bab 3 analisis dan perancangan - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/bab3/2009-2-00205-if bab...

42
50 BAB 3 ANALISIS DAN PERANCANGAN 3. 1 Riwayat Direktorat Jenderal Pajak Sejarah berdirinya Organisasi Direktorat Jenderal Pajak pada mulanya merupakan perpaduan dari beberapa unit organisasi yaitu : 1. Jawatan Pajak yang bertugas melaksanakan pemungutan pajak berdasarkan perundang-undangan dan melakukan tugas pemeriksaan kas Bendaharawan Pemerintah; 2. Jawatan Lelang yang bertugas melakukan pelelangan terhadap barang-barang sitaan guna pelunasan piutang pajak Negara; 3. Jawatan Akuntan Pajak yang bertugas membantu Jawatan Pajak untuk melaksanakan pemeriksaan pajak terhadap pembukuan Wajib Pajak Badan; dan 4. Jawatan Pajak Hasil Bumi (Direktorat Iuran Pembangunan Daerah pada Direktorat Jenderal Moneter) yang bertugas melakukan pungutan pajak hasil bumi dan pajak atas tanah yang pada tahun 1963 dirubah menjadi Direktorat Pajak Hasil Bumi dan kemudian pada tahun 1965 berubah lagi menjadi Direktorat Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA). Dengan keputusan Presiden RI No. 12 tahun 1976 tanggal 27 Maret 1976, Direktorat IPEDA diserahkan dari Direktorat Jenderal Moneter kepada Direktorat Jenderal Pajak. Pada tanggal 27 Desember 1985 melalui Undang-undang RI No.12 tahun 1985 Direktorat IPEDA berganti nama menjadi Direktorat Pajak Bumi dan

Upload: lekhuong

Post on 09-Mar-2019

224 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: BAB 3 ANALISIS DAN PERANCANGAN - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab3/2009-2-00205-IF Bab 3.pdf · melaksanakan pemeriksaan pajak terhadap pembukuan Wajib Pajak Badan; dan

50

BAB 3

ANALISIS DAN PERANCANGAN

3. 1 Riwayat Direktorat Jenderal Pajak

Sejarah berdirinya Organisasi Direktorat Jenderal Pajak pada mulanya

merupakan perpaduan dari beberapa unit organisasi yaitu :

1. Jawatan Pajak yang bertugas melaksanakan pemungutan pajak berdasarkan

perundang-undangan dan melakukan tugas pemeriksaan kas Bendaharawan

Pemerintah;

2. Jawatan Lelang yang bertugas melakukan pelelangan terhadap barang-barang

sitaan guna pelunasan piutang pajak Negara;

3. Jawatan Akuntan Pajak yang bertugas membantu Jawatan Pajak untuk

melaksanakan pemeriksaan pajak terhadap pembukuan Wajib Pajak Badan;

dan

4. Jawatan Pajak Hasil Bumi (Direktorat Iuran Pembangunan Daerah pada

Direktorat Jenderal Moneter) yang bertugas melakukan pungutan pajak hasil

bumi dan pajak atas tanah yang pada tahun 1963 dirubah menjadi Direktorat

Pajak Hasil Bumi dan kemudian pada tahun 1965 berubah lagi menjadi

Direktorat Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA). Dengan keputusan Presiden

RI No. 12 tahun 1976 tanggal 27 Maret 1976, Direktorat IPEDA diserahkan

dari Direktorat Jenderal Moneter kepada Direktorat Jenderal Pajak. Pada

tanggal 27 Desember 1985 melalui Undang-undang RI No.12 tahun 1985

Direktorat IPEDA berganti nama menjadi Direktorat Pajak Bumi dan

Page 2: BAB 3 ANALISIS DAN PERANCANGAN - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab3/2009-2-00205-IF Bab 3.pdf · melaksanakan pemeriksaan pajak terhadap pembukuan Wajib Pajak Badan; dan

51

Bangunan (PBB). Demikian juga unit kantor di daerah yang semula berganti

Inspeksi IPEDA diganti menjadi Inspeksi Pajak Bumi dan Bangunan, dan

Kantor Dinas Luar IPEDA diganti menjadi Kantor Dinas Luar PBB.

Untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di daerah, dibentuk

beberapa kantor Inspektorat Daerah Pajak (ItDa) yaitu di Jakarta dan beberapa

derah seperti di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Indonesia Timur. Inspektorat

Daerah ini kemudian menjadi Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (Kantor

Wilayah) seperti yang ada sekarang ini.

3.2 Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Pajak

3.2.1 Tugas

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di

bidang perpajakan.

3.2.2 Fungsi

a. Penyiapan perumusan kebijakan Departemen Keuangan di bidang

perpajakan.

