tugas presentasi massal.pdf
Post on 12-Aug-2015
44 Views
Preview:
TRANSCRIPT
REVITALISASI ANGKUTAN
MASSAL DI DKI JAKARTA
Disusun Oleh :
Doni Anggoro I0107156
R. Lintang Gumilang B. I0109076
Dwiky I0110035
Nadiya Ramadhani Putri I0110082
Pradana I0111013
Destika I0111027
LATAR BELAKANG
LATAR BELAKANG
Angkutan massal tak pernah mendapat
perhatian serius dalam hal pendanaan dan
perbaikan manajemen keselamatannya.
Kendaraan yang sudah tidak layak, resiko
kecelakaan, waktu tunggu yang lama, saling
berdesak-desakan, tindakan premanisme sampai
dengan tindakan kriminal dan polusi adalah
beberapa permasalahan sehari-hari yang harus
dihadapi oleh sebagian besar masyarakat
pengguna angkutan umum
Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan
tersebut perlu peran aktif dari pihak-pihak yang
terkait di dalam penyelenggaraan angkutan
umum.
Masyarakat sebagai pengguna menginginkan
pelayanan yang terbaik dengan tarif yang murah.
Pengusaha angkutan sebagai operator menginginkan
keuntungan yang besar dengan biaya yang rendah.
Peran Pemerintah sebagai regulator diperlukan
untuk mengakomodir kepentingan dari masyarakat
dan pengusaha.
Untuk itu pelaksanaan revitalisasi dan penataan
angkutan umum merupakan langkah strategis
yang perlu segera dilakukan demi terciptanya
pelayanan angkutan umum yang efektif dan
efisien khususnya di wilayah DKI Jakarta
TUJUAN
1. Mengetahui masalah angkutan masal yang ada
di Jakarta
2. Cara mengatasi masalah angkutan umum di
Jakarta
MASALAH PADA ANGKUTAN MASSAL
Didalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal
138 disebutkan bahwa Pemerintah bertanggung
jawab atas penyelenggaraan Angkutan Umum
yang Selamat, Aman, Nyaman dan Terjangkau.
Meningkatnya jumlah pengguna kendaraan
bermotor terus bertambah tanpa terkendali
sehingga diperkirakan jika Pemda DKI Jakarta
tidak melakukan tindakan maka pada tahun
2014 diperkirakan akan terjadi stagnasi dimana
jalan-jalan akan dipenuhi kendaraan bermotor
DAMPAK KEMACETAN
Kemacetan mengakibatkan tingginya tingkat polusi udara.
Kondisi udara pada lokasi-lokasi tertentu di Jakarta dianggap sudah melebihi ambang batas dan dapat mengganggu kesehatan.
Kemacetan tidak saja mengganggu kesehatan tetapi juga mengakibatkan berkurangnya waktu produktif karena sebagian besar waktu juga terbuang dijalan yang juga berakibat pada pemborosan bahan bakar.
Berdasarkan hasil perhitungan total kerugian akibat kemacetan di DKI Jakarta mencapai Rp. 28,1 Triliun/tahun yang meliputi kerugian bahan bakar, kesehatan, waktu dan kerugian berkurangnya frekuensi operasi angkutan umum
DAMPAK KEMACETAN
Masalah lain yang berkaitan dengan
penyelenggaraan angkutan umum adalah
tingginya angka kecelakaan. Kecelakaan tinggi
sebagian besar disebabkan oleh Angkutan
Umum serta Sepeda Motor yang merupakan
moda alternatif pilihan masyarakat akibat dari
rendahnya kualitas angkutan umum.
Berdasarkan data tahun 2010 rata-rata 54
orang/hari meninggal sia-sia akibat kecelakaan
lalu lintas. Data lengkap kecelakaan yang terjadi
di Indonesia adalah : (sumber: Data Dinas Perhubungan Tahun 2009)
Permasalahan lain yang juga terjadi adalah
rendahnya tingkat keamanan dan kenyamanan
masyarakat pengguna angkutan umum.
Premanisme, penodongan, pencopetan,
pemerasan bahkan pemerkosaan terjadi didalam
angkutan umum.
Kondisi ini semakin diperparah dengan
kelayakan kendaraan yang rendah serta
frekuensi kendaraan yang rendah yang berakibat
pada lamanya waktu tunggu serta harus
berdesak-desakan didalam angkutan umum
KONDISI ANGKUTAN MASSAL SAAT INI
Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DKI
Jakarta Nomor 84 Tahun 2004 tentang
Penetapan Pola Transportasi Makro (PTM) di
Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah DKI Jakarta
telah menyiapkan konsep pengintegrasian 4
moda transportasi yaitu:
1. Bus Priority
2. LRT
3. MRT,dan
4. Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
Pengoperasian Busway telah terlaksana, sampai
dengan Tahun 2011 dari 15 koridor yang
direncanakan telah dioperasikan sebanyak 11 koridor
(Koridor XI Kampung Melayu – Pulogebang
beroperasi 28 Desember 2011).
