manifestasi pendidikan kewarganegaraan
Post on 07-Jul-2018
231 Views
Preview:
TRANSCRIPT
-
8/18/2019 Manifestasi Pendidikan Kewarganegaraan
1/34
MANIFESTASI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKn)
DALAM MEMBENTUK SIKAP NASIONALISME
Yudha Pradana
PENDAHULUAN
A.LATAR BELAKANG
Kondisi objektif dinamika kebangsaan Indonesia kekinian
menunjukan adanya sebuah penurunan dan penghayatan akan nilai-
nilai kebangsaan (nasionalisme). Kondisi tersebut nampak nyata
dengan berbagai fenomena yang ada bahwasanya negara-bangsa
Indonesia ini sedang mengalami berbagai permasalahan yang erat
kaitannya dengan semangat dan jiwa nasionalisme. Kita dapat
menyebut bahwa maraknya tindakan pemecah belahan bangsa serta
tergesernya tatanan nilai-nilai dan kepribadian bangsa, adalah sebagai
bentuk dari menurunnya pemahaman kita sebagai bangsa yang satu
serta bangsa yang berdiri diatas kemajemukan yang berdasarkan
kehendak untuk hidup bersama.
Dalam kaca mata historis dan sosiologis akan terlihat jelas
bahwa kondisi tersebut memang benar adanya. Secara historis kita
menyaksikan bahwa dinamika kebangsaan kita selalu diwarnai
dengan tindakan pemecah belahan, walau telah diikat oleh semangat
Sumpah Pemuda 1928 dan Proklamasi 1945. Secara sosiologis kita
mengalami bahwa hari ini terjadi pergeseran nilai dan budaya kita
oleh budaya asing.
Hal tersebut memang pada dasarnya merupakan sebuah
tantangan bagi dinamika dan eksistensi negara-bangsa Indonesia yang
1
-
8/18/2019 Manifestasi Pendidikan Kewarganegaraan
2/34
tentu saja harus dicarikan penawar agar dapat teratasi. Lantas
bagaimana solusi yang dapat ditawarkan sebagai jalan untuk
mengatasi tantangan tersebut. Nampaknya bahwa pendidikan dapat
dikemukakan sebagai jawabannya.
Hakekatnya pendidikan ialah sebuah tindakan yang dilakukan
agar kita dapat mengenal realita diri dan kehidupan. Dalam batasan
tersebut jelas bahwa pendidikan ialah sebuah alat yang mana
diberikan sebagai upaya agar kita senantiasa mengenal dan
memahami diri sebagai manusia dalam konteks apapun. Terlebih
bahwa Freire mengutarakan bahwa pada dasarnya tujuan pendidikan
ialah untuk mengenalkan peserta didik dengan lingkungan dimana
dia tumbuh dan berkembang. Hal tersebut sejalan pula dengan tujuan
pendidikan nasional yang diamanatkan lewat perangkat hukum yang
kita miliki.
Pendidikan yang harus diformulasikan ialah pendidikan yang
mampu mengenalkan realita generasi muda akan kehidupan
berbangsa dan bernegara sehingga dengan sendirinya identitas
nasional akan muncul. Pendidikan seperti ini harus sarat akan nuansa-
nuansa kebangsaan tanpa harus menafikan nilai-nilai kedaerahan
(lokal) dan nilai-nilai global, yang didasarkan atas nilai dasar bangsa
Indonesia yaitu Pancasila.
Pemberdayaan pendidikan sebagai sarana untuk membentuk
dan mengembangkan sikap nasionalisme dapat kita lakukan dengan
jalan memberikan pemahaman yang kuat akan nilai-nilai kebangsaan
kita, memberlakukan metode yang membangun pengetahuan dan
pemahaman nilai-nilai kebangsaan kita.
2
-
8/18/2019 Manifestasi Pendidikan Kewarganegaraan
3/34
Pendidikan diyakini sebagai salah satu cara untuk
menumbuhkan sikap dan jiwa nasionalisme. Pendapat ini nampaknya
sesuai dengan usulan Ernest Gelner yang dikutip oleh H.A.R. Tilaar
(2007 : 25) yang berpendapat bahwa :
Kewarganegaraan merupakan suatu keanggotaan moral (moral
membership) dari suatu masyarakat modern. Keanggotaan itu
diperolehnya melalui pendidikan nasional dan biasanya
menggunakan bahasa yang dipilih sebagai bahasa ibu atau
bahasa nasional.
Tilaar (2007 : 25) berpendapat bahwa pendidikan merupakan
faktor penting untuk menumbuhkan nasionalisme disamping bahasa
dan budaya. Pendidikan kewarganegaraan sangat kental dan erat
dengan nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme. Hal tersebut
bukanlah sebuah mitos belaka. Karena memang secara substanstif
pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk membentuk warga
negara yang baik, yang salah satu didalamnya kental nuansa
nasionalisme-nya.
Nasionalisme sebagai ungkapan perasaan senasib
sepenanggungan dalam lingkup bangsa dalam bentuk kepedulian dan
kepekaan akan masalah-masalah yang dihadapi bangsa, termasuk
didalamnya masalah yang berkaitan dengan rasa solidaritas sebangsadan setanah air, dan pada saat kini perlu terus ditumbuh
kembangkan.
Nasionalisme hari ini tentunya berbeda dengan nasionalisme
pada masa perjuangan perebutan kemerdekaan bangsa Indonesia
dulu, sebagaimana dikemukakan oleh Cahyu Budi Utomo (1995 : 30) :
3
-
8/18/2019 Manifestasi Pendidikan Kewarganegaraan
4/34
Nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang integralistik,
dalam arti yang tidak membeda-bedakan masyarakat atau
warga negara atas dasar golongan atau yang lainnya, melainkan
mengatasi segala keanekaragaman itu tetap diakui. Singkatnya
nasionalisme bangsa Indonesia dalam perbedaan dan berbeda
dalam persatuan (Bhineka Tunggal Ika).
Dengan demikian dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa
kebanggaan akan bangsa negara sendiri dan rasa cinta terhadap tanah
air perlu dimiliki. Karena hal tersebut merupakan wujud dari sikap
seorang warga negara yang siap berjuang, berkorban dan menegakkan
kehidupan berbangsa dan neagra didalam berbagai bidang.
Salah satu wahana pembentukan sikap nasionalisme ialah
melalui Pendidikan kewarganegaraan (PKn). PKn merupakan sebuah
model pendidikan yang mengembangkan wawasan mengenai
kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam pembelajarannya PKn
memuat mengenai hal-hal yang berkenaan dengan permasalahan
politik, hukum dan kewarganegaraan. Muatan materi tersebut sangat
diperlukan dalam rangka mempersiapkan siswa sebagai warga negara
yang siap dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan
kewarganegaraan secara substantif dan pedagogis didesain untuk
mengembangkan warganegara yang cerdas dan baik untuk seluruh jalur dan jenjang pendidikan.
