pkn alim.1
Post on 26-Sep-2015
217 Views
Preview:
TRANSCRIPT
KEWARGANEGARAAN
KEWARGANEGARAAN
UNIVERSITAS BUDI LUHUR JAKARTA
MATERI KULIAH
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Disusun :
O
L
E
H
ALI MUHAMMAD S.Mi, MM
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
BAB. I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara selalu
mempunyai tujuan yang hendak dicapai, seperti halnya
Bangsa Indonesia yang mempunyai tujuan yang terdapat
dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea
ke 4, yaitu mewujudkan Masyarakat adil dan makmur.
Untuk mewujudkan tujuan tersebut, perlu berhubungan
dengan bangsa/Negara lain, yang kadang-kadang berbeda
kepentingan sehingga menimbulkan konflik sampai terjadi
perang antar bangsa-bangsa di dunia.
Lanjutan
Untuk memelihara hubungan baik antar bangsa perlu adannya kerjasama dalam berbagai
Bidang baik ilmu pengetahuan maupun tenologi, dengan berpedoman kepada kesamaan kepentingan.
Dan saling menghargaiprinsip,pedoman dan hukum yang berlaku dinegara masing-masing, tanpa mencampuri urusan dalam negeri masing-masing.
Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diberikan secara wajib di Pendidikan Tinggi di Indonesia merupakan bagian dari prinsip, pedoman dan hukum yang perlu dipahami oleh Semua Warga negara Indonesia sebagai bekal untuk menjadi warga negara yang baik atau pemimpin yang baik untuk memimpin Indonesia di kemudian hari. Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan termasuk dalam mata kuliah Pengembangan Kepribadian bersama Pendidikan Pancasila dan Agama.
Sesuai dengan Undang-Undang(UU) No.2 tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional, menetapkan bahwa tujuan Pendidikan Nasional adalah:
Lanjutan
1. Melahirkan anak didik(warga negara) yang
menguasai IPTEK untuk bekal hidup,
sekaligus untuk kepentingan bangsa dan
negara
2. Melahirkan anak didik(warga negara) yang
memiliki kepribadian dan sikap mental
yang Baik, cinta tanah air dan rela
berkorban untuk Bangsa dan Negaranya.
Lanjutan
II. LANDASAN HUKUM
Pada Era Reformasi pada tahun 1998, ditandai dengan Amandemen UUD 1945, banyak Prinsip, pedoman dan landasan hukum yang perlu disempurnakan maupun ditambah agar Kandungan isinya sesuai dengan perkembangan Zaman.
Untuk Landasan hukum Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan adalah :
1. UUD 1945 Amandemen ke IV
2. UU No. 20 tahun 1982, tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan
HANKAMNEG
3. UU No. 2 tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. UU No.2 tahun 2002, tentang Kepolisian Negara R I, dan UU No.3
tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
5.Perlu acuan pendidikan nasioan melalui UU No. 20 tahun 2003,
ditetapkan:
Kurikulum PT yang berbasis kompetensi.
Proses belajar bersifat mendidik dan dialogis
Profesionalisme dosen.
6. Surat Kep. DIRJEN DIKTI No. 267/DIKTI/KEP/2000, tentang
penyempurnaan Kurikulum Mata Kuliah Pengembangan
Kepribadian Pendidikan Kewarganegaraan.
7. Surat Keputusan DIRJEN DIKTI DEPDIKNAS No. 38/ DIKTI/KEP/2002
tentang Petunjuk Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan
Kepribadian di Perguruan Tinggi
Lanjutan
III. TUJUAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Tujuan Pendidikan Kerganegaraan yang diajarkan di Perguruan
Tinggi sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 267/DIKTI/
KEP/ 2000, Pasal 4 menyebutkan bahwa :
Tujuan Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan adalah:
1. Dapat memahami dan mampu melaksanakan HAK dan
KEWAJIBAN secara santun Jujur dan demokrasi serta ikhlas
sebagai warga negara, terdidik dalam kehidupannya selaku
warga negara Republik Indonesia yang bertanggung jawab.
Lanjutan
2. Menguasai Pengetahuan dan memahami tentang beragam masalah
dasar kehidupan Bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang
hendak diatasi dengan penerapan Pemikiran yang berlandaskan
Pancasila, Wawasan Nusantara dan ketahanan Nasional
Secara kritis dan bertanggung jawab
3. Memupuk sikap dan prilaku yang sesuai dengan nilai-nilai
perjuangan serta Patriotisme Yang cinta tanah air, Rela berkorban
bagi nusa dan Bangsa Indonesia.
IV. ISI MATA KULIAH PENDIDKAN KEWARGANEGARAAN
Sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen Dikti DEPDIKNAS
No. 38 / DIKTI / KEP/ 2002, Tentang petunjuk pelaksanaan mata
kuliah Pengembangan Kepribadian(MPK), khususnya
tentang Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan meliputi :
9
Lanjutan
IV.1. Peranan Mahasiswa /Generasi Muda dalam Kehidupan
Berbansa dan Bernegara :
a.Landasan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
b. Hambatan-Hambatan terhadap Pelaksanaan Pancasila
2. A. Negara
B. Bangsa
C. Demokrasi
3. Hak dan Kewajiban Warganegara
a. Proses Berbangsa dan Bernegara
b. Hak dan Kewajiban Warganegara
Lanjutan
4. Hak Asasi Manusia( Ham )
a. Pengakuan atas Martabat dan Hak-hak yang sama sebagai
manusia hidup didunia
b. Penghargaan dan Penghormatan atas hak-hak Asasi manusia
dengan mendapat perlindungan hukum
5. Wawasan Nusantara
a. Latara belakang Filosofi Wawasan Nusantara
b. Implementasi Wawawasan Nusantara dalam mewujudkan
persatuan dan Keasatuan Bangsa
6. Ketahanan Nasional
a. Konsep ketahanan nasional yang dikembangkan untuk menjamin
kelangsungan hidup atau kejayaan hidup bangsa dan negara
b. Fungsi Ketahanan Nasional sebagai kondisi, doktrin dan metode
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
Lanjutan
7. Politik dan Strategi Nasional
a. Politik dan strategi Nasional sebagai Politik nasional dan
Strategi Nasional untuk mengantisipasi perkembangan
Globalisasi kehidupan dan perdagangan bebas
b. Politik Nasional sebagai hakekat Materil politik negara
c. Strategi Nasional sebagai hakekat seni dan Ilmu Politik
Pembangunan nasional
V. Penutup
Visi dan Misi Indonesia dan Masa Depan
Memberikan Kesimpulan dan Saran-saran yang diperlukan
sebagai warganegara yang Bertanggung jawab terhadap
bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
BAB. II. PERANAN MAHASISWA SEBAGAI GENERASI MUDA
II.1. PERAN MAHASISWA/GENERASI MUDA DALAM KEHIDUPAN
BERBANGSA DAN BERNEGARA
Sebagai BARISAN NASIONAL dan terdepan dalam mengemban Misi Kehidupan berbangsa dan bernegara, Oleh sebab itu perlu memiliki sikap
dan prilaku sebagai berikut :
1. PATRIOT
Mencintai Tanah Air dan Bangsa
2. KSATRIA
Membela Kejujuran, Kebenaran dan Keadilan
3. PENDEKAR
Rela bekerja keras dalam menghadapi tantangan hidup
4. PELOPOR
Menjadi teladan dan selalu berada didepan
5. PEJUANG
Rela berkorban untuk tanah air dan bangsanya
Lanjutan
A. LANDASAN KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA
:
Landasan Yang digunakan dalam kehidupan Berbangsa dan Bernegara adalah sebagai berikut :
1. PANCASILA
2. UUD 1945
3. WAWASAN NUSANTARA
4. KETAHANAN NASIONAL
5. POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL
B. HAMBATAN-HAMBATAN TERHADAP PELAKSANAAN
PANCASILA
Pelaksanaan Pancasila secara murni dan konsekuen dapat terhambat karena adanya paham-paham lain dan sikap manusia tertentu, baik Individu maupun Kelompok.
Lanjutan
1. HAMBATAN-HAMBATAN TERSEBUT KARENA
ADANYA PAHAM LAIN :
a. PAHAM THEOKRASI
b. PAHAM SEKULARISME
c. PAHAM LIBERALISME atau INDIVIDUALISME
d. PAHAM KOMUNISME
e. PAHAM MARXISME
f. PAHAM FASCISME
g. PAHAM ETATISME
h. PAHAM CHAUVINISME DAN
i. PAHAM ETHNOSENTISME
Lanjutan
PENJELASANNYA :
a. Paham Theokrasi menghendaki : negara berdasarkan
Agama, dengan hukum Agama sebagai hukum Negara
b. Paham Sekularisme menghendaki : Negara sama sekali
terpisah dari Agama, Negara tidak mencampuri urusan
beragama. Agama urusan pribadi.
c. Paham Liberalisme mengajarkan : Kebebasan Individu
yang sangat luas, Ini berakibat hanya individu yang kuat,
pandai dan kaya saja yang diuntungkan. Masyarakat
menjadi tidak serasi, karena setiap warga terlau
mementingkan diri sendiri (individualisme)
Lanjutan
d. Paham Komunisme : mengajarkan negara
hak milik bersama, Kepentingan Partai lebih
diutamakan, Kehidupan beragama bebas, bebas
tidak beragama atau Atheisme.
e. Paham Marxisme : adalah Sosialisme yang
Atheistik anti agama dan anti hak-hak individu
hampir sama dengan Komunisme, tetapi bedanya
negara sosialis yang mengutamakan
kepentingan negara dari pada warganegara.
