audit temuan bpk

8/10/2019 Audit Temuan BPK

1/61

BADAN PEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA

HASIL PEM ERIKSAAN

ATAS

BELANJA DAERAH

PADA

KABUPATEN SITUBONDO

TAHUN ANGGARAN 2004 DAN 2005

DI

SITUBONDO

PERWAKILAN BPK-RI


2/61

DAFTAR ISI

RESUME HASIL PEMERIKSAAN ................................................................... 1

BAB I. GAMBARAN UMUM ......................................................................... 4

1. Tujuan Pemeriksaan .............................................................................. 4

2. Sasaran Pemeriksaan ............................................................................. 4

3. Metode Pemeriksaan ............................................................................. 4

4. Jangka Waktu Pemeriksaan ................................................................. 6

5. Obyek Pemeriksaan ............................................................................... 6

BAB II. HASIL PEMERIKSAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN 9

1. Lingkungan Pengendalian ................................................................... 9

2. Penaksiran Resiko ................................................................................. 103. Aktivitas Pengendalian ......................................................................... 11

4. Informasi dan Komunikasi .................................................................. 11

5. Pemantauan ........................................................................................... 12

BAB III. TEMUAN PEMERIKSAAN .............................................................. 13

1. Pengeluaran DPRD sebesar Rp24.685.000,00 diragukan dan

sebesar Rp30.556.300,00 tidak didukung bukti yang lengkap ........ 13

2. Honorarium Tim/Panitia melebihi standar honorarium daerah

mengakibatkan pemborosan keuangan daerah sebesar

Rp380.000.000,00 ................................................................................. 16

3. Pengeluaran Bantuan Profesi Tahun 2004 sebesarRp5.769.060.600,00 dan Tahun 2005 sebesar Rp3.218.283.445,00

tidak sesuai dengan ketentuan ............................................................ 19

4. Pengelola Bantuan Dana Pembangunan Desa/Kelurahan,

Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan dan Program


3/61

6. Barang Inventaris Pemerintah Kabupaten Situbondo di KPPS

berupa kalkulator belum diserahkan ke KPUD untuk

dikembalikan ke Pemerintah Kabupaten Situbondo sebesar

Rp33.087.000,00 ..................................................................................... 28

7. Tanah milik Pemerintah Kabupaten Situbondo senilai

Rp932.500.000,00 belum disertifikatkan ............................................. 31

8. Volume pekerjaan beton rabat kurang dari RAB senilai

Rp27.330.537,60 dan pengalihan pekerjaan pada proyekpemasangan jaringan perpipaan senilai Rp22.062.000,00 kurang

bisa dipercaya ........................................................................................ 34

9. Pekerjaan pengembangan prasarana/sarana Motel Cottage Pasir

Putih Tahun 2004 Kabupaten Situbondo dilaksanakan tidak

sesuai RAB senilai Rp64.199.000,00 ...................................................... 37

10. Surat pertanggungjawaban pada dua kegiatan di Bagian

Ekonomi dan Bagian keuangan kurang didukung bukti yang

lengkap senilai Rp292.500.000,00 ........................................................ 39

11. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan berkala tidak sesuai

kontrak sebesar Rp125.440.293,82 ....................................................... 41

12. Terdapat perbedaan kekurangan pekerjaan dalam laporanpelaksanaan harian pada beberapa proyek pemeliharaan berkala

sebesar Rp34.712.388,00 ........................................................................ 46

13. Kesalahan Analisa HPS Bronjong Kawat Galvanis Pada Proyek

Pembuatan Tangkis Kali Memboroskan Daerah Sebesar

Rp69.349.000,00 ...................................................................................... 49

14. Pengadaan semen dan batu kali untuk pekerjaan swakelola

kurang dari seharusnya sebesar Rp19.602.000,00 ............................. 52

Lampiran .................................................................................................................. 55


4/61

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

HASIL PEMERIKSAAN ATAS

PELAKSANAAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2004 DAN 2005

PADA

KABUPATEN SITUBONDO

DI SITUBONDO

SEMESTER II

TAHUN ANGGARAN 2005

RESUME HASIL PEMERIKSAAN

Berdasarkan ketentuan pasal 23 E perubahan ketiga Undang-undang Dasar

Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973, Undang-

undang Nomor 15 Tahun 2004, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-

RI) telah melakukan Pemeriksaan atas Pelaksanaan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo

(audit dengan tujuan tertentu) di Situbondo. Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman

d St d A dit P i t h (SAP) dit t k l h BPK RI d t h 1995


5/61

Anggaran 2005 dari anggaran belanja sebesar Rp257.696.185.724,56 telah direalisasikan

sampai dengan September 2005 sebesar Rp169.883.512.069,54 atau sebesar 65,92%.

Secara umum sistem pengendalian intern telah dirancang dan dilaksanakan secara

cukup memadai sehingga informasi yang dihasilkan dapat dipercaya. Selain itu

pemantauan dan pertanggungjawaban keuangan telah dilaksanakan cukup baik.

Selanjutnya tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai, hasil pemeriksaan masih

menunjukkan berbagai kelemahan yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu:

1. Penyimpangan yang dapat mengganggu kewajaran penyajian laporan keuangan;

a. Pengelola Bantuan Dana Pembangunan Desa/Kelurahan, Gerakan Terpadu

Pengentasan Kemiskinan dan Program Percepatan Pemberdayaan,

b. Surat pertanggungjawaban pada dua kegiatan di Bagian Ekonomi dan Bagian

Keuangan kurang didukung bukti yang lengkap senilai Rp292.500.000,00.

2.

Penyimpangan terhadap kriteria/peraturan yang telah ditetapkan;

a. Pengeluaran DPRD sebesar Rp24.685.000,00 diragukan dan sebesar

Rp30.556.300,00 tidak didukung dengan bukti yang lengkap,

b. Barang inventaris Pemerintah Kabupaten Situbondo belum seluruhnya

dikembalikan ke KPUD Kabupaten Situbondo sebesar Rp33.087.000,00,

c.

Volume pekerjaan beton rabat kurang dari RAB senilai Rp27.330.537,60 dan

pengalihan pekerjaan pada proyek pemasangan jaringan perpipaan senilai

Rp22.062.000,00 kurang bisa dipercaya,

d. Pekerjaan pengembangan prasarana/sarana Motel Cottage Pasir Putih Tahun 2004

di Kabupaten Situbondo dilaksanakan tidak sesuai RAB senilai Rp64.199.000,00,

e.

Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan berkala tidak sesuai kontrak sebesarRp125.440.293,82,

f. Terdapat perbedaan kekurangan pekerjaan dalam laporan pelaksanaan harian

pada beberapa proyek pemeliharaan berkala sebesar Rp43.712.442,00,


6/61


7/61

BAB I

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

1.

Tujuan Pemeriksaan

Untuk menentukan apakah:

a. Sistem pengendalian intern atas entitas tersebut baik terhadap laporan

keuangan daerah maupun terhadap pengamanan atas kekayaan telah dirancangdan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian;

b.

Entitas yang diperiksa dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah mematuhi

persyaratan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sasaran Pemeriksaan

Untuk mencapai tujuan pemeriksaan tersebut, pemeriksaan diarahkan pada

sasaran:

a.

Pelaksanaan sistem pengendalian intern;

b.

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam

pelaksanaan belanja daerah.

3. Metode Pemeriksaan

Pemeriksaan atas belanja daerah akan memberikan penilaian terhadap

pelaksanaan anggaran dan Sistem pengendalian Intern dengan pendekatan :

a.

Pendekatan Resiko

Metodologi yang diterapkan dalam melaksanakan pemeriksaan tersebut

dilakukan dengan menggunakan pendekatan resiko. Pendekatan resiko yang

dilakukan dalam pemeriksaan ini didasarkan pada pemahaman dan pengujian

atas efektifitas Sistem Pengendaliam Intern mengenai pengelolaan Keuangan

Daerah khususnya di Bagian Keuangan dan Pemegang kas Daerah. Hasil


8/61

materialitas pemeriksaan tersebut adalah konservatif atau rendah dengan

pertimbangan bahwa pelaksana pengelola Keuangan Daerah tersebut akan

sangat memperhatikan aspek legalitas dan ketaatan pada ketentuan yang

berlaku dalam proses pertanggungjawaban keuangan. Berdasarkan Panduan

Manajemen Pemeriksaan (PMP) maka standar materialitas yang ditetapkan

adalah 0,5 % 2 %. Tingkat materialitas dalam pemeriksaan ini akan

dijadikan pertimbangan dalam tahap perencanaan untuk menentukan

kedalaman pengujian yang akan dilakukan.c. Pengujian dalam pemeriksaan

Pemeriksaan Belanja Daerah tersebut dilakukan dengan pemahaman atas SPI,

pengujian atas pengendalian terbatas pada angka-angka yang disajikan untuk

dapat mengumpulkan bukti yang dapat mendukung kesimpulan pemeriksaan.

Pemeriksaan ini melakukan pengujian substantif atas transaksi keuangan

secara terbatas.

d. Uji Petik Pemeriksaan (Sampling Audit)

Pemeriksaaan ini dilakukan dengan cara melakukan pengujian secara uji petik

atas satuan kerja/instansi daerah dalam populasi yang akan diuji. Kesimpulan

pemeriksaan akan didapat berdasarkan hasil uji petik yang dijadikan dasar

untuk menggambarkan kondisi dari populasinya. Dalam pemeriksaan ini,

pemeriksa menggunakan metode non statistical sampling atau metode

sampling yang berdasarkan judgement, dengan memperhatikan tingkat resiko

yang ada untuk menentukan jumlah dan satuan kerja/instansi daerah yang akan

diuji dan keterwakilan sample yang dipilih dari populasi baik dari segi nilai

angka rupiah dan jenis transasksinya.

e.

Pelaporan

Setiap permasalahan yang ditemukan dalam pemeriksaan belanja daerah

tersebut harus dikomunikasikan dengan entitas yang diperiksa untuk mendapat

tanggapan tertulis sebelum disajikan sebagai temuan pemeriksaan dalam Hasil


9/61

4.

Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan sejak tanggal 7 September sampai dengan tanggal 6

Oktober 2005.

5.

Obyek Pemeriksaan

a.

Pemeriksaan dilakukan atas belanja daerah Kabupaten Situbondo Tahun

Anggaran 2004 dan 2005.

b.

Anggaran dan Realisasi.

Anggaran dan realisasi belanja aparatur, belanja publik, belanja bagi hasil dan

belanja tak tersangka Tahun Anggaran 2004 pada Kabupaten Situbondo adalah

sebagai berikut:

1)

Belanja Aparatur

Belanja aparatur dalam APBD Tahun Anggaran 2004 dianggarkan sebesar

Rp205.456.061.401,95 dan telah direalisasikan sebesar

Rp196.085.888.542,74 atau sebesar 95,44%.