Tujuan PKn juga sangat erat kaitannya dengan pembentukan
sikap nasionalisme. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh
Numan Somantri (2001 : 279) “pendidikan kewarganegaraan memiliki
tujuan mendidik warga negara yang baik, yang dapat dilukiskan
dengan ‘warga negara negara yang patriotik, toleran, setia terhadap
4
-
8/18/2019 Manifestasi Pendidikan Kewarganegaraan
5/34
bangsa dan negara, beragama, demokratis…, Pancasila sejati”. Hal
tersebut berhubungan dengan nilai-nilai nasionalisme yang ditandai
dengan pemahaman yang kuat akan dinamika kehidupan berbangsa
dan bernegara.
PKn merupakan bagian inheren dan instrumentasi praktis
dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara
Indonesia. Dengan asumsi tersebut, Dasim Budimansyah (2009)
menyatakan bahwa konfigurasi PKn dibangun atas paradigma ;
pertama, secara kurikuler PKn dirancang sebagai subjek pembelajaran
yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu agar menjadi
warga negara Indonesia yang berakhlak mulia, cerdas, partisipatif dan
bertanggung jawab.Kedua, PKn secara teoritik dirancang sebagai
subjek pembelajaran yang memuat dimensi-dimensi kognitif, afektif,
dan psikomotorik.Ketiga,PKn secara pragmatik dirancang sebagai
subjek pebelajaran yang menekankan pada isi yang mengusung nilai-
nilai dan pengalaman belajar dalam berbagai perilaku yang perlu
diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.
Oleh karenanya penulis sangat tertarik untuk melakukan
sebuah telaahan mengenai kaitan antara penerapan PKn dengan
penumbuhan sikap nasionalisme.
B.RUMUSAN MASALAH
Pembuatan makalah ini didasarkan pada rumusan masalah
sebagai berikut :
1.Bagaimanakah kaitan PKn dengan penumbuhan sikap
nasionalisme ?
5
-
8/18/2019 Manifestasi Pendidikan Kewarganegaraan
6/34
2.Bagaimanakah pola atau metode pembelajaran PKn dalam rangka
menumbuhkan sikap nasionalisme ?3.Bagaimanakah hambatan dalam menerapkan PKn sebagai sarana
untuk membentuk sikap nasionalisme ?
C.TUJUAN PENULISAN
Tujuan pembuatan makalah ini dapat digambarkan sebagai
berikut :
1.Bagaimanakah kaitan PKn dengan penumbuhan sikap
nasionalisme ?
2.Bagaimanakah pola pembelajaran PKn dalam rangka
menumbuhkan sikap nasionalisme ?
3.Bagaimanakah hambatan dalam menerapkan PKn sebagai sarana
untuk membentuk sikap nasionalisme ?
TINJAUAN PUSTAKA
A.Tinjauan Mengenai PKn
1.Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan
Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pendidikan yang
menekankan pada aspek nilai dan moral. Selain itu Pendidikan
Kewarganegaraan juga dapat mendidik warga Negara yang baik, yang
dapat dilukiskan dengan warga Negara yang patriotik, toleran, setia
terhadap bangsa dan Negara, agama, demokratis, pancasila sejati.
Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) sangat erat
kaitannya dengan pengembangan kemampuan intelektual dan
partisipasi peserta didik sebagai warga negara. Menurut Numan
Somantri (2001 : 299), pendidikan kewarganegaraan ialah program
pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan
sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif dari
6
-
8/18/2019 Manifestasi Pendidikan Kewarganegaraan
7/34
pendidikan sekolah, masyarakat dan orang tua, yang kesemuanya itu
diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis,
bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup
demokratis yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
John J. Cogan (Komala Nurmalina dan Syaifullah, 2008 : 3)
mengatakan bahwaCivic Educationsebagai mata pelajaran dasar yang
dirancang untuk mempersiapkan para warga negara muda untuk
mendorong peran aktif mereka di masyarakat setelah mereka dewasa.
Berdasarkan hal di atas maka dapat dikatakan bahwa
pendidikan kewarganegaraan merupakan pembelajaran yang
memiliki tujuan untuk membentuk peserta didik yang aktif dan kritis
serta siap berpartisipasi dalam kehidupan bernegara dalam
kapasitasnya sebagai seorang warga negara.
Menurut UU No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
pasal 39 ayat 2 dijelaskan tentang Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu
sebagi berikut:
Pendidikan kewarganegaraan merupakan usaha untuk
membekali peserta didik dengan pengetahuan dan
kemampuan dasar yang berkenaan dengan hubungan antara
warga negara dengan negara serta pendidikan pendahuluan
bela Negara agar menjadi warga negara yang dapatdiandalkan oleh bangsa dan Negara. Pada jenjang pendidikan
tinggi, pendidikan bela Negara diselenggarakan antara lain
melalui pendidikan kewiraan.
Seperti halnya yang dikemukakan oleh Udin Saripudin
Winataputra (2001: 45) bahwa istilah pendidikan kewarganegaraan
pada dasarnya digunakan dalam pengertian yang luas seperti
7
-
8/18/2019 Manifestasi Pendidikan Kewarganegaraan
8/34
“citizenship education” atau“education for citizenship”yang mencakup
pendidikan kewarganegaraan di dalam lembaga pendidikan lembaga
formal (dalam hal ini sekolah dan dalam program pendidikan guru)
dan diluar sekolah baik yang berupa kehidupan sehari-hari siswa,
baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat dan
makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.
Sementara itu, menurut Numan Somantri (2001:159)
mengatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah :
Pendidikan kewarganegaraan adalah seleksi dan adaptasi
dari lintas disiplin ilmu-ilmu social, ilmu kewarganegaraan,
humaniora, dan kegiatan dasar manusia yang
diorganisasikan dan disajikan secara psikologis dan ilmiah
untuk ikut mencapai salah satu tujuan pendidikan IPS.
Selanjutnya, Numan Somantri (2001: 299) mengemukakan
fungsi pendidikan kewarganegaraan ialah sebagai berikut :
Pendidikan Kewarganegaraan adalah program pendidikan
yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan
sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh
positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua,
yang kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk
berfikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis
dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berlandaskan
Pancasila dan UUD 1945.
PKn merupakan bagian inheren dan instrumentasi praktis
dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara
Indonesia. Dengan asumsi tersebut, Dasim Budimansyah (2009)
menyatakan bahwa konfigurasi PKn dibangun atas paradigma ;
pertama, secara kurikuler PKn dirancang sebagai subjek pembelajaran
8
-
8/18/2019 Manifestasi Pendidikan Kewarganegaraan
9/34
yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu agar menjadi
warga negara Indonesia yang berakhlak mulia, cerdas, partisipatif dan
bertanggung jawab.Kedua, PKn secara teoritik dirancang sebagai
subjek pembelajaran yang memuat dimensi-dimensi kognitif, afektif,
dan psikomotorik.Ketiga,PKn secara pragmatik dirancang sebagai
subjek pebelajaran yang menekankan pada isi yang mengusung nilai-
nilai dan pengalaman belajar dalam berbagai perilaku yang perlu
diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.
PKn merupakan pendidikan nilai serta pendidikan yang
membina keyakinan dalam diri manusia. Pendidikan
kewarganegaraan juga merupakan pendidikan yang mengajarkan
nilai-nilai pancasila yang berhubungan dengan sikap tingkah laku dan
perubahan manusia. Hal ini merupakan suatu hal yang sangat penting
yang telah diakui dalam dirinya untuk mencapai tujuan pendidikan
moral.
Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa
Pendidikan Kewarganegaraan adalah suatu mata pelajaran yang
bertujuan untuk membentuk siswa agar menjadi warga negara yang
baik (to be good citizenship), dalam mata pelajaran PKn ini di dalamnya
mencakup pada bidang politik, hukum, dan moral.
2.Tujuan Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
Tujuan dari pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
menurut Bunyamin Maftuh dan Sapriya (2005: 319), bahwa:
Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan menyiapkan siswa
untuk menjadi warga Negara yang baik dengan menguasai
9
-
8/18/2019 Manifestasi Pendidikan Kewarganegaraan
10/34
pengetahuan kewarganegaraan(knowledge) yang berasal dari
konsep dan teori berbagai disiplin ilmu, meyakini,
mentranspormasikan, dan mengamalkan nilai-nilai dan
kebenaran yang menjadi pandangan hidup bangsa dan
Negara (virtues) dan mampu menerapkan keterampilan
berwarganegara(citizenship skills).Ketiga aspek kompetensi
berwarganegara tersebut yakni pengetahuan, sikap atau nilai,
dan keterampilan berwarganegara tersebut hendaknya dapat
tersajikan secara terpadu melalui pembelajaran Pendidikan
kewarganegaraan.
Sedangkan menurut Margaret S. Bronson (1999:7) berpendapat
bahwa, “Pendidikan kewarganegaraan memiliki tujuan agar
masyarakat dapat berpartisipasi yang bermutu dan bertanggung
jawab dalam kehidupan politik dan masyarakat baik tingkat lokal,
regional, maupun nasional”.
Dengan demikian, jelas bahwa Pendidikan Kewarganegaraan
merupakan suatu disiplin ilmu yang memiliki suatu tujuan tertentu
dalam membentuk karakter siswa menjadi warga negara yang
memiliki karakter sebagai warga Negara yang baik serta memiliki
moralitas yang tinggi. Karena pada dasarnya Pendidikan
Kewarganegaraan itu mengajarkan, membina, menanamkan, dan
meningkatkan moralitas warga negara yang sejalan dengan nilai-nilaipancasila yang menjelaskan kepada kita tentang apa yang harus dan
tidak harus dilakukan sebagai warga negara.
Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah membentuk warga
negara yang baik. Warga negara yang baik dapat diartikan sebagai
warga negara yang tahu akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara. Salah satu maksud dan tujuan PKn
10
-
8/18/2019 Manifestasi Pendidikan Kewarganegaraan
11/34
menurut Ismaun (2006 : 125) ialah pengembangan tiga aspek, yaitu :
kecerdasan dan daya nalar warga negara (civic intelligence), kesadaran
akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang
bertanggungjawab (civic responsibility) serta kemampuan berpatisipasi
warga negara (civic participation).
3.Fungsi dari Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) menurut peraturan
menteri pendidikan nasional Republik Indonesia nomor 22 Tahun
2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah memiliki tujuan adalah sebagai berikut :
a.Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam
menanggapi isu kewarganegaraan;
b. berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, serta
bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti korupsi;
c.Berkembang secara positif dan demokratis untuk
membentuk diri berdasarkan karakter-karakter
masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan
bangsa-bangsa lainnya;
d.Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam
percaturan dunia secara langsung dengan
memenfaatkan teknologi informasai dan komunikasi.
Di dalam Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 2006,
Depdiknas (2006:2) dinyatakan bahwa fungsi dari mata pelajaran PKn
adalah :
Sebagai wahana untuk membentuk warga Negara yang
baik (to be good citizenship), cerdas, terampil, dan
berkarakter yang setia kepada bangsa dan negara
Indonesia yang merefleksikan dirinya dalam kebiasaan
11
-
8/18/2019 Manifestasi Pendidikan Kewarganegaraan
12/34
berpikir dan bertindak sesuai amanat pancasila dan UUD
1945.
Mata pelajaran Kewarganegaraan merupakan bidang kajian
interdisipliner, dimana dalam materi Pendidikan Kewarganegaraan
mencakup beberapa disiplin ilmu, antara lain ilmu politik, ilmu
negara, ilmu tata negara, hukum, sejarah, ekonomi, moral, dan filsafat.
Dengan demikian diharapkan mampu membentuk warga Negara
yang baik, jadi seorang warga Negara harus mampu memahami dan
menguasai pengetahuan yang lengkap tentang konsep dan prinsip
politik, hukum dan moral.
Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh
Kosasih Djahiri (1995: 8), bahwa melalui mata pelajaran PKn
diharapkan peserta didik :
1)Nalar akan konsep dan norma pancasila dalam berbagai
fungsi dan perannya. Pancasila sebagai falsafah idiil yuridis
konstitusional ideologi negara, etika politi berbangsa dan
bernegara serta berbagai pandangan hidup dan jati diri
manusia/masyarakat Indonesia dalam berbagai
kehidupannya (astragatra kehidupan).
2)Melek konstitusi (UUD 1945) dalam perangkat hokum yang
berlaku dalam negara RI.
3)Menghayati da meyakini tatanan nilai dan moral yangtermuat dalam sub a dan sub b.
4)Mengamalkan dan membudayakan hal tersebut sebagai
sikap perilaku diri dan kehidupannya dengan penuh
keyakinan dan nalar
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa mata pelajaran
PKn bertujuan agar siswa tidak hanya sekedar hafal teori saja,
melainkan lebih pada pengamalannya dalam kehidupan
12
-
8/18/2019 Manifestasi Pendidikan Kewarganegaraan
13/34
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dimana lebih menonjolkan
segi afektifnya. Selain itu pun mata pelajaran PKn menekankan pada
pendidikan nilai yaitu pengembangan moral dan norma, serta
menekankan pada proses untuk mencapai penguasaan pengetahuan
dan keterampilan sebagai warga negara dalam menjalankan
kehidupan berbangsa dan bernegara, agar mampu memposisikan diri
dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara bahkan
lebih luas lagi yaitu kehidupan dunia inernasional.
Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dapat
mengembangkan berbagai kemampuan dasar yang dimiliki setiap
siswa sebagai warga negara, seperti kemampuan untuk berpikir kritis
dan logis, dapat mengambil keputusan secara tepat, mengajarkan
siswa untuk memegang teguh aturan yang adil, menghormati hak
orang lain, menjalankan hak dan kewajiban sebagi warga negara, serta
berpartisipasi aktif sebagai warga negara dalam kehidupan
masyarakat, bangsa, dan negara.
B.Tinjauan Mengenai Nasionalisme
1.Pengertian Nasionalisme
Nasionalisme sering kali dikonotasikan dengan aspek-aspekemosional, kolektif dan idola serta sarat emosi historis. Nasionalisme
selalu melibatkan dimensi atau rasa, seperti seperasaan,
sepenanggungan, seperantauan dan senasib. Faktor memori historis
adalah faktor kecenderungan yang dibangun untuk menumbuhkan
perasaan bersatu dalam sebuah konsep kebangsaan tertentu.
