bab i pendahuluan · 3.irma wahyuni, s. sos kepala bagian rencana kerja dan keuangan setda drs. ade...

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaporan program kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Biro

Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018

adalah :

1. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Daerah

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang –

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pelaporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang

Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

6. Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat

7. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 52 Tahun 2017 tentang

Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 95 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.


2

B. Bagan Struktur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Bagan Struktur Organisasi

Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat

KEPALA BIRO UMUM

HENDRA,S.Sos

KELOMPOK JAFUNG 1. Sulasmi

2. Mira Mardiana, A.Md

3. Irma Wahyuni, S. Sos

KEPALA BAGIAN RENCANA KERJA DAN KEUANGAN SETDA

Drs. ADE SYUKRI, M.Si

KEPALA SUBBAG RENCANA KERJA DAN MONEV KEUANGAN SETDA

THERESIA GIDA LOVRIDA, SE, MM

KEPALA SUBBAG LAPORAN KEUANGAN SETDA

STEPANUS JECSON BUTAR BUTAR, SE,ME

KEPALA SUBBAG ADMINISTRASI KEUANGAN SETDA

ADRIAN AGUSTIAN, SE, ME

Plt. KEPALA BAGIAN TATA USAHA UMUM DAN PIMPINAN

ISMEP HARDINATA, S.Pi, ME

KEPALA SUBBAG TATA USAHA UMUM DAN TATA USAHA BIRO

ISMEP HARDINATA, S.Pi, ME

KEPALA SUBBAG TATA USAHA GUBERNUR DAN WAKIL

GUBERNUR

FABIANUS FEBIYAN FAMILI

KEPALA SUBBAG TATA USAHA SEKRETARIS DAERAH

DWI UTAMININGSIH

KEPALA BAGIAN RUMAH TANGGA DAN URUSAN DALAM

WIKE YOLANDA, ST,MT

KEPALA SUBBAG TATA USAHA ASISTEN ADMINISTRASI DAN

UMUM DAN STAF AHLI

HARDY DJOHAN, SE

KEPALA SUBBAG URUSAN DALAM

ASMADI, SE

KEPALA SUBBAG RUMAH TANGGA

SRI UMIATY, S.STP, M.PA


3

C. Gambaran Umum SKPD

1. Tupoksi

Untuk menuju dan mewujudkan suatu Kepemerintahan yang baik dan

kuat atau yang lebih dikenal dengan istilah Good Governance, dewasa ini

telah banyak kebijakan dilakukan oleh pemerintah, baik itu dari Pemerintahan

Orde Baru maupun hingga sekarang. Salah satunya adalah adanya Otonomi

Daerah yang dijalankan dan berdampak baik dari segi efektifitas dan kontrol

terhadap kinerja kepemerintahan.

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah - Daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, tercantum

juga dalam Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 1106. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

Pokok Kepegawaian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974

Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389.

Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24. Undang -

Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4438. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Provinsi sebagai Daerah Otonom, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741.

Berdasarkan dengan Perundang-Undangan di atas tersebut, maka

disusunlah Organisasi Perangkat Daerah yang dinamakan Biro Umum

Sekretariat Daerah.


4

Dengan memperhatikan perkembangan dan kebutuhan dalam rangka

pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu

melakukan perubahan organisasi perangkat daerah Provinsi Kalimantan Barat

yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi

Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016

Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6).

Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016, maka

ditetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 52 Tahun 2017

Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 95

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat mempunyai

tugas menyelenggarakan rencana kerja dan pengelolaan keuangan

Sekretariat Daerah, tata usaha umum dan pimpinan, rumah tangga dan

urusan dalam.

2. Fungsi Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat adalah:

a. Penyusunan program kerja di bidang umum;

b. Pengkoordinasian rencana kerja dan pengelolaan keuangan Sekretariat

Daerah, tata usaha umum dan pimpinan, serta urusan rumah tangga dan

urusan dalam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. Penyelenggaraan kegiatan urusan Pemerintahan Provinsi di bidang

rencana kerja pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah, tata usaha umum

dan pimpinan serta urusan rumah tangga dan urusan dalam sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. Pelaksanaan koordinasi di bidang rencana kerja dan pengelolaan keuangan

Sekretariat Daerah, tata usaha umum dan pimpinan serta urusan rumah

tangga dan urusan dalam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;


5

e. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas pokok dan

fungsi di bidang rencana kerja dan pengelolaan keuangan Sekretariat

Daerah, tata usaha umum dan pimpinan serta urusan rumah tangga dan

urusan dalam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi di bidang rencana kerja dan pengelolaan keuangan

Sekretariat Daerah, tata usaha umum dan pimpinan serta urusan rumah

tangga dan urusan dalam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

g. Pelaksanaan tugas lain di bidang umum yang diserahkan oleh Gubernur

atau Sekretaris Daerah.

Di dalam Struktur Organisasi Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi

Kalimantan Barat terdapat 3 (tiga) Bagian, dimana masing-masing Bagian

dipimpin oleh Kepala Bagian, dan masing-masing Bagian membawahi 3 (tiga)

Sub Bagian yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yaitu :

a. Kepala Biro Umum;

Kepala Biro mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan,

memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi, mengevaluasi dan

mengendalikan kegiatan di bidang umum.

b. Bagian Rencana Kerja dan Keuangan Sekretariat Daerah membawahi;

Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi Keuangan

Sekretariat Daerah.

Mempunyai tugas mengumpul, mengolah, merumuskan bahan

kebijakan serta pengkoordinasian penyusunan rencana kerja, rencana

strategis, monitoring dan evaluasi keuangan di lingkungan Sekretariat

Daerah serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan

fungsi.


6

Sub Bagian Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah

Mempunyai tugas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan

Sekretariat Daerah serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai

tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Laporan Keuangan Sekretariat Daerah

Mempunyai tugas pengelolaan laporan keuangan di lingkungan

Sekretariat Daerah serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai


c. Bagian Tata Usaha Umum dan Pimpinan membawahi;

Sub Bagian Tata Usaha Umum dan Tata Usaha Biro

Mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan ketatausahaan

umum, ketatausahaan Biro dan pelayanan pengiriman surat di

lingkungan Sekretariat Daerah serta mengendalikan pelaksanaan

kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Tata Usaha Gubernur dan Wakil Gubernur

Mempunyai tugas melaksanakan urusan dan pelayanan ketatausahaan

Gubernur dan Wakil Gubernur, peminjaman ruang praja I dan ruang

rapat Wakil Gubernur serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan

sesuai tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Tata Usaha Sekretaris Daerah


Sekretaris Daerah serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai


d. Bagian Rumah Tangga dan Urusan Dalam membawahi;

Sub Bagian Rumah Tangga

Mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan

kebijakan, serta pelaksanaan pelayanan rumah tangga pimpinan serta

mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Urusan Dalam

Mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan

kebijakan, serta pelaksanaan urusan dalam di lingkungan Sekretariat


7

Daerah dan rumah jabatan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan

sesuai tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Tata Usaha Asisten Administrasi dan Umum dan Staf Ahli;


Asisten Administrasi dan Umum dan Staf Ahli serta mengendalikan

pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

D. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah

Pejabat Struktural dan Fungsional.