2)

Belanja Publik

Belanja pelayanan publik dalam APBD Tahun Anggaran 2004

dianggarkan sebesar Rp102.239.881.326,68 dan telah direalisasikan

sebesar Rp89.736.079.953,00 atau sebesar 87,70%

3) Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan

Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan Tahun Anggaran 2004

dianggarkan sebesar Rp39.811.684.300,00 dan telah direlisasikan sebesar

Rp31.024.815.394,00 atau sebesar 77,93%

4)

Belanja Tidak Tersangka

Belanja tidak tersangka Tahun Anggaran 2004 dianggarkan sebesar

Rp5.396.140.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp5.392.911.990,00

atau sebesar 99,94%


10/61

No. Uraian Belanja Anggaran Realisasi %

2 BELANJA 307.695.942.278,63 285.821.968.495,74 92,892 1 Belanja Aparatur 205.456.061.401,95 196.085.888.542,74 95,44

2.1. 1 Belanja Administrasi Umum 171.932.055.838,97 168.771.894.856,59 98,16

2.1.01. 1 Belanja Pegawai/Personalia 153.333.226.240,47 151.274.882.518,84 98,66

2.1.02. 1 Belanja Barang dan Jasa 12.509.630.562,00 11.666.041.255,75 93,26

2.1.03. 1 Belanja Perjalanan Dinas 3.246.682.450,00 3.137.183.450,00 96,63

2.1.04. 1 Belanja Pemeliharaan 2.842.516.586,50 2.693.787.632,00 94,77

2.2. 1 Belanja Operasional dan

Pemeliharaan

30.033.774.392,98 24.032.657.736,00 80,02



2.2.03. 1 Belanja Perjalanan Dinas 710.070.000,00 585.625.000,00 82,47

2.2.04. 1 Belanja Pemeliharaan 223.079.774,00 218.039.774,00 97,74

2.3. 1 Belanja Modal 3.490.231.170,00 3.281.335.950,00 94,01

2. 2 Belanja Publik 102.239.881.326,68 89.736.079.953,00 87,77

2.1. 2 Belanja Administrasi Umum 3.130.634.546,68 2.840.845.448,00 90,74


2.1.02. 2 Belanja Barang dan Jasa 712.268.125,00 697.752.690,00 97,96

2.1.03. 2 Belanja Perjalanan Dinas 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00

2.1.04. 2 Belanja Pemeliharaan 29.796.800,00 29.726.800,00 99,77

2.2. 2 Belanja Operasi dan Pemeliharaan 27.659.666.680,00 26.239.429.718,00 94,87



2.2.03. 2 Belanja Perjalanan Dinas 1.114.271.000,00 1.091.350.000,00 97,94

2.2.04. 2 Belanja Pemeliharaan 15.936.864.550,00 15.881.659.856,00 99,65

2 3 2 Belanja Modal 26 241 755 800 00 24 238 077 403 00 92 36


11/61

2.4.04.2 Belanja Bantuan Keuangan kepada

Pemerintah Desa/Kelurahan

6.984.888.000,00 6.893.974.073,00 98,70

2.4.05.2 Belanja Bantuan Keuangan kepadaOrganisasi Kemasyarakatan

12.477.446.000,00 12.147.012.850,00 97,35

2.4.06.2 Belanja Bantuan Keuangan kepada

Organisasi Profesi

19.941.350.300,00 11.575.828.471,00 58,05

2.5.2 Belanja Tidak Tersangka 5.396.140.000,00 5.392.911.990,00 99,94

2.5.01.2 Belanja Tidak Tersangka 5.396.140.000,00 5.392.911.990,00 99,94

Anggaran belanja tahun 2005 adalah sebesar Rp256.678.174.556,56 sampai

dengan Triwulan II realisasi belanja yang terserap adalah sebesar

Rp100.879.408.252,42 atau sebesar 39,30% dengan rincian uraian belanja

perbidang sebagai berikut:

No. Bidang Belanja Realisasi

01. Bidang Administrasi Umum 34.346.099.308,92

02. Bidang Pertanian 2.773.771.519,00

03. Bidang Perikanan dan Kelautan 593.896.491,00

04. Bidang Pertambangan dan Energi 0,00

06. Bidang Perindustrian dan Perdagangan 588.615.551,00

07. Bidang Koperasi 401.407.612,00

08. Bidang Penanaman Modal 0,00

09. Bidang Ketenagakerjaaan 630.713.378,00

10. Bidang Kesehatan 6.892.270.647,50

11. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan 48.218.635.473,00

12. Bidang Sosial 234.497.138,00

14. Bidang Permukiman 1.727.159.325,00

16. Bidang Pekerjaan Umum 1.933.634.079,00


12/61

BAB II

HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Pengendalian intern belanja daerah adalah suatu proses yang didesain dan

dijalankan untuk memberikan keyakinan memadai untuk mencapai tujuan menjamin

efektivitas dan efisiensi belanja dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang

berlaku. Penilaian atas lima komponen dalam sistem pengendalian intern belanja

daerah Kabupaten Situbondo.

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan Pengendalian belanja daerah Kabupaten Situbondo dapat dijabarkan

sebaga berikut:

a.

Integritas dan Nilai Etika

Integritas pimpinan daerah Kabupaten Situbondo yaitu DPRD, Bupati dan

para kepala unit kerja dalam pelaksanaan tujuan pemerintah daerah pada

umumnya cukup baik. DPRD, Bupati/Wakil Bupati maupun para kepala unit

kerja cukup menaati ketentuan pelaksanaan belanja baik yang dituangkan

dalam APBD, DASK maupun ketentuan-ketentuan lain.

b.

Komitmen pada Kompetensi

Untuk beberapa kepala unit kerja, Bupati telah menempatkan personil sesuai

dengan bidang keahliannya. Beberapa kepala unit kerja yang lain ditempatkan

secara rotasional antar unit kerja karena sifat pekerjaannya yang tidak

memerlukan keahlian teknis tetapi lebih kepada kemampuan manajerial.

Tetapi untk pejabat di bawah kepala unti kerja dan staf unit kerja, secara

umum penempatan telah didasarkan pada latar belakang pendidikan dan

keahlian yang sesuai.


13/61

unit kerja. Dengan demikian gaya manajemen dinas dan unit kerja menjadi

dominan. Pada beberapa dinas teknis perencanaan dan pelaksanaan kegiatan

menjadi terpengaruh oleh gaya manajemen tersebut. Karena itu pada dinas-

dinas teknis resiko secara inherent menjadi lebih besar.

d.

Struktur Organisasi

Struktur organisasi dan tata kerja (SOT) pada instansi/unit kerja/bagian yang

ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo telah ditetapkan dengan

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004. Struktur organisasi dan tata kerja

yang dibentuk tersebut telah memisahkan secara tegas dan jelas mengenai

tugas dan fungsi masing-masing dinas, badan, kantor, dan bagian/sub bagian

yang berada di bawah Sekretariat Daerah, sehingga kemungkinan terjadi

tumpang tindih (perangkap fungsi) dapat dihindari.

e. Pemberian Wewenang dan Tanggung Jawab

Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dari Bupati kepada para kepala

unit kerja telah dilaksanakan dengan cukup memadai dan telah didasarkan

pada surat keputusan Bupati. Untuk pengelolaan keuangan daerah, pada tiap-

tiap unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo telah ditunjuk

pemegang kas dan pembantu pemegang kas yang bertanggung jawab kepada

atasan langsung pemegang kas sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Nomor

188/03/P/002.4/2005.

f.

Kebijakan dan Praktik Sumber Daya

Pada umumnya sumber daya manusia yang berada di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Situbondo cukup memadai, baik dari segi kualitas maupun

kuantitas.


14/61

dan pengolahan resiko baik yang berkaitan dengan masalah keuangan maupun non

keuangan.

3.

Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian telah dilakukan dari tahap perencanaan, pelaksanaan

maupun pelaporan kegiatan. Pada tahap perencanaan dilakukan proses

penyusunan RASK, penetapan APBD sampai menjadi DASK. Secara umum,

proses pengendalian dalam perencanaan ini telah berjalan dengan baik, hanya

dalam perencanaan belanja bantuan dan honorarium, pengendalian kurang

berjalan dengan baik, yaitu beberapa belum didasarkan aturan dan proposal

bantuan. Hal ini mengakibatkan resiko pelanggaran ketentuan batas honorarium

maupun tidak sesuainya penyaluran bantuan menjadi tinggi.

Dalam pelaksanaan kegiatan, pengendalian secara umum telah berjalan baik

dengan adanya organisasi pelaksana dan pengawas kegiatan. Akan tetapi karena

belum adanya konsultan pengawas di beberapa pengadaan barang mengakibatkan

pelaksanaan menjadi beresiko yaitu pekerjaan kurang sesuai dengan rincian

pekerjaan. Pengawasan yang dilakukan secara swakelola tidak dilakukan secara

baik oleh staf pengawas pekerjaan di lapangan.

Dalam pelaporan, belanja bantuan keuangan menjadi beresiko karena adanya

dualisme pelaporan, yaitu di dinas atau unit kerja dan bagian keuangan (pemegang

kas Sekretariat Daerah). Dengan dualisme tersebut pengendalian menjadi lebih

sulit karena dinas maupun pemegang kas Sekretariat Daerah merasa bertanggung

jawab atas pembuatan pelaporan yang komprehensif.

4.

Informasi dan Komunikasi

Dalam sistem pembukuan Kabupaten Situbondo, pencatatn transaksi

pengeluaran/belanja dilakukan berdasarkan Surat Perintah Membayar Uang

(SPMU) dan contra post.SPMU dipakai sebagai dasar pencatatan


15/61

5.

Pemantauan

Pemantauan adalah proses penerimaan kualitas kinerja pengendalian intern

sepanjang waktu. Secara umum pemantauan dilakukan oleh Badan Pengawas

secara periodikal. Hampir setiap bulan Badan Pengawas melakukan pemantauan

pada unit-unit kerja secara bergantian.

Berdasarkan uraian pemeriksaan terhadap sistem oengendalian intern (SPI)

yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa masih terdapat beberapa

kelemahan sistem pengendalian intern yang perlu dilakukan langkah-langkah

perbaikan dengan memperhatikan temuan-temuan pemeriksaan.


16/61

BAB III

TEMUAN PEMERIKSAAN

1. Pengeluaran DPRD sebesar Rp24.685.000,00 diragukan dan sebesar

Rp30.556.300,00 tidak didukung bukti yang lengkap

Tahun 2005 DPRD Kabupaten Situbondo melakukan kunjungan kerja ke beberapa

daerah. Komisi A ke Kota Yogyakarta dan Kabupaten Cirebon, Komisi B ke Kabupaten

Klaten, Magelang dan Sleman, Komisi C ke Klaten dan Cilacap serta Komisi D ke

Kabupaten Jembrana dan Buleleng dengan biaya keseluruhan sebesar Rp202.780.0000,00

dengan SPMU PK.

Pemeriksaan atas bukti pengeluaran menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

a. Biaya makan dan hotel diragukan kebenarannya se besar Rp24.685.000,00.

