BAB 1

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari, pasti Anda sering mendengar perkataan ekonomi. Coba sebutkan,

apa saja yang mengandung perkataan ekonomi! Ya! Dapat juga ditambahkan, misalnya:

pembangunan ekonomi, kesulitan ekonomi, golongan ekonomi lemah, pelayanan ekonomi, dan

banyak lagi.Istilah ekonomi mula-mula berasal dari perkataan Yunani.Oikos berarti rumah

tangga, dan nomos berarti aturan. Perubahan kata ekonomis menjadi ekonomi mengandung arti

aturan yang berlaku untuk memnuhi kebutuhan hidup dalam suatu

rumah tangga.ekonomi: Peraturan rumah tangga.

Tentunya Anda akan bertanya: “ Apakah rumah tangga keluarga?” Rumah tangga dalam hal ini

dapat meliputi rumah tangga perorangan (keluarga), badan usaha atau perusahaan rumah

tangga pemerintah dsb.

Nah! Kapan ilmu ekonomi dikenal dan mulai dipelajari?

Sebelum orang mengenal ilmu ekonomi, raja-raja dan para cerdik pandai pada jaman dahulu

menggunakan ilmu filsafat sebagai dasar untuk mengatur dan memecahkan persoalan ekonomi.

Dengan semakin pentingnya peranan ekonomi dalam kehidupan, mulailah banyak ahli yang

tertarik untuk memecahkan persoalan ekonomi, karena filsafat tidak lagi sanggup memecahkan

seluruh masalah yang berkembang di masyarakat.

Antropologi berasal dari kata Yunani άνθρωπος (baca: anthropos) yang berarti "manusia"

atau "orang", dan logos yang berarti ilmu. Antropologi mempelajari manusia sebagai makhluk

biologis sekaligus makhluk sosial.

Antropologi memiliki dua sisi holistik dimana meneliti manusia pada tiap waktu dan tiap

dimensi kemanusiaannya. Arus utama inilah yang secara tradisional memisahkan antropologi

dari disiplin ilmu kemanusiaan lainnya yang menekankan pada perbandingan/perbedaan budaya

antar manusia. Walaupun begitu sisi ini banyak diperdebatkan dan menjadi kontroversi sehingga

metode antropologi sekarang seringkali dilakukan pada pemusatan penelitian pada penduduk

yang merupakan masyarakat tunggal.Kedua ilmu ini tentunya memiliki hubungan yang sangat

erat.Dalam makalah ini kami akan menguraikan sedikit tentang hubungan ilmu antropologi

dengan ilmu ekonomi.

BAB II

ISI

Definisi/Pengertian Antropologi, Objek, Tujuan, Dan Cabang Ilmu Antropologi

Antropologi adalah suatu studi ilmu yang mempelajari tentang manusia baik dari segi

budaya, perilaku, keanekaragaman, dan lain sebagainya. Antropologi adalah istilah kata bahasa

Yunani yang berasal dari kata anthropos dan logos. Anthropos berarti manusia dan logos

memiliki arti cerita atau kata.

Objek dari antropologi adalah manusia di dalam masyarakat suku bangsa, kebudayaan dan

prilakunya. Ilmu pengetahuan antropologi memiliki tujuan untuk mempelajari manusia dalam

bermasyarakat suku bangsa, berperilaku dan berkebudayaan untuk membangun masyarakat itu

sendiri.

Macam-Macam Jenis Cabang Disiplin Ilmu Anak Turunan Antropologi :

A. Antropologi Fisik

1. Paleoantrologi adalah ilmu yang mempelajari asal usul manusia dan evolusi manusia dengan

meneliti fosil-fosil.

2. Somatologi adalah ilmu yang mempelajari keberagaman ras manusia dengna mengamati ciri-

ciri fisik.

B. Antropologi Budaya

1. Prehistori adalah ilmu yang mempelajari sejarah penyebaran dan perkembangan budaya

manusia mengenal tulisan.

2. Etnolinguistik antrologi adalah ilmu yang mempelajari suku-suku bangsa yang ada di dunia /

bumi.

3. Etnologi adalah ilmu yang mempelajari asas kebudayaan manusia di dalam kehidupan

masyarakat suku bangsa di seluruh dunia.

4. Etnopsikologi adalah ilmu yang mempelajari kepribadian bangsa serta peranan individu pada

bangsa dalam proses perubahan adat istiadat dan nilai universal dengan berpegang pada konsep

psikologi.