Berdasarkan data kepegawaian s/d bulan Desember 2018, diketahui bahwa

jumlah pegawai yang ada pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi

Kalimantan Barat sebanyak 57 orang. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan,

Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional dapat dilihat

dalam tabel-tabel berikut :


8

Tabel 1.1

JUMLAH PEGAWAI PERGOLONGAN DAN PERJABATAN

BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

TAHUN 2018

GOLONGAN

ESELON FUNG. TERTENTU

FUNG. UMUM

TOTAL TOTAL PERGOLONGAN

I/b II/a II/b III/a III/b IV/a IV/b

LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR

GOLONGAN IV/e 0

GOLONGAN IV/d 2 1 3

GOLONGAN IV/c 1 1 2

GOLONGAN IV/b 1 1 1 3

GOLONGAN IV/a 1 1 2

JUMLAH GOLONGAN IV

1

2 2 1 1 1 1 1 10

GOLONGAN III/d 2 3 1 1 1 8

GOLONGAN III/c 4 1 1 6

GOLONGAN III/b 10 8 18

GOLONGAN III/a 6 1 7

JUMLAH GOLONGAN III

6 3 2 17 11 39

GOLONGAN II/d 1 1 1 3

GOLONGAN II/c 3 1 4

GOLONGAN II/b 1 1


9

GOLONGAN II/a

JUMLAH GOLONGAN II

1 5 2

8

GOLONGAN I/d 0

GOLONGAN I/c 0

GOLONGAN I/b 0

GOLONGAN I/a 0

JUMLAH GOLONGAN I

0

TOTAL 1

2 2 1

1 1

6 3

3 23 14

57

Sumber data : Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Biro Umum Tahun 2018

*LK = Laki-laki *PR = Perempuan


10

Tabel 1.2 JUMLAH PEGAWAI PERGOLONGAN DAN PER TINGKAT PENDIDIKAN

BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

TAHUN 2018

GOLONGAN

ESELON TOTAL

SD SMP SMA D1 D2 D3 D4 S1 S2 S3

LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR

GOLONGAN IV/e

GOLONGAN IV/d 2 1

GOLONGAN IV/c 1 1

GOLONGAN IV/b 1 2

GOLONGAN IV/a 2

JUMLAH GOLONGAN IV 1 4 4 1 6 4

GOLONGAN III/d 1 1 1 1 2 2

GOLONGAN III/c 1 1 2 1 1

GOLONGAN III/b 7 7 1 2 1

GOLONGAN III/a 2 4 1

JUMLAH GOLONGAN III 10 9 1 1 4 1 5 3 3 2 23 16

GOLONGAN II/d 1 2

GOLONGAN II/c 1 3

GOLONGAN II/b 1

GOLONGAN II/a

JUMLAH GOLONGAN II 1 5 2 5 3


11

GOLONGAN I/d

GOLONGAN I/c

GOLONGAN I/b

GOLONGAN I/a

JUMLAH GOLONGAN I

T O T A L 1 15 9 1 1 2 4 1 6 3 7 6 1 34 23


*LK = Laki-laki

*PR = Perempuan


12

Tabel 1.3

DATA PEGAWAI BERDASARKAN JABATAN, PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN

NO NAMA / NIP PANGKAT /

GOL.RUANG JABATAN PENDIDIKAN

DIKLAT STRUKTURAL/ FUNGSIONAL

JENIS KELAMIN KET

L P

1 Dr. SYARIF KAMARUZAMAN, M.Si 19660921 198603 1 004

IV/c Pj.Sekretaris Daerah S-3 L

2 Drs. MUHAMMAD AMINUDDIN, M.Si 19601113 198503 1 015

IV/d Staf Ahli Gubernur Bidang

Hukum, Politik dan Pemerintahan

S-2 L

3 Ir. H. SYAWAL BONDEROSO, MM 19600420 198812 1 001

IV/d Staf Ahli Gubernur Bidang Sosial dan Sumber Daya

Manusia S-2 L

4 Ir. ANNA VERIDIANA IMAN KALIS, MP 19620719 198909 2 001

IV/d Staf Ahli Bidang

Pembangunan dan Ekonomi

S-2

P

5 Dra. MARLYNA, M.Si 19670115 198603 2 008

IV/c Asisten Administrasi dan

Umum S-2

P

6 JOHANNES NUMSUAN MADSUN, S.IP. MT 19640221 199803 1 002

IV/b

Pengadministrasi Umum Sub Bagian Tata Usaha Umum dan Tata Usaha

Biro pada Setda

S-2 L

7 HENDRA, S.Sos 19680925 198908 1 001

IV/b Kepala Birom Umum

pada Setda Prov. Kalbar S-1 L


13

8 Drs. ADE SYUKRI, M.Si 19660708 198603 1 007

IV/b Kabag Rencana Kerja dan Keuangan Setda

S-2 L

9 WIKE YOLANDA, ST,MT 19770804 200212 2 006

IV/a Kabag RT dan URDAL S-2 P

10 Dra. ASRILIYANTI, MM 19670419 199402 2 001

III/d

Pengadministrasian Umum (Dipekerjakan

pada KPU Provinsi Kalbar)

S-2

P

11 THERESIA GIDA LOVRIDA, SE, MM 19750911 200604 2 004

III/d Kasubbag Renja dan

Monev Keu Setda S-2

P

12 SRI UMIATY, S.STP, M.PA 19830528 200112 2 003

III/d Kasubbag Rumah

Tangga S-2

P

13 ISMEP HARDINATA, S.Pi, ME 19741104 200604 1 009

III/d Kasubbag Tata Usaha

Umum dan Tata Usaha Biro

S-2 L

14 ADRIAN AGUSTIAN, SE,ME 19710821 200604 1 008

III/d Kasubbag Adm. Keuangan Setda

S-2 L

15 STEPANUS J. BUTAR BUTAR, SE, ME 19850903 200803 1 001

III/c Kasubbag Laporan Keuangan Setda

S-2 L

16 ASMADI, SE 19701130 199403 1 003

III/c Kasubbag Urusan Dalam S-1 L

17 HARDY DJOHAN, SE 19700917 199212 1 001

III/c Kasubbag Tata Usaha Asisten Administrasi Umum dan Staf Ahli

S-1 L

18 DWI UTAMININGSIH 19610404 198903 2 007

III/d Kasubbag Tata Usaha

Sekretaris Daerah D-1

P


14

19 FABIANUS FABIYAN FAMILI 19710220 199212 1 00

III/c Kasubbag TU Gub dan

Wagub SMU L

20 SITI AKBAR, S.Sos 19710509 199010 2 001

III/d Pengadministrasian Umum (TU SEKDA)

S-1

P

21 TONI HM, SE 19730819 199403 1 004

III/d Pengadministrasian

Umum (Adm. Peng.Keuangan)

S-1 L

22 IRMA WAHYUNI, S. sos 19700110 199203 2 012

III/c Pengadministrasi Umum (diperbantukan pada TK Pertiwi – Dharma Wanita

S-1 P

23 DARMEN,SE 19690125 198903 1 006

III/b Pengadministrasian


S-1 L

24 SRI WARDANI, SE 19820929 200604 2 015


Umum (Renja Monev Keu. Sekda)

S-1

P

25 BHAYU GUNAWAN, S.IP 19911202 201406 1 002

III/b

Ajudan Sub Bagian Tata Usaha Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bag. TU Umum dan Pimpinan Biro

Umum Pada Setda

S-1 L

26

RYAN ALMUTAHAR, S.STP 19930123 201507 1 002

III/a Ajudan Sekretaris Daerah

Provinsi Kalbar D4 L

27 RIYAN TRIHADI, S.IP 19910217 201502 1 002

III/a



Umum Pada Setda

D4 L


15

28 FARIZ PAHLAWAN ARYANSYAH, S.STP 19931109 201609 1 001

III/a



Umum Pada Setda

D4 L

29 IRAWAN SYAHPUTRA, S.STP 19950111 201609 1 001

III/a



Umum Pada Setda

D4 L

30 MARSYA RAHMI UTAMI, S.IP 19930222 201708 2 001

III/a



Umum Pada Setda

D4 P

31 YULIUS SUNARKO, A.Md 19800501 200604 1 013


Umum (Laporan Keuangan)