Setiap komisi dalam kunjungan kerja didampingi oleh pegawai Sekretariat Dewan,

sebanyak 2 s.d 5 orang, sedangkan penginapan dan konsumsi menunjuk langsung

Javanica Tour walaupun nilainya melebihi Rp50.000.000,00 yang seharusnya dengan

pelelangan atau pemilihan langsung, serta dokumen pertanggungjawaban yang ada

tidak menunjukkan adanya surat perintah kerja (SPK).Selain dari itu bukti-bukti akomodasi hotel, konsumsi, absensi, dan surat tugas,

ternyata pemesanan penginapan melebihi jumlah personil dalam rombongan kerja

tersebut, seperti pada tabel berikut ini:

No. Keterangan

Kamar/

Konsumsi

Dibayar

Berdasar

Absensi Selisih Biaya/orang

Nilai selisih

1. 2 3 4 5=3-4 6 7=5x61. Komisi A

- Kunjungan ke Yogya dan Cirebon

- Hotel 17 12 5 750.000,00 3.750.000,00


17/61

- Hotel 20 13 7 850.000,00 5.950.000,00

4. Komisi D

-

Kunjungan ke Jembrana dan Kab.

Buleleng

- Konsumsi 20 13 7 270.000,00 1.890.000,00

- Hotel 20 13 7 725.000,00 5.075.000,00

Jumlah 24.685.000,00

Dari data tersebut menunjukkan bahwa pembayaran kamar/konsumsi melebihi dari

jumlah peserta sebenarnya, sehingga terjadi pembayaran lebih sebesar

Rp24.685.000,00.

b. Pengeluaran sebesar Rp9.185.000,00 tidak dilengkapi dengan bukti yang lengkap.

Pengeluaran tersebut digunakan untuk perjalanan dinas Kabag/Kasubag; Staf dan

Sopir Sekretaris DPRD ke Bantul-Cilacap, MagelangSleman, Yogya-Cirebon dan

Jembrana-Buleleng dalam rangka konsultasi dan koordinasi.. Sampai saat

pemeriksaan tanggal 3 Oktober 2005 belum dapat dipertanggungjawabkan.

c. Selain itu terdapat pengeluaran sebesar Rp21.371.300,00 yang hanya

dipertanggungjawabkan dalam bentuk bon, yaitu:.

DAFTAR BON PENGELUARAN YANG TIDAK JELAS/LENGKAP

No. Uraian Jumlah (Rp)

1 Pembelian Solar 84.000,00

2 Biaya Pelaporan Hasil Kunjungan Kerja Luar Daerah 550.000,00

3 Pengeluaran tidak jelas 500.000,00

4 uang Perjalanan Dinas ke Jember (Asistensi Komisi D) Sekwan 375.000,00

5 Konsumsi audensi ketua DPRD 640.000,00

6 Konsumsi audensi ketua DPRD 477.500,00

7 ATK & Jamuan 439.300,00

8 Fotocopy Materi Asistensi Komisi D 225.500,00

9 Kunjungan Kerja Komisi C dalam Daerah 1.400.000,0010 Uang Pelaporan Kunjungan Kerja Komisi A 550.000,00

11 Uang untuk undangan rapat kerja komisi E 390.000,00

12 Uang untuk Setwan (pinjam) 1.940.000,00

13 Transportasi 2.870.000,00

14 Pinjaman Ketua DPRD 450.000,00


18/61

Pengeluaran tersebut dalam bukti pertanggungjawabannya hanya dilampiri bon

yang tidak didukung dengan bukti lain.

Permasalahan tersebut bertentangan dengan:

a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 27 (4)

Saldo Rekening Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap akhir hari

kerja wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.

b. Keputasan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Pasal 49 ayat (5 )

menyatakan, Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan

sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

a. Adanya pembayaran melebihi dari yang seharusnya sebesar Rp24.685.000,00

merugikan keuangan daerah.

b. Belum didukung bukti yang sah lainnya atas pengeluaran sebesar Rp30.556.300,00

(Rp9.185.000,00 + Rp21.371.300,00) menyulitkan pengendalian dan tidak dapat

diyakini kebenarannya.

Hal tersebut disebabkan kurang cermatnya Pemegang Kas dalam melaksanakan

tugasnya.

Rekomendasi BPK-RI

BPK-RI merekomendasikan kepada Bupati agar:

1. Pemegang Kas dan PT. Javanica Tour untuk mempertanggungjawabkan uang daerah

sebesar Rp24.685.000,00.

2. Menegur Pemegang Kas yang bekerja kurang cermat dan memerintahkan pengguna


19/61

2. Pembayaran Honorarium Tim/Panitia melebihi standar sebesar Rp380.000.000,00

Honorarium Tim/Panitia 2.01.0003.2.01.01.01.1 pada di Sekretariat Daerah. Tahun

2004 dianggarkan sebesar Rp4.230.505.000,00 dan telah direalisasi sebesar

Rp3.849.680.000,00. Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban pengeluaran

dimaksud dijumpai, dari realisasi tersebut, sebesar Rp2.919.500.000,00 digunakan untuk

honorarium Tim Anggaran baik legislatif, eksekutif dan dengan rincian sebagai berikut:

No SPMU dan

tanggal

Legislatif (Rp) Eksekutif (Rp) Sekretariat (Rp) Jumlah SPMU

(Rp)

0420/BT tgl

02 -03-2004

562.500.000,00 0,00 0,00 562.500.000,00

0778/BT tgl

16-03-2004

590.000.000,00 189.000.000,00 35.000.000,00 811.000.000,00

2509/BT tgl

21-06-2004

590.000.000,00 0,00 0,00 590.000.000,00

6055/BT tgl

09-12-2004

589.000.000,00 0,00 0,00 589.000.000,00

6056/BT tgl

09-12-2004

0,00 210.000.000,00 0,00 210.000.000,00

6057/BT tgl

09-12-2004

157.000.000,00 0,00 0,00 157.000.000,00

Jumlah 2.488.500.000,00 399.000.000,00 35.000.000,00 2.919.500.000,00

Dari data tersebut menunjukkan bahwa sebesar Rp2.488.500.000,00 digunakan

untuk membayar hononarium tim dari legislatif, yang seharusnya tidak dibebankan pada

Pos Sekretariat Daerah, karena kegiatan tersebut telah dianggarkan pada Pos Sekretariat

Dewan, seperti yang telah dituangkan dalam Hasil Pemeriksaan BPK No:


20/61

Pemberian honorarium selama ini hanya mengacu pada SK Bupati tentang petunjuk

umum dan pedoman kerja bagi aparat dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2005

yang mengatur atasan langsung, pemegang kas, pembantu pemegang kas dan pemegang

barang serta pimpinan kegiatan dan staf pelaksana dengan honorarium tertinggi untuk

pimpinan kegiatan sebesar Rp250.000,00 per orang dan dapat diberikan selama waktu

maksimal enam bulan. Padahal penerima honorarium panitia anggaran tidak termasuk

dalam penerima honorarium di SK Bupati tersebut.

Apabila batasan maksimum honorarium dalam SK Bupati tersebut, digunakan maka

yang diberikan sebesar 6 x Rp250.000,00 = Rp1.500.000,00, dengan demikian

honorarium yang diberikan adalah sebagai berikut:

- SPMU No 0420/BT 12 orang eksekutif @ Rp1.500.000,00 = Rp18.000.000,00

tanggal 02-03-2004 7 orang sekretariat @ Rp1.500.000,00 = Rp10.500.000,00

- SPMU No 2509/BT 17 orang eksekutif @ Rp1.500.000,00 = Rp25.500.000,00

tanggal 21-06-2004 = Rp54.000.000,00

Atas dasar perhitungan tersebut terjadi kelebihan pembayaran honorarium sebesar

(Rp399.000.000,00 + Rp35.000.000,00) Rp54.000.000,00 = Rp380.000.000,00

Keputusan Bupati Kabupaten Situbondo No: 188/289/P/001.2/2004 tanggal 20

Desember 2004 Bab II.A.2. tentang Pedoman Kerja Bagi Aparat dalam Pelaksanaan

APBD Tahun Anggaran 2005 bahwa anggaran harus disusun berlandaskan asas efisiensi,

tepat guna, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan. Juga Bab III.C.1.d.1). bahwa

standar honorarium tertinggi adalah Rp250.000,00 untuk Pimpinan Kegiatan.

Kondisi tersebut mengakibatkan pemborosan keuangan daerah minimum sebesar

Rp380.000.000,00


21/61

Instansi yang bersangkutan menyatakan bahwa untuk tahun 2006 akan lebih

ditertibkan sesuai aturan.

Rekomendasi BPK-RI

BPK-RI merekomendasikan kepada Bupati agar mengeluarkan Surat Keputusan

tentang besarnya honorarium bagi perangkat daerah yang dapat dijadikan dasar setiap

pemberian honorarium.


22/61

3. Pengeluaran Bantuan Profesi Tahun 2004 sebesar Rp5.769.060.600,00 dan Tahun

2005 sebesar Rp3.218.283.445,00 tidak sesuai dengan ketentuan

Pemerintah Kabupaten Situbondo menganggarkan Bantuan Profesi Lainnya pada

kode rekening 2.01.0003.4.06.18.00.2. Tahun 2004 sebesar Rp7.197.840.300,00 dan telah

direalisikan sebesar Rp7.153.004.300,00 sedang untuk Tahun 2005 dianggarkan sebesar

Rp10.899.256.315,00 dan telah direalisaikan sebesar Rp.3.727.797.445,00 sampai dengan

Triwulan III.

Pemeriksaan terhadap surat pertanggungjawaban (SPJ) atas kegiatan tersebut

sebagian realisasi bantuan tersebut menunjukkan bahwa sebagian bantuan diberikan

secara tidak tepat, yaitu:

a. Diberikan secara personal bulanan kepada anggota Muspida. Pemberian bantuan ini

tidak tepat karena Muspida bukan profesi dan pemberi bantuan secara personal

bulanan menjadi bersifat tunjangan. Pemberian tunjangan seperti ini tidak memiliki

dasar hokum yang kuat.

b. Diberikan secara salah beban, karena obyek yang diberi bantuan telah memiliki

rekening sendiri dalam APBD, seperti pilkada 2005.

c. Diberikan kepada instansi yang telah memiliki anggaran sendiri dari instansivertikalnya untuk biaya operasional, seperti pemeliharaan basis data KPPBB. Biaya

Operasional ini seharusnya menjadi beban instansi bersangkutan kecuali jika ada

kegiatan Pemerintah Kabupaten yang memerlukan jasa mereka, seperti pengamanan

pilpres untuk acara-acara Pemerintah Kabupaten. Pemberian bantuan operasional

instansi diluar Pemerintah Kabupaten membebani APBD.

d. Diberikan secara Lumpsum/Block grant tanpa pertanggungjawaban lebih lanjut,

seperti bakti sosial tanpa bukti adanya kegiatan bakti sosial.