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan.

c. Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang

perpajakan.

d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perpajakan.

e. Pelaksanaan administrasi direktorat jenderal.

Page 3: BAB 3 ANALISIS DAN PERANCANGAN - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab3/2009-2-00205-IF Bab 3.pdf · melaksanakan pemeriksaan pajak terhadap pembukuan Wajib Pajak Badan; dan

52

3.3 Visi, Misi dan Nilai Direktorat Jenderal Pajak

3.3.1 Visi

Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi

perpajakan modern yang efektif, efisien dan dipercaya masyarakat

dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.

3.3.2 Misi

Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-Undang

Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi

perpajakan yang efektif dan efisien.

3.3.3 Nilai

1. Integritas

Menjalankan tugas dan pekerjaan dengan selalu memegang teguh

kode etik dan prinsip-prinsip moral, yang diterjemahkan dengan

bertindak jujur, konsisten, dan menepati janji.

2. Profesionalisme

Memiliki kompetensi di bidang profesi dan menjalankan tugas dan

pekerjaan sesuai dengan kompetensi, kewenangan, serta norma-

norma profesi, etika dan sosial.

3. Inovasi

Page 4: BAB 3 ANALISIS DAN PERANCANGAN - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab3/2009-2-00205-IF Bab 3.pdf · melaksanakan pemeriksaan pajak terhadap pembukuan Wajib Pajak Badan; dan

53

Memiliki pemikiran yang bersifat terobosan dan/atau alternatif

pemecahan masalah yang kreatif, dengan memperhatikan aturan dan

norma yang berlaku.

4. Teamwork

Memiliki kemampuan untuk berkerjasama dengan orang/pihak lain,

serta membangun network untuk menunjang tugas dan pekerjaan.

3.4 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pajak

Agar tujuan direktorat dapat tercapai, diperlukan kerjasama antara

pemimpin dengan karyawan. Kerjasama yang baik antara anggota direktorat

dapat tercapai jika memiliki struktur organisasi yang baik dan jelas. Berikut ini

merupakan struktur Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) yang digambarkan

dari tingkat atas sampai tingkat bawah.

Page 5: BAB 3 ANALISIS DAN PERANCANGAN - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab3/2009-2-00205-IF Bab 3.pdf · melaksanakan pemeriksaan pajak terhadap pembukuan Wajib Pajak Badan; dan

54

Gambar 3.1 : Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pajak

Page 6: BAB 3 ANALISIS DAN PERANCANGAN - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab3/2009-2-00205-IF Bab 3.pdf · melaksanakan pemeriksaan pajak terhadap pembukuan Wajib Pajak Badan; dan

55

Gambar 3.2 : Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal

Page 7: BAB 3 ANALISIS DAN PERANCANGAN - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab3/2009-2-00205-IF Bab 3.pdf · melaksanakan pemeriksaan pajak terhadap pembukuan Wajib Pajak Badan; dan

56

Gambar 3.3 : Struktur Organisasi Direktorat Peraturan Perpajakan I

Page 8: BAB 3 ANALISIS DAN PERANCANGAN - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab3/2009-2-00205-IF Bab 3.pdf · melaksanakan pemeriksaan pajak terhadap pembukuan Wajib Pajak Badan; dan

57

Gambar 3.4 : Struktur Organisasi Direktorat Peraturan Perpajakan II

Page 9: BAB 3 ANALISIS DAN PERANCANGAN - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab3/2009-2-00205-IF Bab 3.pdf · melaksanakan pemeriksaan pajak terhadap pembukuan Wajib Pajak Badan; dan

58

Gambar 3.5 : Struktur Organisasi Direktorat Pemeriksaan Dan Penagihan

Page 10: BAB 3 ANALISIS DAN PERANCANGAN - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab3/2009-2-00205-IF Bab 3.pdf · melaksanakan pemeriksaan pajak terhadap pembukuan Wajib Pajak Badan; dan

59

Gambar 3.6 : Struktur Organisasi Direktorat Intelijen Dan Penyidikan

Page 11: BAB 3 ANALISIS DAN PERANCANGAN - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab3/2009-2-00205-IF Bab 3.pdf · melaksanakan pemeriksaan pajak terhadap pembukuan Wajib Pajak Badan; dan

60

Gambar 3.7 : Struktur Organisasi Direktorat Ekstensifikasi Dan Penilaian

Page 12: BAB 3 ANALISIS DAN PERANCANGAN - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab3/2009-2-00205-IF Bab 3.pdf · melaksanakan pemeriksaan pajak terhadap pembukuan Wajib Pajak Badan; dan

