PEMERINTAH PROVINSI D.I.Y

Gubernur Wakil Gubernur

VISI

“PEMERINTAH DAERAH YANG KATALISTIK DAN MASYARAKAT MANDIRI YANG BERBASIS KEUNGGULAN DAERAH

SERTA SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS UNGGUL DAN BERETIKA"

Kantor Gubernur Icon Yogyakarta

ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO PROVINSI D.I.Y 2010 - 2011

2010 2011

Pertumbuahan Ekonomi D.I.Y (hrg. Konstan) 21,04 trilliun 22,13 trilliun (5,16 %)

Inflansi nasional 6,96 % 5,65 %

Nilai Tukar 9.800 per $ AS 8.700 per $ AS

Harga Minyak ICP $ 78,09 per barel $ 119,35 per barel

Lifting minyak $ 85 per barel $ 85 per barel

SUMBER-SUMBER PENERIMAAN

87%

13%

dalam milyar - 2010

Pendapatan Daerah

Penerimaan Pembiayaan

87%

13%

dalam milyar - 2011

Pendapatan Daerah

Penerimaan Pembiayaan

59,1

108

4

4

526,6

592

35,8

37

615,3

714

0 200 400 600 800

2010

2011

(dalam milyar rupiah)

Dana perimbangan Retribusi daerah

Pajak daerah Lain-lain penerimaan sah

PAD bukan pajak

KETERANGAN SUMBER-SUMBER PENERIMAAN DAERAN PROVINSI D.I.Y

Tahun 2010 2011

Pendapatan Daerah Rp 1.241 milyar Rp 1.419 milyar

Penerimaan Pembiayaan Rp 192 milyar Rp 192 milyar

Tahun 2010 2011

PAD bukan pajak Rp 59.1 milyar Rp 108 milyar

Lain-lain penerimaan sah Rp 4 milyar Rp 4 milyar

Pajak daerah Rp 526.6 milyar Rp 555 milyar

Retribusi Daerah Rp 35.8 milyar Rp 37 milyar

Dana Perimbangan Rp 615.3 milyar Rp 714 milyar

PERKEMBANGAN PENERIMAAN PERPAJAKAN PROVINSI D.I.Y

260273

179

214

100 104

2 0,1240

50

100

150

200

250

300

2010 2011

Dalam milyar

PKB BBN-KB PBB-KB P-ABT

PERKEMBANGAN PDBP

58 108

615

714

4

4

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2010 2011

Chart Title

PAD bukan pajak Dana Perimbangan Lain-laian

RASIO UTANG TERHADAP PDRB

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2008 2009 2010 2011

(dalam milyar)

PDRB Utang

KEBUTUHAN PENGELUARAN

97%

3%

dalam milyar - 2010

Belanja Negara

Pengeluaran Pembiayaan

98%

2%

dalam milyar - 2011

Belanja Negara

Pengeluaran Pembiayaan

793

849

601

741

0 200 400 600 800 1.000

2010

2011

Dalam milyar

Belanja tidak langsung Belanja langsung

BELANJA TIDAK LANGSUNG

45%

0%0%10%

12%

25%

7% 1%

(milyar rupiah) - 2010

Belanja Pegawai Belanja Bunga

Belanja Subsidi Belanja Hibah

Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hsl

Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tak Terduga

52%

0%0%1%13%

25%

8% 1%

(milyar rupiah) - 2011

Belanja Pegawai Belanja Bunga

Belanja Subsidi Belanja Hibah

Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hsl

Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tak Terduga

BELANJA TIDAK LANGSUNGTahun 2010 2011

Belanja Pegawai Rp 357 milyar Rp 443 milyar

Belanja Bunga Rp 19 milyar -

Belanja Subsidi - -

Belanja Hibah Rp 79 milyar Rp 7 milyar

Belanja Bantuan Sosial Rp 94 milyar Rp 105 milyar

Belanja Bagi Hsl Rp 195 milyar Rp 215 milyar

Belanja Bantuan Keuangan Rp 60 milyar Rp 67 milyar

Belanja Tak Terduga Rp 6 milyar Rp 10 milyar

KEBIJAKAN BELANJA LANGSUNG• BELANJA PEGAWAI

• PENYEDIAAN GAJI POKOK DAN TUNJANGAN PNS DAERAH BERPEDOMAN PADA PP 66/2005 TENTANG PERUBAHAN

KETUJUH ATAS PP 7/1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL

• MEMPERHITUNGKAN ADANYA TUNJANGAN KETIGA BELAS PNSD DAN CPNSD SERTA "ACCRES' GAJI DG NILAI PALING

TINGGI SEBESAR 1%

• BANTUAN SOSIAL

• DALAM RANGKA UTK MENINGKATKAN KUALITAS KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT, DAPAT DIANGGARKAN

BANTUAN SOSIAL KEPADA KELOMPOK/ANGGOTA MASYARAKAT.