MRT direncanakan akan mulai beroperasi tahun
2016 serta Angkutan SDP telah dicoba untuk
diimplementasikan walaupun banyak menemui
hambatan dalam pengoperasiannya
Untuk moda kereta api perkotaan, Pemerintah Pusat
melalui Kementerian Perhubungan telah melakukan
langkah-langkah startegis dengan cara pembangunan
Double-Double Track Manggarai – Bekasi, Double
Track Tanah Abang – Serpong – Maja serta
pengadaan kereta api listrik (KRL) eks Jepang yang
semuanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas
dan kuantitas pelayanan
TINDAKAN LANJUT DALAM ANGKUTAN
MASSAL
Pemerintah baik pusat maupun daerah dalam
hal ini Pemda DKI Jakarta memiliki tugas yang
tidak ringan untuk meningkatkan kualitas dan
kuantitas pelayanan Angkutan Umum di DKI
Jakarta. Langkah-langkah yang perlu diambil
antara lain adalah :
1. Aspek Institusi
2. Aspek Keuangan
3. Deregulasi Perizinan dan Penataan Angkutan Umum
4. Revitalisasi Kereta Api
1. ASPEK INSTITUSI
Mendorong penghapusan sistem setoran dalam
pengoperasian angkutan umum dengan
penerapan konsep Buy The Service.
Pemerintah akan membayar pelayanan yang
diberikan operator sesuai tingkat pelayanan
yang diberikan.
Di sisi lain operator berkewajiban memberikan
pelayanan yang aman, nyaman, selamat dan
terjangkau.
2. ASPEK KEUANGAN
Pemberian insentif bagi operator angkutan umum baik dalam bentuk penghapusan/pengurangan pajak ataupun insentif lainnya. Di sisi lain kepada pengguna kendaraan pribadi diberikan dis-insentif berupa pajak yang tinggi, pajak progresif, tarif parkir yang tinggi, dll.
Pendapatan pemerintah dari sektor transportasi seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) maupun Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) cukup besar sebagai contoh sepanjang tahun 2010 dari total pendapatan pajak DKI Jakarta (10,7 triliun) hampir 70 % berasal dari PKB dan BBN-KB (7,1 triliun).
Untuk itu perlu ada didorong adanya kebijakan untuk memanfaatkan sebagian pendapatan tersebut untuk membangun sarana dan prasarana transportasi. Sumber-sumber pendanaan sektor transportasi lainnya juga perlu digali seperti mendorong penerapan Electronic Road Pricing (ERP).
3. DEREGULASI PERIZINAN DAN
PENATAAN ANGKUTAN UMUM
Pemerintah perlu segera melakukan penataan terhadap sistem perizinan angkutan yang ada. Pemberian izin harus berdasarkan kualitas (Quality Licensing).
Pengoperasian angkutan umum harus terintegrasi antar moda yang berbeda yang didukung dengan sistem tiket yang juga terintegrasi.
Pelayanan harus dilengkapi dengan informasi yang jelas dan terjadwal dengan waktu tunggu yang singkat, transfer moda yang baik serta biaya operasi yang efisien.
Untuk masyarakat pengguna angkutan umum tersedia pelayanan terusan/feeder yang memadai, fasilitas park and ride
4. REVITALISASI KERETA API
Untuk mengoptimalkan pengoperasian kereta
api JABODETABEK (Serpong Line, Loop Line,
Bogor Line, Bekasi Line dan Tangerang Line)
perlu didorong peran dari pemerintah serta
pihak swasta yang berada pada jalur kereta api
dengan konsep simbiosis mutualisme (kerjasama
saling menguntungkan).
Sektor swasta dapat membangun stasiun, akses
menuju stasiun dan fasilitas Park and
Ride.Sedangkan peran pemerintah mendanai
pengadaan jalur dan kereta api
KESIMPULAN
Terselenggaranya Angkutan Umum yang aman,
nyaman, selamat serta terjangkau adalah
tanggung jawab Pemerintah baik di pusat dan
daerah. Namun hal ini sulit untuk diwujudkan
tanpa adanya kerjasama yang baik dari pihak
operator dan masyarakat serta pihak swasta
lainnya. Untuk itu Pemerintah harus berupaya
mengoptimalkan peran serta masing-masing
pihak.
Secara umum pelayanan angkutan umum yang
baik harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
1. Ketepatan dan kepastian waktu tunggu
2. Kecepatan dan keterukuran waktu tempuh
3. Kenyamanan, keamanan dan keselamatan didalam
sistem, serta
4. Kemudahan menggunakan sistem
top related