rancangan rencana strategis dinas tata ruang dan...
TRANSCRIPT
RANCANGAN RENCANA STRATEGIS
DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2018-2023
DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2018
RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018-2023
i
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Sampurasun.
Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah S.W.T
atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Rencana
Strategis (Renstra) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten
Purwakarta Tahun 2018-2023 dapat diselesaikan sesuai harapan.
Rencana Strategis (Renstra) SKPD merupakan dokumen
perencanaan SKPD yang berupa konsep yang digunakan oleh SKPD
untuk menentukan arah, tujuan dan masa depan yang hendak dicapai
secara komprehensif.
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tata Ruang Dan Permukiman
untuk mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi Bupati
Purwakarta Terpilih dan RPJMD, kemudian menerjemahkan secara
strategis, sistematis, dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan,
dan program prioritas SKPD serta tolok ukur pencapaiannya
Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Strategis
(Renstra) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018 – 2023 ini masih jauh dari sempurna. Oleh karenanya
sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah kami menghaturkan
permohonan maaf atas kekurangan dan kelemahan yang ada.
RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018-2023
ii
Kami meyakini bahwa manusia hanya mempunyai itikad dan yang
menentukan keberhasilan itikad adalah Allah SWT. Semoga itikad dan
upaya ini mendapat ridho dari-Nya.
Amin Yaa Robbal ‘ Aalamiin.
Wassalamu’alaikum wr.wb.
Purwakarta, 2018
Kepala
Dinas Tata Ruang dan Permukiman
Kabupaten Purwakarta,
DR. AEP DUROHMAN, S.Pd,M.Pd
NIP. 19680911 199302 1 001
RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018-2023
iii
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR …………………………………………………………………….. i
DAFTAR ISI ……………………………………………………………………………… iii
DAFTAR TABEL ................................................................. vi
DAFTAR GAMBAR .............................................................. viii
BAB I PENDAHULUAN ………………………………………………........... I-1
1.1 Latar Belakang ………………………………………………… I-1
1.2 Landasan Hukum ………………………………………….. I-8
1.3 Maksud dan Tujuan ……………………………………….. I-9
1.4 Sistematika Penulisan ………………………………….. I-10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN …………………………………………… II-1
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi ...…..... II-1
2.2 Sumber Daya Dinas Tata Ruang dan
Permukiman ……………………………………
II-18
2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Cipta
Karya Dan Tata Ruang Kabupaten
Purwakarta tahun 2013-2018 Dan Dinas Tata
Ruang dan Permukiman Kabupaten
Purwakarta 2017-2018 ..………………………………..
II-20
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan
RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018-2023
iv
Pelayanan ………………………………………….. II-22
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN
FUNGSI …...........................................................
III-1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas
dan Fungsi ….……………………………………………………
III-1
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih …..…
III-2
3.3 Telaahan Renstra K/L Dan Renstra Provinsi/
Kabupaten/Kota .........................................
III-7
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis ...............
III-10
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis ........................ III-16
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN …....……………………………………… IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas
Tata Ruang Dan Permukiman ….…………………..
IV-1
4.1.1 Tujuan ….............................................…….. IV-3
4.1.2 Sasaran …...........................................…….. IV-4
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ……………………………. V-1
5.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Tata Ruang dan
Permukiman …………………………………….....…………
VI-1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN …....................................................
VI-1
6.1 Rencana Program ….................................... VI-1
6.2 Indikator Kinerja ….................................... VI-2
RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018-2023
v
6.3 Kelompok Sasaran .................................... VI-4
6.4 Pendanaan Indikatif .................................... VI-4
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ...... VII-1
BAB VIII PENUTUP ........................................................... VIII-1
DAFTAR TABEL
RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018-2023
vi
Halaman
Tabel 2.2.1 Jumlah Pegawai PNS Dinas Tata Ruang dan
Permukiman Berdasarkan Jenis Kelamin .............
II-19
Tabel 2.2.2 Jumlah Pegawai PNS Dinas Tata Ruang dan
Permukiman Bedrasarkan Golongan ...................
II-19
Tabel 2.2.3 Jumlah Pegawai PNS Dinas Tata Ruang dan
Permukiman Berdasarkan Tingkat Pendidikan
.....................................................................
II-20
Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Cipta Karya
dan Tata Ruang Tahun 2013-2018 dan Dinas Tata
Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta
2017-2018 .....................................................
II-21
Tabel 2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten
Purwakarta .....................................................
II-21
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten
Purwakarta .....................................................
IV-2
Tabel 5.1 Pernyataan Strategi dan Kebijakan Dinas Tata
Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta
.....................................................................
V-4
Tabel 6 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan
Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten
Purwakarta .....................................................
VI-5
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Tata Ruang Dan
Permukiman Kabupaten Purwakarta yang
RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018-2023
vii
Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
.....................................................
VII-1
DAFTAR GAMBAR
RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018-2023
viii
Halaman
GAMBAR 1.1 Hubungan dan Keterkaitan Antar Dokumen
Perencanaan Pemerintahan
..........………………………................................
I-7
RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018-2023
I - 1 -
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pembangunan yang dilaksanakan oleh setiap Pemerintah
daerah merupakan suatu upaya secara terus menerus untuk tujuan
mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat dengan
memanfaatkan segenap potensi sumberdaya yang dimiliki, yang
meliputi sumber daya manusia, daya dukung alam, serta ilmu
pengetahuan dan teknologi.
Guna menuju kearah tersebut diperlukan adanya
pemerintahan daerah yang mandiri, kreatif, inovatif dan lebih
responsive terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
Kerjasama yang sinergis antara pemerintah dan masyarakat
menjadi semakin dekat yang memungkinkan kinerja layanan
masyarakat (public services) menjadi lebih baik sehingga
akselerasi pembangunan dan ekonomi daerah dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan lebih mudah
dicapai.
Seiring dengan penerapan Undang-undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Daerah, penyelenggaran pemerintahan diarahkan untuk
pencapaian good governance and clean government, serta
optimalisasi pencapaian kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.
Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat
bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat
dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Dalam
rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan
RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018-2023
I - 2 -
sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan
legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan di daerah dapat berlangsung secara berdaya guna,
berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari
korupsi, kolusi dan nepotisme.
Good governance yang dimaksud adalah merupakan proses
penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan
penyediaan public goods and services sedangkan praktek
terbaiknya disebut good governance atau kepemerintahan yang
baik. Agar good governance dapat terwujud dan berjalan dengan
baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak,
baik dari pihak pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Good
governance menuntut adanya koordinasi yang baik, integritas,
profesional, etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian
penerapan konsep good governance dalam penyelenggaraan
kekuasaan pemerintah Negara merupakan tantangan tersendiri.
Sesuai dengan penerapan good governance diperlukan
penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan,
akuntabel, efektif dan efisien. Salah satu upaya penyelenggaraan
pemerintahan tersebut melalui perencanaan yang baik,
perencanaan pembangunan dengan tahapan, prosedur,
pengendalian dan evaluasi yang jelas. Perencanaan tersebut
dengan memanfaatkan sumber daya publik yang berdampak pada
proses perubahan sosial bagi peningkatan kesejahteraan
masyarakat, terarahnya proses pengembangan ekonomi dan
kemampuan masyarakat, dan tercapainya tujuan pelayanan publik.
Penyelenggaraan tata cara dan tahapan perencanaan daerah
mencakup proses perencanaan pada masing-masing lingkup
pemerintahan (pusat, provinsi dan kabupaten/kota) terdiri dari
proses (1) penyusunan kebijakan, (2) penyusunan program, (3)
RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018-2023
I - 3 -
penyusunan alokasi pembiayaan, dan (4) monitoring dan evaluasi
kinerja pelaksanaan kebijakan, rencana program, dan alokasi
pembiayaan program. Lingkup dan tingkatan pemerintahan
tersebut merupakan kesatuan dan saling terkait dalam hal
perencanaan yang bermuara kepada tujuan nasional.
Pada lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota terdapat
perencanaan jangka panjang, menengah dan pendek. Kemudian
pada tiap Perangkat Daerah menindaklanjuti perencanaan daerah
tersebut melalui perencanaan Perangkat Daerah baik perencanaan
jangka menengah melalui Rencana Strategis (Renstra) maupun
perencanaan jangka pendek melalui Rencana Kerja Tahunan
(Renja) sebagai penjabaran dari Renstra tersebut.
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tata Ruang dan
Permukiman merupakan dokumen perencanaan Dinas untuk
periode jangka menengah yaitu untuk periode 5 (lima) tahun.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Purwakarta dan Peraturan Bupati Nomor 148 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Nomor 160 Tahun 2016
tentang Perincian Tugas dan Fungsi Dinas Tata Ruang dan
Permukiman, telah disusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tata
Ruang dan Permukiman untuk periode tahun 2018-2023.
Rencana strategis Dinas Tata Ruang dan Permukiman
merupakan konsep yang digunakan oleh Dinas untuk menentukan
arah, tujuan dan masa depan yang hendak dicapai secara
komprehensif. Rencana strategis menjadi perangkat penting bagi
Perangkat Daerah untuk menjelaskan apa yang hendak dicapai dan
bagaimana mencapainya.
RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018-2023
I - 4 -
Rencana strategis Dinas Tata Ruang dan Permukiman
berfungsi untuk mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi
Bupati/Walikota terpilih dan RPJMD, kemudian menerjemahkan
secara strategis, sistematis, dan terpadu ke dalam tujuan, strategi,
kebijakan, dan program prioritas Dinas serta tolak ukur
pencapaiannya. Untuk mendapatkan dukungan yang optimal bagi
implementasinya, proses penyusunan dokumen rencana strategis
Perangkat Daerah perlu membangun komitmen dan kesepakatan
dari semua stakeholder (termasuk Forum Lintas Pelaku Perangkat
Daerah) untuk mencapai tujuan rencana strategis Dinas melalui
proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel dengan
memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, dan
politis.
Rencana strategis Dinas Tata Ruang dan Permukiman
memiliki fungsi secara spesifik diantaranya;
1. Merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan yang realistis,
konsisten dengan visi, misi, dan tupoksi Dinas dan dalam
kerangka waktu sesuai kapasitas Dinas dalam implementasinya.
2. Menerjemahkan arah dan kebijakan pemerintah daerah terkait
perkembangan pelayanan Dinas agar lebih dipahami dan
bermanfaat bagi masyarakat;
3. Membangun rasa kepemilikan dari masyarakat terhadap rencana
yang disusun oleh Dinas.
4. Memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan
untuk menangani isu strategis yang menjadi prioritas pelayanan
Dinas.
5. Menyediakan dasar (benchmark) untuk mengukur sejauh mana
kemajuan untuk mencapai tujuan dan mengembangkan
mekanisme untuk menginformasikan perubahan apabila
diperlukan.
RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018-2023
I - 5 -
6. Mengembangkan kesepakatan untuk memadukan semua
sumber daya dalam mencapai tujuan.
7. Merumuskan fokus, strategi dan langkah-langkah yang jelas
untuk mencapai tujuan.
8. Membantu dalam melakukan evaluasi kinerja Dinas.
Proses penyusunan Renstra Dinas Tata Ruang dan
Permukiman melalui 3 (tiga) tiga alur penting sebagai model
penerapan perencanaan komprehensif yaitu; (a) alur proses
teknokratis—strategis; (b) alur proses partisipatif; dan (c) alur
proses politis legislasi. Ketiganya menjadi kerangka acauan bagi
Perangkat Daerah dalam merumuskan tujuan, sasaran, program
dan kegiatan serta pagu indikatif. Ketiga alur ini, secara teknis
menghendaki pendekatan yang berbeda, namun saling berinteraksi
satu sama lain agar dihasilkan Renstra Dinas yang terpadu.
Penekanan terhadap alur proses teknokratis dan strategis menjadi
lebih dominan dalam Renstra karena pada dasarnya perencanaan
ini merupakan penjabaran secara teknis bidang atau sektor
pengembangan khusus dari perencanaan daerah (RPJMD).
Renstra Dinas Tata Ruang dan Permukiman disusun
mengikuti alur dan proses yang telah ditentukan peraturan
perundang-undangan, karena hasilnya menjadi dokumen publik
yang memiliki kekuatan hukum sebagai dasar bagi daerah untuk
melaksanakannya. Renstra ini mengacu kepada Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan
evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan
peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka
menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana
RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018-2023
I - 6 -
pembanginan jangka panjang daerah, rencana pembangunan
jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintahan daerah.
Berdasarkan ketentuan tersebut terdapat mekanisme dan
alur perencanaan dan penganggaran daerah sebagai kompetensi
penting bagi perencana agar proses dan hasilnya benar-benar
sesuai dengan peraturan dan selaras dengan konteks kebutuhan
pelayanan publik sesuai dengan tupoksi Dinas. Alur dan
mekanisme penyusunan Renstra Dinas Tata Ruang dan
Permukiman didesain berdasarkan alur pemikiran strategis yang
merupakan proses menetapkan kemana daerah (Perangkat
Daerah) akan diarahkan perkembangannya, apa yang hendak
dicapai dan langkah-langkah untuk mencapainya.
Melalui alur dan proses dalam penyusunan dokumen Renstra
Dinas Tata Ruang dan Permukiman diharapkan dapat :
1. Memastikan sinergitas dan konsistensi antara Perencanaan
Strategis (Renstra) Dinas dengan perencanaan diatasnya yaitu
RPJPD dan RPJMD Kabupaten Purwakarta serta RPJMD Provinsi
Jawa Barat.
2. Membangun komitmen pemerintah dalam prencanaan dan
penganggaraan.
3. RPJM Nasional/Renstra Kementerian/Lembaga, RTRW, serta
peraturan perundangan yang berlaku.
4. Memastikan terjaganya proses partisipasi dan demokrasi dalam
penyusunannya melalui forum Perangkat Daerah/gabungan
Perangkat Daerah, dan forum multi Stakeholders lain serta
metode penjaringan aspirasi masyarakat.
5. Memastikan konsistensi dan penjabaran yang logis Renstra
Dinas untuk 5 tahunan ke dalam Rencana Kerja Tahunan
(Renja).
RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018-2023
I - 7 -
Berdasarkan ketentuan tersebut juga tersirat jelas bahwa
Renstra Dinas Tata Ruang dan Permukiman sangat
terkait/berhubungan dan harus mempedomani RPJMD Kabupaten
Purwakarta, Renstra Provinsi Jawa Barat dan Renstra
Kementerian/Lembaga. Kemudian sebagai penjabaran dari Renstra
tersebut melaui Renja Dinas Tata Ruang dan Permukiman yang
merupakan dokumen perencanaan Dinas Tata Ruang dan
Permukiman dengan periode tahunan. Untuk lebih jelasnya
hubungan dan keterkaitan antar dokumen-dokumen perencanaan
tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut bawah ini.
Gambar 1.1
Hubungan dan Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Pemerintahan
RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018-2023
I - 8 -
1.2 Landasan Hukum
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tata Ruang
dan Permukiman Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023
mengacu pada :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa
Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Subang;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018-2023
I - 9 -
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);
7. Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara
perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah,
tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang
rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata
cara perubahan rencana pembanginan jangka panjang daerah,
rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana
kerja pemerintahahn daerah mengganti Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten
Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016
Nomor 148);
10.Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 160 Tahun 2016 Tentang
Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Tata Ruang dan Permukiman
Kabupaten Purwakarta.
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Tata Ruang
dan Permukiman Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 adalah
tersedianya dokumen arah perencanaan pembangunan yang
memberikan arah kebijakan keuangan, strategi, kebijakan,
RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018-2023
I - 10 -
program dan sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai dari
tahun 2018-2023 mendatang sebagai penjabaran Visi dan Misi
Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.
Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Tata
Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023
adalah sebagai berikut :
1. Tersusunnya perencanaan strategis Dinas Tata Ruang dan
Permukiman Kabupaten Purwakarta untuk lima tahun kedepan
yang berisi Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan
Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta;
2. Mengidentifikasikan potensi, kendala atau permasalahan yang
dihadapi dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan bidang
Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Penataan Ruang, Pertanahan,
serta Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten
Purwakarta;
3. Menentukan visi dan misi Dinas Tata Ruang dan Permukiman
Kabupaten Purwakarta;
4. Menentukan strategi, kebijakan, tujuan dan sasaran dalam
mencapai visi dan misi;
5. Merumuskan program dan kegiatan dalam urusan Pekerjaan
Umum, Perumahan dan Penataan Ruang sesuai dengan prioritas
dan kebutuhan daerah;
6. Merumuskan mekanisme pengukuran dan evaluasi kinerja.
1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Tata Ruang
dan Permukiman Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023,
sebagai berikut :
RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018-2023
I - 11 -
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang;
Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra
Dinas Tata Ruang dan Permukiman, Fungsi Renstra
Dinas Tata Ruang dan Permukiman dalam
penyelenggaraan pembangunan daerah, proses
penyusunan Renstra Dinas Tata Ruang dan
Permukiman, keterkaitan Renstra Dinas Tata Ruang
dan Permukiman dengan RPJMD, Renstra K/L dan
Renstra Provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja
Dinas Tata Ruang dan Permukiman;
1.2. Landasan Hukum;
Memuat penjelasan tentang undang-undang,
peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan
ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang
struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan
Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan
acuan dalam penyusunan perencanaan dan
penganggaran Perangkat Daerah;
1.3. Maksud dan Tujuan;
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari
penyusunan Renstra Dinas Tata Ruang dan
Permukiman;
1.4. Sistematika Penulisan;
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan
Renstra Dinas Tata Ruang dan Permukiman, serta
susunan garis besar isi dokumen.
RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018-2023
I - 12 -
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Tata
Ruang dan Permukiman;
Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum
pembentukan Dinas Tata Ruang dan Permukiman,
struktur organisasi Dinas Tata Ruang dan
Permukiman, serta uraian tugas dan fungsi sampai
dengan satu eselon dibawah Kepala Dinas Tata
Ruang dan Permukiman. Uraian tentang struktur
organisasi Dinas Tata Ruang dan Permukiman
ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah
personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses,
prosedur, mekanisme);
2.2. Sumber Daya Dinas Tata Ruang dan Permukiman;
Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber
daya yang dimiliki Dinas Tata Ruang dan
Permukiman dalam menjalankan tugas dan
fungsinya, mencakup sumber daya manusia,
asset/modal, dan unit usaha yang masih
operasional;
2.3. Kinerja Perlayanan Dinas Tata Ruang dan
Permukiman
Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja
Dinas Tata Ruang dan Permukiman berdasarkan
sasaran/target Renstra Dinas Tata Ruang dan
Permukiman periode sebelumnya, menurut SPM
untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja
pelayanan Dinas Tata Ruang dan Permukiman
RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018-2023
I - 13 -
dan/atau indikator lainnya seperti MDG’s atau
indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Perangkat Daerah
Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap
Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah
kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra
Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota),
hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis
terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan
dan peluang bagi pengembangan pelayanan
Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang.
Bagian ini mengemukakan macam pelayanan,
perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan
lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan
Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-
permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta
faktor-faktor yang mempengaruhinya
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil
Bupati Terpilih
Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan
fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi,
misi, serta program Bupati dan Wakil Bupati terpilih
RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018-2023
I - 14 -
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor
penghambat ataupun faktorfaktor pendorong dari
pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi
permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau
dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun
Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis
Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor
penghambat dan pendorong dari pelayanan
Perangkat Daerah yang mempengaruhi
permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau
dari implikasi RTRW dan KLHS
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari
pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi
permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau
dari:
1. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. sasaran jangka menengah dari Renstra
Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;
4. implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat
Daerah;dan
5. implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat
Daerah.
RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018-2023
I - 15 -
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan
dan sasaran jangka menengah Dinas Tata Ruang dan
Permukiman.
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan
strategi dan arah kebijakan Dinas Tata Ruang dan
Permukiman dalam lima tahun mendatang.
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN
Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan
kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan
pendanaan indikatif.
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat
Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang
akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun
mendatang sebagai komitmen untuk mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
BAB VIII PENUTUP
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018-2023
II- 1 -
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Purwakarta pada Pasal 4 ayat (1) Dinas mempunyai
tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan
bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Penataan Ruang,
Pertanahan, serta Perumahan dan Kawasan Permukiman yang
menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang
diberikan kepada Daerah.
Kemudian pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah
tersebut, Dinas Tata Ruang dan Permukiman menyelenggarakan
fungsi sebagai berikut :
a. perumusan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan
Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya dan
Penataan Ruang, Pertanahan, serta Perumahan dan Kawasan
Permukiman;
b. pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan
Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya dan
Penataan Ruang, Pertanahan, serta Perumahan dan Kawasan
Permukiman;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya dan
Penataan Ruang, Pertanahan, serta Perumahan dan Kawasan
Permukiman;
d. pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang
Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Penataan Ruang,
Pertanahan, serta Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018-2023
II- 2 -
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
lingkup tugas dan fungsinya.
Susunan Organisasi Dinas Tata Ruang dan Permukiman
Kabupaten Purwakarta yang dibentuk berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Purwakarta terdiri dari :
a. Kepala;
b. Sekretariat, terdiri atas :
1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
2. Subbagian Keuangan; dan
3. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
c. Bidang Tata Ruang, Pertanahan dan Pengawasan Bangunan,
terdiri atas :
1. SeksiPenataan Ruang;
2. Seksi Pertanahan; dan
3. Seksi Pendataan dan Pengawasan Bangunan.
d. Bidang Tata Bangunan, terdiri atas :
1. Seksi Perencanaan Teknis;
2. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan; dan
3. Seksi Jasa Konstruksi.
e. Bidang Perumahan dan Permukiman, terdiri atas :
1. SeksiPerumahan;
2. Seksi Sarana dan Prasarana Permukiman; dan
3. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman.
f. Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum, terdiri atas
:
1. Seksi Pertamanan dan Permakaman;
2. Seksi Penerangan Jalan Umum; dan
3. Seksi Reklame.
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018-2023
II- 3 -
g. UPTD Pengelola Rusunawa; dan
h. Jabatan Fungsional.
Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Tata Ruang dan
Permukiman Kabupaten Purwakarta berdasarkan Peraturan Bupati
Purwakarta Nomor 160 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan
Fungsi Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta
adalah sebagai berikut :
1. Kepala Dinas
Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan
dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan Urusan
Pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum cipta karya
dan penataan ruang, pertanahan, serta perumahan dan
kawasan permukiman yang menjadi kewenangan Daerah, dan
tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Kemudian
dalam menjalankan tugas pokoknya Kepala Dinas mempunyai
fungsi :
a. Perumusan dan penetapan kebijakan, program, dan
kegiatan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum
Cipta Karya dan Penataan Ruang, Pertanahan, serta
Perumahan dan Kawasan Permukiman;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah di bidang Pekerjaan Umum Cipta
Karya dan Penataan Ruang, Pertanahan, serta Perumahan
dan Kawasan Permukiman;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas Urusan Pemerintahan
bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Penataan Ruang,
Pertanahan, serta Perumahan dan Kawasan Permukiman;
d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas Urusan Pemerintahan
bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Penataan Ruang,
Pertanahan, serta Perumahan dan Kawasan Permukiman;
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018-2023
II- 4 -
e. penyelenggaraan pembinaan ketatausahaan dinas; dan
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretariat
Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada
dibawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Dinasyang
mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin
dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan
kesekretariatan yang meliputi perencanaan dan pelaporan,
keuangan, serta kepegawaian dan administrasi umum.
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud,
sekretariat mempunyai fungsi :
a. pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan dan
pelaporan Dinas;
b. pelaksanaan manajemen dan administrasi keuangan Dinas;
c. pelaksanaan manajemen dan administrasi kepegawaian;
d. pelaksanaan administrasi dokumen Dinas dan kearsipan;
e. pengelolaan sarana dan prasarana kerja Dinas; dan
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai
lingkup tugas dan fungsinya.
3. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan
Subbagian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang
Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas membantu
Sekretaris dalam mengkoordinasikan penyusunan dokumen
perencanaan dan pelaporan Dinas.
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud,
Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi :
a. pengumpulan data/bahan yang diperlukan untuk
penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan Dinas;
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018-2023
II- 5 -
b. pengolahan dan analisis data/bahan dalam rangka
penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan Dinas;
c. penyusunan konsep dokumen perencanaan dan pelaporan
Dinas; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Subbagian Keuangan
Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan
pengelolaan urusan administrasi dan penatausahaan keuangan.
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud,
Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :
a. Pengelolaan urusan administrasi dan penatausahaan
keuangan Dinas;
b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi keuangan
Dinas;
c. Pelaksanaan penatausahaan keuangan; dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris,
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Subbagian Umum dan Kepegawaian
Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang
Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas
menyelenggarakan manajemen kepegawaian, mengelola
sarana dan prasarana kerja, mengelola administrasi dokumen
Dinas, dan kearsipan.
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud,
Subbagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi :
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018-2023
II- 6 -
a. Pengelolaan urusan administrasi umum yang meliputi
kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan,
keperluan alat tulis kantor dan keprotokolan;
b. Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian;
c. Pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi umum dan
kepegawaian Dinas;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris,
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Bidang Tata Bangunan
Bidang Tata Bangunan dipimpin oleh seorang Kepala
Bidangyang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinasyang mempunyai tugas membantu kepala dinas
melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dan tugas
pembantuan bidang pekerjaan umum cipta karya sub urusan :
a. penataan bangunan dan lingkungannya;
b. jasa konstruksi.
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud,
Bidang Tata Bangunan mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan dinas urusan pekerjaan umum cipta
karya sesuai kewenangannya;
b. pelaksanaan kebijakan bidang urusan pekerjaan umum
cipta karya sesuai kewenangannya;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pekerjaan
umum cipta karya sesuai kewenangannya;
d. pelaksanaan administrasi bidang urusan pekerjaan umum
cipta karya sesuai kewenangannya; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018-2023
II- 7 -
7. Seksi Perencanaan Teknis
Seksi Perencanaan Teknis dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Tata Bangunan yang mempunyai tugas membantu
kepala bidang melaksanakan sebagian urusan pemerintahan
dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum cipta karya
dalam hal perencanaan teknis bangunan.
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud,
Seksi Perencanaan Teknis mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan bidang urusan perencanaan teknis
bangunan;
b. pelaksanaan kebijakan bidang urusan perencanaan teknis
bangunan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan perencanaan
teknis bangunan;
d. pelaksanaan administrasi bidang urusan perencanaan
teknis bangunan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala
dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
8. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan
Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Tata Bangunan yang mempunyai tugas
membantu kepala bidang melaksanakan sebagian urusan
pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan
umum cipta karya dalam hal pembangunan dan pemeliharaan
bangunan gedung milik pemerintah dan sarana prasarananya.
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud,
Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan bidang urusan pembangunan dan
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018-2023
II- 8 -
pemeliharaan bangunan gedung milik pemerintah dan
sarana prasarananya;
b. pelaksanaan kebijakan bidang urusan pembangunan dan
pemeliharaan bangunan gedung milik pemerintah dan
sarana prasarananya;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan
pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung milik
pemerintah dan sarana prasarananya;
d. pelaksanaan administrasi bidang urusan pembangunan dan
pemeliharaan bangunan gedung milik pemerintah dan
sarana prasarananya; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
9. Seksi Jasa Konstruksi
Seksi Jasa Konstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Tata Bangunan yang mempunyai tugas membantu
kepala bidang melaksanakan sebagian urusan pemerintahan
dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum cipta karya
dalam hal pembinaan teknis jasa konstruksi.
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud,
Seksi Jasa Konstruksi mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan bidang urusan pembinaan teknis jasa
konstruksi;
b. pelaksanaan kebijakan bidang urusan pembinaan teknis jasa
konstruksi;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pembinaan
teknis jasa konstruksi;
d. pelaksanaan administrasi bidang urusan pembinaan teknis
jasa konstruksi; dan
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018-2023
II- 9 -
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas
sesuai tugas dan fungsinya.
10. Bidang Tata Ruang, Pertanahan dan Pengawasan Bangunan.
Bidang Tata Ruang, Pertanahan dan Pengawasan Bangunan
oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai
tugas membantu kepala dinas melaksanakan urusan
pemerintahan dan tugas pembantuan bidang pekerjaan
umum cipta karya dan penataan ruang, bidang pertanahan
serta bidang perumahan dan kawasan permukiman yang
meliputi Sub urusan:
a. Penataan ruang
b. izin lokasi,
c. pengadaan tanah untuk kepentingan umum,
d. sengketa tanah garapan, ganti kerugian dan santunan
tanah untuk pembangunan,
e. subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian
tanah kelebihan maksimum dan tanah Absantee,
f. tanah ulayat,
g. tanah kosong,
h. izin membuka tanah, serta
i. penggunaan tanah.
j. Bangunan gedung
k. Perumahan
l. Kawasan permukiman
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud,
Bidang Tata Ruang, Pertanahan dan Pengawasan mempunyai
fungsi :
a. perumusan kebijakan dinas urusan pekerjaan umum cipta
karya dan penataan ruang, urusan pertanahan serta urusan
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018-2023
II- 10 -
perumahan dan kawasan permukiman sesuai
kewenangannya;
b. pelaksanaan kebijakan bidang urusan pekerjaan umum
cipta karya dan penataan ruang, urusan pertanahan serta
urusan perumahan dan kawasan permukiman sesuai
kewenangannya;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pekerjaan
umum cipta karya dan penataan ruang, urusan pertanahan
serta urusan perumahan dan kawasan permukiman sesuai
kewenangannya;
d. pelaksanaan administrasi bidang urusan pekerjaan umum
cipta karya dan penataan ruang, urusan pertanahan serta
urusan perumahan dan kawasan permukiman sesuai
kewenangannya; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
11. Seksi Penataan Ruang
Seksi Penataan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Tata Ruang, Pertanahan dan Pengawasan Bangunan
yang mempunyai tugas membantu kepala bidang
melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan
bidang penataan ruang.
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud,
Seksi Penataan Ruang mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan bidang urusan penataan ruang;
b. pelaksanaan kebijakan bidang urusan penataan ruang;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan penataan
ruang;
d. pelaksanaan administrasi bidang urusan penataan ruang;
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018-2023
II- 11 -
dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala
bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
12. Seksi Pertanahan
Seksi Pertanahan dipimpin seorang kepala seksi yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata
Ruang, Pertanahan dan Pengawasan Bangunan yang
mempunyai tugas membantu kepala bidang melaksanakan
sebagian urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di
bidang pertanahan dalam hal penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang pertanahan.
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud,
Seksi Pertanahan mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan bidang urusan pertanahan;
b. pelaksanaan kebijakan bidang urusan pertanahan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pertanahan;
d. pelaksanaan administrasi bidang urusan pertanahan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala
dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
13. Seksi Pendataan dan Pengawasan Bangunan
Seksi Pendataan dan Pengawasan Bangunan dipimpin oleh
seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang Tata Ruang, Pertanahan dan
Pengawasan Bangunan, yang mempunyai tugas membantu
kepala bidang melaksanakan sebagian urusan pemerintahan
dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum cipta karya
serta perumahan dan kawasan permukiman dalam hal
pendataan dan pengawasan bangunan.
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud,
Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan mempunyai
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018-2023
II- 12 -
fungsi :
a. perumusan kebijakan bidang urusan pengelolaan
pendataan dan pengawasan bangunan di wilayah
kabupaten;
b. pelaksanaan kebijakan bidang urusan pengelolaan
pendataan dan pengawasan bangunan di wilayah
kabupaten;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pengelolaan
pendataan dan pengawasan bangunan di wilayah
kabupaten;
d. pelaksanaan administrasi bidang urusan pendataan dan
pengawasan bangunan di wilayah kabupaten; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas
sesuai tugas dan fungsinya.
14. Bidang Perumahan dan Permukiman
Bidang Perumahan dan Permukiman dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas membantu
kepala dinas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan
dan tugas pembantuan bidang pekerjaan umum cipta karya
serta Perumahan dan Kawasan Permukiman yang meliputi
sub urusan:
a. air minum
b. air limbah
c. drainase
d. permukiman
e. perumahan
f. kawasan permukiman
g. perumahan dan kawasan permukiman kumuh
h. prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018-2023
II- 13 -
i. sertifikasi, kualifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan
kawasan permukiman
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud,
Bidang perumahan dan permukiman mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan dinas urusan pekerjaan umum cipta
karya serta perumahan dan kawasan permukiman sesuai
kewenangannya;
b. pelaksanaan kebijakan bidang urusan pekerjaan umum
cipta karya serta perumahan dan kawasan permukiman
sesuai kewenangannya;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pekerjaan
umum cipta karya serta perumahan dan kawasan
permukiman sesuai kewenangannya;
d. pelaksanaan administrasi bidang urusan pekerjaan umum
cipta karya serta perumahan dan kawasan permukiman
sesuai kewenangannya; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
15. Seksi Perumahan
Seksi Perumahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang perumahan dan permukiman yang mempunyai tugas
membantu kepala bidang melaksanakan sebagian urusan
pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perumahan
dalam hal pengelolaan urusan perumahan.