Di samping itu ada pula cabang ilmu antropologi terapan dan antropologi spesialisasi.

Antropology spesialisasi contohnya seperti antropologi politik, antropologi kesehatan,

antropologi ekonomi, dan masih banyak lagi yang lainnya.

Sejarah Perkembangan Antropologi

Fase I

Sekitar abad ke-15-16, bangsa-bangsa di Eropa mulai berlomba-lomba untuk menjelajahi dunia.

Mulai dari Afrika, Amerika, Asia, hingga ke Australia. Dalam penjelajahannya mereka banyak

menemukan hal-hal baru. Mereka juga banyak menjumpai suku-suku yang asing bagi mereka.

Kisah-kisah petualangan dan penemuan mereka kemudian mereka catat di buku harian ataupun

jurnal perjalanan. Mereka mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan suku-suku asing

tersebut. Mulai dari ciri-ciri fisik, kebudayaan, susunan masyarakat, atau bahasa dari suku

tersebut. Bahan-bahan yang berisi tentang deskripsi suku asing tersebut kemudian dikenal

dengan bahan etnogragfi atau deskripsi tentang bangsa-bangsa.

Bahan etnografi itu menarik perhatian pelajar-pelajar di Eropa. Kemudian, pada permulaan abad

ke-19 perhatian bangsa Eropa terhadap bahan-bahan etnografi suku luar Eropa dari sudut

pandang ilmiah, menjadi sangat besar. Karena itu, timbul usaha-usaha untuk mengintegrasikan

seluruh himpunan bahan etnografi.

Fase Kedua (tahun 1800-an)

Pada fase ini, bahan-bahan etnografi tersebut telah disusun menjadi karangan-karangan

berdasarkan cara berpikir evolusi masyarakat pada saat itu. masyarakat dan kebudayaan

berevolusi secara perlahan-lahan dan dalam jangka waktu yang lama. Mereka menganggap

bangsa-bangsa selain Eropa sebagai bangsa-bangsa primitif yang tertinggal, dan menganggap

Eropa sebagai bangsa yang tinggi kebudayaannya

Pada fase ini, Antopologi bertujuan akademis, mereka mempelajari masyarakat dan kebudayaan

primitif dengan maksud untuk memperoleh pemahaman tentang tingkat-tingkat sejarah

penyebaran kebudayaan manusia

Fase Ketiga (awal abad ke-20)

Pada fase ini, negara-negara di Eropa berlomba-lomba membangun koloni di benua lain seperti

Asia, Amerika, Australia dan Afrika. Dalam rangka membangun koloni-koloni tersebut, muncul

berbagai kendala seperti serangan dari bangsa asli, pemberontakan-pemberontakan, cuaca yang

kurang cocok bagi bangsa Eropa serta hambatan-hambatan lain. Dalam menghadapinya,

pemerintahan kolonial negara Eropa berusaha mencari-cari kelemahan suku asli untuk kemudian

menaklukannya. Untuk itulah mereka mulai mempelajari bahan-bahan etnografi tentang suku-

suku bangsa di luar Eropa, mempelajari kebudayaan dan kebiasaannya, untuk kepentingan

pemerintah kolonial.

Fase Keempat (setelah tahun 1930-an)

Pada fase ini, Antropologi berkembang secara pesat. Kebudayaan-kebudayaan suku bangsa asli

yang di jajah bangsa Eropa, mulai hilang akibat terpengaruh kebudayaan bangsa Eropa.

Pada masa ini pula terjadi sebuah perang besar di Eropa, Perang Dunia II. Perang ini membawa

banyak perubahan dalam kehidupan manusia dan membawa sebagian besar negara-negara di

dunia kepada kehancuran total. Kehancuran itu menghasilkan kemiskinan, kesenjangan sosial,

dan kesengsaraan yang tak berujung.

Namun pada saat itu juga, muncul semangat nasionalisme bangsa-bangsa yang dijajah Eropa

untuk keluar dari belenggu penjajahan. Sebagian dari bangsa-bangsa tersebut berhasil mereka.

Namun banyak masyarakatnya yang masih memendam dendam terhadap bangsa Eropa yang

telah menjajah mereka selama bertahun-tahun.