Lanjutan
f. Paham Fasisme : adalah ajaran yang memberikan kekuasaan
Mutlak kepada Negara, yang dalam praktiknya diwujudkan dalam
bentuk Sang Penguasa yang menjalankan kekuasaan sebagai
Diktator. Ini jelas memberi peluang kepada Penguasa untuk
berkuasa secara sewenang-wenang. Sehingga Raja atau Presiden
berkuasa secara Absolut.
g. Paham Etatisme : adalah paham yang mengajarkan kehidupan
serba Negara. Etatisme erat hubungannya dengan Komunisme,
terutama dalam bentuk Penguasaan Alat Produksi.
h. Chauvinisme : adalah paham yang mengajarkan kecintaan kepada
Bangsa dan Negara secara berlebihan sehingga merendahkan
bangsa lain.
i. Paham Ethonosentisme : adalah semangat cinta kepada Daerah
atau suku yang berlebihan sehingga menghambat pembinaan
Bangsa dan watak Bangsa
Lanjutan
2. HAMBATAN-HAMBATAN DISEBABKAN OLEH SIKAP
SEBAGAI BERIKUT :
a. Fanatik yang berlebihan
b. Sikap seweng-wenang atau Sok Kuasa
c. Mental Feodal(Sikap Feodalistik)
d. Sikap Primordial
e. Paternalistik
f. Materialistik dan pola hidup konsumtif
g. Hedonistik
PENJELASANNYA :
a. Sikap Fanatik(Fanatisme) adalah Sikap berlebihan, bersifat
menjunjung tinggi keyakinan sendiri dan memburukan
keyakinan orang lain. Boleh saja orang menjunjung tinggi
keyakinan sendiri akan tetapi kalau sudah memburukan
(mendiskriditkan) keyakinan orang lain ini, ini akan dapat
membahayakan persatuan Nasional.
Lanjutan
b. Sikap sewenang-wenang atau sok berkuasa adalah
perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok
orang yang akan merugikan diri sendiri dan orang lain,
sikap atau perbuatan yang dilakukan diluar batas
kewajaran.
c. Sikap Primordial adalah sikap setia pada ikatan pertama,
yang biasanya berlingkup kecil dan pertama kali terbentuk
dalam pertumbuhan seseorang, paling dasar, dan paling
sederhana. Misalnya : bersifat kedaerahan atau golongan.
Sikap seperti ini dapat mengancam kesetiaan Bangsa dan
Negara.
d. Istilah Feodal sering kurang jelas bagi kita, akan tetapi dalam
hal ini mental feodal dapat diartikan Mental Priyayi atau
Bangsawan, yang menyebabkan orang merasa diatas orang
lain dan oleh karena itu orang lain harus melayaninya.
Lanjutan
e. Sikap Paternalistik adalah sikap kebapaan yang serba ingin
mengatur atau memerintah meskipun dengan dalih untuk
Rakyat atau anak. Sikap ini dapat mematikan prakarsa
bawahan atau bawahan menjadi sapi perah.
f. Sikap Materialistik dapat mengancam keseimbangan hidup,
Orang hanya ingin mementingkan materi saja sehingga
dapat mengancam kehidupannya, karena tidak ada
keseimbangan antara kehidupan jasmani dan kehidupan
rohani. Dan pada umumnya sikap seperti ini berpola hidup
konsumtip.
g. Sikap Hedonistik berarti bersikap hidup mengejar
kenikmatan dunia, dan sikap seperti ini dapat mendorong
orang menjadi materialistik. Sikap hidup seperti ini dapat
megganggu prisip kesetiakawanan, yang merupakan unsur
penting dalam aspek kemanusiaan persatuan dan kesatuan
Bangsa.
2. A. N E G A R A
I. PENGERTIAN NEGARA
a. Negara adalah suatu tempat tertentu yang telah pasti
mempunyai batas-batas tertentu, dan merupakan suatu
wilayah yang didiami oleh suatu Bangsa dengan
mempunyai Pemimpin atau Pemerintahan tertentu.
b. Suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok
manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah
tertentu dan mengakui adanya suatu Pemerintahan, yang
mengurus Tata Tertib serta keselamatan sekelompok atau
beberapa kelompok manusia tersebut.
c. Suatu Perserikatan yang melaksanakan suatu Pemerintah
melalui Hukum Sosial. Masyarakat ini berada dalam suatu
wilayah tertentu, yang membedakannya dari kondisi
masyarakat lain diluarnya.
Lanjutan
II. UNSUR-UNSUR NEGARA
a. Bersifat Konstitutif :
Dalam Negara ada Wilayah, ada Rakyat( Masyarakat ) dan
ada Pemerintah yang berdaulat
Jadi secara Konstitutif syarat berdirinya suatu negara ada 3
unsur yaitu :
1. Ada Wilayah atau Daerah tertentu
2. Adanya Rakyat
3. Ada Pemerintah yang berdaulat
b. Bersifat Deklaratif :
Ditunjukan adanya Tujuan Negara, Undang-Undang Dasar
(UUD ), Pengakuan dari Negara Lain baik de Jure maupun de
Fakto, tergabung dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa atau
Perserikatan Bangsa-Bangsa( PBB ).
Lanjutan
III. BENTUK NEGARA, PEMERINTAHAN DAN KEKUASAAN
1. Negara Kesatuan
BENTUK
NEGARA 2. Negara Serikat
1. Negara Republik
NEGARA BENTUK 2. Negara Manarchi
PEMERINTAHAN
3. Negara Kekaisaran
1. Negara Kekuasaan
BENTUK
KEDAULATAN
2. Negara Hukum
B. B A N G S A
I. PENGERTIAN BANGSA
a. Bangsa adalah Sekelompok Manusia yang mempunyai
kepentingan yang sama dan menyatakan
dirinya sebagai satu Bangsa serta berproses didalamnya,
dalam satu wilayah.
b. Menurut ERNEST RENAN
Bangsa akan timbul karena adanya kehendak untuk bersatu
dalam warga Bangsa itu.
c. Menurut OTTO BAUER
Bangsa akan timbul karena adanya Perasaan-Senasib dari
kalangan para warganya.
Lanjutan
Bagaimana dengan Bangsa Indonesia ?
Bangsa Indonesia lahir akibat penjajahan Bangsa Barat terhadap
Kepulauan Nusantara yang lamanya 350 tahun oleh Belanda dan
3 tahun oleh Jepang. Wilayah Nusantara sendiri sebelumnya
adalah Wilayah Merdeka dan terdiri dari banyak suku, dimana
tiap suku mempunyai kekuasaan sendiri-sendiri dalam bentuk
kerajaan- kerajaan.
Kemudian suku-suku tersebut dipecah belah dan diadu domba
dengan politik Belanda De fide et Impera( memecah belah dan
menguasai )
Akibat dari penjajahan yang panjang itulah yang kemudian lahirlah
Kebangkitan Nasional 1908 dan suku-suku tersebut bersatu dan
berikrar Lewat SUMPAH PEMUDA tanggal 28 Oktober 1928.
Lanjutan
Dengan adanya Sumpah Pemuda Bangsa Indonesia bersatu melawan Penjajah, Kemudian datang Bangsa Jepang untuk menguasai Asia termasuk Indonesia, dengan sebutan Perang Asia Timur Raya atau Perang Dunia ke II. Janji Jepang kepada Bangsa Indonesia akan diberikan Kemerdekaan Oleh Jepang dengan syarat Bangsa Indonesia harus membantu Jepang melawan Sekutu. Tetapi karena Bom Atom yang di jatuh kan oleh Sekutu pimpinan Amerika Serikat di Kota Hirosyima dan Nagasaki (Jepang) yang mengakibatkan Jepang menyerah tanpa Syarat. Dengan adanya kekosongan kekuasaan maka Soekarno- Hatta memprolamasikan Bangsa Indonesia Merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, sejajar dengan Bangsa-Bangsa lain didunia.
Lanjutan
2. SEBUTAN PENDUDUK UNTUK SUATU NEGARA
a. WARGA NEGARA
Adalah Penduduk Asli atau Orang-orang Asing yang datang kesuatu
negara yang telah Mendapat pengakuan dari negara dan telah
disahkan dengan Undang-undang negara tersebut.
Warga Negara Indonesia( WNI ) adalah Penduduk Asli Indonesia
dan Orang-orang Asing yang datang ke Indonesia dan menjadi
penduduk Indonesia (telah menetap) dan telah disahkan dengan
undang-undang Republik Indonesia.
b. BUKAN WARGA NEGARA
Adalah Orang-orang Asing yang datang kesuatu negara bersifat
sementara, dan akan kembali kenegara asalnya, seperti Touris
Mancanegara.
Lanjutan
c. RAKYAT
Adalah Orang-Orang yang mendiami suatu negara secara
keseluruhan baik warganegara maupun bukan warga negara dan
harus patuh pada pemerintah atau Undang-undang yang
berlaku dinegara tersebut. Rakyat Indonesia adalah penduduk dari
Sabang sampai Merauke.
d. BANGSA
Adalah sutu kelompok Orang-orang telah menyatakan dirinya untuk
membentuk suatu ikatan karena pesamaan senasib dan
sependeritaan dan apabila dijajah oleh bangsa lain akan bersama
sama berjuang untuk memperoleh atau mencapai Kemerdekaan .
Bangsa Indonesia adalah :
Kami Putera-Puteri Indonesia mengaku berbangsa satu, Bangsa
Indonesia.
3. D E M O K R A S I
1. PENGERTIAN DEMOKRASI
Demokrasi berasal dari Bahasa Latin, Demos dan Kratos atau Kratein. Adapun Demos artinya Rakyat
Dan Kratos artinya Pemerintahan, Maka Demokrasi diartikan sebagai Pemerintahan Rakyat. Maksud
Nya suatu Pemerintahan dimana Rakyat memiliki peranan yang sangat menentukan dalam mengambil
Keputusan atau kebijakan-kebijakan negara. Abraham Lincoln Presiden Amerika serikat berpendapat
Bahwa demokrasi artinya : Pemerintahan Dari rakyat, Oleh rakyat dan Untuk rakyat.
Lanjutan
Pandangan lain dikemukakan oleh Lyman Tower Sargent bahwa unsur-unsur demokrasi adalah :
1. Keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan Politik
2. Tingkat persamaan hak diantara warga negara
3. Tingkat kebebasan atau kemerdekaan yang diberikan dan
dimiliki oleh setiap warga negara
4. Sistem Perwakilan
5. Sistem pemilihan dan ketentuan mayoritas.
Dalam demokrasi dikenal adanya PIRAMIDA DEMOKRASI yang mengandung 4 komponen yaitu :
1. Pemilihan umum yang bebas dan adil 1.
2. Pemerintah yang terbuka dan bertanggung jawab 2.
3. Hak-hak Sipil dan Politis 3.4. Masyarakat Demokrasi 4.
Lanjutan
Setiap negara mempunyai ciri khas dalam melaksanakan kedaulatan rakyat atau demokrasi
Hal ini ditentukan oleh : Sejarah negara yang bersangkutan, meliputi :
1. Pemilu yang bebas dan adil
Artinya Pemilihan Umum yang dilasakan untuk memilih wakil-wakil
Rakyat harus mersifat
LUBER DAN JURDIL, Luber berasal dari singkatan : LANSUNG,
UMUM, BEBAS dan
RAHASIA dan JURDIL berasal dari singkatan Jujur dan Adil.
