analisis pengaruh motivasi dan tingkat pendidikan terhadap ... · pdf file2 analisis pengaruh...
TRANSCRIPT
ANALISIS PENGARUH MOTIVASI DAN TINGKAT PENDIDIKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Studi Kasus pada KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu)
Skripsi
:
Oleh:
Susi Dianawati
NIM: 104082002632
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1429 H /2008 M
2
ANALISIS PENGARUH MOTIVASI DAN TINGKAT PENDIDIKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Studi Kasus pada KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu)
Skripsi
Ditujukan kepada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Untuk Memenuhi Syarat-syarat untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi
Oleh:
Susi Dianawati
NIM. 104082002632
Di Bawah Bimbingan
Pembimbing I Pembimbing II
Dr. Yahya Hamja, MM Rahmawati, SE., Ak., MM
NIP. 130 676 334 NIP. 150 377 441
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1429 H /2008 M
3
ANALISIS PENGARUH MOTIVASI DAN TINGKAT PENDIDIKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Studi Kasus pada KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu)
Skripsi
Ditujukan kepada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
untuk Memenuhi Syarat-syarat untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi
Oleh:
Susi Dianawati
NIM. 104082002632
Di Bawah Bimbingan
Pembimbing I Pembimbing II
Dr. Yahya Hamja, MM Rahmawati, SE., Ak., MM
NIP. 130 676 334 NIP. 150 377 441
Penguji Ahli
Drs. Abdul Hamid Cebba, Ak., MBA
NIP. 132 055 044
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1429 H/2008 M
4
Hari ini Kamis Tanggal Dua Belas Juni Tahun Dua Ribu Delapan telah dilakukan
Ujian Komprehensif atas nama Aditya Dwi Purwoko NIM: 104082002676
dengan judul Skripsi "PENGARUH PELAKSANAAN SELF ASSESSMENT
SYSTEM, KUALITAS PELAYANAN KPP, DAN TINGKAT PENDIDIKAN
TERHADAP MOTIVASI WAJIB PAJAK MEMENUHI KEWAJIBAN
PAJAK (Studi Kasus pada KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu)".
Memperhatikan kemampuan mahasiswa tersebut selama ujian berlangsung, maka
skripsi ini sudah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 12 Juni 2008
Tim Penguji Ujian Komprehensif
Drs. Abdul Hamid Cebba, Ak., MBA Afif Sulfa, SE, AK., M.si
Ketua Sekretaris
Prof. Dr. Abdul Hamid, MS
Penguji Ahli
5
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
I. IDENTITAS PRIBADI
Nama : Susi Dianawati
Tempat, Tanggal Lahir : Pandeglang, 20 Juni 1986
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl. Pulo Cempaka Raya No.36 Rt 007/Rw 014
Kemandoran I, Kelurahan Grogol Utara,
Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
12210
No. telepon : 081511767741
e-mail : [email protected]
II. PENDIDIKAN FORMAL
1992 - 1998 SDN Grogol Utara 10 Pagi
1998 - 2001 SLTP Negeri 16 Jakarta
2001 - 2004 SMK Negeri 6 Jakarta
2004 - 2008 Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta.
III. RIWAYAT KELUARGA
Nama Ayah : Suardi
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Barakat
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Pulo Cempaka Raya No.36 Rt 007/Rw 014
Kemandoran I, Kelurahan Grogol Utara,
Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
1221
6
ABSTRACT
Susi Dianawati. The title of script "Analysis Influence of Motivation and
Education Level to Taxpayer Compliance". Strata One (S1). Tax Concentration,
Accounting Major in Economic and Social Sciense The State of Islamic University
Syarif Hidayatullah Jakarta.
The purpose of this research is to know influence motivation and
education level to taxpayer compliance with using multiple linear regression with
dummy's variable. The sample in this research includes 61 respondences listed at
Tax Service Office "Pratama Jakarta Tanah Abang Satu". The sampling method
is convenience sampling. The collected of data to use primary data with
questionnaire technique.
The result of the research with partial, motivation has a positive relations
and significant to taxpayer compliance. Education level have a positive relations
but unsignificant with taxpayer compliance.
Simultaneously, independents variable's influences to taxpayer compliance
as a dependent variable's.
Key Words: Motivation, Education level, Taxpayer compliance.
7
ABSTRAK
Susi Dianawati. Judul Skripsi "Analisis Pengaruh Motivasi dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". Strata Satu (S1) Jurusan
Akuntansi, Konsentrasi Pajak Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh motivasi dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan regresi linear
berganda dengan variabel dummy. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 61 responden yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu. Metode
penarikan sampel yang digunakan adalah convenience sampling. Pengumpulan
data menggunakan data primer yaitu data yang diambil langsung dari responden
dengan teknik kuisioner.
Hasil penelitian yang diperoleh dalam pengujian secara parsial adalah
bahwa motivasi mempunyai hubungan positif dan berpengaruh secara signifikan
terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan tingkat pendidikan mempunyai
hubungan positif namun tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan
wajib pajak.
Secara simultan variabel independen berpengaruh terhadap kepatuhan
wajib pajak sebagai variabel dependen.
Kata kunci: Motivasi, Tingkat Pendidikan, Kepatuhan Wajib Pajak
8
KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahiim
Alhamdulillahirobbil ‘alamiin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang
senantiasa mencurahkan rahmat, hidayah dan nikmat-Nya sehingga peneliti dapat
menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada suri
tauladan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya ke jaman
yang terang benderang.
Dengan segala kemampuan peneliti, kerja keras dan do’a akhirnya skripsi ini
dapat terselesaikan. Namun, peneliti menyadari skripsi ini masih jauh dari
kesempurnaan. Peneliti hanya berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat di
kemudian hari.
Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang tak terhingga
kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan baik moril
maupun materil atas penyelesaian skripsi ini:
1. Ayah dan ibu atas segala kasih sayang, do’a, dan pengorbanannya yang begitu
besar sehingga memotivasi peneliti untuk tetap kuat dan sabar dalam
menjalani hari-hari di bangku kuliah.
2. Bapak Dr. Yahya Hamja, MM, selaku Dosen Pembimbing I atas kesabarannya
dalam membimbing dan memberikan dorongan serta ide-ide baru.
3. Ibu Rahmawati, SE., Ak., MM, selaku Dosen Pembimbing II yang
meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan berbagai solusi
kepada peneliti.
4. Bapak Drs. Moh. Faisal Badroen, MBA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan
Ilmu Sosial.
5. Bapak Drs. Abdul Hamid Cebba, Ak. MBA, selaku Ketua Jurusan Akuntansi.
6. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah
membantu kelancaran administrasi.
7. BaTu BaRa Family “Rumah KeduaQu” yang tak terlupakan, makasih buat
‘Mbak Siti, Yanthe, Hilda, Utet, Vera, Lulut, Ira, dan Nia dan adik-adik kosan
batu bara jadilah yang terbaik.
9
8. Keluarga Besar Akuntansi A '04 : Yusar, Sanusi, Rozak , Ucup, Eli, Rio,
Wendy, Wahyu, Bang Hate, Yahya, Fian, Ican, Irvan, Altaf, Haris, Silky,
Nana, Tika, Ika, Neneng, Fitri, Indah, Nindy, Devi, Ani, Eva, Tia, Ita, dan
Team Soulmate Denok, Rifka, Nissa, Putri (kalian pasti bisa!!), bagiku begitu
banyak kenangan yang sulit terlupakan bersama kalian. Makasih buat
semuanya karena kalian sumber semangatku.
9. Teman seperjuangan kompre Ieda dan Nica makasih kerjasamanya.
10. Teman-teman “Tax Accounting A” pertemuan yang singkat namun sangat
berarti, buat Rifta dan Uni Dewi makasih buat do’a dan dukungannya.
11. Teman-teman Akuntansi FEIS angkatan 2004 semoga silaturrahmi kita tetap
terjaga.
12. Idris makasih ya SPSSnya, rahma, jenk dwe, widhya, dika, yani, rahil,
makasih buat semangatnya.
13. Aditya Dwi Purwoko makhluk terlucu yang tak pernah bosan menemani,
menyemangati, dan mendo’akanku makasih buat kebersamaannya (Cepet
selesai ya skipsi’a).
14. Seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan dorongan mohon maaf
tidak dapat disebutkan satu persatu, namun sangat berarti dihatiku.
Semoga segala bantuan, dukungan dan do’a yang telah peneliti terima dari
semuanya mendapat ridha Allah SWT dan menjadi pengikat silaturrahmi bagi kita
semua. Akhir kata peneliti mohon maaf bila terdapat kesalahan dan terima kasih
yang sebesar-besarnya.
Jakarta, 23 Mei 2008
Susi Dianawati
10
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL ............................................................................................ i
LEMBAR PENGESAHAN.................................................................................. ii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP............................................................................. v
ABSTRACT........................................................................................................... vi
ABSTRAK............................................................................................................ vii
KATA PENGANTAR.......................................................................................... viii
DAFTAR ISI ........................................................................................................ x
DAFTAR TABEL ............................................................................................... xiii
DAFTAR GAMBAR............................................................................................ xv
DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................................ xvi
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................... 1
A. Latar Belakang Penelitian ................................................................. 1
B. Perumusan Masalah .......................................................................... 9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.......................................................... 9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ......................................................................... 11
A. Konsep Dasar Perpajakan ................................................................. 11
1. Pengertian Pajak ........................................................................... 11
2. Fungsi Pajak ................................................................................. 12
3. Jenis Pajak .................................................................................... 13
4. Sistem Pemungutan Pajak ............................................................. 15
5. Definisi Wajib Pajak ..................................................................... 16
6. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak................................................... 17
7. Pajak Penghasilan ......................................................................... 19
B. Motivasi............................................................................................ 22
C. Pendidikan ........................................................................................ 26
D. Kepatuhan Wajib Pajak..................................................................... 29
1. Pengertian Kepatuhan ................................................................... 29
11
2. Kepatuhan Wajib Pajak................................................................. 30
E. Kerangka Pemikiran .......................................................................... 33
F. Hipotesis ........................................................................................... 33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN .......................................................... 35
A. Ruang Lingkup Penelitian ................................................................ 35
B. Metode Penentuan Sampel ................................................................ 35
C. Metode Pengumpulan Data ............................................................... 36
D. Metode Analisis Data........................................................................ 37
1. Statistik Deskriptif ........................................................................ 37
2. Uji Kualitas Data .......................................................................... 37
3. Uji Asumsi Klasik......................................................................... 38
4. Uji Hipotesis................................................................................. 49
E. Operasional Variabel......................................................................... 41
1. Variabel Independen ..................................................................... 41
2. Variabel Dependen ....................................................................... 41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.............................................................. 44
A. Gambaran Umum KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu............... 44
1. Sejarah Singkat KPP ..................................................................... 44
2. Struktur Organisasi ....................................................................... 45
3. Susunan Organisasi....................................................................... 46
4. Tugas dan Fungsi .......................................................................... 47
B. Karakteristik Responden ................................................................... 48
1. Hasil Analisis Data Kualitatif........................................................ 48
2. Hasil Analisis Deskriptif ............................................................... 51
C. Uji Kualitas Data .............................................................................. 70
1. Uji Validitas ................................................................................. 70
2. Uji Reliabilitas .............................................................................. 73
D. Uji Asumsi Klasik ............................................................................ 74
1. Uji Multikolonieritas..................................................................... 74
12
2. Uji Heteroskedastisitas.................................................................. 74
E. Uji Hipotesis..................................................................................... 75
1. Uji Koefisien Determinasi (R2) ..................................................... 75
2. Persamaan Regresi Berganda Variabel Dummy ............................ 76
3. Uji Statistik t................................................................................. 77
4. Uji Statistik Fisher (F) .................................................................. 78
BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI ...................................................... 79
A. Kesimpulan ...................................................................................... 79
B. Implikasi........................................................................................... 80
DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 82
LAMPIRAN .............. .......................................................................................... 83
13
DAFTAR TABEL
Tabel 3.1 : Bobot dan kategori skala likert ........................................................... 36
Tabel 3.2 : Operasional Variabel .......................................................................... 42
Tabel 4.1 : Jenis Kelamin ..................................................................................... 49
Tabel 4.2 : Usia Responden .................................................................................. 49
Tabel 4.3 : Tingkat Pendidikan ............................................................................. 50
Tabel 4.4 : Jenis Pekerjaan ................................................................................... 51
Tabel 4.5 : Melaksanakan kewajiban perpajakan dengan sukarela ........................ 51
Tabel 4.6 : Mendaftarkan sebagai Wajib Pajak dengan sukarela ........................... 52
Tabel 4.7 : Membayar pajak sebagai bentuk pengabdian kepada Negara .............. 53
Tabel 4.8 : Membayar pajak sebagai wujud gotong royong nasional .................... 53
Tabel 4.9 : Membayar pajak dapat mengurangi tingkat kemiskinan ...................... 54
Tabel 4.10: Pajak berfungsi untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat .............. 55
Tabel 4.11: Penghasilan WP diatas PTKP wajib membayar pajak .......................... 55
Tabel 4.12 :Manfaat pajak sebagai sarana pendidikan dan layanan kesehatan
gratis ........ .......................................................................................... 56
Tabel 4.13: Rakyat taat pajak jika keuangan negara dikelola dengan tertib,
efisien, transparan, dan bertanggung jawab........................................... 57
Tabel 4.14: Proporsi tarif pajak menganut asas keadilan......................................... 57
Tabel 4.15:Pembayaran PPh dilakukan sebelum jatuh tempo agar tidak terkena
denda 2%............................................................................................... 58
Tabel 4.16: Informasi pajak diperlukan bagi masyarakat yang belum tahu
gunanya pajak...................................................................................... 59
Tabel 4.17:Sosialisasi perpajakan perlu dilakukan oleh aparat pajak
untuk meningkatkan pengetahuan pajak................................................. 59
Tabel 4.18: Pemberian penghargaan atau hadiah oleh KPP diperlukan
untuk merangsang WP dalam membayar pajak ...................................... 60
Tabel 4.19: Tingkat Pendidikan.............................................................................. 61
Tabel 4.20: WP sudah melakukan pembukuan dan pencatatan dengan benar.......... 62
Tabel 4.21: WP telah menghitung pajak terutang dengan benar dalam SPT Masa
14
dan Tahunan......................................................................................... 62
Tabel 4.22: WP telah menghitung dengan benar dalam mengisi SSP dan fiskus
telah menghitung pajak secara pasti ........................................................ 63
Tabel 4.23: WP selalu menyetor dan melaporkan SPT Masa tepat waktu ............... 64
Tabel 4.24: WP tepat waktu dalam menyampaikan SPT Tahunan .......................... 64
Tabel 4.25: WP bersedia memenuhi tunggakan pajaknya bila ada .......................... 65
Tabel 4.26: WP tidak mempunyai tunggakan pajak................................................ 66
Tabel 4.27: WP tidak pernah melakukan kejahatan dibidang perpajakan ................ 66
Tabel 4.28: WP tidak pernah mendapat sanksi atau denda pajak............................. 67
Tabel 4.29: WP akan membantu kelancaran proses pemeriksaan pajak
oleh petugas pajak ............................................................................... 68
Tabel 4.30: WP bersedia memberikan data yang diperlukan dalam proses
Pemeriksaan ........................................................................................ 68
Tabel 4.31: WP masih merasa takut bila berhubungan dengan pemeriksaan
Pajak ....... .......................................................................................... 69
Tabel 4.32: WP mengetahui Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 235/KMK/03/2003 mengenai Kriteria WP Patuh ................... 70
Tabel 4.33: Hasil Uji Validitas Motivasi ................................................................ 71
Tabel 4.34 : Hasil Uji Validitas Kepatuhan .......................................................... 72
Tabel 4.35 : Hasil Uji Reliabilitas Motivasi ......................................................... 73
Tabel 4.36 : Hasil Uji Reliabilitas Kepatuhan........................................................ 73
Tabel 4.37 : Hasil Uji Multikolonieritas .............................................................. 74
Tabel 4.38 : Hasil Uji Regresi .............................................................................. 75
Tabel 4.39 : Hasil Uji t ......................................................................................... 76
Tabel 4.40 : Hasil Uji t ......................................................................................... 77
Tabel 4.41 : Hasil Uji F.......................................................................................... 78
15
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1: Kerangka Pemikiran ........................................................................ 33
Gambar 4.1: Struktur Organisasi ........................................................................... 45
Gambar 4.2: Hasil Uji Heteroskedastisitas ........................................................... 74
16
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1: Kuisioner ........................................................................................... 84
Lampiran 2: Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Motivasi ...................................... 89
Lampiran 3: Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak ............. 90
Lampiran 4: Hasil Uji Regresi................................................................................ 91
Lampiran 5: Hasil Uji Multikolonieritas ................................................................ 92
Lampiran 6: Hasil Uji Hereroskedastisitas.............................................................. 92
Lampiran 7: Rekapitulasi jawaban Kuisioner ......................................................... 93
Lampiran 8: Surat Ijin Penelitian di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang
Satu .................................................................................................. 95
17
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Tanpa mengingkari fenomena-fenomena riil di masyarakat sekarang ini