Proses-proses perubahan tersebut menyebabkan perhatian ilmu antropologi tidak lagi ditujukan

kepada penduduk pedesaan di luar Eropa, tetapi juga kepada suku bangsa di daerah pedalaman

Eropa seperti suku bangsa Soami, Flam dan Lapp.

Metode Ilmiah Antropologi

Pengumpulan Fakta. Untuk antropolgi budaya tingkat ini adalah pengumpulan fakta

mengenai kejadian dan gejalamasyarakat dan kebudayaan untuk pengolahan secara ilmiah.

Aktifitas pengumpulan fakta terdiri dari metode observasi, mencatat, mengolah, dan melukiskan

fakta-fakta yang terjadi dalam masyarakat yang hidup.

Penentuan Ciri-ciri Umum dan Sistem . Tujuannya untuk menentukan ciri umum dan

sistemdalam himpunan fakta-fakta yang dikumpulkan dalam suatu penelitian. Proses berpikir

secara ilmiah dalam ilmu antropologi ini menimbulkanmetode-metode yang hendak mencari ciri-

ciri yang umum dalam aneka warna fakta dalam kehidupan masyarakat dan kebudayaan umat

manusia.

Verifikasi atau Pengujian. Terdiri dari cara-cara yang harus menguji kaidah-kaidah yang

telah dirumuskan atauyang harus memperkuat pengertian yan telah dicapai. Disini proses

berpikir berjalan secara deduktif dari perumusan umum, kembali ke arah fakta-fakta khusus.

Pengertian ekonomi

Ekonomi adalah sistem aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi,

pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Kata "ekonomi" sendiri berasal dari kata Yunani

οἶκος (oikos) yang berarti "keluarga, rumah tangga" dan νόμος (nomos), atau "peraturan, aturan,

hukum," dan secara garis besar diartikan sebagai "aturan rumah tangga" atau "manajemen rumah

tangga." Sementara yang dimaksud dengan ahli ekonomi atau ekonom adalah orang

menggunakan konsep ekonomi dan data dalam bekerja. Ilmu yang mempelajari ekonomi disebut

sebagai ilmu ekonomi.

Sejarah Ekonomi Indonesia

Pemerintahan Orde Lama

Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun

demikian, tidak berarti dalam prakteknya Indonesia sudah bebas dari Belanda dan bisa member

perhatian sepenuhnya pada pembangunan ekonomi. Karena hingga menjelang akhir 1940-an,

Indonesia masih menghadapi dua peperangan besar dengan Belanda, yakni pada aksi Polisi I dan

II. Setelah akhirnya pemerintahan Belanda mengakui secara resmi kemerdekaan Indonesia,

selama decade 1950-an hingga pertengahan tahun 1965, Indonesia dilanda gejolak politik di

dalam negeri dan beberapa pemberontakan di sejumlah daerah, seperti di Sumatera dan Sulawesi.

Akibatnya, selama Pemerintahan Orde Lama, keadaan perekonomian Indonesia sangat buruk,

walaupun sempat mengalami pertumbuhan dengan laju rata-rata per tahun hampir 7% selama

decade 1950-an, dan setelah itu turun drastic menjadi rata-rata per tahun hanya 1,9% atau bahkan

nyaris mengalami stagflasi selama tahun 1965-1966. Tahun 1965 dan 1966 laju pertumbuhan

ekonomi atau produk domestic bruto (PDB) masing-masing hanya sekitar 0,5% dan 0,6%.

Selain laju pertumbuhan ekonomi yang menurun terus sejak tahun 1958, defisit saldo

neraca pembayaran (BOP) dan defisit anggaran pendapatan dan belanja pemerintahan (APBN)

terus membesar dari tahun ke tahun.

Selain tu, selama periode Orde Lam, keiatan paroduksi di sector pertanian dan sector

industry manufaktur berada pada tingkat yang sangat rendah karena keterbatasan kapasitas

produksi dan infrastruktur pendukung, baik fisik maupun nonfisik seperti pendanaan dari bank.

Akibat rendahnya volume produksi dari sisi suplai dan tingginya permintaan akibat terlalu

banyaknya uang beredar di masyarakat mengakibatkan tingginya tingkat inflasi yang sempat

mencapai lebih dari 300% menjelang akhir periode Orde Lama.

