rancangan akhir rencana strategis bagian …
Post on 20-Oct-2021
18 Views
Preview:
TRANSCRIPT
1
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MALANG
NOMOR: 188.45/ /KEP/35.07.013/2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
BUPATI MALANG NOMOR:
188.45/607/KEP/35.07.013/2016 TENTANG
PENGESAHAN RANCANGAN AKHIR
RENCANA STRATEGIS BAGIAN
ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
MALANG TAHUN 2016-2021
RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS
BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG 2016-2021
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah
untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan
kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan
fungsinya. Rencana Strategis Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 telah
ditetapkan pada 9 November 2016 melalui Surat Keputusan Bupati
Malang Nomor : 188.45/607/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan
Rancangan Akhir Rencana Strategis Bagian Administrasi Kesejahteraan
Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016- 2021,
berdasarkan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2016-2021.
Adapun keberadaan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kabupaten Malang yang merupakan salah satu unsur
dari organisasi perangkat daerah Sekretariat Daerah dan dibentuk
berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
2
Sekretariat Daerah. Dan Pemerintah Kabupaten Malang telah melakukan
penyesuaian dan/atau perubahan terhadap RPJMD Kabupaten Malang
Tahun 2016-2021, dan telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Malang
Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016–2021 Atas
Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah, agar
sejalan dengan perubahan Struktur Organisasi dan penyesuaian
nomenklatur Program/Kegiatan prioritas dalam RPJMD dan penajaman
terhadap visi dan misi dari Pemerintah Kabupaten Malang maka telah
dilakukan perubahan dan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah
Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor
6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, maka perlu dilakukan pula
perubahan dan perbaikan terhadap Renstra Bagian Administrasi
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun
2016-2021.
Proses penyusunan Perubahan Renstra Bagian Administrasi
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun
2016-2021 ini mengacu pada amanat Peraturan Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2010 yang diawali dari surat edaran Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 4 Juli 2018 Nomor:
188.342/4053/35.07.013/2018 perihal Penyusunan Rancangan
Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021, atas dasar
dimaksud, maka Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat
Daerah menyusun Perubahan Renstra Bagian Administrasi Administrasi
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang tahun
2016-2021.
Perubahan Rencana Strategis Bagian Administrasi Kesejahteraan
Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang merupakan dokumen
perencanaan jangka menengah yang mengacu pada Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2016–2021, yang disusun sebagai pedoman dan penajaman
dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama lima tahun
ke depan berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan
dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan
kegiatan.
3
Proses penyusunan Rencana Strategis Bagian Administrasi
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang diawali
dengan pembentukan Tim Penyusun Perubahan dan selanjutnya sesuai
dengan hasil Perubahan dimaksud mencakup :
1. Penyesuaian tugas dan fungsi
2. Penyempurnaan tujuan dan sasaran OPD
3. Penyempurnaan indikator dan target kinerja
4. Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan
5. Penyederhanaan program/kegiatan
Keterkaitan Renstra Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kabupaten Malang dengan dokumen perencanaan
lain dapat dilihat pada bagan berikut ini :
KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN
Perubahan Rencana Strategis Bagian Administrasi Kesejahteraan
Rakyat Sekretariat Daerah berisi tujuan, sasaran, indikator sasaran, program
dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan,
RPJPD
&
RTRW
Perubaha
n RPJMD
Perubahan
Ranwal
RKPD
Perubahan
Renja
Bagian Adm
Kesra
Perubahan
Renstra
Bagian Adm Kesra
RKAP Bagian
Adm Kesra
RPAPB
D
PAPBD
DPPA Bagian
Adm Kesra
Pedoman
Pedoman
Bahan
Bahan
Pedoman
Pedoman
Diacu
Dijabarkan
RKP
Daerah
RPJM
Nasional
RKP
Nasional
diperhatikan diacu
Perubah
an RPJM
Provinsi
Perubah
an RKPD
Provinsi
diperhatikan diacu
4
pendanaan indikatif yang berpedoman pada Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-
2021 yang mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
dijabarkan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pemerintah
Kabupaten Malang dan terbentuknya bahan penyusunan Perubahan
Rencana Kerja Perangkat Daerah kemudian dampak dari perubahan ini
maka Rencana Strategis Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat juga
menyesuaikan dengan perubahan tersebut, sehingga menjadi pedoman
dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun
2019 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap
realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Administrasi
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang untuk
mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan
anggaran.
1.2 Landasan Hukum
Penyusunan Perubahan Renstra Bagian Administrasi
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun
2016-2021 berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebagai
berikut:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
5
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Perencanaan Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Malang Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Malang Tahun 2016-2021;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6
19. Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat
Daerah;
20. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme
Tahun Penyelenggaraan Pemerintahanan Kabupaten Malang;
21. Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45 / 607 / KEP / 35.07.013 /
2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Bagian
Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2016-2021 ini adalah agar terwujud Rencana Strategis (Renstra) yang
terpadu, sinergis, akuntabel dan berkelanjutan. Selain itu, perencanaan
jangka menengah yang tertuang dalam Perubahan Renstra dimaksud juga
sekaligus merupakan penjabaran visi-misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih
dan kemudian menjadi visi-misi Kabupaten Malang (periode 2016-2021)
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bagian Administrasi Kesejahteraan
Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang untuk mewujudkan keadaan
yang diinginkan selama periode 5 (lima) tahun mendatang dan sebagai
pedoman/acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan, yaitu
Renja Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
Kabupaten Malang.
Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra)
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten
Malang Tahun 2016-2021 adalah :
1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Bagian Administrasi
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang pada
setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun;
2. Memberikan arah bagi perencanaan jangka lima tahun ke depan;
3. Menjadi kerangka dasar bagi Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kabupaten Malang dalam rangka peningkatan
kualitas perencanaan pembangunan daerah;
4. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar dokumen
perencanaan;
7
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien,
dan berkelanjutan;
6. Memberikan indikator kinerja untuk melakukan evaluasi kinerja
pembangunan daerah;
7. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan
pembangunan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat
Daerah Kabupaten Malang baik tahunan maupun lima tahunan.