yang masih terpuruk dalam krisis ekonomi, pemerintah dengan kebijakan
fiskal mengisyaratkan untuk dapat memelihara dan mempertahankan disiplin
kebijakan makroekonomi sebagai kunci penting dalam menciptakan
lingkungan yang kondusif bagi upaya pemulihan. Ini adalah faktor penting
untuk mendukung pemulihan sektor riil dan dunia usaha. Kebijakan fiskal
melalui penerimaan dan belanja negara merupakan instrumen ampuh guna
mengambil tindakan bagaimana output nasional dipergunakan untuk sebesar-
besar kemakmuran rakyat (http://www.fiskal.depkeu.go.id, Anggito Abimanyu,
12 Desember 2005, 5:33:00 PM).
James Tobin pemenang hadiah nobel ekonomi, menyimpulkan bahwa
kebijakan fiskal mengatur kewajiban warga negara dalam bidang perpajakan
untuk dialokasikan kepada aktifitas ekonomi masyarakat secara adil dan
merata. Untuk itu, kebijakan fiskal terus diupayakan agar sehat, menggali
potensi sendiri, dan mengurangi ketergantungan. Hal tersebut diwujudkan oleh
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui upaya modernisasi administrasi
perpajakan yang bertujuan agar pemasukan negara dari sektor pajak
meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya
18
(http://www.fiskal.depkeu.go.id/bappekki/artikelaa/detailaa.asp?NewsID=N8
02909217).
Pajak bagi suatu masyarakat yang modern, memegang peranan penting.
Pembiayaan penyelenggaraan negara sebagian besar bersumber dari pajak,
juga merupakan sumber dana utama dalam melakukan pembangunan. Karena
peranannya yang sangat sentral dalam negara, tentunya masyarakat sebagai
warga negara mestinya paham tentang pentingnya pajak serta mengerti
bagaimana melaksanakan hak dan kewajibannya terkait dengan pajak. Apalagi
dengan sistem self assesment seperti yang diterapkan Indonesia
(doytea.wordpress.com/2007/08/06/sosialisasi-pajak-tanggung-jawab-siapa/-
38k).
Sejak diterapkannya sistem self assesment dalam undang-undang
perpajakan di Indonesia, kunci pokoknya adalah kesadaran dan kepatuhan
wajib pajak dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya. Konsekuensi
dari penerapan sistem self assesment tersebut, Direktorat Jendral Pajak
berkewajiban untuk melakukan pelayanan, pengawasan, pembinaan, dan
penerapan sanksi perpajakan. Karena pada sistem self assesment Wajib Pajak
diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, melaporkan, dan
membayar sendiri kewajiban pajaknya (Media Indonesia, 30 oktober 2007).
Pelaksanaan sistem self assesment tersebut harus didukung oleh tingkat
pemahaman dan kesadaran wajib pajak. Sayangnya di Indonesia, tingkat
kesadaran dan kepatuhan tentang pajak ini sangat rendah (Wahyudi, 2007).
Fakta-fakta di lapangan menunjukkan hal itu. Sebagai contoh, sebenarnya
19
undang-undang mewajibkan setiap orang yang penghasilannya diatas PTKP
wajib memiliki Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP). Namun kenyataannya
jarang sekali orang yang sukarela mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP.
Hal ini dapat dilihat pada saat penyampaian SPT Tahunan PPh Pasal 21,
banyak pegawai yang penghasilannya diatas PTKP tetapi tidak memiliki
NPWP. Faktor-faktor yang menyebabkannya antara lain ketidaktahuan tentang
aturan perpajakan, kurangnya pengawasan, lemahnya penegakan hukum,
malas berurusan dengan kantor pajak, sampai pada kesan “tidak
bersahabatnya” kantor pajak. Selain itu, tingkat pemahaman terhadap
ketentuan perpajakan juga menunjukkan tingkat yang rendah. Misalnya kita
sering mendengar keluhan tentang rumitnya pengisian SPT dan adanya
peraturan-peraturan baru yang belum diketahui oleh wajib pajak
(doytea.wordpress.com/2007/08/06/sosialisasi-pajak-tanggung-jawab-siapa/-
38k).
Permasalahan yang dihadapi wajib pajak tersebut dapat diatasi dengan
meningkatkan sosialisasi perpajakan kepada seluruh lapisan masyarakat.
Sosialisasi yang dimaksud adalah suatu proses dimana wajib pajak diajak
untuk mengetahui, memahami, menghargai, dan menaati ketentuan yang ada.
Secara sosiologis Soekanto (2005) menegaskan bahwa berhasilnya proses
sosialisasi tergantung pada tiga faktor, yaitu pertama, efektifitas dalam
melaksanakan kaedah hukum (Undang-undang perpajakan) dalam masyarakat;
kedua, adanya reaksi negatif dari masyarakat; dan ketiga, kecepatan
menanamkan kaedah-kaedah tersebut di dalam masyarakat.
20
Menurut Dudi Wahyudi (2007) Terdapat dua aspek perpajakan yang perlu
disosialisasikan. Pertama, aspek kesadaran dan pemahaman tentang pajak.
Aspek inilah sebenarnya yang harus diarahkan kepada masyarakat luas, baik
itu wajib pajak atau bukan. Alat yang efektif adalah sekolah dan perguruan
tinggi. Rasanya perlu dimasukkannya materi pajak secara umum dalam
kurikulum pendidikan kita, misalnya melalui mata pelajaran PPKn dan
Ekonomi. Namun di perguruan tinggi sebaiknya diseluruh jurusan diberikan
mata kuliah perpajakan, terutama aspek pajak atas bidang industri yang akan
dimasukinya selepas kuliah (doytea.wordpress.com/2007/08/06/sosialisasi-
pajak-tanggung-jawab-siapa/-38k). Dunia pendidikan merupakan tempat yang
tepat untuk memperkenalkan pengetahuan tentang pajak sehingga kesadaran
dan kepatuhan membayar pajak sudah tertanam sejak dini. Hal ini ditunjukkan
oleh Ditjen Pajak dengan menggelar sosialisasi pajak bertajuk “High School
Tax Roadshow” yang diikuti 300 SMU di Medan. Sosialisasi tersebut berjalan
dengan sukses karena mendapat respon yang baik dari siswa
(http://hariansib.com/2007/05/16/ditjen-pajak-gelar-sosialisasi-pajak-diikuti-
300-smu-di-medan/).
Aspek yang kedua yaitu, teknis dari perpajakan. Pengetahuan aspek teknis
ini sebaiknya diberikan langsung kepada pihak yang akan melaksanakan
kewajiban pajaknya. Misalnya, sosialisasi tentang pengisian SPT atau
sosialisasi tentang perubahan peraturan pajak. Sosialisasi aspek ini nampaknya
memang lebih cocok diberikan oleh kantor pajak. Tetapi, jika sosialisasi
dilakukan oleh kantor pajak, peserta sosialisasi biasanya enggan datang karena
21
mungkin masih terdapat jarak psikologis antara wajib pajak dan aparat pajak.
Dengan modernisasi kantor pajak masalah ini akan teratasi karena dengan sifat
struktur dan kultur yang baru memungkinkan adanya saling percaya antara
wajib pajak dan aparat pajak sehingga jarak psikologisnya semakin berkurang
(doytea.wordpress.com/2007/08/06/sosialisasi-pajak-tanggung-jawab-siapa/-
38k).
Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya juga
dipengaruhi oleh motivasi wajib pajak. Menurut Robert L Malthis dan John H.
Jackson, motivasi asal kata motif adalah suatu kehendak atau keinginan yang
timbul dalam diri seseorang yang menyebabkan orang itu berbuat. Motivasi
dapat juga diartikan sebagai rangsangan dari luar dalam bentuk benda atau
bukan benda yang dapat menumbuhkan dorongan pada orang untuk memiliki,
menikmati, menguasai, mencapai benda atau bukan benda tersebut (Munir,
2001:136). Motivasi merupakan salah satu faktor penting yang harus dimiliki
individu. Karena dengan motivasi inilah orang akan tergerak untuk
melaksanakan suatu aktivitas. Tanpa adanya motivasi, orang akan lemah,
pesimis, dan tidak terdorong untuk beraktifitas.
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2007, pajak
adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau
badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari definisi tersebut dijelaskan
bahwa rakyat tidak mendapatkan imbalan secara langsung atas pembayaran
22
pajaknya. Hal ini akan menyebabkan wajib pajak kurang termotivasi untuk
memenuhi kewajiban perpajakannya.
Dalam teori motivasi yang dikembangkan oleh Maslow dijelaskan
mengenai hirarki kebutuhan akan penghargaan, yakni setiap manusia akan
selalu senang bila mendapat penghargaan (Winardi:2002). Begitu pula wajib
pajak akan terdorong untuk memenuhi perpajakan bila mendapatkan imbalan
secara langsung.
Untuk menumbuhkan motivasi wajib pajak, maka dalam pelaksanaan
sosialisasi aparat pajak harus memaparkan secara konkret manfaat pajak dan
menumbuhkan kesadaran bahwa pajak digunakan untuk keperluan negara bagi
kemakmuran rakyat. Diantaranya pajak digunakan untuk menggaji PNS,
membangun sekolah, rumah sakit, jalan, jembatan, keamanan dan fasilitas
umum lainnya sehingga motivasi wajib pajak semakin kuat untuk patuh dalam
memenuhi kewajiban pajak (http://www.jawapos.co.id/index.php?a...id
=182102&c=88).
Salah satu upaya aparat pajak dalam memberi motivasi wajib pajak adalah
mengadakan program Pekan Penyampaian SPT PPh 2006 di Bojonegoro. Hal
itu guna mewujudkan adanya peningkatan wajib pajak di Bojonegoro, KPP
berencana aktif turun ke lapangan untuk mendata wajib pajak yang
mempunyai PTKP di atas 13,2 juta setahun. Target utama pendataan itu antara
lain karyawan mall dan pasar besar yang ada di Bojonegoro
(http://www.bojonegoro.go.id/nando007/lengkap.php?IDBerita=2115).
Pemerintah kota Semarang juga mengadakan kegiatan yang serupa yaitu
23
memberikan hadiah kepada wajib pajak yang telah membayar PBB lebih awal
sebelum jatuh tempo. Kegiatan itu bertujuan untuk meningkatkan tali
silaturahmi antara wajib pajak dengan pemkot Semarang dan memberi
motivasi untuk membayar PBB (http://infosemarang.net/index.php?option=
com_content&task=view&id=122&Itemid=1).
Penelitian sebelumnya oleh Nurseto (2002) dengan judul “Pengaruh
Persepsi tentang Pajak dan Tingkat Pendidikan terhadap Kesadaran Wajib
Pajak”. Hasilnya menunjukkan bahwa persepsi tentang pajak dan tingkat
pendidikan dapat memberikan sumbangan efektif terhadap kesadaran wajib
pajak sebesar 37,15%. Ini berarti semakin tinggi persepsi pajak dan tingkat
pendidikan maka pengaruh terhadap kesadaran wajib semakin signifikan.
Penelitian selanjutnya oleh Setiadi (2006) dengan judul “Persepsi tentang
Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”, menunjukkan bahwa persepsi
tentang pajak para responden termasuk kategori baik dengan tingkat persepsi
rata-rata 76,14% dari skor idealnya. Sedangkan dalam konteks kepatuhan
wajib pajak diketahui bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak rata-rata mencapai
77,24% dari skor idealnya. Dari hasil perhitungan korelasi diketahui bahwa
tingkat hubungan kedua variabel penelitian ini 0,443 sehingga ada hubungan
positif dan cukup signifikan antara persepsi tentang pajak dengan kepatuhan
wajib pajak.
Penelitian lain oleh Yusronillah (2006) dengan judul “Analisis Pengaruh
Tingkat Pendidikan dan Jenis Pekerjaan Wajib Pajak terhadap Motivasi
Memenuhi Kewajiban Pajak”. Hasilnya menunjukkan bahwa interaksi tingkat
24
pendidikan dan jenis pekerjaan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap
motivasi memenuhi kewajiban pajak dengan menunjukkan hasil signifikansi
diatas 5% (lima persen).
Berdasarkan penelitan-penelitian sebelumnya penulis mencoba untuk
meneliti kembali. Penulis ingin mengetahui pengaruh motivasi dan tingkat
pendidikan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, apakah terdapat
pengaruh yang signifikan atau tidak. Penelitian ini lebih mengacu kepada
penelitian yang dilakukan oleh Yusronillah (2006). Perbedaan penelitian ini
dengan penelitian sebelumnya, yaitu:
1. Penelitian ini dilakukan pada KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu,
sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan di Kecamatan Jatinegara.
2. Penelitian ini menggunakan tiga variabel, yaitu motivasi (X1), tingkat
pendidikan (D), dan kepatuhan (Y), sedangkan penelitian sebelumnya
menggunakan variabel tingkat pendidikan (X1), jenis pekerjaan (X2), dan
motivasi (Y).
3. Penelitian ini menggunakan pengujian statistik Regresi Berganda Variabel
Dummy, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan pengujian
statistik Two Way ANOVA.
4. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2008, sedangkan penelitian
sebelumnya dilakukan pada tahun 2006.
Berdasarkan berbagai pertimbangan sebelumnya, maka penulis mencoba
untuk meneliti lebih lanjut permaslahan diatas, dengan memilih judul
25
“ANALISIS PENGARUH MOTIVASI DAN TINGKAT PENDIDIKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK”.
B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka
penulis membuat perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Apakah Motivasi Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak?