D-III L

32 ERA JULIANA BR TARIGAN, A.Md 19830727 201101 2 008

II/d Pengadminitrasian Umum

( Rumah Tangga) D-III

P

33 MIRA MARDIANA, A.Md II/d Arsiparis Pelaksana D-III

P

34 SULASMI 19620203 198503 2 008

III/d Arsiparis Penyelia SMU

P

35 SUMARNI 19671008 198702 2 003

III/c

Pengadministrasian Umum (Diperbantukan

pada TK Pertiwi - Dharma Wanita)

SMU

P


16

36 NORMAL 19640315 199001 1 003

III/b

Pengadministrasian Umum

(Pada TU Asisten Administrasi Umum dan

Staf Ahli)

SMU L

37 NYEMAS AGUSMINI 19620819 198503 2 005


Umum (Adm. Keuangan Setda)

SMU

P

38 SALAM 19610517 198503 1 008

III/b Pengadministrasian Umum (TU Ass III)

SMU L

39 SILVIA MARIA 19650520 198603 2 017

III/b Pengadministrasian Umum ( TU Wagub)

SMU

P

40 KRISNAWATI 19650210 198603 2 019

III/b Pengadimintrasian Umum

(Diperbantukan pada TP-PKK Provinsi)

SMU

P

41 RUSTINAH 19640104 198902 2 002



SMU

P

42 SAPARIAH 19640204 198703 2 011


Umum (Tu Biro SMU

P


17

43 SABLI 19630914 198902 1 005



SMU L

44 SARTIYAH 19640717 198603 2 022



SMU

P

45 SURYA DARMA 19700906 199203 1 006

III/b Pengadministrasian Umum ( Staf Ahli )

SMU L

46 SY. AHMAD 19640510 199303 1 006


Umum (Urusan Dalam) SMU L

47 M. SALEH 19620619 198101 1 001



SMU L

48 H. IRIANDRI AMARULLAH III/b Pengadministrasian

Umum (TU Biro ) SMU L


18

49 SRI APRIASTUTI 19740424 199603 2 003

III/a Pengadministrasian

Umum (Tu Biro ) SMU

P

50 TURMAN 19650507 198503 1 009

III/a Pengadministrasian

Umum (Urusan Dalam) PAKET C L

51 HABUDIN 19711012 200212 1 008

II/d

Pengemudi Sub Bagian Tata Usaha Gubernur dan Wakil Gubernur, Bag. TU Umum dan Pimpinan Biro

Umum Pada Setda

SMA L

52 SUPANDI 19750601 200312 1 005

II/d

Pengemudi Sub Bagian Tata Usaha Gubernur dan Wakil Gubernur, Bag. TU Umum dan Pimpinan Biro

Umum Pada Setda

SMA L

53 SUTRISNO 19700328 200701 1 017

II/c Sopir/Pengemudi SEKDA SMA L

54 AGUSTIARDI 19700615 200801 1 017

II/c Pengadministrasian Umum (TU SEKDA)

SMU L


19

55 SURAHMAN 19680424 200801 1 011

II/c Pengadministrasian

Umum (TU Gub) SMU L

56 DANIL ISOMI 19830824 201101 1 002

II/b Pengadministrasian

Umum (Laporan Keuangan)

SMK L

57 TATI SUGIARTI 19651015 198603 2 017

II/c Pengadministrasian

Umum (TU Umum dan Biro Umum)

SMP

P



20

A. Kondisi Sarana dan Prasarana Tabel 1.4

Kondisi Sarana dan Prasarana

No Uraian Jumlah Rp.

KIB A (Tanah) 1.244.000,00

1 Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. I 1.244.000,00

2 Tanah Bangunan Kantor Pemerintah

KIB B (Peralatan dan Mesin) 31.496.353.545,00

1 Alat-alat Bantu 73.764.116,00

2 Alat Angkutan Darat Bermotor 779.876.209,00

3 Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 4.808.477,00

4 Alat Angkutan Apung Bermotor Penumpang 0,00

5 Alat kantor 2.215.095.119,00

6 Alat Rumah Tangga 22.400.786.454,00

7 Komputer 4.481.533.833,00

8 Meja dan Kursi kerja Rapat Pejabat 719.512.123,00

9 Alat Studio 221.663.338,00

10 Alat Komunikasi 1.700.000,00

11 Peralatan Pemancar 7.656.450,00

12 Alat Kedokteran 22.690.000,00

13 Alat Kesehatan 52.826.426,00

14 Senjata Api 192.500.000,00

15 Persenjataan Non Senjata Api 294.800,00

16 Alat Keamanan dan Perlindungan 321.646.200,00

KIB C (Gedung dan Bangunan) 14.499.384.608,00

1 Bangunan Gedung Tempat kerja

2 Bangunan gedung Tempat Tinggal 14.499.384.608.00

KIB D (Jalan,Jembatan, Irigasi dan Jaringan) Nihil

1

Nihil

KIB E (Aset Tetap Lainya) 267.386.902,00

1 Buku dan Kepustakaan 0

2 Barang Bercorak Kesenian Budaya 267.386.902,00

KIB F (Konstruksi Dalam Pekerjaan) Nihil

1

Nihil

Jumlah Total 46.264.369.055,00

Sumber : Kartu Inventaris Barang (KIB) Biro Umum Tahun 2018


21

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

(RPJMD)

A. VISI DAN MISI SKPD

1. VISI BIRO UMUM

Dalam mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang

diinginkan, Biro Umum Provinsi Kalimantan Barat secara terus menerus

mengembangkan peluang dan inovasi agar tetap eksis dan unggul dengan

senantiasa mengupayakan perubahan ke arah perbaikan.

Salah satu perubahan yang sangat berpengaruh adalah pelaksanaan

otonomi daerah yang diikuti dengan Reformasi Birokrasi yang mengarah

pada bentuk pelayanan prima .

Untuk memenuhi harapan di atas serta untuk menjabarkan visi dan

misi Kepala Daerah Kalimantan Barat, maka Visi Biro Umum adalah :

2. MISI BIRO UMUM

Misi merupakan suatu langkah sistematis yang akan dilaksanakan oleh

Biro Umum Sekretariat Daerah dalam rangka mencapai visi yang telah

digariskan yang dijabarkan dalam suatu tujuan organisasi, sehingga

pelaksanaan visi Biro Umum yang telah ditetapkan dapat terwujud atau

tercapai.

UNGGUL DALAM PELAYANAN UMUM

DAN PELAYANAN TERHADAP PIMPINAN


22

Adapun Misi Biro Umum adalah : be

be

B. TUJUAN dan SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD

1. TUJUAN

a. Meningkatkan citra pelayanan yang cepat, tepat, efisien, efektif dan

berkualitas untuk kepentingan umum dan pimpinan.

b. Meningkatkan kemampuan dan mutu sumberdaya manusia dalam

pelaksanaan tugas pelayanan umum dan pimpinan.

c. Meningkatkan ketersediaan dan kemampuan sarana dan prasarana kerja

dalam mendukung kelancaran pelayanan umum dan pimpinan.