13
-
8/18/2019 Manifestasi Pendidikan Kewarganegaraan
14/34
Sebagai ideologi modern di bidang sosial politik dan
kenegaraan, nasionalisme muncul sekitar tahun 1779 dan dominan di
Eropa pada tahun 1830. Revolusi Perancis pada akhir abad ke-18
sangat besar pengaruhnya berkembangnya gagasan nasionalisme
tersebut. Semenjak itu beberapa kerajaan feodal mengalami proses
integrasi menjadi ‘negara kebangsaan’ atau nation state yang
wilayahnya menjadi lebih luas dan hidup dalam sistem pemerintahan
yang sama. Sejak itu di negara-negara Eropa dan Amerika
bermunculan pula gerakan-gerakan kebangsaan, dan segera menjalar
ke Asia. Hal ini disebabkan ampuhnya nasionalisme sebagai ideologi
yang dapat mempersatukan banyak orang di negeri-negeri jajahan
dalam menentang kolonialisme.
Nasionalisme adalah satu paham yang menciptakan dan
mempertahankankedaulatan sebuahnegara dengan mewujudkan
satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia.
Nasionalisme berangkat dari situasi perjuangan merebut
kemerdekaan dan sudah barang tentu dibutuhkan suatu konsep
sebagai dasar pembenaran rasional dari tuntutan terhadap penentuan
nasib sendiri yang dapat mengikat keikutsertaan semua orang atas
nama sebuah bangsa. Secara luas juga dapat dikatakan bahwa
nasionalisme menyatakan patriotisme yang merupakan prinsip moral
dan politik yang mengandung kecintaan pada tanah air, kebanggaan
emosional terhadap sejarah dan ketersediaan diri untuk membela
kepentingan-kepentingan bangsa.
Rasa kebangsaaan adalah kesadaran berbangsa, kesadaran
untuk bersatu sebagai suatu bangsa yang lahir secara alamiah karena
14
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kedaulatan&action=edithttp://id.wikipedia.org/wiki/Negarahttp://id.wikipedia.org/wiki/Manusiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Manusiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Negarahttp://id.wikipedia.org/wiki/Manusiahttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kedaulatan&action=edit
-
8/18/2019 Manifestasi Pendidikan Kewarganegaraan
15/34
sejarah, aspirasi perjuangan masa lampau, kebersamaan kepentingan,
rasa senasib sepenanggungan dalam menghayati masa lalu dan masa
kini, serta kesamaan pandangan, harapan dan tujuan merumuskan
cita-cita bangsa untuk waktu yang akan datang. Sedangkan paham
kebangsaan adalah aktualisasi dari rasa kebangsaan yang berupa
gagasan, pikiran-pikiran yang rasional, dimana suatu bangsa secara
bersama-sama memiliki cita-cita kehidupan berbangsa dan tujuan
nasional yang jelas dan rasional.
Rasa kebangsaan dan paham kebangsaan akan melahirkan
semangat kebangsaan. Semangat kebangsaan adalah kerelaan
berkorban demi kepentingan bangsa, negara dan tanah airnya.
Wawasan kebangsaan adalah cara pandang yang dilingkupi oleh rasa
kebangsaan, paham kebangsaan, dan semangat kebangsaan untuk
mencapai cita-cita nasionalnya dan mengembangkan eksistensi
kehidupannya atas dasar nilai-nilai luhur bangsanya.
Kebangsaan (nationality) dan rasa kebangsaan (nationalism)
saling berkaitan satu sama lain. Rasa kebangsaan, biasanya juga
disebut nasionalisme, adalah dimensi sensoris, merupakan konsep
antropologi yang tidak semata-mata memandang nasionalisme
sebagai prinsip politik. Dimensi sensoris yang tak lain adalah
kebudayaan ini memperjelas posisi antropologi yang berangkat dari
konsep suku bangsa, kesukubangsaan, bangsa, dan kebangsaan,
sebagaimana dibicarakan di atas. Inilah akar-akar rasa kebangsaan
(nasionalisme). Rasa kebangsaan atau yang kerap kali juga disebut
nasionalisme adalah topik baru dalam kajian antropologi.
15
-
8/18/2019 Manifestasi Pendidikan Kewarganegaraan
16/34
-
8/18/2019 Manifestasi Pendidikan Kewarganegaraan
17/34
3.Sikap yang melihat amat pentingnya penonjolan ciri khusus
suatu bangsa. Karena itu, doktrin yang memandang
perlunya kebudayaan bangsa dipertahankan.
4.Ada kriteria yang jelas untuk mengenali suatu bangsa
beserta anggota para bangsa itu.
Menurut Nurcholish Madjid dalam Adeng Muchtar Ghazali
(2004 : 3) mengatakan bahwa berdasarkan proses pembentukannya,
dapat diketahui prinsip-prinsip nasionalisme, yakni :
1.Kesatuan (unity), yang mentransformasikan hal-hal yang
polimorfik menjadi monomorfik sebagai produk proses
integrasi;
2.Kebebasan (liberty), khususnya bagi negeri-negeri jajahan
yang memperjuangkan pembebasan dan kolonialisme;
3.Kesamaan (equality), sebagai bagian implisit dari
masyarakat demokratis yang merupakan antitesa dari
masyarakat kolonial yang diskriminatif dan otoriter;
4.Kepribadian (identity), yang lenyap karena negasi kaum
kolonial; dan
5.Prestasi amat diperlukan untuk menjadi sumber inspirasi
dan kebanggaan bagi warga negara nasion.
H.A.R. Tilaar (2007 : 24-26) berpendapat ada beberapa faktor
penting dalam menumbuhkan nasionalisme. Faktor-faktor tersebut
diantaranya adalah bahasa, budaya dan pendidikan. Mengenai
peranan bahasa dalam pertumbuhan nasionalisme dapat kita lihat
misalnya di Inggris, Prancis, Belanda, Belgia Jerman dan Indonesia.
Peranan budaya didalam menumbuhkan nasionalisme juga cukup
signifikan. Kita dapat melihat Cina dengan Konfusianisme-nya dan
Amerika dengan budaya Protentantisme. Faktor yang barangkali
sangat penting dalam pertumbuhan nasionalisme adalah pendidikan.
17
-
8/18/2019 Manifestasi Pendidikan Kewarganegaraan
18/34
Pendidikan yang tersentralisasi dalam pengertian tertentu dapat
menjadi suatu alat pemersatu yang sangat kuat.
2.Karakteristik Nasionalisme Indonesia
Nasionalisme Indonesia bangkit sebagai bentuk perlawanan
atau penentangan terhadap kolonialisme. Nasionalisme Indonesia
dengan sendirinya juga mengandung tiga aspek penting, yaitu :
1.Politik. Nasionalisme Indonesia bertujuan menghilangkan
dominasi politik bangsa asing dan menggantikannya dengan
sistem pemerintahan yang berkedaulatan rakyat.
2.Sosial ekonomi. Nasionalisme Indonesia muncul untuk
menghentikan eksploitasi ekonomi asing dan membangun
masyarakat baru yang bebas dari kemelaratan dan
kesengsaraan.
3.Budaya. Nasionalisme Indonesia bertujuan menghidupkan
kembali kepribadian bangsa yang harus diselaraskan dengan
perubahan zaman. Ia tidak menolak pengaruh kebudayaan
luar, tetapi dengan menyesuaikannya dengan pandangan
hidup, sistem nilai dan gambaran dunia (worldview,
Weltanschauung) bangsa Indonesia. Juga tidak dimaksudkan
untuk mengingkari kebhinnekaan yang telah sedia ada
sebagai realitas sosial budaya dan realitas anthropologis
bangsa Indonesia.
