bab 2 analisis situasi
TRANSCRIPT
BAB II
ANALISIS SITUASI
2.1 Analisis Situasi Umum (Gambaran Umum Lokasi Kegiatan)
Kantor Kesehatan Pelabuhan Semarang merupakan Unit Pelaksana Teknis
(UPT) dari Kementerian Kesehatan RI yang bertanggung jawab pada Direktur
Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (Dirjen PP dan PL)
sesuai dengan Permenkes RI No.356/MENKES/PER/2008 tanggal 14 April 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan. Kantor
Kesehatan Pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan
keluarnya penyakit, penyakit potensial wabah, surveilans epidemiologi,
kekarantinaan, pengendalian dampak kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan,
pengawasan OMKABA serta pengamanan terhadap penyakit baru dan penyakit
yang muncul kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi
di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.
Dalam penyelenggaraan tugas tersebut di atas, dirumuskan melalui peran
dan fungsi yang harus dilakukan dalam pelaksanaan berbagai program/kegiatan
dengan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas internasional/nasional baik orang,
barang maupun alat angkut itu sendiri di pelabuhan/bandara. Meski disadari
bahwa lalu lintas Internasional/Nasional juga membawa perubahan dalam
penyebaran penyakit dengan timbulnya New Emerging Deseases dan Re-
Emerging Deseases. Maka pertimbangan berbagai aspek kegiatan dalam
memperkuat Kantor Kesehatan Pelabuhan guna meningkatkan berbagai upaya dan
langkah-langkah yang paling efektif untuk menjaga masuk/keluarnya penyakit
karantina dan penyakit menular potensial wabah serta kegiatan-kegiatan lainnya.
Sasaran pengawasan KKP adalah faktor risiko penularan penyakit
karantina dan PHEIC (Public Health Emergency International Concern) atau
penyakit potensial wabah yang meliputi orang, barang dan alat angkut, vektor
dan lingkungan pelabuhan/bandara, dan perilaku provider dan konsumen.
2.1.1 Letak Geografis
Pelabuhan Tanjung Emas Semarang terletak pada posisi 6o6’ LS dan
110oBT di ujung pantai utara Jawa Tengah termasuk dalam wilayah Kecamatan
Semarang Utara Kota Semarang. Luas wilayah pelabuhan Tanjung Emas
Semarang adalah 178.638 ha yang terdiri dari ± 638 ha sebagai saerah daratan.
Pemerintah Wilayah Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dibagi dalam dua
daerah pengawasan yaitu:
1. Perimeter Area
Perimeter Area adalah daerah pelabuhan tempat kapal bersandar,
tempat melaksanakan bongkar muat barang, gudang-gudang dan kantor-
kantor pemerintah maupun swasta yang berada disekitar pelabuhan.
Daerah perimeter Pelabuhan Tanjung Emas Semarang mempunyai luas
636,79 ha; dan derah ini tidak boleh dijadikan pemukiman.
2. Buffer Area
Buffer Area adalah daerah pelabuhan di luar perimeter dengan
radius 400 m. Daerah ini meliputi wilayah pemukiman penduduk,
perumahan karyawan, sekolah, pasar, dan sarana olahraga. Daerah buffer
Pelabuhan Tanjung Emas Semarang mempunyai luas wilayah 136,36 ha.
Gambar 2.1 Batas Buffer Area dan Perimeter Area Pelabuhan Laut
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II
Gambar 2.2 Batas Buffer Area dan Perimeter Area Pelabuhan Udara
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Semarang
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
2348/MENKES/PER/XI/20011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Kesehatan Pelabuhan. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Semarang
mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kegiatan di wilayah kerja yang
meliputi :
1) Pelabuhan Laut Tanjung Emas Semarang
2) Bandara Ahmad Yani Semarang
3) Bandara Adisumarmo Surakarta
4) Pelabuhan Laut Tegal
5) Pelabuhan Laut Batang
6) Pelabuhan Laut Pekalongan
7) Pelabuhan Laut Jepara
8) Pelabuhan Laut Karimunjawa
9) Pelabuhan Laut Juwana
10) Pelabuhan Laut Rembang
Gambar 2.3 Peta Wilayah Kerja KKP Kelas II Semarang
Tabel 2.1 Luas Perimeter Area dan Buffer Area Kantor Kesehatan
Pelabuhan Kelas II Semarang
LOKASI PERIMETER BUFFER
Pelabuhan Laut Tanjung Emas Semarang
(Induk)
11,24 Ha 136,36 Ha
Bandara Ahmad Yani Semarang 12 Ha 24 Ha
Bandara Adi Sumarmo Surakarta 8,5 Ha 12 Ha
Pelabuhan Laut Pekalongan 2,50 Ha 8 Ha
Pelabuhan Laut Tegal 5,03 Ha 12 Ha
Pelabuhan Laut Jepara 4,30 Ha 4 Ha
Pelabuhan Laut Juwana 2,50 Ha 3,50 Ha
Pelaksanaan kegiatan sesuai Tupoksi untuk Pelabuhan laut Karimunjawa
realisasi belum dilaksanakan sepenuhnya, karena belum tersedianya SDM, sarana
dan prasarana serta dukungan dana, sehingga pelabuhan laut tersebut masih
merupakan wilker binaan.
Jarak KKP induk dengan wilayah kerja sebagai berikut:
a. Pelabuhan laut Tanjung Emas Semarang (KKP induk): 0 Km
b. Bandara Ahmad Yani Semarang : 7 Km
c. Bandara Adisumarmo Surakarta : 90 Km
d. Pelabuhan Laut Tegal : 150 Km
e. Pelabuhan Laut Batang : 100 Km
f. Pelabuhan Laut Pekalongan : 125 Km
g. Pelabuhan Laut Jepara : 90 Km
h. Pelabuhan Laut Karimunjawa : 40 Km
i. Pelabuhan Laut Juwana : 100 Km
j. Pelabuhan Laut Rembang :1 20 Km
Gambar 2.4 Peta wilayah kerja KKP Kelas II Semarang
2.1.2 Dasar Hukum
Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No.
356/MENKES/PER/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan
Pelabuhan, dalam melaksanakan program kerjanya dilandasi oleh beberapa
peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang mengatur yaitu :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1962 tentang Higiene Untuk Usaha-
Usaha Bagi Umum, Pasal 3(D) Alat Pengangkutan Umum
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Higiene, Antara Lain
Pasal 4 Tentang Tindakan Pencegahan Penyakit Menular
6. International Health Regulation (IHR) 2005, IHR Bertujuan Mencegah,
Melindungi Terhadap, Mengendalikan Penyebaran Penyakit Secara
Internatsional Sesuai dengan dan Terbatas Pada Faktor Risiko yang
dapat Mengganggu Kesehatan dengan Sesedikit Mungkin Menimbulkan
Hambatan pada Lalu-Lintas dan Perdagangan Internasional.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pelimpahan
Kewenangan Pusat Kepada Daerah (Otonomi Daerah)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penangkalan
Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3447)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4145)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4146)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
Per/18/M.PAN/11/2008, tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana
Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
14. Keputusan Menteri Kesehatan 1762 Dan 1735 Tahun 2000 tentang
Kantor Kesehatan Pelabuhan Sebagai Unit Pusat
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 264/MENKES/SK/III/2004
tentang Kriteria Klasifikasi Kantor Kesehatan Pelabuhan
16. Peraturan Menteri Kesehatan Rebublik Indonesia Nomor
256/MENKES/PER/IV/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Nomor
Kesehatan
2.1.3 Visi, Misi, Kebijakan, Strategi, Tujuan dan Sasaran Kantor
Kesehatan Pelabuhan
Sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan RI maka visi
dan misi Kantor Kesehatan Pelabuhan hendaknya mengacu pada visi dan
misi kementerian kesehatan yaitu masyarakat sehat mandiri dan berkeadilan.