2. SASARAN

a. Terwujudnya administrasi pelayanan umum dan pimpinan yang

berkualitas.

b. Terciptanya sumberdaya manusia yang berkualitas dalam rangka

peningkatan kinerja.

c. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka

menunjang pelayanan umum dan pimpinan.

Penetapan tujuan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi kalimantan Barat

pada umumnya berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi, tujuan menunjukkan

suatu kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun dan mengarahkan

perumusan sasaran, program serta kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

1. Meningkatkan kualitas Pelayanan kepada Instansi

Pemerintah, Aparatur Pemerintah, Tamu – tamu Pemerintah

Provinsi Kalimantan Barat , dan Masyarakat secara luas serta

pimpinan.

2. Mengoptimalkan tugas dan fungsi personil dengan terus

meningkatkan kemampuan yang dimiliki.

3. Memanfaatkan Sarana dan Biaya secara efisien dan efektif

untuk kepentingan pelayanan umum dan Pimpinan.


23

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN SKPD

Dalam mencapai tujuan dan sasaran dari visi dan misi Sekretariat Daerah

Provinsi Kalimantan Barat harus dipilih strategi yang tepat agar dapat

meningkatkan kinerja yang diarahkan sebagai jawaban terhadap isu-isu strategis

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dengan mengoptimalkan potensi

sumber daya yang tersedia, memanfaatkan peluang yang ada, berusaha

mengatasi tantangan dan menanggulangi permasalahan yang dihadapi dalam

pembangunan daerah. Strategi merupakan rencana aksi terpadu yang mencakup

penetapan kebijakan dan program operasional.

Strategi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat menjelaskan

pemikiran secara konseptual analitis, dan komprehensif tentang langkah-langkah

yang diperlukan untuk memperlancar atau mempercepat pencapaian tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dimaksud untuk mencapai hasil yang

konsisten dengan visi-misi-tujuan-sasaran yang telah ditetapkan.

Kebijakan adalah ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang

ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan

petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat, agar tercapai

kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan

visi Sekretariat Darah Provinsi Kalimantan Barat. Kebijakan dapat berupa

regulatif seperti aturan, sistem dan prosedur maupun alokatif seperti sumber

daya, dana dan waktu.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat berfungsi sebagai :

1. Memberikan petunjuk prinsip-prinsip, rambu-rambu dan signal-signal penting

dalam menyusun program dan kegiatan.

2. Memberikan informasi mengenai bagaimana strategi akan dilaksanakan.

3. Memberikan keyakinan bagi pelaksana (baik aparatur pemerintah maupun

masyarakat)

4. Untuk kelancaran dan keterpaduan upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan

visi.

Seiring dengan berkembangnya organisasi, pemerintah dituntut untuk

memberikan pelayanan yang prima, demikian juga halnya dengan Biro Umum

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dituntut untuk memberikan


24

pelayanan yang terbaik terhadap pimpinan, lingkungan internal maupun

lingkungan eksternal sehingga perlu disusun tahapan perencanaan yang

konsisten dan berkelanjutan dimana salah satu instrumen intinya melalui

penyusunan Rencana Strategis.

Dalam menyusun Rencana Strategis Biro Umum Sekretariat Daerah

Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018, Biro Umum Sekretariat Daerah

Provinsi Kalimantan Barat berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 dan

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-

2018. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi

Kalimantan Barat dan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 52 Tahun

2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 95

Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta

Tata Kerja Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Biro

Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan revisi

atas Renstra nya yang diimplementasikan dalam setiap penyusunan program

dan kegiatannya sampai tahun 2018.

Renstra Biro Umum tahun 2013-2018 memuat Strategi dan arah kebijakan

yaitu:

1. Strategi :

Meningkatkan citra pelayanan yang cepat, tepat, efesien, efektif dan

berkulitas untuk kepentingan umum dan pimpinan

Kebijakan yang di tempuh untuk melaksanakan strategi ini yaitu :

a. Kebijakan Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum dan

Kepegawaian

Kebijakan tersebut dengan melakukan perbaikan pelayanan dan sistem

pengelolaan administrasi umum serta kepegawaian sehingga tertib dan

tertatanya administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Kebijakan Peningkatan Kualitas Penyusunan Rencana Kerja dan

Pengendalian Program


25

Kebijakan tersebut dengan meningkatkan kemampuan penyusunan

program dan pengendalian sehingga program yang direncanakan dapat

dilaksanakan secara konsisten baik dalam hal perencanaan,

penganggaran maupun pelaksanaannya berdasarkan prioritas

kebutuhan riil yang dilaksanakan secara strategis, efesien, efektif, tepat

sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

c. Kebijakan Peningkatan Kualitas Pengelolaan Administrasi

Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Kebijakan dilakukan dengan memperbaiki/menata manajemen

pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan

daerah sehingga pemanfaatannya dapat dipertanggungjawabkan serta

tertib administrasi keuangannya.

d. Kebijakan Peningkatan Pelayanan Urusan Rumah Tangga Pimpinan

dan Urusan Dalam

Kebijakan dilaksanakan dengan meningkatkan pelayanan serta

memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan Sekretariat Daerah

maupun kegiatan-kegiatan pimpinan yang didukung dengan peralatan

dan perlengkapan yang memadai serta dikelola dengan baik guna

optimalisasi pemanfaatannya dan dapat dipertanggungjawabkan.

e. Kebijakan Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan

Wakil Kepala daerah

Kebijakan dilaksanakan dengan memfasilitasi seluruh kegiatan

kedinasan pimpinan dan pelayanan kebutuhan.

f. Kebijakan Peningkatan Pelayanan Pengelolaan dan Penertiban

Aset

Kebijakan dilaksanakan dengan meningkatkan penyelenggaraan

pengelolaan dan penertiban urusan aset sehingga penyelenggaraan

Pemerintah dan pelayanan masyarakat dapat berjalan dengan baik dan

benar serta tercipta tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah.


26

2. Strategi :

Meningkatkan kemampuan dan mutu sumberdaya manusia dalam

melaksanakan tugas pelayanan umum dan Pimpinan.

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu :

a. Kebijakan Peningkatan Kapasitas SDM / Aparatur

Kebijakan dilakukan dengan meningkatkan kompetensi dan

profesionalisme sumberdaya aparatur melalui Diklat Struktural, Diklat

Teknis maupun Non Teknis.

b. Kebijakan Peningkatan Pembinaan dan Kesejahteraan Aparatur

Kebijakan dilaksanakan dengan meningkatkan pembinaan karir,

kedisiplinan, kerohanian/mental spiritual, keolahragaan, kesenian dan

peningkatan tunjangan pegawai.

3. Strategi :

Meningkatkan ketersediaan dan kemampuan sarana dan prasarana kerja

dalam mendukung kelancaran pelayanan umum dan pimpinan

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu :

a. Kebijakan Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Kerja

Kebijakan dilaksanakan dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas

sarana dan prasarana sesuai prioritas kebutuhan riil pelayanan,

optimalisasi pemanfaatan sarana yang telah melalui peningkatan

pemeliharaan.