LANSUNG = Pemilih berhak secara lansung memberikan suaranya
sesuai kehendak hati Nurani tanpa perantara
UMUM = Warga negara yang memenuhi persaratan berhak untuk
memilih dan dipilih Tanpa Diskriminasi (berlaku untuk
semua )
Lanjutan
BEBAS = Warga negara berhak memilih bebas tanpa paksaan dari siapapun
RAHASIA = Dalam memberikan suara pemilih bebas menentukan pilihan tanpa
diketahui Pihak lain
JUJUR = Semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemilu harus bersikap
jujur berkata yang benar dan Tidak berkata bohong
ADIL = Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), semua peserta
pemilu harus mendapat perlakuan yang sama
2. Pemerintah yang terbuka dan bertanggung jawab
Ada 3 jenis tanggung jawab yaitu :
a. Tanggung jawab secara hukum
b. Tanggung jawab secara Politis
c. Tanggung jawab secara Finansial
Lanjutan
3. Hak-hak Sipil dan Politis
Dalam hal ini Pemerintah harus memperhatikan hak-hak Sipil dan Politis agar Demokrasi dapat
Berkembang dengan baik. Pemerintah tidak boleh campur tangan
terlalu jauh yang mengakibat
kan hak-hak Sipil dan Politis tergannggu. Hak-hak tersebut meliputi
antara lain :
a. Hak Hidup
b. Hak bebas dari Penyiksaan dan kerja paksa
c. Bebas dari penangkapan dan penahanan sewenang-wenang
d. Hak atas Pengadilan yang adil
e. Bebas berpikir dan bertindak sesuai hati nurani
f. Bebas menganut Agama dan Kepercayaan
g. Hak atas milik Pribadi
h. Bebas mengeluarkan pendapar, baik lisan maupun tulisan
i. Bebas berorganisasi dll.
Lanjutan
4. Masayarakat Demokrasi atau Madani
Maasyarakat Demokratis artinya Masyarakat yang ikut
menentukan kebijakan-kebijakan
Pemerintah melalui perwakilan-perwakilannya. Seperti halnya
Indonesia ada lebaga Legislatip yang ikut menentukan kebijakan
Pemerintah pusat maupun daerah, yaitu adanya MPR, DPR,
DPD dan DPRD. Dengan kata lain Masyarakat Demokratis atau
Madani yaitu Masyarakat
yang mempunyai peranan penting selain bersama Pemerintah
membuat Undang-Undang tetapi juga mengawasi juga jalannya
Pemerintahan.
2. BENTUK-BENTUK DEMOKRASI
a. Demokrasi Parlementer
Adalah bentuk Demokrasi dimana Lebaga
Legislatip( DPR ) mempunyai peranan yang sangat
besar yaitu DPR melakukan Pengawasan secara
terus menerus kepada Lembaga Eksekutif
(Pemerintah) dan dapat menjatuhkan Presiden
lewat mosi tidak percaya., dan Para Menteri
Diangkat oleh Presiden tetapi bertanggung jawab
kepada DPR.
b. Demokrasi Presidensil/Presidentil
Adalah suatu Pemerintahan dimana kekuasaan Lefislatif (DPR)
dan Kekuasaan Eksekutif (Peme rintah) dipisahkan. Kedudukan
Presiden/Pemerintah sangat kuat dan tidak dapat dijatuh
kan oleh DPR. Para Menteri diangkat dan diberhentikan oleh
Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.
c. Demokrasi Rakyat
Adalah demokrasi yang Pemerintahannya dikuasai oleh beberapa
Pemimpin Partai, dan bersifat Totaliter, tetapi negara tersebut
tetap memiliki Lembaga Legislatif dan Yudikatif namun tidak
berfungsi.
d. Demokrasi Liberal
Adalah Demokrasi yang mengutamakan Kebebasan mutlak yang kadang-
kadang mengorbankan norma-norma yang berlaku karena yang
mengambil keputusan adalah Mayoritas yang menimbulkan Free fights
Liberalisme yaitu Persaingan bebas antar Individu atau golongan.
Demokrasi Liberal dianut Oleh Amerika Serikat dan Negara-negara Eropa
Barat.
e. Demokrasi Sosialis
Adalah suatu sistem Demokrasi yang mengutamakan atau mengagungkan
kepentingan negara Yaitu kepentingan negara diatas segala-galanya.
Paham ini banyak menyampingkan hak-hak Individu sehingga
penyelenggara negara didominasi oleh Pemerintah. Dianut oleh negara-
Negara Eropa Timur dan Eropa Utara.
f. Demokrasi Pancasila adalah Demokrasi
yang dianut oleh Bangsa Indonesia yang
bersumber pada Kepribadian Bangsa
Indonesia yaitu : Pengamalan sila ke 4
dari Pancasila dan dijiwai oleh Sila Ke-
Tuhanan YME, Kemanusiaan yang adil dan
beradab, Persatuan Indonesia dan Sila
Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat
Indonesia.
Demokrasi Pancasila senantiasa menjaga keselarasan, Keserasian,
dan Keseimbangan antara Kepentingan Individu dan Kepentingan
Umum yang mengedepankan prinsip musyawarah-mu fakat serta
rasa kekeluargaan.
Menurut Partisipasi Rakyat terhadap Negara Demokrasi terbagi
atas 2 macam yaitu :
1. Direct Democraty ( Demokrasi Lansung ) adalah demokrasi
dimana dalam sistem ini, Rakyat Ikut secara lansung
menentukan kebijakan-kebijakan Pemerintah atau keputusan
Kenegaraa Seperti di Yunani kuno.
2. Indirec Democraty ( Demokrasi tidak Lansung ) adalah sistem demokrasi
dimana Rakyat tidak lansung ikut menentukan kebijakan-kebijakan
Pemerintah atau keputusan kenegaraan tetapi melalui wakil-wakilnya yang
duduk di Lembaga perwakilan rakyat, seperti DPR, DPD
dan MPR.
III. ISI DEMOKRASI
1. Demokrasi dalam arti FORMAL yaitu Demokrasi diliht dari bentuk
wujudnya :
a. Ada Lembaga Perwakilan
b. Ada sistem musyawarah
c. Ada Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak
2. Demokrasi dalam arti MATERIAL yaitu Demokrasi yang berkaitan
dengan hak-hak Demokrasi yang mengandung nilai kebebasan,
Persamaan hak dan kewajiban, Penghargaan
Harkat dan Martabat, Keadilan dan lain-lain.
III. ISI DEMOKRASI
1. Demokrasi dalam arti FORMAL yaitu Demokrasi diliht
dari bentuk wujudnya :
a. Ada Lembaga Perwakilan
b. Ada sistem musyawarah
c. Ada Pengambilan keputusan berdasarkan suara
terbanyak
2. Demokrasi dalam arti MATERIAL yaitu Demokrasi yang
berkaitan dengan hak-hak Demokrasi yang mengandung nilai
kebebasan, Persamaan hak dan kewajiban, Penghargaan
Harkat dan Martabat, Keadilan dan lain-lain.
Bentuknya :
a. Pemilu
b. Referendum
c. Pemilihan Presiden dan
Wakil Presiden
d. dll.
4. 5 LANDASAN HUKUM SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA
Negara Indonesia adalah negara Demokrasi hal ini ditegaskan
dalam beberapa peraturan atau Perundang-undangan yang berlaku dinegara Republik Indonesia, yaitu :
1. Pancasila, Sila ke 4 yaitu : Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah
kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/perwakilan.
2. Pembukaan UUD 1945, alinea ke IV, Maka disusunlah kemerdekaan
kebangsaan Indonesia Itu dalam suatu UUD negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat.
3. Batang tubuh UUD 1945, Pasal 1, ayat 2, : Kedaulatan ditangan Rakyat, dan Dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. (Amandemen ke IV )
4. Pasal 2 ayat 1, UUD 1945, MPR terdiri atas anggota DPR, dan DPD yang dipilih melalui Pemiliahan Umum.
5. UU No 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPD
BAB. III. HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA SERTA HAM
3. HAK DAN KEWAJIBAN WARGANEGARA
Warga negara sebagai komponen-komponen yang mendukung negara di
NKRI diatur dalam UUD 1945 pasal 26, sampai pasal 34 UUD 1945, yang
isinya tentang hak dan Kewajiban
Warga negara meliputi :
1. Hak untuk menjadi Warga negara
2. Hak Kedududukan yang sama didepan hukum
3. Hak yang sama dalam kedudukan di Pemerintahan
4. Hak Kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran baik
lisan maupun tulisan
5. Hak untuk memeluk Agama, dan beribadah menurut Agama dan
Kepercayaannya
6. Hak dan Kewajiban ikut serta dalam usaha Pembelaan Negara
7. Hak untuk memperoleh kehidupan yang layak
8. Hak untuk mendapat Pendidikan dan Pengajaran, Khusus untuk
pendidikan Dasar adalah wajib
9. Hak untuk berusaha dan memperoleh pekerjaan sesuai dengan
keinginan
10. Hak fakir miskin dan anak-anak terlantar, berhak dipelihara oleh Negara
5. Hak ASASI MANUSIA
1. PENGERTIAN
a. Pengertian HAM
Adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan
keberadaan Manusia sebagai Mahluk Tuhan YME dan
merupakan anugrahnya, yang wajib dihormati dan dilindungi
Oleh Pemerintah, hukum dan setiap Orang tanpa kecuali.
b. Pelanggaran HAM
Setiap perbuatan seseorang atau sekelompok Orang, termasuk
aparat negara, baik yang disengaja maupun tidak disengaja
atau kelalaian secara melawan hukum, mengurangi,
menghalangi, membatasi atau mencabut HAM seseorang atau
sekelompok Orang yang dijamin Undang-Undang.