Sedangkan visi dan misi Kantor Kesehatan Pelabuhan Semarang adalah
sebagai berikut:
1. Visi KKP Semarang
Kantor Kesehatan Pelabuhan Semarang “KKP Tangguh dan
Prima”
2. Misi KKP Semarang
a. Memelihara & menghasilkan pelayanan kesehatan pelabuhan yang
bermutu, merata dan memadai
b. Memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, masyarakat
pelabuhan dan lingkungan SEHAT pelabuhan/bandara, kapal
laut/pesawat terbang
c. Mendorong kemandirian masyarakat Pelabuhan&Bandara untuk
hidup sehat
d. Meningkatkan dan mengembangkan SDM yang profesionalisme
e. Menjamin ketersediaan dan pemerataaan sumber daya
3. Kebijakan
a. Capacity Building
Membangun kapasitas yang dimiliki secara optimal
b. Strengthening
Menguatkan potensi secara maksimal
c. Performance
d. Meningkatkan eksistensi melalui peningkatan kinerja
4. Strategi
a. Pendekatan kemampuan dan pengembangan:
1) Sumber DayaManagement/Organisasi
2) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab
a. Kebersamaan (collectivity) dan keterbukaan
b. Peningkatan koordinasi dan kerjasama (jejaring)
c. KIE dalam berbagai aspek
d. Mawas diri dan evaluasi
5. Tujuan
Terselenggaranya pencegahan masuk dan keluarnya penyakit
karantina dan penyakit menular potensial wabah melalui kapal dan pesawat,
Pengendalian risiko lingkungan di pelabuhan/kapal/pesawat, serta pelayanan
kesehatan terbatas di pelabuhan laut dan udara.
6. Sasaran
a. Pelaksanaan administrasi umum.
b. Pelaksanaan upaya kekarantinaan dan surveylans epidemiologi
secara optimal di pelabuhan/bandara dan alat angkut.
c. Pelaksanaan upaya pengendalian risiko lingkungan di
pelabuhan/bandara dan alat angkut.
d. Pelaksanaan upaya kesehatan pelabuhan diwilayah
pelabuhan/bandara.
2.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi
1. Tugas Pokok Kantor Kesehatan Pelabuhan adalah sebagai berikut:
Melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit,
penyakit potensial wabah, surveylans epidemiologi, kekarantinaan,
pengendalian dampak kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan,
pengawasan OMKABA serta pengamanan terhadap penyakit baru dan
penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia dan
pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas
darat negara.
2. Fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan adalah sebagai berikut:
a. Pelaksanaan kekarantinaan
b. Pelaksanaan pelayanan kesehatan
c. Pelaksanaan pengendalian risiko lingkungan di bandara, pelabuhan,
dan lintas batas darat negara.
d. Pelaksanaan pengamatan penyakit, penyakit potensial wabah,
penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali.
e. Pelaksanaan pengamanan radiasi pengion dan non pengion, biologi,
dan kimia.
f. Pelaksanaan sentra/simpul jejaring surveylans epidemiologi sesuai
penyakit yang berkaitan dengan lalu lintas nasional, regional, dan
internasional.
g. Pelaksanaan, fasilitasi dan advokasi kesiapsiagaan dan
penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana bidang
kesehatan, serta kesehatan matra termasuk penyelenggaraan
kesehatan haji.
h. Pelaksanaan, fasilitasi dan advokasi kesehatan kerja di lingkungan
pelabuhan/bandara dan lintas batas darat.
i. Pelaksanaan pemberian sertifikasi kesehatan Obat, Makanan,
Kosmetika dan Alat Kesehatan (OMKA) ekspor dan mengawasi
persyaratan dokumen kesehatan OMKA impor.
j. Pelaksanaan pengawasan kesehatan alat angkut dan muatannya
k. Pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan terbatas di wilayah
kerja pelabuhan, bandara dan lintas batas darat.
l. Pelaksanaan jaringan informasi dan teknologi bidang kesehatan
pelabuhan/bandara dan lintas batas darat.
m. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan bidang kesehatan
pelabuhan/bandara dan lintas batas darat.
n. Pelaksanaan kajian kekarantinaan, pengendalian risiko lingkungan,
dan surveylans kesehatan pelabuhan.
o. Pelaksanaan pelatihan teknis bidang kesehatan pelabuhan/bandara
dan lintas batas darat.
p. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KKP.
2.1.5 Struktur Organisasi
Berdasarkan PERMENKES RI Nomor
356/MENKES/PER/IV/2008 tanggal 14 April 2008 Tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, Kantor Kesehatan Pelabuhan
Semarang termasuk Kelas II dengan Struktur Organisasi sebagai berikut:
KEPALA
SUB.BAG. TU
SEKSIPENGENDALIAN
KARANTINA & SESURV.
EPIDEMIOLOGI
SEKSIPENGENDALIAN
RISIKO LINGKUNGAN
SEKSIUPAYA KES. &
LINTAS WILAYAH
BANDARAA.SUMAR
MO
BANDARAA. YANI
PLBTEGAL
PLBPEKALONG
AN
PLBTG.
EMAS
PLBJEPARA
PLBJUWANA
PLBREMBAN
G
PLBKR.
JAWA
INSTALASI
PLBBatang
Gambar 2.5 Struktur Organisasi KKP Kelas II Tanjung Emas Semarang
(PERMENKES RI Nomor 356/MENKES/PER/IV/2008)
2.1.6 Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Semarang
2.1.6.1 Seksi Pengendalian Karantina dan Surveylans Epidemiologi
Berdasarkan Permenkes 2348 Tahun 2011 tentang perubahan
Permenkes 356 Tahun 2008 tentang Organisiasi dan Tata Kerja Kantor
Kesehatan Pelabuhan, Seksi Pengendalian Karantina & Surveylans
Epidemiologi (PKSE) Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II
Semarang mempunyai tugas antara lain: melakukan penyiapan bahan
perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan koordinasi
pelaksanaan kekarantinaan, surveylans epidemiologi penyakit, penyakit
potensial wabah, penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali,
pengawasan alat angkut dan muatannya, lalu lintas OMKABA, jejaring
kerja, kemitraan, kajian, serta pengembangan teknologi, pelatihan teknis
bidang kekarantinaan dan surveylans epidemiologi di wilayah kerja
pelabuhan, dan lintas batas darat negara.
2.1.6.2 Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan
Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 2348/MENKES/PER/XI/2011 tanggal 22 Nopember 2011 tentang
Perubahann atas Peraturan Meneteri Kesehatan RI Nomor
356/MENKES/PER/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Kesehatan Pelabuhan, KKP Kelas II Semarang terdiri dari Seksi
Pengendalian Karantina dan Surveylans Epidemiologi, Seksi Pengendalian
Risiko Lingkungan, Seksi Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah dan Sub
Bag TU. Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan mempunyai ruang lingkup
tugas dalam pengendalian vektor & binatang penular penyakit serta
pembinaan sanitasi lingkungan termasuk alat angkut melalui berbagai upaya
kegiatan yang dilakukan.
2.1.6.3 Seksi Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah
Seksi Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi,
penyusunan laporan, dan koordinasi pelayanan kesehatan terbatas,
kesehatan kerja, kesehatan matra, kesehatan haji, perpindahan penduduk,
penanggulangan bencana, vaksinasi internasional, pengembangan jejaring
kerja, kemitraan, kajian dan teknologi, serta pelatihan teknis bidang upaya
kesehatan di wilayahkerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat
negara.