Ringkasan bantuan yang kurang tepat adalah sebagai berikut:


23/61

Untuk rincian lebih lanjut ada pada lampiran I.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan :

a. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 pada

Lampiran IV Susunan Belanja Daerah yang menyebutkan bahwa Belanja Bantuan

Keuangan Kepada Organisasi Profesi antara lain untuk Ikatan Bidan dan PGRI dan

lain-lain.

b. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Departemen Pendidikan dan

Kebudayaan Balai Pustaka yang menyebutkan bahwa pengertian dari Profesi adalah

bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (ketrampilan, kejuruan, dsb)

tertentu.

Kondisi tersebut mengakibatkan pemborosan Keuangan Daerah Tahun 2004

sebesar Rp5.769.060.600,00 dan Tahun 2005 sebesar Rp3.218.283.445,00.

Hal tersebut disebabkan oleh:

a. Tim Anggaran yang kurang memperhatikan ketentuan peraturan perundang-

undangan dalam mengajukan belanja bantuan profesi dalam menyusun APBD,

b. Kurangnya kesadaran para penerima bantuan untuk membuat suratpertanggungjawaban.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut instansi yang bersangkutan menyatakan:

a. Pemberian salah beban terjadi karena transisi pergantian Bupati, sehingga

memerlukan biaya operasional tinggi untuk koordinasi;

b. SPJ kurang jelas kebanyakan memang berupa disposisi;

c. Tahun 2006 akan lebih ditertibkan sesuai aturan.


24/61

b. Memerintahkan Tim Anggaran untuk menganggarkan belanja sesuai rekening

bersangkutan yang telah ada di APBD tidak di rekening bantuan profesi,

c. Memerintahkan para pemegang kas dan pembantu pemegang kas untuk menegur dan

meminta surat pertanggungjawaban dari para penerima bantuan.


25/61

4. Pengelola Bantuan Dana Pembangunan Desa/Kelurahan, Gerakan Terpadu

Pengentasan Kemiskinan dan Program Percepatan Pemberdayaan Kecamatan

belum memberikan Laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan

Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo dalam Tahun Anggaran 2005

menganggarkan tiga jenis Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten dan Desa

pada kode rekening 2.01.0003.4.04.08.00.2. sebesar Rp4.737.000.000,00 dan sampai

dengan Triwulan III telah terealisasi sebesar Rp4.112.000.000,00. Bantuan tersebut

diantaranya dialokasikan untuk Bantuan Dana Pembangunan Desa/Kelurahan (DPD/K)

sebesar Rp1.632.000.000,00. Bantuan DPD/K diberikan pada 136 kelurahan/desa

masing-masing kelurahan/desa mendapat Rp12.000.000,00. Bantuan juga diberikan

melalui Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (GERDU TASKIN) sebesar

Rp500.000.000,00 diberikan pada 13 (tiga belas) kelurahan/desa. Selain itu, juga

diberikan bantuan melalui Program Percepatan Pemberdayaan Kecamatan (P3K) sebesar

Rp650.000.000,00 diberikan pada 11 (sebelas) kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten

Situbondo.

Pemeriksaan atas dokumen pelaksanaan tersebut pada BPMP (Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan), Sub Bagian Sekretariat Daerah yangmengelola ketiga bantuan tersebut, belum semuanya laporan kegiatan DPD/K, Gerdu

Taskin dan P3K Tahun 2005 dilaporkan secara rutin per bulan kepada Bupati cq. Kepala

BPMP Kabupaten Situbondo. Hasil pemeriksaan fisik untuk mencocokkan penyaluran

dan penggunaan bantuan DPD/K, Gerdu Taskin dan P3K di wilayah Kecamatan

Situbondo, Kecamatan Panarukan, Kecamatan Kendit dan Mangaran menunjukkan

bahwa pekerjaan seperti yang diajukan dalam proposal bantuan telah dilakukan namun

beberapa pekerjaan dialihkan ke pekerjaan lain. Selain itu walaupun pekerjaan telah

selesai dilakukan belum semuanya membuat laporan berkala setiap bulan Kepala BPMP


26/61

4) Desa Talkandang

5) Desa Kotakan

b. Gardu Taskin

1) Kelurahan Mimbaan

2) Desa Klampokan

3) Desa Battal

c. Bantuan P3K

1) Desa Tanjung Glugur

2) Desa`Tanjung Pecinan

3) Desa`Semiring

4) Desa` Bugeman

5) Desa Tambakl Ukir

6) Desa Rajekwesi

7) Kelurahan Dawuhan

8) Desa Patokan

9) Desa`Talkandang

10) Desa`Olean

11) Desa Kotakan

12) Desa`Kalibagor

13) Desa Wringinanom

14) Desa Kilensari

15) Desa`Duwet

16) Desa`Peleyan

17) Desa`Gelung

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan :a. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Dana Pembanguanan Desa/Kelurahan

(DPD/K) Tahun 2005 Nomor 972/76/431.408.3/2005 tanggal 08 Maret 2005 angka

romawi VI Pelaporan menyebutkan bahwa perkembangan pelaksanaan kegiatan

Program Bantuan Dana Pembangunan Desa/Kelurahan (DPD/K) agar dilaporkan

oleh Petinggi/Lurah yang meliputi Laporan Pengesahan Daftar Usulan Rencana

Kegiatan (DURK) penyaluran dana dan pelaksanaannya melalui Camat untuk

dilaporkan secara rutin per bulan kepada Bupati Cq. Kepala BPMP Kabupaten

Situbondo


27/61

verbal mulai dari awal sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian proyek

100%.

c. Petunjuk Pelaksanaan Program Percepatan Pemberdayaan Kecamatan (P3K) Tahun

2005 Kabupaten Situbondo Nomor 414/170/431.303.2.2/2005 tanggal 19 April 2005

Bab VI pelaporan huruf (b) pertanggungjawaban menyebutkan proses pelaksanaan

P3K harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk pertanggungjawaban administrasi

berupa laporan secara tertulis dan surat pertanggungjawaban penggunaan dana P3K

sebagaimana sistematika palaporan tersebut diatas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari

setelah selesai pelaksanaan dan dikirim kepada Bupati Situbondo Cq. BPMP

Kabupaten Situbondo yaitu berupa laporan tertulis.

Kondisi tersebut mengakibatkan pengendalian kegiatan DPD/K, Gerdu Taskin

dan P3K Tahun 2005 tidak dapat dilakukan secara baik oleh BPMP.

Hal tersebut disebabkan kurang aktifnya pengelola kegiatan/penerima bantuan

untuk membuat laporan bulanan dan melaporkannya melalui camat untuk dilaporkan

secara rutin per bulan kepada Kepala BPMP Kabupaten Situbondo.

Kepala BPMP Kabupaten Situbondo mengakui dan menyatakan bahwa:

a. Akan melaksanakan terhadap kekurangan-kekurangan administrasi pelaporan dalam

pelaksanaan kegiatan bantuan DPD/K, Gerdu Taskin dan P3K pada desa-desa

penerima bantuan tersebut dan akan dilaksanakan pembinaan yang lebih intensif

sebagaimana yang diatur dalam petunjuk teknis.

b. Meningkatakan pengendalian program sebagai langkah mengefektifkan pelaksanaan

kegiatan adminstrasi dan fisik secara keseluruhan.


28/61

5. Perjalanan Dinas KPUD dalam Pelaksanaan Pilkada Melebihi Standar Bupati

Sehingga Mengakibatkan Pemborosan Keuangan Daerah Sebesar Rp48.610.000,00

Dalam pelaksanaan pilkada Bupati dan Wakil Bupati Situbondo Tahun 2005,

diperlukan perjalanan dinas ke beberapa daerah di wilayah Jawa Timur untuk studi

banding pilkada, baik untuk persiapan, pelaksanaan dan pelaporan sebesar Rp325.000,00

per orang untuk setiap hari perjalanan dinas, dan telah dilakukan selama 158 hari

perjalanan dinas, sehingga secara keseluruhan berjumlah 158 x Rp325.000,00 =

Rp51.350.000,00.

Selain itu, dlakukan juga perjalanan dinas ke Jakarta baik untuk konsultasi sebelum

pilkada, maupun konsultasi sesudah pilkada dan persiapan pelantikan bupati/wakil bupati

terpilih. Setiap orang mendapat uang saku Rp2.500.000,00 untuk setiap kali ke Jakarta

dan dilakukan selama 3 hari. Perjalanan dinas ke Jakarta yang telah dilakukan olehKPUD sebanyak 21 kali dengan biaya seluruhnya sebesar 21 x Rp2.500.000,00 =

Rp52.500.000,00.

Pemberian perjalanan dinas sebesar Rp325.000,00 untuk sekali perjalanan dinas di

wilayah Jawa Timur dan ssebesar Rp2.500.000,00 untuk perjalanan dinas ke Jakarta,

melebihi ketentuan. Karena tidak ada aturan tertentu tentang pembayaran perjalanan

dinas dalam pilkada yang ditetapkan oleh KPU maupun Depdagri, aturan yang dapat

diterapkan untuk perjalanan dinas ini adalah aturan yang ada di daerah, yaitu Keputusan

Bupati No 188/253/P/001.2/2004 tanggal 6 Desember 2004 tentang Petunjuk Umum dan

Pedoman Kerja bagi Aparat dalam Pelaksanaan APBD tahun 2005, yaitu:

- Perjalanan dinas di wilayah Jawa Timur untuk golongan IV sebesar Rp80.000,00

dengan tambahan sebesar Rp150.000,00 untuk eselon II. Jumlah seluruhnya sebesar

Rp230.000,00 ditambah tiket serta penginapan.

- Perjalanan dinas di luar wilayah Jawa Timur untuk golongan IV sebesar

R 100 000 00 d t b h b R 200 000 00 t k l II J l h


29/61

- perjalanan dinas di wilayah Jawa Timur = Rp325.000,00 Rp230.000,00

= Rp95.000,00

- perjalanan dinas di luar wilayah Jawa Timur = Rp2.500.000,00 3 x (Rp300.000,00)

= Rp1.600.000,00

Kelebihan perjalanan dinas seluruhnya adalah:

- perjalanan dinas di wilayah Jawa timur = 158 x Rp95.000,00 = Rp15.010.000,00.

- perjalanan dinas di luar wilayah Jawa timur = 21 x Rp1.600.000,00 =

Rp33.600.000,00.

atau Rp15.010.000,00 + Rp33.600.000,00 = Rp48.610.000,00.

Kelebihan biaya perjalanan sebesar Rp48.610.000,00 tersebut sebenarnya dimungkinkan

karena dalam Keputusan Bupati dimungkinkan penambahan perjalanan dinas dengan

tiket dan penginapan. Akan tetapi dalam surat pertanggungjawaban, tidak terdapat bukti

tiket dan penginapan tersebut, sehingga jumlah Rp48.610.000,00 tersebut menjadi

kelebihan yang masih harus dipertanggunjawabkan.