Meskipun HAM setiap Orang merupakan hak yang melekat pada keberadaan dan hakekat Manusia dan wajib dihormati, tetapi dalam kehidupan bermasyarakat, Berangsa dan Bernegara
Hak dan kebebasan perlu diatur dalam UU ataupun Peraturan- peraturan lain, ini semata-mata untuk mejamin pengakuan dan penghormatan HAM serta kebebasan orang lain, serta Kesusilaan dan demi ketertiban umum dan kepentingan Bangsa.
2. LIMA ( 5 ) LANDASAN HUKUM HAM
a. UUD 1945 pasal 27
Ayat ( 3 ) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta
dalam upaya pembelaan negara
b. UUD 1945 pasal 28 A sampai 28 J
Tentang Hak Asasi Individu
c. UUD 1945 Pasal 30
Ayat ( 1 ) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam
usaha pertahanan dan keamanan negara.
d. UU No. 39 tahun 1999
Tentang Hak Asasi Manusia
e. Tap MPR No. VII/MPR/1998
INSTRUMEN NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (HAM)
1. Mengapa Hak itu penting ?
Dalam kehidupan sehari-hari orang meneriakkan pentingnya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Tetapi sering pula Orang salah memahami bahwa demi melindungi haknya, dirinya telah melanggar hak orang lain secara sengaja. Hak merupakan kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Artinya Manusia memiliki wewenang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan dan kepentingannya, tetapi harus diingat bahwa wewenang itu sendiri dibatasi oleh peraturan yang berlaku. Sebagai contoh : Kita mempunyai hak untuk memiliki sesuatu dan kita memanfaatkan sebagai sarana untuk mewujudkan keinginan kita agar dapat bersekolah tentu dibutuhkan uang maka dalam hal ini uang merupakan sarana, tetapi untuk memperoleh uang tersebut kita tidak dibenarkan melanggar kepentingan orang lain.
Ada Hak maka keseimbangannya adalah kewajiban.
2. Apakah Hak Asasi Manusia itu ?
Sejak dilahirkan setiap manusia memiliki hak yang harus dihormati oleh manusia lainnya. Hak tersebut merupakan karunia Tuhan YME yang diberikan/ dianugrahkan kepada setiap manusia sebagai nilai utama dalam diri Manusia yang merupakan hak dasar setiap manusia. Istilah Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan terjemahan dari droit de Ihomme dalam bahasa Prancis yang artinya Hak Asasi Manusia. Dalam bahasa Inggris Human Rights, dalam bahasa Belanda disebut Menselijke Rechten. Hak Asasi tidak akan hilang walaupun orang itu mandapat perlakuan yang tidak manusiawi karena bersifat kodrati.
Perlindungan Hak Asasi Manusia adalah UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM dijelaskan bahwa :
Menurut UU No. 39 tahun 1999
Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugrah yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
Hak Asasi Manusia meliputi :
1. Hak Hidup
2. Hak Kemerdekaan
3. Hak Memiliki Sesuatu
4. Hak Kesejahteraan dan kebahagiaan hidup
Kemudian berkembang menurut tingkat kebudayaan dan meliputi berbagai bidang sebagai berikut :
1. Hak Asasi Pribadi :
a. Hak Kemerdekaan memeluk agama
b. Hak mengemukakan pendapat
c. Hak berorganisasi
2. Hak Asasi Ekonomi :
a. Hak memiliki sesuatu
b. Hak membeli dan menjual sesuatu
c. Hak perjanjian atau kontrak
d. Hak memilih pekerjaan
3. Hak Asasi Politik :
a. Hak diakui sebagai warga negara
b. Hak memajukan negara
c. Hak partisipasi dalam pemerintah
4. Hak Asasi Sosial dan kebudayaan meliputi :
a. Hak mendapatkan pelayanan kesehatan
b. Hak mendapatkan pendidikan
c. Hak mengembangkan kebudayaan
Ad. 1. UUD 1945 memuat hak asasi manusia cukup lengkap :
a. Hak Asasi Manusia sebagai hak segala bangsa, pada alinea I
Pembukaan UUD 1945
b. Hak Asasi Manusia sebagai hak warga negara, Batang tubuh UU1945,
pasal 27, 28, 28D, ayat (3), 30, 31
c. Hak Asasi Manusia sebagai hak tiap penduduk, pasal 29 ayat (2)
d. Hak Asasi Manusia sebagai hak individu pasal 28 A sampai 28 J
Ad. 1. UUD 1945 memuat hak asasi manusia cukup
lengkap :
a. Hak Asasi Manusia sebagai hak segala
bangsa, pada alinea I Pembukaan UUD 1945
b. Hak Asasi Manusia sebagai hak warga
negara, Batang tubuh UUD 1945, pasal 27,
28, 28D, ayat (3), 30, 31
c. Hak Asasi Manusia sebagai hak tiap
penduduk, pasal 29 ayat (2)
d. Hak Asasi Manusia sebagai hak individu pasal
28 A sampai 28 J
5. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang
apabila tidak Dilaksanakan Tidak mungkin terlaksana dan tegaknya
hak asasi manusia(HAM)
6. Diskriminasi adalah Pembatasan, pelecehan, atau pengecualian
yang lansung maupun Tidak lansung didasarkan pada perbedaan
manusia atas dasar agama, suku,ras, Kelompok, golongan, status
sosial, ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan dan Politik.
7. Penyiksaan anak adalah perbuatan yang dilakukan terhadap anak
( usia dibawah 18 tahun) dengan segaja atau tidak disengaja
sehingga menimbulkan rasa sakit
Atau penderitaan yang hebat baik jasmani maupun rohani.
HAK ASASI MANUSIA SEBAGAI HAK INDIVIDU/PERORANGAN TERCANTUM DALAM UUD 1945 PADA BAB X A HAK ASASI MANUSIA PASAL 28 A S/D 28 J Sebagai berikut :
Pasal 28 A. Setiap Orang berhak untuk hidup, serta berhak mempertahankan
hidup dan kehidupan
Pasal 28B (1) Setiap Orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan
keturunannya melalui perkawinan yang sah
(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan
berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi
Pasal 28C(1) Setiap Orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan
Kebutuhan dasarnya, berhak mendapat Pendidikan dan
memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni
dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi
kesejahteraan umat manusia.
(2) Setiap Orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan
haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa
dan negara
Pasal 28D(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan
perlindungan dan kepastian hukum yang adil
serta perlakuan yang sama dihadapan hukum
(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat
imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam
hubungan kerja
(3) Setiap warga negara berhak memperoleh
kesempatan yang sama dalam pemerintahan
(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan
Pasal 28 E (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat
menurut agamanya.
Memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan,
memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di
wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak
kembali
(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini
kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap yang
sesuai dengan hati nuraninya
(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat,
berkumpul dan mengeluarkan pendapat
Pasal 28 F Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan
memperoleh informasi untuk mengembangkan
pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak
untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan,
mengolah dan menyampaikan informasi
dengan menggunakan segala jenis saluran yang
tersedia
Pasal 28 G (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri
pribadi, keluarga, kehormatan dan harta benda
Yang dibawah kekuasaannya, serta berhak
atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman
ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu
merupakan hak asasi
(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang
merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka
politik dari negara lain
Pasal 28 H (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,
bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup
yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh
pelayanan kesehatan
(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan
perlakuan khusus untuk Memperoleh dan manfaaat
yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan
(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang
memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh
sebagai manusia yang bermartabat
(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan
hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara
sewenang-wenang oleh siapapun
Pasal 28 I (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak dipaksa, hak kemerdekaan
pikiran dan hati Nurani, hak beragama, hak untuk tidak
diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum,
dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut
adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam
keadaan apapun
(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat
diskriminatif atas Dasar apapun dan berhak mendapat
perlindungan serta perlakuan yang bersifat diskriminatif itu
(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional harus dihormati
selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban
(4) Perlindungan, pemajuan penegakkan, pemenuhan hak asasi
adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah
Pasal 28 J (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi
manusia orang lain dalam tertib kehidupan
bermasyarakat
(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan
atau perlakuan yang merendahkan derajat
martabat manusia dan berhak memperoleh suaka
politik dari negara lain
Pasal 28 H (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,
bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup
yang baik dan sehat, serta berhak
memperoleh pelayanan kesehatan
(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan
perlakuan khusus untuk Memperoleh dan manfaaat
yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan
(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang
memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh
sebagai manusia yang bermartabat
(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan
hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara
sewenang-wenang oleh siapapun
Pasal 28 I (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak dipaksa, hak
kemerdekaan pikiran dan hati Nurani, hak beragama,
hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai
pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut
atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi
manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan
apapun
(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat
diskriminatif atas Dasar apapun dan berhak mendapat
perlindungan serta perlakuan yang bersifat
diskriminatif itu
(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional harus
dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan
peradaban
(4) Perlindungan, pemajuan penegakkan, pemenuhan hak
asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama
pemerintah
Pasal 28 J (1) Setiap orang wajib
menghormati hak
asasi manusia
orang lain, dalam
tertib kehidupan
bermasyarakat
BAB. IV. WAWASAN NUSANTARA
5.WAWASAN NUSANTARA
1. Latar Belakang
Upaya apapun yang di lakukan oleh suatu bangsa dalam membina dan menyelenggarakan sistem kehidupan bangsa untuk mencapai cit-citanya, aka selalu di hadapkan kepada pengaruh pengaruh yang berupa interaksi dan interelasi dengan lingkungannya. Oleh karena itu diperlukan suatu konsep berupa Cara Pandang Wawasan Nasional yang bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup, keutuhan bangsa dan keutuhan Wilayahnya.
Menyadari pentingnya konsepsi Wawasan nasional sebagai cara pandang yang menjadi pedoman dalam menjalani hidup, bangsa Indonesia juga menyusun konsep Wawasan Nasionalnya yang disebut Wawasan Nusantara atau disingkat WASNUS.
2. PENGERTIAN
Wawasan Nusantara adalah :
Cara pandang Bangsa Indonesia tantang diri dan lingkungannya, berdasarkanide nasionalnya yaitu Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan aspirasi bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat serta menjiwai tata hidup dan tindak kebijaksanaan dalam mencapai tujuan nasional.