Dapat disimpulkan bahwa buruknya perekonomian Indonesia selama pemerintahan Orde

Lama terutama disebabkan oleh hancurnya infrastruktur ekonomi, fisik, maupun nonfisik selama

pendudukan Jepang, Perang Dunia II, dan perang revolusi, serta gejolak politik di dalam negeri

(termasuk sejumlah pemberontakan di daerah), ditambah lagi dengan manajemen ekonomi

makro yang sngat jelek selama rezim tersebut. Dapat dimengerti bahwa dalam kondisi politik

dan social dalam negeri ini sangat sulit sekali bagi pemerintah untuk mengatur roda

perekonomian dengan baik.

Kebijakan ekonomi paling penting yang dilakukan Kabinet Hatta adalah reformasi

moneter melalui devaluasi mata uang nasional yang pada saat itu masih gukden dan pemotongan

uang sebesar 50% atas semua uang kertas yang beredar pada bulan Maret 1950 yang dikeluarkan

oleh De Javasche Bank yang bernilai nominal lebih dari 2,50 gulden Indonesia. Pada masa

Kabinet Natsir (cabinet pertama dalam Negara kesatuan Republik Indonesia), untuk pertama

kalinya dirumuskan suatu perencanaan pembangunan ekonomi, yang disebut Rencana Urgensi

Perekonomian (RUP). RUP ini digunakan oleh cabinet berikutnya merumuskan rencana

pembangunan ekonomi lima tahun (yang pada masa Orde Baru dikenal dengan singkatan

Repelita). Pada masa Kabinet Sukiman, kebijakan-kebijakan penting yang diambil adalah antara

lain nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia (BI) dan penghapusan system kurs

berganda. Pada masa Kabinet Wilopo, langkah-langkah konkret yang diambil untuk memulihkan

perekonomian Indonesia saat itu diantaranya untuk pertama kalinya memperkenalkan konsep

anggaran berimbang dalam APBN, memperketat impor, malakukan “rasionalisasi” angkatan

bersenjata melalui medernisasi dan pengurang jumlah personil, dan pengiritan pengeluaran

pemerintah. Pada masa Kabinet Ami I, hanya dua langkah konkret yang dilakukan dalam bidang

ekonomi walaupun kurang berhasil, yakni pembatasan impor dan kebijakan uang ketat. Selama

Kabinet Burhanuddin, tindakan-tindakan ekonomi penting yang dilakukan termasuk diantaranya

adalah liberalisasi impor, kebijkan uang ketat untuk menekan laju uang beredar, dan

penyempurnaan Program Benteng, mengeluarkan kebijakan yang memperbolehkan modal

(investasi) asing masuk ke Indonesia, pemberian bantuan khusus kepada pengusaha-pengusaha

pribumi, dan pembatalan (secara sepihak) persetujuan Konferensi Meja Bundar sebagai usaha

untuk menghilangkan system ekonomi colonial atau menghapuskan dominasi perusahaan-

perusahaan Belanda dalam perekonomian Indonesia.

Berbeda dengan cabinet-kabinet sebelumya di atas, pada masa Kabinet Ali I, praktis tidak

ada langkah-langkah yang berarti, selain mencanangkan sebuah rencana pembangunan baru

dengan nama Rencana Lima Tahun 1956-1960. Kurang aktifnya cabinet ini dalam bidang

ekonomi disebabkan oleh keadaa politik di dalam negeri yang mulai goncang akibat

bermunculan tekanan-tekanan dari masyarakat daerah-daerah di luar Jawa yang selama itu tidak

merasa puas dengan hasil pembangunan di tanah air. Ketidakstabilan politik di dalam negeri

semakin membesar pada masa Kabinet Djuanda, sehingga praktis cabinet ini juga tidak bisa

berbuat banyak bagi pembangunan ekonomi. Perhatian sepenuhnya dialihkan selain untuk

menghadapi ketidakstabilan politik di dalam negeri juga pada upaya pengambilan wilayah Irian

Barat dari Belanda. Pada masa Kabinet Djuanda juga dilakukan pengambilan (nasionalisasi)

perusahaan-perusahaan Belanda.

Dilihat dari aspek politiknya selama Orde Lama, dapat dikatakan Indonesia pernah

mengalami system politik yang sangat demokratis, yakni pada periode 1950-1959, sebelum

diganti dengan periode demokrasi terpimpin. Akan tetapi sejarah Indonesia menunjukkan bahwa

system politik demokrasi tersebut ternyata menyebabkan kehancuran politik. Konflik politik

tersebut berkepanjangan sehingga tidak memberi sedikit pun kesempatan untuk membentuk

suatu cabinet pemerintah yang solid dan dapat bertahan hingga pemilihan umum berikutnya.