1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Perubahan Renstra Bagian Administrasi
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-
2021 dengan mengingat adanya dinamika regulasi dan transisi
implementasi, sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAGIAN ADMINISTRASI
KESEJAHTERAAN RAKYAT
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bagian Administrasi
Kesejahteraan Rakyat
2.2 Sumber Daya Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
2.3 Kinerja dan Pelayanan Bagian Administrasi Kesejahteraan
Rakyat
BAB III ISU–ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih
3.3
3.4
3.5
Telaahan Rencana Strategis Bagian Administrasi
Kesejahteraan Rakyat dan Renstra Provinsi
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis
Penentuan Isu Strategis
8
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1
4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bagian Administrasi
Kesejahteraan Rakyat
Strategi dan Kebijakan Bagian Administrasi Kesejahteraan
Rakyat
BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI
BAB VII
INDIKATOR KINERJA BAGIAN ADMINISTRASI
KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD
PENUTUP
9
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bagian Administrasi
Kesejahteraan Rakyat
1. Tugas dan Fungsi
Tugas dan fungsi Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris Daerah Kabupaten Malang berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Malang Nomor
53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah adalah melaksanakan
fungsi sebagai fungsi penunjang urusan pemerintahan fungsi lainnya
atau staf pendukung .
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
Kabupaten Malang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada
di bawah Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah, dengan
tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah dalam
penyiapan perumusan kebijakan, pengoordinasian tugas dan fungsi,
pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan
pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di bidang sosial,
kesehatan masyarakat dan pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak serta bidang ketenagakerjaan dan melaksanakan
tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan bidang tugasnya.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian Administrasi
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang
mempunyai fungsi :
a) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang administrasi
kesejahteraan rakyat;
b) Pengoordinasian dan penyusunan program kegiatan serta
petunjuk teknis pelaksanaan di bidang sosial, kesehatan
masyarakat dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak serta ketenagakerjaan; dan
10
c) Pengoordinasian monitoring dan evaluasi penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan di bidang sosial, kesehatan
masyarakat dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak serta ketenagakerjaan.
2. Struktur Organisasi
Dalam pelaksanaan tugasnya, maka Kepala Bagian dibantu
oleh 3 (tiga) orang Kasubag dengan stuktur sebagaimana gambar
berikut ini :
Susunan Organisasi Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
Tugas dan fungsi Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kabupaten Malang dibagi dan dilaksanakan oleh
Sub Bagian. Adapun deskripsi tugas masing-masing adalah sebagai
berikut :
a. Sub Bagian Sosial
a) Menyusun program kerja dan kegiatan Sub Bagian Sosial
sebagai acuan pelaksanaan tugas ;
b) Mengoordinasikan penyusunan kebijakan dalam pemberian
bimbingan dan bantuan sosial serta penanggulangan bencana;
STAF
STAF
STAF
KEPALA
BAGIAN
SUB BAGIAN
KETENAGAKERJAAN
SUB BAGIAN KESEHATAN
MASYARAKAT DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
SUB BAGIAN SOSIAL
STAF
STAF
STAF
STAF
STAF
STAF
11
c) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Administrasi Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan bidang
tugasnya.
b. Sub Bagian Kesehatan Masyarakat dan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
a) Menyusun program kerja dan kegiatan Sub Kesehatan
Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak sebagai acuan pelaksanaan tugas ;
b) Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan di bidang
kesehatan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak ;
c) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Administrasi Kesejahteraan Rakyat sesuai bidang tugasnya.
c. Sub Bagian Ketenagakerjaan
a) Menyusun program kerja dan kegiatan Sub Bagian
Ketenagakerjaan sebagai acuan pelaksanaan tugas ;
b) Mengoordinasikan penyusunan kebijakan di bidang
ketenagakerjaan;
c) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Administrasi Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan bidang
tugasnya.
2.2 Sumber Daya Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
1. Sumber Daya Manusia (SDM)
Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Bagian Administrasi
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang didukung
oleh sumber daya manusia/Aparatur sebanyak 13 (tiga belas) orang,
yang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan, Pangkat, dan Jabatan
Pendidikan Pangkat Jabatan
Jenjang Jumlah Jenjang Jumlah Jenjang Jumlah
S2 - Pembina Tingkat I 1 III-a 1
S1 10 Penata Tingkat I 1 IV-a 3
D3 1 Penata 2 Staf/JFU 2
SLTA 2 Penata Muda 1 Non-PNS 7
Pengatur Muda 1
Tenaga Kontrak 7
Jumlah 13 13 13
Sumber Data : Jumah Pegawai PNS dan Non PNS Tahun 2017
12
2. Sarana dan Prasarana
Kantor Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat
Daerah Kabupaten Malang terletak di lantai 4 gedung Sekretariat
Daerah, komplek Kantor Bupati Malang, Jalan Panji Nomor 158
Kepanjen. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan
fungsi Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
Kabupaten Malang Kabupaten Malang telah tersedia sarana dan
prasarana sebagai berikut :
Sarana dan Prasarana Kantor
No Nama/ Jenis Barang Tahun
Perolehan Jumlah
Kondisi
RB KB B
1 Komputer lain-lain 2011 5 - - 5
2 Hard disk 2014 1 - - 1
3 Laptop 2012 1 - - 1
2013 1 - - 1
2014 3 - - 3
4 Note book 2008 1 - - 1
2011 1 - - 1
2012 1 - - 1
5 Printer 2008 2 2 - -
2009 3 - - 3
2011 2 - - 2
2012 2 - - 2
2013 1 - - 1
2014 4 - - 4
2015 2 - - 2
2016 3 - - 3
6 Mobil 2011 1 - - 1
7 Sepeda Motor 2009 1 - - 1
2010 1 - - 1
2014 1 - - 1
8 Wireless 2012 1 - - 1
9 Hub 2012 1 - - 1
10 Meja 2008 4 - - 4
11 Kursi 2008 3 - - 3
2011 10 - - 10
12 Lemari 2011 5 - - 5
13 AC 2009 5 1 - 4
2015
14 Sofa 2008 5 - - 5
15 Rak Kayu 2008 7 - - 7
16 Alat penghancur kertas 2012 1 - - 1
17 Brankas 2013 1 - - 1
18 White Board 2011 1 - - 1
19 Filling Besi/Metal 2011 4 - - 4
13
No Nama/ Jenis Barang Tahun
Perolehan Jumlah
Kondisi
RB KB B
20 Mesin Penghisap Debu 2014 1 - - 1
21 Lemari Es 2011 1 - - 1
2014 1 - - 1
22 Televisi 2009 2 2 - -
2014 2 - - 2
2016 1 - - 1
23 Loundspeakers 2016 3 - - 3
24 Sound system 2014 1 - - 1
25 Proyektor + attachment 2012 1 - - 1
26 Dispenser 2017 1 - - 1
27 Camera film 2013 1 - - 1
28 Layar film 2012 1 - - 1
29 UPS 2009 4 4 - -
2013 2 - - 2
2016 5 - - 5
30 Mesin ketik listrik standart 2013 1 - - 1
31 Mesin ketik manual portable 2009 1 - - 1
Sumber : Buku Inventaris Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Tahun 2017
3. Anggaran dan Realisasi
Anggaran dan realisasi rutin dan teknis untuk Belanja Langsung adalah
sebagai berikut :
No. Uraian Angggaran
(Rp.)