Berdasarkan Keputusan Bupati No 188/253/P/001.2/2004 tanggal 6 Desember

2004 tentang Petunjuk Umum dan Pedoman Kerja bagi Aparat dalam Pelaksanaan APBD

tahun 2005 Bab III. C. 1). disebutkan biaya perjalanan dinas maksimum adalah:a. untuk perjalanan dinas di wilayah Jawa Timur Rp80.000,00 ditambah Rp150.000,00

untuk eselon II serta tiket dan penginapan;

b. untuk perjalanan dinas di luar wilayah Jawa Timur Rp100.000,00 ditambah

Rp200.000,00 untuk eselon II serta tiket dan penginapan;

Perjalanan dinas yang melebihi Keputusan Bupati mengakibatkan pemborosan

keuangan daerah sebesar Rp48.610.000,00.


30/61

Rekomendasi BPK-RI

BPK-RI merekomendasikan kepada Bupati untuk menegur Ketua KPUD untuk

memperhatikan standar belanja perjalanan dinas yang diterapkan oleh Pemerintah

Kabupaten Situbondo dalam dalam pelaksaaan belanja yang dibiayai APBD.


31/61

6. Barang Inventaris Pemerintah Kabupaten Situbondo di KPPS berupa kalkulator

belum diserahkan ke KPUD untuk dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten

Situbondo senilai Rp33.087.000,00

Dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

pada tanggal 20 Juni 2005 , pada KPU membentuk Panitia Pengadaan Barang dan Jasa

tahun 2005 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 270.3/03/SK/2005 tanggal 17 Maret

2005 tentang Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat KPUD Kabupaten

Situbondo.

Kegiatan pengadaan barang dan jasa pada KPUD Situbondo meliputi juga

pengadaan barang-barang logistik Pilkada seperti pengadaan kalkulator, surat suara, kartu

pemilih dan undangan pemilih. Barang-barang logistik tersebut didistribusikan ke PPS

dan KPPS sesuai dengan jmlah kebutuhannya. Dalam mendistribusikan barang-baranglogistik disertai berita acara penyerahan barang. Dari beberapa berita acara penyerahan

barang-barang logistik disebutkan bahwa apabila inventaris telah digunakan oleh KPPS,

segera diinventariskan kembali dan disimpan di kecamatan yang selanjutnya akan

diambil oleh KPU Kabupaten Situbondo.

Hasil pemeriksaan atas Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan dokumen pengadaan

kalkulator diketahui 1.728 buah kalkulator @Rp41.000,00 yang diadakan dan

didistribusikan sejumlah 1.703 buah dan sisanya disimpan di gudang KPUD. Sampai

dengan saat pemeriksaan tanggal 19 Sepetember 2005 diketahui bahwa kalkulator

tersebut belum seluruhnya dikembalikan oleh KPPS ke KPU, dengan rincian:

No KPPS Terima Kembali Pengembalian

1 Sumbermalang 75 75 0

2 Jatibening 65 65 0

3 Banyuglugur 59 0 59

4 Besuki 149 0 149

5 Suboh 70 0 70


32/61

13 Kapongan 101 101 0

14 Arjasa 104 104 0

15 Jangkar 100 98 2

16 Asembagus 130 130 0

17 Banyuputih 131 0 131

Jumlah 1.703 896 807

Dari data tersebut jumlah kalkulator yang masih belum dikembalikan ke Pemda

Situbondo dengan menyertakan berita acara serah terima setidaknya adalah:

=Jumlah di KPPS x Rp41.000,00

=807 x Rp41.000,00

=Rp33.087.000,00

Jadi masih terdapat barang inventaris Pemda di KPPS yang elum ditarik KPUD dan

dikembalikan ke Pemerintah Kabupaten Situbondo setidaknya sebesar Rp33.087.000,00

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2005 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun

2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pasal 32 yang menyebutkan bahwa :a. Sisa barang persediaan pilkada atau sarana dan prasarana lainnya yang digunakan

untuk menunjang kegiatan pilkada yang pengadaannya bersumbar dari dana APBD

diserahkan kembali oleh KPUD kepada Pemerintah Daerah paling lambat 3 (tiga)

bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan pelaksanaan pilkada dengan dilengkapi

berita acara serah terima.

b. Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari

laporan pertanggungjawaban penggunaan dana pilkada yang disampaikan oleh Ketua

KPUD kepada BPK dan atau aparat pengawas fungsional lainnya.


33/61


34/61

7. Tanah milik Pemerintah Kabupaten Situbondo senilai Rp932.500.000,00 belum

disertifikatkan

Pemerintah Kabupaten Situbondo pada Tahun Anggaran 2004 dan 2005 telah

melakukan pengadaan belanja modal tanah yang digunakan sebagai tanah pertanian desa,

adalah sebagai berikut:

I. Tahun 2004

No. Lokasi Tanah No. SPMU Tanggal Nilai (Rp)1. Desa Klampokan Kec Panji 3117/2004 23 Juli 2004 100.000.000,00

2. Desa Cemara Kec Suboh 3112/2004 27 Juli 2004 100.000.000,00

3. Desa Plalangan Kec

Sumberlawang

3108/2004 26 Juli 2004 100.000.000,00

4. Desa Tokelan dan Desa

Tamansari

918/2004 30 Maret 2004 96.000.000,00

5. Desa Alasbayur dan Desa

Patemon

911/2004 29 Maret 2004 94.000.000,00

TOTAL 490.000.000,00

II. Tahun 2005

No. Lokasi Tanah No. SPMU Tanggal Nilai (Rp)

1. Desa Pategalan Kec Jatibanteng 1929/2005 21 Juli 2005 100.000.000,00

2. Desa Battal Kec. Panji 1968/2005 26 Juli 2005 100.000.000,003. Desa Agel Kec Jangkar dan Desa

Selobanteng Kec Banyuglugur1877/2005 20 Juli 2005 135,000.000,00

4. Desa Baderan KecSumbermalang dan desa

Lamongan Kec Arjasa

1535/2005 24 Juni 2005 107.500.000,00

TOTAL 442.500.000,00

Pemeriksaan atas Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas pelaksanaan kegiatan

dimaksud menunjukan bahwa tanah-tanah tersebut baru dibuatkan Surat Pernyataan

Pelepasan Hak dari pemilik lama kepada Pemerintah Kabupaten Situbondo atas nama

Asisten I Pemerintah Kabupaten Situbondo Surat pernyataan pelaporan hak dilakukan di


35/61

bukti kepemilikan sama sekali atas tanah tersebut. Untuk pengadaan yang dilakukan pada

tahun 2004 seharusnya surat pernyataan pelepasan hak telah selesai. selain itu tidak

terdapat bukti pembayaran pajak BPHTB (Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan) atas perolehan tanah di atas, yang menunjukkan belum dilakukannya proses

formal atas jual beli tersebut.

Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan:

a. UU Nomor 05 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria (UUPA)

Pasal 19 ayat:

1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah

diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur

dengan Peraturan Pemerintah.

2) Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang

kuat.

b. PP 24 Tahun 1999 tentang pendaftaran tanah Pasal 1 angka (20) menyatakan

sertifikat adalah surat tanda hak bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2)

huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas

satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam

buku tanah yang bersangkutan.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tanggal 10 Nopember 2000 tentang

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam pasal 27 ayat (1)

disebutkan bahwa Setiap pembebanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh

oleh pihak yang menagih.

Hal tersebut mengakibatkan:

1) Status kepemilikan tanah tidak bisa diyakini secara sah;


36/61

Instansi yang bersangkutan menyatakan bahwa sesuai dengan RASK dan DASK

tanah Desa Agel merupakan penggantian biaya perkara kepada mantan petinggi Agelsedangkan bukti pembayaran pajak BPHTB (Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan

Bangunan) dan proses pensertifikatan akan dianggarkan di Tahun Anggaran 2006

Rekomendasi BPK-RI

BPK-RI merekomendasikan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Pemerintahan

memerintahkan pelaksana kegiatan segera menyelesaikan penyertifikatan tanah daerah..


37/61

8. Volume pekerjaan beton rabat kurang dari RAB senilai Rp27.330.537,60 dan

pengalihan pekerjaan pada proyek pemasangan jaringan perpipaan senilai

Rp22.062.000,00 kurang bisa dipercaya

Dalam Tahun Anggaran 2004 Dinas Pemukiman dan Kebersihan mengalokasikan

dana APBD sebesar Rp432.597.000,00 untuk proyek Pemasangan Jaringan Perpipaan,

Pembuatan Broncaptering, Pembuatan Kran Umum dan Pembuatan Reservoir di Desa

Rajekwesi Kecamatan Kendit. Pelaksana proyek oleh CV. Jaya Wijaya berdasarkan

kontrak Nomor 660/216.K.DAU/431.202.3/2004 tanggal 19 Mei 2004 senilai

Rp411.930.000,00. Pekerjaan telah selesai dan diserahterimakan serta biaya telah

dibayarkan tunai berdasarkan SPMU No. 5936 tanggal 7 Desember 2004.

Dalam pelaksanaannya terdapat pekerjaan tambah kurang/CCO, berupa pekerjaan

broncaptering senilai Rp10.025.278,22 dan pekerjaan pembuatan plengsengan senilaiRp12.217.447,35 dialihkan pada pekerjaan pengadaan perpipaan, berupa Pipa GI

diameter 3 sepanjang 225 m dan GI diameter 4 sepanjang 30 m senilai Rp22.062.000,00.

Hasil Pemeriksaan fisik pada tanggal 17 September 2005 menunjukkan:

a. Penambahan pipa tidak terlihat karena lokasi sama dengan gambar perencanaan.

Tidak ada penambahan jalur dengan pipa sepanjang 225 m serta 30 m seperti tersebut

dalam CCO, senilai Rp22.062.000,00

b. Rabat Beton (Thrust Block)

Rabat beton untuk penyangga sambungan pipa di tempat-tempat tertentu sebanyak

226 buah dengan ukuran maksimum:

Ukuran alas atas = 0,38 m x 0,38 m.

Tinggi = 0,7 cm.

Ukuran alas bawah = 0,6 cm x 0,6 cm.

Dengan ukuran rabat beton seperti di atas, besarnya volume rabat beton secara


38/61

= 0,36 M2

Volume tiap rabat

beton

= t (I + II + I x II)

= x 0,7 (0,1444 + 0,36 +0,1444 x 0,36)

= 0,17 M3

Volume rabat beton

seluruhnya

= 226 x 0,17 M3

= 38,42 M3

Volume rabat beton

dalam RAB

= 98,00 M3

Atas dasar tersebut terdapat Selisih RAB dan rabat beton terpasang sebesar:

= (98,00 38,42) x Rp458.720,00

= Rp27.330.537,60

Permasalahan diatas tidak sesuai dengan:

a. Kontrak No. 660/216.K.DAU/431.202.2/2004, Pasal 2 Dasar Pelaksanaan Pekerjaan,

bahwa pekerjaan harus dilaksanakan oleh Pihak Kedua berdasarkan referensi yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian pemborongan

pekerjaan ini, yaitu: (1) gambar/bestek, RKS dengan semua perubahannya sesuai

dengan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan.

b. Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 Pasal 3 (1) yang berbunyi, Pengadaan

barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip: (a) efisien, berarti pengadaan barang

dan jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk

mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan dapat

dipertanggungjawabkan.