2. Apakah Tingkat Pendidikan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak?
3. Apakah Motivasi dan Tingkat Pendidikan Wajib Pajak berpengaruh
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah:
a. Untuk mengetahui apakah Motivasi Wajib Pajak berpengaruh terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak.
b. Untuk mengetahui apakah Tingkat Pendidikan Wajib Pajak
berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
c. Untuk mengetahui apakah Motivasi dan Tingkat Pendidikan Wajib
Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
26
2. Manfaat Penelitian
a. Bagi pihak KPP, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk
menjadi bahan pertimbangan dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan
dan tetap memperhatikan hak-hak wajib pajak itu sendiri.
b. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini sebagai sarana informasi bahwa
pembinaan pendidikan pajak sangat penting untuk meningkatkan
kepatuhan pajak.
c. Bagi civitas akademika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, hasil
penelitian ini dapat menjadi acuan atau referensi bagi beberapa
penelitian dengan objek peneliti yang sejenis.
d. Bagi penulis dan para pembaca, penelitian ini dapat bermanfaat untuk
memperluas khasanah keilmuan khususnya ilmu perpajakan.
27
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Konsep Dasar Perpajakan
1. Pengertian Pajak
Banyak para ahli dalam bidang perpajakan yang memberikan
pengertian atau definisi yang berbeda-beda mengenai pajak, namun
demikian definisi tersebut mempunyai inti atau tujuan yang sama.
Beberapa kutipan definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli antara
lain:
Menurut Mr.Dr.N J. Feldman dalam Siti Resmi (2003:1)
“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang
kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya konte-prestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup
pengeluaran-pengeluaran umum”.
Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam Burton dan Ilyas
(2004:5) berpendapat:
“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-
Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa-timbal
(kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan
untuk membayar pengeluaran umum”.
Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007:
“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang,
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri
yang melekat pada pengertian pajak, adalah:
28
a) Iuran dari rakyat kepada negara
b) Sifatnya dapat dipaksakan berdasarkan Undang-Undang, artinya pajak
dipungut dengan kekuatan Undang-Undang dan aturan pelaksanaannya
c) Tidak ada kontra-prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan
oleh pembayar pajak
d) Pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik oleh pemerintah pusat
maupun daerah (tidak boleh dipungut oleh swasta)
e) Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran
pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat
umum.
2. Fungsi Pajak
Menurut Mardiasmo (2003:1) fungsi pajak dalam masyarakat suatu
negara terbagi dalam dua fungsi, yaitu:
a. Fungsi Budgetair (Sumber Dana bagi Pemerintah)
Fungsi ini bertujuan untuk memasukkan penerimaan uang untuk kas
negara sebanyak-banyaknya antara lain mengisi APBN sesuai dengan
target penerimaan pajak yang telah ditetapkan, sehingga posisi
anggaran pendapatan dan pengeluaran yang berimbang (balance
budget) tercapai.
b. Fungsi Regulerend (Mengatur)
Fungsi pajak yang secara tidak langsung dapat mengatur dan
menggerakkan perkembangan sarana perekonomian nasional yang
produktif. Adanya pertumbuhan perekonomian yang demikian maka
29
akan dapat menumbuhkan obyek pajak dan subjek pajak yang baru
yang lebih banyak lagi, sehingga basis pajak lebih meningkat lagi.
3. Jenis Pajak
Menurut Djunaedi (2004:11) jenis pajak dapat digolongkan sebagai
berikut:
a. Berdasarkan sifat :
1) Pajak Pribadi (Perseorangan)
Dalam hal ini pengertian pajak lebih memperhatikan keadaan
pribadi seseorang seperti: berapa anak.
2) Pajak Kebendaan
Yang diperhatikan adalah obyek pajaknya, pribadi Wajib Pajak
dikesampingkan.
3) Pajak atas Kekayaan
Yang menjadi obyek pajak adalah kekayaan seseorang atau badan.
4) Pajak atas Bertambahnya Kekayaan
Pengenaannya didasarkan atas seseorang atau badan yang
mengalami pertambahan kekayaan, biasanya dikenakan hanya
sekali.
5) Pajak atas Konsumsi
Pajak atas kenikmatan Wajib Pajak.
30
b. Berdasarkan Ciri :
1) Pajak Subjektif
Pajak subjektif adalah pajak yang memperhatikan keadaan pribadi
Wajib Pajak untuk menetapkan pajaknya dicari alasan yang
objektif yang berhubungan erat dengan keadaan material (Contoh:
Pajak Penghasilan).
2) Pajak Objektif
Pertama melihat kepada obyeknya kemudian barulah dicari
subyeknya (Contoh: Pajak Pertambahan Nilai).
c. Berdasarkan Golongan :
1) Pajak langsung dalam arti pajak yang langsung disetor secara
periodik berdasarkan kohir dan tidak dapat dilimpahkan kepada
pihak lain. (Contoh: PPh)
2) Pajak tidak langsung adalah pajak yang dapat dilimpahkan kepada
orang lain, bisa tidak periodik. (Contoh: Bea materai, PPN).
d. Berdasarkan Lembaga Pemungut :
1) Pajak Pusat yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui
Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan.
Contoh : Pajak Penghasilan, PPN dan PPnBM, Bea materai, PBB
dan BPHTB.
2) Pajak Daerah adalah pajak yang pemungutannya dilakukan
pemerintah daerah baik daerah Tingkat I maupun Tingkat II.
31
Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak pembangunan I,
Pajak reklame.
4. Sistem Pemungutan Pajak
Dalam Mardiasmo (2003:7) pada dasarnya terdapat 3 (tiga) sistem
pemungutan pajak yang berlaku, yaitu:
a. Official Assessment System adalah sistem pemungutan pajak dimana
jumlah pajak yang harus dilunasi atau terutang oleh Wajib Pajak
dihitung dan ditetapkan oleh fiskus (aparat pajak).
Ciri-cirinya:
1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang terletak
pada fiskus.
2) Wajib Pajak bersifat pasif.
3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat ketetapan Pajak
(SKP) oleh pihak fiskus.
b. Self Assessment System adalah sistem pemungutan pajak dimana Wajib
Pajak harus menghitung, menyetor, dan melaporkan jumlah pajak yang
terutang.
Ciri-cirinya:
1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang terletak
pada Wajib Pajak sendiri.
2) Wajib Pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan
melaporkan sendiri pajak yang terhutang.
3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
32
c. Witholding System adalah sistem pemungutan pajak yang mana besar
pajak terutangnya dihitung dan dipotong oleh pihak ketiga. Pihak
ketiga yang dimaksud disini antara lain pemberi kerja, bendaharawan
pemerintah. Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang
terutang ada pada pihak ketiga.
5. Definisi Wajib Pajak
Undang-Undang No. 28 tahun 2007 Pasal 1 menyebutkan, definisi
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, yang meliputi pembayar
pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan.
Wajib Pajak tersebut wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ke kantor pelayanan pajak yang
wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak.
a. Wajib Pajak Terdaftar
Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000), yang dimaksud dengan
Wajib Pajak terdaftar adalah Wajib Pajak yang telah terdaftar dalam
tata usaha Kantor Pelayanan Pajak dan telah diberikan Nomor Pokok
Wajib Pajak yang terdiri dari 15 (lima belas) digit, yaitu 9 (sembilan)
digit pertama merupakan Kode Wajib Pajak dan 6 (enam) digit
berikutnya merupakan Kode Administrasi Perpajakan.
33
b. Wajib Pajak Non Efektif
Dalam SE No. 14/PJ.9/1990 disebutkan, bahwa yang termasuk
Wajib Pajak Non Efektif adalah:
1) Wajib Pajak yang selama dua tahun berturut-turut tidak pernah
melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan, baik berupa
melakukan pembayaran pajak, memasukkan SPT Masa ataupun
SPT Tahunan.
2) Wajib Pajak meninggal atau bubar
a) Wajib Pajak Perseorangan yang telah meninggal dunia tetapi
belum diterima pemberitahuan tertulis secara resmi dari ahli
warisnya.
b) Wajib Pajak Badan yang telah bubar tetapi belum ada Akte
Pembubarannya dari instansi yang berwenang.
3) Wajib Pajak yang tidak diketahui lagi alamatnya walaupun sudah
dilakukan pencarian oleh petugas verifikasi atau petugas yang
ditunjuk untuk itu.
4) Wajib Pajak yang secara nyata berdasarkan hasil penelitian atau
pengamatan tidak menunjukkan adanya kegiatan usaha lagi.
6. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak
Untuk menjamin dan memberikan kepastian hukum kepada Wajib
Pajak dalam melaksanakan kewajibannya, Undang-Undang juga mengatur
dengan tegas hak-hak Wajib Pajak dalam satu Hukum Pajak Formal secara
34
tegas. Dalam bukunya Siti Resmi (2004:22) dituliskan hak dan kewajiban
Wajib Pajak diantaranya yaitu:
a. Kewajiban Wajib Pajak
1) Mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP).
2) Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.
3) Mengambil sendiri Surat Pemberitahuan, mengisinya dengan benar
dan memasukkannya sendiri ke KPP dalam batas waktu yang telah
ditetapkan.
4) Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
5) Jika diperiksa, wajib:
a) memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan,
dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang
berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan
usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang
pajak;
b) memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan
guna memperlancar pemeriksaan;
c) memberikan keterangan yang diperlukan.
b. Hak Wajib Pajak
1) Mengajukan surat keberatan dan banding.
2) Menerima tanda bukti pemasukan, pembetulan, dan mengajukan
permohonan penundaan pemasukan Surat Pemberitahuan (SPT).
35
3) Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
4) Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi
serta pembetulan surat ketetapan yang salah.
5) Memberi kuasa kepada orang lain untuk melaksanakan kewajiban
perpajakan.
7. Pajak Penghasilan
Setelah mengetahui pengertian pajak, definisi penghasilan menurut UU
No. 17 tahun 2000 pasal 4 ayat 1 adalah:
“Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh
Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar
Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah
kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam
bentuk apapun”.
Sehingga definisi Pajak Penghasilan menurut Siti Resmi (2004)
adalah: “Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan
yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak”.
a. Subjek Pajak Penghasilan
Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai
potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk
dikenakan pajak penghasilan.
Pasal 2 ayat 1 UU No. 17 tahun 2000 mengelompokkan Subjek
Pajak Penghasilan sebagai berikut:
1) Subjek Pajak Orang Pribadi
Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau
berada di Indonesia atau di luat Indonesia.
36
2) Subjek Pajak Warisan yang belum terbagi sebagi satu kesatuan,
menggantikan yang berhak.
Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan
subjek pajak pengganti, menggantikan yang berhak yaitu ahli
waris.
3) Subjek Pajak Badan
Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan
nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga,
bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana.
4) Subjek Pajak Badan Usaha Tetap (BUT)
Badan Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan
oleh orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada
di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan,
atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di
Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di
Indonesia.
37
b. Objek Pajak Penghasilan
Yang dimaksud Objek Pajak adalah penghasilan, penghasilan yang
dimaksud dalam perpajakan adalah setiap tambahan kemampuan
ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal
dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai sebagai
konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang
bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.
Menurut Pasal 4 ayat 1 UU Pajak Penghasilan yang dikenakan
pajak atau disebut objek pajak yaitu:
1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa
yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan,
honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan
dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-
Undang ini;
2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
3) Laba usaha;
4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta;
5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan
sebagai biaya;
6) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan
pengembalian utang;
38
7) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk dividen
dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian
sisa hasil usaha koperasi;
8) Royalti;
9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
11) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan
jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
12) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
13) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
14) Premi asuransi;
15) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya
yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau
pekerjaan bebas;
16) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang
belum dikenakan pajak.
B. Motivasi
Istilah motivasi (motivation) berasal dari bahasa latin yakni “movere” yang
berarti menggerakan (to move). Winardi (2002) menyatakan bahwa motivasi
mewakili proses-proses psikologikal yang menyebabkan timbulnya,
diarahkannya dan terjadinya persistensi kegiatan-kegiatan sukarela (volunteer)
yang diarahkan ke arah tujuan tertentu.
39
Pengertian dasar motivasi adalah internal organisme baik manusia ataupun
hewan yang mendorongnya untuk berbuat sesuatu. Dalam pengertian ini
motivasi berarti pemasok daya (energizer) untuk bertingkah laku secara
terarah (Syah, 1997:136).
Pengertian motivasi dapat pula dinyatakan sebagai proses psikologis yang
terjadi karena interaksi antara sikap, kebutuhan, persepsi, dan pemecahan
persoalan. Motivasi adalah kekuatan potensial yang ada dalam diri seorang
manusia yang dapat dikembangkan oleh sejumlah kekuatan luar yang dapat
mempengaruhi hasil kinerjanya secara positif atau negatif. Hal ini tergantung
pada situasi dan kondisi yang dihadapi orang tesebut. Maslow dan Herzberg
adalah dua tokoh pencetus teori motivasi yang terkenal. Perbedaan keduanya
adalah Maslow menekankan kebutuhan psikologis orang-orang, sedangkan
Herzberg berfokus pada kondisi pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan.
Hirarki kebutuhan Maslow dalam Winardi (2002:13) yaitu:
1. Kebutuhan untuk merealisasikan diri
2. Kebutuhan akan penghargaan
3. Kebutuhan sosial
4. Kebutuhan akan keamanan
5. Kebutuhan fisiologikal
Kebutuhan akan penghargaan dalam hirarki kebutuhan Maslow
menegaskan bahwa manusia selalu akan senang mendapatkan penghargaan
dan status yang bergengsi. Oleh karena itu dengan membayar pajak, secara
ekonomi berarti sebenarnya mereka yang membayar pajak telah masuk dalam
40
jajaran kelompok yang lebih mampu (prestise). Karena sesuai aturan, sistem
dan mekanismenya tidak semua masyarakat tergolong sebagai pembayar
pajak. Di samping itu, pembayar pajak di sini juga sebagai bukti kepedulian
terhadap sesama.
Masalah inti motivasi yang berkaitan dengan perpajakan adalah bagaimana
merangsang sekelompok orang yang masing-masing memiliki kebutuhan
mereka yang khas untuk bekerja sama menuju pencapaian sasaran
pembangunan ekonomi di suatu negara. Tujuan teori motivasi adalah
memprediksi perilaku. Perlu ditekankan perbedaan-perbedaan antara motivasi,
perilaku, dan kinerja (perfomance). Motivasilah penyebab perilaku. Andaikan
perilaku tersebut efektif atau baik, maka akibatnya adalah berupa kinerja yang
tinggi. Perilaku pada dasarnya berorientasi pada tujuan (goal oriented) dengan
kata lain perilaku kita pada umumnya dimotivasi oleh suatu keinginan untuk
mencapai tujuan tertentu. Perilaku disebabkan atau dipengaruhi oleh upaya
manusia untuk mencapai suatu kondisi hidup tertentu untuk mencapai tujuan
tertentu. Tujuan masing-masing model/obyek yang memotivasi bersifat static
dalam arti bahwa ia terus-menerus memotivasi sekalipun hal tersebut telah
tercapai (Winardi, 2002:29).
Kesimpulan yang dapat ditarik adalah pemerintah khususnya Direktorat
Jenderal Pajak (DJP) dapat memotivasi para wajib pajak dengan memahami
kebutuhan-kebutuhan sosial mereka akan pengadaan public goods and
services dan membuat mereka senang serta penting bagi pelaksanaan
pembangunan. Dari berbagai pendapat yang dikemukakan sebelumnya
41
mengenai motivasi, pada dasarnya semua memiliki pandangan yang sama
yaitu motivasi merupakan dorongan dari dalam manusia yang menjadi
pangkal seseorang untuk melakukan tindakan.