Pada masa politik demokrasi tu (demokrasi parlemen), tercatat dalam sejarah bahwa rata-rata

umur setiap cabinet hanya satu tahun saja. Waktu yang sangat pendek dan disertai dengan

banyaknya keributan tenang bagi pemerintah yang berkuasa untuk memikirkan bersama

masalah-masalah social dan ekonomi yang ada pada saat itu, apalagi menyusun suatu program

pembangunan dan melaksanakannya.

Selama periode 1950-an, struktur ekonomi Indonesia masih peninggalan zaman

kolonialisasi. Sector formal / modern seperti pertambangan, distribusi, transportasi, bank, dan

pertanian komersil yang memiliki kontribusi lebih besar daripada sector informal / tradisional

terhadap output nasional atau PDB didominasi oleh perusahaan-perusahaan asing kebanyakan

berorientasi ekspor. Pada umumnya kegiatan-kegiatan ekonomi yang masih dikuasai oleh

pengusaha asing tersebut relative lebih padat capital dibandingkan kegiatan-kegiatan ekonomi

yang didominasi oleh pengusaha pribumi dan perusahaan-perusahaan asing tersebut beralokasi di

kota-kota besar, seperti Jakarta dan Surabaya.

Struktur ekonomi seperti yang digambarkan di atas, yang boleh Boeke (1954) disebut

dual socities, adalah salah satu karakteristik utama dari LDCs yang merupakan warisan

kolonialisasi. Dualisme di dalam suatu ekonomi seperti ini terjadi karena biasanya pada masa

penjajahan pemerintah yang berkuasa menerapkan diskriminasi dalam kebijakan-kebijakannya,

baik yang bersifat langsung, seperti mengeluarkan peratura-peraturan atau undang-undang,

maupun yang tidak langsung. Diskriminasi ini sengaja diterapkan untuk membuat perbedaan

dalam kesempatan melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi tertentu antara penduduk asli dan

orang-orang nonpribumi / nonlocal.

Keadaan ekonomi Indonesia, terutama setelah dilakukan nasionalisasi terhadap semua

perusahaan asing Belanda, menjadi lebih buruk dibandingkan keadaan ekonomi semasa

penjajahan Belanda, ditambah lagi dengan peningkatan inflasi yang sangat tinggi pada decade

1950-an. Pada masa pemerintahan Belanda, Indonesia memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang

cukup baik dengan tingkat inflasi yang sangat rendah dan stabil, terutama karena tingkat upah

buruh dan komponen-komponen lainnya dari biaya produksi yang juga rendah, tingkat efisiensi

yang tinggi di sector pertanian (termasuk perkebunan), dan nilai mata uang yang stabil.

Nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda yang dilakukan pada tahun 1957 dan 1958

adalah awal periode ‘Ekonomi Terpimpin’. System politik dan ekonomi pada masa Orde Lama,

khususnya setelah ‘Ekonomi Terpimpin’ dicangangkan, semakin dekat dengan haluan /

pemikiran sosialis / komunis. Walaupun ideology Indonesia adalah Pancasila, pengaruh ideology

komunis dan Negara bekas Uni Soviet dan Cina sangat kuat. Sebenarnya pemerintah khususnya

dan masyarakat Indonesia pada umumnya yang memilih haluan politik berbau komunis, hanya

merupakan suatu refleksi dari perasaan antikolonialisasi, antiimprelisasi, dan antikapitalisasi

pada saat itu. Di Indonesia pada masa itu, prinsip-prinsip individualism, persaingan bebas, dan

perusahaan swasta / pribadi sangat ditentang, karena oleh pemerintah dan masyarakat pada

umumnya, prinsip-prinsip tersebut sering dikaitkan dengan pemikiran kapitalisme. Keadaan ini

membuat Indonesia semakin sulit mendapat dari Negara-negara Barat, baik dalam bentuk

pinjaman maupun penanaman modal asing (PMA), sedangkan untuk membiayai rekonstruksi

ekonomi dan pembangunan selanjutnya, Indonesia sangat membutuhkan dana penanaman modal

asing di Indonesia berasal dari Belanda, yang sebagian besar untuk kegiatan ekspor hasil-hasil

perkebunan dan pertambangan serta untuk kegiatan-kegiatan ekonomi yang terkait.