Notonegoro mengemukakan bahwa nasionalisme dalam
konteks Pancasila bersifat “majemuk tunggal” (bhinneka tunggal ika).
Unsur-unsur yang membentuk nasionalisme Indonesia adalah sebagai
berikut:
1.Kesatuan Sejarah, yaitu kesatuan yang dibentuk dalam
perjalanan sejasrahnya yang panjang sejak zaman Sriwijaya,
Majapahit dan munculnya kerajaan-kerajaan Islam hingga
akhirnya muncul penjajahan VOC dan Belanda. Secara terbuka
18
-
8/18/2019 Manifestasi Pendidikan Kewarganegaraan
19/34
nasionalisme mulai pertama dicetuskan dalam Sumpah
Pemuda 28 Oktober 1928 dan mencapai puncaknya pada
Proklamasi Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945.
2.Kesatuan Nasib. Bangsa Indonesia terbentuk karena memiliki
persamaan nasib, yaitu penderitaan selama masa penjajahan
dan perjuangan merebut kemerdekaan secara terpisah dan
bersama-sama, sehingga berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa
dapat memproklmasikan kemerdekaan menjelang berakhirnya
masa pendudukan tentara Jepang.
3.Kesatuan Kebudayaan. Walaupun bangsa Indonesia memiliki
keragaman kebudayaan dan menganut agama yang berbeda,
namun keseluruhannya itu merupakan satu kebudayaan yang
serumpun dan mempunyai kaitan dengan agama-agama besar
yang dianut bangsa Indonesia, khususnya Hindu dan Islam.
4.Kesatuan Wilayah. Bangsa ini hidup dan mencari penghidupan
di wilayah yang sama yaitu tumpah darah Indonesia.
5.Kesatuan Asas Kerohanian. Bangsa ini memiliki kesamaan cia-
cita, pandangan hidup dan falsafah kenegaraan yang berakar
dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri di masa
lalu maupun pada masa kini.
Substansi nasionalisme Indonesia memiliki dua unsur.Pertama,
kesadaran mengenai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang
terdiri atas berbagai suku, etnik, dan agama.Kedua, kesadaran bersama
bangsa Indonesia dalam menghapuskan segala bentuk
pensubordinasian, penjajahan, dan penindasan dari bumi Indonesia.
Semangat dari dua substansi tersebutlah yang kemudian tercermin
dalam Sumpah Pemuda dan Proklamasi serta dalam Pembukaan UUD
1945.
Nasionalisme Indonesia mengalami pertumbuhan dan
perkembangan pada masa lalu seirama dengan dinamika
pertumbuhan dan perkembangan pergerakan kebangsaan Indonesia.
Nasionalisme yang dianut oleh bangsa Indonesia melahirkan pendirian
19
-
8/18/2019 Manifestasi Pendidikan Kewarganegaraan
20/34
untuk menghormati kemerdekaan bangsa lain sebagaimana tertuang
dalam pembukaan UUD 1945 “bahwa sesungguhnya kemerdekaan
adalah hak segala bangsa”. Oleh karena itu dalam nasionalisme
terkandung sikap anti penjajahan. Semangat yang demikian dengan
sendirinya tidak menumbuhkan keinginan bangsa Indonesia untuk
menjajah bangsa lain, sebaliknya bangsa Indonesia ingin tetap bekerja
sama dengan bangsa-bangsa lain untuk mewujudkan perdamaian
dunia menuju masyarakat maju, sejahtera, dan adil bagi semua umat
manusia di dunia.
Berbicara tentang nasionalisme Indonesia, perlu dicatat bahwa
kita tidak dapat menyepadankannya begitu saja dengan nasionalisme
Barat. Nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme berfondasi
Pancasila. Nasionalisme yang bersenyawa dengan keadilan sosial, yang
oleh Soekarno disebut Sosio-nasionalisme. Nasionalisme yang
demikian ini menghendaki penghargaan, penghormatan, toleransi
kepada bangsa atau suku bangsa lain. Maka nasionalisme Indonesia
berbeda dengan nasionalisme Barat yang bisa menjurus kepada sikap
chauvinistik dan ethnonationalism -nasionalisme sempit- yang
membenci bangsa atau suku bangsa lain, menganggap bangsa atau
suku bangsa sendirilah yang paling bagus, paling unggul, sesuai
dengan individualisme Barat.
Nasionalisme Indonesia menurut Soekarno (2006 : 8) adalah
nasionalisme yang cintanya pada tanah air itu bersendi pada
pengetahuan atas susunan ekonomi-dunia dan riwayat, bukan semata-
mata timbul dari kesombongan bangsa belaka, bukan chauvinis.
Nasionalisme Indonesia ialah nasionalisme yang bercorak ketimuran,
20
-
8/18/2019 Manifestasi Pendidikan Kewarganegaraan
21/34
yang timbul dari rasa cinta akan manusia dan kemanusiaan, yang
memberikan tempat pada lain-lain sesuatu, bagaikan lebarnya dan
luasnya udara yang memberi tempat pada segenap sesuatu yang perlu
untuk hidupnya segala hal yang hidup.
Lebih lanjut mengenai nasionalisme Indonesia, Soekarno (2003 :
14) juga menambahkan bahwa nasionalisme kita bukanlah
nasionalisme yang sempit ( jingo nationalism), yang selalu menghitung
untung rugi ( gain dan loss). Nasionalisme kita bukanlah nasionalisme
biasa, tetapi sosio-nasionalisme yang dalam pengertian, kita
berhubungan erat dengan seluruh perikemanusiaan dan kemanusiaan.
Nasionalisme bangsa Indonesia merupakan nasionalisme yang
berdasarkan Pancasila. Hal ini terwujud dalam butir-butir pancasila,
sila ke tiga yakni :
a.Menempatkan persatuan dan kesatuan, serta kepentingan dankeselamatan bangsa sebagai kepentingan bersama diatas
kepentingan pribadi atau golongan.
b.Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan
bangsa apabila diperlukan
c.Mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa.
d.Mengembangkan rasa kebangsaan dan bertanah air Indonesia.
e.Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
persamaan abadi dan keadilan sosial.
f.Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar BhinekaTunggal Ika.
g.Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.
PEMBAHASAN
1.Kaitan PKn dengan Penumbuhan Sikap Nasionalisme
Pendidikan secara sederhana dapat diartikan sebagai usaha
manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di
21
-
8/18/2019 Manifestasi Pendidikan Kewarganegaraan
22/34
dalam masyarakat dan kebudayaannya. Selain itu, pendidikan juga
dapat dimaknai sebagai alat untuk memperkenalkan realita
kehidupan berbangsa dan bernegara.
Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional
(UUSPN) No 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa Pendidikan Nasional
adalah pendidikan yang berakar kebudayaan berdasarkan kepada
pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Pendidikan Nasional harus
mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Dalam Pasal 4
UUSPN No 20 tahun 2003 disebutkan bahwa :
Tujuan pendidikan nasional yaitu : mencerdaskan
kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia
Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan
bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi
pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan,
kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap
dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatandan kebangsaan.