61

Gambar 3.8 : Struktur Organisasi Direktorat Potensi, Kepatuhan, Dan Penerimaan

Page 13: BAB 3 ANALISIS DAN PERANCANGAN - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab3/2009-2-00205-IF Bab 3.pdf · melaksanakan pemeriksaan pajak terhadap pembukuan Wajib Pajak Badan; dan

62

Gambar 3.9 : Struktur Organisasi Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, Dan Hubungan

Masyarakat

Page 14: BAB 3 ANALISIS DAN PERANCANGAN - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab3/2009-2-00205-IF Bab 3.pdf · melaksanakan pemeriksaan pajak terhadap pembukuan Wajib Pajak Badan; dan

63

Gambar 3.10 : Struktur Organisasi Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan

Page 15: BAB 3 ANALISIS DAN PERANCANGAN - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab3/2009-2-00205-IF Bab 3.pdf · melaksanakan pemeriksaan pajak terhadap pembukuan Wajib Pajak Badan; dan

64

Gambar 3.11 : Struktur Organisasi Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi Dan

Informasi

3.5 Sistem Yang Sedang Berjalan

Selama ini pihak DJP melakukan pemantauan terhadap penyebaran PBB

dengan melakukan survey langsung ke lapangan. Hal tersebut dianggap DJP

sangat membuang waktu dan tenaga. Sehingga DJP menginginkan adanya

sebuah aplikasi yang berbasiskan pemetaan (SIG) sehingga diharapkan

mempermudah DJP dalam pemantauan penyebaran PBB. Dimana DJP sama

Page 16: BAB 3 ANALISIS DAN PERANCANGAN - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab3/2009-2-00205-IF Bab 3.pdf · melaksanakan pemeriksaan pajak terhadap pembukuan Wajib Pajak Badan; dan

65

sekali belum mempunyai aplikasi pemetaan tersebut, dan DJP yang akan menjadi

pengguna dari aplikasi pemetaan tersebut.

Berikut ini adalah DFD dari sistem yang berjalan pada DJP sebelum

adanya Sistem Informasi Geografi :

ProsesPengumpulanData Secara

Manual

KPP pratama kecamatan Palmerah

Bidang IT ditjen pajak

Pimpinan ditjen pajak bidang IT

Dat

a pe

nerim

aan

info

rmas

i bar

u P

BB

Dat

a la

pora

n se

bara

n pe

ta P

BB

Dat

a la

pora

n pe

ngol

ahan

dat

a de

ngan

se

bara

n pe

ta P

BB

Data kepatuhan pajak

Data pajak bumi(tanah)

Data pajak bangunan

Dat

a na

ma

jala

nD

ata

wila

yah

Dat

a ke

lura

han

Dat

a ke

las

bum

iDa

ta N

JOP

Gambar 3.12 : DFD Sistem yang sedang berjalan pada DJP

Page 17: BAB 3 ANALISIS DAN PERANCANGAN - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab3/2009-2-00205-IF Bab 3.pdf · melaksanakan pemeriksaan pajak terhadap pembukuan Wajib Pajak Badan; dan

66

Selain sistem yang sedang berjalan yang berupa survey langsung ke

lapangan, Direktorat Jenderal Pajak juga menggunakan sistem yang berbasiskan

website. Dimana alamat website itu sendiri adalah www.pajak.go.id.

Gambar 3.13 : Tampilan Halaman Home pada website Direktorat Jenderal Pajak

Page 18: BAB 3 ANALISIS DAN PERANCANGAN - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab3/2009-2-00205-IF Bab 3.pdf · melaksanakan pemeriksaan pajak terhadap pembukuan Wajib Pajak Badan; dan

67

Gambar 3.14 : Tampilan Halaman Jenis Pajak pada website Direktorat Jenderal Pajak

Page 19: BAB 3 ANALISIS DAN PERANCANGAN - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab3/2009-2-00205-IF Bab 3.pdf · melaksanakan pemeriksaan pajak terhadap pembukuan Wajib Pajak Badan; dan

68

Gambar 3.15 : Tampilan Halaman Mengenai Pajak Bumi dan Bangunan pada website

Direktorat Jenderal Pajak

Page 20: BAB 3 ANALISIS DAN PERANCANGAN - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab3/2009-2-00205-IF Bab 3.pdf · melaksanakan pemeriksaan pajak terhadap pembukuan Wajib Pajak Badan; dan

69

Gambar 3.16 : Tampilan Halaman Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan pada website

Direktorat Jenderal Pajak

Page 21: BAB 3 ANALISIS DAN PERANCANGAN - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab3/2009-2-00205-IF Bab 3.pdf · melaksanakan pemeriksaan pajak terhadap pembukuan Wajib Pajak Badan; dan