D. Standar Pelayanan Umum (Standar Operasional Prosedur “ SOP ”) Biro

Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat :

1. Peraturan Penetapan SOP Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi

Kalimantan Barat : Keputusan Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah

Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 0455 / UM / 2018 tentang Perubahan atas

Keputusan Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Nomor : 0121 / UM / 2014 Tentang Penyusunan Standar Operasional

Prosedur Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat

2. Jumlah SOP (Teknis) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan

Barat sebanyak 34 SOP terdiri dari :


27

No. Uraian / Judul SOP

1. SOP Penyusunan Rencana Kerja (Renja)

2. SOP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)

3. SOP Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah

4. SOP Prosedur Penyampaian SPJ ke Bendahara

5. SOP Penyediaan Makan dan Minum Rapat serta Makan dan Minum Tamu

(Tahap Pemesanan)

6. SOP Penyediaan Makan dan Minum Rapat serta Makan dan Minum Tamu

(Tahap Penyajian)

7. SOP Penyediaan Makan dan Minum Harian Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah

8. SOP Penyediaan Alat Kebersihan Kantor

9. SOP Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga

10. SOP Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Rumah Jabatan

11. SOP Penyediaan Jasa Kebersihan Rumah Jabatan

12. SOP Peningkatan Pelayanan Kerumahtanggaan Pimpinan Lainnya

13. SOP Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Rumah Jabatan/Mess

14. SOP Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga

15. SOP Penanganan Administrasi Surat Dinas

16. SOP Penanganan Administrasi Perjalanan Dinas Gub/Wagub

17. SOP Penanganan Administrasi Perjalanan Dinas Sekretaris Daerah

18. SOP Pelayanan Permintaan Barang ATK, Cetak, Kelengkapan Komputer

dan Plakat

19. SOP Persiapan Penyusunan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA)

20. SOP Persiapan Penyusunan penetapan Kinerja (TAPKIN)

21. SOP Penyusunan Rencana strategis (RENSTRA)

22. SOP Persiapan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)

23. SOP Persiapan Penyusunan Laporan Akuntabilitas dan kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP)

24. SOP Persiapan Penyusunan Daftar Perubahan Pelaksanaan Anggaran

(DPPA)


28

25. SOP Persiapan Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)

26. SOP Penyusunan Daftar Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA)

27. SOP Penyusunan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA)

28. SOP Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

29. SOP Persiapan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)

30. SOP Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah

31. SOP Penyusunan Laporan Operasional Sekretariat Daerah

32. SOP Penyusunan Laporan Perubahan Ekuitas Sekretariat Daerah

33. SOP Penyusunan Neraca Sekretariat Daerah

34. SOP Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan Sekretariat Daerah

Sumber data : SOP Biro Umum


29

Tabel 2.1

E. KESESUAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN

ANGGARAN 2018

No Program RENSTRA RENJA RKPD RKA DPA DPAP

SEKRETARIAT DAERAH

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat √ √ √ √ √ √

2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

√ √ √ √ √ √

3 Penyediaan Jasa Jaminan Milik Daerah √ √ √ √ √ √

4 Penyediaan jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

√ √ √ √ √ √

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor √ √ √ √ √ √

6 Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan

√ √ √ √ √ √

7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

√ √ √ √ √ √

8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga

√ √ √ √ √ √


30

9 Penyediaan Makanan & Minuman √ √ √ √ √ √

10 Koordinasi & Konsultasi Ke Dalam dan Keluar Daerah

√ √ √ √ √ √

11 Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya

√ √ √ √ √ √

12 Penyediaan Jasa Penatausahan Keuangan dan Barang

√ √ √ √ √ √

13 Penataan dan Pemeliharaan Arsip √ √ √ √ √ √

14 Penyediaan Jasa Kebersihan Rumah Jabatan

√ √ √ √ √ √

2 Program Peningkatan Sarana & Prasarana

1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

√ √ √ √ √ √

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas /Operasional

√ √ √ √ √ √

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala AC/ Kipas Angin

√ √ √ √ √ √

4 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan/ Peralatan Kantor

√ √ √ √ √ √

5 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor

√ x x √ √ x


31

6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mess Asrama

√ √ √ √ √ √

7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair √ √ √ √ √ √

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1 Pengadaan Pakaian Dinas/Kerja Beserta Kelengkapannya

√ √ √ √ √ √

4 Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur

1 Penyusunan Penetapan Kinerja √ √ √ √ √ √

5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan

1 Penyusunan Laporan Keuangan √ √ √ √ √ √

2 Penyusunan LAKIP √ √ √ √ √ √

3 Penyusunan Renstra √ √ √ √ √ √

4 Penyusunan Renja SKPD √ √ √ √ √ √

5 Penyusunan LPPD dan LKPJ Biro Umum

√ √ √ √ √ √


32

6 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan √ √ √ √ √ √

7 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD

√ √ √ √ √ √

6 Program Peningkatan Pengelolaan Asset Daerah

1 Penyusunan/Pelaporan Inventarisasi Asset

√ √ √ √ √ √

7 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

1

Penyelenggaraan Kegiatan Kunjungan kerja / Inspeksi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ke dalam dan keluar Daerah

√ √ √ √ √ √

2 Koordinasi KDH dan WKDH dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya

√ √ √ √ √ √

3 Pengadaan Sarana dan Prasarana, Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan KDH/WKDH

√ √ √ √ √ √

4 Pemeliharaan Sarana dan Prasrana, Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan KDH/WKDH

√ √ √ √ √ √

5 Rehabiltasi Sarana/Prasarana Rumah Jabatan KDH/WKDH

√ √ √ √ √ √


33

6 Penyediaan Jasa Kesehatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah

√ √ √ √ √ √

8 Program Perkuatan Kapasitas Kelembagaan dan Institusi Pemda

1 Penyelenggaraan Kegiatan Pendampingan Pimpinan

√ √ √ √ √ √

2 Penyusunan Bahan Klarifikasi Hasil Tindak Lanjut Pemeriksaan oleh Lembaga Pengawasan Fungsional

√ √ √ √ √ √

3 Peningkatan Wawasan dan Kinerja Pengelolaan Keuangan Setda Provinsi Kalbar

√ √ √ √ √ √

4 Penyelenggaraan Kegiatan dan Tugas Ketatusahaan Biro dan Pimpinan

√ √ √ √ √ √

5 Penataan Administrasi Kepegawaian Biro Umum

√ √ √ √ √ √

6 Penyelesaian LP2P Pejabat/PNS di Lingkungan Setda

√ √ √ √ √ √

7 Penyelesaian Kasus Kerugian Negara/Daerah melalui Tim AD Hoc

√ √ √ √ √ √

8 Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Asisten Administrasi dan Umum

√ √ √ √ √ √

9 Peningkatan Pelayanan Tugas-tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

√ √ √ √ √ √


34

10 Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Staf Ahli

√ √ √ √ √ √

11 Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Sekretaris Daerah

√ √ √ √ √ √

12 Penyelenggaraan Kegiatan Pimpinan √ √ √ √ √ √

13 Penyelenggaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Biro Umum

√ √ √ √ √ √

9 Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Keuangan Setda

1 Penataan Administrasi Keuangan Setda √ √ √ √ √ √

2 Penyelesaian Administrasi Penatausahaan Gaji PNS di Lingkungan Setda

√ √ √ √ √ √

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 35

BAB III URUSAN DESENTRALISASI

A. Ringkasan Urusan Desentralisasi

1. Ringkasan Urusan Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Barat

Program di Biro Umum terdapat 9 (Sembilan) program yang terdiri dari :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 14 kegiatan :

- Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Milik Daerah

- Kegiatan Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

- Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

- Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

- Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

- Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor

- Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga

- Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

- Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah

- Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah

Jabatan dan Pendukung Kantor Lainnya

- Kegiatan Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang

- Kegiatan Penataan dan Pemeliharaan Arsip

- Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Rumah Jabatan

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana terdiri dari 7 kegiatan :

- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan

Dinas /Operasional

- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala AC/ Kipas Angin

- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan / Peralatan Kantor

- Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung

Kantor

- Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Mess/Asrama

- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair



c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur terdiri dari 1 kegiatan :

- Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja Beserta Kelengkapannya

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri dari 1

kegiatan :

- Kegiatan Penyusunan Penetapan Kinerja

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan terdiri dari 7 Kegiatan :

- Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan

- Kegiatan Penyusanan LAKIP

- Kegiatan Penyusunan RESTRA

- Kegiatan Penyusunan RENJA SKPD

- Kegiatan Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ

- Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

- Kegiatan Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD

f. Program Peningkatan Pengelolaan Asset Daerah terdiri dari 1 Kegiatan :

- Penyusunan/Pelaporan Inventarisasi Asset

g. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala

Daerah terdiri dari 6 kegiatan :

- Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah ke dalam dan luar Daerah

- Kegiatan Koordinasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya

- Kegiatan Pengadaan Sarana Perlengkapan dan Peralatan Rumah

Jabatan KDH/WKDH

- Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan

Peralatan Rumah Jabatan KDH/WKDH

- Kegiatan Rehabilitasi Sarana/Prasarana Rumah Jabatan KDH/WKDH

- Kegiatan Penyediaan Jasa Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah



h. Program Perkuatan Kapasitas Kelembagaan dan Institusi Pemerintah terdiri

dari 13 kegiatan :

- Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Pimpinan

- Kegiatan Penyusunan Bahan Klarifikasi dan Tindak Lanjut Hasil

Pemeriksaan Oleh lembaga Pengawasan Fungsional

- Kegiatan Peningkatan Wawasan dan kinerja Pengelolaan Keuangan

Setda Prov. Kalbar

- Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan dan Tugas Ketatausahaan Biro dan

pimpinan

- Kegiatan Penataan Administrasi Kepegawaian Biro Umum

- Kegiatan Penyelesaian LP2P Pejabat/PNS di Lingkungan Setda

- Kegiatan Penyelesaian Kasus Kerugian Negara/Daerah Melalui Tim Ad

HOC

- Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah

Tangga Asisten Administrasi Umum

- Kegiatan Peningkatan Pelayanan Tugas-tugas Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah


Tangga Staf Ahli


Tangga Sekretaris Daerah

- Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Pimpinan

- Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di

Lingkungan Biro Umum

i. Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Keuangan Setda terdiri dari

2 kegiatan :

- Kegiatan Penataan Administrasi Keuangan Setda

- Kegiatan Penyelesaian Administrasi Penatausahaan Gaji PNS di

Lingkungan Setda



B. Anggaran dan Realisasi Belanja SKPD

Tabel 3.1 Anggaran dan Realisasi Belanja SKPD Tahun Anggaran 2018

Kode Rekening Uraian Program dan

Kegiatan Anggaran Belanja

Realisasi

% Realisasi Belanja Tidak Langsung

Jenis Belanja

Total Realisasi

Pemeliharaan Barang dan Jasa Modal

1.20.1.20.03 Biro Umum Setda Prov.Kalbar

65.076.798.723,63 43.883.046.204,75 1.892.622.650,00 10.181.926.509,00 665.712.095,00 59.415.372.308,75 91.30

Sumber Data : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018



Tabel 3.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Program dan Kegiatan SKPD Tahun Anggaran 2018

Kode Rekening Instansi / Organisasi Anggaran Belanja

Realisasi

% Realisasi Belanja Tidak Langsung

Jenis Belanja Total Realisasi Belanja

Pemeliharaan Barang & Jasa Modal

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.20.03 BIRO UMUM SETDA PROV. KALBAR

65.076.798.723,63 43.883.046.204,75 1.892.622.650,00 10.181.926.509,00 665.712.095,00 59.415.372.308.75 91.30

1.20.1.20.03.00.00 Non Program 44.552.720.503,63 43.883.046.204,75

43.883.046.204,75 98.50

1.20.1.20.03.00.00.51 Belanja Tidak Langsung

44.552.720.503,63 43.883.046.204,75

43.883.046.204,75 98.50

1.20.1.20.03.00.00.52 Belanja Langsung (Pegawai)

4.954.110.000,00

4.684.687.500,00 94.56

1.20.1.20.03.00.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

9.890.232.120,00 0,00 0,00 5.156.917.963,00 0.00 5.156.917.963,00 52.14

1.20.1.20.03.00.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

30.000.000,00 0,00 0,00 22.729.000,00 0,00 22.729.000,00 75.76

1.20.1.20.03.01.01.03 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

11.500.000,00 0,00 0,00 7.997.075,00 0,00 7.997.075,00 69.54

1.20.1.20.03.01.01.04 Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional

15.500.000,00 0,00 0,00 5.033.600,00 0,00 5.033.600,00 32.47

1.20.1.20.03.00.01.05 Penyediaan jasa Administrasi keuangan

20.600.000,00 0,00 0,00 7.429.500,00 0,00 7.429.500,00 36.07

1.20.1.20.03.00.01.07 Penyediaan Alat Tulis Kantor

297.558.000,00 0,00 0,00 294.846.200,00 0,00 294.846.200,00 99.09



1.20.1.20.03.00.01.08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

489.950.000,00 0,00 0,00 486.475.000,00 0,00 486.475.000,00 99.29

1.20.1.20.03.00.01.10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

243.930.000,00 0,00 0,00 241.266.000,00 0,00 241.266.000,00 98.91

1.20.1.20.03.00.01.11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga

277.799.400.00 0,00 0,00 269.850.250,00 0,00 269.850.250,00 97.14

1.20.1.20.03.00.01.13 Penyediaan Makanan dan minuman

3.521.974.124,00 0,00 0,00 2.808.841.000,00 0,00 2.808.841.000,00 79.75

1.20.1.20.03.00.01.14 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah

876.531.000,00 0,00 0,00 509.257.386,00 0,00 509.257.386,00 58.10

1.20.1.20.03.00.01.15

Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan dan Pendukung Kantor Lainnya

2.691.952.596,00 0,00 0,00 84.936.852,00 0,00 84.936.852,00 3.16

1.20.1.20.03.00.01.16 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang

888.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.00.01.18 Penataan dan Pemeliharaan Arsip

74.087.000,00 0,00 0,00 559.500,00 0,00 559.500,00 0.76

1.20.1.20.03.00.01.19 Penyediaan Jasa Kebersihan Rumah Jabatan

450.850.000,00 0,00 0,00 417.696.600,00 0,00 417.696.600,00 92.65

1.20.1.20.03.00.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

331.820.000,00 0,00 235.747.410,00 235.747.410,00 0,00 235.747.410,00 71.05

1.20.1.20.03.01.02.15 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

109.950.000,00 0,00 63.865.200,00 63.865.200,00 0,00 63.865.200,00 58.09

1.20.1.20.03.01.02.18

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan ,kendaraan dinas/operasional

71.300.000,00 0,00 44.545.210,00 44.545.210,00 0,00 44.545.210,00 62.48



1.20.1.20.03.01.02.20 Pemeliharaan rutin/berkala AC / Kipas Angin

38.970.000,00 0,00 28.360.000,00 28.360.000,00 0,00 28.360.000,00 72.77

1.20.1.20.03.01.02.21

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/peralatan kantor

37.400.000,00 0,00 31.965.000,00 31.965.000,00 0,00 31.965.000,00 85.47

1.20.1.20.03.01.02.24

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.00.02.47 Pemeliharaan rutin/berkala mess/ asrama

68.900.000,00 0,00 67.012.000,00 67.012.000,00 0,00 67.012.000,00 97.26

1.20.1.20.03.00.02.64 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair

5.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.00.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