Menurut Syah (1997:136), motivasi dapat dibagi menjadi dua yaitu:
1. Motivasi Intrinsik adalah motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak
perlu dirangsang dari luar.
2. Motivasi Ekstrinsik adalah motif yang menjadi aktif karena adanya
rangsangan dari luar.
Motivasi ekstrinsik ini tidak mudah timbul, maka aparat pajak sangat
berperan menumbuhkan motivasi pajak agar proses penerimaan negara
berjalan dan berhasil dengan baik. Antara motivasi intrinsik dan ekstrinsik itu
saling memperkuat, bahkan motivasi ekstrinsik itu dapat membagkitkan
motivasi intrinsik. Hubungan peran aparat pajak dengan motivasi wajib pajak
adalah aparat pajak (fiskus) yang dipercaya untuk mengelola penerimaan
negara harus mampu meyakinkan kepada wajib pajak akan manfaat pajak
dalam suatu negara. Motivasi timbul dari dalam diri seseorang yang kemudian
terealisasi yang berupa usaha atau kegiatan untuk mencapai tujuan.
Apabila motivasi masyarakat tinggi dalam memenuhi kewajiban pajaknya
maka secara tidak langsung pembangunan di Indonesia diharapkan akan
berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Tetapi, jika motivasi
masyarakat rendah dalam memenuhi kewajiban pajaknya maka diperkirakan
perjalanan pembangunan akan terhambat.
42
C. Pengertian Pendidikan
Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun
2003: “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian
diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara”.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan adalah proses
pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau sekelompok orang dalam
usaha mendewaskan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Dalam
pengertian luas pendidikan dapat diartikan sebagai sebuah proses dengan
metode-metode tertentu sehingga orang memperoleh pengetahuan,
pemahaman, dan cara bertingkah laku yang sesuai dengan kebutuhan (Syah,
1997:10).
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah usaha
sadar untuk membimbing peserta didik oleh si pendidik terhadap jasmani
maupun rohani menuju terbentuknya kepribadian utama, baik di sekolah
maupun di lingkungan masyarakat.
Pendidikan pada dasarnya merupakan usaha pengembangan sumber daya
manusia, yang dilakukan secara sistematis, pragmatis dan berjenjang, agar
menghasilkan manusia-manusia yang berkualitas yang dapat memberikan
manfaat dan sekaligus meningkatkan harkat dan martabatnya (Hasan,
2005:136).
Menurut Pasal 14 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 2003,
jenjang pendidikan itu meliputi:
43
1) Pendidikan Dasar
Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang
pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD)
atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Atas (SMP) atau
bentuk lain yang sederajat.
2) Pendidikan Menengah
Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar, pendidikan
menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan
menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah
Atas (SMA) atau bentuk lain yang sederajat.
3) Pendidikan Tinggi
Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan
menengah yang mencakup program pendidikan Diploma, Sarjana,
Magister, dan Doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi.
Pendidikan di Indonesia dewasa ini sudah merupakan suatu
kewajiban dalam rangka untuk meningkatkan sumber daya manusia.
Pendidikan merupakan sesuatu yang sangat vital sehingga tidak dapat
dilepaskan dari kehidupan sehari-hari. Di Indonesia masalah pendidikan
tidak ada diskriminasi, setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang
sama mengenai masalah pendidikan.
Menurut Hasan (2005:136-137) peningkatan kualitas diri manusia yang
dicapai melalui pendidikan, diharapkan dapat mencakup beberapa aspek yaitu:
44
1. Peningkatan kualitas fikir (kecerdasan, kemampuan analisis, kreativitas,
dan visioner).
2. Peningkatan kualitas moral (ketakwaan, kejujuran, ketabahan, keadilan
dan tanggung jawab).
3. Peningkatan kualitas kerja (ketrampilan, profesional, dan efisien).
4. Peningkatan kualitas hidup (kesejahteraan materi dan rohani, ketentraman
dan terlindungnya martabat dan harga diri).
Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan demikian merupakan
suatu prasyarat keharusan (necessary condition) yang perlu diwujudkan.
Peningkatan kualitas SDM dilakukan melalui pendidikan, bukan hanya
pendidikan dalam arti sempit sekolah, tetapi juga dalam arti yang luas
mencakup pendidikan dalam keluarga dan masyarakat. Karena pendidikan
pada dasarnya merupakan suatu proses pembudayaan sikap, watak, dan
perilaku yang berlangsung sejak dini bahkan sejak manusia masih berupa
janin dalam rahim seorang ibu. Melalui pendidikan sebagai proses budaya
akan tumbuh dan berkembang nilai-nilai dasar yang harus dimiliki oleh setiap
manusia seperti kelakuan, keimanan, disiplin, akhlak, dan etos kerja serta
nilai-nilai instrumen seperti penguasaan iptek dan kemampuan berkomunikasi
yang merupakan unsur pembentuk kemajuan dan kemandirian bangsa (Subri,
2003:241).
Oleh karena itu masyarakat dapat mengambil langkah-langkah yang lebih
bijaksana dalam bertindak dan mengambil keputusan serta menjadikan
pendidikan sebagai investasi yang penting dan produktif bagi kemajuan dalam
45
segala kehidupan. Diharapkan melalui proses pendidikan setiap peserta didik
(siswa) sebagai anggota suatu masyarakat dan negara, dapat menyadari hak
dan kewajiban sebagai masyarakat maupun sebagai warga negara (Soemitro,
1993).
C. Kepatuhan Wajib Pajak
1. Pengertian Kepatuhan
Menurut Safri Nurmantu (2003:148), kepatuhan perpajakan
didefinisikan sebagai:
“Suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban
perpajakan dan melaksanakan hak dan perpajakannya. Terdapat dua
macam kepatuhan, yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material.
Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi
kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam
undang-undang perpajakan. Misalnya, ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31
Maret. Apabila Wajib Pajak telah melaporkan SPT PPh sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka Wajib Pajak telah memenuhi kepatuhan formal,
akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara subtantif memenuhi semua ketentuan
material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib Pajak yang
memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan
jujur, lengkap, dan benar SPT sesuai dengan ketentuan dan
menyampaikannya ke kantor pelayanan pajak sebelum batas waktu
berakhir”.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepatuhan adalah sifat,
patuh, ketaatan. Menurut Gunadi (2005:5) pengertian kepatuhan diartikan
bahwa Wajib Pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban
pajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakan
pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, ataupun ancaman dan
46
penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Jadi, kepatuhan itu
merupakan sikap taat dalam melaksanakan sesuatu tanpa adanya unsur
pemaksaan dari pihak manapun.
2. Kepatuhan Wajib Pajak
Menurut Burton (2005:4-6) ada beberapa hal yang dapat
mempengaruhi kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi
kewajiban pajaknya. Adapun faktor-faktor tersebut, antara lain:
a. Tarif pajak.
b. Pelaksanaan penagihan yang rapi, konsisten dan konsekuen.
c. Ada tidaknya sanksi bagi pelanggar.
d. Pelaksanaan sanksi secara konsisten, konsekuen dan tidak pandang
bulu.
Menurut kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban
perpajakannya pada dasarnya tercermin dari 3 (tiga) hal, yaitu:
a. Pemenuhan kewajiban interim, seperti pembayaran masa dan Surat
Pemberitahuan (SPT) Masa termasuk SPT PPN dan PPN BM yang
dilaksanakan setiap bulan.
b. Pemenuhan kewajiban tahunan, seperti menghitung dan melunasi
utang pajak, serta melaporkan perhitungan dan SPT diakhir tahun.
c. Pemenuhan ketentuan materil dan yuridis formal perpajakan melalui
perlakuan pembukuan atas pengakuan penghasilan dan biaya serta
berbagai transaksi keuangan lain untuk memperoleh dasar perhitungan
pajak terutang yang tercermin dalam pembukuan Wajib Pajak.
47
Undang-undang tidak pernah menegaskan siapa dan bagaimana
kriteria dari Wajib Pajak yang tergolong patuh. Kriteria siapa yang
digolongkan patuh sebagai WP Patuh hanya diatur dalam Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 yang diubah dengan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 jo Keputusan
Dirjen Pajak Nomor 550 tahun 2000. Hal ini pun hanya kriteria yang
dikaitkan dengan masalah Pengambilan Pendahuluan Kelebihan
Pembayaran Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 17C UUKUP (Burton,
2005:46). Apabila 4 (empat) kriteria di bawah ini dipenuhi, maka WP
dapat digolongkan sebagai WP Patuh. Kriteria Wajib Pajak Patuh tersebut
diantaranya, yaitu:
a. WP tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)
untuk semua jenis pajak dalam 2 (dua) tahun terakhir.
b. WP tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak,
kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda
pembayaran pajaknya.
c. WP tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana
dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun.
d. Dalam hal laporan keuangan diaudit akuntan publik yang tidak dalam
pembinaan Ditjen lembaga Keuangan, atau badan pengawasan
keuangan dan pembangunan serta harus dengan pendapat wajar tanpa
pengecualian atau wajar dengan pengecualian, sepanjang pengecualian
tidak mempunyai laba rugi fiskal. Di mana laporan auditnya harus:
48
1) disusun dalam bentuk panjang (long form report)
2) menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal
e. Dalam hal laporan keuangan yang tidak diaudit oleh akuntan publik,
maka Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk ditetapkan
sebagai wajib pajak patuh sepanjang:
1) memenuhi kritetia pada butir 1 sampai 3 di atas, dan
2) dalam 2 (dua) tahun terakhir:
- menyelenggarkan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 28 UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16
Tahun 2000.
- dalam hal WP patuh dilakukan pemeriksaan koreksi pada
pemeriksaan terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang
terutang paling banyak 5%.
- Permohonan diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum
tahun buku terakhir.
Sedangkan menurut Indra Ismawan (2001:83) agar terciptanya
kepatuhan yang sukarela ada beberapa faktor yang mempengaruhi
diantaranya:
1) Pelayanan yang baik
2) Prosedur yang sederhana dan mudah
3) Pemantauan kepatuhan dan verifikasi yang efektif
49
D. Kerangka Pemikiran
Model penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel bebas (X)
yang mempengaruhi variabel terikat (Y) yang dapat digambarkan:
Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran
E. Hipotesis
Hipotesis adalah pernyataan tentative atau sementara yang merupakan
dugaan atau terkaan tentang apa saja yang peneliti amati dalam usaha untuk
memahaminya. Fungsi utama dari hipotesis adalah membuka kemungkinan
untuk menguji kebenaran teori sehingga segala pernyataan berdasarkan suatu
Motivasi
(X1)
Kepatuhan Wajib
Pajak
(Y)
Tingkat Pendidikan
(D)
Uji Kualitas Data
Uji Asumsi Klasik
Uji Regresi
Berganda Variabel Dummy
50
teori dalam bentuk yang dapat diuji validitasnya. Hipotesis dalam penelitian
ini adalah:
1. H0: artinya tidak terdapat pengaruh antara motivasi dan tingkat pendidikan
terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Ha: artinya terdapat pengaruh antara motivasi dan tingkat pendidikan
terhadap kepatuhan wajib pajak
51
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian ini hanya dibatasi pada seberapa besar pengaruh Motivasi dan
Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Lokasi penelitian yang
akan diteliti adalah KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu. Mengingat
jumlah wajib pajak yang terdapat cukup banyak dan adanya keterbatasan
tenaga, dana dan waktu maka penelitian ini hanya dilakukan terhadap Wajib
Pajak yang terdaftar sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi yang aktif datang
menyampaikan SPT secara langsung ke KPP.
B. Metode Penentuan Sampel
Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah
dengan metode Convenience Sampling. Bentuk sampling ini termasuk ke
dalam sampling nonprobabilitas dimana anggota sampel yang dipilih atau
diambil berdasarkan data yang kemudahan mendapatkan diperlukan atau unit
sampel yang ditarik mudah dihubungi, tidak menyusahkan atau mudah untuk
mengukurnya dan bersifat kooperatif (Abdul Hamid, 2007:30).
52
C. Metode Pengumpulan Data
1. Pengumpulan Data Primer
Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data
kepada pengumpul data (Sugiyono, 2004:129). Untuk memperoleh data
digunakan metode penelitian lapangan (field research) melalui kuesioner.
Kuesioner diberikan kepada wajib pajak orang pribadi aktif yang terdaftar
di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu. Pengiriman kuesioner secara
langsung kepada wajib pajak dan meminta bantuan di bagian pelayanan
kantor pajak tersebut. Kuesioner ini terdiri dari dua bagian, pertama
memuat pertanyaan tentang data diri responden dan kedua berisi
pernyataan penelitian yang berhubungan dengan motivasi dan kepatuhan
Wajib Pajak.
Jenis skala yang digunakan untuk menjawab bagian pernyataan
penelitian adalah skala likert yaitu metode yang digunakan untuk
mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang
tentang suatu fenomena sosial (Indriantoro dan Supomo, 2002:104). Skala
likert yang digunakan untuk menjawab pernyataan penelitian memiliki
lima kategori sebagaimana disajikan dalam tabel 3.1 dibawah ini:
Tabel 3.1
Bobot dan Kategori Skala Likert
No. Jenis Jawaban Bobot
1.
2.
3.
4.
5.
SS = Sangat setuju
S = Setuju
R = Ragu-ragu
TS = Tidak setuju
STS = Sangat tidak setuju
5
4
3
2
1
53
2. Pengumpulan Data Sekunder
Data sekunder adalah teknik pengumpulan data secara tidak langsung
tentang obyek penelitian yang dilakukan dengan cara studi pustaka dari
berbagai buku, majalah, literatur, peraturan perundang-undangan dan
sebagainya.
D. Metode Analisis Data
1. Statistik Deskriptif
Statistik Deskriptif digunakan untuk memberikan informasi mengenai
karakteristik variabel penelitian dan demografi responden. Statistik deskriptif
menjelaskan skala jawaban responden pada setiap variabel yang diukur dari
minimum, maksimum, rata-rata dan standar deviasi. Di samping itu juga untuk
mengetahui demografi responden yang terdiri dari kategori, jenis kelamin, tingkat
pendidikan, umur, dan sebagainya (Ghozali, 2005).
2. Uji Kualitas Data
a. Uji Validitas
Uji validitas adalah adalah pengujian yang digunakan untuk
mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuisioner. Suatu kuisioner
dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisioner mampu untuk
mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner tersebut
(Ghozali, 2005).
Uji validitas dilakukan dengan membandingkan r hitung (tabel
Corrected Item-Total Correlation) dengan r tabel (tabel Product Moment
dengan signifikansi 5%) untuk degree of freedom (df)= n-2, dalam hal
ini n adalah jumlah sampel penelitian sebanyak n responden yang
54
memiliki r hitung untuk menilai df=n-2, dan suatu kuisioner dikatakan
valid apabila r hitung > r tabel (Ghozali, 2005).
b. Uji Reliabilitas
Uji Reliabilitas adalah pengujian yang dilakukan untuk mengukur
suatu kuisioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk.