70

Gambar 3.17 : Tampilan Halaman Klasifikasi Pajak Bumi dan Bangunan pada website

Direktorat Jenderal Pajak

Page 22: BAB 3 ANALISIS DAN PERANCANGAN - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab3/2009-2-00205-IF Bab 3.pdf · melaksanakan pemeriksaan pajak terhadap pembukuan Wajib Pajak Badan; dan

71

Gambar 3.18 : Tampilan Halaman Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan

pada website Direktorat Jenderal Pajak

Page 23: BAB 3 ANALISIS DAN PERANCANGAN - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab3/2009-2-00205-IF Bab 3.pdf · melaksanakan pemeriksaan pajak terhadap pembukuan Wajib Pajak Badan; dan

72

Gambar 3.19 : Tampilan Halaman Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan pada

website Direktorat Jenderal Pajak

3.6 Permasalahan Yang Dihadapi

Sesuai dengan perkembangan wiliayah serta untuk meningkatkan

pelayanan kepada pelanggan, maka dipandang perlu dilakukan pembuatan

pemetaan berdasarkan Sistem Informasi Geografi pada Direktorat Jenderal Pajak.

Adapun alasan pembuatan pemetaan dan permasalahan pada Direktorat

Jenderal Pajak adalah, sebagai berikut :

1. Pihak Direktorat Jenderal Pajak merasa survey langsung ke lapangan

secara manual dianggap sangat membuang waktu dan tenaga, hal itu

disebabkan oleh tidak adanya pemetaan yang berupa peta penyebaran

Page 24: BAB 3 ANALISIS DAN PERANCANGAN - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab3/2009-2-00205-IF Bab 3.pdf · melaksanakan pemeriksaan pajak terhadap pembukuan Wajib Pajak Badan; dan

73

Pajak Bumi dan Bangunan untuk memantau penyebaran Pajak Bumi

dan Bangunan yang dibuat berdasarkan Sistem Informasi Geografi

pada Direktorat Jenderal Pajak.

2. Tidak adanya aplikasi Sistem Informasi Geografi yang memberikan

informasi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan,

informasi klasifikasi harga Pajak Bumi dan Bangunan, dan wilayah-

wilayah pada objek-objek pajak yang ada di Kecamatan Palmerah

Jakarta Barat.

3. Kurang lengkapnya sistem yang sedang berjalan di Direktorat

Jenderal Pajak yang berbasiskan web tanpa adanya Sistem Informasi

Geografi.

3.7 Usulan Pemecahan Masalah

Untuk mengatasi permasalahan diatas, maka penulis merancang suatu

aplikasi yang berbasiskan pada Sistem Informasi Geografi. Pada aplikasi

berbasiskan Sistem Informasi Geografi ini dapat menampilkan informasi serta

letak geografis yang dibutuhkan bagi pemakai Sistem Informasi Geografi ini

untuk memudahkan dalam memantau penyebaran Pajak Bumi dan Bangunan.

Kemudahan yang diberikan pada aplikasi Sistem Informasi Geografi ini

adalah user dapat langsung memilih suatu wilayah didalam peta yang

dikehendakinya. Misalnya user mengklik peta area pelayanan, selanjutnya sistem

akan menampilkan peta wilayah tersebut. Selanjutnya user mengklik objek yang

diinginkan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat.

Page 25: BAB 3 ANALISIS DAN PERANCANGAN - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab3/2009-2-00205-IF Bab 3.pdf · melaksanakan pemeriksaan pajak terhadap pembukuan Wajib Pajak Badan; dan

74

Objek pelanggan pada keseluruhan peta merupakan pembagian wilayah

atas berdasarkan kategori kelas tanah dan bangunan. Setiap kategori kelas tanah

tergantung dari prospek perkembangan wilayah dari tanah tersebut dan setiap

kategori kelas bangunan terdiri dari kualitas bahan bangunan itu sendiri.

Adapun usulan pemecahan masalah diantaranya adalah, sebagai berikut :

1. Melengkapi Sistem Informasi Geografi di sistem yang sedang

berjalan di Direktorat Jenderal Pajak.

2. Membuat pemetaan penyebaran pajak yang dibuat berdasarkan

Sistem Informasi Geografi pada Direktorat Jenderal Pajak khususnya

pada wilayah Kecamatan Palmerah Jakarta Barat.

Dari banyaknya perangkat lunak (software) Sistem Informasi Geografi

saat ini, program ini menggunakan ArcView GIS 3.3. Pemilihan penggunaan

ArcView GIS 3.3 dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

1. ArcView dapat melakukan pertukaran data, operasi-operasi

matematik, menampilkan informasi spasial maupun atribut secara

bersamaan, membuat peta tematik, menyediakan bahasa

pemograman (script) serta melakukan fungsi-fungsi khusus lainnya

dengan bantuan extensions seperti spasial analyst dan image analyst

(ESRI).