Selain kondisi politik di dalam negeri yang tidak mendukung, buruknya pereknomian

Indonesia pada masa pemrintahan Orde Lama juga disebabkan oleh keterbatasan factor-faktor

produksi, seperti orang-orang dengan tingkat kewirausahaan dan kapabilitas manajemen yang

tinggi, tenaga kerja dengan pendidikan / keterampilan yang tinggi, dana (khususnya untuk

membangun infrastruktur yang sangat dibutuhkan oleh industry), teknologi, dan kemampuan

pemerintah sendiri untuk menyusun rencana dan strategi pembangunan yang baik. Menurut

pengamatan Higgins (1957), sejak cabinet pertama dibentuk setelah merdeka, pemerintah

Indonesia memberikan prioritas pertama terhadap stabilisasi dan pertumbuhan ekonomi,

pembangunan industry, unifikasi dan rekonstruksi. Akan tetapi, akibat keterbatasan akan factor-

faktor tersebut diatas dan dipersulit lagi oleh kekacauan politik nasional pada masa itu, akhirnya

pembangunan atau bahkan rekonstruksi ekonomi Indonesia setelah perang revolusi tidak pernah

terlaksana dengan baik.

Pada akhir September 1965, ketidakstabilan politik di Indonesia mencapai puncaknya

dengan terjadinya kudeta yang gagal dari Partai Komunis Indonesia (PKI). Sejak peristiwa

berdarah tersebut terjadi suatu perubahan politi yang drastic di dalam negeri, yang selanjutnya

juga mengubah system ekonomi yang dianutu Indonesia pada masa Orde Lama, yakni dari

pemikiran-pemikiran sosialis ke semikapitalis (kalau tidak, dapat dikatakan ke system kapitalis

sepenuhnya). Sebenarnya perekonomian Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal

33 menganut suatu system yang dilandasi oleh prinsip-prinsip kebersamaan atau koperasi

berdasarkan ideology Pancasila. Akan tetapi, dalam praktek sehari-hari pada masa pemerintahan

Orde Baru dan hingga saat ini, pola perekonomian nasional cenderung memihak system

kapitalis, seperti di Amerika Serikat (AS) atau Negara-negara industry maju lainnya. Karena

pelaksanaannya tidak baik, maka mengakibatkan munculnya kesenjangan ekonomi di tanah air

yang terasa semakin besar hingga saat ini, terutama setelah krisis ekonomi.

Pemerintahan Orde Baru

Tepatnya sejak bulan Maret 1966 Indonesia memasuki pemerintahan Orde Baru. Berbeda

dengan pemerintahan Orde Lama, dalam era Orde Baru ini perhatian pemerintah lebih ditujukan

pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lewat pembangunan ekonomi dan social di tanah air.

Pemerintahan Orde Baru menjalin kembali hubungan baik dengan pihak Barat dan menjauhi

pengaruh ideology komunis. Indonesia juga kembali menjadi anggota Perserikatan Bangsa-

Bangsa (PBB) dan lembaga-lembaga dunia lainnya, seperti Bank Dunia dan Dana Moneter

International (IMF).

Sebelum rencana pembangunan lewat Repelita dimulai, terlebih dahulu pemerintah

melakukan pemulihan stabilitas ekonomi, social, dan politik serta rehabilitasi ekonomi di dalam

negeri. Sasaran dari kebijakan tersebut terutama adalah untuk menekan kembali tingkat inflasi,

mengurangi defisit keuangan pemerintah, dan menghidupkan kembali kegiatan produksi,

termasuk ekspor yang sempat mengalami stagnasi pada masa Orde Lama. Usaha pemerintah

tersebut ditambah lagi dengan penyusunan rencana pembangunan lima tahun (Repelita) secara

bertahap dengan target-target yang jelas sangat dihargai oleh Negara-negara Barat. Menjelang

akhir tahun 1960-an, atas kerja sama dengan Bank Dunia, IMF, dan ADB (Bank Pembangunan

Asia) dibentuk suatu kelompok konsorsium yang disebut Inter-Government Group on Indonesia

(IGGI), yang terdiri atas sejumlah Negara maju, termasuk Jepang dan Belanda, dengan tujuan

membiayai pembangunan ekonomi di Indonesia. Dalam waktu yang relative pendek setelah

melakukan perubahan system politiknya secara drsatis, dari yang ‘pro’ menjadi ‘anti’ komunis,

Indonesia mendapat bisa mendapat bantuan dana dari pihak Barat. Pada saat itu memang

Indonesia merupakan satu-satunya Negara yang sangat anti komunis dan sedang berusaha secara

serius melakukan pembangunan ekonominya yang kelihatan jelas di mata kelompok Negara

Barat.