Pendidikan nasional bertujuan membina sikap cinta
kebangsaan dan sikap rasa cinta tanah air, meningkatkan kemandirian
dan kesetiakawanan sosial pada bangsa dan sikap menghargai jasa
para pahlawan serta berorientasi pada masa depan. Pendidikan yang
dilaksanakan harus dalam rangka memahami, menghayati dan
mengamalkan Pancasila dalam sikap, ucapan dan perbuatan sehari-
hari sehingga pada akhirnya dapat mengembangkan kualitas manusia
Indonesia seutuhnya. Untuk itu peranan lembaga-lembaga pendidikan
sangat besar, khususnya sekolah sebagai jalur pendidikan formal
dalam membentuk watak dan kepribadian bangsa Indonesia, serta
22
-
8/18/2019 Manifestasi Pendidikan Kewarganegaraan
23/34
sebagai media penanaman semangat kebangsaan di dalam kehidupan
Bangsa Indonesia.
Berdasarkan uraian tersebut, penulis beranggapan bahwa
pendidikan itu sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa. Dengan
demikian, lembaga pendidikan sangat berperan penting, khususnya
sekolah sebagai jalur pendidikan dalam membentuk watak dan
kepribadian bangsa. Sekolah adalah salah satu lembaga pendidikan,
tempat belajar dimana anak akan berusaha membina,
mengembangkan dan menyempurnakan potensi dirinya serta dunia
kehidupannya dan masa depannya.
Sedangkan nasionalisme merupakan sikap cinta tanah air yang
ditandai dengan dimilikinya pengetahuan dan pemahaman akan
kehidupan bangsa dan negaranya. Sikap ini juga yang menjadi
landasan utama yang kemudian menjadi sebuah identitas dan
kebanggaan sebagai anggota dari suatu komunitas bangsa-negara.
Pendidikan yang harus diformulasikan ialah pendidikan yang
mampu mengenalkan realita generasi muda akan kehidupan
berbangsa dan bernegara sehingga dengan sendirinya identitas
nasional akan muncul. Pendidikan seperti ini harus sarat akan nuansa-
nuansa kebangsaan tanpa harus menafikan nilai-nilai kedaerahan
(lokal) dan nilai-nilai global, yang didasarkan atas nilai dasar bangsa
Indonesia yaitu Pancasila.
Pemberdayaan pendidikan sebagai sarana untuk membentuk
dan mengembangkan sikap nasionalisme dapat kita lakukan dengan
jalan memberikan pemahaman yang kuat akan nilai-nilai kebangsaan
23
-
8/18/2019 Manifestasi Pendidikan Kewarganegaraan
24/34
kita, memberlakukan metode yang membangun pengetahuan dan
pemahaman nilai-nilai kebangsaan kita.
Pendidikan diyakini sebagai salah satu cara untuk
menumbuhkan sikap dan jiwa nasionalisme. Pendapat ini nampaknya
sesuai dengan usulan Ernest Gelner yang dikutip oleh H.A.R. Tilaar
(2007 : 25) yang berpendapat bahwa :
Kewarganegaraan merupakan suatu keanggotaan moral (moral
membership) dari suatu masyarakat modern. Keanggotaan itu
diperolehnya melalui pendidikan nasional dan biasanyamenggunakan bahasa yang dipilih sebagai bahasa ibu atau
bahasa nasional.
Tilaar (2007 : 25) berpendapat bahwa pendidikan merupakan
faktor penting untuk menumbuhkan nasionalisme disamping bahasa
dan budaya. Pendidikan kewarganegaraan sangat kental dan erat
dengan nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme. Hal tersebut
bukanlah sebuah mitos belaka. Karena memang secara substanstif
pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk membentuk warga
negara yang baik, yang salah satu didalamnya kental nuansa
nasionalisme-nya.
Nasionalisme sebagai ungkapan perasaan senasib
sepenanggungan dalam lingkup bangsa dalam bentuk kepedulian dankepekaan akan masalah-masalah yang dihadapi bangsa, termasuk
didalamnya masalah yang berkaitan dengan rasa solidaritas sebangsa
dan setanah air, dan pada saat kini perlu terus ditumbuh
kembangkan.
Pendidikan kewarganegaraan (PKn) erat kaitannya dengan
pembentukan dan penumbuhkembangan sikap nasionalisme. Hal ini
24
-
8/18/2019 Manifestasi Pendidikan Kewarganegaraan
25/34
didasarkan bahwa secara general tujuan yang utama dari PKn ialah
untuk membentuk warganegara yang baik yang salah satunya erat
kaitannya dengan sikap nasionalisme. Lebih lanjut tujuan PKn seperti
diutarakan oleh Numan Somantri (2001 : 279) “pendidikan
kewarganegaraan memiliki tujuan mendidik warga negara yang baik,
yang dapat dilukiskan dengan ‘warga negara negara yang patriotik,
toleran, setia terhadap bangsa dan negara, beragama, demokratis…,
Pancasila sejati”.
Hal tersebut di atas berhubungan dengan nilai-nilai
nasionalisme yang ditandai dengan pemahaman yang kuat akan
dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan untuk konteks
Indonesia, pemupukan rasa kebangsaan (inti nasionalisme) diberikan
porsi khusus yang diimplementasikan dalam perangkat kurikulum
sebagai acuan penyelenggaraan kegiatan pendidikan. Hal ini
diasumsikan bahwa siswa sebagai generasi muda ( young citizen)
diharapkan mampu berpartisipasi dalam kehidupan negara yang
harus dilandasi dengan pengetahuan dan semangat kebangsaan.
Jadi dapat ditarik benang merah bahwa keterkaitan PKn
dengan sikap nasionalisme ialah dalam hal bahwasanya PKn memiliki
tujuan dan isi materi yang menumbuhkan dan mencerminkan nilai-
nilai kebangsaan. Dalam hal ini pula keterkaitan nasionalisme dan
ideologi bangsa (nasional) tergambar dalam PKn dimana peserta
didik diharapkan mampu untuk memiliki pengetahuan dan
pemahaman akan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara,
terlebih bahwa PKn ialah sarana untuk mengenalkan hal-hal yang erat
25
-
8/18/2019 Manifestasi Pendidikan Kewarganegaraan
26/34
kaitannya dengan pengetahuan kehidupan bangsa (seperti budaya,
nilai-nilai bangsa serta kehidupan nasional dan internasional.
2.Pola atau Metode Pembelajaran PKn dalam Rangka Menumbuhkan
Sikap Nasionalisme
Penentuan metode untuk pembelajaran PKn sangat erat
hubungannya dengan proses pengenalan tingkah laku yang dapat
diterima oleh masyarakat dan diharapkan mampu dilakukan siswa.
Metode Pembelajaran PKn berusaha untuk dapat menyampaikan
pesan-pesan kognitif dan afektif sebagaimana terkandung dalam
materi pelajaran PKn yang cenderung penuh dengan muatan
moralitas, nilai-nilai/ norma yang berhubungan langsung dengan
ungkapan sikap atau perilaku sebagai warganegara.
Metode merupakan kumpulan sejumlah tehnik dalam
mencapai atau melaksanakan sesuatu ( Kosasih Djahiri, 1985 : 28).