2. ArcView dalam operasinya menggunakan, membaca dan mengolah

data dalam format Shapefile, selain itu ArcView GIS 3.3 juga dapat

memanggil data- data dengan format BSQ, BIL, BIP, JPEG, TIFF,

BMP, GeoTIFF atau data grid yang berasal dari ARC/INFO serta

banyak lagi data-data lainnya. Setiap data spasial yang dipanggil akan

Page 26: BAB 3 ANALISIS DAN PERANCANGAN - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab3/2009-2-00205-IF Bab 3.pdf · melaksanakan pemeriksaan pajak terhadap pembukuan Wajib Pajak Badan; dan

75

tampak sebagai sebuah Theme dan gabungan dari theme-theme ini

akan tampil dalam sebuah view. ArcView mengorganisasikan

komponen-komponen programnya (view,theme,table,chart,layout dan

script) dalam sebuah project. Project merupakan suatu unit organisasi

tertinggi di dalam ArcView.

3. Salah satu kelebihan dari ArcView adalah kemampuannya

berhubungan dan bekerja dengan bantuan extensions. Extensions

(dalam konteks perangkat lunak Sistem Informasi Geografi ArcView)

merupakan suatu perangkat lunak yang bersifat “plug-in” dan dapat

diaktifkan ketika penggunannya memerlukan kemampuan

fungsionalitas tambahan (Prahasta). Extensions bekerja atau berperan

sebagai perangkat lunak yang dapat dibuat sendiri, telah ada atau

dimasukkan (di-instal) ke perangkat lunak ArcView untuk

memperluas kemampuan-kemampuan kerja dari ArcView itu sendiri.

Contoh-contoh extensions ini seperti Spasial Analyst, Edit Tools v3.1,

Geoprocessing, JPGE (JFIF) Image Support, Legend Tool,

Projection Utility Wizard, Register and Transform Tool dan XTools

Extensions.

4. Kelemahan yang dimiliki ArcView terletak pada input datanya,

kebanyakan data yang diolah pada perangkat lunak ini merupakan

hasil perhitungan dari perangkat lunak lain salah satunya Autocad.

Jika data yang diolah pada ArcView sebagai data mentah, maka

ketelitian yang diberikan kurang baik.

Page 27: BAB 3 ANALISIS DAN PERANCANGAN - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab3/2009-2-00205-IF Bab 3.pdf · melaksanakan pemeriksaan pajak terhadap pembukuan Wajib Pajak Badan; dan

76

3.8 Perancangan Sistem Informasi Geografi

Dalam merancang Sistem Informasi Geografi yang baik maka diperlukan

sumber data yang lengkap, tepat dan cepat dan up-to-date, agar dapat

memberikan output informasi yang sesuai dengan keinginan user.

Melihat akan kebutuhan dan tujuan yang dicapai, serta keperluan

database ruang (spasial) yang memegang penting dalam sistem yang dirancang

ini. Karena Sistem Informasi Geografi merupakan sistem yang cocok untuk

diterapkan dalam kondisi ini.

Data pada rancangan Sistem Informasi Geografi ini dikelompokkan

menjadi 2 sistem data yaitu data spasial dan non-spasial.

Pada data spasial berupa peta atau simbol-simbol tertentu harus dirubah

kebentuk digital. Sedangkan jika pengguna ingin menambahkan atau

memasukkan data spasial langsung pada peta atau layer, maka pengguna dapat

langsung menggambarkan suatu objek pada posisi yang diinginkan pada peta

yang sudah ada dengan menggunakan software ArcView GIS 3.3.

Pada rancangan data non-spasial, dilakukan dengan tombol informasi

(Information Tools Button) dari fasilitas yang tersedia didalam software ArcView

GIS 3.3, dimana user harus terlebih dahulu memilih salah satu lokasi geografis

tertentu yang diinginkan dari tampilan yang ada pada peta, setelah itu user dapat

langsung memasukkan data atribut untuk disimpan dalam tabel (database).

Lembaran-lembaran peta disebut layer. Tiap layer pada Sistem Informasi

Geografi ini mewakili satu database, kecuali tabel database yang dibuat melalui

raster image. Dalam tabel raster image tidak dapat dihubungkan dengan tabel

database.