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud,
seksi Perumahan mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan bidang urusan perumahan;
b. pelaksanaan kebijakan bidang urusan perumahan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan perumahan;
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018-2023
II- 14 -
d. pelaksanaan administrasi bidang urusan perumahan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
16. Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman
Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang perumahan dan permukiman
yang mempunyai tugas membantu kepala bidang
melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dan tugas
pembantuan di bidang pekerjaan umum cipta karya dan
kawasan permukiman dalam hal teknik penyehatan
lingkungan permukiman.
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud,
Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman mempunyai fungsi
:
a. perumusan kebijakan bidang urusan pengelolaan
pengembanganpenyehatan lingkungan permukiman;
b. pelaksanaan kebijakan bidang urusan pengelolaan
pengembangan penyehatan lingkungan permukiman;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pengelolaan
pengembangan penyehatan lingkungan permukiman;
d. pelaksanaan administrasi bidang urusan pengelolaan
pengembangan penyehatan lingkungan permukiman;dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas
sesuai tugas dan fungsinya.
17. Seksi Sarana dan Prasarana Permukiman
Seksi Sarana dan Prasarana Permukiman dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang perumahan dan permukiman
yang mempunyai tugas membantu kepala bidang
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018-2023
II- 15 -
melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dan tugas
pembantuan di bidang pekerjaan umum cipta karya dan
kawasan permukiman dalam hal pembangunan dan
pemeliharaan sarana dan prasarana permukiman.
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud,
Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan bidang urusan pembangunan dan
pemeliharaan sarana dan prasarana permukiman;
b. pelaksanaan kebijakan bidang urusan pembangunan dan
pemeliharaan sarana dan prasarana permukiman;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan
pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
permukiman;
d. pelaksanaanadministrasi bidang urusan pembangunan dan
pemeliharaan sarana dan prasarana permukiman; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
18. Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum
Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum dipimpin
oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai
tugas membantu kepala dinas melaksanakan sebagian urusan
pemerintahan dan tugas pembantuan bidang Perumahan dan
Kawasan Permukiman yang meliputi sub urusan Prasarana
Sarana dan Utilitas Umum khususnya aspek pertamanan dan
penerangan jalan umum.
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud,
Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum mempunyai
fungsi :
a. perumusan kebijakan bidang urusan perumahan dan
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018-2023
II- 16 -
kawasan permukiman sesuai kewenangannya;
b. pelaksanaan kebijakan bidang perumahan dan kawasan
permukiman sesuai kewenangannya;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan perumahan
dan kawasan permukiman sesuai kewenangannya;
d. pelaksanaan administrasi bidang urusan perumahan dan
kawasan permukiman sesuai kewenangannya; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
19. Seksi Pertamanan dan Permakaman
Seksi Pertamanan dan Pemakaman dipimpin oleh seorang
kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan
Umum yang mempunyai tugas membantu kepala bidang
melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dan tugas
pembantuan di bidang perumahan dan kawasan permukiman
dalam hal pengelolaan pertamanan dan pemakaman.
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud,
Seksi Pertamanan dan Pemakaman mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan bidang urusan pengelolaan
Pertamanan dan Pemakaman;
b. pelaksanaan kebijakan bidang urusan pengelolaan
Pertamanan dan Pemakaman;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan
pengelolaan Pertamanan dan Pemakaman;
d. pelaksanaan administrasi bidang urusan pengelolaan
Pertamanan dan Pemakaman; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas
sesuai tugas dan fungsinya.
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018-2023
II- 17 -
20. Seksi Penerangan Jalan Umum
Seksi Penerangan Jalan Umum dipimpin oleh seorang kepala
seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umumyang
mempunyai tugas membantu kepala bidang melaksanakan
sebagian urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di
bidang perumahan dan kawasan permukiman dalam hal
pengelolaan Penerangan Jalan Umum.
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud,
Seksi Penerangan Jalan Umum mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan bidang urusan pengelolaan
penerangan jalan umum;
b. pelaksanaan kebijakan bidang urusan pengelolaan
penerangan jalan umum;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pengelolaan
penerangan jalan umum;
d. pelaksanaan administrasi bidang urusan pengelolaan
penerangan jalan umum; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas
sesuai tugas dan fungsinya.
21. Seksi Reklame
Seksi Reklame dipimpin oleh seorang kepala seksi yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum yang
mempunyai tugas membantu kepala bidang melaksanakan
sebagian urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di
bidang perumahan dan kawasan permukiman dalam hal
pengelolaan Reklame.
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018-2023
II- 18 -
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud,
Seksi Reklame mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan bidang urusan pengelolaan reklame;
b. pelaksanaan kebijakan bidang urusan pengelolaan
reklame;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan reklame;
d. pelaksanaan administrasi bidang urusan reklame; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas
sesuai tugas dan fungsinya.
Bagan Struktur Organisasi Dinas Tata Ruang dan Permukiman
Kabupaten Purwakarta adalah sebagaimana tercantum dalam
lampiran.
2.2 Sumber Daya Dinas Tata Ruang dan Permukiman
Sumber daya Dinas Tata Ruang dan Permukiman
Kabupaten Purwakarta dapat dilihat dari tabel di bawah ini yang
meliputi : Pada Tahun 2018 jumlah pegawai Dinas Tata Ruang
dan Permukiman sebanyak orang 226 orang (PNS berjumlah 76
Orang, Tenaga Kontrak 17 Orang dan Tenaga Harian Lepas (THL)
160 (Orang). Komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) yang
tersedia pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Tahun 2018
sebagai berikut:
1. Data Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin
Berdasarkan jenis kelamin, terlihat bahwa sebagian besar
pegawai PNS di Dinas Tata Ruang dan Permukiman berjenis
kelamin laki laki sebanyak 60 orang dan personil PNS yang
berjenis kelamin perempuan sebanyak 16 orang. Lebih
lengkap disajikan dalam Tabel 2.2.1 di bawah ini:
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018-2023
II- 19 -
Tabel 2.2.1
Jumlah Pegawai PNS Dinas Tata Ruang dan Permukiman
Berdasarkan Jenis Kelamin
Laki-laki 60 Orang
Perempuan 16 Orang
2. Data Pegawai Berdasarkan Golongan
Berdasarkan golongan kepangkatan, terlihat bahwa sebagian
besar pegawai di Dinas Tata Ruang dan Permukiman
Kabupaten Purwakarta mempunyai golongan III dan II yang
yang sangat banyak. Kedua golongan ini didominasi oleh
Petugas Lapangan di Bidang Tata Ruang, Pertanahan dan
Pengawasan Bangunan maupun Bidang Pertamanan dan
Penerangan Jalan Umum (PJU). Banyaknya pegawai
berdasarkan golongan disajikan dalam Tabel 2.2.2 di bawah
ini
Tabel 2.2.2
Jumlah Pegawai PNS Dinas Tata Ruang dan Permukiman
Bedrasarkan Golongan
No Golongan Jumlah
1 Golongan IV 4
2 Golongan III 33
3 Golongan II 37
4 Golongan I 2
3. Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Ditinjau berdasarkan tingkat pendidikan, terlihat bahwa
sebagian besar di dominasi oleh pegawai yang memiliki
tingkat pendidikan SMA dan Sarjana. Banyaknya pegawai
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018-2023
II- 20 -
berdasarkan tingkat pendidikan disajikan dalam tabel 2.2.3 di
bawah ini
Tabel 2.2.3
Jumlah Pegawai PNS Dinas Tata Ruang dan Permukiman
Berdasarkan Tingkat Pendidikan
No Tingkat Pendidikan Jumlah
1 Doktor 1
2 Pasca Sarjana 9
3 Sarjana 20
4 Diploma 3 4
5 SMA 39
6 SD 3
2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta tahun 2013-2018 Dan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta 2017-2018
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Dinas Cipta
Karya dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta melaksanakan 3
(tiga) urusan wajib pemerintahan terdiri dari urusan wajib bidang
Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan dan Bidang Penataan
Ruang. Sedangkan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten
Purwakarta melaksanakan 3 (Tiga) urusan wajib Pekerjaan Umum
Cipta Karya dan Penataan Ruang, Pertanahan, serta Perumahan
dan Kawasan Permukiman. Operasional pelaksanaan urusan
tersebut pada periode tahun 2013-2018 telah disusun
perencanaan strategis yang dijabarkan oleh rencana kerja
tahunan pada setiap tahunnya dan dievaluasi melalui LAKIP pada
setiap akhir tahun anggaran. Untuk periode jangka 5 (lima) tahun
tersebut kinerja pelayanan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018-2023
II- 21 -
Kabupaten Purwakarta serta Dinas Tata Ruang dan Permukiman
Kabupaten Purwakarta dapat digambarkan pada table 2.3.1
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018-2023
II- 22 -
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Menganalisis tantangan dan peluang ini tentunya sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tata Ruang dan
Permukiman Kabupaten Purwakarta. Untuk pengembangan
pelayanan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten
Purwakarta didapatkan tantangan dan peluang sebagai berikut :
1. Tantangan
a. Masih rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran
masyarakat terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. Semakin meningkatnya tuntutan kebutuhan masyarakat
terhadap prasarana dan sarana dasar perumahan dan
permukiman namun disisi lain masih kurangnya tingkat
kesadaran masyarakat dalam memelihara sarana dan
prasarana atau infrastruktur perkotaan maupun perdesaan;
c. Kondisi perekonomian nasional yang belum stabil sebagai
dampak terjadinya krisis dan tekanan ekonomi global yang
berpengaruh terhadap kondisi ekonomi masyarakat;
d. Adanya kebijakan terkait program pembangunan
Infrastruktur dan proyek strategis nasional yang
mengakibatkan terjadinya perubahan tata ruang wilayah hal
ini mengakibatkan harus adanya Revisi RTRW dan Rencana
Rinci Tata Ruang;
e. Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi khususnya dalam bidang informasi dan komunikasi
yang semakin pesat;
f. Dinamika perubahan politik nasional dan lokal;
g. Perubahan iklim yang tidak menentu, menyulitkan kegiatan
dilapangan menyebabkan rendahnya kwalitas pekerjaan.
h. Belum tertanganinya kawasan permukiman kumuh
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018-2023
II- 23 -
i. Kurangnya koordinasi antar lintas sektoral
2. Peluang
a. Posisi geografis Kabupaten Purwakarta yang berada di
daerah segitiga emas (Jakarta – Purwakarta – Bandung dan
Jakarta – Purwakarta – Cirebon/Jawa Tengah/Jawa Timur);
b. Adanya jalan tol yang menghubungkan Kabupaten
Purwakarta dengan Jakarta dan Bandung;
c. Perkembangan ilmu pengetahuan den teknologi yang
semakin pesat;
d. Adanya peluang pergeseran tujuan investasi disebabkan
mulai jenuhnya wilayah JABODETABEK;
e. Adanya sumber-sumber pendanaan lain diluar APBD Kota
(APBD Provinsi dan APBN) yang dapat dimanfaatkan dalam
mendukung pembangunan
f. Adanya beberapa kegiatan strategis di Kabupaten
Purwakarta yang akan turut mendorong perkembangan
infrastruktur wilayah.
g. Adanya "musrenbang" dengan segala tahapannya untuk
menjaring aspirasi masyarakat secara berjenjang yang
dilaksanakan setiap tahun
h. Menciptakan sumberdaya manusia yang handal untuk
melaksanakan pembangunan dengan memberikan pelatihan-
pelatihan teknis dan membangun database pembangunan
infrastruktur daerah.
i. Adanya Misi Bupati ke-3 Mengembangkan Infrastruktur
Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Secara Selaras, Lestari
dan Optimal.
j. Pemerintah Kabupaten Purwakarta berkomitmen untuk
melaksanakan peningkatan secara kualitas perumahan
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018-2023
II- 24 -
dan permukiman kumuh secara tuntas dan berkelanjutan
yang diakibatkan oleh Rumah Tidak Layak huni sebagai
prioritas pembangunan daerah dalam bidang perumahan
dan permukiman bersama – sama Pemerintah Pusat dan
Pemerinta Provinsi
RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018-2023
III- 1 -
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Purwakarta, Dinas Tata Ruang dan Permukiman mempunyai tugas
membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang
Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Penataan Ruang, Pertanahan,
serta Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menjadi
kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada
Daerah.
Berdasarkan analisis pada bab sebelumnya, dapat diperoleh
beberapa permasalahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta
beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya sebagai berikut :
1. Kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur pada umumnya
masih rendah, khususnya dalam hal penguasaan ilmu
pengetahuan dan teknologi (iptek).
2. Belum optimalnya disiplin dan motivasi kerja pegawai Dinas Tata
Ruang dan Permukiman.
3. Masih kurang optimalnya manajemen sumber daya manusia,
sehingga berpengaruh terhadap sistem kinerja bidang Pekerjaan
Umum Cipta Karya dan Penataan Ruang, Pertanahan, serta
Perumahan Kawasan Permukiman.
RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018-2023
III- 2 -
4. Kurang tersedianya pedoman-pedoman teknis di bidang
Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Penataan Ruang, Pertanahan,
serta Perumahan Kawasan Permukiman, Pedoman teknis dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Pekerjaan Umum Cipta
Karya dan Penataan Ruang, Pertanahan, serta Perumahan
Kawasan Permukiman, mutlak sangat diperlukan. Pedoman-
pedoman tersebut tentunya dapat dijadikan acuan dan dasar
dalam operasional pelaksanaan tugas dan fungsi. Dengan tidak
tersedianya atau tidak lengkapnya keberadaan pedoman teknis
ini dapat berakibat lemahnya produk yang dihasilkan baik secara
kuantitas maupun dari sisi aspek legalitas.
5. Kurang tersedianya basis data terpadu yang aktual dan akurat di
bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Penataan Ruang,
Pertanahan, serta Perumahan Kawasan Permukiman;
6. Masih adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan di
bidang Pekerjaan Umum Cipta karya dan Penataan Ruang,
Pertanahan, serta Perumahan Kawasan Permukiman.
7. Masih terbatasnya anggaran yang bersumber dari APBD
Kabupaten Purwakarta untuk mendanai program dan kegiatan
yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Tata Ruang dan
Permukiman yang melaksanakan 3 urusan yaitu Pekerjaan
Umum Cipta Karya dan Penataan Ruang, Pertanahan, serta
Perumahan dan Kawasan Permukiman.
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih
Berdasarkan proses demokrasi melalui Pemilihan Kepala
Daerah (Pilkada) yang telah dilaksanakan di Kabupaten Purwakarta
pada bulan September 2018 telah dilantik pasangan Kepala Daerah
di Kabupaten Purwakarta. Sesuai dengan visi, misi dan program
prioritas yang menjadi kampanye pasangan tersebut serta dengan
RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018-2023
III- 3 -
mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan,
dan peluang yang ada di Kabupaten Purwakarta serta merujuk
kepada Peraturan Daerah No. 16 tahun 2008 tentang RPJPD
Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025, maka Visi Pemerintahan
Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2018–2023 :
"MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA"
Dalam mewujudkan Visi tersebut untuk operasionalnya
ditetapkan Misi sebagai berikut :
1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan Dan
Kesejahteraan Sosial.
2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan
Profesional.
3. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Dan
Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan Yang
Berkelanjutan.
4. Mewujudkan Perekonomian Rakyat Yang Kokoh Berbasis Desa
Mengacu kepada Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah tersebut ditetapkan pula program prioritas yang
merupakan tindak lanjut atau dalam rangka mendukung program
pembangunan lanjutan yang dituangkan dalam Rencana
pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018 –
2023.