358.642.500,00 0,00 0,00 324.335.000,00 0,00 324.335.000,00 90.43

1.20.1.20.03.00.03.01 Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan perlengkapannya

358.642.500,00 0,00 0,00 324.335.000,00 0,00 324.335.000,00 90.43

1.20.1.20.03.00.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

22.700.000,00 0,00 0,00 3.050.000,00 0.00 3.050.000,00 13.44

1.20.1.20.03.00.05.06 Penyusunan Penetapan Kinerja

22.700.000,00 0,00 0,00 3.050.000,00 0.00 3.050.000,00 13.44

1.20.1.20.03.00.06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

339.521.000,00 0,00 0,00 37.316.000,00 0.00 37.316.000,00 10.99

1.20.1.20.03.00.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan

72.350.000,00 0,00 0,00 8.850.000,00 0,00 8.850.000,00 12,23

1.20.1.20.03.00.06.02 Penyusunan Lakip 29.320.000,00 0,00 0,00 5.260.000,00 0,00 5.260.000,00 17.94

1.20.1.20.03.00.06.03 Penyusunan Renstra 49.690.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00



1.20.1.20.03.00.06.04 Penyusunan Renja SKPD

51.491.000,00 0,00 0,00 4.481.000,00 0,00 4.481.000,00 8.70

1.20.1.20.03.00.06.05 Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ

21.200.000,00 0,00 0,00 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 9.91

1.20.1.20.03.00.06.06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

86.620.000,00 0,00 0,00 10.875.000,00 0,00 10.875.000,00 12.55

1.20.1.20.03.00.06.07 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD

28.850.000,00 0,00 0,00 5.750.000,00 0,00 5.750.000,00 19.93

1.20.1.20.03.00.07 Program Peningkatan Pengelolaaan Aset Daerah

39.150.000,00 0,00 0,00 4.700.000,00 0.00 4.700.000,00 12.01

1.20.1.20.03.00.07.01 Penyusunan Pelaporan Inventarisasi Aset

39.150.000,00 0,00 0,00 4.700.000,00 0,00 4.700.000,00 12.01

1.20.1.20.03.00.16

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

6.134.216.600,00 0,00

1.656.875.240,00

2.934.357.375,00

665.712.095.00

3.600.069.470,00

58.69

1.20.1.20.03.00.16.01

Penyelenggaraan Kegiatan Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ke dalam dan Keluar Daerah

1.135.906.300,00 0,00 0,00 188.210.349,00 0,00 188.210.349,00 16.57

1.20.1.20.03.00.16.02

Koordinasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya

920.000.000,00 0,00 0,00 768.805.886,00 0,00 768.805.886,00 83.57

1.20.1.20.03.00.16.03

Pengadaan Sarana dan Prasarana, Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan KDH/WKDH

1.730.065.200,00 0,00 0,00 241.711.900,00 418.181.095,00 659.892.995,00 38.14



1.20.1.20.03.00.16.04

Pemeliharaan sarana dan Prasaaarana Perlengkapan dan peralatan dilingkungan Rumah jabatan KDH/WKDH

2.082.758.500,00 0,00 1.656.875.240,00 1.735.629.240,00 0,00 1.735.629.240,00 83.33

1.20.1.20.03.00.16.05

Rehabilitasi sarana/Prasarana Rumah Jabatan KDH/WKDH

248.300.000,00 0,00 0,00 0,00 247.531.000,00 247.531.000,00 99,69

1.20.1.20.03.00.16.06

Penyediaan Jasa Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

17.186.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

1.20.1.20.03.00.17

Program Kekuatan Kapasitas Kelembagaan dan Institusi Pemerintah Daerah

3.124.086.000,00 0,00 0,00 1.482.902.761,00 0.00 1.482.902.761,00 47.47

1.20.1.20.03.00.17.01 Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Pimpinan

132.696.000,00 0,00 0,00 103.989.200,00 0,00 103.989.200,0 78.37

1.20.1.20.03.00.17.02

Penyusunan bahan Klarifikasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh lembaga pengawasan fungsional

150.510.000,00 0,00 0,00 2.850.000,00 0,00 2.850.000,00 1.89

1.20.1.20.03.00.17.03

Peningkatan Wawasan dan Kinerja Pengelolaan Keuangan Setda Prov. Kalbar

172.363.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.00.17.04

Penyelenggaraan Kegiatan dan Tugas Ketatausahaan Biro dan Pimpinan

83.960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



1.20.1.20.03.00.17.05 Penataan Administrasi Kepegawaian Biro Umum

72.790.000,00 0,00 0,00

.1.490.000,00

0,00 .1.490.000,00

2.05

1.20.1.20.03.00.17.06 Penyelesaian LP2P Pejabat/PNS Dilingkungan Setda

11.300.000,00 0,00 0,00 1.450.000,00 0,00 1.450.000,00 12.83

1.20.1.20.03.00.17.07

Penyelesaian Kasus Kerugian Negara/Daerah Melalui Tim Ad Hoc

161.860.000,00 0,00 0,00

18.072.800,00

0,00 18.072.800,00

11.17

1.20.1.20.03.00.17.08

Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Asisten Administrasi dan Umum

274.771.000,00 0,00 0,00 159.020.900,00

0,00

159.020.900,00

57.87

1.20.1.20.03.00.17.09

Peningkatan Pelayanan Tugas-Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

950.000.000,00 0,00 0,00

550.355.535,00

0,00

550.355.535,00

57.93

1.20.1.20.03.00.17.10

Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Staf Ahli

295.300.000,00 0,00 0,00

226.055.426,00

0,00

226.055.426,00

76.55

1.20.1.20.03.00.17.11

Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Sekretaris Daerah

190.000.000,00 0,00 0,00

33.687.900,00

0,00

33.687.900,00

17.73

1.20.1.20.03.00.17.15 Penyelenggaraan Kegiatan Pimpinan

599.650.000,00 0,00 0,00

384.345.000,00

0,00

384.345.000,00

64.09

1.20.1.20.03.00.17.16

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Biro Umum

28.886.000,00 0,00 0,00

1.586.000,00

0,00 1.586.000,00

5.49



1.20.1.20.03.00.18

Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Keuangan Setda

283.710.000,00 0,00 0,00 2.600.000,00 0.00 2.600.000,00 0.92

1.20.1.20.03.00.18.01 Penataan Administrasi Keuangan Setda

211.480.000,00 0,00 0,00

1.850.000,00

0,00 1.850.000,00

0.87

1.20.1.20.03.00.18.02

Penyelesaian Administrasi Penatausahaan Gaji PNS Di Lingkungan Setda

72.230.000,00 0,00 0,00 750.000,00 0,00 750.000,00

1.04

Sumber Data : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018



C. Permasalahan dan solusi

a. Permasalahan

1. Kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam

pelaksanaan pelayanan umum, pelayanan terhadap pimpinan maupun

pelayanan terhadap dan tamu-tamu pimpinan

2. Belum optimalnya pengelolaan asset di lingkungan Biro Umum

b. Solusi

Untuk mengatasi permasalahan/kendala yang dihadapi, maka upaya yang

dilakukan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam

mencapai sasaran di masa yang akan datang dilakukan langkah–langkah

sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam

pelaksanaan pelayanan umum, pelayanan terhadap pimpinan maupun

pelayanan terhadap dan tamu-tamu pimpinan

2. Mengoptimalkan pengelolaan Aset di lingkungan Biro Umum

D. Indikator Kinerja Kunci (Terlampir)

1. Tataran Pelaksana Kebijakan.

a. Aspek Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

terdiri dari:

1) Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD Biro Umum Setda

Provinsi Kalimantan Barat.