Page 28: BAB 3 ANALISIS DAN PERANCANGAN - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab3/2009-2-00205-IF Bab 3.pdf · melaksanakan pemeriksaan pajak terhadap pembukuan Wajib Pajak Badan; dan

77

Metode analisis sering dijumpai dalam Sistem Informasi Geografi, karena

dapat digunakan untuk menampilkan dan mengakses beberapa macam peta

secara keseluruhan. Metode yang akan digunakan dalam Sistem Geografi ini

adalah metode Tumpang Susun atau sering disebut metode Tumpang Tindih

(Overlay Method). Pada Sistem Informasi Geografi yang dibuat ini, yang

digunakan sebagai peta dasar adalah peta kelurahan-kelurahan yang terdapat di

Kecamatan Palmerah Jakarta Barat, yaitu Kelurahan Kota Bambu, Kelurahan

Jatipulo, Kelurahan Slipi, Kelurahan Kemanggisan dan Kelurahan Palmerah.

Page 29: BAB 3 ANALISIS DAN PERANCANGAN - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab3/2009-2-00205-IF Bab 3.pdf · melaksanakan pemeriksaan pajak terhadap pembukuan Wajib Pajak Badan; dan

78

3.8.1 Data Flow Diagram (DFD)

3.8.1.1 Diagram Konteks

SIG Distribusi PBB

KPP pratama kecamatan Palmerah

Bidang IT ditjen pajak

Pimpinan ditjen pajak bidang IT

Dat

a pe

nerim

aan

info

rmas

i bar

u P

BB

Dat

a la

pora

n se

bara

n pe

ta P

BB

Dat

a la

pora

n pe

ngol

ahan

dat

a de

ngan

se

bara

n pe

ta P

BB

Data kepatuhan pajak

Data pajak bumi(tanah)

Data pajak bangunan

Dat

a na

ma

jala

nD

ata

wila

yah

Dat

a ke

lura

han

Dat

a ke

las

tana

h da

n ba

ngun

anDa

ta N

JOP

Gambar 3.20 : Diagram Konteks

Page 30: BAB 3 ANALISIS DAN PERANCANGAN - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab3/2009-2-00205-IF Bab 3.pdf · melaksanakan pemeriksaan pajak terhadap pembukuan Wajib Pajak Badan; dan

79

3.8.1.2 Diagram Nol

SIG distribusi PBB

Pimpinan ditjen pajak bidang IT

spasialnonspasial

Pendataan nonspasial

Pendataan spasial

KPP pratama kecamatan Palmerah Bidang IT ditjen pajak

Gambar 3.21 : Diagram Nol

Page 31: BAB 3 ANALISIS DAN PERANCANGAN - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab3/2009-2-00205-IF Bab 3.pdf · melaksanakan pemeriksaan pajak terhadap pembukuan Wajib Pajak Badan; dan

80

3.8.2 Perancangan Modul

Sistem Informasi Geografi ini memiliki tiga perancangan modul

utama, yaitu :

a. Modul Manajemen Data (Basis Data)

Modul manajemen data merupakan antarmuka yang

digunakan untuk pengelolaan data tesktual. Modul ini

memiliki kemudahan untuk fungsi pemasukkan data,

penambahan data, dan sebagainya. Modul ini merupakan

modul basis data yang terdiri dari satu tabel utama (master)

dan tabel referensi bagi setiap data jenis guna pembakuan

penamaan (anotasi) informasi dalam pengelolaan data. Tabel

utama (master) dan tabel referensi ini pada prinsipnya jarang

berubah. Data dan informasi yang bersifat dinamis diletakkan

pada tabel transaksi, yang menyimpan data tahunan. Guna

memudahkan pengolahan data pada setiap tabel transaksi

diberi kunci yang menunjukan identifikasi spesifik data dan

memudahkan penelusuran data.

b. Modul Manajemen Peta (Basis data untuk peta)

Modul manajemen data merupakan antarmuka yang

digunakan untuk pengelolaan data spasial (peta) yang akan

digunakan oleh sistem. Modul ini mempunyai kemudahan

dalam penambahan peta baru, penggantian peta, dan

sebagainya. Untuk pengelolaan peta seperti overlay,

Page 32: BAB 3 ANALISIS DAN PERANCANGAN - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab3/2009-2-00205-IF Bab 3.pdf · melaksanakan pemeriksaan pajak terhadap pembukuan Wajib Pajak Badan; dan

81

penambahan layer, dan sebagainya dapat dilakukan secara

terpisah (diluar sistem).

c. Modul Penampilan Data dan Peta

Modul ini merupakan modul utama untuk menampilkan data

dan peta sesuai dengan penulusuran berdasarkan kata kunci

yang diinginkan. Data dan informasi yang disajikan oleh

sistem dapat ditampilkan dalam dua bentuk, yaitu tampilan

layer dan tampilan laporan. Laporan tersebut dapat disajikan

dalam bentuk tabel, grafik, dan atau peta.