Suatu kuisioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang
terhadap pernyataan adalah konsisten dari waktu ke waktu, dan suatu
variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach's Alpha >
0,60 (Nunnally dalam Ghozaly, 2005:42).
3. Uji Asumsi Klasik
Adapun pengujian yang dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut:
a. Uji Multikolonieritas
Uji Multikolonieritas bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya
variabel independen yang memiliki kemiripan dengan variabel
independen lain dalam satu model. Kemiripan antar variabel
independen dalam satu model akan menyebabkan terjadinya korelasi
yang sangat kuat antara suatu variabel independen dengan variabel
independen yang lain. Ada atau tidaknya multikolonieritas dapat
dilihat dari Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai VIF tidak lebih
dari 10 dan nilai Tolerance tidak kurang dari 0,1 maka model dapat
dikatakan terbebas dari multikolonieritas (Ghozali, 2005).
55
b. Uji Heteroskedastisitas
Uji ini dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model
regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke
pengamatan yang lain. Jika nilai variansnya tetap, maka disebut
homoskedastisitas. Jika nilai variansnya berbeda, maka disebut
heteroskedastisitas, dimana model regresi yang baik adalah tidak
terjadinya heteroskedastisitas (Ghozali, 2005).
4. Uji Hipotesis
a. Uji Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh
kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai
R2 yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan
hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel
dependen (Ghozali, 2005:83).
b. Regresi Berganda Variabel Dummy
Analisis regresi linier berganda variabel dummy memprediksi besar
Variabel Tergantung menggunakan data variabel bebas, adalah variabel
dummy. Variabel dummy adalah variabel yang digunakan untuk
membuat kategori data yang bersifat kualitatif (nominal). Rumus linier
berganda dengan variabel dummy sebagai berikut:
Y = a + b1X1 + b2D + e
Di mana:
Y = Kepatuhan wajib pajak
56
a = Konstanta
b = Koefisien Regresi
X1= Motivasi
D = Tingkat pendidikan (variabel dummy)
D = 0 = jika non perguruan tinggj
D = 1 = jika perguruan tinggi
e = Standar error
c. Uji Statistik t
Uji t-statistik digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen
secara individual berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
Jika nilai t hitung lebih kecil dari t tabel pada taraf signifikan 0,05 maka Ha
ditolak. Sedangkan jika nilai t hitung lebih besar dari t tabel maka Ha
diterima (Ghozali, 2005: 84-85).
d. Uji Statistik Fisher (F)
Uji F pada dasarnya digukan untuk melihat apakah variabel
independen secara simultan dapat memprediksi atau memiliki pengaruh
terhadap variabel dependen. Dengan syarat jika probabilitas memenuhi
syarat signifikansi lebih kecil dari 0,05 atau dapat dilihat dari nilai F
hitung lebih besar daripada nilai F tabel pada tingkat signifikansi 5%
(Ghozali, 2005:84).
E. Operasional Variabel Penelitian
Variabel-variabel dalam penelitian ini terdiri dari:
1. Variabel Independen
57
a. Motivasi
Motivasi adalah suatu kekuatan potensial yang ada dalam diri
seorang manusia yang dapat dikembangkan oleh sejumlah kekuatan
luar yang dapat mempengaruhi hasil kinerjanya secara positif atau
negatif. Hal ini tergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi
orang tersebut.
b. Tingkat Pendidikan
Pendidikan dapat diartikan sebagai sebuah proses dengan metode-
metode tertentu sehingga orang memperoleh pengetahuan,
pemahaman, dan cara bertingkah laku yang sesuai dengan kebutuhan.
Variabel pendidikan ini merupakan variabel dummy atau bebas
kualitatif, sehingga penelitian dibatasi hanya pada pendidikan formal
wajib pajak yaitu: 1. SD – SMU (Non Perguruan Tinggi) 2. Perguruan
Tinggi.
2. Variabel Dependen
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib
pajak. Kepatuhan Wajib Pajak adalah kesediaan Wajib Pajak untuk
memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa
perlu adanya pemeriksaan, investigasi, peringatan atau pengancaman, dan
penerapan sanksi baik hukuman maupun administrasi.(Gunadi, 2005:5)
Variabel kepatuhan wajib pajak diukur dengan melihat dimensi
kesanggupan dari Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya
sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti menghitung pajak terutang
58
dengan tepat waktu setiap bulannya, memenuhi kewajiban jika memiliki
tunggakan hutang pajak, dan bersedia dilakukan pemeriksaan pajak dan
membantu kelancaran proses pemeriksaan pajak tersebut.
Tabel 3.2
Operasional Variabel Penelitian
No. Variabel Sub Variabel Indikator Skala
1. Motivasi (X1) 1. Intrinsik
2. Ekstrinsik
a. Sukarela
b. Mendaftarkan diri untuk
memiliki NPWP
c. Pengabdian kepada negara
d. Gotong royong
e. Pengentasan kemisikinan
f. Pemerataan dan keadilan
g. Kewajiban warga negara
h. Fasilitas publik
i. Transparansi pemerintah
j. Tarif pajak
k. Denda dan sanksi
l. Sosialisasi perpajakan
m. Hadiah atau penghargaan
Likert
Likert
2. Tingkat
Pendidikan (D)
Jenjang Pendidikan a. Perguruan Tinggi
b. Non Perguruan Tinggi
1
0
3. Kepatuhan
Wajib Pajak (Y)
1. Menghitung
pajak
2. Memperhitungkan
a. Menghitung dengan
benar pajak yang
harus dibayar
b. Dilakukan sendiri
c. Menghitung Surat
Setoran Pajak (SSP)
Likert
Likert
59
3. Membayar
4. Melapor
5. Melaksanakan
Peraturan Pajak
Yang berlaku
6. Pemeriksaan
Pajak
7. Pengetahuan Pajak
dan Surat
Pemberitahuan
(SPT) Masa dan
Tahunan dengan
benar
d Tepat waktu
membayar pajak
e. Tepat waktu
melaporkan SPT
Masa dan Tahunan
f. Tidak memiliki
tunggakan pajak
g Tidak melakukan
kejahatan
h. Tidak pernah
mendapat sanksi
atau denda
perpajakan.
i. Membantu
kelancaran proses
pemeriksaan pajak
j. Peraturan kritetia
wajib pajak patuh
Likert
Likert
Likert
Likert
Likert
60
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum KPP Pratama Jakarta Tanah Abang satu
1. Sejarah Singkat KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu
Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tanah Abang Satu merupakan salah
satu KPP Paripurna di wilayah Jakarta Pusat yang beralamat di Jalan
Penjernihan I No. 36 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
443/KMK.01/2001.
Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 519/KMK.01/2003
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kanwil DJP, Kantor Pelayanan Pajak,
Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Karipka, dan KP4. Tanggal 31
Maret 2005 Kantor Pelayanan Pajak Tanah Abang Satu berubah menjadi
KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta I dengan
wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu yang meliputi satu
kelurahan yaitu Kelurahan Karet Tengsin.
Adanya perubahan menjadi KPP Pratama diharapkan ada kesetaraan
antara Wajib Pajak dengan aparat pajak. KPP Pratama juga dituntut untuk
selalu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan wajib pajak
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
KPP Pratama atau dikenal dengan istilah STO (Small Tax Office)
merupakan bentuk Kantor Pelayanan Modern yang dibentuk dengan
61
orientasi kepada Wajib Pajak Orang Pribadi, mengingat bahwa secara teori
dan bukti empiris di banyak negara seharusnya kontribusi Wajib Pajak
Orang Pribadi (WPOP) lebih dominan daripada kontribusi Wajib Pajak
Badan.
Hal tersebut menunjukkan sebenarnya potensi penerimaan dari WPOP
masih sangat besar. KPP Pratama selain fokus kepada WPOP dengan
struktur organisasi berdasarkan fungsi, namun juga mempunyai konsep
penguasaan daerah untuk mengakomodasikan sisi administrasi Pajak Bumi
dan Bangunan.
2. Struktur Organisasi
Gambar 4.1
Sumber: Pengolahan Data dan Informasi
Kepala Kantor
Kelompok Jabatan
Fungsional
Seksi
Pelayanan
Seksi
Penagihan
Subbag
Umum
Seksi
Pengolahan
Data dan
Informasi
Seksi
Pemeriksaa
n
Seksi
Pengawasan
dan
Konsultasi
Seksi
Ekstensifikasi
Perpajakan
62
3. Susunan Organisasi
Susunan organisasi pada KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu terdiri
dari:
a. Sub Bagian Umum bertugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan,
tata usaha dan rumah tangga.
b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) bertugas melakukan
pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi
perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pelayanan dukungan teknis
komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-filing, serta penyiapan
laporan kerja.
c. Seksi Pelayanan bertugas melakukan penetapan dan penerbitan produk
hukum perpajakan, administrasi dokumen dan berkas pajak, menerima
dan mengolah Surat Pemberitahuan (SPT) serta surat lainnya,
pelaksanaan penyuluhan dan kerjasama pajak dan registrasi wajib pajak.
d. Seksi Penagihan bertugas melakukan urusan piutang pajak, penundaan
dan angsuran pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak,
dan penyimpanan dokumen-dokumen tagihan.
e. Seksi Pemeriksaan bertugas melakukan penyusunan rencana
pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan
dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi
pemeriksaan lainnya.
f. Seksi Pengawasan dan Konsultasi ( PK I,II,III, dan IV) bertugas
melakukan pengawasan kepatuhan wajib pajak, bimbingan atau
63
himbauan kepada wajib pajak dan konsultasi teknis perpajakan bagi
wajib pajak, penyusunan profil wajib pajak, analisa kinerja wajib pajak,
melakukan rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan
intensifikasi, serta melakukan evaluasi hasil banding.
g. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan bertugas melakukan pengamatan potensi
perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, penilaian objek pajak
dalam rangka ekstensifikasi.
h. Kelompok Jabatan Fungsional bertugas melakukan pemeriksaan pajak,
yang meliputi:
- Pemeriksaan Lengkap
- Pemeriksaan Sederhana
- Pemeriksaan dalam rangka penagihan (Deliquency Audit)
4. Tugas Pokok dan Fungsi
Tugas KPP Pratama adalah melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan
pengawasan Wajib Pajak dibidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan
Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya,
Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan dalam wilayah wewenangnya.
Dalam melaksanakan tugasnya, KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu
menyelenggarakan fungsinya antara lain:
a. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi
perpajakan, penyajian infomasi perpajakan pendataan objek dan subjek
pajak, serta penilaian objek PBB;
64
b. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
c. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan
pengolahan Surat Pemberitahuan serta penerimaan surat lainnya;
d. Penyuluhan perpajakan;
e. Pelaksanaan registrasi wajib pajak;
f. Pelaksanaan ekstensifikasi;
g. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
h. Pelaksanaan pemeriksaan pajak;
i. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak;
j. Pelaksanaan konsultasi perpajakan;
k. Pelaksanaan intensifikasi;
l. Pelaksanaan administrasi KPP Pratama.
B. Karakteristik Responden
1. Hasil Analisis Data Kualitatif
Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian melalui
kuisioner yang dibagikan sebanyak 65 buah kepada Wajib Pajak Orang
Pribadi. Kuesioner yang kembali sebanyak 61 buah (94%) dan yang tidak
dapat dianalisis sebanyak 4 buah (6%). Sehingga kuisioner yang dapat
dianalisis dalam penelitian ini sebanyak 61 buah.
Pada tabel 4.1 dapat dilihat bahwa jumlah responden berdasarkan jenis
kelamin terbanyak pada laki-laki berjumlah 32 atau 52,46%, sedangkan
65
sisanya 29 orang atau 47,54% dipenuhi oleh jenis kelamin perempuan.
Artinya, sebagian besar responden yang mengisi kuisioner adalah laki-laki.
Tabel 4.1 : Jenis Kelamin
Jenis Kelamin Frekuensi Persentase (%)
Laki-laki 32 52,46
Perempuan 29 47,54
Jumlah 61 100
Sumber: data primer yang diolah
Pada tabel 4.2 dapat dilihat bahwa jumlah responden berdasarkan usia
tersebar berada pada responden berusia 26 – 40 tahun sebanyak 31 orang
atau 50,62% dari 61 responden. Responden yang berusia 17–25 tahun
sebanyak 16 orang atau 26,23%, responden yang berusia 41 – 55 tahun
sebanyak 14 orang atau 22,95%. Sedangkan responden yang berusia di atas
55 tahun tidak ada atau 0%.
Tabel 4.2 : Usia Responden
Usia Frekuensi Persentase (%)
17 – 25 Tahun 16 26,23
26 – 40 Tahun 31 50,82
41 – 55 Tahun 14 22,95
> 55 Tahun 0 0
Jumlah 61 100
Sumber: data primer yang diolah
66
Pada tabel 4.3 dapat dilihat bahwa jumlah responden berdasarkan
jenjang pendidikan terakhir tersebar pada pendidikan tingkat SMU sederajat
dengan kategori Non Perguruan Tinggi sebanyak 15 orang atau 24,59% dan
yang berpendidikan terakhir Perguruan Tinggi sebanyak 46 orang atau
75,41%, meliputi Diploma (D3), Sarjana (S1), Master (S2), dan Doktor (S3).
Artinya, kondisi ini menggambarkan bahwa WPOP sebagai responden yang
terdaftar di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu sebagian besar
berpendidikan terakhir hingga perguruan tinggi.
Tabel 4.3 : Tingkat Pendidikan
Pendidikan Frekuensi Persentase (%)
Non Perguruan Tingggi 15 24,59
Perguruan Tinggi 46 75,41
Jumlah 61 100
Sumber: data primer yang diolah
Dilihat dari pekerjaan responden pada data yang telah diolah, responden
yang bekerja sebagai PNS adalah 6 orang atau 9,84% dari 61 responden. 43
orang atau 70,49% bekerja sebagai pegawai swasta, sedangkan 4 orang atau
6,56% bekerja profesi seperti dosen, pengacara dan sebagainya. 7 orang atau
11,48% bekerja sebagai wirausaha dan sisanya lain-lain sebanyak 1 orang
atau 1,63%. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar WPOP yang
menjadi responden bekerja sebagai pegawai swasta.
67
Tabel 4.4 : Jenis Pekerjaan
Jenis Pekerjaan Frekuensi Persentase (%)
PNS 6 9,84
Pegawai Swasta 43 70,49
Profesi 4 6,56
Wirausaha 7 11,48
Lain-lain 1 1,63
Jumlah 61 100
Sumber: data primer yang diolah
2. Hasil Analisis Deskriptif
Dalam analisis deskriptif ini peneliti menyajikan tanggapan responden
berkaitan dengan motivasi dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib
pajak di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu.
a. Motivasi
Tabel 4.5
Melaksanakan kewajiban perpajakan dengan sukarela
Keterangan Frekuensi Persentase (%)
Sangat Setuju 11 18,03
Setuju 50 81,97
Ragu-ragu 0 0
Tidak Setuju 0 0
Sangat Tidak Setuju 0 0
Total 61 100
Sumber: data primer yang diolah
68
Berdasarkan tabel 4.5 diperoleh informasi semua responden berpendapat
setuju bahwa responden melaksankan kewajibannya dengan sukarela tanpa ada
paksaan dari pihak manapun sebesar 100%. Artinya, Wajib Pajak Orang Pribadi
sudah memahami manfaat dari pajak.