Realisasi
(Rp) %
1. Tahun 2010 500.000.000,00 485.485.050,00 97,09%
2. Tahun 2011 472.925.000,00 471.759.600,00 99,75%
3. Tahun 2012 750.000.000,00 740.487.100,00 98,73%
4. Tahun 2013 1.000.000.000,00 989.034.200,00 98,90%
5. Tahun 2014 1.550.000.000,00 1.527.293.500,00 98,53%
6. Tahun 2015 1.721.600.000,00 1.695.313.830,00 98,47%
7. Tahun 2016 2.071.600.000,00 2.019.857.850,00 97,50%
8. Tahun 2017 1.821.606.000,00 1.795.921.650,00 98,59%
14
2.3 Kinerja Pelayanan
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
Kabupaten Malang merupakan salah satu perangkat daerah yang
memiliki fungsi organisasi yang bersifat supporting staf. Oleh karena itu
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten
Malang dalam melaksanakan tugas sebagai pembantu Asisten
Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam
melaksanakan fungsi pengendalian administratif dan pelayanan
administrasi dan sebagai staf pendukung (supporting staf) yaitu Urusan
Pemerintahan fungsi lainnya, berperan penting dalam menghasilkan
kebijakan, rumusan dalam tugas dan fungsi kelembagaan.
Sedangkan untuk menjaga konsistensi pelaksanaan program/kegiatan
terhadap rencana yang telah ditentukan, maka Bagian Administrasi
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang melaksanakan
tugas pokok dan fungsinya melalui :
1. Meningkatkan fasilitasi pembinaan/sosialisasi/bimbingan motivasi
bidang kesehatan masyarakat dan pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak;
2. Meningkatkan fasilitasi pembinaan/sosialisasi/bimbingan motivasi
bidang sosial;
3. Meningkatkan fasilitasi pembinaan/sosialisasi/bimbingan motivasi
bidang ketenagakerjaan.
Adapun uraian tentang kinerja pelayanan yang telah
dilakukan/dicapai disajikan dalam tabel 2.1 sebagai berikut :
15
Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang
No Indikator Kinerja sesuai Tugas
dan Fungsi SKPD
Target
SPM
Target
IKK
Target
Indikator
IKU
Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Meningkatkan koordinasi di
bidang ketenagakerjaan yang
meliputi upaya meningkatkan
kualitas tenaga kerja
- - - - 730
orang
850
orang
600
orang
4 kali - 730
orang
850
orang
600
orang
4 kali - 100% 100% 100% 100%
2 Meningkatkan koordinasi di
bidang kesehatan yang
meliputi upaya peningkatan kesehatan masyarakat,
promosi kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat dan pengembangan
lingkungan sehat
- - - - 575
orang
1.600
orang
3.170
orang
43
kali
- 575
orang
1.600
orang
3.170
orang
43
kali
- 100% 100% 100% 100%
3 Meningkatkan koordinasi di
bidang sosial yang meliputi
penyandang kesejahteraan sosial, anak terlantar, dan
sumber daya manusi
kesejahteraan sosial
- - - 1.300
orang
1.805
orang
1.940
orang
2.410
orang
12
kali
1.300
orang
1.805
orang
1.940
orang
2.410
orang
12
kali
100% 100% 100% 100% 100%
16
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
Analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal organisasi
merupakan hal yang teramat penting, dalam rangka menentukan faktor-
faktor kunci sebagai penentuan keberhasilan. Lingkungan internal
organisasi merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap
kinerja organisasi yang pada umumnya dapat dikendalikan secara
langsung, sedangkan lingkunga eksternal merupakan faktor lingkungan
yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi dan cenderung di luar
kendali. Dengan melakukan analisa melalui penerapan metoda analisis
SWOT (Strength, Weakness, Opportunies dan Threat), akan membantu
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat untuk mengoptimalkan
kekuatan dan meminimalkan kelemahan secara internal.
1. Analisis Kekuatan (Strength)
- Struktur SKPD yang jelas;
- Adanya landasan hukum yang mengatur kewenangan
- Komitmen dan konsistensi pimpinan Bagian Administrasi
Kesejahteraan Rakyat untuk melaksanakan tupoksi sesuai
perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan
2. Analisis Kelemahan (weakness)
- Jumlah dan kapasitas SDM belum seluruhnya memenuhi
tuntutan tugas dan sesuai dengan beban tugas
- Mekanisme dan pola kerja pada masing-masing sub bagian belum
tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien
- Koordinasi antara pimpinan, sub bagian dan staf belum berjalan
secara proporsional
3. Analis peluang (opportunity)
- Berkembangnya sarana komunikasi global, memberikan peluang
untuk mempromosikan secara efektif mengenai profil Bagian
Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan potensi masing-masing
sub bagian
17
- Kedudukan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat sebagai
supporting staf yang memberikan peluang dalam pengembangan
program pelayanan administrasi kesejahteraan rakyat melalui
fasilitasi pembinaan sosial, fasilitasi pembinaan kesehatan
masyarakat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
dan fasilitasi pembinaan ketenagakerjaan
- Program reformasi birokrasi yang dilaksanakan secara nasional
pada pemerintah daerah.
4. Analisa Ancaman (threat)
- Belum optimalnya komitmen lembaga/instansi terkait dalam
pelaksanaan kegiatan fasilitasi pembinaan sosial, fasilitasi
pembinaan kesehatan masyarakat pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak, dan fasilitasi pembinaan ketenagakerjaan;
- Kurangnya pemahaman dan koordinasi yang baik lintas SKPD
dan pemangku kepentingan dalam upaya pelaksanaan pelayanan
administrasi kesejahteraan rakyat;
- Kurangnya dukungan dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi, serta
pelaksaan koordinasi dengan lembaga/instansi terkait.
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
Dalam rangka mendukung terwujudnya visi RPJMD Kabupaten
Malang Tahun 2016-2021 sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten
Malang Nomor 6 Tahun 2016 yaitu Terwujudnya Kabupaten Malang yang
MADEP MANTEB MANETEP. Secara terperinci rumusan visi tersebut
dapat dijabarkan menjadi Terwujudnya Kabupaten Malang yang
Istiqomah dan Memiliki Mental Bekerja Keras Guna Mencapai Kemajuan
Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Pedesaan.
Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Bagian Administrasi
Kesejahteraan Rakyat berperan mendukung misi ke-2 Bupati Malang
yaitu memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola
pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis
teknologi informasi. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan
publik kepada masyarakat.