3. TUJUAN WAWASAN NUSANTARA
Wawasan Nusantara berpedoman sebagai tujuan hidup bagi
terwujudnya cita cita dan Tujuan Nasional.
a. Kedalam
Mewujudkan kesatuan dalam segenap aspek kehidupan
nasional yaitu aspek alamiah dan aspek Sosial.
b. Keluar
Ikut serta mewujudkan, kesejahteraan, ketertiban dan
perdamaian seluruh umat manusia dengan melakukan
kerjasama di forum Internasional.(PBB)
4. FUNGSI WAWASAN NUSANTARA
a. Membentuk dan membina persatuan, kesatuan dan keutuhan bangsa dan Negara Indonesia melalui integrasi seluruh aspek dan dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
b. Merupakan ajaran dasar yang melandasi kebijaksanaan dan strategi pembangunan Nasional, baik pembangunan aspek kesejahteraan maupun pembangunan aspek keamanan, dalam upaya mencapai tujuan Nasional.
PETA INDONESIA
PETA INDONESIA
5. Ada 3 (tiga) Faktor Yang Mempengaruhi
tujuan Nasional :
1. Bumi atau ruang hidup sebagai tempat tinggal
bangsa.
2. Jiwa atau tekad dan semangat manusianya atau
rakyatnya.
3. Lingkungan Sekitarnya
6. LATAR BELAKANG DARI KOSEPSI WASANTARA
A. Adanya paham kekuasaan yang dirumuskan oleh :
1. MACHIAVELLI PADA ABAD XVII
Ia merupakan tokoh Gerakan Pembaharuaan (reanaisance) yang dipicu oleh masuknyaajaran Islam ke Eropa Barat.
Sebagai pakar Ilmu Politik ia memberi pesan agar negara berdiri dengan kokoh, yaitu :
a. Segala cara dihalalkan dalam merebut dsan mempertahankan
kekuasaan.
b. Untuk menjaga kekuasaan rezim politik harus didampingi
kekuatan ekonomi/logistik.
c. Dalam dunia politik yang kuat pasti dapat bertahan dan menang.
2. NAPOLEON BONAPARTE PADA ABAD XVIII
Sebagai tokoh revolusioner ia berpendapat bahwa perang di masa depan merupakan perang total. Kekuatan politik harus di dampingi kekuata ekonomi/logistik.
3. JENDERAL CLAUSEWITZ PADA ABAD XVIII
Menurut perangnya adalah kelanjutan politik dengan cara lain. Baginya perang adalah sah-sah saja untuk mencapai tujuan nasional suatu bangsa.
4. LENIN PADA ABAD XIX
Lenin memodifikasi paham Clausewitz yaitu : Perang adalah kelanjutan dari politik dengan cara kekerasan. Perang atau pertumpahan darah atau revolusi adalah sah dalam rangka mengkomuniskan seluruh bangsa di dunia.
B. Adanya Teori Geopolitik/Geostrategi
teori Geopolitik ada 2 bagian :
1. Tujuannya (politik)
2. Cara mencapai tujuan (strategi)
Teori Geopolitik ini juga bersifat Ekspansionis/Kolonial.
Teori ini dilihat dari TUJUANNYA dirumuskan oleh :
a. FREDRICK RATZEL (1884 1904)
1. NEG. Analog dengan mahluk hidup
2. NEG. Identik dengan ruang yang ditempati kelompok
politik (kekuatan) makin luas makin berkembang
3. Dalam kehidupan berlaku hukum alam.
4. Makin tingginya kebudayaan suatu bangsa, makin
besar kebutuhan S.D.A.
b. RUDOLF KJELLEN (1864 1922)
1. NEG. Sama dengan mahluk hidupyang memiliki
intelektual.
2. NEG. Dibenarkan untuk memperoleh ruang hidup
yang culup luas, agar rakyatanya dapat
berkembang bebas.
3. Dalam kehidupan negara
* Kedalam :
Untuk mencapai kehidupan yang harmonis.
* Keluar :
Untuk memperoleh batas batas NEG. Yang lebih
baik.
c. KARL HOUSHOFER (1869-1946)
1. Pokok-pokok ajaran menganut
pandangan RUDOLF KJELEN.
2. Kekuatan darat yang kompak dapat
mengalahkan kekuatan laut.
3. Negara cukup dikuasai oleh 4 negara
besar.( Amerika, Rusia, Inggris,&Pracis)
Teori Geopolitik/geostrategi dilihat dari CARA MENCAPAI TUJUAN dirumuskan oleh :
a. Teori S.H.MACKINDER
Ia mengajarkan teori Daerah jantung Dunia yaitu benua Eropa dan Asia. Barang siapa dapat menguasai Daerah Jantung Dunia, akan dapat menguasai pulau dunia yaitu Eurasia + Afrika (wawasan benua).
b. Teori S.W. RALEIGH dan AT.MAHAN
Isi ajarannya menitik beratkan pada penguasaan atas samudra, jika ingin menguasai dunia. (Wawasan Maritim).
c. TEORI W. MITCHEL, A. SAVERSKY, G. DOUHET dan J.F. CHARLES FULLER
Keempat tokoh ini mengajarkan bahwa untuk menguasai dunia, bukan melalui daratan atau lautan, tetapi melalui penguasaan udara. Melalui penguasaan udara dapat dilumpuhkan kekuatan lawan, jika perlu di pangkalannya sendiri. (Wawasan Dirgantara).
d. TEORI N.J. SPIJKMAN
Ia menggabungkan ke 3 teori di atas, karena menguasai darat, laut dan udara, negara akan dapat menguasai dunia (Wawasan Kombinasi).
c. Adanya kondisi wilayah kedaulatan Indonesia yang berupa pulau-pulau.
Ketika NKRI berdiri pada tahun 1945, batas-batas wilayah kedaulatan RI menggunakan batas-batas wilayah yang ditetapkan oleh penjajah bangsa Belanda yaitu UU TER No 442 th 1939, bataslaut
diukur pulau demi pulau sehingga wilayah kedaulatan negara menjadi terpecah-pecah. Ini berarti antara pulau dengan yang lain ada laut bebas.
Bangsa Indonesia kemudian melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
a. Pada tanggal 13 desember 1957 mengeluarkan pengumuman tentang KONSEPSI NEGARA KEPULAUAN , yang isinya bahwa wilayah kedaulatan RI adalah wilayah yang utuh.. Garis batas wilayah kedaulatan negara diukur dengan menarik garis lurus melalui pulau-pulau terluar dengan lebar laut 12 mil dari garis pantai. Tahun 1958, konsep ini diajukan mahkamah hukum laut internasional PBB, dan diakui tahun 1982 di New York.
b. Pada tanggal 17 Feebruari tahun 1969 pemerintahan RI mengeluarkan pengumuman tentang landas kontinen. Yaitu semua sumber daya di sekitar landas kontinen milik pemerintah RI kemudian melakukan perundingan dengan negara-negara tetangga tentang landas kontinen.
c. Pada tanggal 21 Maret 1980 pemerintah RI mengeluarkan pengumuman tentang Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI). Yang isinya jalur lautan di luar RI sampai sejauh 200 mil yang diukur dari garis pantai, semuanya milik RI.
7. PANDANGAN WAWASAN NASIONAL INDONESIA
(WASANTARA)
Pandangan Wawasan Nasional didasarkan pada :
a. Paham kekuasaan yang dianut Bangsa Indonesia didasarkan
pada :
1. Pancasila sebagai Landasan Idiil
2. Sikap bahwa Bangsa Indonesia cinta damai, tetapi lebih cinta
kemerdekaan
3. Bangsa indonesia tidak menganut adu kekuatan dan adu kekuasaan
b. Landasan pembinaan dan pengembanagan Wasantara :
1. Falsafah Pancasila
2. Aspek Wilayah Indonesia
3. Aspek sosial Budaya Indonesia
4. Aspek sejarah Bangsa Indonesia
8. AJARAN WASANTARA DASAR
a. Mengutamakan persatuan dan Kesatuan dalam kemajemukan
yang menyangkut bangsa dan wilayah dalam segala aspek
kehidupan.
b. Pancasila sebagai landasan Idiil
Pancasila sebagai ajaran dasar mengandung nilai-nilai
keseimbangan, keserasian, persatuan dan kesatuan dalam
membina kehidupan nasional., juga sumber motifasi.
c. UUD 1945 sebagai Landasan Konstitusi
Merupakan hukum dasar yang menjadi pedoman hidup
berbangsa dan bernegara. UUD 1945
sebagai hukum dasar negara mengatasi segala paham golongan
atau kelompok dan perorangan.
9. UNSUR DASAR KONSEPSI WAWASAN NUSANTARA
Unsur dasar wasantara meliputi :
a. Wadah dalam arti ruang hidup maupun
kehidupan bernegara atau tata negara
b. Isi, yaitu aspirasi Bangsa yang sudah
ditetapkan dalam cita-cita dan tujuan.
c. Tata laku, yaitu hasil interaksi antara wadah
dan isi. Tata laku ini akan tercermin dalam
tata laku batiniyah dan lahiriyah.
10. ASAS WAWASAN NUSANTARA
a. Kepentingan bersama yaitu Wawasan
Nusantara sebagai wawasan kebangsaan merupakan
pedoman hidup bagi setiap warga negara didalam
menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara.
b. Keadilan yaitu kesesuaian pembagian hasil dengan
adil dari jerih payah usaha dan jerih payah kegiatan
orang perorangan.
c. Kejujuran yaitu kebranian untuk berfikir, berkaata dan
bertindak sesuai realita dan ketentuan yang benar.
d. Solidaritas yaitu perlunya rasa setia kawan,
mau memberi dan berkorban bagi orang lain.
e. Kerjasama yaitu adanya koordinasi dan
pengertian yang didasarkan atas kesetaraan
demi teciptanya sinergi yang lebih baik.
f. Kesetiaan yaitu setia terhadap kesepakatan
bersama untuk menjadi bangsa dan
mendirikan NKRI.
