2018 sejumlah 298.360 KPM yang telah menerima
bantuan PKH dengan realisasi anggaran sebesar Rp.150.395.500.000,-.
d. Jumlah anggaran Dana Dekonsentrasi untuk program PKH sebesar
Rp.3.676.625.000, realisasi sampai Oktober sebesar 57.7%, sedangkan
dana sharing dari APBD Provinsi sebesar Rp.194.750.000,- dengan
realisasi sebesar 93.8%.
e. Jumlah SDM PKH sampai tahun 2018 sebanyak 1.201 orang yang
tersebar di 24 Kab/Kota di Sulawesi Selatan.
f. Masih diperlukan perluasan fungsi rehabilitas sosial di panti-panti
dengan dukungan penambahan anggaran agar pelayanan dapat lebih
maksimal.
3. Permasalahan Bencana
a. Potensi bencana alam di Provinsi Sulawesi Selatan adalah kebakaran
pemukiman, banjir, angin puting beliung, dan longsor.
14
b. Gudang stok logistik tersedia di 24 Kab/Kota yang didistribusikan oleh
BPBD Provinsi Sulsel berdasarkan kebutuhan daerah yang
bersangkutan.
c. Pembagian tugas dalam Klaster Nasional penanggulangan bencana
belum maksimal. BPBD selaku koordinator di tingkat daerah belum
maksimal melaksanakan tugas dan fungsinya.
4. Permasalahan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
a. Saat ini Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah
berada di bawah wewenang dinas PPA yang awalnya masih berbentukk
badan.
b. Kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih banyak
terjadi di Sulsel. Perlu penanganan dan pencegahan yang lebih massif
agar dapat berkurang.
c. Masih terkendala mengenai pembagian kerja dan struktur yang
ditetapkan aturannya oleh pusat.
Pertemuan dan Peninjauan ke Penerima PKH di Kel. Tamalanrea
Pada tanggal 2 November, tim Kunker Komisi VIII DPR RI melakukan
pertemuan dan pemberian bantuan secara simbolis pada penerima PKH di
Kelurahan Tamalanrea didampingi oleh kepala Dinas Sosial Provinsi Sulsel.
15
Pada pertemuan tersebut, pembicara dari Komisi VIII DPR RI adalah Dr. H.
Deding Ishak dan Drs. Samsu Niang. Keduanya dalam sambutan menekankan
agar bantuan PKH dapat dipergunakan secara baik. Adapun untuk para
pendamping PKH harus bersikap netral pada saat tahun politik, jangan sampai
diintervensi oleh kepentingan pihak-pihak tertentu secara politis.
16
BAB IV
REKOMENDASI
Dari hasil kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI ke Provinsi Sulawesi
Selatan, berikut ini rekomendasi yang dapat dijadikan sebagai bahan rapat
dengan para mitra kerja di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan sesuai
dengan permasalahan yang ditemukan di lapangan.
A. Bidang Keagamaan
1. Perlu disampaikan pada saat RDP dengan Dirjen PHU Kementerian
Agama RI terkait:
a. Adanya aspirasi dari Provinsi Sulsel mengenai usulan penambahan
lokasi pembangunan Pusat Layanan Haji yang tidak hanya satu
lokasi di tahun 2019.
b. Pencantuman syarat biometric untuk proses visa dan paspor umrah
yang dirasakan sangat memberatkan calon Jemaah umrah.
2. Perlu disampaikan pada saat RDP dengan Dirjen Pendidikan Islam
Kementerian Agama RI terkait aspirasi dan usulan dari Kepala MIN 2,
MTsN 2, dan MAN 2 Kota Makassar mengenai usulan RKB, pengadaan
sarana laboratorium dan ruang seni, masjid sekolah, dan fasilitas
pendukung lain.
3. Selain itu, masalah status tanah MIN 2, MTsN 2 dan MAN 2 Kota
Makassar masih belum jelas. Hal ini perlu ditindaklanjuti agar tidak ada
masalah di kemudian hari.
4. Perlu disampaikan pada saat RDP dengan BPKH mengenai keluhan dari
masyarakat yang menyampaikan mengenai belum dirasakannya
manfaat nyata dari adanya BPKH.
Bidang Sosial
1. Komisi VIII DPR RI perlu terus mendalami mengenai kebijakan verifikasi
dan validasi atau pendataan masyarakat miskin. Hal ini terkait
ketidaksigapan dan keluhan dari masyarakat Sulsel mengenai masalah
pendataan kemiskinan.
17
2. Perlu disampaikan pada saat Raker atau RDP dengan Kementerian
Sosial terkait pengadaan logistik (buffers stock) yang hendaknya
diadakan sesuai dengan kebutuhan daerah.
Bidang Bencana
1. Perlu disampaikan pada saat Raker dengan Kepala BNPB mengenai
belum maksimalnya peran BPBD sebagai koordinator penanggulangan
bencana di daerah, khususnya di Sulsel.
2. Perlu segera melakukan pengiriman logistik menjelang musim hujan. Hal
ini perlu disampaikan pada saat Raker atau RDP dengan BNPB dan
Kementerian Sosial, sehingga pengiriman logistik tidak terlambat yang
dapat menghambat penanggulangan bencana.
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1. Perlu disampaikan ke Menteri PPPA mengenai aspirasi dari Dinas PPPA
Sulsel terkait kejelasan struktur kordinasi antara Pusat dan Daerah, juga
mengenai alokasi anggaran untuk Dinas PPPA Sulsel.
top related