18
3.3 Telaahan Renstra Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan
Renstra Provinsi
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
Kabupaten Malang yang berfungsi memberikan pelayanan administratif
pemerintah, dalam rangka menyusun dokumen perencanaan Bagian
Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten
Malang melaksanakan kebijakan dan perhatian utama melalui strategi
dan arah kebijakan dalam RPJMD 2016-2021 berupaya dalam
pencapaian sasaran dan target yang telah disusun untuk menunjang
peningkatan melalui fasilitasi pembinaan bidang sosial, fasilitasi
pembinaan kesehatan masyarakat dan pemberdayaan dan perlindungan
anak, dan fasilitasi pembinaan bidang ketenagakerjaan yang masing-
masing fasilitasi pembinaan diwujudkan melalui kualitas kesehatan
dasar, pembinaan masyarakat melalui kewirausahaan mandiri secara
luas, pembinaan pemberdayaan masyarakat sehingga mewujudkan
strategi pembangunan dalm mewujudkan pengurangan angka
kemiskinan.
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis
Definisi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dirumuskan sebagai
proses sistematis untuk mengevaluasi pengaruh lingkungan hidup dan
menjamin diintegrasikannya prinsip-prinsip keberlanjutan dalam
pengambilan keputusan yang bersifat strategis.
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah sebuah bentuk
tindakan strategis dalam menuntun, mengarahkan dan menjamin tidak
terjadinya efek negatif terhadap lingkungan dan berkelanjutan
dipertimbangkan dalam kebijakan, rencana dan program. Dalam proses
penyusunan, evaluasi sampai pengambilan keputusan perlu juga
dipertimbangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
Dalam melaksanakan tupoksinya, Bagian Administrasi Kesejahteraan
Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang berfungsi penyiapan
perumusan kebijakan, pengoordinasian dan penyusunan program
kegiatan serta monitoring dan evaluasi bidang sosial, bidang kesehatan
masyarakat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan
bidang ketenagakerjaan. Disinilah terjadi sinergi, harmoni, dan optimal
dalam pendayagunaan berbagai bidang secara berkelanjutan.
19
Adapun penyusunan Rencana Strategis Bagian Administrasi
Kesejahteraan Rakyat terdapat faktor yang mempengaruhi, dari faktor
penghambat dan faktor pendorong. Berikut faktor-faktor yang
mempengaruhinya :
3.4.1. Faktor Penghambat
- kurangnya koordinasi SKPD dalam ketepatan perencanaan
untuk sasaran program dan kegiatan;
- kurangnya kerjasama dan koordinasi antara pimpinan dan
bawahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
3.4.2. Faktor Pendorong
- pembuatan perencanaan yang tepat dengan matrik program
dan kegiatan untuk pelaksanaan program dan kegiatan 5
(lima) tahun anggaran dan 1 (tahun) anggaran;
- adanya kerjasama dan koordinasi dari pimpinan dan masing-
masing sub bagian dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
Kabupaten Malang sebagai fasilitator dan koordinator dalam rangka
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, berupaya
melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai visi dan misi Sekretariat
Daerah terutama tugas dan fungsi Eselon III yaitu Bagian Administrasi
Kesejahteraan Rakyat sebagai supporting staf, terdapat isu-isu strategis
yang merupakan isu yang muncul dari unit kerja sendiri dan
mempengaruhi kinerja unit kerja tersebut.
Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi yang telah ditetapkan
dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Sekretariat Daerah dapat disimpulkan beberapa isu-isu strategis yang
merupakan kekuatan dan kelemahan Bagian Administrasi Kesejahteraan
Rakyat.
Adapun isu-isu strategis yang dihadapi oleh Bagian Administrasi
Kesejahteraan Rakyat, adalah sebagai berikut :
1. Belum optimalnya komitmen dan apresiasi instansi/lembaga terkait
terhadap program pelayanan administrasi kesejahteraan rakyat;
20
2. Kurangnya dukungan dalam pelaksanaan fasilitasi, dan koordinasi
program kegiatan dengan lintas sektoral;
4. Kurang optimalnya pelaksanaan program pelayanan administrasi
kesejahteraan rakyat melalui pemberian fasilitasi pembinaan sosial,
fasilitasi kesehatan masyarakat dan pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak serta fasilitasi pembinaan ketenagakerjaan.
21
BAB IV
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bagian Administrasi
Kesejahteraan Rakyat
1. Tujuan :
No. Sebelum Perubahan Renstra Sesudah Perubahan Renstra
1. Meningkatkan koordinasi di
bidang sosial yang meliputi penyandang masalah
kesejahteraan sosial, anak terlantar dan sumber daya
manusi kesejahteraan sosial;
Meningkatkan kualitas sistem tata kelola pemerintahan yang
baik dan akuntabel
2. Meningkatkan koordinasi di bidang kesehatan yang
meliputi upaya peningkatan kesehatan masyarakat,
promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat,
dan pengembangan lingkungan sehat;
3. Meningkatkan koordinasi di
bidang ketenagakerjaan yang meliputi upaya peningkatan
kualitas tenaga kerja;
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat meliputi bidang
sosial, bidang kesehatan masyarakat dan pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak, bidang ketenagakerjaan.
2. Sasaran :
No. Sebelum Perubahan Renstra Sesudah Perubahan Renstra
1. Meningkatnya koodinasi di
bidang sosial yang meliputi penyandang masalah kesejahteraan sosial, anak
terlantar dan sumber daya manusia kesejahteraan sosial;
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan
daerah
2. Meningkatnya koordinasi di bidang kesehatan yang
meliputi upaya peningkatan kesehatan masyarakat, promosi kesehatan dan
22
pemberdayaan masyarakat, promosi kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan lingkungan
sehat;
3. Meningkatnya koordinasi di bidang ketenagakerjaan yang
meliputi upaya peningkatan kualitas tenaga kerja;
4. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat meliputi bidang
sosial, bidang kesehatan masyarakat dan pemberdayaan
peempuan dan perlindungan anak, bidang ketenagakerjaan.
Tujuan dan sasaran jangka menengah Bagian Administrasi Kesejahteraan
Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang beserta indikator kinerjanya
disajikan dalam Tabel 4.1 sebagai berikut :
23
Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
NO. MISI RPJMD
TUJUAN
RPJMD
SASARAN
RPJMD TUJUAN PD INDIKATOR
TUJUAN SASARAN PD
INDIKATOR
SASARAN PD
Formula/
Rumus
Kondisi
Awal
Kinerja Tahun
2017
TARGET KINERJA
SASARAN PADA TAHUN
2018 2019 2020 2021
1. Misi 2 : Memperluas
inovasi dan
reformasi
birokrasi
demi tata
kelola pemerintahan
yang bersih,
efektif,
akuntabel
dan demokratis
berbasis
teknologi
informasi.