11. SASARAN IMPLEMENTASI WASANTARA
DALAM KEHIDUPAN NASIONAL.
a. Dalam kehidupan politik, terciptanya iklim
penelenggaraan NEG. Yang sehat dan dinamis. Ini
akan terlihat dalam bentuk pemerintahan yang kuat,
aspiratif dan terpercaya sebagai wujud dari
Kedaulatan Rakyat.
b. dalam kehidupan ekonomi, terciptanya kehidupan
ekonoo yang benar-benar menjamin pemenuhan
kebutuhan dan peningkatan kesejahteraaan rakyat
secara adail dan merata.
c. Dalam kehidupan sosial, terciptanya sikap batiniyah dan lahiriyah yang mengakui, menerima dan menghormati segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan.
d. Dalam kehidupan pertahanan dan keamanan dapat tumbuh dan berkembangnya kesadaran cinta tanah air dan bangsa serta terbentuknya sikap bela negara
12. PEMASYARAKATAN / SOSIALISASI
WASANTARA
Untuk mempercepat tercapainya tujuan Wasantara perlu dilakukan pemasyarakatan Wasantara.
A. Menurut cara / sifat penyampaiannya
1. Langsung : melalui ceramah, diskusi, dialog,
tatap muka
2. Tidak langsung : melalui media elektronik,
media cetak.
B. Menurut metode penyampaiannya
1. Keteladanan : contoh, bukti terutama dari
para pemimpin
2. Edukasi : disampaikan melalui pendidikan
formal maupun non formal
3. Komunikasi : Terciptanya hubungan
komunikasi 2 arah.
4. Integrasi : terjalinnya perstuan dan kesatuan,
karena hal ini akan membatasi sumber konflik
dalam tubuh bangsa Indonesia.
13. TANTANGAN IMPLEMENTASI
WASANTARA
Perkembangan Teknologi yang pesat terutama teknologi Informasi dan Transportasi yang ditemukan oleh negara-negara maju membawa dampak pada kehidupan manusia yang semakin Transparan dan Global. Nilai-nilai kehidupan baru tersebut merupakan kekuatan penetrasi Global yang dihadapi setiap bangsa, terutama pada Negara-negara berkembang, yang masih memegang nilai-nilai lama yang sudah mentradisi.
b. Dunia yang sudah tanpa batas
Akibat dari perkembangan IPTEK, dunia transparan tanpa mengenal batas. KENICHI OHAME dalam BORDLESS WORLD memberi pesan: Negara harus mengurangi peran pemerintah pusat dan memberi peranan kepada pemerintah Daerah dan masyarakat yang lebih besar.
c. Era baru kapitalisme
Kapitalisme adalah sistem ekonomo berdasarkan hak milik swasta dan kebebasan individu untuk mengadakan perjanjian dengan pihak lain. Dalam era baru kapitalisme, sistem ekonomi dilakukan melalui aktifitas secara luas dalam semua aspek kehidupanmasayarakat dan memerlukan strategi baru yaitu keseimbangan antara paham individu dan paham sosialis
d. Kesadaran warga negara
disini dibagi dalam 2 bagian:
a. Kesadaran warga negara pada waktu
merebut kemerdekaan, pada masa
penjajahan sampai tahun 1945
b. Kesadaran warga negara pada waktu mengisi
kemerdekaan, yaitu dari tahun 1945 sampi
sekarang.
14. KEBERHASILAN IMPLEMRNTASI WASANTARA
Timbulnya kesadaran masyarakat yang :
a. Mengerti, memahami dan menghayati hak dan kewajiban warga negara serta hubungan warga negara dengan warga negara sehingga sadar sebagai Bangsa Indonesia yang cinta tanah air bardasar pancasila, UUD 1945, Wasantara.
b. Mengerti, memahami dan menghayati bahwa didalm menyelenggarakan kehidupannya, negara memerluakn Konsepsi Wawasan Nusantara, sehingga sadar sebagai warga negara yang memiliki Wawasan Nusantara guna mencapai cita-cita dan tujuan nasional.
BAB. V. KETAHANAN NASIONAL
6. KETAHANAN NASIONAL
KETAHANAN NASIONAL adalah :
Kondisi tahan
Mampu bertahan
Dapat bertahan
Dari ;
Ancaman, hambatan, tantangan, gangguan. Dalam menjalankan kehidupan atau mempertahankan kelangsungan hidup (bangsa)
Dalam kehidupan Bangsa Indonesia, kelangsungan hidup yang dimaksud adalah NEGARA KESATUAN RI yang berdasarkan PANCASILA dan UUD 1945.
Untuk mewujudkan dan mengembangkan KETAHANAN NASIONAL, diperlukan suatu tindak ULET dan TANGGUH. Oleh karena itu perlu disusun konsep TANNAS yang akan dipakai dalam mewujudkan dan mengembangkan TANNAS tersebut.
1. KOMPONEN-KOMPONEN HANKAM
Keterlibatan Warganegara dalam bela negara
tersusun dalam komponen-komponen
Kekuatan
Pertahan Negara, yang menurut UU No. 3 tahun 2002 terdiri dari :
a. Komponen Utama
Adalah TNI yang terdiri dari TNI AD, TNI AL, TNI
AU yang berfungsi sesuai dengan Matra Masing-
masing.
b. Komponen Cadangan
Terdiri dari segenap Sumber daya Nasional( SDN ),
yang meliputi Sumber daya Manusia (SDM) setiap
Warga negara, Sumber daya Alam atau Bumi serta
Sarana dan Prasarana yang Telah disiapkan
secara dini oleh Pemerintah untuk dikerahkan
melalui MOBILISASI UMUM Guna memperbesar
dan memperkuat komponen Utama
c. Komponen Pendukung
Terdi dari segenap Sumber daya Nasional (SDN) yang meliputi
SDM, SDA atau SDB serta Sarana Prasarana yang secara
lansung, maupun tidak lansung dapat meningkatkan Kekuatan
Dan Kemampuan Komponen Utama dan Komponen Cadangan.
2. POKOK-POKOK PIKIRAN YANG DIGUNAKAN DALAM
MENYUSUN KONSEPSI TANNAS DILANDASI
a. Manusia sebagai mahluk yang berbudaya
b. Tujuan nasional, falsafah bangsa dan IDEOLOGI NEGARA
Pokok Pikiran 1
Manusia merupakan mahluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Dalam menjalankan hidupnya manusia menggunakan akal pilikiran, naluri dan ketrampilan dengan melakukan hubungan-hubungan :
a. Dengan sesamanya
b. Dengan Tuhan
c. Dengan alam sekitarnya
Dari pokok pikiran ini ditetapkan berbagai aspek-aspek kehidupan manusia.
Pokok Pikiran 2
Pokok pikiran 2 tentang Tujuan Nasional, karena dalam kehidupan terjadi berbagai masalah internal maupun eksternal yang dapat berpengaruh positif maupun negatif.
Demikian pula dengan falsafah dan ideologi Pancasila yang kandunga isinya mengandung makna :
a. Setiap manusia mempunyai hak sama dalam menjalankan
hidupnya.
b. Mengandung cita-cita yang harus diraih
c. Adanya ridho ALLAH yang kemudian menjadi pendorong spiritual
d. Cita-cita tersebut diraih melalui wadah dalam NKRI
3. PENGERTIAN
Ketahanan Nasional adalh kondisi dinamis bangsa yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi. TANNAS berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan Kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ASTAGATRA yang datang dari luar dan dari dalam untuk menjamin identitas dan kelangsungan hidup bangsa serta negara dalam mencapai Tujuan Nasional.
4. KONSEPSI TANNAS
Diwujudkan dengan mengembangkan kekuatan nasional melalui pengatura dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh Menyeluruh dan Terpadu berlandaskan Pancasila, UUD1945, dan Wawasan nusantara.
a. ASAS KESEJAHTERAAN dan KEAMANAN, merupakan 2 hal
yang dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan, merupakan
kebutuhan yang mendasar dan esensial dalam hidup manusia.
b. ASAS KOMPRENSIF INTEGRAL atau MENYELURUH
TERPADU, siitem kehidupan nasional mencakup segenap aspek
kehidupan bangsa dalam bentuk persatuan dan keterpaduan
secara utuh menyeluruh (kompherensif integral).
c. ASAS MAWAS KEDALAM dan KELUAR, sistem
kehidupan yang merupakan perpaduan segenap
aspek, terjadi interaksi dengan lingkungannya positif maupun
negatif. Untuk itu diperlukan sikap mawas kedalam dan keluar.
d. ASAS KEKELUARGAAN, hidup secara kekeluargaan adalh hidup
yang mengandung nilai-nilai : gotong royong, kebersamaan,
kearifan, tenggang rasa, tanggung jawab, keadilan. Perbedaan
perbedaan yang ada harus diterima secara sadar sebagai suatu
kenyataan dan harus dikembangkan secara serasi supaya tidak
berkembang menjadi konflik yang dapat saling menghancurkan.
5. FUNGSI KETAHANAN NASIONAL
a. Sebagai DOKTRIN (AJARAN)
Konsep TANNAS yang dirumuskan untuk kepentingan
Pembangunan Nasional sekaligus untuk menghadapi
Ancamanharus dipahami, dihayati dan dilaksanakan
seluruh bangsa Indonesia dalam menjalankan
hidupnya.
b. Sebagai SISTEM
Konsepsi TANNAS yang disusun/dirumuskan oleh
bangsa Indonesia melalui pendekatan ASTAGATRA maka antara
gatra (unsur/aspek) terdapat saling ketergantungan
(interpendensi) dan saling hubungan (interelasi).
c. Sebagai METODA ASTAGATRA
Konsep TANNAS dirumuskan kedalam
8 aspek (ASTAGATRA)
d. Sebagai dasar Pembangunan Nasional
Pembangunan Nasional yang bertujuan
untuk meningkatkan Daya Tahan
Bangsa. Dengan demikian, salah satu
landasan pembangunan adalah konsep
TANNAS.
6. SIFAT SIFAT TANNAS
a. MANDIRI, yaitu percaya kepada kemampuan dan
kekuatan sendiri, tidak kenal menyerah.
b. DINAMIS, Tannas sebagai kondisi bersifat tidak tetap,
dapat meningkatkan maupun menurun.
c. WIBAWA, Keberhasilan pembinaan TANNAS akan
meningkatkan kewibawaan dan melahirkan daya
tangkal.
d. KONSULTASI DAN KERJASAMA, Ini berarti tidak
mengedepankan sikap konfrontatif dan adu kekuatan
dan lebih mengutamakan konsultasi dan kerjasama.