Tabel 4.6
Mendaftarkan sebagai Wajib Pajak dengan sukarela
Keterangan Frekuensi Persentase (%)
Sangat Setuju 10 16,39
Setuju 44 72,13
Ragu-ragu 7 11,48
Tidak Setuju 0 0
Sangat Tidak Setuju 0 0
Total 61 100
Berdasarkan tabel 4.5 diperoleh informasi bahwa sebagian besar
responden berpendapat setuju bahwa responden mendaftarkan diri sebagai
wajib pajak atas kemauan sendiri, tidak ada unsur paksaan dari pihak
manapun yaitu sebesar 88,52%. Sedangkan 11,48% responden menyatakan
tidak sependapat. Artinya, bahwa masih ada WPOP yang belum memiliki
motivasi untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.
69
Tabel 4.7
Membayar pajak sebagai bentuk pengabdian kepada negara
Keterangan Frekuensi Persentase (%)
Sangat Setuju 16 26,23
Setuju 45 73,77
Ragu-ragu 0 0
Tidak Setuju 0 0
Sangat Tidak Setuju 0 0
Total 61 100
Sumber: data primer yang diolah
Berdasarkan tabel 4.7, dari 61 responden 16 orang atau 26,23%
menjawab sangat setuju dan sisanya sebanyak 45 orang atau 73,77%
menjawab setuju. Ini artinya kebanyakan responden memiliki motivasi
membayar pajak sebagai bentuk pengabdian kepada negara.
Tabel 4.8
Membayar pajak sebagai wujud gotong royong nasional
Keterangan Frekuensi Persentase (%)
Sangat Setuju 12 19,67
Setuju 47 77,05
Ragu-ragu 2 3,28
Tidak Setuju 0 0
Sangat Tidak Setuju 0 0
Total 61 100
Sumber: data primer yang diolah
70
Berdasarkan tabel 4.8, diperoleh informasi bahwa responden
berpendapat sangat setuju 19,67%, menjawab setuju 77,05% dan sisanya
3,28% menyatakan ragu-ragu. Artinya sebagian besar wajib pajak sudah ikut
mewujudkan gotong royong nasional dengan memenuhi kewajiban
pajaknya.
Tabel 4.9
Membayar pajak dapat mengurangi tingkat kemiskinan
Keterangan Frekuensi Persentase (%)
Sangat Setuju 14 22,95
Setuju 42 68,85
Ragu-ragu 3 4,92
Tidak Setuju 2 3,28
Sangat Tidak Setuju 0 0
Total 61 100
Berdasarkan tabel 4.9, diperoleh informasi bahwa responden menjawab
sangat setuju sebesar 22,95%, menjawab setuju sebesar 68,85%, menjawab
ragu-ragu sebesar 4,92% dan sisanya 3,28% menjawab tidak setuju. Artinya
bahwa sebagian besar wajib pajak menyatakan setuju bahwa dengan
membayar pajak dapat mengurangi tingkat kemiskinan.
71
Tabel 4.10
Pajak berfungsi untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat
Keterangan Frekuensi Persentase (%)
Sangat Setuju 11 18,03
Setuju 31 50,82
Ragu-ragu 17 27,87
Tidak Setuju 2 3,28
Sangat Tidak Setuju 0 0
Total 61 100
Sumber: data primer yang diolah
Berdasarkan tabel 4.10, dari 61 responden 11 orang atau 18,03%
menjawab sangat setuju, 31 orang atau 50,82% menjawab setuju, 17 orang
atau 27,87% menjawab ragu-ragu, dan sisanya 2 orang atau 3,28%
menjawab tidak setuju. Hal ini berarti sebagian besar wajib pajak sependapat
bahwa pajak berfungsi untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Tabel 4.11
Penghasilan WP diatas PTKP wajib membayar pajak
Keterangan Frekuensi Persentase (%)
Sangat Setuju 3 4,92
Setuju 52 85,24
Ragu-ragu 3 4,92
Tidak Setuju 3 4,92
Sangat Tidak Setuju 0 0
Total 61 100
72
Berdasarkan tabel 4.11, dari 61 responden 3 orang atau 4,92% menjawab
sangat setuju, 52 orang atau 85,24% menjawab setuju, dan menjawab ragu-
ragu dan tidak setuju masing-masing 4,92%. Hal ini berarti sebagian besar
wajib pajak sependapat jika seseorang yang berpenghasilan tinggi atau
diatas PTKP wajib membayar pajak.
Tabel 4.12
Manfaat pajak sebagai sarana pendidikan dan layanan kesehatan gratis
Keterangan Frekuensi Persentase (%)
Sangat Setuju 10 16,39
Setuju 35 57,38
Ragu-ragu 16 26,23
Tidak Setuju 0 0
Sangat Tidak Setuju 0 0
Total 61 100
Berdasarkan tabel 4.12, dari 61 responden 10 orang atau 16,39%
menjawab sangat setuju, 35 orang atau 57,38% menjawab setuju, 16 orang
atau 26,23% menjawab ragu-ragu. Hal ini berarti sebagian besar wajib pajak
mengetahui bahwa pajak digunakan untk menyediakan sarana pendidikan
dan layanan kesehatan gratis.
73
Tabel 4.13
Rakyat taat pajak jika keuangan negara dikelola dengan tertib, efisien,
transparan, dan bertanggung jawab
Keterangan Frekuensi Persentase (%)
Sangat Setuju 37 60,66
Setuju 24 39,34
Ragu-ragu 0 0
Tidak Setuju 0 0
Sangat Tidak Setuju 0 0
Total 61 100
Sumber: data primer yang diolah
Berdasarkan tabel 4.13, dari 61 responden 37 orang atau 60,66%
menjawab sangat setuju, 24 orang atau 39,34% menjawab setuju, dan tidak
ada yang menjawab ragu-ragu dan tidak setuju. Artinya wajib pajak akan
semakin taat pajak jika keuangan negara dikelola dengan tertib, efisien,
transparan, dan bertanggung jawab.
Tabel 4.14
Proporsi tarif pajak menganut asas keadilan
Keterangan Frekuensi Persentase (%)
Sangat Setuju 32 52,46
Setuju 24 39,34
Ragu-ragu 5 8,20
Tidak Setuju 0 0
Sangat Tidak Setuju 0 0
Total 61 100
74
Berdasarkan tabel 4.14, dari 61 responden 32 orang atau 52,46%
menjawab sangat setuju, 24 orang atau 39,34% menjawab setuju, dan
sisanya 5 orang atau 8,20% menjawab ragu-ragu. Hal ini berarti sebagian
besar wajib pajak sependapat proporsi tarif pajak harus menganut asas
keadilan bagi masyarakat.
Tabel 4.15
Pembayaran PPh dilakukan sebelum jatuh tempo agar tidak terkena
denda 2%
Keterangan Frekuensi Persentase (%)
Sangat Setuju 6 9,84
Setuju 47 77,05
Ragu-ragu 5 8,20
Tidak Setuju 3 4,91
Sangat Tidak Setuju 0 0
Total 61 100
Berdasarkan tabel 4.15, dari 61 responden 6 orang atau 9,84% menjawab
sangat setuju, 47 orang atau 77,05% menjawab setuju, 5 orang atau 8,20
menjawab ragu-ragu dan menjawab tidak setuju 3 orang atau 4,91%. Hal ini
berarti sebagian besar wajib pajak sependapat jika wajib pajak yang
terlambat membayar pajak akan dikenakan denda sebesar 2%.
75
Tabel 4.16
Informasi pajak diperlukan bagi masyarakat yang belum tahu gunanya
pajak
Keterangan Frekuensi Persentase (%)
Sangat Setuju 26 42,62
Setuju 35 57,38
Ragu-ragu 0 0
Tidak Setuju 0 0
Sangat Tidak Setuju 0 0
Total 61 100
Sumber: data primer yang diolah
Berdasarkan tabel 4.16, dari 61 responden 26 orang atau 42,62%
menjawab sangat setuju, 35 orang atau 57,38% menjawab setuju, dan tidak
ada responden yang menjawab ragu-ragu dan tidak setuju. Hal ini berarti
semua wajib pajak setuju bahwa informasi pajak sangat untuk menambah
pengetahuan masyarakat tentang manfaat pajak.
Tabel 4.17
Sosialisasi perpajakan perlu dilakukan oleh aparat pajak untuk
meningkatkan pengetahuan pajak
Keterangan Frekuensi Persentase (%)
Sangat Setuju 32 52,46
Setuju 29 47,54
Ragu-ragu 0 0
Tidak Setuju 0 0
Sangat Tidak Setuju 0 0
Total 61 100
76
Berdasarkan tabel 4.17, dari 61 responden 32 orang atau 52,46%
menjawab sangat setuju, 29 orang atau 47,54% menjawab setuju, dan tidak
ada responden yang menjawab ragu-ragu dan tidak setuju. Hal ini berarti
semua wajib pajak setuju bahwa sosialisasi perpajakan sangat untuk
meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pajak.
Tabel 4.18
Pemberian penghargaan atau hadiah oleh KPP diperlukan untuk
merangsang WP dalam membayar pajak
Keterangan Frekuensi Persentase (%)
Sangat Setuju 24 39,34
Setuju 31 50,82
Ragu-ragu 5 8,20
Tidak Setuju 1 1,64
Sangat Tidak Setuju 0 0
Total 61 100
Berdasarkan tabel 4.18, dari 61 responden 24 orang atau 39,34%
menjawab sangat setuju, 31 orang atau 50,82% menjawab setuju, 5 orang
atau 8,20% menjawab ragu-ragu dan 1 orang atau 1,64% menjawab tidak
setuju. Hal ini berarti sebagian besar wajib pajak sependapat bahwa
pemberian penghargaan dan hadiah diperlukan untuk merangsang wajib
pajak dalam membayar pajak.
77
b. Tingkat Pendidikan
Tabel 4.19
Tingkat Pendidikan
Pendidikan Frekuensi Persentase (%)
Non Perguruan Tinggi 15 24,59
Perguruan Tinggi 46 75,41
Jumlah 61 100
Sumber: data primer yang diolah
Dari tabel tersebut diketahui 15 responden berpendidikan terakhir
SMU sederajat (non perguruan tinggi) dan 46 responden berpendidikan
terakhir perguruan tinggi, sehingga dapat disimpulkan mayoritas wajib
pajak berpendidikan sampai perguruan tinggi. Akan tetapi, peneliti tidak
dapat mengatakan secara pasti bahwa kenyataan di lapangan
menunjukkan wajib pajak berpendidikan hingga perguruan tinggi dan
hal tersebut terjadi kemungkinan besar karena penyebaran kuisioner
yang dilakukan peneliti selalu mendapatkan wajib pajak yang
berpendidikan perguruan tinggi
78
c. Kepatuhan Wajib Pajak
Tabel 4.20
WP sudah melakukan pembukuan dan pencatatan dengan benar
Keterangan Frekuensi Persentase (%)
Sangat Setuju 5 8,20
Setuju 53 86,88
Ragu-ragu 3 4,92
Tidak Setuju 0 0
Sangat Tidak Setuju 0 0
Total 61 100
Sumber: data primer yang diolah
Berdasarkan tabel 4.20, dari 61 responden 5 orang atau 8,20%
menjawab sangat setuju, 53 orang atau 86,88% menjawab setuju, 3
orang atau 4,92% menjawab ragu-ragu. Artinya sebagian besar wajib
pajak telah melakukan pembukuan dan pencatatan dengan benar.
Tabel 4.21 WP telah menghitung pajak terutang dengan benar dalam SPT
Masa dan Tahunan
Keterangan Frekuensi Persentase (%)
Sangat Setuju 3 4,92
Setuju 54 88,52
Ragu-ragu 4 6,56
Tidak Setuju 0 0
Sangat Tidak Setuju 0 0
Total 61 100
79
Berdasarkan tabel 4.21, dari 61 responden 3 orang atau 4,92% menjawab
sangat setuju, 54 orang atau 88,52% menjawab setuju, 4 orang atau 6,56%
menjawab ragu-ragu. Hal ini berarti sebagian besar wajib pajak telah
menghitung pajak terutang dengan benar dalam SPT Masa dan SPT
Tahunan.
Tabel 4.22
WP telah menghitung dengan benar dalam mengisi SSP dan fiskus
telah menghitung pajak secara pasti
Keterangan Frekuensi Persentase (%)
Sangat Setuju 5 8,20
Setuju 48 78,69
Ragu-ragu 7 11,48
Tidak Setuju 1 1,63
Sangat Tidak Setuju 0 0
Total 61 100
Sumber: data primer yang diolah
Berdasarkan tabel 4.22, dari 61 responden 5 orang atau 8,20% menjawab
sangat setuju, 48 orang atau 78,69% menjawab setuju, 7 orang atau 11,48%
menjawab ragu-ragu dan 1 orang atau 1,63% menjawab tidak setuju. Hal ini
berarti sebagian besar wajib pajak telah menghitung dengan benar dalam
mengisi Surat Setoran Pajak dan fiskus telah menghitung secara pasti.
80
Tabel 4.23
WP selalu menyetor dan melaporkan SPT Masa tepat waktu
Keterangan Frekuensi Persentase (%)
Sangat Setuju 10 16,39
Setuju 49 80,33
Ragu-ragu 1 1,64
Tidak Setuju 1 1,64
Sangat Tidak Setuju 0 0
Total 61 100
Berdasarkan tabel 4.23, dari 61 responden 10 orang atau 16,39%
menjawab sangat setuju, 49 orang atau 80,33% menjawab setuju, 1 orang
atau 1,64% menjawab ragu-ragu dan 1 orang atau 1,64% menjawab tidak
setuju. Hal ini berarti sebagian besar wajib pajak telah menyetor dan
melaporkan SPT Masa tepat waktu.
Tabel 4.24
WP tepat waktu dalam menyampaikan SPT Tahunan
Keterangan Frekuensi Persentase (%)
Sangat Setuju 9 14,75
Setuju 50 81,97
Ragu-ragu 1 1,64
Tidak Setuju 1 1,64
Sangat Tidak Setuju 0 0
Total 61 100
81
Berdasarkan tabel 4.24, dari 61 responden 9 orang atau 14,75%
menjawab sangat setuju, 50 orang atau 81,97% menjawab setuju, 1 orang
atau 1,64% menjawab ragu-ragu dan 1 orang atau 1,64% menjawab tidak
setuju. Hal ini berarti sebagian besar wajib pajak telah melaporkan SPT
Tahunan tepat waktu.
Tabel 4.25
WP bersedia memenuhi tunggakan pajaknya bila ada
Keterangan Frekuensi Persentase (%)
Sangat Setuju 8 13,11
Setuju 48 78,69
Ragu-ragu 3 4,92
Tidak Setuju 0 0
Sangat Tidak Setuju 2 3,28
Total 61 100
Sumber: data primer yang diolah
Berdasarkan tabel 4.25, dari 61 responden 8 orang atau 13,11%
menjawab sangat setuju, 48 orang atau 78,69% menjawab setuju, 3 orang
atau 4,92% menjawab ragu-ragu dan 2 orang atau 3,28% menjawab sangat
tidak setuju. Hal ini berarti sebagian besar wajib pajak yang memiliki
tunggakan pajak akan bersedia memenuhi kewajibannya.