• PEMBERIAN BANTUAN DAPAT DALAM BENTUK UANG DAN/ATAU BARANG

• PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL DILAKUKAN SECARA SELEKTIF, JUMLAHNYA DIBATASI, TIDAK MENGIKAT DAN MEMILIKI

KEJELASAN PERUNTUKAN PENGGUNAANNYA.

• BELANJA BAGI HASIL

• DIGUNAKAN UNTUK MENGANGGARKAN DANA BAGI HASIL YANG BERSUMBER DARI PENDAPATAN PROVINSI KEPADA

KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAH DESA.

• MERUPAKAN PEMBAGIAN HASIL/REALISASI PENDAPATAN DARI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

LANJUTAN (BELANJA TIDAK LANGSUNG)• BANTUAN KEUANGAN

• DIGUNAKAN UNTUK MENGANGGARKAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT UMUM ATAU KHUSUS DARI PEMERINTAH

PROVINSI KEPADA KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAH DESA.

• BELANJA BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT UMUM DIBERIKAN DALAM RANGKA PENINGKATAN KEMAMPUAN

KEUANGAN BAGI KABUPATEN/KOTA DAN ATAU DESA PENERIMA BANTUAN.

• BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS DIANGGARKAN DALAM RANGKA UNTUK MEMBANTU CAPAIAN

PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS YANG DILAKSANAKAN SESUAI URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN

KABUPATEN/KOTA ATAU DALAM RANGKA AKSELERASI PEMBANGUNAN DESA.

• BELANJA TIDAK TERDUGA

• BELANJA TIDAK TERDUGA DITETAPKAN SECARA RASIONAL DENGAN MEMPERTIMBANGKAN REALISASI TAHUN

ANGGARAN SEBELUMNYA DAN PERKIRAAN KEGIATAN-KEGIATAN YANG SIFATNYA TIDAK DAPAT DIPREDIKSI, DILUAR

KENDALI DAN PENGARUH PEMERINTAH DAERAH, SERTA SIFATNYA TIDAK BIASA/TANGGAP, YANG TIDAK DIHARAPKAN

BERULANG DAN BELUM TERTAMPUNG DALAM BENTUK PROGRAM/KEGIATAN

BELANJA LANGSUNG

15%

63%

22%

(dalam milyar) -2010

Belanja Pegawai Belanja Barang Jasa

Belanja Modal

12%

68%

20%

(dalam milyar) -2010

Belanja Pegawai Belanja Barang Jasa

Belanja Modal

BELANJA LANGSUNG

Tahun 2010 2011

Belanja Pegawai Rp 91.3 milyar Rp 90 milyar

Belanja Barang dan Jasa Rp 378.2 milyar Rp 501 milyar

Belanja Modal Rp 131.6 milyar Rp 150 milyar

LANJUTAN (BELANJA LANGSUNG)• DALAM RANGKA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN MAKA ARAH DAN KEBIJAKAN

PENDANAAN PEMBANGUNAN DI TUNTUT LEBIH TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN BERORIENTASI PADAKINERJA.

• BELANJA DIGUNAKAN UNTUK MELINDUNGI DAN MENINGKATKAN KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT DALAM UPAYAMEMENUHI KEWAJIBAN DAERAH YANG DIWUJUDKAN DALAM BENTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR, PENDIDIKAN,KESEHATAN, FASILITAS SOSIAL DAN FASILITAS UMUM YANG LAYAK SERTA MENGEMBANGKAN SISTEM JAMINAN SOSIAL.

• BELANJA DAERAH DISUSUN BERDASARKAN PENDEKATAN PRESTASI KERJA YANG BERORIENTASI PADAPENCAPAIAN HASIL DARI INPUT YANG DIRENCANAKAN. HAL TERSEBUT BERTUJUAN UNTUK MENINGKATKANAKUNTABILITAS PERENCANAAN ANGGARAN SERTA MEMPERJELAS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSIPENGGUNAAN ANGGARAN.

• PENYUSUNAN BELANJA DAERAH DIPRIORITASKAN UNTUK MENUNJANG EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TUGASDAN FUNGSI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DALAM RANGKA MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHDAERAH YANG MENJADI TANGGUNG JAWABNYA.

• PENINGKATAN ALOKASI ANGGARAN BELANJA YANG DIRENCANAKAN OLEH SETIAP SKPD HARUS TERUKURYANG DIIKUTI DENGAN PENINGKATAN KINERJA PELAYANAN DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAANMASYARAKAT.

KEBIJAKAN BELANJA SECARA UMUM• PRIORITAS KEWENANGAN PROVINSI YANG TERDIRI DARI URUSAN WAJIB DAN URUSAN

PILIHAN.