Prioritas pembangunan tersebut dirumuskan dalam “9
LANGKAH MELANJUTKAN PURWAKARTA ISTIMEWA “ yang
terdiri atas :
1. Pelayanan Pendidikan Terintegrasi Dengan Pemerintah Provinsi
Dan Pusat Melalui Program Satu Desa Satu Smp Dan Satu
Sma/Smk Berbasis Pemahaman Al-Qur’an Dan Kitab Kuning,
Serta Penambahan Layanan Angkutan Sekolah Gratis Untuk
RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018-2023
III- 4 -
Daerah Prioritas Yang Disesuaikan Dengan Rasio Jumlah Siswa
Pada Setiap Desa/Kelurahan;
2. Pola Pengembangan Pelayanan Kesehatan Gratis Dan
Terintegrasi Dengan Penyiapan Satu Desa/Kelurahan Minimal
Satu Ambulance, Satu Perawat, Satu Dokter Dan Satu Bidan
Berbasis Online Serta Jaminan Perawatan Kesehatan Di
Sembilan Rumah Sakit Pemerintah Dan Swasta Bagi Seluruh
Warganya;
3. Pengembangan Pola Infrastruktur Pertanian Primer, Sekunder
Dan Tersier Secara Terintegrasi Berupa Pembangunan Irigasi,
Bendungan Kecil Dan Bendungan Besar Serta Pengembangan
Produk Asuransi Produk Pertanian, Peternakan Dan Perikanan;
4. Pengembangan Desa Berbasis Teknologi Dengan Mendorong
Tumbuhnya Produk Unggulan Melalui Program Satu Desa Satu
Produk Unggulan, Serta Pengembangan Kelembagaan Usaha
Desa Melalui Program Investasi Desa, Baik Yang Dikelola Oleh
Badan Usaha Milik Desa Maupun Lembaga Usaha Lainnya;
5. Optimalisasi Pengembangan Infrastruktur Jalan Dan Jembatan
Berbasis Industri Dan Pariwisata Melalui Penambahan Lebar
Jalan Kabupaten Dari 6 Meter Menjadi 9 – 12 Meter Dan
Dilengkapi Dengan Penerangan Jalan Umum (Pju) Yang
Berestetika Serta Penataan Seluruh Jalan Lingkungan
Dengan Pengelolaan Teknologi Jalan Yang Ramah
Lingkungan, Pengembangan Bangunan Pemerintah,
Mesjid, Mushola, Madrasah, Majelis Taklim Dan Rumah
Ibadah, Rumah Rakyat Miskin, Penambahan Ruang
Terbuka Hijau Dan Pusat Kebugaran Publik Seperti Sport
Center, Lapang Sepakbola Dan Sarana Olahraga Lainnya
Di Setiap Desa/Kelurahan, Serta Penataan Dan
Pengembangan Jaringan Listrik Dan Air Bersih Perkotaan
Dan Perdesaan;
RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018-2023
III- 5 -
6. Pengembangan Pariwisata Berbasis Pedesaan Melalui Program
Pengembangan Kampung Budaya, Pendidikan Pariwisata
Berbasis Alam Dan Penyiapan Sawah-Sawah Abadi Dan Sumber
Air Abadi Oleh Pemerintah Daerah Yang Dikelola Oleh
Masyarakat Serta Jaminan Kesejahteraan Publik Melalui
Pembagian Beras Premium Bagi Warga Miskin Melalui Program
Atm Beras;
7. Pengembangan Pendidikan Profesional Bagi Siswa Di Sekitar
Industri Melalui Program Sekolah Manager Setingkat Diploma
Dan S 1, Serta Pengembangan Beasiswa Bagi Para Calon Doktor
Di Bidang Studi Agama;
8. Peningkatan Kesejahteraan Aparatur Desa, Rt, Rw, Linmas,
Guru Ngaji, Karang Taruna, Bpd, Bamusdes, Imam Masjid,
Muadzin, Bilal, Khotib, Melalui Program Asuransi Kesehatan,
Kecelakaan Kerja Dan Hari Tua;
9. Pengembangan Iklim Investasi Melalui Pembangunan Pusat
Pelayanan Perijinan Terpadu Dengan Pembangunan Mall
Layanan Perijinan Yang Berstandar Nasional Untuk Layanan
Dasar Publik Seperti Penerbitan Izin Investasi, Imb, Ktp, Akte
Kelahiran, Surat Nikah Dan Layanan Publik Lainnya Serta
Menumbuhkembangkan Umkm Melalui Program Stimulus
Permodalan, Pengembangan Inovasi Produk, Pemasaran Dan
Revitalisasi Pasar Tradisional Yang Ramah Lingkungan.
Memperhatikan Visi, Misi dan Program prioritas dari Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, terdapat kaitan dengan
tugas dan fungsi Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten
Purwakarta. Keterkaitan tersebut tertuang dalam :
1. Misi Ketiga :
Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Dan Pengembangan
Pariwisata Berwawasan Lingkungan Yang Berkelanjutan.
RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018-2023
III- 6 -
Pengertian dari Misi ini adalah terwujudnya interkonektiftas
antara infrastruktur yang telah terbangun dengan masing-
masing kawasan dan wilayah dengan beberapa titik fokus
pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan,
peningkatan pengembangan konsep pembangunan
perumahan permukiman, kelembagaan, perbaikan kampung,
peremajaan permukiman kota, pemugaran perumahan desa/
rutilahu, penataan bangunan, penyehatan lingkungan
permukiman, dan penyediaan dan pengelolaan air bersih
secara merata di perkotaan dan perdesaan.
2. Program prioritas ke-5:
(5) Optimalisasi Pengembangan Infrastruktur Jalan Dan
Jembatan Berbasis Industri Dan Pariwisata Melalui
Penambahan Lebar Jalan Kabupaten Dari 6 Meter Menjadi
9 – 12 Meter Dan Dilengkapi Dengan Penerangan Jalan
Umum (Pju) Yang Berestetika Serta Penataan
Seluruh Jalan Lingkungan Dengan Pengelolaan
Teknologi Jalan Yang Ramah Lingkungan,
Pengembangan Bangunan Pemerintah, Mesjid,
Mushola, Madrasah, Majelis Taklim Dan Rumah
Ibadah, Rumah Rakyat Miskin, Penambahan Ruang
Terbuka Hijau Dan Pusat Kebugaran Publik Seperti
Sport Center, Lapang Sepakbola Dan Sarana
Olahraga Lainnya Di Setiap Desa/Kelurahan, Serta
Penataan Dan Pengembangan Jaringan Listrik Dan
Air Bersih Perkotaan Dan Perdesaan.
Dalam program prioritas yang tertuang dalam 9 Langkah
Melanjutkan Purwakarta Istimewa yang ke-5 terkait Pengembangan
Infrastruktur Jalan dengan Penerangan Jalan Umum (Pju) Yang
Berestetika Serta Penataan Seluruh Jalan Lingkungan Dengan
Pengelolaan Teknologi Jalan Yang Ramah Lingkungan, Penataan dan
RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018-2023
III- 7 -
Pengembangan Jaringan Listrik dan Air Bersih Perkotaan dan
Perdesaan. Selanjutnya pada program ke-5 terkait dengan
Pengembangan Purwakarta sebagai Kabupaten Pariwisata melalui
Pengembangan Bangunan Pemerintah dan Penambahan Ruang
Terbuka Hijau yang merupakan tugas dan fungsi Dinas Tata Ruang
dan Permukiman Kabupaten Purwakarta.
3.3.Telaahan Renstra K/L Dan Renstra Provinsi/
Kabupaten/Kota
Pembangunan infrastruktur pekerjaan umum mempunyai
manfaat langsung untuk peningkatan taraf hidup masyarakat dan
kualitas lingkungan, karena semenjak tahap konstruksi telah dapat
menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekaligus
menggerakkan sektor riil. Sementara pada masa layanan, berbagai
multiplier ekonomi dapat dibangkitkan melalui kegiatan
pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur. Infrastruktur
pekerjaan umum dan permukiman yang telah terbangun tersebut
pada akhirnya juga akan dapat memperbaiki kualitas permukiman.
Disamping itu, infrastruktur Pekerjaan Umum juga berperan
sebagai pendukung kelancaran kegiatan sektor pembangunan
lainnya antara lain sektor pertanian, industri, kelautan dan
perikanan. Pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum
karenanya berperan sebagai stimulan dalam mendukung
perkembangan ekonomi wilayah yang signifikan. Oleh karenanya,
upaya pembangunan infrastruktur perlu direncanakan dengan
matang sesuai dengan tingkat kebutuhan dan perkembangan
suatu wilayah, yang pada gilirannya akan menjadi modal penting
dalam mewujudkan berbagai tujuan dan sasaran pembangunan
nasional. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur pekerjaan
umum dan permukiman pada dasarnya dimaksudkan untuk
mencapai 3 (tiga) strategic goals, yaitu: a) meningkatkan
pertumbuhan ekonomi; b) meningkatkan kesejahteraan
RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018-2023
III- 8 -
masyarakat; dan c) meningkatkan kualitas lingkungan.
Perwujudan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum tersebut
terlihat melalui: (i) Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan
yang berperan untuk mendukung distribusi lalu-lintas barang dan
manusia maupun pembentuk struktur ruang wilayah; (ii)
Infrastuktur sumber daya air yang berperan dalam penyimpanan
dan pendistribusian air untuk keperluan domestik (rumah tangga),
industri, dan pertanian guna mendukung ketahanan pangan, dan
pelaksanaan konservasi sumber daya air, serta pendayagunaan
sumber daya air dan pengendalian daya rusak air; dan (iii)
Infrastruktur permukiman yang berperan dalam menyediakan
pelayanan air minum dan sanitasi lingkungan, infrastruktur
permukiman di perkotaan dan perdesaan dan revitalisasi kawasan
serta pengembangan kawasan agropolitan.
Seluruh penyediaan infrastruktur tersebut diselenggarakan
berbasiskan penataan ruang. Oleh karenanya, pembangunan
infrastruktur bukan hanya harus benar-benar dirancang dan
diimplementasikan secara sistematis, tetapi juga harus berkualitas
supaya mampu menciptakan dan membuka peluang untuk
mendapatkan keuntungan ekonomi (economic gains),
menghadirkan keuntungan sosial (social benefits), meningkatkan
layanan publik (public services), serta meningkatan partisipasi
politik (political participation) di segenap lapisan masyarakat.
Pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman
juga harus selaras dan bersinergi dengan sektorsektor lainnya
sehingga mampu mendukung pengembangan wilayah dan
permukiman dalam rangka perwujudan dan pemantapan Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Berdasarkan mandat yang diemban oleh Kementerian PU
sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2007 dan sejalan dengan tugas dan fungsi
RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018-2023
III- 9 -
Kementerian PU, maka untuk mencapai Visi Kementerian PU
“Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Yang HandalDalam Mendukung Indonesia Yang Berdaulat,
Mandiri, Dan BerkepribadianBerlandaskan Gotong Royong”,
ditetapkan Misi Kementerian PU tahun 2015 – 2019, yaitu:
1. Mempercepat pembangunan infrastruktursumberdaya air
termasuk sumber daya maritimeuntuk mendukung ketahanan
air, kedaulatanpangan, dan kedaulatan energy,
gunamenggerakkan sektor-sektor strategis ekonomidomestik
dalam rangka kemandirian ekonomi;
2. Mempercepat pembangunan infrastrukturjalan untuk
mendukung konektivitas gunameningkatkan produktivitas,
efisiensi, danpelayanan sistem logistik nasional bagipenguatan
daya saing bangsa di lingkup globalyang berfokus pada
keterpaduan konektivitasdaratan dan maritim;
3. Mempercepat pembangunan infrastrukturpermukiman dan
perumahan rakyat untukmendukung layanan infrastruktur
dasar yanglayak dalam rangka mewujudkan kualitashidup
manusia Indonesia sejalan dengan prinsip ”infrastruktur untuk
semua”
4. Mempercepat pembangunan infrastrukturpekerjaan umum dan
perumahan rakyatsecara terpadu dari pinggiran didukung
industri konstruksi yang berkualitas untuk
keseimbanganpembangunan antardaerah, terutama
dikawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dankawasan
perdesaan, dalam kerangka NKRI;
5. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasibidang
pekerjaan umum dan perumahanrakyat yang meliputi sumber
daya manusia,pengendalian dan pengawasan,
kesekertariatanserta penelitian dan pengembangan
untukmendukung fungsi manajemen meliputiperencanaan
RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018-2023
III- 10 -
yang terpadu, pengorganisasianyang efisien, pelaksanaan
yang tepat, danpengawasan yang ketat.
3.4.Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2012
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Purwakarta Tahun 2011-2031, bahwa Kabupaten Purwakarta
dibagi kedalam 5 (lima) pusat kegiatan yang terdiri dari Pusat
Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat
Kegiatan Lokal promosi (PKLp), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)
dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), dengan masing-masing
fungsi dan wilayahnya sebagai berikut:
A. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) memiliki fungsi pelayanan untuk
melengkapi sarana dan prasarana yang terintegrasi dengan
wilayah pengaruhnya (hinterland). Wilayah Pusat Kegiatan Wilayah
(PKW) meliputti wilayah Cikopo-Cikampek Kecamatan Bungursari
B. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) memiliki fungsi pelayanan sebagai
pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, pendidikan, industri kecil,
dan pariwisata. Wilayah Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi
Kecamatan Purwakarta, Kecamatan Plered dan Kecamatan
Wanayasa.
C. Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) memiliki fungsi pelayanan
sebagai kawasan industri perdagangan dan jasa. Wilayah Pusat
Kegiatan Lokal promosi (PKLp) meliputi Kecamatan Cibatu dan
Desa Sawit yang berada di kecamatan Darangdan.
D. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) memiliki fungsi pelayanan sebagai
pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan, kesehatan, dan
olahraga. Wilayah Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) meliputi
Kecamatan Babakancikao, Kecamatan Campaka, Kecamatan
Jatiluhur, Kecamatan Sukatani, Kecamatan tegalwaru, Kecamatan
RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018-2023
III- 11 -
Maniis, Kecamatan Sukasari, Kecamatan Pasawahan, Kecamatan
Pondoksalam, Kecamatan Bojong, Kecamatan Kiarapedes dan
Kecamatan Bungursari.
E. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) memiliki fungsi sebagai pusat
pelayanan pendidikan dan kesehatan skala antar desa. Wilayah
Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) meliputi Desa Cijunti
Kecamatan Campaka, Desa Citamiang Kecamatan Maniis, Desa
Depok Kecamatan Darangdan, Desa Citamiang dan Desa
Tanjursindang Kecamatan Sukatani, Desa Cisarua dan Desa
Sukahaji Kecamatan Tegalwaru, Desa Taringgul Tonggoh
Kecamatan Wanayasa, Desa Pasawahan Anyar Kecamatan
Pasawahan, Desa Margaluyu Kecamatan Kiarapedes dan Desa
Cikeris Kecamatan Bojong.
Dengan demikian RTRW masih bersifat makro dan perlu
didetailkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
Sehubung dengan itu, maka untuk operasionalisasi RTRW
Kabupaten, sedang disusun rencana rinci tata ruang terdiri atas
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten, Rencana Tata
Ruang (RTR) Kawasan Strategis Kabupaten, dan
Ketentuan/Peraturan Zonasi. Jumlah total rencana rinci tata ruang
yang harus sedang disusun adalah sebanyak 27 rencana rinci,
terdiri dari 15 rencana detail tata ruang kawasan perkotaan, dan
12 rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten.
Berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
RPJMD Kabupaten Purwakarta, Dalam Rencana Teknokratik secara
umum isu-isu strategis yang tertuang mengarah pada kehidupan
yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan, kemitraan untuk
mencapai tujuan, ekosistem daratan, dan menguatkan masyarakat
RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018-2023
III- 12 -
yang inklusif dan damai, hal-hal ini berhubungan erat dengan
Tujuan pembangunan Berkelanjutan
Isu strategis Kabupaten Purwakarta berdasarkan Rancangan
Teknokratik Kabupaten Purwakarta sesuai dengan yang tertuang
dalam Rencana Strategi DLH adalah sebagai berikut :
1. Perubahan Tata Guna lahan
Keberadaan kabupaten Purwakarta saat ini dilatarbelakangi
ketersediaan lahan yang ada, terkait banyaknya kegiatan
ekonomi yang berkembang pesat berada di Kabupaten
Purwakarta sebagaimana yang dimaksud keberadaannya akan
memerlukan kebutuhan ruang dan lahan yang besar bisa
menggangu stabilitas ruang lahan yang ada sehingga
gangguan yang timbul bisa lebih kompleks. Ketersediaan lahan
dari tahun ke tahun memiliki sifat relatif tinggi, sebanding sisi
lain perkembangan sosial ekonomi juga menyebabkan
permintaan akan lahan terus meningkat, baik dari segi luas
maupun keragamannya. Bertambahnya jumlah penduduk di
kawasan perkotaan serta kebutuhan ekonomi disekitar
kawasan penyangga kecamatan purwakarta sebagai pusat
kegiatan serta perubahan tata ruang wilayah kegiatan propinsi
ataupun negara akan mendorong terjadinya perubahan lahan
awal yang cukup signifikan, terutama dari kawasan hijau ke
kawasan terbangun. Wilayah perkotaan (Kecamatan
Purwakarta) termasuk daerah kecamatan pusat kegiatan
kabupaten masih merupakan daerah terpadat dengan pola
kebutuhan untuk kegiatan ekonomi dan permukiman, dengan
tingkat kepadatan penduduk. Sedangkan di luar kawasan
perkotaan, cenderung terjadi perubahan lahan pertanian
(sawah dan kebun) menjadi lahan kawasan ataupun zona
industri ataupun areal penambangan. Terjadinya lahan kritis di
Kabupaten Purwakarta dapat diakibatkan karena :
RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018-2023
III- 13 -
Kegiatan pemanfaatan lahan yang tidak terpola.