2.1.6.4 Sub Bagian Tata Usaha
Sesuai PERMENKES Nomor 2348/MENKES/PER/XI/2011
tentang perubahan PERMENKES 356/MENKES/PER/IV/2008 tentang
Organisiasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, Sub Bagian Tata
Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan program, pengelolaan
informasi, evaluasi dan laporan, urusan-urusan tata usaha, keuangan,
kepegawaian, perlengkapan dan rumahtangga.
2.2 Analisis Situasi Khusus
2.2.1 Seksi Pengendalian Karantina dan Surveylans Epidemiologi
Seksi Pengendalian Karantina dan Surveylans Epidemiologi
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Semarang mempunyai tugas antara
lain melaksanakan perencanaan dan evaluasi serta penyusunan laporan di
bidang kekarantinaan, surveylans epidemiologi penyakit dan penyakit
potensial wabah serta penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali,
pengawasan alat angkut dan muatannya, lalu lintas OMKABA, jejaring
kerja, kemitraan, kajian, serta pengembangan teknologi, pendidikan, dan
pelatihan bidang kekarantinaan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan
lintas batas darat negara. Dalam pelaksanaan tugas tersebut di atas,
dirumuskan melalui fungsi yang harus dilakukan melalui berbagai program
kegiatan.
Program kegiatan Karantina dan Surveylans Epidemuologi Kantor
Kesehatan Pelabuhan Kelas II Semarang meliputi pemeriksaan alat angkut,
penerbitan dokumen kesehatan, tindakan karantina, pengawasan OMKABA,
surveylans epidemiologi, dan kegiatan lain yang bukan merupakan kegiatan
rutin tahunan.
1. Pemeriksaan Kapal
Kegiatan pemeriksaan kapal/boarding adalah pemeriksaan yang
dilakukan terhadap kapal-kapal yang datang baik dari luar negeri
maupun dalam negeri, kapal yang datang dengan route pelayaran
internasional maupun interinsulair, dilakukan dengan cara pemeriksaan
langsung terhadap kondisi suatu kapal, ABK/crew dan penumpang,
barang muatan kapal, serta dokumen kesehatan kapal.
2. Penerbitan Free Pratique
Free Pratique adalah dokumen kesehatan yang diterbitkan
terhadap kapal yang datang dari luar negeri. Diberikan kepada pihak
kapal setelah dilakukan pemeriksaan dan dinyatakan bebas dari
penyakit karantina maupun penyakit menular potensial wabah.
3. Penerbitan SSCC/SSCEC
Penerbitan Sertifikat Bebas Pengawasan Sanitasi Kapal/ Ship
Sanitation Control Exemption Certificate (SSCEC) dan Sertifikat
Pengawasan Sanitasi Kapal/ Ship Sanitation Control Certificate (SSCC)
adalah penyempurnaan dari dokumen sebelumnya. Dalam penerbitan
SSCEC dan SSCC tidak hanya memeriksa keberadaan tanda-tanda
kehidupan tikus saja, tetapi juga memeriksa vektor penyakit menular
lainnya, sanitasi kapal/pesawat, stok obat-obatan, dan lain-lainnya.
Masa berlaku sertifikat tersebut 6 bulan dan dapat diperpanjang setelah
masa berlaku habis. SSCEC dan SSCC wajib dimiliki oleh setiap kapal
yang berlabuh atau berlayar baik di Indonesia atau di dunia sesuai
dengan aturan IHR tahun 2005 bahwa setiap kapal harus bebas dari
tanda-tanda kehidupan serangga atau hewan pengerat. Bila dalam
pemeriksaan kapal ditemukan adanya tanda-tanda kehidupan serangga
atau tikus, maka akan dilakukan tindakan sanitasi di kapal.
Tindakan sanitasi dapat berupa:
1) Fumigasi: pemberantasan atau hapus tikus kapal.
2) Disinseksi: pemberantasan serangga.
3) Disinfeksi: pembebasan hama di kapal.
PEMOHON AGEN
BAG. TU
KA.KKP
PEMERIKSAAN SANITASI DI KAPAL OLEH PRL
KA. SIE. KARSE
TIDAK ADA INDIKASI
ADA INDIKASI
TINDAKAN SANITASI
PENERBITAN SSCC/SSCEC
KA. SIE KARANTINA&SE
Gambar 2.4 Bagan Alur Penerbitan SSCC/SSCEC
4. Penerbitan Health Book
Health book adalah sarana tukar informasi. Kegunaan dari Buku
Kesehatan Kapal disamping sebagai kelengkapan dokumen kesehatan
juga sebagai jejaring surveylans antar pelabuhan di Indonesia, media
pemberian advise (saran) terhadap kapal dan sumber PNBP. Health
Book hanya berlaku di Indonesia, diterbitkan apabila sebuah kapal
belum memilikinya baik karena baru pertama kali datang ke Indonesia,
kapal baru, ganti nama atau jika Health book yang lama telah habis
lembarannya.
5. Penerbitan Sailing Permit
Sailing Permitt adalah surat izin berlayar yang diterbitkan bagi
kapal line interinsulair yang akan berlayar tetapi sertifikat
SSCEC/SSCCnya habis masa berlakunya dan kapal tersebut tidak dapat
dilakukan pemeriksaan sanitasi kapalnya karena masih ada sisa muatan
> 50 % dari total muatan awal. Sertifikat ini hanya berlaku untuk sekali
perjalanan.
6. Penerbitan One Mounth Extention Certificate (OMEC)
One Month Extention Certificate (OMEC) merupakan sertifikat
yang diberikan bagi kapal berbendera asing maupun bendera Indonesia
yang akan berlayar ke luar negeri dan pada saat akan berangkat,
SSCEC-nya habis masa berlaku, sedangkan kapal tersebut tidak
memungkinkan dilakukan pemeriksaan karena sisa muatan masih > 50
%. OMEC hanya berlaku selama 1 (satu) bulan dan atau 1 kali
perjalanan.
7. Penerbitan Port Health Clearance (PHC)
Port Health Clearance (PHC) adalah keterangan ijin kesehatan
berlayar/terbang yang dikeluarkan oleh KKP sebelum kapal/pesawat
tersebut mendapatkan clearance (ijin berlayar) dari Syahbandar (untuk
kapal) dan ijin terbang dari pihak Angkasa Pura (untuk pesawat).
Penerbitan PHC dilakukan sebelum kapal/pesawat berangkat
meninggalkan suatu pelabuhan, setelah dinyatakan bahwa baik
ABK/crew, penumpang kapal/pesawat, kondisi kapal/pesawat, maupun
barang muatan dalam keadaan sehat dan bebas dari PHEIC, serta semua
dokumen kesehatan lengkap.
8. Penerbitan kartu Health Allert Card
Health Allert Card (kartu kewaspadaan) adalah kartu kendali yang
diberikan kepada orang-orang yang datang dari suatu daerah endemis
penyakit menular, atau dari suatu daerah dimana terjadi kasus/outbreak
PHEIC dan dikhawatirkan berpeluang untuk terjadi penularan pada
daerah yang dikunjungi.
9. Tindakan Pelanggaran UU Karantina (Tindakan Administratif)
Pelanggaran UU Karantina yang dilakukan oleh kapal/pesawat
dapat diberikan sanksi tindakan administratif atau sanksi verbal. Bentuk
pelanggaran UU Karantina yang dijumpai antara lain: kapal berlayar
tidak dilengkapi dokumen kesehatan (Buku Kesehatan, SSCEC/SSCC),
Kapal berlayar tanpa clearance out dari pelabuhan asal/sebelumnya,
dan pelanggaran-pelanggaran lain termasuk kapal yang memiliki
dokumen ganda. Untuk tindakan administratif dapat berupa
pembinaan/teguran.