Tujuan jangka panjang dari pembangunan ekonomi di Indonesia pada masa Orde Baru

adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui suatu proses industrialisasi dalam skala

besar, yang pada saat itu dianggap sebagai satu-satunya cara yang paling tepat dan efektif untuk

menganggulangi masalah-masalah ekonomi, seperti kesempatan kerja dan defisit neraca

pembayaran.

Beberapa kondisi utama yang harus dipenuhi terlebih dahulu agar suatu usaha

membangun ekonomi dapat berjalan dengan baik, yaitu sebagai berikut.

1. Kemauan politik yang kuat

Pada masa Orde Lama, mungkin karena Indonesia baru saja merdeka, emosi

nasionalisme baik dari pemerintah maupun kalangan masyarakat masih sangat tinggi, dan

yang ingin ditonjolkan pertama kepada kelompok Negara-negara Barat adalah “kebesaran

bangsa” dalam bentuk kekuatan militer dan pembangunan proyek-proyek mercusuar.

2. Stabilitasi politik dan ekonomi

pemerintahan Orde Baru berhasil dengan baik menekan tingkat inflasi dari sekitar 500%

pada tahun 1966 menjadi hanya sekitar 5% hingga 10% pada awal decade 1970-an.

Pemerintahan Orde Baru juga berhasil menyatukan bangsa dan kelompok-kelompok

masyarakat serta menyakinkan mereka bahwa pembangunan ekonomi dan social adalah

jalan satu-satunya agar kesejahteraan masyarakat di Indonesia dapat meningkat.

3. Sumber daya manusia yang lebih baik

Dengan SDM yang semakin baik, pemerintahan Orde Baru memiliki kemampuan untuk

menyusun program dan strategi pembangunan dengan kebijakna-kebijakn yang terkait

serta mampu mengatur ekonomi makro secara baik.

4. System politik dan ekonomi terbuka yang berorientasi ke Barat

Pemerintahan Orde Baru menerapkan system politik dan ekonomi terbuka yang

berorientasi ke Barat. Hal ini sangat membantu, khususnya dalam mendapatkan pinjaman

luar negeri, penanaman modal asing, dan transfer teknologi dan ilmu pengetahuan.

5. Kondisi ekonomi dan politik dunia yang lebih baik

Selain oil boom, juga kondisi ekonomi da politik dunia pada era Orde Baru, khususnya

setelah perang Vietnam berakhir atau lebih baik daripada semasa Orde Lama.

Akan tetapi, hal-hal positif yang diterangkan di atas tidak mengatakan bahwa

pemerintahan Orde Baru tanpa cacat. Kebijakan-kebijakan ekonomi selama masa Orde Baru

memang telah menghasilkan suatu proses transformasi ekonomi yang pesat dan laju

pertumbuhan ekonomi yang tinggi, serta fundamental ekonomi yang rapuh.

Metode ilmiah ekonomi

Karakteristik metode ilmiah ekonomi:

*Kritis dan analisis: Mendorong suatu kepastian dan proses penyelidikan untuk

mengidentifikasi masalah dan metode untuk mendapatkan solusinya

*Logis: Merujuk pada metode argumentasi ilmiah. Kesimpulan secara rasional

diturunkan dari bukti-bukti yang ada.

*Objektif: Hasil yang diperoleh ilmuwan yang lain akan sama apabila studi yang sama

dilakukan pada kondisi yang sama.

*Konseptual dan teoritis: Ilmu pengetahuan mengandung arti pengembangan struktur

konsep dan teoritis untuk menuntun dan mengarahkan upaya penelitian.

*Empiris: Bersandar pada realitas.

*Sistematis: Memiliki prosedur yang cermat dan mengikuti aturan terteuntu yang baku.