7. PENGARUH ASPEK TANNAS TERHADAP KEHIDUPAN
BERBANGSA DAN BERNEGARA
TANNAS pada dasarnya merupakan gambaran dari kondisi sistem atau tata kehidupan nasional dari berbagai aspek pada saat tertentu.
Gambaran dari kondisi pada saat tertentu tersebut hanya dari aspek sosial yang dinamis, sedangkan pada aspek alamiah kondisi tersebut tetapa karena aspek alamiah.
Sifatnya statis. Aspek dinamis Relatif berubah menurut waktu, ruang dan lingkungan yang interaksinya menciptakan kondisi yang kompleks dan sulit dipantau.
Aspek alamiah yang statis merupakan modal dasar yang mendukung aspek dinamis baik positif maupun negatif dan akan mempengaruhi dinamika kehidupan nasional.
A. PENGARUH ASPEK IDEOLOGI
Ideologi merupakan serangkaian nilai yang keampuhannya tergantung dari nilai nilai yang terkandung di dalamnya. Apakah IDEOLOGI tersebut dapat menjamin aspirasi dari penganutnya secara TEORI. IDEOLOGI bersumber dari FALSAFAH didunia ada beberapa jenis IDEOLOGI.
1. LIBERALISME
Suatu aliran pikiran perseorngan atau individualistik. Mengajarkan bahwa Negara adalah Masyarakat hukum (legalsociety) yang disusun atas kontrak semua individu dalam masyarakat tersebut.
Kepentingan harkat dan martabat individu dijunjung tinggi. Liberallisme bertitik tolak dari has asasi yang melekat pada setiap individu sejak lahir. Oleh karena itu aliran ini memiliki daya tarik yang kuat dikalangan masyarakat tertentu
2. KOMUNISME.
Suatu aliran pikiran golongan (class theory)yang di ajarkan oleh karl mark, engels dan lenin. Pada awalnya merupakan kritik karl mark atas kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Pada awal revolusi industri. Aliran pikiran ini beranggapan bahwa negara adalah susunan golongan (kelas) untuk menindas kelas lain. Golongan ekonomi kuat menindas golongan ekonomi lemah. Aliran ini sangat menonjolkan pertentangan antara golongan, konflik, kekerasan atau revolusi dan perebutan kekuasaan negara. Aliran pikiran karl mark tentang sosial ekonomi kemudian disistemasikan oleh F. Engels dan pikiran lenin khususnya dalam pengorganisasian dan selanjutnya menjadi landasan paham komunis.
Aliran pikiran ini yang melandasi paham komunis isinya adalah :
Menciptakan konflik atau situasi konflik untuk mengadu golongan golongan tertentu, serta menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan.
Ajaran komunis bersifat atheis, dan kebudayaan (materialistis) serta agama dianggap racu bagi kehidupan masyarakat.
Masyarakat komunis bercorak internasional.
Cita-cita masyarakat komunis yaitu masyarakat yang tanpa kelas, karena masyarakat seprti itu dianggap cepat memberi suasana yang aman, tentram, tanpa pertentangan, tanpa hak milik pribadi atas alat produksi.
3. PAHAM AGAMA
Ideologi ini bersumber dari falsafah agama. Negara membina kehidupan keagamaan umat neghara bersifat spiritual religius, negara menjalankan kehidupannya berdasarkan agama.
4. IDEOLOGI PANCASILA
Ideologi yang isi ajarannya berdasarkan nilai-nilai dasar budaya bangsa Indonesia, yang sudah tumbuh dan berkembang di Indonesia sejak ratusan tahun. Ideologi pancasila mengandung 5 (lima) nilai-nilai ajaran dasar dan merupakan kesatuan yang bulat dan utuh.
a. Sila ke 1 mengandung nilai spiritual berfungsi sebagai
kekuatan mental,spiritual dan landasan etika dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
b. Sila ke 2 mengandung nilai kesamaan derajat,
keadilan, toleransi dan gotong royong beretika.
c. Sila ke 3 mengandung nilai persatuan bangsa dan kesatuan
wilayah sebagai faktor pengikat yang menjamin keutuhan
nasional atas dasar Bhinneka Tunggal Ika dengan komitmen
menempatkan kepentinga bangsa di atas kepentingan
golongan/pribadi
d. Sila ke 4 mengandung nilai bahwa kedaulatan ditangan rakyat
e. Sila ke 5 mengandung nilai keadilan, keseimbangan antara hak
dan kewajiban, penghargaan terhadap hak orang lain, gotong
royong dalam suasana kekeluargaan.
.
KETAHANAN IDEOLOGI PANCASILA
Pancasila sebagai ideologi yang dianut dan menjadi pedoman bangsa indonesia dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara harus memiliki daya tangkal terhadap ideologi lain.
KONSEP PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
1. Pengalaman PANCASILA secara OBYEKTIF dan SUBYEKTIF.
OBYEKTIF yaitu nilai-nilai pancasila yang sudah tertuang dalam
UUD 1945 menjadi landasan dari segala peraturan
perundangan di bawahnya.
SUBYEKTIF yaitu nilai-nilai pancasila dilaksanakan dalam
kehidupan sehari-hari oleh pribadi, anggota masyarakat dan
warga negara.
2. Pancasila ditetapkan sebagai ideologi
TERBUKA, yaitu Ideologi yang dapat
menerima nilai-nilai baru sepanjang sifat
positifnya.
3. SESANTI BHINNEKA TUNGGAL IKA dan
wawasan kebangsaan wawasan nusantara
terus ditanamkan dan dikembangkan untuk
tetap menjaga Persatuan dan Kesatuan bangsa
dan wilayah keadulatan.
4. Perlunya suri tauladan dari para pemimpin
penyelenggara negara dan tokoh masyarakat.
5. Pembangunan NASIONAL sebagai wujud dari
ideologi dan pengamalan PANCASILA harus
menunjukkan keseimbangan antara fisik
material dan mental spiritual harus
dilaksanakan secara adil dan merata.
6. Pendidikan Moral Pancasila harus ditanamkan
pada anak didik dengan cara mengintegrasi
pada mata-mata pelajaran sekolah budi
Pekerti, sejarah perjuangan bangsa, bahasa
indonesia, keparmukaan, dll.
B. PENGARUH ASPEK POLITIK
Politik mengandung pengertian yang luas pada pembahasan tentang aspek POLITIK disini hanaya menyangkut : politik dalam arti politic = kekuasaan (pemerintah) dan polcy. = kebijakan. Masalah kehidupan politik di NKRI diatur dalam UUD 1945, dimana Indonesia menganut paham demokrasi. Ini berarti ada hubungan yang seimbang antara pemerintah dan rakyat.
Mekanisme ke 2 komponen tersebut didasarkan kepada sistem politik yang sudah ditetapkan, terdiri dari :
1. STRUKTUR POLITIK yang terdiri dari
lembaga SUPRASTRUKTUR dan
lembaga INFRASTRUKTUR.
2. PROSES POLITIK yaitu bagaimana
kehidupan politik diatur dan dilaksanakan.
Misi dalam mewujudkan TANNAS ASPEK POLITIK :
1. POLITK DALAM NEGERI terdiri dari ;
a. Sistem pemerintahan berdasarkan
hukum
b. Mekanisme Politik yang memungkinkan
terjadinya perbedaan pendapat tetapi
tidak menjurus pada konflik fisik
c. Kepemimpinan Nasional yang mampu
mengakomodasi Aspirsi Rakyat yang
berdasarkan Pancasila & UUD 1945
d.Terjadinya komunikasi yang timbal balik
antara pemerintah dan rakyat dalam
mencapai Tujuan Nasional.
2. POLITIK LUAR NEGERI
a. Hubungan Luar negeri ditujukan untuk
meningkatkan kerjasama saling
menguntungkan.
b. Mengembangkan politik luar negeri menurut
prioritas
c. Meningkatkan citra positif indonesia melalui Lobi,
Diplomasi dan lain-lain
d. Mengikuti dan mengkaji perkembangan dunia dan
pengaruhnya terhadap Indonesia.
C. PENGARUH ASPEK EKONOMI
Ekonomi adalah hal yang menyangkut tentang pemenuhan
kebutuhan hidup manusia yang meliputi proses produksi serta
distribusi barang dan jasa.
Sistem ekonomi pada awalnya dikenal ada 2(dua) macam :
1. Sistem Ekonomi Liberal
Orientasinya pada pasar secara murni boleh, karena itu sangat
peka terhadap pengaruh dari luar.
2. Sistem Ekonomi Sosialis
Cirinya aspek perencanaan dan pengendalian ekonomi ada
ditangan pemerintah sehingga kurang peka terhadap pengaruh
luar
Kedua sifat tersebut pada saat ini sudah terjadi interaksi.
Negara RI dalam membangun kehidupan ekonomi didasarkan kepada pasal 33 UUD 1945.
Berdasarkan pasal 33 tersebut maka dalam menjalankan kehidupan ekonomi harus menghindari praktik-praktik :
1. Monopoli
2. Persaingan Bebas
3. Etatisme
Dewasa ini sedang berkembang sistem ekonomi global.
KETAHANAN ASPEK EKONOMI
Akan tercermin dalam bentuk
1. Terpeliharanya perekonomian yangsehat dan
dinamis
2. Terciptanya kemandirian ekonomi yang
berdaya saing tinggi
3. Terwujudnya kemakmuran rakyat yang adil
dan merata.
D. PENGARUH ASPEK SOSIAL BUDAYA
Sosial budaya mencakup 2(dua) segi utama dalam kehidupan bersama dari umat manusia :
1. Segi Sosial, dimana manusia melakasanakan kerjasama demi
kelangsungan hidupnya
2. Segi budaya yaitu keseluruhan, dari tata nilai dan cara hidup
yang manifestasinya tampak dalam tingkah laku yang
melembaga.Budaya merupakan sistem nilai yang merupakan
hasil cipta, rasa dan karsa manusia yang menumbuhkan gagasan
utama dan menjadi kekuatan pendukung dalam menggerakkan
kehidupan. Jadi kebudayaan adalah seluruh cara hidup
masyarakat yang terwujud dalam tingkah laku.