10. Pengawasan lalu lintas ABK/Crew
Pengawasan ABK/Crew bertujuan untuk mengawasi kemungkinan
ada/tidaknya PHEIC yang diderita/dibawa oleh ABK maupun Crew.
Pengawasan ABK/Crew dilakukan baik yang datang atau berangkat ke
luar negeri maupun ABK/Crew yang datang atau berangkat ke dalam
negeri.
11. Pengawasan lalu lintas penumpang
Pengawasan lalu-lintas penumpang adalah pengawasan yang
dilakukan terhadap seluruh penumpang baik penumpang yang datang
(dari dalam negeri dan luar negeri) maupun penumpang yang berangkat
(dari dalam negeri dan luar negeri). Adapun pengawasan terhadap
penumpang berupa pengawasan terhadap kemungkinan ada/tidaknya
PHEIC yang diderita oleh penumpang.
12. Pemberian sertifikat OMKABA
Pemberian sertifikat OMKABA adalah kegiatan pengawasan lalu-
lintas Obat, Makanan, Kosmetika, Alat-alat Kesehatan, dan Bahan
Aditif (OMKABA) dilakukan terhadap OMKABA ekspor maupun
Impor.
2.2.2 Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan
Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 2348/MENKES/PER/XI/2011 tanggal 22 Nopember 2011 tentang
Perubahann atas Peraturan Meneteri Kesehatan RI Nomor
356/MENKES/PER/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Kesehatan Pelabuhan, KKP Kelas II Semarang terdiri dari Seksi Pengendalian
Karantina dan Surveylans Epidemiologi, Seksi Pengendalian Risiko
Lingkungan, Seksi Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah dan Sub Bag TU.
Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan mempunyai ruang lingkup tugas
dalam pengendalian vektor & binatang penular penyakit serta pembinaan
sanitasi lingkungan termasuk alat angkut melalui berbagai upaya kegiatan
yang dilakukan.
Upaya pengendalian risiko lingkungan bertujuan untuk membuat
wilayah pelabuhan (wilayah perimeter dan wilayah buffer) dan alat angkut
tidak menjadi sumber penularan ataupun habitat yang subur bagi reservoar
dan vektor pembawa penyakit menular.
1. Tujuan Pengendalian Resiko Lingkungan
a. Tujuan Umum
Terlaksananya kegiatan Pengendalian Risiko Lingkungan di
pelabuhan.
b. Tujuan Khusus
1) Terlaksananya pengawasan sanitasi lingkungan.
2) Terlaksananya pengawasan kualitas air minum di pelabuhan.
3) Terlaksananya pengamanan makanan dan minuman.
4) Terlaksananya pengawasan hygiene dan sanitasi gedung/ bangunan
dan perusahaan.
5) Terlaksananya pengendalian vektor dan binatang penular penyakit.
6) Terlaksananya kegiatan pengawasan sanitasi alat angkut.
7) Terlaksananya kajian sumber pencemar pada udara, air dan tanah.
8) Terlaksananya pengamanan pestisida.
2. Ruang Lingkup Seksi Pengendalian Resiko Lingkungan
a. Pelabuhan
Ruang lingkung kerja KKP di pelabuhan meliputi area perimeter
yaitu 2 km degan garis lingkar terjauh dan area buffer dengan 400 m
setelah area perimeter.
b. Bandara
Ruang lingkup bandara meliputi area perimeter yaitu 2 km lingkar
terjauh dan area buffer area buffer dengan jarak 400 m setelah area
perimeter.
c. Perairan pelabuhan dan bandara
Ruang lingkup perairan pelabuhan dan bandara meliputi seluruh
sistem penyediaan air bersih mulai dari sumber sampai penerima :
toilet, dapur, tangki kapal dan pesawat.
d. Kapal
Ruang lingkup kapal meliputi seluruh bagian kapal yang berpotensi
mempunyai resiko penularan penyakit dan habitat vektor penyakit
(kantin, kamar mandi, penampungan air kapal, kamar tidur awak kapal,
kamar tidur penumpang dll)
e. Pesawat
Ruang lingkup pesawat meliputi seluruh bagian kabin dari pesawat
tanpa terkecuali, termasuk sanitasi air dan makanan di pesawat.
3. Kegiatan operasional seksi PRL meliputi:
a. Pengendalian vektor dan binatang penular penyakit
1) Survey Nyamuk
Survey nyamuk adalah kegiatan untuk menentukan kepadatan
nyamuk betina dewasa. Untuk nyamuk Aedes aegypti, survei dilakukan
dengan cara Resting Collection, yaitu cara menangkap nyamuk dengan
menggunakanaspirator ketika nyamuk sedang beristirahat. Nyamuk yang
tertangkap dikumpulkan ke dalam paper cup, kemudian dibunuh dengan
chloroform untuk selanjutnya diidentifikasi. Kemudian dihitung Resting
Rate (jumlah A.aegypti betina yang tertangkap per orang per jam). Jika
ditemukan naymuk betina dewasa di area Perimeter dan atau dilakukan
Resting Rate mencapai 2,5 dalam area buffer dilakukan pemberantasan.
Untuk nyamuk Anopheles dilakukan dengan menggunakan umpan
manusia (minimal 6 orang), dilakukan di dalam (45 menit dan 15 menit
selanjutnya penangkapan nyamuk di dinding) dan di luar rumah (45
menit dan 15 menit selanjutnya penangkapan nyamuk di kandang).
Nyamuk yang menggigit ditangkap, dikumpulkan, dibunuh dengan
chloroform, selanjutnya diidentifikasi. Kemudian dihitung MBR (Man
Bitting Rate) dan MHD (Man Hour Density).
2) Survey Jentik Nyamuk
Survey jentik nyamuk adalah kegiatan untuk mengetahui jenis
jentik maupun kepadatan jentik. Data hasil kegiatan survey jentik untuk
menentukan tindakan selanjutnya apakah perlu dilakukan tindakan
pengendalian atau tindakan lainnya.
a. Jentik nyamuk Aedes aegypti
Jentik nyamuk Aedes aegypti selalu bergerak aktif di dalam air dan
mempunyai ukuran 0,5-1 cm. Gerakannya naik turun dari bawah ke
atas permukaan air secara berulang-ulang. Gerakan ini dilakukan untuk
bernapas. Jika terkena cahaya, jentik akan bergerak menjauhi sumber
cahaya. Pada waktu istirahat, posisi jentik berada tegak lurus dengan
permukaan air.
Ada 4 tingkat (instar) jentik sesuai dengan pertumbuhan larva
tersebut, yaitu:
1. Instar I: berukuran paling kecil, yaitu 1-2 mm
2. Instar II : 2,5- 3,8 mm
3. Instar III : lebih besar sedikit dari larva instar II
4. Instar IV : berukuran paling besar 5 mm
Larva Aedes aegypti terdiri atas kepala, toraks dan abdomen. Pada
ujung abdomen terdapat segmen anal dan sifon. Larva instar IV
mempunyai tanda khas yaitu pelana yang terbuka pada segmen anal,
sepasang bulu sifon pada sifon, dan gigi sisir yang berduri lateral pada
sgmen abdomen ke-7. Larva Aedes aegypti bergerak sangat lincah dan
sangat sensitif terhadap rangsang getar dan cahaya. Bila ada
rangsangan, larva segera menyelam selama beberapa detik kemudian
muncul kembali ke permukaaan air. Larva mengambil makanannya di
dasar tempat penampungan air sehingga disebut pemakan makanan di
dasar (bottom feeder). Pada saat larva mengambil oksigen dari udara,
larva menempatkan sifonnya di atas permukaan air, sehingga
abdomennya terlihat menggantung di atas permukaan air (Sungkar,
2005).