Kondisi di atas telah mengakibatkan kerugian daerah senilai Rp27.330.537,60 dan


39/61

Permasalahan tersebut disebabkan:

a. Ketidakcermatan perencana dalam menyusun rencana anggaran biaya;

b. Pemborong yang dalam melaksanakan pekerjaan tidak memperhatikan ketentuan

kontrak.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut instansi yang bersangkutan menyatakan:

a. Pekerjaan broncaptering diganti kepada pekerjaan penambahan pipa GI 3 sepanjang

30 M dan pipa GI 2 sepanjang 225 M,

b. Sisa kekurangan thrust block sebesar 59,67 M3 ditanam dalam tanah.

Komentar atas komentar instansi :

a. Sampai dengan pemeriksaan berakhir, dokumen pemindahan pekerjaan belum

diterimab. Rabat Beton tidak mungkin ditanam di dalam tanah karena fungsi rabat beton adalah

menyangga jaringan pipa yang muncul dipermukaan.

Rekomendasi BPK-RI

BPK-RI merekomendasikan agar Bupati memerintahkan Kepala Dinas Pemukiman

dan Kebersihan untuk:

a. Menarik kerugian daerah sebesar Rp27.330.537,60 dari CV. Jaya Wijaya dan hasilnya

disetorkan ke Kas Daerah.

b. Memerintahkan pelaksana, pengawas kegiatan dan rekanan untuk

mempertanggungjawabkan pengalihan pekerjaan broancaptering dengan melakukan

pemeriksaan fisik dengan mengikutsertakan Badan Pengawas untuk mengukur

panjang pipa disertai dokumentasi berupa foto sepanjang jalur pemindahan perpipaan.

c. Memerintahkan pelaksana kegiatan untuk menarik kerugian pemindahan

broncaptering tersebut jika pemeriksaan fisik menunjukkan tidak adanya pemindahan


40/61

9. Pekerjaan pengembangan prasarana/sarana Motel Cottage Pasir Putih Tahun 2004

Kabupaten Situbondo dilaksanakan tidak sesuai RAB senilai Rp64.199.000,00

Pemerintah Kabupaten Situbondo pada Tahun 2004 menambah penyertaan modal

pada PD Pasir Putih, dalam bentuk kegiatan pengembangan prasarana/sarana Motel

Cottage Pasir Putih Kabupaten Situbondo. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara

swakelola melalui dua tahap, yaitu Tahap I terdiri dari 19 jenis pekerjaan dengan nilai

sebesar Rp1.250.000.000,00 dan tahap II terdiri dari 12 jenis pekerjaan dengan nilai

sebesar Rp1.500.000.000,00. Pekerjaan tersebut dilakukan oleh Ptj. Pasir Putih sebagai

Direktur dan Bendahara Perusahaan Daerah Pasir Putih sebagai pemegang kas.

Hasil pemeriksaan fisik tanggal 23 September 2005 atas kegiatan pengembangan

prasarana/sarana Motel Cottage Pasir Putih menunjukkan beberapa yang tidak sesuai

dengan RAB yaitu :

No. Nama

Pekerjaan

RAB Cek Fisik Selisih Harga

Satuan

Jumlah

1. 2 3 4 5=3-4 6 7=5x6

Tahap I

1. Pekerjaan

Tenis Court

(Pembuatan

Pagar

Keliling)

432 m2 378 m2 54 m2 106.000,00 5.724.000,00

2. Landscape;

Kesalahan

Penjumlahan

komponen

biaya

120.525.000,00 117.285.000,00 3.240.000,00

3. Children PalyGround

21.200.000,00 Tidak adapekerjaan

21.200.000,00

4. Main Plaza:

Kelapa Sawit

6 unit Tidak ada

pekerjaan

6 unit 2.500.000,00 15.000.000,00

Jumlah Kekuarangan Tahap I 45 164 000 00


41/61

Keramik

40x40

30 dus Tidak ada 30 dus 33.000,00 990.000,00

Keramik

20x25

5 dus Tidak ada 5 dus 32.000,00 160.000,00

Jumlah Kekurangan Tahap II 19.035.000,00

Total Kekuarangan Tahap I + II 64.199.000,00

Terhadap kekurangan pekerjaan tersebut, Pimpinan kegiatan memberi keterangan

bahwa pekerjaan yang tidak dikerjakan dipindahkan ke pekerjaan lain berupa pengurukan

tanah. Namun sampai pemeriksaan berakhir dokumen pengalihan pekerjaan tersebut

belum dapat ditunjukkan/diperoleh.

Kondisi tersebut diatas tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan

Rencana Acuan Kerja (RAK) kegiatan pengembangan prasarana/sarana Motel CottagePasir Putih Tahun 2004 Kabupaten Situbondo.

Kondisi tersebut di atas mengakibatkan penyertaan Pemerintah Kabupaten

Situbondo pada PD Pasir Putih berkurang nilai sesungguhnya sebesar Rp64.199.000,00.

Hal tersebut disebabkan pelaksana kegiatan tidak terbuka dalam mengubah

pekerjaan.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut instansi yang bersangkutan

menyatakan bahwa pekerjaan yang tidak ada di atas telah dialihkan ke pekerjaan urug

pasir sepengetahuan Ptj. Direktur PD Pasir Putih tetapi belum diperoleh dokumen yang

menjelaskan RAB dari pekerjaan yang dialihkan tersebut.


42/61

10. Surat pertanggungjawaban pada dua kegiatan di Bagian Ekonomi dan Bagian

keuangan kurang didukung bukti yang lengkap senilai Rp292.500.000,00

a. Bagian Ekonomi Sosial Sekretariat Daerah

Bagian Ekonomi Sosial pada Tahun Anggaran 2004 menyalurkan dana untuk

korban bencana alam angin lesus di kecamatan Suboh sebesar Rp159.000.000,00,

melalui Camat Suboh diberikan kepada:

- keluarga dengan rumah rusak berat 15 orang @Rp1.000.000,00;

- keluarga dengan rumah rusak ringan 282 orang @Rp500.000,00;

- musholla sebanyak 6 buah @ Rp500.000,00.

Bukti pertanggunjawaban atas pengeluaran tersebut sebagian belum dapat

ditunjukkan pada saat pemeriksaan berakhir, tetapi baru satu kwitansi dari korban

yang menerima Rp500.000,00 dan satu korban lain yang menerima Rp2.000.000,00,

dengan demikian masih terdapat Rp156.500.000,00 yang belum dapat

dipertanggungjawabkan.

b. Bagian Keuangan

Melalui rekening Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 2.01.003.2.2.02.01.1 tahun

2004 telah dilakukan kegiatan Sosialisasi dan Implementasi tentang Pemotongan,

Pemungutan PPH pasal 21, 22, 23 pasal 4 ayat 2, PPN dan PPh BM dan

Pelaporannya. Kegiatan tersebut dibiayai dengan dana sebesar Rp275.000.000,00

dengan SPMU 4845 tanggal 23 Oktober 2004.

Kegiatan tersebut dikerjakan oleh Cipta Jasatama Consultants berdasarkan

kontrak 960/204/431.002.4/2004 tanggal 23 Agustus 2004. Atas pelaksanaan kegiatan

tersebut bukti pertanggungjawabannya hanya melampirkan kontrak, jadwal, dan

daftar absensi, dan beberapa item biaya tidak ada bukti pertanggungjawabannya,

yaitu:


43/61

angkatan pertama, hari pertama, empat dari lima sesi hanya diisi oleh tiga

orang. Satu sesi lainnya oleh tim. Angkatan kedua seluruh sesi dilakukan oleh

tim. Tidak disebutkan jumlah orang untuk tim tersebut. dan di dalam

pertanggungjawaban tidak ada daftar hadir dan bukti penerimaan honor oleh 8

orang tersebut.

Permasalahan di atas tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun

2000 tanggal 10 Nopember 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban

Keuangan Daerah dalam pasal 27 ayat (1) disebutkan bahwa Setiap pembebanan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap

dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

Pengeluaran yang tidak didukung dengan bukti yang lengkap mengakibatkanpengeluaran-pengeluaran tersebut tidak dapat diyakini kebenarannya.

Hal tersebut disebabkan kelalaian para Pemegang Kas, Pimpinan Kegiatan dalam

memenuhi kelengkapan sahnya bukti pengeluaran dan Sub Bagian Verifikasi yang

kurang cermat dalam meneliti sahnya bukti pengeluaran.

Rekomendasi BPK-RI

BPK-RI merekomendasikan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Perekonomian

dan Kepala Bagian Keuangan agar menegur dan memerintahkan pelaksana kegiatan

menunjukkan surat pertangungjawaban dua kegiatan tersebut dengan bukti yang jelas dan

lengkap.


44/61

11. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan berkala tidak sesuai kontrak sebesar

Rp125.440.293,82

Untuk menunjang kegiatan perekonomian, Pemerintah Kabupaten Situbondo

mengalokasikan anggaran untuk perbaikan jalan yang mengalami kerusakan. Kegiatan

perbaikan jalan berupa pemeliharaan tersebut dilakukan oleh Sub Dinas Bina Marga. Sub

Dinas Bina Marga bertugas sebagai perencana, pelaksana kegiatan, dan pengawas

lapangan.

Pemeriksaan fisik tanggal pada 22 September dan 23 September 2005 yang

dilakukan terhadap proyek pemeliharaan Jln. Pokaan-Tanjung Pecinan (Section I dan II),

Jalan Wringin Anom- Duwet dan Jalan Negara Pelabuhan Banongan terdapat

kekurangan pekerjaan, yaitu:

a. Proyek Pemeliharaan Jalan Pokaan Tanjung Pecinan (Section I)

Pekerjaan dilaksanakan oleh CV Kancil Mas, Situbondo berdasarkan kontrak

Nomor 620/141.K.DAK/431.202.5/2004 tanggal 19 Mei 2004 berakhir 15 September

2004 sebesar Rp441.716.000,00. Pekerjaan tersebut terdapat perubahan tambah

kurang pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara Tambah Kurang Pekerjaan

(CCO) Nomor: 042/KM.48/V/2004 tanggal 21 Mei 2004. Perubahan pekerjaantersebut tidak menyebabkan perubahan nilai kontrak. Perubahan pekerjaan terjadi

pada volume galian tanah untuk konstruksi bertambah 44,44m3, pasangan batu kali

bertambah 59,20m3, volume siaran bertambah 88m2, volume plesteran bertambah

32m2, volume HRS berkurang 677,70m2.