Mewujudkan reformasi
birokrasi
dalam
mendukung
tata kelola
pemerintahan yang baik
Meningkatkan kualitas
sistem tata
kelola
pemerintahan
yang baik dan
akuntabel
Meningkatkan kualitas
sistem tata
kelola
pemerintahan
yang baik dan
akuntabel
Nilai Evaluai SAKIP
- - Nilai Evaluai
SAKIP
BB BB BB A A
Meningkatnya
kualitas
penyelenggaraan
pemerintahan
daerah
Nilai Evaluai
LPPD
Nilai
Evaluai
LPPD
ST ST ST ST ST
24
4.2 Strategi dan Kebijakan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kabupaten Malang
1. Strategi
a. Terus melakukan ekspansi dan meningkatkan sinergi dengan
instansi/lembaga terkait berserta SDM intern SKPD dalam
pelaksanaan program pelayanan administrasi kesejahteraan
rakyat melalui kegiatan fasilitasi pembinaan sosial, fasilitasi
pembinaan kesehatan masyarakat dan pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak, dan fasilitasi pembinaan
ketenagakerjaan.
2. Kebijakan
a. Membangun dan meningkatkan koordinasi serta kerjasama dalam
pelaksanaan pelayanan administrasi kesejahteraan rakyat yang
dilaksanakan melalui fasilitasi pembinaan sosial, fasilitasi
pembinaan kesehatan masyarakat dan pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak, dan fasilitasi pembinaan
ketenagakerjaan.
25
Tabel 4.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
No. TUJUAN RPJMD SASARAN
RPJMD TUJUAN PD SASARAN PD STRATEGI PD KEBIJAKAN PD
PROGRAM PRIORITAS PD
1. Mewujudkan
reformasi
birokrasi
dalam mendukung
tata kelola
pemerintahan yang baik
Meningkatnya
kualitas tata
kelola
pemerintahan yang baik dan
akuntabel
Meningkatkan
kualitas sistem tata
kelola pemerintahan
yang baik dan akuntabel
Meningkatnya
kualitas
penyelenggaraan
pemerintahan daerah
Terus melakukan
ekspansi dan
meningkatkan sinergi
dengan instansi/lembaga terkait
berserta SDM intern
SKPD dalam pelaksanaan program
pelayanan administrasi
kesejahteraan rakyat melalui kegiatan
fasilitasi pembinaan
sosial, fasilitasi pembinaan kesehatan
masyarakat dan
pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak, dan
fasilitasi pembinaan
ketenagakerjaan.
Membangun dan
meningkatkan
koordinasi dan
kerjasama dalam pelaksanaan
pelayanan
administrasi kesejahteraan rakyat
yang dilaksanakan
melalui fasilitasi pembinaan sosial,
fasilitasi pembinaan
kesehatan masyarakat dan
pemberdayaan
perempuan dan
perlindungan anak, dan fasilitasi
pembinaan
ketenagakerjaan.
Program Pelayanan
Administrasi
Kesejahteraan
Rakyat
26
BAB V
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Sesuai dengan visi misi Kepala Daerah, serta tujuan dan sasaran
yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai sasaran strategis Bagian
Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang
ditentukanlah program-program. Pada perubahan Renstra ini dilakukan
beberapa penyesuaian nomenklatur program sesuai dengan perubahan
SOTK (Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016) dan penyempurnaan
indikator program dan operasionalisasi rumusan indikator. Program dan
kegiatan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
Kabupaten Malang selama Tahun 2016-2021 yaitu : Program dan
kegiatan sebelum perubahan dan sesudah perubahan Renstra Tahun
2016-2021 adalah Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat
Daerah Kabupaten Malang yang direncanakan selama Tahun Anggaran
2016-2021 sebelum Perubahan Renstra (Tahun 2016 dan 2017) yaitu 12
Program dengan 25 Kegiatan (Progam/Kegiatan Rutin maupun Teknis).
Setelah Perubahan, 6 Program dan 20 Kegiatan (Progam/Kegiatan Rutin
maupun Teknis) yang dilaksanakan Bagian Adminitrasi Kesejahteraan
Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang. Adapun perbandingannya
sebagai berikut:
No.
Program/Kegiatan Awal Program/Kegiatan Hasil Perubahan
I. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor
5. Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
9. - Penyediaan Makanan dan Minuman
10. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
11. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
dalam daerah
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam
daerah
27
No.
Program/Kegiatan Awal Program/Kegiatan Hasil Perubahan
II. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
IV. Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja skpd
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja skpd
2. - Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
V. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya
Program Pelayanan Administrasi Kesejahteraan Rakyat
1. Pelatihan keterampilan berusaha bagi
keluarga miskin
Fasilitasi Pembinaan Sosial
2. Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
Fasilitasi Pembinaan Kesehatan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
VI. Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja
Fasilitasi Pembinaan Ketenagakerjaan
1. Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja
VII. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1. Peningkatan Kesehatan Masyarakat
VIII. Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
1. Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat
IX. Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
1. Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan
Sosial Masyarakat
X. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
1. Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat
XI. Program Penataan Peraturan Perundang-
undangan
1. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-
undangan
Uraian program dan kegiatan yang direncanakan serta indikator
kinerja dan pendanaan indikator dalam Perubahan Renstra ini disajikan
program dan kegiatan Tahun 2016 yang sudah dilaksanakan, Tahun
2017 yang sedang dilaksanakan, serta rencana Tahun 2019-2021 dengan
nomenklatur sesuai dengan perubahan SOTK, sebagaimana ditujukkan
dalam Tabel 5.3. sebagai berikut:
28
Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang
Kabupaten Malang Tahun 2019 – 2021
No Tujuan Indikator Tujuan
Sasaran Indikator sasaran
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
program (Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Kondisi Kinerja Awal Kondisi Kinerja Tahun
Perencanaan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Lokasi Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Capaian Rp. Sbr. Dana
Target Rp. Sbr. Dana
Target Rp. Sbr. Dana
Target Rp. Sbr. Dana
Target Rp. Sbr. Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 Meningkatkan kualitas sistem tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel
- Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah.
Nilai evaluasi LPPD.