82
Tabel 4.26
WP tidak mempunyai tunggakan pajak
Keterangan Frekuensi Persentase (%)
Sangat Setuju 3 4,92
Setuju 52 85,25
Ragu-ragu 4 6,56
Tidak Setuju 2 3,27
Sangat Tidak Setuju 0 0
Total 61 100
Sumber: data primer yang diolah
Berdasarkan tabel 4.26, dari 61 responden 3 orang atau 4,92% menjawab
sangat setuju, 52 orang atau 85,25% menjawab setuju, 4 orang atau 6,56%
menjawab ragu-ragu dan 2 orang atau 3,27% menjawab tidak setuju. Hal ini
berarti sebagian besar wajib pajak tidak memiliki tunggakan pajak.
Tabel 4.27
WP tidak pernah melakukan kejahatan dibidang perpajakan
Keterangan Frekuensi Persentase (%)
Sangat Setuju 19 31,15
Setuju 42 68,85
Ragu-ragu 0 0
Tidak Setuju 0 0
Sangat Tidak Setuju 0 0
Total 61 100
Sumber: data primer yang diolah
83
Berdasarkan tabel 4.27, dari 61 responden 19 orang atau 31,15%
menjawab sangat setuju, 42 orang atau 68,85% menjawab setuju, dan tidak
ada responden yang menjawab ragu-ragu dan tidak setuju. Hal ini berarti
semua wajib pajak tidak pernah melakukan kejahatan dibidang perpajakan.
Tabel 4.28
WP tidak pernah mendapat sanksi atau denda pajak
Keterangan Frekuensi Persentase (%)
Sangat Setuju 15 24,59
Setuju 31 50,82
Ragu-ragu 12 19,67
Tidak Setuju 3 4,92
Sangat Tidak Setuju 0 0
Total 61 100
Sumber: data primer yang diolah
Berdasarkan tabel 4.28, dari 61 responden 15 orang atau 24,59%
menjawab sangat setuju, 31 orang atau 50,82% menjawab setuju, 12 orang
atau 19,67% menjawab ragu-ragu dan 3 orang atau 4,92% menjawab tidak
setuju. Hal ini berarti sebagian besar wajib pajak tidak pernah mendapat
sanksi atau denda pajak.
84
Tabel 4.29
WP akan membantu kelancaran proses pemeriksaan pajak
Keterangan Frekuensi Persentase (%)
Sangat Setuju 4 6,56
Setuju 57 93,44
Ragu-ragu 0 0
Tidak Setuju 0 0
Sangat Tidak Setuju 0 0
Total 61 100
Sumber: data primer yang diolah
Berdasarkan tabel 4.29, dari 61 responden 4 orang atau 6,56% menjawab
sangat setuju, 57 orang atau 93,44% menjawab setuju, dan tidak ada
responden yang menjawab ragu-ragu dan tidak setuju. Artinya semua wajib
pajak akan membantu kelancaran proses pemeriksaan pajak yang dilakukan
petugas pajak.
Tabel 4.30 WP bersedia memberikan data yang diperlukan dalam proses
pemeriksaan pajak
Keterangan Frekuensi Persentase (%)
Sangat Setuju 4 6,56
Setuju 56 91,80
Ragu-ragu 1 1,64
Tidak Setuju 0 0
Sangat Tidak Setuju 0 0
Total 61 100
85
Berdasarkan tabel 4.30, dari 61 responden 4 orang atau 6,56% menjawab
sangat setuju, 56 orang atau 91,80% menjawab setuju, 1 orang atau 1,64%
menjawab ragu-ragu. Hal ini berarti sebagian besar wajib pajak bersedia
memberikan data yang diperlukan dalam proses pemeriksaan pajak.
Tabel 4.31
WP masih merasa takut bila berhubungan dengan pemeriksaan pajak
Keterangan Frekuensi Persentase (%)
Sangat Setuju 1 1,64
Setuju 6 9,84
Ragu-ragu 13 21,31
Tidak Setuju 37 62,30
Sangat Tidak Setuju 3 4,91
Total 61 100
Berdasarkan tabel 4.31, dari 61 responden 1 orang atau 1,64% menjawab
sangat setuju, 6 orang atau 9,84% menjawab setuju, 13 orang atau 21,31%
menjawab ragu-ragu, 37 orang atau 62,30% menjawab tidak setuju dan
sisanya 3 orang atau 4,91% menjawab sangat tidak setuju. Hal ini berarti
sebagian besar wajib pajak patuh karena mereka merasa tidak takut bila ada
pemeriksaan pajak.
86
Tabel 4.32
WP mengetahui Keputusan Menteri Keuangan No. 235/KMK/03/2003
mengenai kriteria Wajib Pajak Patuh
Keterangan Frekuensi Persentase (%)
Sangat Setuju 3 4,92
Setuju 30 49,18
Ragu-ragu 24 39,34
Tidak Setuju 2 3,28
Sangat Tidak Setuju 2 3,28
Total 61 100
Sumber: data primer yang diolah
Berdasarkan tabel 4.32, dari 61 responden 3 orang atau 4,92% menjawab
sangat setuju, 30 orang atau 49,18% menjawab setuju, 24 orang atau 39,34%
menjawab ragu-ragu, 2 orang atau 3,28% menjawab tidak setuju dan sisanya
2 orang atau 3,28% menjawab sangat tidak setuju. Hal ini berarti sebagian
wajib pajak sudah mengetahui peraturan pajak tersebut, namun tidak sedikit
wajib pajak yang mengetahui peraturan kriteria wajib pajak patuh. Oleh
karena itu, aparat pajak harus lebih optimal mensosialisasikan peraturan-
peraturan yang terkait dengan wajib pajak.
C. Uji Kualitas Data
1. Uji Validitas
Pengujian ini dilakukan dengan cara menggunakan corrected item- total
correlations yaitu dengan cara mengkorelasi skor tiap item dengan skor
87
totalnya, dengan jumlah responden 61 dan tingkat signifikansi 5%, butir
pertanyaan kuisioner dinyatakan valid jika r hitung lebih besar dari r tabel
yaitu 0,212 (59, 5%, one tailed). Tabel 4.33 berikut ini hasil uji validitas
untuk variabel motivasi dari 61 sampel responden.
Tabel 4.33 : Hasil Uji Validitas Motivasi
Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan
Butir 1 0,448 0,212 Valid
Butir 2 0,287 0,212 Valid
Butir 3 0,294 0,212 Valid
Butir 4 0,607 0,212 Valid
Butir 5 0,208 0,212 Tidak Valid
Butir 6 0,324 0,212 Valid
Butir 7 0,109 0,212 Tidak Valid
Butir 8 0,261 0,212 Valid
Butir 9 0,293 0,212 Valid
Butir 10 0,231 0,212 Valid
Butir 11 0,250 0,212 Valid
Butir 12 0,238 0,212 Valid
Butir 13 0,269 0,212 Valid
Butir 14 0,018 0,212 Tidak Valid
Sumber: data primer yang diolah
Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa tidak seluruh
pertanyaan tersebut valid, karena terdapat 3 butir pernyataan yang memiliki
88
r hitung kurang dari 0,212 (r hitung < r tabel), sehingga harus dikeluarkan
dari perhitungan penelitian.
Pengujian selanjutnya adalah uji validitas untuk variabel kepatuhan
dimana jumlah pertanyaan sebanyak 13 butir pertanyaan. Hasil pengujian
validitas untuk variabel kepatuhan dapat dilihat pada tabel 4.34 berikut ini:
Tabel 4.34 : Hasil Uji Validitas Kepatuhan
Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan
Butir 1 0,446 0,212 Valid
Butir 2 0,422 0,212 Valid
Butir 3 0,323 0,212 Valid
Butir 4 0,599 0,212 Valid
Butir 5 0,632 0,212 Valid
Butir 6 0,429 0,212 Valid
Butir 7 0,398 0,212 Valid
Butir 8 0,255 0,212 Valid
Butir 9 0,226 0,212 Valid
Butir 10 0,421 0,212 Valid
Butir 11 0,468 0,212 Valid
Butir 12 0,089 0,212 Tidak Valid
Butir 13 0,419 0,212 Valid
Sumber: data primer yang diolah
Berdasarkan tabel 4.34 di atas menunjukkan bahwa tidak seluruh
pertanyaan tersebut valid, karena terdapat 1 butir pernyataan yang memiliki
89
r hitung kurang dari 0,212 ( r hitung > r tabel), sehingga harus dikeluarkan
dari perhitungan penelitian.
2. Uji Reliabilitas
Pengujian ini bertujuan untuk mengukur apakah jawaban responden atas
pertanyaan adalah konsisten dari waktu ke waktu dengan menggunakan
SPSS konstruk, atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai
Cronbach’s Alpha > 0,60 (Ghozali, 2005). Hasil dari uji reliabilitas untuk
variabel motivasi dapat dilihat pada tabel 4.35 berikut ini:
Tabel 4.35 : Hasil Uji Reliabilitas Motivasi
Cronbach’s
Alpha
N of item
,627 14
Sumber: data primer yang diolah
Hasil uji reliabilitas menunjukkan Cronbach’s Alpha sebesar 0,627 dan
dinyatakan reliabel karena nilainya lebih besar dari 0,60 (0,627 > 0,60).
Selanjutnya uji reliabilitas untuk variabel kepatuhan. Hasil uji variabel
ini dapat dilihat pada tabel 4.36 berikut ini:
Tabel 4.36 : Hasil Uji Reliabilitas Kepatuhan
Sumber: data primer yang diolah
Dari hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai Cronbach’s Alpha sebesar
0,722 dan dinyatakan reliabel karena nilainya lebih besar dari 0,60 (0,722 >
0,60).
Cronbach’s
Alpha
N of item
,722 13
90
D. Uji Asumsi Klasik
1. Uji Multikolonieritas
Uji multikolonieritas bertujuan untuk medeteksi ada tidaknya hubungan
antara beberapa variabel independen atau semua variabel independen dalam
model regresi. Tabel 4.37 berikut ini hasil uji multikolonieritas:
Tabel 4.37 : Hasil Uji Multikolonieritas
Variabel Tolerance VIF
Motivasi 0,998 1,002
Tingkat Pendidikan 0,998 1,002
Sumber: data primer yang diolah
Berdasarkan tabel 4.37 hasil uji dapat dilihat melalui Variace Inflation
Factor (VIF) masing-masing variabel independen memiliki VIF tidak lebih
dari 10 dan nilai Tolerance > 0,1. Maka dapat dinyatakan model regresi
linear berganda terbebas dari asumsi multikolonieritas.
2. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat sebaran titik-titik secara
acak pada grafik yang tidak membentuk pola tertentu dengan jelas.
Gambar 4.2 : Hasil Uji heteroskedastisitas
-2 -1 0 1 2 3 4
Regression Standardized Predicted Value
-2
-1
0
1
2
3
Regres
sion S
tudent
ized R
esidua
l
Dependent Variable: Kepatuhan WP
Scatterplot
91
Berdasarkan gambar 4.2 di atas, maka tidak terjadi heteroskedastisitas
karena titik-titik menyebar di atas dan di bawah nilai angka nol (0) pada
sumbu Y dan tidak membentuk pola.
E. Uji Hipotesis
1. Uji Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien Determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar
kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen. Hasil uji
koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut ini:
Tabel 4.38 : Hasil Uji Regresi
Model Summary
a Predictors: (Constant), Tingkat Pendidikan, Motivasi
Tabel 4.38 menunjukkan bahwa nilai Adjusted R Square yang
dihasilkan oleh variabel-variabel independen hanya sebesar 0,370 yang
artinya 37% variabel dependen kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh
variabel independen motivasi dan tingkat pendidikan. Sedangkan, sisanya
sebesar 63% dijelaskan oleh variabel lain, seperti sosialisasi, pemeriksaan,
dan lain-lain yang tidak termasuk dalam analisis regresi ini.
Model R R Square Adjusted R
Square Std. Error of the Estimate
1 ,626(a) ,391 ,370 2,611
92
2. Persamaan Regresi Berganda Variabel Dummy
Tabel 4.39 : Hasil Uji t
Coefficients(a)
Model Unstandardized
Coefficients Standardized Coefficients t Sig.
B Std. Error Beta
1 (Constant) 15,325 5,476 2,798 ,007
Motivasi ,683 ,118 ,594 5,792 ,000
Tingkat Pendidikan
1,283 ,777 ,169 1,650 ,104
a Dependent Variable: Kepatuhan WP
Berdasarkan tabel 4.39 diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:
Y = 15,325 + 0,683X1 + 1,283 D + e
Maka, apabila setiap peningkatan motivasi (X1) satu satuan maka
kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,683 per tahun. Dan apabila
tingkat pendidikan (D) bertambah satu satuan maka akan meningkatkan
kepatuhan wajib pajak sebesar 1,283 per tahun.
Persamaan regresi dapat dijelaskan dengan perhitungan matematika berikut
ini :
a. Variabel Dummy Non Perguruan Tinggi
Y = 15,325 + 0,683X1 + 1,283 D
Y = 15,325 + 0,683X1 + 1,283 (0)
Y = 15,325 + 0,683X1
b. Variabel Dummy Perguruan Tinggi
Y = 15,325 + 0,683X1 + 1,283 D
Y = 15,325 + 0,683X1 + 1,283 (1)
Y = 16,608 + 0,683X1
93
3. Uji Statistik t
Tabel 4.40 : Hasil Uji t
Coefficients(a)
Model Unstandardized
Coefficients Standardized Coefficients t Sig.
B Std. Error Beta
1 (Constant) 15,325 5,476 2,798 ,007
Motivasi ,683 ,118 ,594 5,792 ,000
Tingkat Pendidikan
1,283 ,777 ,169 1,650 ,104
a Dependent Variable: Kepatuhan WP
Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa :
a. Variabel Motivasi (X1)
Variabel motivasi memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 nilai ini lebih
kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05). Ini berarti H0 ditolak dan Ha diterima.
Sehingga dapat disimpulkan motivasi (X1) secara parsial berpengaruh
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Motivasi Wajib Pajak yang
positif dapat ditunjukkan dengan adanya faktor kebutuhan yang cukup
berarti, adanya kesadaran akan perlunya membayar pajak dan kewajiban
sebagai warga negara yang baik.
b. Variabel Tingkat Pendidikan (D)
Variabel ini mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,104 nilai ini lebih
besar dari 0,05 (0,104 > 0,05). Ini berarti H0 diterima dan Ha ditolak.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan wajib pajak tidak
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan
kewajiban perpajakan. Hal tersebut karena aparat pajak kurang
melakukan sosialisasi perpajakan ke seluruh lapisan masyarakat.
94
4. Uji Statistik Fisher (F)
Uji F bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen
yang dimasukan dalam model regresi mempunyai pengaruh yang signifikan
secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hasil uji F dapat dilihat
pada tabel 4.41 berikut ini :
Tabel 4.41 : Hasil Uji F
ANOVA(b)
Model Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression
254,300 2 127,150 18,649 ,000(a)
Residual 395,437 58 6,818
Total 649,738 60
a Predictors: (Constant), Tingkat Pendidikan, Motivasi b Dependent Variable: Kepatuhan WP
Dari tabel uji F di atas dapat dilihat bahwa nilai F hitung adalah 18,649
dan F tabel sebesar 3,19 artinya F hitung > F tabel atau signifikansi 0,000
jauh lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05) yang berarti variabel motivasi dan
tingkat pendidikan secara bersama-sama (simultan) berpengaruh secara
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Jadi peningkatan kepatuhan
wajib pajak dapat terwujud apabila pemerintah dapat menggunakan hasil
pemungutan pajak dengan baik. Selain itu pemerintah juga harus
meningkatkan kualitas barang publik yang dibiayai oleh pajak, sehingga
wajib pajak akan menyadari betapa pentingnya membayar pajak guna
meningkatkan pembangunan nasional.