Hubungan Antropologi dengan Ekonomi

Kebudayaan mencakup masalah pertautan etika kerja, nilai-nilai kerja sama, dan nilai-nilai yang

berkait dengan kesukuan, keagamaan, dan kedaerahan. Kebudayaan memberi makna hidup,

termasuk perubahan-perubahan akibat dahsyatnya kekuatan ekonomi dan teknologi dari negara-

negara maju.

SIndonesia hingga kini masih ramai memperdebatkan hubungan timbal balik antara kebudayaan

dan pembangunan ekonomi. Perdebatan itu dibahas di kalangan pujangga Indonesia tahun 1930-

an dan 1940. Tokoh budaya “pro-Barat”, seperti Armyn Pane, berpolemik dengan tokoh yang

memberat pada tradisi, seperti Ali Boediardjo. Perdebatan menarik itu lalu diwacanakan sebagai

“kaum keroncongis” dengan “kaum gamelanis”. Pada 1960-an hingga 1970-an, berlanjut

menjadi perdebatan musik Indonesia yang merangkul musik Barat dengan mereka yang

berpegang pada musik daerah dan suku. Soedjatmoko meramu perdebatan itu melalui rumusan,

tiap bangsa dan tiap daerah harus menentukan sendiri seberapa cepat ia ingin merangkul nilai-

nilai “modernisasi” dan seberapa banyak ingin mempertahankan nilai-nilai yang penting untuk

kelestarian jati dirinya.

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Ilmu antropologi dengan ilmu ekonomi saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Kekuasaan

ekonomi bersifat universal dalam membentuk wujud yang bermacam-macam, karena perubahan

dalam hidup masyarakat lebih cepat dirasakan oleh manusia itu sendiri. Sedangkan antropologi

yang mempelajari manusia dimana manusia itu sendiri tidak dapat lepas dari pengaruh ekonomi.

Saran

Sebagai seseorang yang mengerti tentang pentingnya suatu perencanaan

ekonomi,sebaiknya kita haruslah bersifat lebih kritis dalam membeli suatu barang.

Kita haruslah lebih hemat dan menghilangkan kebiasan yang bersifat konsumtif.

Cintailah produk Indonesia,karena hal ini juga dapat menambah Kas Negara.

DAFTAR PUSTAKA

Asosiasi Antropologi Indonesia. 1997. Koentjaraningrat Dan Antropologi Di Indonesia.

Jakarta, Yayasan Obor Indonesia

Marzali, Amri 2005 Antropologi dan Pembangunan Indonesia. Jakarta, Prenada Media

Koentjaraningrat 1987

Manusia dan kebudayaan di Indonesia. Jakarta, Djambatan Parsudi Suparlan 2002

Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural Van Bremen, Jan. Eyal Ben-Ari and

Syed Farid Alatas 2005

Asian anthropology. London, Routledge Van der Kroef, Justus M. The Term Indonesia:

Its Origin and Usage. Journal of the American Oriental Society, Vol. 71, No. 3. (Jul. -

Sep., 1951)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN

Latar belakang

BAB II ISI

a) ANTROPOLOGI

- Pengertian Antropologi

- Sejarah perkembangan Antropologi

- Metode Ilmiah Antropologi

b) EKONOMI

- Pengertian Ekonomi

- Sejarah Perkembangan Ekonomi

- Metode Ilmiah Ekonomi

c) Hubungan Antropologi Dengan Ekonomi

BAB III PENUTUP

Kesimpulan

Saran

DAFTAR PUSTAKA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan

karunia – Nya sehingga kami dapat menyelesai dalam membuat makalah “HUBUNGAN

ANTROPOLOGI DENGAN EKONOMI.”

Makalah ini adalah merupakan salah satu ringkasan dari pembelajaran mata pelajaran

antropologi.Dan karena bersifat ringkas jadi perlu untuk dipelajari lebih lanjut melalui

literatur di perpustakaan.

Kami berharap makalah ini memberi manfaat bagi para pembaca. Kritik dan komentar

selalu kami harapkan karena kami percaya makalah ini masih perlu penyempurnaan

untuk yang akan dating.

Makassar 25,November 2010

Kelompok 9

TUGAS KELOMPOK

HUBUNGAN ANTROPOLOGI DENGAN EKONOMI

DISUSUN OLEH:

1. M.HAMZAH HATTA (1056 400 970 10)

2. WAHYUDIN K. (1056 400 974 10)

3. AHMAD (1056 400 980 10)

KELAS 1 G

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH

MAKASSAR

2010