I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)
100% 320.695.000 100% 428.555.900 100% 403.098.100 100% 411.155.241 100% 417.818.096 100% 1.920.113.481 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)
1000 buah 21.300.000 APBD Kabupaten
1000 buah
27.195.000 APBD Kabupaten
1000 buah
48.160.000 APBD Kabupaten
1000 buah
48.160.000 APBD Kabupaten
1000 buah
48.160.000 APBD Kabupaten
3000 buah
187.575.000 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
bagian administrasi kesejahteraan rakyat kabupaten malang
2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)
132 OB 45.540.000 APBD Kabupaten
144 OB 208.452.900 APBD Kabupaten
243 OB 100.000.000 APBD Kabupaten
243 OB 100.000.000 APBD Kabupaten
243 OB 100.000.000 APBD Kabupaten
729 OB
407.273.400 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
bagian administrasi kesejahteraan rakyat
3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah petugas kebersihan (OB)
12 OB 21.000.000 APBD Kabupaten
12 OB 8.400.000 APBD Kabupaten
12 OB 8.400.000 APBD Kabupaten
12 OB 8.400.000 APBD Kabupaten
12 OB 8.400.000 APBD Kabupaten
36 OB
58.800.000 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
bagian administrasi kesejahteraan rakyat
Jumlah peralatan/bahan kebersihan yang diadakan (Jenis)
- - APBD Kabupaten
9 jenis 5.016.100 APBD Kabupaten
9 jenis 5.317.750 APBD Kabupaten
9 jenis 9.849.525 APBD Kabupaten
9 jenis 12.634.477 APBD Kabupaten
27 jenis
35.910.588 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
bagian administrasi kesejahteraan rakyat
4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)
4 jenis 1.138.800 APBD Kabupaten
4 jenis 1.378.200 APBD Kabupaten
4 jenis 1.515.743 APBD Kabupaten
4 jenis 1.667.317 APBD Kabupaten
4 jenis 1.834.049 APBD Kabupaten
12 jenis
7.647.737 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
bagian administrasi kesejahteraan rakyat
5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Unit)
3 unit 18.000.000 APBD Kabupaten
3 unit 15.084.000 APBD Kabupaten
3 unit 50.000.000 APBD Kabupaten
3 unit 50.000.000 APBD Kabupaten
3 unit 50.000.000 APBD Kabupaten
9 unit 264.819.481 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
bagian administrasi kesejahteraan rakyat
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)
25 Jenis 35.359.500 APBD Kabupaten
25 Jenis 19.864.600 APBD Kabupaten
25 Jenis 21.832.460 APBD Kabupaten
25 Jenis 21.832.460 APBD Kabupaten
25 Jenis 21.832.460 APBD Kabupaten
75 Jenis
120.704.571 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
bagian administrasi kesejahteraan rakyat
7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)
1 jenis 1.860.000 APBD Kabupaten
1 jenis 1.860.000 APBD Kabupaten
1 jenis 1.900.000 APBD Kabupaten
1 jenis 1.900.000 APBD Kabupaten
1 jenis 1.900.000 APBD Kabupaten
3 jenis
10.260.720 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
bagian administrasi kesejahteraan rakyat
29
No Tujuan Indikator Tujuan
Sasaran Indikator sasaran
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Kondisi Kinerja Awal Kondisi Kinerja Tahun
Perencanaan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra
Perangkat Daerah Penangg
ung Jawab
Lokasi Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Capaian
Rp. Sbr. Dana
Target Rp. Sbr. Dana
Target Rp. Sbr. Dana
Target Rp. Sbr. Dana
Target Rp. Sbr. Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
8. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)
3 jenis 14.000.000
APBD Kabupaten
2 jenis 8.800.000
APBD Kabupaten
3 jenis 12.800.000
APBD Kabupaten
3 jenis 12.800.000
APBD Kabupaten
3 jenis 12.800.000
APBD Kabupaten
9 jenis
63.030.000 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
bagian administrasi kesejahteraan rakyat
Jumlah Penggandaan yang disediakan (Lembar)
117.297 lembar
33.336.000
APBD Kabupaten
117297 lembar
18.012.600
APBD Kabupaten
117297 lembar
23.107.922
APBD Kabupaten
117297 lembar
26.481.714
APBD Kabupaten
117297 lembar
30.192.885
APBD Kabupaten
351891
lembar
129.869.559 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
bagian administrasi kesejahteraan rakyat
9. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)
114 HOK 36.100.000
APBD Kabupaten
114 HOK 22.525.000
APBD Kabupaten
114 HOK 43.257.500
APBD Kabupaten
114 HOK 43.257.500
APBD Kabupaten
114 HOK 43.257.500
APBD Kabupaten
342 HOK
216.327.500 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
bagian administrasi kesejahteraan rakyat
10. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)
251 HOK 85.275.000
APBD Kabupaten
251 HOK 48.367.500
APBD Kabupaten
251 HOK 53.206.725
APBD Kabupaten
251 HOK 53.206.725
APBD Kabupaten
251 HOK 53.206.725
APBD Kabupaten
753 HOK
283.494.925 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
bagian administrasi kesejahteraan rakyat
11. Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)
0 HOK 0 APBD Kabupaten
3360 HOK
43.600.000
APBD Kabupaten
3360 HOK
33.600.000
APBD Kabupaten
3360 HOK
33.600.000
APBD Kabupaten
3360 HOK
33.600.000
APBD Kabupaten
10080
HOK
134.400.000 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
Bagian Adm. Kesra
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)
100% 64.744.300
100% 50.210.000
100% 39.921.876
100% 41.914.063
100% 44.105.469
100% 240.073.105 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)
3 unit 35.100.000
APBD Kabupaten
3 unit 32.100.000
APBD Kabupaten
5 unit 20.000.000
APBD Kabupaten
5 unit 20.000.000
APBD Kabupaten
5 unit 20.000.000
APBD Kabupaten
15 unit
126.376.601 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
bagian administrasi kesejahteraan rakyat
13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)
3 jenis 29.644.300
APBD Kabupaten
3 jenis 18.110.000
APBD Kabupaten
4 jenis 19.921.876
APBD Kabupaten
4 jenis 21.914.063
APBD Kabupaten
4 jenis 24.105.469
APBD Kabupaten
12 jenis
113.696.504 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
bagian administrasi kesejahteraan rakyat
III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)
100% 5.139.200
100% 5.877.600
100% 8.076.000
100% 8.076.000
100% 8.076.000
100% 35.244.896 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
30
No Tujuan Indikator Tujuan
Sasaran Indikator sasaran
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Kondisi Kinerja Awal Kondisi Kinerja Tahun
Perencanaan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra
Perangkat Daerah Penangg
ung Jawab
Lokasi Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Capaian
Rp. Sbr. Dana
Target Rp. Sbr. Dana
Target Rp. Sbr. Dana
Target Rp. Sbr. Dana
Target Rp. Sbr. Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
14. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)
11 stel 5.139.200
APBD Kabupaten
12 stel 5.877.600
APBD Kabupaten
14 stel 8.076.000
APBD Kabupaten
14 stel 8.076.000
APBD Kabupaten
14 stel 8.076.000
APBD Kabupaten