• BELANJA DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DIGUNAKAN UNTUKMELINDUNGI DAN MENINGKATKAN KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT DALAM UPAYAMEMENUHI KEWAJIBAN DAERAH YANG DIWUJUDKAN DALAM BENTUK PENINGKATANPELAYANAN DASAR, PENDIDIKAN, KESEHATAN, FASILITAS SOSIAL DAN FASILITAS UMUMYANG LAYAK SERTA MENGEMBANGKAN SISTEM JAMINAN SOSIAL.

• BELANJA DAERAH DISUSUN BERDASARKAN PENDEKATAN PRESTASI KERJA YANGBERORIENTASI PADA PENCAPAIAN HASIL DARI INPUT YANG DIRENCANAKAN

• PENYUSUNAN BELANJA DAERAH DIPRIORITASKAN UNTUK MENUNJANG EFEKTIVITASPELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DALAMRANGKA MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH YANG MENJADI TANGGUNGJAWABNYA

LANJUTAN (KEBIJAKAN BELANJA SECARA UMUM)

• MENINGKATKAN KUALITAS ANGGARAN BELANJA DAERAH MELALUI POLA PENGANGGARANYANG BERBASIS KINERJA DENGAN PENDEKATAN TEMATIK PEMBANGUNAN YANG DISERTAISISTEM PELAPORAN YANG MAKIN AKUNTABEL

• MENGALOKASIKAN KEBUTUHAN BELANJA SECARA TERUKUR DAN TERARAH, YAITU:• PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR DALAM MENJAMIN KEBERLANGSUNGAN OPERASIONAL KANTOR

(BIAYA ATK, LISTRIK, TELEPON, AIR BERSIH, INTERNET, DAN OPERASIONAL KENDARAAN);

• PENGALOKASIAN KEBUTUHAN BELANJA KEGIATAN YANG BERSIFAT RUTIN SEBAGAIPELAKSANAAN TUPOKSI, YANG MELIPUTI KEGIATAN KOORDINASI, FASILITASI, KONSULTASI,PENGENDALIAN & EVALUASI, DAN PERENCANAAN;

• PENGALOKASIAN KEBUTUHAN BELANJA KEGIATAN YANG MENDUKUNG PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN YANG MENJADI PRIORITAS, PROGRAM DAN KEGIATAN YANGTELAH MENJADI KOMITMEN PEMERINTAH PROVINSI DIY, DAN KEGIATAN MULTI YEARSYANG DIPRIORITASKAN UNTUK DILAKSANAKAN PADA TA 2013.

LANJUTAN (KEBIJAKAN BELANJA SECARA UMUM)• MENGALOKASIKAN BELANJA TIDAK LANGSUNG YANG MELIPUTI GAJI DAN

TUNJANGAN PNS, BELANJA HIBAH, BELANJA SOSIAL, BELANJA BAGI HASILKAB/KOTA, BELANJA BANTUAN SOSIAL DENGAN PRINSIP PROPORSIONAL,PEMERATAAN, DAN PENYEIMBANG, SERTA BELANJA TIDAK TERDUGA YANGDIGUNAKAN UNTUK PENANGGULANGAN BENCANA.

• PENINGKATAN EFEKTIVITAS BELANJA BANTUAN KEUANGAN DAN BAGI HASILKEPADA KABUPATEN/KOTA DENGAN POLA :• ALOKASI YANG BERSIFAT BLOCK GRANT DARI POS BAGI HASIL SECARA PROPORSIONAL,

GUNA MEMPERKUAT KAPASITAS FISKAL KABUPATEN/KOTA DALAM MELAKSANAKANOTONOMI DAERAH DAN;

• ALOKASI YANG BERSIFAT SPESIFIC GRANT DARI POS BANTUAN KEUANGANKEPADA KABUPATEN/KOTA/DESA YANG DIARAHKAN DALAM RANGKAMENDUKUNG AGENDA AKSELERASI PENCAPAIAN VISI PROVINSI DIY

ANALISIS APBD PROVINSI D.I.YFITRIA NUR ANGGRAENI

71114112094

PRINSIP-PRINSIP PENGANGGARANSEMUA PENERIMAAN BAIK DALAM BENTUK UANG, MAUPUN BARANG

DAN/ATAU JASA DIANGGARKAN DALAM APBD

SELURUH PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DIANGGARKAN SECARA

BRUTO

JUMLAH PENDAPATAN MERUPAKAN PERKIRAAN TERUKUR DAN DPT DICAPAI

SERTA BERDASARKAN KETENTUAN PER-UU-AN

PENGANGGARAN PENGELUARAN HARUS DIDUKUNG DENGAN ADANYA

KEPASTIAN TERSEDIANYA PENERIMAAN DALAM JUMLAH CUKUP DAN HARUS

DIDUKUNG DENGAN DASAR HUKUM YANG MELANDASINYA