Kegiatan eksplorasi lahan yang kurang
mempertimbangkan aspek daya dukung lingkungan
pada saat pelaksanannya.
Perubahan tata guna lahan lahan menjadi lahan
industry, jasa dll yang sangat cepat.
2. Pencemaran air, udara dan tanah yang cenderung meningkat.
Semakin banyaknya kawasan industri dan bidang lainnya
tumbuh di Purwakarta secara tidak langsung akan berdampak
pada lingkungan. Penurunan kualitas udara dan kualitas air
salah satunya disumbang oleh sektor industri dan domestik
(permukiman, dll). Selain itu dampak penggunaan insektisida
dan sampah domestik yang dihasilkan akan menyebabkan
terjadinya penurunan kualitas tanah dan juga air.
Bertambahnya pusat kegiatan ekonomi di jumlah penduduk di
kawasan pusat perkotaan dan daerah penyangga pusat
kegiatan mendorong terjadinya perubahan lahan yang cukup
signifikan, terutama dari kawasan tertutup ke kawasan
terbangun. Wilayah perkotaan (Kecamatan Purwakarta)
termasuk daerah kecamatan pusat kegiatan kabupaten masih
merupakan daerah terpadat. Sedangkan di luar kawasan
perkotaan, cenderung terjadi perubahan lahan pertanian
(sawah dan kebun) menjadi lahan industri ataupun areal
penambangan. Terjadinya lahan kritis di Kabupaten
Purwakarta dapat diakibatkan karena :
Kegiatan pemanfaatan lahan yang tidak terpola.
Kegiatan eksplorasi lahan yang kurang
mempertimbangkan aspek daya dukung lingkungan.
Perubahan tata guna lahan lahan menjadi lahan
industri, jasa dll.
RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018-2023
III- 14 -
Tingkat baku mutu lingkungan untuk indikator air,
udara yang terlampaui pada titik titik potensial.
Pola sanitasi lingkungan yang kurang baik yang dapat
menyebabkan kualitas kesehatan masyarakat yang
tidak baik.
Menurunnya indeks kualitas lingkungan dengan melihat
trend daya dukung dan daya tampung lingkungan pada
titik daerah potensial.
3. Perkotaan dan permasalahan (Ruang Terbuka Hijau,
Pengelolaan Sampah, Kemacetan, dan Perubahan Tata Guna
Lahan). Perkotan dan permasalahan lingkungan yang terjadi
sangatlah kompleks. Salah satu permasalahan yang terjadi
adalah ketersediaan ruang terbuka yang asri dan hijau sangat
dibutuhkan oleh kawasan perkotaan. Pesatnya pembangunan
diperkotaan menyebabkan kawasan hijau semakin sedikit di
perkotaan. Bertambahnya pusat kegiatan ekonomi di jumlah
penduduk di kawasan pusat perkotaan dan daerah penyangga
pusat kegiatan mendorong terjadinya perubahan lahan yang
cukup signifikan, terutama dari kawasan tertutup ke kawasan
terbangun. Wilayah perkotaan (Kecamatan Purwakarta)
termasuk daerah kecamatan pusat kegiatan kabupaten masih
merupakan daerah terpadat. Terjadinya lahan kritis di
Kabupaten Purwakarta dapat diakibatkan karena :
Kegiatan pemanfaatan lahan yang belum terpola.
Kegiatan eksplorasi lahan yang kurang
mempertimbangkan aspek daya dukung lingkungan
khususnya dipusat kegiatan maupun penyangga pusat
kegiatan pada umumnya.
Perubahan tata guna lahan lahan massif menjadi lahan
komersil, industri, jasa dll.
RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018-2023
III- 15 -
Timbulnya bangkitan lalu lintas yang melonjak tajam
pada jam jam tertentu serta dampak tekanan
pencemaran pada lingkungan setempat.
Menurunnya indeks kualitas lingkungan dengan melihat
trend daya dukung dan daya tampung lingkungan pada
titik daerah potensial.
Berdasarkan permasalahan lingkungan yang menjadi isu pokok di
Kabupaten Purwakarta dapat dikatakan sebagai ancaman
terhadap degradasi kualitas lingkungan. Berdasarkan evaluasi
terhadap program maupun kebijakan sebagai respon terhadap
permasalahan lingkungan hidup, menunjukan bahwa Pemerintah
Kabupaten Purwakarta cukup responsif. Namun demikian
berdasarkan evaluasi tersebut masih terdapat beberapa
kelemahan yang mengakibatkan program dan kebijakan yang
dibuat tidak sesuai dengan tujuan. Adapun kelemahan yang
dimaksud antara lain :
Koordinasi antar instansi masih belum optimal;
Masih lemahnya aspek penegakan hukum;
Unsur keterlibatan masyarakat baik dalam proses
pembuatan kebijakan/ program maupun dalam
implementasinya masih kurang;
Unsur keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan
gerakan program yang dibuat pemerintah daerah masih
dianggap kurang;
Masih adanya ketimpangan Peraturan daerah yang telah
diterbitkan bertentangan dengan peraturan yang ditetapkan
oleh propinsi, misalnya peraturan mengenai kawasan
resapan air.
Belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur Baku Mutu
Lingkungan Hidup Khusus khususnya bada air penerima
RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018-2023
III- 16 -
pada status sungai pada sub DAS untuk wilayah Kabupaten
Purwakarta;
Keterbatasan Anggaran.
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis
Berdasar identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan
fungsi serta berdasarkan telaahan terhadap Visi, Misi dan Program
Prioritas pasangan Kepala Daerah terpilih dan juga dengan
memperhatikan perkembangan situasi dan kondisi saat ini.
Perbaikan kesejahteraan rakyat sangat ditentukan oleh
dukungan infrastruktur dalam pembangunan. Kondisi pelayanan
dan penyediaan infrastruktur yang meliputi transportasi,
ketenagalistrikan, energi, pos, telekomunikasi dan informatika,
sumber daya air, perumahan, pelayanan air minum, dan
penyehatan lingkungan, belum memenuhi kuantitas maupun
kualitasnya.
Pembangunan infrastruktur dihadapkan pada terbatasnya
kemampuan pemerintah untuk menyediakan, terutama untuk
inftrastruktur yang perlu mendapat perhatian, yaitu: jaringan jalan,
jaringan Saluran Drainase dan Pelayanan air bersih terutama di
bidang prasarana dan sarana, pemeliharaan dan pembangunannya
masih menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah, serta
masih kurangnya ketersediaan rumah yang layak huni.
Masih kurang lancarnya transportasi terutama jalan dan
jembatan di beberapa ruas Kabupaten Purwakarta. Kondisi tersebut
sangat mempengaruhi terhadap aktivitas perekonomian yang
kurang lancar dan aksesibilitas pelayanan secara umum, sehingga
diperlukannya peningkatan jalan dan jembatan maupun
pemeliharaannya.
Selain itu masalah lain yang dimiliki Kabupaten Purwakarta
adalah Permasalahan lingkungan. Kualitas lingkungan di
RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018-2023
III- 17 -
Purwakarta sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain :
Berkurangnya daerah resapan, tidak maksimalnya fungsi drainase
dan terbatasnya ruang terbuka hijau menyebabkan terjadinya
kerusakan lingkungan seperti banjir dan kekeringan.
Adapun isu-isu strategis yang berkaitan dengan tugas pokok
dan fungsi serta kewenangan Dinas Tata Ruang dan Perkumiman
adalah sebagai berikut :
1. Urusan Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Penataan Ruang
:
Isu strategis di Bidang Urusan Pekerjaan Umum Cipta Karya dan
Penataan Ruang antara lain sebagai berikut :
▫ Pertumbuhan infrastruktur wilayah tidak seimbang dengan
pertumbuhan penduduk dan kegiatan usaha.
▫ Tidak berimbangnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur
antar bagian wilayah.
▫ Kurangnya Tingkat Aksesibilitas Prasarana Infrastruktur
Wilayah.
▫ Belum meratanya dukungan infrastruktur wilayah jaringan
jalan hingga ke pelosok perdesaan dan daerah terpencil,
faktor utamanya berasal dari keterbatasan kemampuan
pembiayaan/penganggaran. Pembangunan jalan
membutuhkan anggaran yang cukup besar. Intensifiaksi,
ekstensifikasi dan diversifiaksi pendapatan asli daerah yang
sedang dilaksanakan pada saat ini belum mampu
mengangkat keterpurukan daerah dalam hal anggaran,
sehingga salah satu dampaknya kepada pembangunan dan
pemeliharaan infrastruktur wilayah.
▫ Belum optimalnya pelayanan air minum kepada masyarakat.
Penyediaan air bersih di Kabupaten Purwakarta sebagian
besar dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018-2023
III- 18 -
Kabupaten Purwakarta dengan sumber pengambilan air
baku dari mata air Cigoong dengan debit 65 liter/ detik dan
dari intake Waduk Jatiluhur (IPA Ubrug) sebesar 160 liter/
detik. Pada saat ini air bersih di Kabupaten Purwakarta
khususnya di perkotaan baru terlayani sebanyak 48,76%
satuan sambungan langsung untuk rumah dan industri.
Sedangkan penyediaan air bersih untuk perdesaan
menggunakan sumber mata air yang ada yang dikelola oleh
warga masyarakat dengan bantuan pengadaan instalasi dan
distribusinya dari Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
Adapun berdasarkan data terakhir, penduduk yang tidak
menggunakan sumber dari mata air maupun dari PDAM
menggunakan sumber air dangkal sebanyak 81% dan sumur
dalam 16%.
▫ Belum optimalnya penanganan drainase secara baik dan
berwawasan lingkungan. Belum optimalnya penanganan
drainase karena rendahnya kesadaran seluruh stakeholder
terhadap penanganan drainase dalam mendukung kualitas
lingkungan hidup yang baik.
▫ Tidak berfungsinya saluran drainase. Kelangkaan lokasi
untuk pembuangan sampah menyebabkan masyarakat
membuang sampah ke saluran drainase. Hal ini
menyebabkan terjadinya peningkatan persentase kawasan
tergenang dan persentase terhambatnya fungsi drainase.
Isu strategis di bidang penataan ruang antara lain sebagai
berikut :
▫ Dengan adanya perkembangan pembangunan dan
pertumbuhan kawasan industri baru, maka Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) yang sudah ada (Perda Nomor 11
Tahun 2012) perlu direvisi untuk menyesuaikan dengan
perubahan dan perkembangan pembangunan dan
RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018-2023
III- 19 -
pertumbuhan industri antara lain adanya jalur Kereta Api
Cepat (KCIC) yang melintasi wilayah Kabupaten
Purwakarta, Peningkatan Jalan Sp. Sukamakmur –
Jonggol (Cariu) – Purwakarta (Jatiluhur) sebagai bagian
dari Pembangunan Jalan Alternatif Puncak (Sentul) – Sp.
Sukamakmur – Kota Bunga – Cipanas (Cianjur) serta
adanya pertumbuhan kawasan industri baru.
▫ Setelah adanya legalisasi (Perda) Revisi RTRW yang
mengacu pada UU Nomor 26 Tahun 2007, Dinas Tata
Ruang dan Permukiman harus segera menyusun Rencana
Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) sebagai perangkat
operaional RTRW Kabupaten, namun sampai saat ini
belum ada satupun RDTR yang sudah ditetapkan menjadi
Peraturan Daerah (Perda) sehingga belum RDTR yang
sudah ada belum dapat dijadikan sebagai acuan /
pedoman dalam mengatur pengendalian pemanfaatan
ruang di Kabupaten Purwakarta.
▫ Disamping RDTRK diatas, harus diusun juga Peraturan
Zonasi (Zoning Regulation) dalam bentuk Peraturan
Daerah dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang.
▫ Untuk lebih rinci dan detail sebaiknya setelah adanya
RDTRK dan Peraturan Zonasi disusun Rencana Tata
Bangunan dan Lingkungan (RTBL) untuk kawasan/blok
yang bernilai strategis.
2. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman :
Isu strategis di Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan
Permukiman antara lain sebagai berikut :
▫ Tingginya back log penyediaan rumah tinggal
▫ Terbatasnya kemampuan pembiayaan masyarakat untuk
tempat tinggal yang layak
▫ Meningkatnya lingkungan permukiman padat / kumuh
RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018-2023
III- 20 -
▫ Terbatasnya sarana dan prasarana dasar permukiman
▫ Terbatasnya kemampuan penyediaan prasarana dan sarana
perumahan.
Penyediaan prasarana dan sarana dasar oleh pemerintah
terhadap kawasan rumah sederhana dan rumah sederhana
sehat yang dihuni oleh masyarakat berpendapatan rendah.
Dengan demikian, diharapkan masyarakat, khususnya
masyarakat berpendapatan rendah mempunyai kemampuan
untuk memiliki rumah yang layak huni dalam kawasan yang
sehat. Namun demikian, kemampuan pemerintah untuk
mendukung penyediaan prasarana dan sarana tersebut
masih terbatas. Faktor ini menjadi salah satu penghambat
dalam penyediaan perumahan untuk masyarakat
berpendapatan rendah serta pemicu menurunnya kualitas
kawasan yang dihuni oleh masyarakat berpendapatan
rendah.
▫ Masih rendahnya efisiensi dalam pembangunan perumahan.
Tingginya biaya administrasi perijinan yang dikeluarkan
dalam pembangunan perumahan merupakan satu persoalan
yang senantiasa dihadapi dalam pembangunan perumahan.
Tingginya biaya perijinan untuk pembangunan perumahan
menimbulkan ketidakefisienan pasar perumahan karena
biaya tersebut akan diteruskan (pass-through) kepada
konsumen sehingga semakin menjauhkan keterjangkauan
(affordability) masyarakat terhadap harga yang ditawarkan.
▫ Kurang optimalnya pengelolaan dan penataaan taman
pemakaman umum di Kabupaten purwakarta
▫ Kurangnya ruang terbuka hijau
▫ Kurangnya pemerataan PJU di desa-desa
▫ Banyaknya PJU yang tidak terpelihara dengan baik
RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018-2023
III- 21 -
3. Urusan Pertanahan :
Isu strategis di Bidang Urusan Pertanahan antara lain sebagai
berikut :
▫ Kurangnya data/informasi tentang pertanahan (kebutuhan
tanah dan ketersediaan tanah)
▫ Kurangnya pemahaman aparatur tentang hukum
pertanahan
▫ Pencatatan data tanah aset Pemda kurang optimal
▫ Belum/kurang tersedianya tanah untuk kepentingan
pembangunan
RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018-2023
IV- 1 -
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Tata Ruang
Dan Permukiman
Tujuan penyusunan Renstra Dinas Tata Ruang dan
Permukiman Kabupaten Purwakarta ini adalah agar Dinas Proaktif
dalam mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi,
mendiagnosakan secara objektif keberhasilan yang ingin dicapai
dengan wawasan ke masa depan, melaksanakan pelayanan prima
dengan memfasilitasi komunikasi dan partisipasi masyarakat,
serta fleksibel melakukan antisipasi terhadap perubahan yang
terjadi.
Intinya dari perencanaan strategis adalah proses penelitian
situasi yang sedang berlangsung, antisipasi ke arah masa depan
dari suatu organisasi, penetapan sasaran, pengembangan
stategis untuk mencapai sasaran tersebut, dan pengukuran hasil.
Memberikan arah perwujudan rencana peningkatan dan
pengembangan kiprah Dinas Tata Ruang dan Permukiman yang
konseptual, kontekstual, obyektif, faktual dan berkesinambungan
dalam kurun waktu lima tahun ke depan sehingga jelas dan lugas
tolak ukurnya untuk dilakukan monitoring dan evaluasi.