42 stel
35.244.896 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
bagian administrasi kesejahteraan rakyat
IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)
0% 0 0% 0 100% 8.000.000
100% 8.000.000
100% 8.000.000
100% 24.000.000 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
15. Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan ( orang)
0 OKB/OK
H
0 APBD Kabupaten
0 OKB/OK
H
0 APBD Kabupaten
25 OKB/OK
H
8.000.000
APBD Kabupaten
25 OKB/OK
H
8.000.000
APBD Kabupaten
25 OKB/OK
H
8.000.000
APBD Kabupaten
75 OKB/OKH
24.000.000 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
dalam dan luar wilayah kabupaten malang
V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)
100% 69.338.600
100% 3.012.100
100% 93.182.500
100% 93.182.500
100% 93.182.500
100% 422.883.106 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
16. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Dokumen Renstra (Buku)
2 buku 6.000.000
APBD Kabupaten
2 buku 3.012.100
APBD Kabupaten
2 buku 7.205.971
APBD Kabupaten
2 buku 7.926.569
APBD Kabupaten
2 buku 8.719.230
APBD Kabupaten
6 buku
40.072.653 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
Jumlah Laporan Tahunan (Buku)
4 buku 16.735.500
APBD Kabupaten
0 buku 0 APBD Kabupaten
4 buku 14.411.943
APBD Kabupaten
4 buku 15.853.137
APBD Kabupaten
4 buku 17.438.459
APBD Kabupaten
12 buku
77.805.305 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
Jumlah Laporan Kinerja SKPD Triwulanan (I s/d III) (Buku)
3 buku 14.867.700
APBD Kabupaten
0 buku 0 APBD Kabupaten
3 buku 21.617.914
APBD Kabupaten
3 buku 23.779.706
APBD Kabupaten
3 buku 26.157.689
APBD Kabupaten
9 buku
115.207.958 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
Jumlah Dokumen Renja (Buku)
2 buku 15.867.700
APBD Kabupaten
0 buku 0 APBD Kabupaten
2 buku 7.205.971
APBD Kabupaten
2 buku 7.926.569
APBD Kabupaten
2 buku 8.719.230
APBD Kabupaten
6 buku
39.071.253 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)
3 buku 15.867.700
APBD Kabupaten
0 buku 0 APBD Kabupaten
3 buku 24.426.201
APBD Kabupaten
3 buku 19.382.019
APBD Kabupaten
3 buku 13.833.392
APBD Kabupaten
9 buku
77.467.937 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
bagian administrasi kesejahteraan rakyat
17. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)
0 buku 0 APBD Kabupaten
0 buku 0 APBD Kabupaten
4 buku 18.314.500
APBD Kabupaten
4 buku 18.314.500
APBD Kabupaten
4 buku 18.314.500
APBD Kabupaten
12 buku
73.258.000 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
31
No Tujuan Indikator Tujuan
Sasaran Indikator sasaran
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Kondisi Kinerja Awal Kondisi Kinerja Tahun
Perencanaan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra
Perangkat Daerah Penangg
ung Jawab
Lokasi Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Capaian
Rp. Sbr. Dana
Target Rp. Sbr. Dana
Target Rp. Sbr. Dana
Target Rp. Sbr. Dana
Target Rp. Sbr. Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
VI. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Persentase sosialisasi peraturan
4 kali 62.828.600
0 kali 0 0 kali 0 0 kali 0 0 kali 0 0 kali 62.828.600 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
18. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan
jumlah fasilitasi sosialisasi peraturan
4 Kali 62.828.600
APBD Kabupaten
0 Kali 0 APBD Kabupaten
0 Kali 0 APBD Kabupaten
0 Kali 0 APBD Kabupaten
0 Kali 0 APBD Kabupaten
0 Kali 62.828.600 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
kabupaten malang
2 - - - - VII. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Persentase peningkatan upaya kesehatan masyarakat
50% 608.803.900
0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 375.053.900 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
19. Peningkatan Kesehatan Masyarakat
jumlah fasilitasi sosialisasi peningkatan kesehatan masyarakat
36 kali 608.803.900
APBD Kabupaten
0 kali 0 APBD Kabupaten
0 kali 0 APBD Kabupaten
0 kali 0 APBD Kabupaten
0 kali 0 APBD Kabupaten
0 kali 375.053.900 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
Wilayah Kabupaten Malang
VIII. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Persentase promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
50% 121.950.800
0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 121.950.800 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
20. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
Jumlah fasilitasi sosialisasi pola hidup sehat
1 kali 121.950.800
APBD Kabupaten
0 kali 0 APBD Kabupaten
0 kali 0 APBD Kabupaten
0 kali 0 APBD Kabupaten
0 kali 0 APBD Kabupaten
0 kali 121.950.800 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
wilayah kabupaten malang
IX. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Persentase peningkatan pengembangan lingkungan sehat
50% 118.070.400
0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 118.070.400 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
21. Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat
jumlah fasilitasi sosialisasi kebijakan lingkungan sehat
6 kali 118.070.400
APBD Kabupaten
0 kali 0 APBD Kabupaten
0 kali 0 APBD Kabupaten
0 kali 0 APBD Kabupaten
0 kali 0 APBD Kabupaten
0 kali 118.070.400 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
wilayah kabupaten malang
X. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
Persentase peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja
50% 105.390.600
0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 105.390.600 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
22. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja
jumlah fasilitasi sosialisasi bagi pencari kerja
4 kali 105.390.600
APBD Kabupaten
0 kali 0 APBD Kabupaten
0 kali 0 APBD Kabupaten
0 kali 0 APBD Kabupaten
0 kali 0 APBD Kabupaten
0 kali 105.390.600 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
wilayah kabupaten malang
32
No Tujuan Indikator Tujuan
Sasaran Indikator sasaran
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Kondisi Kinerja Awal Kondisi Kinerja Tahun
Perencanaan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra
Perangkat Daerah Penangg
ung Jawab
Lokasi Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Capaian
Rp. Sbr. Dana
Target Rp. Sbr. Dana
Target Rp. Sbr. Dana
Target Rp. Sbr. Dana
Target Rp. Sbr. Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
XI. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Persentase peningkatan pemberdayaaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya
50% 248.696.800
0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 248.696.800 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
23. Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin
jumlah fasilitasi kegiatan sosialisasi bagi keluarga miskin
3 kali 108.691.200
APBD Kabupaten