Pekerjaan tersebut telah dibayar lunas kepada rekanan berdasarkan SPMU

Nomor 47/11/2004 tanggal 29 November 2004 sebesar Rp419.630.200,00 dan Nomor

11/12/2004 tanggal 1 Desember 2004 Rp22.085.800,00. Jenis pekerjaan yang

diperiksa aspal beton (HRS) dengan harga Rp26.832,79/m3 dan volume pekerjaan


45/61

Dengan demikian terdapat kekurangan pekerjaan untuk:

HRS (aspal beton) sebesar {(3-2,6) + (3-2,4) + (3-2,5)}/3 X 12.110,30 X3

Rp26.832,79 = Rp54.158.856,12

b. Proyek Pemeliharaan Jalan Pokaan Tanjung Pecinan (Section II)

Pekerjaan dilaksanakan oleh CV Hafas, Situbondo berdasarkan kontrak

Nomor 620/142.K.DAK/431.202.5/2004 tanggal 19 Mei 2004 berakhir 15 September

2004 sebesar Rp309.727.000,00. Pekerjaan tersebut telah dibayar lunas kepada

rekanan dengan SPMU Nomor 34/10/2004 tanggal 19 Oktober 2004 sebesar

Rp294.240.650,00 dan Nomor 22/12/2004 tanggal 3 Desember 2004

Rp15.486.350,00. Jenis pekerjaan yang diperiksa aspal beton (HRS) dengan harga

Rp26.670,00/m3 dan volume pekerjaan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB)

sebesar 7.685m2. Dari hasil cek fisik diketahui terdapat kekurangan pekerjaan yaitu

tebal rata-rata HRS (lapisan aspal paling atas) 2,5 cm {(2,5+2,4+2,60)/3} dari yang

seharusnya sebesar 3 cm. Pemeriksaan fisik dilakukan terhadap:

- STA 0+400 sampai dengan 0+600 meter, HRS setebal 2,5 cm



Konfirmasi juga dilakukan terhadap rekanan meminta rincian pengiriman

aspal beton ke lokasi proyek dengan dilampiri fotokopi delivery order. Jawaban

konfirmasi dengan dilampiri fotokopi delivery order menunjukan bahwa jumlah HRS

yang dikirimkan ke lokasi proyek sebesar 198,8 ton. Sedangkan HRS yang

seharusnya diterima berdasarkan Analisa K636 sebesar 508,33 ton (100/1500 X 7.685m2).


HRS (aspal beton) sebesar (0,5/3) X 7.685 X Rp26.670,00 = Rp34.159.825,00


46/61

rekanan dengan SPMU Nomor 26/10/2004 tanggal 18 Oktober 2004 sebesar




sebesar 7.491m2. Dari hasil cek fisik diketahui terdapat kekurangan pekerjaan yaitu

tebal rata-rata HRS (lapisan aspal paling atas) 2,46 cm {(2,5+2,4+2,5)/3} dari yang

seharusnya sebesar 3 cm. Pemeriksaan fisik dilakukan terhadap:





HRS (aspal beton) sebesar (0,54/3) X 7.491 X Rp26.737,22 = Rp36.051.932,70

d. Proyek Pemeliharaan Jalan Wringin Anom - Duwet

Pekerjaan dilaksanakan oleh CV Gramedia, Situbondo dengan kontrak Nomor

620/145.K.DAK/431.202.5/2004 tanggal 19 Mei 2004 berakhir 15 September 2004

sebesar Rp345.071.000,00. Pekerjaan tersebut telah dibayar lunas kepada rekanan

dengan SPMU Nomor 9/9/2004 tanggal 10 September 2004 sebesar




sebesar 5.519,80m2. Dari hasil cek fisik diketahui terdapat pekerjaan pemindahan

burtu ke HRS atau HRS ke burtu, selain itu pada STA6800 sampai STA7000 tidak

terdapat HRS yang seharusnya dihampar dengan volume 40m2.


HRS (aspal beton) sebesar 40 X Rp26.742,00 = Rp1.069.680,00.


47/61

Dengan demikian total kekurangan pekerjaan pada kegiatan pemeliharaan jalan

adalah sebesar Rp125.440.293,82 (Rp54.158.856,12 + Rp36.051.932,70 +

Rp34.159.825,00 + Rp1.069.680,00).

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

a. Masing-masing kontrak perjanjian Pasal 2 ayat (1)) antara lain disebutkan pekerjaan

dilaksanakan sesuai gambar/bestek, RKS dengan semua perubahannya sesuai dengan

Berita Acara Penjelasan Pekerjaan.b. RAB dan rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) pada masing-masing jalan adalah 3

cm.

Kondisi tersebut di atas mengakibatkan kerugian daerah sebesar Rp125.440.293,82

(Rp54.158.856,12 + Rp36.051.932,70 + Rp34.159.825,00 + Rp1.069.680,00).serta

mengurangi masa manfaat serta umur teknis jalan yang dibangun.

Hal tersebut terjadi karena:

a. Kelalaian pengawas lapangan dalam mengerjakan tugasnya serta tidak dilakukannya

pengambilan sampel jalan.

b. Sistem pengawasan pekerjaan di Dinas yang kurang baik

c. Adanya itikad tidak baik dari kontraktor yang bersangkutan.

Dinas Bina Marga dan Pengairan menyatakan:

- Berdasarkan Buku Spesifikasi Umum Jalan Kabupaten yang dikeluarkan oleh

Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Bina Marga Edisi Maret 1992 Bab

6.6 hal 50 bahwa dalam penghamparan HRS yang diijinkan adalah adalah 2,5 3 cm.

- Pada Jalan Wringin Anom Duwet tidak tampak karena HRS dilapisi lagi dengan


48/61


49/61

12. Terdapat perbedaan kekurangan pekerjaan dalam laporan pelaksanaan harian

pada beberapa proyek pemeliharaan berkala sebesar Rp34.712.388,00

Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Situbondo dalam Tahun Anggaran

2004 memperoleh anggaran biaya pemeliharaan jalan dengan nomor rekening

2.15.0001.2.04.01.02.2 sebesar Rp5.484.591.400,00 dan telah direalisasikan sebesar

Rp5.484.591.400,00. Alokasi anggaran tersebut di atas diantaranya untuk pekerjaan

pemeliharaan berkala Jl. Curahkalak-Sopet, Jl. Pokaan-Tanjung Pecinan (SecI), Jl.Pokaan-Tanjung Pecinan (SecII), Jl. Sumberkolak-Kotakan (Sec I), Jl. Kendit-Klatakan,

Jl. Kesambirambak-Tokelan (Sec I), Jl. Jetis-Widoropayung, .Pekerjaan tersebut telah

selesai dan dibayar lunas kepada rekanan.

Pemeriksaan terhadap dokumen laporan pelaksanaan harian proyek pemeliharaan

berkala jalan tersebut menunjukan bahwa tidak terdapat aspal yang diterima selama

pelaksanaan proyek, dan berdasarkan konfirmasi kepada rekanan CV. Hidup Sejati

tanggal 19 September 2005. Surat konfirmasi meminta rincian pengiriman aspal beton ke

lokasi proyek tidak diperoleh. Pemeriksaan cek fisik tidak dilakukan karena tipisnya

aspal yang dihampar di bawah lapisan HRS. Pengecekan hanya mungkin dengan

pengecekan laboratorium yang tidak mungkin dilakukan karena peralatan yang tidak

memadai.


a. Jln. Curahkalak Sopet

Berdasarkan RAB, volume pekerjaan yang menggunakan bahan aspal adalah 100,14

dengan analisa K528 dan 9335,50 dengan analisa K641. Untuk analisa K528 setiap

45 m2 digunakan aspal 180 kg. Sedangkan analisa K641 setiap 900m2 digunakan

aspal 360 kg. Jadi terdapat volume kekurangan aspal sebesar {(180/45 x

100,14}ditambah {(360/900) x 9335,50} sama dengan 4.134,76 kg. Harga setiap 1 kg


50/61

setiap 45 m2 digunakan aspal 180 kg. Sedangkan analisa K636 setiap 1500m2

digunakan aspal 600 kg. Jadi terdapat volume kekurangan aspal sebesar {(180/45 x

26,70}ditambah {(600/1500) x 12.494,60} sama dengan 5.104,64 kg. Harga setiap 1

kg aspal sama dengan Rp2.700,00. Jadi kekurangan pekerjaan sama dengan 5.104,64

X 2.700,00 = Rp13.782.528,00

c. Jln Sumberkolak Kotakan Section I

Berdasarkan RAB, volume pekerjaan yang menggunakan bahan aspal dengan analisa

K528 adalah 5,76 dan dengan analisa K636 adalah 8.985. Untuk analisa K528 setiap45 m2 digunakan aspal 180 kg. Sedangkan analisa K636 setiap 1500m2 digunakan

aspal 600 kg. Jadi terdapat volume kekurangan aspal sebesar {(180/45 x

5,76}ditambah {(600/1500) x 8.985} sama dengan 3.617,04 kg. Harga setiap 1 kg

aspal sama dengan Rp2.700,00. Jadi kekurangan pekerjaan sama dengan 3.617 X

2.700,00 = Rp9.766.008,00

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

a. RAB dan rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) pada masing-masing kontrak

perjanjian Pasal 2 ayat (1)) antara lain disebutkan pekerjaan dilaksanakan sesuai

gambar/bestek, RKS dengan semua perubahannya sesuai dengan Berita Acara

Penjelasan Pekerjaan.

Kondisi tersebut di atas mengakibatkan kerugian daerah sebesar Rp34.712.388,00

(Rp11.163.852,00 + Rp13.782.528,00 + Rp9.766.008,00).

Hal tersebut disebabkan oleh :

a. Sistem pengawasan dari Sub Dinas Bina Marga kurang teliti dalam melakukan

pengawasan

R k d i BPK RI


51/61

Rekomendasi BPK-RI

BPK-RI merekomendasikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Bina Marga dan

Pengairan agar:

a. Menarik kerugian daerah dari kontraktor pelaksana sebesar Rp34.712.442,00 dan

menyetorkan hasilnya ke Kas Daerah.

b. Menegur Kepala Bidang Bina Marga dan pelaksana serta pengawas kegiatan karena

kelalaiannya dalam melakukan pengawasan.

13 K l h A li HPS B j g K t G l i P d P k P mb t


52/61

13. Kesalahan Analisa HPS Bronjong Kawat Galvanis Pada Proyek Pembuatan

Tangkis Kali Memboroskan Daerah Sebesar Rp69.349.000,00

Pada Tahun Anggaran 2004 Bidang Pengairan pada Dinas Bina Marga dan

Pengairan Kabupaten Situbondo merealisasikan Biaya Pemeliharaan Irigasi sebesar

Rp3.336.465.500,00 dan diantaranya dimanfaatkan untuk membiayai pembuatan tangkis

kali. Pemeriksaan secara uji petik dilakukan terhadap empat pekerjaan pembuatan tangkis

kali, yaitu:a. Pembuatan Tangkis Kali Deliwung (Section I) di Kecamatan Besuki.

Pelaksana kontrak CV. Jaya Abadi berdasarkan kontrak Nomor

610/77.K.DAU/431.202.3/2004 tanggal 19 Mei 2004 dengan nilai kontrak sebesar

Rp397.107.000,00,

b. Pembuatan Tangkis Kali Klatakan Desa Talempong di Kecamatan Banyuglugur.

Pelaksana Kontrak CV. Dua Tujuh berdasarkan kontrak Nomor

610/30.SPK/431.202.3/2004 dengan nilai kontrak sebesar Rp283.575.000,00,

c. Pembuatan Tangkis Kali Klatakan Desa Banyuglugur di Kecamatan Banyuglugur.