Jentik biasanya hidup di air bersih yang tergenang, tidak terkena
sinar matahari, dan tidak berhubungan langsung dengan tanah. Jentik
sering didapatkan pada bak kamar mandi sekolah / mushola / pasar /
kantor / rumah bekas, lokasi pengumpulan barang bekas, tempat air
untuk menyiram tanaman pada penjual tanaman hias, guci, kendi, dan
tempat bunga di pemakaman umum. Jentik akan berubah menjadi
kepompong setelah 6-8 hari. Stadium jentik dapat berlangsung selama
6-8 hari.
Perkembangan jentik nyamuk tergantung kepada suhu, jenis air,
jumlah jentik, dan kadar makanan. Pada suhu yang optimum yaitu
sekitar 77oF-84oF (25oC-29oC), jentik menjadi dewasa dalam 5-7 hari.
Jentik tidak berkembang dengan wajar pada suhu di atas 90oF (32oC).
Untuk pertumbuhan yang optimal, dalam 1 liter air jumlah jentik
maksimum adalah 100 jentik. Jumlah jentik yang terlalu besar akan
memperlambat pertumbuhannya karena jentik memerlukan bahan
organik dalam molekul kecil.
b. Survey jentik nyamuk Aedes aegypti dilakukan dengan cara sebagai
berikut (Depkes RI, 2005):
1) Semua tempat atau bejana yang dapat menjadi tempat
perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti diperiksa (dengan mata
telanjang) untuk mengetahui ada tidaknya jentik.
2) Untuk memeriksa TPA yang berukuran besar, seperti: bak mandi,
tempayan, drum, dan bak penampungan air lainnya. Jika pada
pandangan (penglihatan) pertama tidak menemukan jentik, tunggu
kira-kira 1 menit untuk memastikan bahwa benar jentik tidak ada.
3) Untuk memeriksa tempat-tempat perkembangbiakan yang kecil,
seperti: vas bunga atau pot tanaman air atau botol yang airnya
keruh, seringkali airnya perlu dipindahkan ke tempat lain.
4) Untuk memeriksa jentik di tempat yang agak gelap, atau airnya
keruh, biasanya digunakan senter.
c. Metode survey jentik
Metode survey jentik dapat dilakukan dengan cara (Depkes RI,
2005):
1) Single larva: Cara ini dilakukan dengan mengambil satu jentik
di setiap tempat genangan air yang ditemukan jentik untuk
diidentifikasi lebih lanjut.
2) Visual: Cara ini cukup dilakukan dengan melihat ada atau
tidaknya jentik di setiap tempat genangan air tanpa mengambil
jentiknya. Biasanya dalam program DBD menggunakan cara
visual.
d. Ukuran-ukuran yang dipakai untuk mengetahui kepadatan jentik
Aedes:
1) Angka Bebas Jentik (ABJ)
Angka Bebas Jentik adalah persentase pemeriksaan jentik
yang dilakukan di semua desa/kelurahan oleh petugas pada rumah-
rumah penduduk yang diperiksa secara acak.
∑ rumah /bangunan tidak ditemukan jentik
∑ rumah /bangunan diperiksa× 100 %
2) House Indeks (HI)
House Indeks (HI) adalah persentase rumah yang
ditemukan jentik yang dilakukan di semua desa/kelurahan oleh
petugas pada rumah-rumah penduduk yang diperiksa secara acak.
∑ rumah /bangunan dengan jentik
∑ rumah /bangunan diperiksa×100 %
3) Container Indeks (CI)
Container Indeks (CI) adalah persentase pemeriksaan
jumlah kontainer yang diperiksa ditemukan jentik pada kontainer
di rumah-rumah penduduk yang diperiksa secara acak.
∑ container dengan jentik
∑ container diperiksa× 100 %
4) Breteau Indeks (BI)
Breteau Indeks (BI) adalah jumlah kontainer yang terdapat
jentik dalam 100 rumah.
∑ container dengan jentik
∑ rumah diperiksa× 100 %
Container adalah tempat atau bejana yang dapat menjadi tempat
berkembangbiaknya nyamuk. ABJ dan HI lebih menggambarkan luasnya
penyebaran nyamuk di suatu daerah. Tidak ada teori yang pasti ABJ dan
HI yang dipakai sebagai standard, hanya berdasarkan kesepakatan,
disepakati HI minimal 1% yang berarti persentase rumah yang diperiksa
jentiknya positif tidak boleh melebihi 1% atau 99% rumah yang diperiksa
jentiknya harus negatif. Ukuran tersebut digunakan sebagai indikator
keberhasilan pengendalian nyamuk penularan DBD (Depkes RI, 1998).
3) Pemberantasan jentik (Larvasidasi)
Larvasidasi merupakan pemberantasan jentik
nyamuk secara kimia dengan menggunakan larvasida.
Larvasidasi ini merupakan bagian dari kegiatan
Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) atau Pemantauan
Jentik Berkala (PJB) yang dapat dilaksanakan secara
perorangan, keluarga, masyarakat, dan petugas PJB
dengan sasarannya yaitu tempat yang sulit atau tidak
mungkin dikuras. Cara melakukan larvasidasi yaitu dengan
menaburkan bubuk larvasida (abate/temephos/altocid)
sebanyak 10 gram pada tempat penampungan air yang
terisi air sebanyak 100 liter setiap 2-3 bulan sekali.
Terdapat 2 jenis larvasida yang dapat digunakan pada wadah yang
dipakai untuk menampung air minum (TPA) yakni: temephos (Abate 1%)
dan Insect growth regulators (pengatur pertumbuhan serangga) Untuk
pemberantasan larva dapat digunakan abate 1 % SG. Cara ini biasanya
digunakan dengan menaburkan abate kedalam bejana tempat
penampungan air seperti bak mandi, tempayan, drum dapat mencegah
adanya jentik selama 2-3 bulan. Kegiatan larvasiding meliputi:
a. Abatisasi Selektif
Abatisasi selektif adalah kegiatan pemeriksaan tempat
penampungan air (TPA) baik didalam maupun diluar rumah pada
seluruh rumah dan bangunan di desa/kelurahan endemis dan sporadik
dan penaburan bubuk abate (larvasida) pada TPA yang ditemukan
jentik dan dilaksanakan 4 kali setahun. Pelaksana abatisasi adalah kader
yang telah dilatih oleh petugas Puskesmas.Tujuan pelaksanaan abatisasi
selektif adalah sebagai tindakan sweeping hasil penggerakan
masyarakat dalam PSN-DBD.
b. Abatisasi Massal
Abatisasi massal adalah penaburan abate atau altosid (larvasida)
secara serentak diseluruh wilayah/daerah tertentu disemua TPA baik
terdapat jentik maupun tidak ada jentik di seluruh rumah/bangunan.
Kegiatan abatisasi massal ini dilaksanakan dilokasi terjadinya KLB
DBD. Dalam kegiatan abatisasi massal masyarakat diminta
partisipasinya untuk melaksanakan pemberantasan Aedes aegypti di
wilayah masing-masing. Tenaga di beri latihan dahulu sebelum
melaksanakan abatisasi, agar tidak mengalami kesalahan.
4) Pemberantasan nyamuk (fogging dan spraying)
Fogging yaitu pengasapan untuk membunuh nyamuk dewasa.
Tujuan dari fogging adalah membunuh sebagian besar vektor infektif
dengan cepat, sehingga rantai penularan segera diputuskan. Selain itu
kegiatan ini juga bertujuan untuk menekan kepadatan vektor selama
waktu yang cukup sampai dimana pembawa virus tumbuh sendiri
(Ambarwati, 2006).