Dalam pembelajaran penggunaan sejumlah metode sangat diperlukan,
hal ini bertujuan agar siswa dapat belajar secara bervariatif. Seorang
guru mata pelajaran PKn yang profesional harus mampu
meningkatkan kualitas belajar siswa melalui proses pendidikan
dengan pengelolaan dan pembinaan dalam suasana kelas sebagai
laboratorium kewarganegaraan yang demokratis. Oleh karena itu
keterampilan guru dalam menggunakan metode dalam proses
pembelajaran sangat diperlukan untuk menciptakan pembelajaran
yang menarik ( joyfull Learning), hidup dan tidak membosankan bagi
peserta didik.
26
-
8/18/2019 Manifestasi Pendidikan Kewarganegaraan
27/34
Dalam pembelajaran, hendaknya ditekankan kepada siswa
bahwa nasionalisme itu sifatnya bukanlah ” given”namun merupakan
sesuatu yang harus terus ditanamkan dan senantiasa akan mengalami
dinamika sesuai dengan kehidupan zaman. Artinya bahwa proses
pebelajaran hendaknya tidak memakai metode ”bank” tetapi dengan
metode pembelajaran yang dapat merangsang daya kritis siswa
sehingga akan muncul pengetahuan, kesadaran dan pemahaman
mengenai kehidupan bangsa. Model pembelajaran yang dapat
diajukan ialah model “hadap masalah” yang memposisikan guru dan
siswa sebagai subjek-subjek yang mengetahui tugas dan
tanggungjawabnya, serta terpaut (linking) dengan lingkungan sosio-
kultural dan sosio-politik siswa.
3.Hambatan dalam Menerapkan PKn Sebagai Sarana untuk
Membentuk Sikap Nasionalisme
Permasalahan dalam dinamika tersebut juga tercermin dalam
pelaksanaan PKn di Indonesia. Hal tersebut antara lain diakibatkan
dari kecenderungan penggunaan metode mengajar yang doktrinatif
dan tidak mengembangka daya kritis siswa. Terlebih muatan PKn di
Indonesia selalu diwarnai kepentingan politik pada masa setiap rezim
yang berkuasa. Hal itu tercermin dari pendapat Azis Wahab (2001)
yang menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan sebagai salah
satu wahana transformasi demokrasi telah mengalami beberapa kali
perubahan nama sejalan dengan perkembangan dan pasang surutnya
perjalanan politik bangsa Indonesia.
27
-
8/18/2019 Manifestasi Pendidikan Kewarganegaraan
28/34
Mengenai kecenderungan penurunan minat terhadap PKn juga
dilontarkan oleh Azis Wahab (2001 : 46) yang menyatakan bahwa :
Dari segi metodologi, metode cenderung doktriner
dan monolog selama ini perlu ditinjau ulang dari
segi karakter pelajaran dan tahap-tahap
perkembangan siswa. Sudah cukup lama kita
mengetahui bahwa PPKn adalah mata pelajaran
yang membosankan bahkan cenderung “tidak
disukai” siswa karena materi dan metodenya
memang tidak menantang siswa secara intelektual,
disamping amat sarat dengan pesan-pesan ideologi
rezim yang berkuasa yang memang belum sesuai
dengan kebutuhan ataupun tingkat perkembangan
anak.
Dinamika kehidupan global yang digambarkan oleh buku ini
dikhawatirkan akan “mengganggu” eksistensi dan peranan PKn
sebagai sarana penumbuhan identitas dan karakter bangsa. Hal ini
didasarkan pada asumsi bahwasanya proses globalsasi yang tengah
terjadi akan mengakibatkan seorang warganegara memiliki “dua
identitas” yakni sebagai warga bangsa dan negaranya serta sebagai
warga dunia. Tak pelak dalam hal ini diperlukan adanya sebuah
rekonstruksi pemahaman baru bagi PKn dalam era global.
Tantangan lainnya terkait dengan pembentukan sikap
nasionalisme melalui PKn ialah adanya pemahaman global sebagai
konsekuensi logs dari dilaksanakannya globalisasi. Proses ini dapat
mengikis jati diri dan identitas nasional sebuah bangsa. Tujuan PKn
untuk pemahaman global ; pertama adalah pembaharuan kepentingan
warga dan peningkatan partisipasi warganegara dalam urusan
nasional dan masyarakat, meningkatnya pemahaman warga yang
28
-
8/18/2019 Manifestasi Pendidikan Kewarganegaraan
29/34
berasal dari pemahaman yang mendalam mengenai fungsi dan
struktur fundamental sistem pemerintahan dan kemampuan untuk
membuat keputusan reflektif dan rasional tentang isu kebijakan
publik. Kedua adalah meningkatnya pengakuan rakyat bahwa
kewajiban kewarganegaraan mereka melampaui batas nasional ;
bahwa semua bangsa/manusia mempunyai identitas bersama sebagai
anggota spesies manusia ; dan bahwa kondisi yang dulu
dikategorikan problem nasional sekarang dengan segera akan menjadi
problem lintas negara yang membutuhkan komitmen pada suatu
“kebudayaan kewarganegaraan global” jika problem itu ingin
diselesaikan .
Implementasi PKn untuk pemahaman global juga menuntut
perubahan dalam pendekatan tradisional terhadap bahasan studi
sosial. Pencapaian PKn untuk pemahaman global akan menjadi sulit.
Banyak faktor yang bisa menghambatnya. Antara lain semangat yang
dipengaruhi datau dibentuk oleh apa yang disebut “struktur batin
sekolah” dan resistensi oleh beberapa orang yang memandang upaya
semacam itu dapat merusak identitas nasional.
Kehidupan global dan PKn tentu tak dapat dipisahkan begitu
saja. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwasanya PKn harus terus
menerus menjai sarana penguatan dan pembentukan jati diri
warganegara. Orientasi PKn dalam masalah global digambarkan oleh
Sri Wuryan dan Syaifullah (2006 ; 172 – 173) mencakup :
1.Adanya pergeseran dari demokrasi perwakilan
kepada demokrasi partisipatori.
2.Orientasi kepada pemcahan konflik dengan tidak
menggunakan kekerasan (non violent manner).
29
-
8/18/2019 Manifestasi Pendidikan Kewarganegaraan
30/34
3.Orientasi kepada isu-isu global yang saat ini terjadi
dalam berbagai belahan dunia.
4.Orientasi kepada penguatan masyarakat sipil (civil
society).
Dalam konteks ke-indonesia-an usulan pengembangan konsep
dan arah baru dari PKn untuk menghadapi tantangan global juga
dilontarkan oleh Azis Wahab (2006 : 60-61) yang mengatakan bahwa :
“…Perubahan-perubahan yang amat cepat dan secara
terus menerus itu baik secara nasional maupuninternasional menuntut dilakukannya perubahan yang
mendasar dalam kehidupan bermasyarakat dan
bernegara … yang terencana dan terarah dalam satu
kemasan sistem pendidikan yang solid dan berorientasi
pada pendekatan kemanusiaan serta mengembangkan
seluruh potensi individu/warganegara secara optimal
untuk dapat berpartisipasi dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara cerdas
dan efektif …”.
Selain hal tersebut di atas, pengembangan PKn untuk era global
juga diarahkan kepada Sembilan kecenderungan yang diutarakan oleh
Azis Wahab (2006, 64-65) yakni :
1.Konseptualisasi PKn dalam istilah komponen-komponen
yang saling beinterrelasi.