3.8.3 Perancangan Basis Data

Untuk dapat membuat Sistem Informasi Geografi yang baik, maka

diperlukan data yang akurat dan terbaru. Karena Sistem Informasi

Geografi ini akan sangat berguna jika datanya selalu Up-to-Date atau

yang dapat di-update. Berikut adalah database yang dibutuhkan dalam

Sistem Informasi Geografi untuk Penyebaran Pajak Bumi dan Bangunan

wilayah kecamatan Palmerah Jakarta Barat.

3.8.3.1 Kamus Data

Berikut ini adalah kamus data dari tabel-tabel yang

digunakan dalam ”Analisis dan Perancangan Sistem Informasi

Geografi Penyebaran Pajak Bumi dan Bangunan Daerah

Kecamatan Palmerah Jakarta Barat pada Direktorat

Jenderal Pajak (DJP)”

Page 33: BAB 3 ANALISIS DAN PERANCANGAN - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab3/2009-2-00205-IF Bab 3.pdf · melaksanakan pemeriksaan pajak terhadap pembukuan Wajib Pajak Badan; dan

82

Kelurahan = PK(ID_Kelurahan) + Nama_Kelurahan

+ Nama_Kecamatan +

Nama_Kotamadya + Nama_Provinsi

NJOP Bumi = PK(ID_NJOP Bumi dan Bangunan) +

NJOP Bumi dan Bangunan +

ID_Kelurahan

Wilayah = PK(ID_Wilayah) + Nama_Wilayah +

ID_Kelurahan + ID_NJOP Bumi dan

Bangunan + ID_NamaJalan + Kls

Tanah dan Bangunan

Nama Jalan = PK(ID_NamaJalan) + Nama_Jalan +

ID_Kelurahan

3.8.3.2 Spesifikasi Tabel

1. Tabel Kelurahan

Nama Tabel = Kelurahan

Deskripsi = Berisi informasi kelurahan

Primary Key = ID_Kelurahan

Nama Field Panjang Tipe Keterangan

ID_Kelurahan 16 Number Kode Kelurahan

Nama_Kelurahan 50 String Nama Kelurahan

Nama_Kecamatan 50 String Nama Kecamatan

Page 34: BAB 3 ANALISIS DAN PERANCANGAN - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab3/2009-2-00205-IF Bab 3.pdf · melaksanakan pemeriksaan pajak terhadap pembukuan Wajib Pajak Badan; dan

83

Nama_Kotamadya 50 String Nama Kotamadya

Nama_Provinsi 50 String Nama Provinsi

Tabel 3.1 : Tabel Kelurahan

2. Tabel NJOP Bumi dan Bangunan

Nama Tabel = NJOP Bumi dan bangunan

Deskripsi = Berisi mengenai NJOP Bumi dan Bangunan

Primary Key = ID_NJOP Bumi dan Bangunan

Nama Field Panjang Tipe Keterangan

ID_NJOP Bumi

dan Bangunan

16 Number Kode NJOP Bumi dan

Bangunan

NJOP Bumi dan

Bangunan

20 Varchar NJOP Bumi dan

Bangunan

ID_Kelurahan 16 Number Kode Kelurahan

Tabel 3.2 : Tabel NJOP Bumi dan Bangunan

3. Tabel Wilayah

Nama Tabel = Wilayah

Deskripsi = Berisi mengenai wilayah

Primary Key = ID_Wilayah

Nama Field Panjang Tipe Keterangan

Page 35: BAB 3 ANALISIS DAN PERANCANGAN - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab3/2009-2-00205-IF Bab 3.pdf · melaksanakan pemeriksaan pajak terhadap pembukuan Wajib Pajak Badan; dan

84

ID_Wilayah 16 Number Kode Wilayah

Nama_Wilayah 50 String Nama Wilayah

ID_Kelurahan 16 Number Kode Kelurahan

ID_NJOP Bumi

dan Bangunan

16 Number Kode NJOP Bumi

ID_NamaJalan 16 Number Kode Nama Jalan

Kls Tanah dan

Bangunan

20 String Kelas Tanah dan

Bangunan

Tabel 3.3 : Tabel Wilayah

4. Tabel Nama Jalan

Nama Tabel = Nama Jalan

Deskripsi = Berisi daftar nama jalan

Primary Key = ID_NamaJalan

Nama Field Panjang Tipe Keterangan

ID_NamaJalan 16 Number Kode Nama Jalan

Nama_Jalan 50 String Nama Jalan

ID_Kelurahan 16 Number Kode Kelurahan

Tabel 3.4 : Tabel Nama Jalan

Page 36: BAB 3 ANALISIS DAN PERANCANGAN - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab3/2009-2-00205-IF Bab 3.pdf · melaksanakan pemeriksaan pajak terhadap pembukuan Wajib Pajak Badan; dan