Alat yang digunakan untuk fogging terdiri dari portable thermal
fog machine dan ultra low volume ground sprayer mounted. Dalam
program pemberantasan DBD racun serangga untuk fogging yang
digunakan adalah golongan organophosporester insectisida seperti
malathion, sumithion, fenithrothion, perslin, dan lain-lain. malathion,
sumithion, fenithrothion, perslin dan lain-lain. Dosis yang dipakai untuk
malathion murni adalah 438 gr/hektar. Namun untuk pelaksanaan
fogging dengan fog machine malathion harus diencerkan dengan
penambahan solar atau minyak tanah sehingga menjadi larutan dengan
konsentrasi 4-5%. Cara pembuatan larutan tersebut dapat dilakukan
dengan cara: 1) 1 liter malathion 96% EC + 19 liter solar = 20 liter
malathion 4,8%; atau 2) 1 liter malathion 50% EC + 10 liter solar = 11
liter malathion 4,5 %.
5) Pengendalian lalat di kapal atau pelabuhan
Survei di pelabuhan menggunakan alat fly grill. Fly grill diletakkan
pada tempat yang potensial, misal TPS, kontainer sampah, tempat
penjualan makanan, dll. Setelah dilakukan survei kepadatan lalat,
selanjutnya adalah menganalisis rekomendasi, jika kepadatan tinggi
atau sangat tinggi maka dilaksanakan tindakan pengendalian.
Sedangkan surveilans bertujuan untuk mengetahui keberadaan lalat di
kapal, dilakukan dengan melihat secara visual adanya lalat
hidup.pengamatan di kapal ini dilakukan bersamaan dengan
pemeriksaan sanitasi kapal dan pemeriksaan kapal dalam rangka
penerbitan SSCC. Apabila ditemukan kehidupan lalat,
direkomendasikan untuk dilakukan tindakan disinseksi.
Pengendalian dilakukan dengan menggalakkkan peran serta
masyarakat melalui perbaikan lingkungan, penyemprotan dengan efek
knock down, dan larvasidasi.
6) Pengendalian kecoa di kapal atau pelabuhan
Pengendalian dilakukan dengan menggalakkkan peran serta
masyarakat melalui perbaikan lingkungan, penyemprotan dengan efek
knock down di pelabuhan/ bandara, dan di kapal.
7) Survey pinjal dan tikus
Dilakukan dengan metode trapping, kemudian melakukan
penghitungan kepadatan tikus, dengan rumus:
¿ tikus tertangkapjumlah perangkap yang dipasang
Kemudian langkah selanjutnya yaitu mengidentifikasi tikus dan
pinjal. Setelah itu dihitung jumlah pinjal untuk mengetahui Indeks
Pinjal, dengan rumus:
= jumlah pinjal yangditemukanjumlahtikus yang tertangkap
Apabila Indeks Pinjal > 1 dilakukan pemberantasan dengan cara
peracunan tikus.
8) Survey lalat dan pemberantasan lalat
Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan lalat di kapal
dan dilakukan dengan melihat secara visual adanya lalat hidup.
9) Pemeriksaan tikus di kapal
Pemeriksaan tanda-tanda kehidupan tikus di atas kapal dilakukan
pada saat melakukan perpanjangan SSCC/ SSCEC atau saat kedatangan
kapal dari daerah terjangkit/ luar negeri. Tanda-tanda kehidupan tikus
dapat berupa adanya bau tikus, sarang, bekas kencing, kotoran, bekas
makanan, bangkai, bekas gigitan, bekas jalan dan bekas telapak kaki.
Pengendalian dapat berupa pengawasan tindakan pencegahan tikus
di kapal, seperti memasang rat guard secara benar pada tali kapal,
mengangkat tangga setinggi 60 cm dari dermaga, menyalakan lampu
pada malam hari di tangga kapal, menghindarkan kapal sandar
berdampingan. Selain itu, pengawasan dapat berupa tindakan
derattisasi.
10) Pemberantasan tikus di kapal (fumigasi)
Fumigasi adalah tindakan perlakuan pengendalian hama dengan
jalan memasukkan atau melepaskan fumigan kedalam ruangan
tertutup/kedap udara selama beberapa waktu yang diperlukan dengan
dosis dan konsentrasi tertentu, dapat mematikan hama di gudang,
bangunan, pesawat udara dan kapal laut (Siswanto, H, 2003). Fumigasi
kapal adalah suatu upaya pengendalian hama yang mutlak harus
dilakukan pada sebuah kapal baik kapal penumpang, kapal cargo atau
jenis kapal lainnya.
Fumigasi kapal dilakukan apabila :
a. Hasil pemeriksana adanya tanda-tanda kehidupan tikus dan atas
permintaan pihak kapal (nakhoda/pemilik).
b. Dilakukan apabila dalam pemeriksaan dijumpai adanya tanda-
tanda kehidupan tikus.
c. Kegunaannya adalah untuk melakukan hapus tikus/serangga diatas
kapal sebagai syarat untuk mendapatkan dokumen kesehatan
Internasional (Surat Keterangan Bebas Pengawasan Sanitasi
Kapal).
d. Bila fumigasi dilakukan, harus ditentukan fumigan yang dipakai
(HCN,CH3Br atau CO2).
11) Pemberantasan serangga di pesawat (desinseksi)
b. Pembinaan sanitasi lingkungan
1. Inspeksi sanitasi pelabuhan/bandara
2. Inspeksi sanitasi kapal
Dalam melaksanakan pemeriksaan sanitasi kapal petugas KKP
ditemani awak kapal. Setelah melakukan analisis dan menetapkan
rekomendasi hasil pemeriksaan, tindak lanjut yang dilakukan adalah
dalam bentuk penerbitan SSCEC dan tindakan penyehatan untuk
penerbitan SSCC.
3. Inspeksi sanitasi pesawat
Pada dasarnya pemeriksaan pesawat udara adalah :
a. Pemeriksaan kebersihan pesawat
b. Pengawasan persediaan makanan dan air
c. Pemeriksaan keberadaan serangga dan vektor (di dalam pesawat
harus bebas serangga dan tikus)
4. Uji petik sampel limbah
Pelaksanaan Uji Petik terutama dilakukan dalam rangka menjamin
apakah pelaksanaan di lapangan telah sesuai dengan prosedur yang
telah ditetapkan
c. Jejaring kerja
1. Inspeksi sanitasi tempat pengelolaan makanan
Inspeksi sanitasi tempat pengelolaan makanan bertujuan untuk
mengurangi resiko terjadinya penyakit dan penularan penyakit pada
orang yang mengkonsumsi, terutama masyarakat pelabuhan, bandara,
para penumpang, dan crew alat angkut.
2. Inspeksi sanitasi hotel dan penginapan
Berdasarkan Kepmenkes RI No. 1405/MENKES/SK/XI/2002
tentang persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan
industry parameter yang diukur meliputi : air bersih, kebersihan, udara
ruangan (suhu dan kelembaban, debu, pertukaran udara, gas pencemar,
mikrobiologi), limbah, pencahayaan, kebisingan di ruangan, getaran di
ruangan, radiasi di ruangan, vektor penyakit, ruang dan bangunan, toilet
dan instalasi.
3. Uji petik sampel makanan dan minuman di kapal penumpang
Pengambilan sampel ini dilakukan bersamaan dengan pengawasan
leveransir/ supplier bahan makanan. Bila ada bahan makanan yang
mencurigakan, diambil sampel dan diperiksa di laboratorium.
Pengambilan sampel dilakukan secara aseptis.