Berikut ini adalah Pernyataan tujuan dan sasaran jangka
menengah Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten
Purwakarta beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel
sebagai berikut :
RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018-2023
IV- 2 -
Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta
No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke‐
1 2 3 4 5 6
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 Meningkatkan Kualitas dan Produktivitas Sumber Daya Aparatur Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Melalui Penguasaan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran serta Sarana dan Prasarana Aparatur
Jumlah pelayanan administrasi perkantoran
12 12 12 12 12 12
Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang disediakan dan dipelihara
5 5 5 5 5 5
Jumlah pegawai yang mengikuti diklat aparatur
5 5 6 6 6 6
Meningkatnya Kualitas dan Disiplin Kerja Aparatur
Prosentase disiplin kerja pegawai
100 100 100 100 100 100
Meningkatnya Sistem Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan
3 3 3 3 3 3
2 Mewujudkan Keunggulan Kawasan Permukiman dan Kawasan Strategis Daerah Yang Berbasis Nilai Kearifan Lokal dan Berorientasi Semangat Kompetisi Global
Meningkatkan Kualitas Ruang dan Fasilitas Publik
Jumlah RTH, Fasilitas Publik, dan Ornamen Kota Yang Dibangun/Direvitalisasi (Titik)
5 5 5 5 5 5
Presentase RTH yang terpelihara (%)
100 100 100 100 100 100
Persentase Ornamen Kota Yang Terpelihara (%)
100 100 100 100 100 100
Rasio Lampu Hias Yang Terpasang (%)
1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2
Meningkatnya Pelayanan Sarana Prasarana Lingkungan
Persentase RW Yang Jalan Lingkungannya Dibangun/Diperbaiki (%)
0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Persentase Daerah Genangan Yang Tertangani (%)
10 10 10 10 10 10
Rasio Ketersediaan TPU milik pemda
7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6
Jumlah Unit Pengelolahan Limbah Komunal Yang Dibangun (Unit)
2 2 2 2 2 2
Jumlah Kelompok Masyarakat Yang Dibina (Jumlah Kelompok Masyarakat)
192 192 192 192 192 192
Tersedianya Hunian Yang Layak Bagi
Rasio Rumah Layak Huni (%)
89,34 90,28 91,22 92,16 93,1 94,04
RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018-2023
IV- 3 -
Seluruh Masyarakat
3 Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih Masyarakat
Terpenuhinya Kebutuhan Air Bersih Masyarakat
Persentase Desa Rawan Air Bersih (%)
18,23 15,63 13,03 10,43 7,83 5,23
Persentase Mata Air Yang Diamankan (%)
32,8 35 40 45 50 55
4 Meningkatkan Kualitas Penyelenggara an Tata Ruang Daerah
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Tata Ruang Daerah
Persentase RDTR / RTR Kawasan Strategis Yang Ditetapkan (%)
0 30 40 50 60 70
Partisipasi Masyarakat dalam Proses Penyusunan Rencana Tata Ruang (%)
0 100 100 100 100 100
Lama Proses Pengesahan Rencana Tapak/Penerbitan Rekomendasi IMB (Hari)
12 12 11 11 10 9
Persentase Pemegang Izin Pemanfaatan Ruang Yang Dipantau (%)
10 20 30 40 50 60
Persentase Pengaduan dan Sengketa Pemanfaatan Ruang Yang Diselesaikan (%)
100 100 100 100 100 100
5 Meningkatkan Tata Kelola Pertanahan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Publik
Optimalisasi Tata Kelola Pertanahan
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Tanah Untuk Pembangunan (%)
100 100 100 100 100 100
4.1.1 Tujuan
Tujuan merupakan penjabaran dan implementasi dari
pernyataan Misi dan menjadi pedoman dalam penetapan strategi
yang akan ditempuh dalam operasional organisasi. Tujuan Dinas
Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-
2023 adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan Kualitas dan Produktivitas Sumber Daya
Aparatur Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Melalui
Penguasaan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Mewujudkan Keunggulan Kawasan Permukiman dan Kawasan
Strategis Daerah Yang Berbasis Nilai Kearifan Lokal dan
Berorientasi Semangat Kompetisi Global.
RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018-2023
IV- 4 -
3. Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih Masyarakat.
4. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Tata Ruang Daerah.
5. Meningkatkan Tata Kelola Pertanahan Dalam Rangka
Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Publik.
4.1.2 Sasaran
Sasaran yang ingin dicapai Dinas Tata Ruang dan
Permukiman Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 adalah
sebagai berikut :
1. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran serta
Sarana dan Prasarana Aparatur.
2. Meningkatnya Kualitas dan Disiplin Kerja Aparatur.
3. Meningkatnya Sistem Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
4. Meningkatkan Kualitas Ruang dan Fasilitasi Publik.
5. Meningkatnya Pelayanan Sarana Prasarana Lingkungan.
6. Tersedianya Hunian Yang Layak Bagi Seluruh Masyarakat.
7. Terpenuhinya Kebutuhan Air Bersih Masyarakat.
8. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Tata Ruang Daerah.
9. Optimalisasi Tata Kelola Pertanahan.
RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018-2023
V- 1 -
BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
5.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Tata Ruang dan Permukiman
Strategi pencapaian tujuan dan sasaran adalah langkah-
langkah yang diambil oleh organisasi dalam hal ini Dinas Tata Ruang
dan Permukiman Kabupaten Purwakarta sebagai upaya
mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi. Strategi tersebut berisi
rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan
ketersediaan sumber daya organisasi.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah,
strategi yang dilaksanakan Dinas Tata Ruang dan Permukiman
Kabupaten Purwakarta meliputi :
1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran dan
Sarana Prasarana Aparatur.
2. Meningkatkan Kualitas dan Disiplin Kerja Aparatur Melalui Diklat
Aparatur dan Pemenuhan Sarana Disiplin Kerja.
3. Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan Kinerja SKPD.
4. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas RTH, Fasilitas Publik
dan Ornamen Kota.
5. Meningkatkan Kondisi Sirkulasi Internal Lingkungan
Permukiman.
6. Meningkatkan Kondisi Sanitasi Lingkungan Permukiman.
7. Meningkatkan Kecukupan dan Pelayanan Tempat Pemakaman
Umum.
8. Meningkatkan Partisipasi Publik Dalam Penyediaan dan
Pengelolaan Sarana Prasaran Lingkungan.
RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018-2023
V- 2 -
9. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Hunian Bagi
Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
10.Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Air Bersih.
11.Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Pedoman Pemanfaatan
Ruang.
12.Optimalisasi Pemanfaatan Ruang Sesuai Rencana Tata Ruang
Yang Telah Ditetapkan.
13.Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan
Pemerintah Daerah
Kebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh Instansi
Pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada
dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan
untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam
pengembangan program/ kegiatan guna tercapainya kelancaran dan
keterpaduan dalam mewujudkan tujuan.
Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dinas Tata Ruang dan
Permukiman Kabupaten Purwakarta untuk mewujudkan tujuan yang
hendak dicapai lima tahun kedepan adalah:
1. Meningkatkan Ketersediaan Anggaran dan Sarana serta
Prasarana Aparatur Dalam Rangka Pelayanan Administrasi
Perkantoran.
2. Meningkatkan Ketersediaan Anggaran dan Memberikan
Kesempatan untuk Mengikuti Diklat Aparatur serta Pemberian
Motivasi Kerja Pegawai.
3. Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Data dan Informasi
sebagai Bahan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan Kinerja SKPD.
4. Membangun/Merevitalisasi Taman dan Jalur Hijau, Fasilitasi
Publik dan Ornamen Kota.
5. Mempertahankan Kualitas Taman dan Jalur Hijau.
RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018-2023
V- 3 -
6. Mempertahankan Kualitas Ornamen Kota.
7. Meningkatkan Jumlah Lampu Hias Pada Ruang Publik dan Jalur
Perlintasan Strategis.
8. Membangun dan Memperbaiki Jalan Lingkungan.
9. Membangun dan Memperbaiki Sistem Drainase Lingkungan.
10.Meningkatkan Ketersediaan Sarana Prasarana Pelayanan
Pengolahan Limbah.
11.Meningkatkan Luasan TPU Yang Dikelola Pemda.
12.Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Menyediakan dan
Memelihara Sarana Prasarana Lingkungan.
13.Memfasilitasi Penyediaan dan Perbaikan Tempat Tinggal Bagi
Kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
14.Meningkatkan Ketersediaan Sarana Prasarana Air Bersih Komunal
dan Perpipaan.
15.Meningkatkan Kualitas dan Proses Penetapan Produk RDTR/RTR
KSK Melalui Pemanfaatan Teknologi dan Partisipasi Publik.
16.Merasionalisasi Proses Pengesahan Rencana Tapak dan
Penertiban Rekomendasi IMB.
17.Mengintensifkan Pemantauan dan Penyelesaian Sengketa
Pemanfaatan Ruang.
18.Fasilitasi/Penyediaan Tanah untuk Kepentingan Pemerintah
Daerah.
Lebih jelasnya pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Tata
Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakartadalam 5 (lima) tahun
mendatang dapat tergambar melalui tabel berikut ini.
RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018-2023
V- 4 -
Tabel 5.1
Pernyataan Strategi dan Kebijakan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta
Visi RPJMD Kabupaten Purwakarta: “MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA” Misi Ke 3 RPJMD Kabupaten Purwakarta : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Dan Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan Yang Berkelanjutan
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Meningkatkan Kualitas dan Produktivitas Sumber Daya Aparatur Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Melalui Penguasaan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
1 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran serta Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Sarana Prasarana Aparatur
Meningkatkan Ketersediaan Anggaran dan Sarana serta Prasarana Aparatur Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Perkantoran
2 Meningkatnya Kualitas dan Disiplin Kerja Aparatur
Meningkatkan Kualitas dan Disiplin Kerja Aparatur Melalui Diklat Aparatur dan Pemenuhan Sarana Disiplin Kerja
Meningkatkan Ketersediaan Anggaran dan Memberikan Kesempatan untuk Mengikuti Diklat Aparatur serta Pemberian Motivasi Kerja Pegawai
3 Meningkatnya Sistem Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja SKPD
Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Data dan Informasi sebagai Bahan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja SKPD
Mewujudkan Keunggulan Kawasan Permukiman dan Kawasan Strategis Daerah Yang Berbasis Nilai Kearifan Lokal dan Berorientasi Semangat Kompetisi Global
1
Meningkatkan Kualitas Ruang dan Fasilitas Publik
Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas RTH, Fasilitas Publik dan Ornamen Kota
1 Membangun/Merevitalisasi Taman dan Jalur Hijau, Fasilitas Publik dan Ornamen Kota
2 Mempertahankan Kualitas Taman dan Jalur Hijau
3 Mempertahankan Kualitas Ornamen Kota
4 Meningkatkan Jumlah Lampu Hias Pada Ruang Publik dan Jalur Perlintasan Strategis
2
Meningkatnya Pelayanan Sarana Prasarana Lingkungan
1 Meningkatkan Kondisi Sirkulasi Internal Lingkungan Permukiman
Membangun dan Memperbaiki Jalan Lingkungan
2
Meningkatkan Kondisi Sanitasi Lingkungan Permukiman
1 Membangun dan Memperbaiki Sistem Drainase Lingkungan
2 Meningkatkan Ketersediaan Sarana Prasarana Pelayanan Pengolahan Limbah
RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018-2023
V- 5 -
3 Meningkatkan Kecukupan dan Pelayanan Tempat Pemakaman Umum
Meningkatkan Luasan TPU Yang Dikelola Pemda
4 Meningkatkan Partisipasi Publik Dalam Penyediaan dan Pengelolaan Sarana Prasaran Lingkungan
Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Menyediakan dan Memelihara Sarana Prasarana Lingkungan
3 Tersedianya Hunian Yang Layak Bagi Seluruh Masyarakat
Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Hunian Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Memfasilitasi Penyediaan dan Perbaikan Tempat Tinggal Bagi Kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih Masyarakat
Terpenuhinya Kebutuhan Air Bersih Masyarakat
Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Air Bersih
Meningkatkan Ketersediaan Sarana Prasarana Air Bersih Komunal dan Perpipaan
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Tata Ruang Daerah
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Tata Ruang Daerah
1 Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Pedoman Pemanfaatan Ruang
Meningkatkan Kualitas dan Proses Penetapan Produk RDTR/RTR KSK Melalui Pemanfaatan Teknologi dan Partisipasi Publik
2
Optimalisasi Pemanfaatan Ruang Sesuai Rencana Tata Ruang Yang Telah Ditetapkan
1 Merasionalisasi Proses Pengesahan Rencana Tapak dan Penertiban Rekomendasi IMB
2 Mengintensifkan Pemantauan dan Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Ruang
Meningkatkan Tata Kelola Pertanahan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Publik
Optimalisasi Tata Kelola Pertanahan
Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pemerintah Daerah
Fasilitasi/Penyediaan Tanah untuk Kepentingan Pemerintah Daerah
RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018-2023
VI- 1 -
BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
6.1 Rencana Program
Sebagai operasionalisasi dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran,
Strategi dan Kebijakan Dinas Tata Ruang dan Permukiman
Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023 dijabarkan dalam
penentuan program yang berkesinambungan dan sinkron dengan
Visi dan Misi tersebut.
Rencana Program merupakan suatu proses bagi penentuan
jenis dan jumlah sumber daya yang diperlukan suatu perencanaan
rencana strategis. Program kerja merupakan penjabaran dari
kebijakan sebagai arah dan strategi untuk pencapaian sasaran dan
tujuan. Rencana Program Dinas Tata Ruang dan Permukiman
Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan.
6. Program Pembangunan dan Penataan Ruang Publik.
7. Program Pemeliharaan Ornamen Kota.
8. Program Pembangunan dan Pengelolaan Lampu Hias.
9. Program Pengembangan dan Pengelolaan Lampu Penerangan
Jalan Umum (PJU).
10. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.
11. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan.
12. Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong.
13. Program Lingkungan Sehat Perumahan.
14. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan.
RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018-2023
VI- 2 -
15. Program Pengelolaan Areal Pemakaman.
16. Program Pengembangan Perumahan.
17. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku.
18. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum.
19. Program Perencanaan Tata Ruang.
20. Program Pemanfaatan Ruang.
21. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
22. Program Keselamatan Gedung dan Bangunan.
23. Program Fasilitasi Administrasi Umum Pertanahan.
6.2 Indikator Kinerja
Dalam penyusunan rencana program dilengkapi dengan
indikator kinerja hasil pembangunan yang akan dilaksanakan
dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Adapun indikator
Kinerja Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018-2023 antara lain :
1. Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran (%)
2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur (unit)
3. Jumlah pegawai yang mengikuti diklat aparatur (orang)
4. Prosentase disiplin aparatur pemerintah (%)
5. Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan (dokumen)
6. Jumlah Ruang Publik Yang Direvitalisasi / Dibangun (Titik).
7. Persentase Ornamen Kota Yang Dipelihara.
8. Jumlah Lampu Hias Dalam Kondisi Baik (Unit).
9. Jumlah PJU dalam Kondisi Baik (Unit).
10.Presentase Luas RTH Yang Dipelihara (%).
11.Rasio RTH (%).
12.Jumlah Kendaraan Pemeliharaan RTH Yang Dioperasionalkan
(Unit)
RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018-2023
VI- 3 -
13.Jumlah RW Yang Jalan Lingkungannya Dibangun/Diperbaiki
(Jumlah RW).
14.Jumlah RW Yang Drainase Lingkungannya Dibangun /
Diperbaiki (Jumlah RW).
15.Fasilitas Sanitasi Komunal Yang Dibangun / Diperbaiki (Unit).
16.Unit Pengolahan Limbah Komunal (Unit).
17.Kelompok Masyarakat Yang Dibentuk dan Dibina (Jumlah
Kelompok Masyarakat)
18.Luas Areal TPU Yang Dikelola Pemda (Ha).
19.Persentase Luas Areal TPU Milik Pemda Yang Dipelihara (%).
20.Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Yang Diperbaiki (Unit).
21.Jumlah Pendirian Kawasan Rusunawa Yang Difasilitasi (Jumlah
Menara).
22.Unit Pengolah Air Baku Yang Terbangun (Unit).
23.Jumlah Sarana Prasarana Air Bersih Komunal Yang Dibangun
(Unit).
24.Panjang Saluran Air Bersih Perpipaan Yang Dibangun (Km).
25.Persentase RDTR/RTR KSK Yang Ditetapkan (%).
26.Sistem Informasi Pemanfaatan Ruang Daerah (Jumlah
Perangkat Lunak).
27.Laporan Status Pemanfaatan Ruang Yang Diselesaikan
(Laporan).
28.Persentase Penyelesaian Pengaduan dan Sengketa Tata Ruang
(%).
29.SOP Proses Pengesahan Rencana Tapak (SOP).
30.Persentase Pemegang Ijin Pemanfaatan Ruang Yang
Ditinjau/Dibina (%).
31.Persentase Permohonan Rencana Tapak Yang Dikaji (%).
32.SOP Permohonan Rekomendasi IMB (SOP)
33.Frekuensi Inspeksi Keselamatan Gedung dan Bangunan (Hari).
34.Penyelesaian Pengaduan dan Sengketa (%).
RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018-2023
VI- 4 -
35.Tersedianya Lahan Untuk Pembangunan Fasiltas Publik
(Lokasi)
6.3 Kelompok Sasaran
Kelompok sasaran yang menjadi target pelayanan sesuai
dengan tugas dan fungsi Dinas Tata Ruang dan Permukiman
Kabupaten Purwakarta antara lain :
1. Sumber Daya Manusia Dinas Tata Ruang dan Permukiman
Kabupaten Purwakarta.
2. Sarana dan prasarana kerja Dinas Tata Ruang dan
Permukiman Kabupaten Purwakarta
3. Masyarakat/pelaku usaha urusan pekerjaan umum,
perumahan dan penataan ruang.
4. Masyarakat yang belum memiliki rumah tidak layak huni.
5. Masyarakat yang mendirikan bangunan.
6. Kelompok masyarakat komunitas perumahan.
7. Instansi/SKP yang menggunakan bangunan dan gedung
negara.
8. Sarana dan prasarana air bersih komunal.
9. Jalan lingkungan.
10. Drainase dan gorong-gorong.
11. Ruang Terbuka Hijau.
12. Penerangan Jalan Umum.
6.4 Pendanaan Indikatif
Pendanaan indikatif secara garis besar merupakan bagian
dari matriks strategis Dinas Tata Ruang dan Permukiman
Kabupaten Purwakarta yang merupakan perspektif anggaran
dengan strategi kesiapan input pendanaan yang bertujuan
menyediakan dukungan finansial yang mencukupi dengan
dukungan alat pengukur strategis.
RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018-2023
VI- 5 -
Untuk lebih jelasnya mengenai rencana program, indikator
kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Dinas
Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta periode
tahun 2018-2023 dapat tergambar pada tabel berikut :
RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018-2023
VII- 1 -
BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada
setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indicator keberhasilan untuk
setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang
diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk
standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah.
Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan
meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada
masyarakat.
Indikator kinerja Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten
Purwakarta mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator
kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai
Dinas Tata Ruang dan Permukiman dalam lima tahun kedepan sebagai
komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD
yang dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :
TABEL 7.1
Indikator Kinerja Dinas Tata Ruang Dan Permukiman Kabupaten Purwakarta
Yang Mengacu padaTujuan dan Sasaran RPJMD
No Indikator Sasaran Kondisi Awal Periode RPJMD
Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke ‐
Tahun Ke ‐ 0 1 2 3 4 5 6
1 Jumlah RTH, Fasilitas Publik, dan Ornamen Kota Yang Dibangun/Direvitalisasi (titik)
0 0 5 5 5 5 5
2 Presentase RTH yang terpelihara (%) 100 100 100 100 100 100 100
3 Persentase Ornamen Kota Yang Terpelihara (%)
100 100 100 100 100 100 100
4 Rasio Lampu Hias Yang Terpasang (%) 1,5 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2
RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018-2023
VII- 2 -
5 Persentase RW Yang Jalan Lingkungannya Dibangun/Diperbaiki (%)
0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
6 Persentase Daerah Genangan Yang Tertangani (%)
10 10 10 10 10 10 10
7 Rasio Ketersediaan TPU milik pemda 7,1 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6
8 Jumlah Unit Pengelolahan Limbah Komunal Yang Dibangun (Unit)
2 2 2 2 2 2 2
9 Jumlah Kelompok Masyarakat Yang Dibina (Jumlah Kelompok Masyarakat)
192 192 192 192 192 192 192
10 Rasio Rumah Layak Huni (%) 89,34 89,34 90,28 91,22 92,16 93,1 94,04
11 Persentase Desa Rawan Air Bersih (%) 18,23 18,23 15,63 13,03 10,43 7,83 5,23
12 Persentase Mata Air Yang Diamankan (%)
32,8 32,8 35 40 45 50 55
13 Persentase RDTR / RTR Kawasan Strategis Yang Ditetapkan (%)
0 0 30 40 50 60 70
14 Partisipasi Masyarakat dalam Proses Penyusunan Rencana Tata Ruang (%)
0 0 100 100 100 100 100
15 Lama Proses Pengesahan Rencana Tapak/Penerbitan Rekomendasi IMB (Hari)
12 12 12 11 11 10 9
16 Persentase Pemegang Izin Pemanfaatan Ruang Yang Dipantau (%)
10 10 20 30 40 50 60
17 Persentase Pengaduan dan Sengketa Pemanfaatan Ruang Yang Diselesaikan (%)
100 100 100 100 100 100 100
18 Persentase Pemenuhan Kebutuhan Tanah Untuk Pembangunan (%)
100 100 100 100 100 100 100
Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa terdapat
18 (delapan belas) indikator kinerja Dinas Tata Ruang dan
Permukiman Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023 yang mengacu
kepada RPJMD pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Purwakarta
tahun 2013-2018. Indikator-indikator tersebut merupakan komitmen
Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta dalam
RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018-2023
VII- 3 -
mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten
Purwakarta dan menunjukan pula hubungan dan keterkaitan antara
dokumen perencanaan strategis Dinas Tata Ruang dan Permukiman
Kabupaten Purwakarta dengan RPJMD Kabupaten Purwakarta.
RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten
Purwakarta Tahun 2018-2023
VII- 1 -
BAB VIII
P E N U T U P
Perencanaan Strategi sebagaimana diuraikan di atas, pada
dasarnya baru ditinjau dari aspek pengelolaan energy dan sumber
daya mineral sesuai potensi yang ada, belum terpadu secara sinergik
dengan sektor-sektor lainnya. supaya lebih terpadu dan optimal dalam
rangka mendukung visi dan misi Kabupaten Purwakarta, seyogyanya
Bappeda mengkoordinasikan Renstra Dinas Tata Ruang dan
Permukiman dengan Renstra sektor-sektor lainnya. Dengan demikian
renstra pengelolaan Dinas Tata Ruang dan Permukiman ini sifatnya
tidak statis, tapi bersifat dinamis sehingga dalam perjalanannya
diharapkan setiap saat dapat menyesuaikan dengan perubahan kondisi
dan situasi yang terjadi.
Fokus pada aspek pembangunan infrastruktur wilayah dalam
skenario RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023
diarahkan untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur wilayah
strategis yang telah direncanakan, memantapkan revitalisasi
infrastruktur yang telah ada dan meningkatkan kerjasama antar
pemerintah dengan swasta dan masyarakat dalam pengelolaan
infrastruktur dibidang pekerjaan umum lingkup ciptakarya dan
penataan ruang, Pertanahan, Serta Perumahan Kawasan Permukiman.
Keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi Dinas tidak
hanya ditentukan oleh materi arahan yang dimuat dalam dokumen
perencanaan ini, akan tetapi lebih kepada kesiapan segala sumber
daya yang tersedia untuk menjalankan kebijakan Dinas. Oleh karena
itu, perlu adanya manajerial yang baik dalam hal pemberdayaan
segala sumber daya yang tersedia dan mengsinergikan semua
program yang ada agar tercipta efisiensi dan efektivitas baik dalam
pembiayaan maupun pelaksanaannya.Selain itu, dalam operasionalnya
RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten
Purwakarta Tahun 2018-2023
VII- 2 -
harus mampu mengantisipasi dinamika yang terjadi di masyarakat
sehingga kebijakan yang ditempuh lebih aplikatif dan mengakomodir
perkembangan yang ada.
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Jumlah pelayanan administrasi
perkantoran (%)
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
2 Jumlah sarana dan prasarana aparatur
yang disediakan dan dipelihara (%)
100 100 100 100 100 100 100 100 100 140 100 100 100,00% 100,00% 100,00% 71,43% 100,00% 100,00%
3 Jumlah pegawai yang mengikuti diklat
aparatur (%)
100 100 100 100 100 100 100 100 100 300 100 100 100,00% 100,00% 100,00% 300,00% 100,00% 100,00%
4 Prosentase disiplin kerja pegawai (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
5 Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi
dan pelaporan (%)
100 100 100 100 100 100 100 100 100 300 100 100 100,00% 100,00% 100,00% 300,00% 100,00% 100,00%
6 Jumlah RTH, Fasilitas Publik, dan Ornamen
Kota Yang Dibangun/Direvitalisasi (titik)
0 34 5 5 5 5 20 29 20 15 16 10 #DIV/0! 85,29% 400,00% 300,00% 320,00% 200,00%
7 Presentase RTH yang terpelihara (%) 100 100 100 100 100 100 85 0 0 80 100 0,00% 85,00% 0,00% 0,00% 80,00% 100,00%
8 Persentase Ornamen Kota Yang
Terpelihara (%)
100 100 100 100 100 100 90 0 0 0 100 0,00% 90,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
9 Rasio Lampu Hias Yang Terpasang (%) 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2 1,2 0 0 0 0,00% 75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10 Persentase RW Yang Jalan Lingkungannya
Dibangun/Diperbaiki (%)
0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0 0,3 1,89 0,97 2,92 0,00% 0,00% 37,50% 236,25% 121,25% 364,40%
11 Persentase Daerah Genangan Yang
Tertangani (%)
10 4 10 10 10 10 4 10 0 99,93 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 99,93% 0,00%
12 Rasio Ketersediaan TPU milik pemda 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 3,5 0 0 1,41 0,00% 48,61% 0,00% 0,00% 18,80% 0,00%
13 Jumlah Unit Pengelolahan Limbah Komunal
Yang Dibangun (Unit)
2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
14 Jumlah Kelompok Masyarakat Yang Dibina
(Jumlah Kelompok Masyarakat)
192 192 192 192 192 192 0 0 0 0 100 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 52,08%
15 Rasio Rumah Layak Huni (%) 89,34 34 91,22 92,16 93,1 94,04 34 91,94 67,37 92,09 0,00% 100,00% 100,79% 73,10% 98,92% 0,00%
16 Persentase Desa Rawan Air Bersih (%) 18,23 0,00 13,03 13,03 7,83 5,23 0,00 13,03 13,03 13,66 0,00% #DIV/0! 100,00% 100,00% 174,38% 0,00%
17 Persentase Mata Air Yang Diamankan (%) 32,8 35 40 45 50 55 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
18 Persentase RDTR / RTR Kawasan Strategis
Yang Ditetapkan (%)
0 0 40 50 60 70 0 0 80 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0,00% 160,00% 0,00% 0,00%
19 Partisipasi Masyarakat dalam Proses
Penyusunan Rencana Tata Ruang (%)
0 0 100 100 100 100 0 100 100 100 100 #DIV/0! #DIV/0! 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
20 Lama Proses Pengesahan Rencana
Tapak/Penerbitan Rekomendasi IMB (Hari)
12 20 11 11 10 9 20 11 10 8 5 0,00% 100,00% 100,00% 90,91% 80,00% 55,56%
21 Persentase Pemegang Izin Pemanfaatan
Ruang Yang Dipantau (%)
10 20 30 40 50 60 0 0 0 0 100 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 166,67%
22 Persentase Pengaduan dan Sengketa
Pemanfaatan Ruang Yang Diselesaikan (%)
100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
23 Persentase Pemenuhan Kebutuhan Tanah
Untuk Pembangunan (%)
100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 100 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2013-2018 dan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta 2017-2018
Tabel 2.3.1
No Indikator Kinerja Sasaran Realisasi Capaian Tahun ke - Rasio Capaian Tahun ke - Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke -
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Anggaran Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 544.942.068 590.361.840 513.150.760 783.314.800 5.607.590.000 5.930.230.000 502.222.405 542.229.219 453.282.586 480.148.325 5.227.907.777 5.522.952.747 1,34 1,98
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 245.902.260 160.500.000 210.000.000 288.500.000 1.881.000.000 2.243.199.650 64.500.000 147.923.174 207.949.935 176.582.248 1.502.233.650 1.957.174.550 1,21 1,87
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 8.100.000 15.000.000 25.000.000 27.500.000 50.000.000 25.000.000 8.100.000 15.000.000 24.500.000 8.175.000 - 23.230.000 0,39 0,16
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 11.250.000 30.000.000 25.000.000 127.500.000 347.600.000 225.000.000 11.094.000 28.350.000 22.750.000 25.850.000 340.450.000 220.125.000 1,39 2,66
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
31.200.000 75.000.000 60.000.000 125.000.000 330.000.000 250.000.000 18.390.000 74.995.400 60.000.000 84.479.750 171.953.750 242.080.500 0,74 0,95
Program Pembangunan dan Penataan Ruang Publik - 150.000.000 38.020.638.350 41.950.000.000 53.800.000.000 28.047.417.260 - 142.500.000 33.107.135.360 13.354.963.250 28.405.697.340 27.165.718.200 63,09 57,95
Program penataan bangunan dan lingkungan 27.970.785.400 35.700.000.000 - - - - 8.925.648.655 23.226.459.150 - - - - 0,28 1,60
Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku - - - - 1.250.000.000 492.858.746 - - - - 372.953.075 491.923.540 - 0,61 0,32
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air
Limbah
13.821.429.500 13.269.995.775 4.761.837.000 40.439.746.000 8.986.510.400 2.219.050.000 2.245.890.750 10.270.497.250 2.326.976.671 16.185.133.260 6.211.025.531 1.983.742.681 1,06 1,49
Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan - - 200.000.000 3.500.000.000 2.050.000.000 6.178.767.000 - - 198.044.000 179.437.250 983.223.800 5.921.016.650 6,03 3,14
Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong 1.150.000.000 4.250.000.000 5.000.000.000 1.000.000.000 700.000.000 214.660.000 141.783.100 799.648.600 3.849.362.300 49.884.525 462.506.350 208.126.000 0,22 3,04
Program Lingkungan Sehat Perumahan - - 23.150.000.000 300.000.000 - - - - 10.513.004.700 18.275.000 - - - 0,99 - 1,00
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan - - 2.035.000.000 300.000.000 175.000.000 148.052.000 - - 277.285.200 221.991.850 107.561.900 91.592.625 - 0,47 - 0,29
Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan 2.185.288.450 2.972.320.000 - - - - 1.263.044.650 1.880.987.300 0,36 0,49
Program Pengembangan Perumahan 5.951.046.000 1.275.000.000 5.622.294.600 100.000.000 900.000.000 4.022.476.000 4.188.958.325 950.154.850 426.667.700 99.920.000 101.445.275 3.979.921.575 2,62 7,23
Program Perencanaan Tata Ruang 5.315.000.000 3.750.000.000 1.325.000.000 2.580.000.000 400.000.000 1.250.000.000 4.131.506.150 3.706.385.000 1.188.470.400 1.724.883.000 - 1.206.863.498 0,26 - 0,07
Program Pemanfaatan Ruang 180.000.000 135.000.000 150.000.000 75.000.000 75.000.000 - 83.827.500 131.350.000 127.600.000 74.965.000 29.000.000 - 0,16 - 0,12
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 315.000.000 200.000.000 75.000.000 70.000.000 350.000.000 425.000.000 235.925.000 150.000.000 47.399.500 67.443.850 178.320.800 418.162.000 0,63 0,47
Program Keselamatan Gedung dan Bangunan - - 750.000.000 3.750.000.000 - - - - 743.550.000 904.664.000 - - 4,00 0,22
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 675.000.000 - - - - - 563.704.250 - - - - - - -
Program pengelolaan areal pemakaman - - - - 75.000.000 100.000.000 - - - - 51.869.000 99.000.000 0,33 0,91
Program Keselamatan Gedung dan Bangunan - - - - 1.710.000.000 537.979.850 - - - - 217.800.000 486.859.850 - 0,69 1,24