Pelaksana Kontrak CV. Duta Utama berdasarkan SPK Nomor

610/32.SPK/431.202.3/2004 tanggal 17 Maret 2004,

d. Pembuatan Tangkis Kali Patemon Kecamatan Jati Banteng.

Pelaksana Kontrak CV. Karya Persada berdasarkan kontrak Nomor

610/75.K.DAU/431.202.3/2004.

Dari ke empat pelaksanaan pekerjaan tersebut terdapat rincian pekerjaan pasangan

bronjong kawat galvanis diameter 4 mm yang tidak ada standarnya. Padahal dalam

analisa pekerjaan 1 M3membutuhkan bronjong kawat galvanis diameter 4 mm sebesar

Rp17 kg. Kepala Bidang Perencanaan dan Perencana kontrak tidak dapat menunjukkan


53/61

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:


54/61

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

a. Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 Pasal 3 (1) yang berbunyi, Pengadaan

barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip: (a) efisien, berarti pengadaan barang

dan jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk

mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan dapat

dipertanggungjawabkan;

b. Lampiran I Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Penyusunan Harga

Perhitungan Sendiri (HPS), Perhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat,dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan: analisis harga satuan

pekerjaan yang bersangkutan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan pemborosan keuangan daerah sebesar

Rp69.349.000,00.

Permasalahan tersebut disebabkan karena bagian perencanaan tidak berusaha

mencari standar analisa bronjong yang meyakinkan dalam menyusun analisa harga

perhitungan sendiri (HPS).

Rekomendasi BPK-RI

BPK-RI merekomendasikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Bina Marga dan

Pengairan menegur dan memerintahkan Bagian Perencanaan untuk mencari analisa

pekerjaan bronjong ke instansi yang berkompeten


55/61

Dari tabel terlihat bahwa terjadi kekurangan semen dari yang seharusnya dipasang


56/61

j g y g y p g

sebesar 7.534 zak 6.930 zak = 604 zak. Sedangkan kekurangan batu sebesar 2.718 m3

2.710 m3 = 8 m3. Kekurangan pemasangan ini mengakibatkan volume pekerjaan yang

dilakukan yaitu pasangan batu kali, siaran dan plesteran kurang dari yang seharusnya

seperti tercantum di dalam rencana anggaran biaya. Lebih lanjut, kekurangan volume

pekerjaan ini mengakibatkan kualitas pekerjaan menjadi menurun.

Di dalam rencana anggaran biaya, perhitungan biaya swakelola sebesar

Rp1.000.000.000,00 dilakukan tanpa menunjukkan volume pekerjaan yang akandilakukan, tetapi dilakukan dengan menunjukkan bahan dan tenaga yang dibutuhkan.

Dengan kekurangan bahan yang dipasang, maka sisa bahan yang bisa dipesan untuk

pencapaian 100%, bukan dengan mengurangkan bahan yang dibeli ke bahan yang

seharusnya diadakan dalam RAB, tetapi berdasarkan pekerjaan yang belum diselesaikan.

Hal tersebut dapat dijelaskan dengan tabel berikut ini:

Pekerjaan Sisa pekerjaanBahan yang masih

dibutuhkan

Semen Batu

Koefisien Jumlah Koefisien Jumlah

Siaran 421 0,11 46,31 0,00 0,00

Plesteran 85 0,16 13,60 0,00 000Jumlah 59,91 0,00

Dibulatkan 60,00 0,00

Bahan RAB Telah Sisa RAB

Diadakan

Semen 7.597 6.930 604

Batu 2.718 2.710 8

D i t b l di t ih d t di d l h 59 91 t 60 k b k


57/61

- Semen = (604 - 60) zak x Rp35.200,00/zak = Rp19.148.800,00

- Batu kali = ( 8 0) m3 x Rp56.650/m3 = Rp 453.200,00

= Rp19.602.000,00

Pengadaaan barang yang tidak sesuai kebutuhan tersebut di atas tidak sesuai dengan

Kepres RI No 80 Tahun 2003 Bab I pasal 3 ayat f yang menyatakan bahwa pengadaan

barang wajib diselenggarakan secara akuntabel, mencapai sasaran fisik sesuai prinsip-prinsip dan ketentuan yang berlaku.

Kekurangan pengadaan semen dan batu di atas disebabkan oleh kurangnya kontrol

pemakaian bahan.

Kekurangan tersebut mengakibatkan kualitas tangkis yang dibangun kurang sesuai

dengan persyaratan teknis yang diperlukan.

Rekomendasi BPK-RI

BPK merekomendasikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Bina Marga dan

Pengairan untuk:

- Menegur dan memerintahkan pelaksana kegiatan swakelola untuk menjelaskan

kekurangan tersebut dengan bukti yang lengkap dan jelas,

- Menurunkan pagu kegiatan swakelola sejumlah Rp19.602.000,00 jika pelaksana

kegiatan tidak bisa menjelaskan kekurangan tersebut.

LAMPIRAN I


58/61

PENGELUARAN BANTUAN PROFESI TAHUN 2004 DAN 2005

TAHUN 2004No. No/Tgl SPMU Keterangan Jumlah (Rp)

1 3120/02-08-2004 Muspida 12.000.000,00

2 1573/01-05-2004 Muspida 12.000.000,00

3 1326/01-08-2004 Muspida 12.000.000,00

4 4968/01-11--2004 Muspida 13.000.000,00

5 2635/01-07-2004 Muspida 12.000.000,00

6 4011/06-09-2004 Muspida 12.000.000,00

7 5588/02-12-2004 Muspida 13.000.000,00

8 1074/06-04-2004 Muspida 12.000.000,00

9 427/02-03-2004 Muspida 12.000.000,00

10 169/09-02-2004 Muspida 12.000.000,00

11 3126/02-08-2004 Muspida 12.000.000,00

12 04/14-01-2004 Muspida 12.000.000,00

Jumlah 134.000.000,00

TAHUN 2005

No. No/Tgl SPMU Keterangan Jumlah (Rp)1 743/26-04-2005 Muspida 7.000.000,00

2 1143/01-06-2005 Muspida 6.500.000,00

3 1606/01-07-2005 Muspida 6.500.000,00

Jumlah 20.000.000,00

TAHUN 2004

No No/Tgl SPMU Belum Jelas SPJ-nya Jumlah (Rp)

1 1315/23-4-2004 Insentif Pos Kamla TW I & II 9.000.000,00

2 1841/15-05-2004 Porwosi 26.000.000,00

3 Bakti Sosial 25.000.000,004 Bakti Sosial 30.000.000,00

5 Ketua Tim PKK 26.000.000,00

6 Bakti Sosial 18.000.000,00

7 Profesi Lainnya 50.000.000,00

8 3381/05-08-2004 Kegiatan Koordinasi Kesejahteraan Sosial(K3S) 25.000.000,00

9 Tim Penggerak PKK 12.000.000,00

10 Lomba PAK 30.000.000,00

11 4211/10-09-2004 Tokoh Masyarakat, Ulama dll. 150.000.000,00

12 Operasi Ketupat 15.000.000,00

13 4849/23-10-2004 Pos Kamla 16.500.000,00

14 Untuk PKB 22.000.000,00

15 4735/16-10-2004 Tokoh Masyarakat, Ulama dll. 55.000.000,00

16 16/16-01-2004 Profesi lainnya 100.000.000,00

TAHUN 2004


59/61

TAHUN 2004

No/Tgl SPMU Salah beban Jumlah (Rp)

1 987/01-04-2004 Penunjang Pemilu Kesbanglinmas 577.043.500,00

2 920/31-03-2004 Kegiatan Pemilu 116.485.000,00

3 Operasi Pemilu 10.000.000,00

4 4122/09-09-2004 Dana Penunjang Pemilu 750.000.000,00

5 2442/14-06-2004 Transpts & Uang Kehormtn KPU 339.075.000,00

6 4186/10-09-2004 Kampanye Pilpres 617.261.800,00

7 199/11-02-2004 Penunjang Pemilu 1.135.523.000,00

8 Operasional Bupati 25.000.000,00




12 1780/11-05-2004 Pengajuan Anggaran KPU 45.725.000,00

13 2669/01-07-2004 Pilpres 286.644.000,00

14 Ketua DPRD ke Taiwan 3.500.000,00

15 Bupati Ke Taiwan 13.628.300,00

16 Bupati ke Taiwan 5.000.000,00

17 124/04-02-2004 Penyediaan Data Makro Bhn Penyusunan DAU 150.000.000,00

Jumlah 4.448.135.600,00

TAHUN 2005No No/Tgl SPMU Salah beban Jumlah (Rp)

1 180/30-03-2005 Pilkada 150.000.000,00

2 0343/08-04-2005 Pilkada 150.000.000,00

3 0385/08/04/2005 Pilkada 150.000.000,00

4 429/07-04-2005 Pilkada 150.000.000,00

5 434/08-04-2005 Pilkada bagian bulan januari-maret 59.500.000,00

6 577/13-04-2005 Pilkada 149.998.000,00

7 748/26-04-2005 Operasional Kodim April-Juni 25.000.000,00


9 Yang ikelola Bupati 25.000.000,00





14 Pelantikan Pejabat Bupati 56.485.000,00

15 1068/27-05-2005 Pilkada bagian bulan mei-juni 897.528.525,00

16 1424/14-06-2005 Pengamanan Kampanye Pilkada 8.500.000,0017 1437/15-06-2005 Pengamanan Pilkada 595.727.920,00

18 1423/14-06-2005 Pengamanan Pilkada 12.500.000,00

19 1407/13-06-2005 Kampanye Pilkada 82.794.000,00

20 696/20-04-2005 Penyediaan Data Makro Bhn Penyusunan DAU Th 2006 40.000.000,00

Jumlah 2 648 033 445 00


60/61


61/61

58

LAMPIRAN II

Perhitungan Kelebihan Biaya yang Timbul Karena Kesalahan Analisa HPS

No Pekerjaan Kontrak Pelaksana

Kontrak

Volume Standar

Ditetapkan

hasil

cek

Selis ih Seli si h

Volume

Harga

Satuan

Nilai

1. Pembuatan Tangkis KaliKlatakan Desa Talempong 610/30.SPK/431.202.3/2004 CV. Dua Tujuh 828 17 15 2

1.656,00 9.000,00 14.904.000,00

2. Pembuatan Tangkis KaliKlatakan Desa Banyuglugur 610/32.SPK/431.202.3/2004 CV. Duta Utama 690 17 15 2

1.380,00 9.000,00 12.420.000,00

3. Pembuatan Tangkis Kali

Deliwung (Section I) 610/77.K.DAU/431.202.3/2004 CV. Jaya Abadi 1330 17 15 2

2.660,00 8.450,00 22.477.000,00

4. Pembuatan Tangkis KaliPatemon 610/75.K.DAU/431.202.3/2004

CV. KaryaPersada 1086 17 15 2

2.172,00 9.000,00 19.548.000,00

Jumlah 3934 7.868,00 69.349.000,00

audit temuan bpk

Documents