4. Uji petik sampel makanan dan minuman di TPM
Petugas KKP mengambil makanan dan spesimen TPM yang terdiri
dari sampel makanan, usap tangan, usap dubur dan usap alat makanan
dan sampel air. Kemudian sampel tersebut dikirim ke laboratorium.
5. Pemeriksaan dan pengambilan sampel air di kapal dan pelabuhan
Pengawasan penyediaan air bersih adalah pengawasan terhadap
sarana penyediaan air bersih, kualitas air (fisik, kimia, dan
bakteriologis), dan tindak lanjut di pelabuhan maupun di kapal. Ruang
lingkup pengawasan meliputi sumber, reservoir, pipa distribusi, hydran,
gerobak air, perahu air/mobil air dan didistribusikan ke kapal, mobil air
lalu ke pesawat udara, tempat-tempat umum lainnya. Pemeriksaan
kualitas air dilakukan di lapangan atau laboratorium, dan hasilnya
adalah sertifikat kesehatan air yang diberikan kepada pihak pengelola.
d. Kemitraan
1. Penyuluhan dan penyebaran informasi (PSN DBD)
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada
seluruh masyarakat dalam upaya pencegahan penyakit yaitu melalui
kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN).
2. Pengembangan pelabuhan sehat
Pelabuhan sehat merupakan suatu keadaan dimana pelabuhan
bebas terhadap faktor resiko penyakit
3. Pengukuran kualitas udara
Pengukuran ini dilakukan pada lokasi yang dekat dengan sumber
pencemaran dengan alat Midget Impinge Meter / Gas Detektor :
a. Bandara : apron, halaman parker bandara, jalan dan lingkungan
perumahan.
b. Pelabuhan : dermaga, jalan raya, pabrik, terminal penumpang/peti
kemas, dan gudang.
4. Pengukuran kebisingan
Tujuan dari pengukuran kebisingan adalah untuk mencegah
terjadinya faktor risiko akibat kebisingan yang melebihi nilai ambang
batas (NAB) yang dipersyaratkan. Disamping itu masyarakat yang
tinggal dan beraktivitas di lingkungan pelabuhan/bandara merasa aman
dan nyaman.
Menurut Men KLH Np Kep 48/MENLH/11/1996, ada 2 netode
pengukuran yaitu :
a. Cara Sederhana
Dengan sebuah Sound Level Meter biasa diukur pada tingkat bising
(DBA) selama 10 menit, untuk pengukur pembacaan dilakukan
selama 5 detik.
b. Cara Langsung
Dengan sebuah Integreting Level Meter yang mempunyai fasilitas
pengukuran (Lms) yaitu (Leq) dengan waktu ukur 5 detik dilakukan
selama 10 menit, hanya waktu pengukuran dilakukan selama 24 jam
(Lsm) dengan cara :
1) Pada siang hari tingkat aktivitas paling tinggi selama 16 jam (Ls) pada
selang waktu 06.00-22.00
2) Pada aktivitas malam selama 8 jam (Lm) selang 22.00-06.00
5. Wawancara melalui kuesioner terhadap dampak kebisingan.
6. Pengukuran pencahayaan
e. Kajian
1. Pengukuran radiasi
2. Penyelenggaraan laboratorium
f. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)
1. Orientasi teknis pengendalian risiko lingkungan
2. Orientasi entomologi teknis
3. Orientasi teknis kebisingan
4. Pelatihan manajemen PRL
5. Pelatihan fumigasi
6. Pelatihan sanitasi dasar
g. Analisa data
2.2.3 Seksi Upaya Kesehatan Lintas Wilayah
Seksi Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah (UKLW) memiliki tugas
untuk melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit-penyakit
karantina dan PHEIC melalui kapal, orang dan barang, melaksanakan pelayanan
kesehatan terbatas di pelabuhan, serta melaksanakan penanggulangan kesehatan
matra, kesehatan kerja di pelabuhan. Sedangkan fungsi dari seksi UKLW adalah
melakukan pengamatan penyakit menular, melakukan imunisasi/vaccinatie
(meningitis, yellow fever, dan thypoid), melakukan pemeriksaan dan pemberian
ICV (International Certificate Vacsination), melakukan pengujian kesehatan
ABK dan penjamah makanan, melakukan pelayanan kesehatan terbatas,
pengasingan penderita penyakit karantina, melaporkan KLB ke instansi
berwenang, serta membantu melaksanakan penanggulangan KLB/ Kesehatan
Matra.
a. Pelayanan kesehatan terbatas, rujukan dan gawat darurat medik di wilayah
kerja bandara,pelabuhan, dan lintas batas darat negara.
Bahwa semakin meningkatnya aktivitas di bandara, pelabuhan, dan lintas
batasdarat negara berkaitan dengan transmisi penyakit potensial wabah serta
penyakitlainnya yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan yang
meresahkan dunia. Oleh sebab itu sangat perlu adanya pelayanan kesehatan
terbatas, rujukan dan gawat darurat medik di wilayah kerja KKP. (Kepmenkes
Tahun 2008)
b. Pemeriksaan kesehatan haji, kesehatan kerja, kesehatan matra di wilayah kerja
bandara,pelabuhan, dan lintas batas darat negara.Pemeriksaan kesehatan haji,
kesehatan matra diwilayah kerja KKP merupan kewajiban yang harus dipenuhi
oleh seksi UKLW/ Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah. Hal itu dimaksudkan
agar tetap terjaganya kesehatan haji dan mencegah masuknya suatu penyakit ke
wilayah Indonesia dari aktifitas perjalanan ke luar negeri oleh peserta haji
maupun orang dengan perjalanan ke luar negeri.
c. Pengujian kesehatan nahkoda/pilot dan anak buah kapal/pesawat udara serta
penjamah makanan
Berdasarkan tugas khusus seksi UKLW / Upaya Kesehatan dan Lintas
Wilayah, maka kesehatan nahkoda kapal, ABK maupun pilot wajib dijamin
oleh KKP melalui seksi UKLW/ Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah.
d. Vaksinasi dan penerbitan sertifikat vaksinasi internasional.\
Pentingnya vaksinasi bagi traveller termasuk jamaah haji/umroh sebagai
perlindungan dari penyakit-penyakit menular tertentu yang dapat dicegah
melalui vaksinasi/imunisasi. Disampaikan bahwa selain melindungi individu,
vaksinasi juga melindungi keluarga, masyarakat dari penyebaran penyakit
tertentu yang potensial wabah. Dan lebih luas lagi, vaksinasi juga melindungi
negara terhadap ancaman masuknya penyakit yang endemis di negara lain.
Dengan kata lain bahwa vaksinasi internasional adalah bagian dari upaya
menjaga kesehatan negara.
e. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan di wilayah kerja bandara, pelabuhan,
dan lintas batas darat Negara
Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan di wilayah kerja bandara,
pelabuhan, dan lintas batas darat Negara dimaksudkan untuk tetap menjaga
kesehatan Negara dari ancaman penyakit yang memungkin masuk ke wilayah
negara. Dengan kerja sama jejaring dan kemitraan, maka diharapkan dapat
berkoordinasi dengan baik untuk menjaga kesehatan Negara.
f. Pengawasan pengangkutan orang sakit dan jenazah di wilayah kerja bandara,
pelabuhan, dan lintas batas darat negara, serta ketersediaan
obat-obatan/peralatan P3K di kapal/pesawat udara/alat transportasi lainnya.
Pengawasan pengangkutan orang sakit dan jenazah di wilayah kerja
bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara, serta ketersediaan obat-
obatan/peralatan P3K di kapal/pesawat udara/alat transportasi lainnya.