Program Pembangunan dan Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan
Umum (PJU)
- - - - 550.000.000 400.000.000 - - - - 511.030.000 396.724.000 - 0,27 - 0,22
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau - - - - 20.529.395.001 7.471.595.000 - - - - 10.176.916.300 7.413.666.000 - 0,64 - 0,27
Program Fasilitasi Administrasi Umum Pertanahan - - - - 5.900.000.000 - - - - - 5.426.262.557 - -
Tabel 2.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Kabupaten Purwakarta
Anggaran pada Tahun ke - Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rata-rata Pertumbuhan Uraian
NAMA PERANGKAT DAERAH :
TAHUN 2017
TAHUN 2018
TARGET TAHUN
2019
TARGET TAHUN
2020
TARGET TAHUN
2021
TARGET TAHUN
2022
TARGET TAHUN
2023URAIAN SATUAN
TAHUN 2017
TAHUN 2018
TAHUN 2019
TAHUN 2020
TAHUN 2021
TAHUN 2022
TAHUN 2023
TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023
Tujuan 1 :Meningkatkan Kualitas dan Produktivitas Sumber Daya Aparatur Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Melalui Penguasaan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Sasaran 1.1 : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran serta Sarana dan Prasarana Aparatur
Jumlah pelayanan administrasi perkantoran
12 12 12 12 12 12 12 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Sarana Prasarana Aparatur
Meningkatkan Ketersediaan Anggaran dan Sarana serta Prasarana Aparatur Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran (%)
Persen 100 100 100 100 100 100 100 6017349611 6.619.084.572 7.280.993.029 8.009.092.332 8.810.001.565 Sekretariat
Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang disediakan dan dipelihara
5 5 5 5 5 5 5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur (unit)
Unit 5 5 5 5 5 5 5 1970000000 2.167.000.000 2.383.700.000 2.622.070.000 2.884.277.000 Sekretariat
Jumlah pegawai yang mengikuti diklat aparatur
5 5 5 6 6 6 6 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Jumlah pegawai yang mengikuti diklat aparatur (orang)
Orang 5 5 5 6 6 6 6 25000000 27.500.000 30.250.000 33.275.000 36.602.500 Sekretariat
Sasaran 1.2 : Meningkatnya Kualitas dan Disiplin Kerja Aparatur
Prosentase disiplin kerja pegawai
100 100 100 100 100 100 100 Meningkatkan Kualitas dan Disiplin Kerja Aparatur Melalui Diklat Aparatur dan Pemenuhan Sarana Disiplin Kerja
Meningkatkan Ketersediaan Anggaran dan Memberikan Kesempatan untuk Mengikuti Diklat Aparatur serta Pemberian Motivasi Kerja Pegawai
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Prosentase disiplin aparatur pemerintah (%)
Persen 100 100 100 100 100 100 100 300000000 330.000.000 363.000.000 399.300.000 439.230.000 Sekretariat
Sasaran 1.3 : Meningkatnya Kualitas dan Disiplin Kerja Aparatur
Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan
3 3 3 3 3 3 3 Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja SKPD
Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Data dan Informasi sebagai Bahan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja SKPD
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan (dokumen)
Dokumen 3 3 3 3 3 3 3 130000000 143.000.000 157.300.000 173.030.000 190.333.000 Sekretariat
Tujuan : 2Mewujudkan Keunggulan Kawasan Permukiman dan Kawasan Strategis Daerah Yang Berbasis Nilai Kearifan Lokal dan Berorientasi Semangat Kompetisi Global
Sasaran 2.1 : Meningkatkan Kualitas Ruang dan Fasilitas Publik
Jumlah RTH, Fasilitas Publik, dan Ornamen Kota Yang Dibangun/Direvitalisasi (Titik)
16 10 15 15 15 15 15 Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas RTH, Fasilitas Publik dan Ornamen Kota
Membangun/Merevitalisasi Taman dan Jalur Hijau, Fasilitas Publik dan Ornamen Kota
Program Pembangunandan Penataan RuangPublik
Jumlah Ruang Publik Yang Direvitalisasi / Dibangun (Titik)
Titik
16 10 15 15 15 15 15 27.832.000.000 30.615.200.000 33.676.720.000 37.044.392.000 40.748.831.200 Bidang Tata Bangunan
Presentase RTH yang terpelihara (%)
80 100 100 100 100 100 100 Mempertahankan Kualitas Taman danJalur Hijau
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
Presentase Luas RTH Yang Dipelihara (%) Persen
80 100 100 100 100 100 100 6.450.000.000 7.095.000.000 7.804.500.000 8.584.950.000 9.443.445.000 Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum
Rasio RTH (%) Persen 30 30 20 20 20 20 20Jumlah Kendaraan Pemeliharaan RTH Yang Dioperasionalkan (Unit)
Unit
8 8 8 8 8 8 8
Persentase Ornamen Kota dan Reklame Yang Terpelihara (%)
100 100 100 100 100 100 100 Mempertahankan Kualitas OrnamenKota
Program Pemeliharaan Ornamen Kota
Persentase Ornamen Kota Yang Dipelihara Persen
100 100 100 100 100 100 100 525.000.000 577.500.000 635.250.000 698.775.000 768.652.500 Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum
Rasio Lampu Hias dan Penerangan Jalan Umum Yang Terpasang (%)
0 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2 Meningkatkan JumlahLampu Hias PadaRuang Publik dan JalurPerlintasan Strategis
Program Pembangunan dan Pengelolaan Lampu Hias
Jumlah Lampu Hias Dalam Kondisi Baik (Unit) Unit
2050 1822 1795 1810 1815 1822 1822 600.000.000 660.000.000 726.000.000 798.600.000 878.460.000 Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum
Program Pengembangan dan Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU)
Jumlah PJU dalam Kondisi Baik (Unit)
Unit
2041 3241 2975 3110 3190 3241 3241 4.800.000.000 5.280.000.000 5.808.000.000 6.388.800.000 7.027.680.000 Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum
Sasaran 2.2 : Meningkatnya Pelayanan Sarana Prasarana Lingkungan
Persentase RW Yang Jalan Lingkungannya Dibangun/Diperbaiki (%)
0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Meningkatkan Kondisi Sirkulasi Internal Lingkungan Permukiman
Membangun dan Memperbaiki Jalan Lingkungan
Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan
Jumlah RW Yang Jalan Lingkungannya Dibangun/Diperbaiki (Jumlah RW)
Jumlah RW
8 8 8 8 8 8 8 14.313.000.000 15.744.300.000 17.318.730.000 19.050.603.000 20.955.663.300 Bidang Perumahan dan Permukiman
Persentase Daerah Genangan Yang Tertangani (%)
10 10 10 10 10 10 10 Meningkatkan Kondisi Sanitasi Lingkungan Permukiman
Membangun dan Memperbaiki Sistem Drainase Lingkungan
Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong
Jumlah RW Yang Drainase Lingkungannya Dibangun / Diperbaiki (Jumlah RW)
Jumlah RW
0 1 4 4 4 4 4 6.550.000.000 7.205.000.000 7.925.500.000 8.718.050.000 9.589.855.000 Bidang Perumahan dan Permukiman
Jumlah Unit Pengelolahan Limbah Komunal Yang Dibangun (Unit)
0 2 2 2 2 2 2 Meningkatkan Ketersediaan Sarana Prasarana Pelayanan Pengolahan Limbah
Program Lingkungan Sehat Perumahan
Fasilitas Sanitasi Komunal Yang Dibangun / Diperbaiki (Unit) Unit
0 3 1 2 2 2 2 1.353.000.000 1.488.300.000 1.637.130.000 1.800.843.000 1.980.927.300 Bidang Perumahan dan Permukiman
Unit Pengolahan Limbah Komunal (Unit) Unit
0 0 2 2 2 2 2
Tabel 6
TUJUAN& SASARANINDIKATOR KINERJA TUJUAN & SASARAN
KONDISI AWAL CAPAIAN KINERJA TUJUAN DAN SASARAN KONDISI KINERJA PADA
AKHIR PERIODE
STRATEGI ARAH KEBIJAKANPROGRAM
PERANGKAT DAERAH / PERMENDAGRI 13
INDIKATOR PROGRAM
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Tata Ruang dan PermukimanKabupaten Purwakarta
KONDISI AWAL TARGET PAGU INDIKATIFKONDISI KINERJA
PADA AKHIR PERIODE RPJMD
BIDANG PADA PERANGKAT
DAERAH PENANGGUNG
NAMA PERANGKAT DAERAH :
TAHUN 2017
TAHUN 2018
TARGET TAHUN
2019
TARGET TAHUN
2020
TARGET TAHUN
2021
TARGET TAHUN
2022
TARGET TAHUN
2023URAIAN SATUAN
TAHUN 2017
TAHUN 2018
TAHUN 2019
TAHUN 2020
TAHUN 2021
TAHUN 2022
TAHUN 2023
TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023TUJUAN& SASARAN
INDIKATOR KINERJA TUJUAN & SASARAN
KONDISI AWAL CAPAIAN KINERJA TUJUAN DAN SASARAN KONDISI KINERJA PADA
AKHIR PERIODE
STRATEGI ARAH KEBIJAKANPROGRAM
PERANGKAT DAERAH / PERMENDAGRI 13
INDIKATOR PROGRAM KONDISI AWAL TARGET PAGU INDIKATIFKONDISI KINERJA
PADA AKHIR PERIODE RPJMD
BIDANG PADA PERANGKAT
DAERAH PENANGGUNG
Jumlah Kelompok Masyarakat Yang Dibina (Jumlah Kelompok Masyarakat)
192 192 192 192 192 192 192 Meningkatkan Partisipasi Publik Dalam Penyediaan dan Pengelolaan Sarana Prasaran Lingkungan
Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Menyediakan dan Memelihara Sarana Prasarana Lingkungan
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
Kelompok Masyarakat Yang Dibentuk dan Dibina (Jumlah Kelompok Masyarakat)
Jumlah Kelompok
Masyarakat
192 192 48 100 100 100 100 500.000.000 550.000.000 605.000.000 665.500.000 732.050.000 Bidang Perumahan dan Permukiman
Rasio Ketersediaan TPU milik pemda (%)
1,8 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 Meningkatkan Kecukupan dan Pelayanan Tempat Pemakaman Umum
Meningkatkan Luasan TPU Yang Dikelola Pemda
Program Pengelolaan Areal Pemakaman
Luas Areal TPU Yang Dikelola Pemda (Ha) Ha
1,8 2,1 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 2.050.000.000 2.255.000.000 2.480.500.000 2.728.550.000 3.001.405.000 Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum
Persentase Luas Areal TPU Milik Pemda Yang Dipelihara (%)
Persen
10 20 30 35 40 50 55
Sasaran 2.3 : Tersedianya Hunian Yang Layak Bagi Seluruh Masyarakat
Rasio Rumah Layak Huni (%) 92,09 83,34 90,28 91,22 92,16 93,1 94,04 Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Hunian Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Memfasilitasi Penyediaan dan Perbaikan Tempat Tinggal Bagi Kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Program Pengembangan Perumahan
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Yang Diperbaiki (Unit)
Unit
987 1345 1840 2000 2000 2000 2000 4.200.000.000 4.620.000.000 5.082.000.000 5.590.200.000 6.149.220.000 Bidang Perumahan dan Permukiman
Jumlah Pendirian Kawasan Rusunawa Yang Difasilitasi (Jumlah Menara)
Jumlah Menara
2 2 0 0 0 0 1
Tujuan 3 :Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih MasyarakatSasaran 3.1 : Terpenuhinya Kebutuhan Air Bersih Masyarakat
Persentase Desa Rawan Air Bersih (%)
20,26 18,23 15,63 13,03 10,43 7,83 5,23 Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Air Bersih
Meningkatkan Ketersediaan Sarana Prasarana Air Bersih Komunal dan Perpipaan
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
Unit Pengolah Air Baku Yang Terbangun (Unit) Unit
1 1 1 1 1 1 1 2.500.000.000 2.750.000.000 3.025.000.000 3.327.500.000 3.660.250.000 Bidang Perumahan dan Permukiman
Persentase Mata Air Yang Diamankan (%)
0 32,8 35 40 45 50 55 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum
Jumlah Sarana Prasarana Air Bersih Komunal Yang Dibangun (Unit)
Unit
6 13 5 4 4 4 4 2.000.000.000 2.200.000.000 2.420.000.000 2.662.000.000 2.928.200.000 Bidang Perumahan dan Permukiman
Panjang Saluran Air Bersih Perpipaan Yang Dibangun (Km)
Km
11,09 7,8 2 2 2 2 2
Tujuan 4 :Meningkatkan Kualitas Penyelenggara an Tata Ruang Daerah Sasaran 4.1 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Tata Ruang Daerah
Persentase RDTR / RTR Kawasan Strategis Yang Ditetapkan (%)
0 0 30 40 50 60 70 Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Pedoman Pemanfaatan Ruang
Program Perencanaan Tata Ruang
Persentase RDTR/RTR KSK Yang Ditetapkan (%)
Persen
0 0 18,5 18,5 7,4 11,1 18,5 7.150.000.000 7.865.000.000 8.651.500.000 9.516.650.000 10.468.315.000 Bidang Tata Ruang, Pertanahan dan Pengawasan Bangunan
Partisipasi Masyarakat dalam Proses Penyusunan Rencana Tata Ruang (%)
100 100 100 100 100 100 100 Program Pemanfaatan Ruang
Sistem Informasi Pemanfaatan Ruang Daerah (Jumlah Perangkat Lunak)
Jumlah Perangkat
Lunak
0 0 1 1 1 1 1 325.000.000 357.500.000 393.250.000 432.575.000 475.832.500 Bidang Tata Ruang, Pertanahan dan Pengawasan Bangunan
Laporan Status Pemanfaatan Ruang Yang Diselesaikan (Laporan)
Laporan
0 0 1 1 1 1 1
Persentase Penyelesaian Pengaduan dan Sengketa Tata Ruang (%)
Persen
0 0 80 80 80 80 80
Persentase Pemegang Izin Pemanfaatan Ruang Yang Dipantau (%)
0 10 20 30 40 50 60 Optimalisasi Pemanfaatan Ruang Sesuai Rencana Tata Ruang Yang Telah Ditetapkan
Mengintensifkan Pemantauan dan Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Ruang
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
SOP Proses Pengesahan Rencana Tapak (SOP). SOP
0 0 1 1 1 1 1 75.000.000 82.500.000 90.750.000 99.825.000 109.807.500 Bidang Tata Ruang, Pertanahan dan Pengawasan Bangunan
Persentase Pemegang Ijin Pemanfaatan Ruang Yang Ditinjau/Dibina (%)
Persen
40 60 80 80 80 80 80
Persentase Permohonan Rencana Tapak Yang Dikaji (%)
Persen
80 80 80 80 90 90 90
Lama Proses Pengesahan Rencana Tapak/Penerbitan Rekomendasi IMB (Hari)
12 12 12 11 11 10 9 Merasionalisasi Proses Pengesahan Rencana Tapak dan Penertiban Rekomendasi IMB
Program Keselamatan Gedung dan Bangunan
SOP Permohonan Rekomendasi IMB (SOP) SOP
0 0 1 1 1 1 1 4.009.000.000 4.409.900.000 4.850.890.000 5.335.979.000 5.869.576.900 Bidang Tata Ruang, Pertanahan dan Pengawasan Bangunan
Frekuensi Inspeksi Keselamatan Gedung dan Bangunan (Hari) Hari
5 5 5 5 5 5 5
Penyelesaian Pengaduan dan Sengketa (%)
Persen0 0 60 60 70 80 80
Meningkatkan Kualitas dan Proses Penetapan Produk RDTR/RTR KSK Melalui Pemanfaatan Teknologi dan Partisipasi Publik
NAMA PERANGKAT DAERAH :
TAHUN 2017
TAHUN 2018
TARGET TAHUN
2019
TARGET TAHUN
2020
TARGET TAHUN
2021
TARGET TAHUN
2022
TARGET TAHUN
2023URAIAN SATUAN
TAHUN 2017
TAHUN 2018
TAHUN 2019
TAHUN 2020
TAHUN 2021
TAHUN 2022
TAHUN 2023
TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023TUJUAN& SASARAN
INDIKATOR KINERJA TUJUAN & SASARAN
KONDISI AWAL CAPAIAN KINERJA TUJUAN DAN SASARAN KONDISI KINERJA PADA
AKHIR PERIODE
STRATEGI ARAH KEBIJAKANPROGRAM
PERANGKAT DAERAH / PERMENDAGRI 13
INDIKATOR PROGRAM KONDISI AWAL TARGET PAGU INDIKATIFKONDISI KINERJA
PADA AKHIR PERIODE RPJMD
BIDANG PADA PERANGKAT
DAERAH PENANGGUNG
Tujuan 5 :Meningkatkan Tata Kelola Pertanahan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Publik
Sasaran 5.1 : Optimalisasi Tata Kelola Pertanahan
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Tanah Untuk Pembangunan (%)
0 100 100 100 100 100 100 Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pemerintah Daerah
Fasilitasi/Penyediaan Tanah untuk Kepentingan Pemerintah Daerah
Program Fasilitasi Administrasi Umum Pertanahan
Tersedianya Lahan Untuk Pembangunan Fasiltas Publik (Lokasi)
Lokasi
0 3 3 3 3 3 3 4.000.000.000 4.400.000.000 4.840.000.000 5.324.000.000 5.856.400.000 Bidang Tata Ruang, Pertanahan dan Pengawasan Bangunan
MENGETAHUI,Plt. KEPALA DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PURWAKARTA,
R. MUCH. NURCAHJA, ST, MMPembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19731102 199901 1 001
PARAF KASUBID DI BAPPEDA DAN LITBANG CATATANPARAF KASUBBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN DINAS TATA
RUANG DAN PERMUKIMANCATATAN