0 kali 0 APBD Kabupaten
0 kali 0 APBD Kabupaten
0 kali 0 APBD Kabupaten
0 kali 0 APBD Kabupaten
0 kali 108.691.200 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
wilayah kabupaten malang
24. Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
jumlah fasilitasi kegiatan sosialisasi bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
4 kali 140.005.600
APBD Kabupaten
0 kali 0 APBD Kabupaten
0 kali 0 APBD Kabupaten
0 kali 0 APBD Kabupaten
0 kali 0 APBD Kabupaten
0 kali 140.005.600 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
wilayah kabupaten malang
XII. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
persentase peningkatan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
50% 95.941.800
0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 95.941.800 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
25. Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat
jumlah fasilitasi sosialisasi peningkatan SDM kesejahteraan sosial
1 kali 95.941.800
APBD Kabupaten
0 kali 0 APBD Kabupaten
0 kali 0 APBD Kabupaten
0 kali 0 APBD Kabupaten
0 kali 0 APBD Kabupaten
0 kali 95.941.800 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
wilayah kabupaaten malang
XIII. Program Pelayanan Administrasi Kesejahteraan Rakyat
Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi kesejahteraan rakyat
0% 0 75% 769.276.400
90% 923.451.400
90% 923.451.400
90% 923.451.400
90% 3.898.633.100 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
26. Fasilitasi Pembinaan Sosial
jumlah fasilitasi pembinaan kegiatan sosial
0 kegiatan
0 APBD Kabupaten
2 kegiatan
281.072.600
APBD Kabupaten
2 kegiatan
350.000.000
APBD Kabupaten
2 kegiatan
350.000.000
APBD Kabupaten
2 kegiatan
350.000.000
APBD Kabupaten
6 kegiatan
1.450.000.000 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
wilayah kabupaten malang
33
No Tujuan Indikator Tujuan
Sasaran Indikator sasaran
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Kondisi Kinerja Awal Kondisi Kinerja Tahun
Perencanaan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Lokasi Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Capaian
Rp. Sbr. Dana
Target Rp. Sbr. Dana
Target Rp. Sbr. Dana
Target Rp. Sbr. Dana
Target Rp. Sbr. Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
27. Fasilitasi Pembinaan Kesehatan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
jumlah fasilitasi pembinaan kegiatan peningkatan kesehatan masyarakat dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
0 kegiatan
0 APBD Kabupaten
2 kegiatan
300.000.000
APBD Kabupaten
2 kegiatan
350.000.000
APBD Kabupaten
2 kegiatan
350.000.000
APBD Kabupaten
2 kegiatan
350.000.000
APBD Kabupaten
6 kegiatan
1.478.278.900 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
wilayah kabupaten malang
28. Fasilitasi Pembinaan Ketenagakerjaan
jumlah fasilitasi pembinaan kegiatan ketenagakerjaan
0 kegiatan
0 APBD Kabupaten
1 kegiatan
188.203.800
APBD Kabupaten
1 kegiatan
223.451.400
APBD Kabupaten
1 kegiatan
223.451.400
APBD Kabupaten
1 kegiatan
223.451.400
APBD Kabupaten
3 kegiatan
970.354.200 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
wilayah kabupaten malang
T O T A L TUJUAN : 2 SASARAN : 3 INDIKATOR SASARAN : 4 PROGRAM : 13 KEGIATAN : 28
1.821.600.000 1.256.932.000 1.475.729.876 1.485.779.204 1.494.633.465 4.456.142.545
34
BAB VI
INDIKATOR KINERJA UTAMA BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN
RAKYAT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Indikator Kinerja SKPD adalah tolak ukur untuk menilai kinerja
SKPD yang diperkirakan untuk Tahun 2016 – 2021 yang beracuan pada
dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten
Malang serta visi dan misi Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2016-
2021. Dalam hal ini Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kabupaten Malang mewujudkan salah satu sasaran
RPJMD yaitu Mewujudkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.
Penjelasan lebih lanjut indikator kinerja utama (IKU) Bagian
Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten
Malang diuraikan dalam tabel 6.1. yaitu sebagai berikut:
35
Tabel 6.1
Indikator Kinerja Utama Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
NO INDIKATOR SASARAN RPJMD
KONDISI awal
RPJMD
(Akhir Tahun 2017)
TARGET CAPAIAN TAHUN KONDISI KINERJA pada akhir periode
RPJMD
(Tahun 2021)
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Nilai Evaluasi SAKIP BB BB BB A A A
2 Nilai Evaluasi LPPD ST ST ST ST ST ST
36
BAB VII
PENUTUP
Rancangan Akhir Rencana Strategis Bagian Administrasi
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun
2016-2021 merupakan penyesuaian atas perencanaan yang telah ditetapkan
untuk periode 5 (lima) tahun dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun
2016-2021. Penyesuaian dilakukan pada sasaran dan indikator sasaran
kinerja Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat yang tidak mempengaruhi
sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Selain itu dengan
restrukturisasi program serta kegiatan sesuai tugas dan fungsi Bagian
Administrasi Kesejahteraan Rakyat selaku Perangkat Daerah penunjang
urusan pemerintahan fungsi lainnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan
Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah. Rancangan
Akhir Rencana Strategis Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat sebagai
alat untuk mengarahkan guna pencapaian tujuan organisasi Bagian
Administrasi Kesejahteraan Rakyat, yang sekaligus merupakan awal dari
proses akuntabilitas organisasi.
Rancangan Akhir Rencana Strategis Bagian Administrasi
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun
2016-2021 nantinya akan digunakan sebagai pedoman dalam menyusun
dokumen perencanaan tahunan atau Rencana Kerja Bagian Administrasi
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang yang mengacu
pada RKPD tahun berkenaan.
Demikian untuk dilaksanakan.
WAKIL BUPATI MALANG,
SANUSI
37
Lampiran
Pohon Kinerja Tujuan / Sasaran / Program
Indikator Kinerja
Tujuan/Sasaran/Program Indikator Kinerja Formula
Tujuan : Meningkatkan kualitas sistem tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel
Sasaran :
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
Program :
Peningkatan Pelayanan
Administrasi Kesejahteraan
Rakyat
Persentase Pelaksanaan
Pelayanan Administrasi
Kesejahteraan Rakyat
∑ fasilitasi pembinaan sosial
yang dilaksanakan
∑ fasilitasi pembinaan sosial
yang direncanakan
∑ fasilitasi pembinaan
kesehatan masyarakat
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang
dilaksanakan
∑ fasilitasi pembinaan
kesehatan masyarakat pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak yang
direncanakan
∑ fasilitasi pembinaan ketenagakerjaan yang
dilaksanakan
∑ fasilitasi pembinaan ketenagakerjaan yang
direncanakan
X 100%
X 100%
X 100%
top related