Pengawasan itu dimaksudkan untuk mengantisipasi potensi wabah yang
dibawa oleh orang sakit maupun jenazah yang meninggal di dalam kapal atau
pesawat, sehimgga KKP mampu menepis adanya wabah yang kemungkinan
bisa menggangu kesehatan Negara.
g. Kajian dan pengembangan teknologi serta pelatihan teknis bidang upaya
kesehatan dan lintas wilayah
Kajian dan pengembangan teknologi serta pelatihan teknis bidang upaya
kesehatan dan lintas wilayah merupakan suatu fungsi dan tugas pokok dari
seksi UKLW yang dimaksudkan agar para staf mampu menggunakan
tekhnologi dengan baik dan mengetahui tugas pokok sebagai seksi UKLW
sehingga dapat melaksanakan surveilans dan pembuatan system laporan yang
baik dalam upaya penyehatan lintas wilayah.
h. Penyusunan laporan di bidang upaya kesehatan dan lintas wilayah.
Seksi Kesehatan Matra dan Lintas Wilayah mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perencanaan,pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan
koordinasi pelaksanaan vaksinasi dan penerbitan sertifi-kasi vaksinasi
international (ICV), pengawasan pengangkutan orang sakit dan jenazah,
kesehatan matra,kesehatan haji, perpindahan penduduk, penanggulangan
bencana, pelayanan kesehatan terbatas, ruju-kan gawat darurat medik,
pengembangan jejaring kerja, kemitraan, dan teknologi, serta pelatihan
teknisbidang kesehatan matra di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas
batas darat Negara.
2.2.4 Sub Bagian Tata Usaha
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas seperti:
1. Melakukan Penyusunan Program
Untuk mengantisipasi perkembangan dan tuntutan organisasi dan
tata kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Semarang dalam melaksanakan
tupoksinya, telah disusun berbagai program yang berkaitan dengan
pelaksanaan kegaiatan, anggaran, sumberdaya manusia dan sarana
prasarana penunjang lainnya dengan melibatkan seluruh jajaran Kantor
Kesehatan Pelabuhan Semarang diantaranya :
a. Rencana Aksi Kegiatan (RAK)
b. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL)
c. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Pengelolaan Informasi, Evaluasi dan Laporan
Untuk keperluan pengelolaan informasi, evaluasi, dan laporan,
KKP Kelas II Semarang telah menggunakan sistem informasi berbasis
komputer. Adapun sistem informasi yang digunakan meliputi :
a. SIMKA (Sistem Informasi Kepegawaian)
b. Sistem Informasi Keuangan Terintegrasi
c. SISKOHATKES (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu Bidang
Kesehatan)
d. SIMKESPEL (Sistem Informasi Kesehatan Pelabuhan)
e. SIMKKP (Sistem Informasi Manajemen Kantor Kesehatan
Pelabuhan)
Berikut adalah hasil dan analisa dari penerapan sistem
informasi tersebut:
1. SIMKA (Sistem Informasi Kepegawaian)
Dalam upaya meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan
data pegawai, Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan
mengembangkan aplikasi SIMKA (Sistem Informasi Kepegawaian).
SIMKA digunakan secara online melalui jaringan internet. SIMKA
memuat data pegawai secara lengkap dan memberikan fasilitas
manajemen dan pelaporan data kepegawaian.
2. Sistem Informasi Keuangan Terintegrasi
Sistem informasi keuangan dikembangkan oleh Kementerian Keuangan.
Sistem ini diterapkan di seluruh instansi pemerintah dengan tujuan
meningkatkan akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi laporan keuangan
pemerintah. Sistem informasi keuangan terdiri atas beberapa
program/aplikasi, yaitu:
a) RKAKL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga)
Aplikasi ini digunakan untuk menyusun dokumen anggaran dan
kegiatan.
b) SPM (Surat Perintah Membayar)
Aplikasi ini digunakan untuk mencetak Surat Perintah Membayar.
SPM tersebut diserahkan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara (KPPN) dalam setiap realisasi anggaran.
c) GPP (Gaji Pokok Pegawai)
Aplikasi ini digunakan untuk menyusun gaji pegawai.
d) SAI (Sistem Akuntansi Instansi)
Aplikasi ini digunakan untuk mengelola anggaran. Setiap bulan data
dalam SAI direkonsiliasi dengan KPPN dan Koordinator Wilayah I
di tingkat Propinsi.
e) SABMN (Sistem Akuntansi Barang Milik Negara)
Aplikasi ini digunakan untuk mengelola Barang Millik Negara.
Setiap bulan data dalam SABMN dikirim ke aplikasi SAI sebagai
dasar penyusunan neraca.
3. SISKOHATKES (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu Bidang
Kesehatan)
SISKOHATKES adalah aplikasi yang dibangun oleh Departemen
Kesehatan. Direktorat Jenderal PP&PL. Subdit Kesehatan Haji untuk
pengelolaan data kesehatan haji. Operasionalnya dilakukan secara online
menggunakan jaringan internet. Sampai sekarang Siskohatkes masih
digunakan dalam kegiatan embarkasi dan debarkasi haji.
4. SIMKESPEL (Sistem Informasi Kesehatan Pelabuhan)
Simkespel dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan. Direktorat
Jenderal PP&PL. Subdit Karantina dan Kesehatan Pelabuhan dengan
tujuan membangun sistem informasi yang menghubungkan Direktorat
Jenderal PP&PL dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan se-Indonesia
selaku unit vertikalnya. Simkespel berfungsi sebagai media yang memuat
informasi terbaru baik dari Pusat maupun KKP, media komunikasi, dan
media pelaporan atas kegiatan-kegiatan yang terlaksana di KKP.
5. SIMKKP (Sistem Informasi Manajemen Kantor Kesehatan
Pelabuhan)
Tujuan SIM-KKP adalah membangun suatu sistem informasi yang
teritegrasi antara kantor induk dan wilayah kerja dalam satu lingkungan
Kantor Kesehatan Pelabuhan yang menunjang kinerja KKP baik secara
teknis maupun administratif.
6. Urusan-urusan tata usaha
Kegiatan bidang urusan tata usaha yang dilakukan adalah
pengarsipan surat dan administrati penyelenggaraan kegiatan haji.
7. Keuangan
Anggaran yang disusun dan dikelola berdasarkan kebutuhan yang
dirasionalisasi menurut skala prioritas dan rencana kebutuhan, dengan
mengikutsertakan semua komponen di Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas II Semarang dan mempertimbangkan anggaran yang tersedia, serta
tidak lepas dari peraturan perundangan yang berlaku.
8. Kepegawaian
Urusan kepegawaian meliputi kegiatan administratif yang berkaitan
dengan pengelolaan pegawai. Pengelolaan yang dimaksud meliputi
penyusunan formasi kebutuhan dan distribusi, pengajuan usulan yang
berkaitan dengan jenjang karier, klasifikasi dan pengolahan data, serta
peningkatan kualitas pegawai.
9. Perlengkapan dan rumah tangga
Kegiatan utama bidang perlengkapan dan rumah tangga adalah
pengelolaan inventaris kantor serta pengadaan barang dan jasa.
Peran tata usaha diantaranya:
a. Perencanaan program dan kegiatan berdasarkan masukan dari ketua
sie, penanggung jawab wilker, kebijakan yang ditetapkan
b. Kelengkapan sarana dan prasarana penunjang sesuia alokasi anggaran
dan skala prioritas
c. Meningkatan manajemen program secara terencana, sistematis,
berkelanjutan, efektif dan efisien
d. Meningkatkan koordinasi lintas program dan lintas sektoral, jejaring
kerja dan kemitraan
e. Meningkatkan manajemen kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan
pelaporan
f. Peningkatan Sumber daya manusia yang berkualitas.