95
BAB V
KESIMPULAN DAN IMPLIKASI
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat
diambil kesmpulan sebagai berikut:
1. Dari hasil uji t diketahui bahwa secara parsial, variabel motivasi
berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Dan variabel tingkat pendidikan secara parsial tidak berpengaruh
segnifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Dari hasil uji F ditemukan bahwa motivasi dan tingkat pendidikan secara
bersama-sama (simultan) berpengaruh secara signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak.
4. Hasil penelitian ini mendapatkan nilai R = 0,626 menunjukkan hubungan
yang sedang antara motivasi dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan
wajib pajak. Koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,391 dan nilai
koefisien determinasi yang telah disesuaikan (Adjusted R Square) sebesar
0,370. Hal ini berarti motivasi dan tingkat pendidikan dapat menjelaskan
37% terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, sisanya 63% dijelaskan
oleh variabel lain.
96
B. Implikasi dan Saran
1. Implikasi
Berdasarkan kesimpulan di atas, bahwa secara parsial motivasi
terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini
disebabkan oleh adanya motivasi yang kuat dalam diri wajib pajak dan
didukung pelayanan administrasi yang semakin baik sehingga mendorong
wajib pajak untuk tetap melaksanakan kewajiban perpajakannya.
Sedangkan tingkat pendidikan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan
terhadap kepatuhan wajib pajak, hal tersebut karena kurangnya sosialisasi
perpajakan dan tidak transparannya pemerintah dalam penggunaan pajak
tersebut. Maka aparat pajak (fiskus) perlu melakukan sosialisasi
perpajakan secara maksimal, efisien, dan efektif ke seluruh lapisan
masyarakat agar memiliki wajib pajak yang berkualitas mengenai
pengetahuan pajak dan memahami secara benar hak dan kewajibannya.
Dengan demikian, secara langsung akan berdampak pada penerimaan
pajak yang diharapkan terus meningkat dan juga terciptanya kepatuhan
sukarela dari wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai
dengan ketentuan yang yang berlaku.
2. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, diharapkan penelitian selanjutnya
dapat menyajikan hasil penelitian yang berkualitas dengan adanya saran-
saran mengenai beberapa hal:
97
1. Penelitian dilakukan pada lingkup yang lebih luas, misalnya KPP yang
terdapat di DKI Jakarta.
2. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan faktor internal dan
eksternal lainnya dalam menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak.
3. Perhatikan dengan seksama operasional penelitian untuk memberikan
hasil yang berkualitas atas instrumen yang diuji dan untuk mengukur
variabel yang diteliti.
98
DAFTAR PUSTAKA
Anoname. "Kamus Besar Bahasa Indonesia". Edisi ketiga. Balai Pustaka. Jakarta:
2005.
Ghozali, Imam." Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS". Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Jakarta: 2005.
Hamid, Abdul. "Panduan Penulisan Skripsi". FEIS UIN Press. Jakarta: 2007.
Hasan, M Tholhah. "Islam dan Masalah SDM". Lantabora Press. Jakarta: 2005.
Husein, Umar. " Metode Riset Bisnis". PT Raja Grafindo Persada. Jakarta: 2005.
Ilyas, Wirawan. Hukum Pajak. Edisi Revisi. Salemba Empat. Jakarta : 2004.
Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang. " Metodologi Penelitian Dan Bisnis
untuk Akuntansi dan Manajemen". BPFE. Yogyakarta: 2004.
Mardiasmo. "Perpajakan". Andi. Yogyakarta: 2003.
Nurseto, Cahyo. "Pengaruh Persepsi Tentang Pajak dan Tingkat Pendidikan
Terhadap Kesadaran Wajib Pajak". STAN. Jakarta: 2002.
Resmi, Siti. "Perpajakan Teori dan Kasus". Edisi kedua. Salemba Empat. Jakarta:
2003.
Rusidi, Muhammad. "Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan". Indeks. Jakarta: 2004.
Santoso, Singgih. "SPSS Versi 10 Mengolah Data Statistik secara Profesional".
PT Elex Media Komputindo. Jakarta: 2002.
Soemitro, Ronny Hanitijo. “Hubungan Antara Kesadaran Hukum dengan Tingkat
Pendidikan di Desa Podorejo Kecamatan Tugu Kota Madya
Semarang”. Akademika, Nomor 02 Tahun XI/1993.
Suandy, Erly. "Perpajakan". Edisi 2. Salemba Empat. Jakarta: 2006.
Syah, Muhibbin. "Psikologi Pendekatan dengan Pendekatan Baru". Rosda.
Bandung: 1997.
99
Winardi. "Motivasi dan Pemotivasian dalam Manajemen". Rajawali Press.
Jakarta: 2002.
Yusronillah, Fanny. "Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Jenis Pekerjaan
Wajib Pajak terhadap Motivasi Memenuhi Kewajiban Pajak di Kecamatan
Jatinegara". FEIS UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta: 2006.
Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional. Citra Umbara. Bandung: 2003.
100
LAMPIRAN 1 : KUISIONER
Jakarta, Februari 2008
Kepada Yth : Bapak/Ibu/Sdr/i/Wajib Pajak
Di tempat
Dengan hormat,
Dalam rangka penyelesaian studi saya
Nama : Susi Dianawati
Nim : 104082002632
Fak/Jur/Smtr : Ekonomi dan Ilmu Sosial/Akuntansi/VII
Universitas : UIN Syarif Hidayatullah
Saya hendak melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh
Motivasi dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”, untuk
itu saya mohon bantuan Bapak/Ibu/Sdr/i agar sudi kiranya mengisi angket ini.
Mengingat kualitas dan tingkat kepercayaan penelitian ini adalah sangat
tergantung dari hasil jawaban Bapak/Ibu/Sdr/i, sehingga saya mengharapkan agar
dapat menjawab sejujurnya. Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu/Sdr/i
berikan, saya ucapkan terima kasih.
Peneliti,
Susi Dianawati
101
DAFTAR PERTANYAAN
(Mohon dijawab dengan sebenarnya)
A. Data Diri Responden
Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
Usia : 17 – 25 tahun 41 – 55 tahun
26 – 40 tahun lebih dari 55 tahun
Tingkat Pendidikan : SD D3 S3
SMP S1
SMA S2
Jenis Pekerjaaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Pegawai Swasta
Profesi (dokter, pengacara, dan sebagainya)
Wirausaha
Lainnya
B. Petunjuk Pengisian
Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang anda pilih di lembar jawaban
yang telah disediakan. Pilihlah jawaban yang sesuai dengan perasaan, pendapat,
dan keadaan Bapak/Ibu/Sdr/I yang sebenarnya.
Keterangan
Jawaban
Tingkat
Penelitian
Sangat Setuju (SS)
Setuju (S)
Ragu-ragu (R)
Tidak Setuju (TS) Sangat Tidak Setuju (STS)
5
4
3
2 1
102
A. Motivasi Wajib Pajak
No. PERNYATAAN SS S R TS STS
1. Saya melaksanakan kewajiban perpajakan
dengan sukarela.
2. Saya dengan sukarela mendaftarkan diri
untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP).
3. Membayar pajak merupakan salah satu
bentuk pengabdian saya kepada negara.
4. Dengan membayar pajak berarti saya ikut
mewujudkan sistem gotong royong nasional.
5. Dengan membayar pajak, dapat membantu
dalam usaha mengurangi tingkat kemiskinan.
6. Pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak
berfungsi untuk pemerataan dan keadilan bagi
masyarakat keseluruhan.
7. Bagi saya membayar pajak penghasilan untuk
masyarakat yang sudah berpenghasilan di atas
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
merupakan suatu kewajiban.
8. Manfaat pembayaran pajak salah satunya
adalah penyediaan sarana pendidikan dan
layanan kesehatan gratis yang disediakan
pemerintah.
9. Rakyat akan taat pajak jika keuangan negara
dikelola dengan tertib, efisien, transparan,
dan bertanggung jawab.
10. Proporsi tarif pajak dan lapisan Penghasilan
Kena Pajak (PKP) harus menganut asas
keadilan bagi masyarakat.
103
No. PERNYATAAN SS S R TS STS
11. Pembayaran Pajak Penghasilan sebaiknya
dilakukan sebelum jatuh tempo karena jika
sudah lewat akan terkena denda 2%.
12. Pemberian informasi tentang pentingnya
pajak sangat diperlukan karena banyak
masyarakat yang belum tahu gunanya pajak
tersebut.
13. Sosialisasi atau penyuluhan tentang pajak
perlu dilakukan oleh aparat pajak untuk
meningkatkan pemahaman wajib pajak dalam
memenuhi kewajiban pajaknya.
14. Pemberian penghargaan atau hadiah oleh
kantor pajak kepada wajib pajak terbaik
diperlukan untuk merangsang wajib pajak
dalam membayar pajak.
B. Kepatuhan Wajib Pajak
No. PERNYATAAN SS S R TS STS
15. Sebagai wajib Pajak, saya sudah melakukan
pembukuan atau pencatatan dengan benar.
16. Sebagai Wajib Pajak, saya telah menghitung
pajak terutang dengan benar dalam SPT Masa
dan SPT Tahunan.
17. Saya telah menghitung dengan benar dalam
mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) dan fiskus
telah menghitung pajak secara pasti.
18. Saya selalu menyetor dan melaporkan SPT
Masa dengan tepat waktu setiap bulannya.
104
No. PERNYATAAN SS S R TS STS
19. Saya tepat waktu dalam menyampaikan SPT
Tahunan setiap tahunnya.
20. Saya bersedia memenuhi kewajiban atas
tunggakan pajak selama ini, jika ada.
21. Saya tidak mempunyai tunggakan pajak
untuk semua jenis pajak kecuali telah
memperoleh izin untuk menunda pembayaran
pajak dari kantor pajak.
22. Saya tidak pernah melakukan kejahatan di
bidang perpajakan.
23. Saya tidak pernah mendapat sanksi atau
denda pajak karena kelalaian saya.
24. Saya akan membantu kelancaran proses
pemeriksaan pajak bila diperiksa oleh petugas
pajak.
25. Saya bersedia memberikan data yang
diperlukan dalam proses pemeriksaan pajak.
26. Saya masih merasa takut bila berhubungan
dengan pemeriksaan pajak.
27. Saya mengetahui bahwa Keputusan Menteri
Keuangan No. 235/KMK/03/2003 jo.
Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. 550
tahun 2000 diatur dalam pasal 17C UUKUP
adalah peraturan pajak mengenai kriteria
Wajib Pajak Patuh
~Terima Kasih~
105
LAMPIRAN 2: HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS MOTIVASI
Reliability
Warnings
The space saver method is used. That is, the covariance matrix is not calculated or used in the analysis.
Case Processing Summary
N %
Valid 61 100,0
Excluded(a)
0 ,0
Cases
Total 61 100,0
a Listwise deletion based on all variables in the procedure. Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
,627 14
Item-Total Statistics
Scale Mean if Item Deleted
Scale Variance if
Item Deleted
Corrected Item-Total Correlation
Cronbach's Alpha if Item
Deleted
VAR00001 54,4262 9,615 ,448 ,590
VAR00002 54,5574 9,617 ,287 ,604
VAR00003 54,3443 9,830 ,294 ,605
VAR00004 54,4426 8,984 ,607 ,562
VAR00005 54,4918 9,621 ,208 ,618
VAR00006 54,7705 8,813 ,324 ,596
VAR00007 54,7049 10,178 ,109 ,632
VAR00008 54,7049 9,378 ,261 ,609
VAR00009 54,0000 9,700 ,293 ,604
VAR00010 54,1639 9,506 ,231 ,614
VAR00011 54,6885 9,518 ,250 ,610
VAR00012 54,1803 9,850 ,238 ,612
VAR00013 54,0820 9,743 ,269 ,607
VAR00014 54,3279 10,291 ,018 ,656
106
LAMPIRAN 3: HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS
KEPATUHAN WAJIB PAJAK
Reliability Warnings
The space saver method is used. That is, the covariance matrix is not calculated or used in the analysis.
Case Processing Summary
N %
Valid 61 100,0
Excluded(a)
0 ,0
Cases
Total 61 100,0
a Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
,722 13
Item-Total Statistics
Scale Mean if Item Deleted
Scale Variance if
Item Deleted
Corrected Item-Total Correlation
Cronbach's Alpha if Item
Deleted
VAR00001 47,5082 10,787 ,446 ,699
VAR00002 47,5574 10,917 ,422 ,703
VAR00003 47,6066 10,643 ,323 ,708
VAR00004 47,4262 9,915 ,599 ,677
VAR00005 47,4426 9,884 ,632 ,674
VAR00006 47,5574 9,651 ,429 ,693
VAR00007 47,6230 10,472 ,398 ,699
VAR00008 47,2295 10,980 ,255 ,715
VAR00009 47,5902 10,179 ,226 ,731
VAR00010 47,4754 11,220 ,421 ,708
VAR00011 47,4918 11,021 ,468 ,703
VAR00012 47,9344 10,829 ,089 ,756
VAR00013 48,0492 9,348 ,419 ,696
107
LAMPIRAN 4 : HASIL UJI REGRESI BERGANDA DENGAN VARIABEL
DUMMY
Regression
Variables Entered/Removed(b)
Model Variables Entered
Variables Removed Method
1 Tingkat Pendidikan, Motivasi(a)
. Enter
a All requested variables entered. b Dependent Variable: Kepatuhan WP
Model Summary
Model R R Square Adjusted R
Square Std. Error of the Estimate
1 ,626(a) ,391 ,370 2,611
a Predictors: (Constant), Tingkat Pendidikan, Motivasi
ANOVA(b)
Model Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
Regression
254,300 2 127,150 18,649 ,000(a)
Residual 395,437 58 6,818
1
Total 649,738 60
a Predictors: (Constant), Tingkat Pendidikan, Motivasi b Dependent Variable: Kepatuhan WP
Coefficients(a)
Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
Model B Std. Error Beta t Sig.
(Constant) 15,325 5,476 2,798 ,007
Motivasi ,683 ,118 ,594 5,792 ,000
1
Tingkat Pendidikan
1,283 ,777 ,169 1,650 ,104
a Dependent Variable: Kepatuhan WP
108
LAMPIRAN 5: HASIL UJI MULTIKOLONIERITAS
Coefficients(a)
Model Unstandardized
Coefficients Standardized Coefficients t Sig.
Collinearity Statistics
B Std. Error Beta Tolerance VIF
1 (Constant) 15,325 5,476 2,798 ,007
Motivasi ,683 ,118 ,594 5,792 ,000 ,998 1,002
Tingkat Pendidikan
1,283 ,777 ,169 1,650 ,104 ,998 1,002
a Dependent Variable: Kepatuhan WP
LAMPIRAN 6 : HASIL UJI HETEROSKEDASTISITAS
Charts
-2 -1 0 1 2 3 4
Regression Standardized Predicted Value
-2
-1
0
1
2
3
Re
gre
ssio
n S
tud
en
tize
d R
esid
ual
Dependent Variable: Kepatuhan WP
Scatterplot