85

3.8.4 ERD

Mem

iliki

`Gambar 3.22 : ERD Rancangan Sistem Penyebaran PBB

3.8.5 Perancangan Proses

3.8.5.1 Diagram Hirarki

Gambar 3.23 : Diagram Hirarki Layar Utama

Page 37: BAB 3 ANALISIS DAN PERANCANGAN - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab3/2009-2-00205-IF Bab 3.pdf · melaksanakan pemeriksaan pajak terhadap pembukuan Wajib Pajak Badan; dan

86

Gambar 3.24 : Diagram Hirarki Layar Peta

3.8.5.2 Perancangan Layar

Applikasi Sistem Informasi Geografi ini mempunyai tiga

Perancangan Layar, yaitu :

1. Rancangan Layar Utama pada saat akan membuka Project

ArcView GIS 3.3 Button

File Help

Gambar 3.25 : Rancangan Layar Utama Awal Aplikasi

Page 38: BAB 3 ANALISIS DAN PERANCANGAN - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab3/2009-2-00205-IF Bab 3.pdf · melaksanakan pemeriksaan pajak terhadap pembukuan Wajib Pajak Badan; dan

87

2. Rancangan Layar Utama setelah Open Project

ArcView GIS 3.3 Button

File View Network Help

Tools

Legenda 1

Peta

Gambar 3.26 : Rancangan Layar Utama

Page 39: BAB 3 ANALISIS DAN PERANCANGAN - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab3/2009-2-00205-IF Bab 3.pdf · melaksanakan pemeriksaan pajak terhadap pembukuan Wajib Pajak Badan; dan

88

3. Rancangan Layar Utama Akhir

ArcView GIS 3.3 Button

File View Network Help

Tools

Legenda 5

Legenda 4

Legenda 3

Legenda 3

Legenda 2

Legenda 1

Peta

Gambar 3.27 : Rancangan Layar Utama Akhir

3.8.5.3 State Transition Diagram (STD)

Diagram ini menggambarkan keadaan sistem yang dipicu

oleh adanya aksi yang dilakukan oleh user dan juga

mendeskripsikan reaksi sistem terhadap aksi tersebut. Dengan

kata lain State Transition Diagram dapat mendeskripsikan cara

kerja dan fungsi-fungsi yang dimiliki oleh setiap modul, dengan

adanya State Transition Diagram rancangan akan lebih terperinci.

Page 40: BAB 3 ANALISIS DAN PERANCANGAN - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab3/2009-2-00205-IF Bab 3.pdf · melaksanakan pemeriksaan pajak terhadap pembukuan Wajib Pajak Badan; dan

89

Karena fungsi-fungsi setiap objek yang diperlukan telah

dideskripsikan melalui State Transition Diagram.

Gambar 3.28 : State Transition Diagram Proses Layar Utama

Page 41: BAB 3 ANALISIS DAN PERANCANGAN - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab3/2009-2-00205-IF Bab 3.pdf · melaksanakan pemeriksaan pajak terhadap pembukuan Wajib Pajak Badan; dan

90

Gambar 3.29 : State Transition Diagram Proses Add Layer

3.8.5.4 Perancangan Spesifikasi Proses (Pseudocode)

Spesifikasi Layar Utama

Tampilan menu utama

Memilih file pada bagian awal

-open project-

Open file *.apr

Memilih menu file

-tekan-

Pilih close

-menu akan tertutup-

-keluar warning kalau belum disave-

Pilih save project

Page 42: BAB 3 ANALISIS DAN PERANCANGAN - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab3/2009-2-00205-IF Bab 3.pdf · melaksanakan pemeriksaan pajak terhadap pembukuan Wajib Pajak Badan; dan

91

-menu akan membuka tempat untuk save dalam

komputer,tergantung dari Default directory-

- kembali ke menu file-

Pilih Print

-tekan-

Layout dari gambar theme akan diprint

-kembali ke layar menu utama-

Pilih exit

-tekan-

-keluar dari program, dikonfirmasi lebih dulu kalau belum di save

projectnya-Program exit

Spesifikasi Add Layer

Menampilkan layar Window Open

Koneksi ke database

Lakukan pilihan file *.shp

Jika tekan tombol ”open”

Tampilkan file *.shp ke layar

Kembali ke Menu Utama

Selain itu Jika tekan tombol ”cancel”

Kembali ke Menu Utama

Akhir Jika

Akhir Spesifikasi