2.Pengajaran konsep-konsep inti secara sistematik.3.Melakukan analisis terhadap studi kasus.
4.Pengembangan keterampilan-keterampilan pembuatan
keputusan.
5.Analisis komparatif dan internasional tentang pemerintah
dan kewarganegaraan.
6.Pengembangan keterampilan partisipatoris dan kebajikan
warganegara melalui kegiatan-kegiatan belajar.
7.Penggunaan buku sumber di dalam mengajarkan
kebajikan warganegara (civic virtues).
30
-
8/18/2019 Manifestasi Pendidikan Kewarganegaraan
31/34
8.Mempelajari secara aktif pengetahuan, keterampilan dan
kebajikan-kebajikan warganegara.
9.Menghubungkan antara isi dan proses belajar-mengajar
pengetahuan, keterampilan dan kebajikan-kebajikan
warganegara.
KESIMPULAN DAN SARAN
A.KESIMPULAN
1.Pemberdayaan pendidikan sebagai sarana untuk membentuk dan
mengembangkan sikap nasionalisme dapat kita lakukan dengan
jalan memberikan pemahaman yang kuat akan nilai-nilai
kebangsaan kita, memberlakukan metode yang membangun
pengetahuan dan pemahaman nilai-nilai kebangsaan kita.
2.Pendidikan merupakan faktor penting untuk menumbuhkan
nasionalisme disamping bahasa dan budaya. Pendidikan
kewarganegaraan sangat kental dan erat dengan nilai-nilai
nasionalisme dan patriotisme. Hal tersebut bukanlah sebuah mitos
belaka. Karena memang secara substanstif pendidikan
kewarganegaraan bertujuan untuk membentuk warga negara yang
baik, yang salah satu didalamnya kental nuansa nasionalisme-nya.
3.Penentuan metode untuk pembelajaran PKn sangat erat
hubungannya dengan proses pengenalan tingkah laku yang dapat
diterima oleh masyarakat dan diharapkan mampu dilakukan siswa.
Metode Pembelajaran PKn berusaha untuk dapat menyampaikan
pesan-pesan kognitif dan afektif sebagaimana terkandung dalam
materi pelajaran PKn yang cenderung penuh dengan muatan
moralitas, nilai-nilai/norma yang berhubungan langsung dengan
ungkapan sikap atau perilaku sebagai warganegara.
31
-
8/18/2019 Manifestasi Pendidikan Kewarganegaraan
32/34
4.Dalam pembelajaran, hendaknya ditekankan kepada siswa bahwa
nasionalisme itu sifatnya bukanlah ” given”namun merupakan
sesuatu yang harus terus ditanamkan dan senantiasa akan
mengalami dinamika sesuai dengan kehidupan zaman. Artinya
bahwa proses pebelajaran hendaknya tidak memakai metode
”bank” tetapi dengan metode pembelajaran yang dapat
merangsang daya kritis siswa sehingga akan muncul pengetahuan,
kesadaran dan pemahaman mengenai kehidupan bangsa. Model
pembelajaran yang dapat diajukan ialah model “hadap masalah”
yang memposisikan guru dan siswa sebagai subjek-subjek yang
mengetahui tugas dan tanggungjawabnya, serta terpaut (linking)
dengan lingkungan sosio-kultural dan sosio-politik siswa.
B.SARAN
1.Pembentukan nasionalisme melalui PKn harus terus digalakan baik
secara kulikuler maupun kokulikuler.
2.Penggunaan metode pembelajaran PKn yang tepat ialah dengan
menekankan kepada siswa tentang pemahaman dan pembangunan
kesadaran sehingga sikap nasionalisme akan tumbuh dengan
sendirinya.
3.Nasionalisme sebuah negara-bangsa harus terus tertanam dalam
setiap generasi karena pada hakekatnya nasionalisme merupakan
identitas suatu bangsa yang akan menandakan eksistensi dari
negara-bangsa tersebut di tengah dinamika kehidupan dunia yang
menglobal.
DAFTAR PUSTAKA
32
-
8/18/2019 Manifestasi Pendidikan Kewarganegaraan
33/34
Azis Wahab, Abdul. 2001.Rekonstruksi Kurikulum PMPKN. Jurnal Civicus
(1). Bandung : Jurusan PMPKN UPI.
Azis Wahab, Abdul. 2006.Pengembangan Konsep dan Paradigma Pendidikan
Kewarganegaraan Baru Indonesia Bagi Terbinanya Warga Negara
Multidimensional Indonesia. Dalam Pendidikan Nilai Moral dalam
Dimensi Pendidikan Kewarganegaraan. Bandung : Laboratorium
Jurusan PKn UPI.
Branson, Margaret. 1999.Belajar Civic Education dari Amerika. Yogyakarta :
LKIS.
Budimansyah, D. dan Karim Suryadi. 2008.PKN dan Masyarakat
Multikultural. Bandung : Program Studi Pendidikan
Kewarganegaraan Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan
Indonesia.
Budimansyah, Dasim. 2009. Membangun Karakter Bangsa di Tengah Arus
Globalisasi dan Gerakan Demokratisasi.Pidato Pengukuhan Sebagai
Guru Besar dalam Bidang Sosiologi Kewarganegaraan. Bandung :
UPI.
Budi Utomo, Cahyo. 1995.Dinamika Pergerakan Kebangsaan Indonesia dari
Kebangkitan Hingga Kemerdekaan. Semarang : IKIP Semarang
Press.
Djahiri, Ahmad Kosasih. 1996.Dasar-dasar Umum Metodologi dan Pengajaran
Nilai Moral PVCT. Bandung : Laboratorium Pengajaran IKIP
Bandung.
Departemen Pendidikan Nasional. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
Ghazali, Adeng Muchtar. 2004.Civic Education, Pendidikan Kewarganegaraan
Perspektif Islam. Bandung : Benang Merah Press.
Kalidjernih, Freddy K. 2009.Puspa Ragam konsep dan Isu Kewarganegaraan.
Bandung : Widya Aksara Press.
Kohn, Hans. 1984.Nasionalisme, Arti dan Sejarahnya. Jakarta : Erlangga.
33
-
8/18/2019 Manifestasi Pendidikan Kewarganegaraan
34/34
Sage, Lazuardi Adi. 1996.Sebuah Catatan Sudut Pandang Siswono Tentang
Nasionalisme dan Islam. Jakarta : Citra Media.Soekarno. 2007.
Revolusi Indonesia ; Nasionalisme, Marhaen dan Pancasila.
Yogyakarta : Galang Press.
Soekarno. 2006.Islam, Pancasila dan NKRI. Jakarta : Komunitas Nasionalis
Religius Indonesia.
Soekarno. 2003.Negara Nasional dan Cita-cita Islam. Depok : Vision 03.
Somantri, M. Numan. 2001. Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS.
Bandung: Remaja Rosdakarya.
Tilaar, H.A.R. 2007. Mengindonesia Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia.
Jakarta : Rineka Cipta.
Winataputra, Udin. 2001. Jati Diri Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai
Wahana Sistematik Pendidikan Demokrasi. Disertasi UPI ; tidak
diterbitkan.
top related