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBUDAYAAN
1. Faktor manusia
2. Faktor lingkungan alam
3. Faktor sejarah
4. Faktor agama dan pendidikan
TINJAUAN TERHADAP SOSIAL BUDAYA INDONESIA
1. Struktur sosial indonesia
Pembangunan nasional indonesia selama ini menghasilkan struktur sosial yang beragam. Kehidupan masyarakat berdasarkan sruktur peran dan profesi melahirkan bentuk hubungan dan ikatan antar manusia yang dapat menggantikan hubungan keluarga. Selain itu semakin lebarnya struktur sosial secara horizontal. Menimbulkan keanekaragaman, aspirasi dan semakin sulit untuk diakomodasi.
2. Kondisi budaya Indonesia
Dapat dilihat dalam dua bagian :
A. Kebudayaan Daerah
Hal ini karena masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk/suku etnis. Dalam kemajemukan tersebut telah lama saling berinteraksi dalam kesetaraan dan kebudayaan daerah tersebut merupakan kerangka dasar kehidupan sosial budaya bangsa indonesia.
B. Kebudayaan Nasional
Kebudayaan Nasional dibentuk karena adanya interaksi budaya-budaya suku/etnis yang kemudian diterima sebagai nilai bersama seluruh bangsa dan melahirkan budaya Nasional.
Kebudayaan Nasional tersebut merupakan identitas bangsa indonesia dan dirumuskan dalam pancasila sebagai falsafah hidup dan nilai-nilainya menjdi tuntunan dasar sikap, perilaku dan gaya hidup bangsa Indonesia.
KETAHANAN ASPEK SOSIAL BUDAYA
Tercermin dalam kehidupan sosial budaya Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Es, rukun, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju dan sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras, serasi, seimbang serta mampu menangkal penetrasi budaya yang tidak sesuai.
PENGARUH ASPEK PERTAHANAN KEAMANAN
1. KONSEPSI HANKAM
Konsepsi pertahanan dan keamanan Indonesia dilandasi pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1 dan 2 UUD 1945 sifat pertahanan dan keamanan Indonesia adalah kemestaan dengan menggunakan SISHANKAMRATA.
HANKAM diwujudkan dengan cara merencanakan, menyusun, dan menggerakkan seluruh potensi nasional termasuk kekuatan rakyat.
Wujud dari ketahanan HANKAM akan tercermin dalam bentuk
a. Terpeliharanya stabilitas hankamneg
b. Telaksananya pembangunan nasional sesuai rencana
2. POSTUR HANKAM yang diperlukan
Untuk dapat mewujudkan ketahanan aspek hankam diperlukan fostur kekuatan hankam yang meliputi :
a. Bagaimana struktur kekuatannya
b. Apa dan bagaimana tingkat kemampuannya
c. Dimana gelar kekuatannya
Pendekatan yang digunakan dalam menyusun postur hankam adalah misi, perkiraan, ancaman, situasi politik yang sedang dan yang akan dihadapi, serta bentuk dan kondisi wilayah.
Kesalahan dalam menyusun perkiraan ancaman dapat melahirkan kebijakan yang keliru. Dalam era Globalisasi saat ini tidak menutup kemungkinan munculnya campur tangan asing dalam menangani urusan dalam negeri dengan dalih untuk menegakkan nilai-nilai demokrasi, HAM, Lingkungan hidup dan penegakkan hukum, kekuatan asing tersebut akan masuk dan mempengruhi kehidupan kita.
Mereka mempunyai kepentingan yang terselubung lebih-lebih jika mereka mempunyai mata rantai dengan kekuatan D.N.
Oleh karena itu segenap komponen bangsa harus bersatu untuk mengantisipasi kemungkinana tersebut.
3. Kemampuan HANKAM yang diperlukan :
a. Kemampuan inteljen strategis dalam semua aspek kehidupan
Nasional
b. Kemampuan pertahanan darat, laut, udara
c. Kemampuan pemeliharaan dan penegak hukum secara berlanjut
d. Kemampuan membina potensi dan kekuatan wilayah
e. Kemampuan memelihara stabilitas nasional secara menyeluruh
4. Prinsip-prinsip dalam mewujudkan ketahanan aspek
HANKAMNEG
a. Mewujudkan kesiap-siagaan dalam upaya bela negara melalui
penyelenggaraan sihamkarata.
b. Memegang teguh sikap bangsa, yaitu bangsa Indonesia cinta
damai tetapi lebih cinta kemerdekaan, dengan ciri
mengandalkan kepada kemampuan sendiri.
c. Pembangunan HANKAM dimaksudkan untuk menjamin
perdamaian dan stabilitas keamanan demi kesinambungan
PEMBANGUNAN
d. Kemampuan melindungi hasil-hasil pembangunan dari segala
bentuk ancaman
e. Kemampuan menciptakan perlengkapan dan
peralatan sendiri
f. Pedoman untuk menciptakan ketahanan
HANKAM adalah SAPTAMARGA dan TRI
BRATA yang berdasarkan Pancasila
g. Mewujudkan ketahanan semua aspek
kehidupan nasional, diperlukan kebijakan-
kebijakan yang disebut POLITIK STRATEGI
NASIONAL
BEBERAPA PENGERTIAN DALAM KETAHANAN NASIONAL
BEBERAPA PENGERTIAN DALAM KETAHANAN NASIONAL
1. Hambatan : adalah usaha yang berasal dari diri sendiri
bersifat/bertujuan melemahkan atau Menghalangi
secara tidak konsepsional.
2. Gangguan : adalah usaha yang berasal dari luar, bersifat atau
bertujuan melemahkan/menghalang-halangi secara
tidak konsepsional
3. Tantangan : adalah merupakan hal atau usaha yang bersifat atau
bertujuan menggugah kemampan terhadap
seseorang/sekelompok Orang atau suatu negara
4. Ancaman : adalah usaha yang bersifat mengubah atau merombak
kebijaksanaan dan dilakukan Secara konsepsional,
kriminal/kejahatan atau secara politik.
5. Kemampuan : adalah kekuatan yang dimiliki oleh
seseorang/masyarakat/Bangsa dan dapat
menjawab atau mengatasi rintangan atau masalah
yang dihadapinya
6. Kekuatan : adalah daya yang dimiliki oleh seseorang atau suatu
Bangsa
7. Keuletan : adalah usaha terus menerus dan secara giat dengan
kemauan yang keras dalam Menggunakan segala
kemampuan dan kecakaaapan untuk mencapai tujuan
atau Cita-cita.
8. Ketangguhan : adalah kekuatan yang menyebabkan seseorang
suatu Bangsa dapat bertahan kuat Menderita atau
kuat menahan beban
9. Kapitalisme : adalah Paham yang mendewakan Ekonomi atau
Modal yang bersumber pada Modal Pribadi dengan
ciri persaingan bebas
10. Imperialisme : adalah paham yang memperluas Kenegaraan
dengan memperluas kekuasaan ke Negara lain,
untuk mencari pasaran bahan mentah dan
menanam Modal Investasi
Dengan tujuan utama mencari keuntungan
11. Kolonialisme :adalah mendirikan Pemerintahan dinegara lain
dengan jalan menjajah negara tsb,
Dengan tujuan melakukan Penindasan ekonomi
dan Politik.
KEPENTINGAN NASIONAL MELIPUTI :
1. Integritas Teritorial( Keutuhan
wilayah )
2. Persatuan dan Kesatuan Bangsa
3. Pandangan Hidup dan Kepribadian
Bangsa
4. Kesinambungan Pembangunan
Nasional
WAWASAN NUSANTARA MELIPUTI :
A. SATU KESATUAN POLITIK
1. Satu Kesatuan Bangsa
2. Satu Kesatuan Wilayah
3. Satu Kesatuan Rasa senasib dan
sepenanggungan
4. Satu Falsafah dan Ideologi Pancasila
5. Satu Kesatuan Hukum
6. Satu Kesatuan Politik
7. Ikut menciptakan Perdamaian dunia
B. SATU KESATUAN SOSIAL BUDAYA
1. Satu Kesatuan Pri Kehidupan Bangsa
2. Satu Kesatuan Budaya Bangsa
C. SATU KESATUAN EKONOMI
1. Satu Kesatuan Kekayaan Nasional
2. Satu Kesatuan Perkembangan Ekonomi
3. Satu Kesatuan Ekonomi berdasarkan Asas Kekeluargaan
D. SATU KESATUAN HANKAM
1. Satu Kesatuan Ancaman
2. Satu Kesatuan Pembelaan Negara
Keempat titik diatas pada hakekatnya adalah Unsur-Unsur Kehidupan Manusia yang di Integrasikan
Menjadi Satu Persatuan dan Kesatuan dan merupakan perwujudan SUMPAH PEMUDA.
BAB. VI. POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL
7. POLITIK STRATEGI NASIONAL( POLSTRANAS )
Terdiri dari :
1. POLITIK :
Dari bahasa Yunani Politeia = Suatu kekuasaan Masyarakat
yang mengurus dirinya sendiri
Politik Negara : merupakan suatu rangkaian asas, prinsip,
keadaan, jalan, cara dan alat yang Digunakan untuk
mencapai tujuan yang dikehendaki.
Politik terkandung didalamnya Politics dan Policy
Politics memberikan asas, jalan, arah dan medan atau lokasi yang ditempuh
Policy memberikan pertimbangan cara pelaksanaan, asas, jalan, dan arah tersebut sebaik-baiknya.
Dengan demikian Politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan negara, kekuasaan,
Pengambilan keputusan, Kebijakan (Policy) dan alokasi dan distribusi sumber daya
2. STRATEGI :
Dari bahasa Yunani Strategia = Seni seorang Panglima untuk
memenangkan perang( The Art ofGeneral ). Salah satunya
pengertian Strategi menurut Clausewitz( 1780-1831 ) yaitu :
Strategi adalah Pengetahuan tentang penggunaan Pertempuran
untuk Peperangan.
3. POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL
a. POLITIK NASIONAL
Asas, haluan, usaha serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan serta penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional.
b. STRATEGI NASIONAL
Cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasran dan tujuan yang ditetapkan politik nasional.
Misalnya:
1. Strategi jangka pendek
2. Strategi jangka menengah
3. Strategi jangka panjang
4. DASAR PEMIKIRAN
top related