Biro Umum tidak ada melaksanakan Program Nasional secara

langsung namun mempunyai peranan dalam menunjang tugas-tugas

penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam bidang pelayanan.

2) Keberadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dimiliki Biro Umum

Setda Provinsi Kalimantan Barat diatur dalam Keputusan Kepala Biro

Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 0455 /

UM / 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Biro Umum

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 0121 / UM /

2014 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Biro Umum

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.



b. Aspek Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Terdiri dari Perda pelaksanaan yang ada terhadap Perda yang harus

dilaksanakan menurut Peraturan Menteri. Dalam melaksanakan tugas

pokok dan fungsi Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Barat,

menggunakan instrumen yang ditetapkan Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah. Adapun Instrumen Pemerintah Daerah yang

digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

adalah sebagai berikut:

Peraturan Daerah Provinsi Kalbar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan

Barat.

c. Aspek Penataan Kelembagaan Daerah terdiri dari:

1) Ratio Jabatan dan Eselonering yang terisi.

Dari data yang terlihat sebagaimana tabel di atas, terlihat bahwa dari

jumlah pegawai sebanyak 57 orang yaitu Formasi jabatan Struktural

yang tersedia sebanyak 18 orang antara lain Eselon I yaitu Sekretaris

Daerah, Eselon II terdiri dari Asisten (1 orang), Staf Ahli (3 orang),

Kepala Biro Umum (1 orang), Eselon III sebanyak 3 (tiga) orang,

Eselon IV sebanyak 9 (sembilan) orang sedangkan jumlah Pejabat

yang ada sebanyak 17 orang.

2) Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD.

Berdasarkan data kepegawaian tahun 2018 pada Biro Umum Setda

Provinsi Kalimantan Barat terdapat 3 orang pejabat fungsional

arsiparis dan 37 orang pejabat fungsional umum.

d. Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah terdiri dari

1) Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan formal sesuai

dengan bidang tugasnya.

Sebanyak 17 orang pejabat struktural pada Biro Umum Setda Provinsi

Kalimantan Barat sudah memenuhi syarat pendidikan formal sesuai

dengan bidang tugasnya.



2) Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan

kepemimpinan.

Sebanyak 17 orang pejabat struktural pada Biro Umum Setda Provinsi

Kalimantan Barat sudah memenuhi syarat pendidikan pelatihan

kepemimpinan sesuai dengan jabatan strukturalnya.

e. Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari:

1) Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD Biro

Umum Setda Provinsi Kalimantan Barat setiap tahun anggaran

menyusun Rencana Kerja dengan mengacu pada Renstra demi

mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Berdasarkan Renja

direalisasikan perencanaannya melalui RKA.

2) Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD Dalam

Renja Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018

direncanakan 9 program sesuai dengan RKPD.

3) Jumlah Program Renja RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD.

Dalam Renja RKPD terakomodir 9 program, sesuai dalam RKA SKPD

diakomodir 9 program.

4) Jumlah Program Renja SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD.

Dalam Renja SKPD terakomodir 9 program, sesuai dalam DPA SKPD

diakomodir 9 program.

f. Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari:

1) Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD. Pada Tahun 2018 Biro

Umum Setda Provinsi Kalimantan Barat mengelola anggaran sebesar

Rp.65.076.789.723,63 atau 1,16 % dari total APBD Provinsi

Kalimantan Barat sebesar Rp. 5.609.255.507.127,00

2) Belanja Modal terhadap total belanja SKPD. Dari total belanja Biro

Umum Setda Provinsi Kalimantan Barat sebesar

Rp. 59.415.372.308,75 belanja modal yang terealisasi sebesar

Rp. 665.712.096,00 atau 1,12 %.

3) Total Belanja Pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa. Total

belanja barang dan jasa sebesar Rp. 10.181.926.509,00,00 termasuk



belanja pemeliharaan dengan realisasi anggaran sebesar

Rp. 1.848.077.440,00 atau 18.15 %

4) Total Belanja Pemeliharaan dari total belanja SKPD. Belanja

pemeliharaan sebesar Rp 1.848.077.440,00 atau 3.11 % dari total

belanja Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Barat yaitu sebesar

Rp. 59.415.372.308,75.

5) Keberadaan laporan keuangan SKPD (LRA, Laporan Operasional,

Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, CaLK). Dalam menyusun laporan

keuangan, Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Barat berpedoman

pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan. Pada tahun anggaran 2018 laporan

keuangan meliputi LRA, Laporan Operasional, Laporan Perubahan

Ekuitas, Neraca, CaLK.

g. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah terdiri dari:

1) Keberadaan Inventarisasi Barang atau Aset SKPD. Pengelolaan

Barang Milik Daerah (BMD) tahun anggaran 2018 dilaksanakan oleh

Pengurus Barang Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan

Barat yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Barat

Nomor 24/PA/2018 tentang Penunjukan Pengurus Barang Pengguna

dan Pengurus Barang Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi

Kalimantan Barat Tahun 2018. Dalam penataan Barang Milik Daerah,

Pengurus Barang Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan

Barat melaksanakan inventarisasi maupun pembukuan lainnya

terhadap barang yang dikelolanya dengan mengacu pada Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Barang Milik Daerah.

2) Rasio aset yang tidak digunakan terhadap total aset. Aset yang

dikelola oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat

tercatat di dalam Buku Inventarisasi Aset. Aset yang tidak digunakan

sebesar Rp. 0,00 (0,00%) dari total aset sebesar Rp.

46.264.369.055,00.



h. Aspek Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat terdiri

dari:

1) Jumlah fasilitas/prasarana informasi. Terdapat papan pengumuman di

Biro Umum sebagai tempat untuk melihat informasi penting yang perlu

disampaikan .

2) Ada tidaknya survey kepuasan masyarakat. Biro Umum Sekretariat

Daerah Provinsi Kalimantan Barat belum pernah melaksanakan survey

atas pelaksanaan kinerjanya kepada masyarakat karena Biro Umum

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat tidak bersentuhan

langsung dengan masyarakat



BAB IV PENUTUP

Selama Tahun 2018 Kinerja Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi

Kalimantan Barat telah menunjukkan peningkatan khususnya pada bidang pelayanan

atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sehingga jalannya penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah menjadi lebih tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk menunjang peningkatan yang signifikan pada bidang pelayanan Biro Umum

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat telah melaksanakan beberapa

kegiatan yang menjadi prioritas dalam bidang Peningkatan Pelayanan Kedinasan

Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah, dimana esensi dari pelayanan ini sebagai

bentuk wujud pelayanan terhadap Instansi Pemerintah, Aparatur Pemerintah, Tamu

– Tamu Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Masyarakat secara luas serta

pimpinan dalam melaksanakan tugas kepemerintahan.

Secara garis besar, untuk perkembangan data capaian kinerja Tahun 2018

mengalami peningkatan, hal ini dilatar belakangi dengan melakukan verifikasi

terhadap obyek kegiatan pada bagian-bagian di Biro Umum, dan penambahan

sarana dan prasarana.

Kegiatan Penyusunan LPPD dilaksanakan bertujuan untuk menyampaikan

hasil-hasil pelaksanaan pembangunan sebagai hasil kinerja kepada masyarakat

melalui DPRD sebagai lembaga legislatif daerah secara transparan dan terukur

dalam bentuk penyampaian hasil-hasil kinerja pembangunan daerah dan capaian

pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sebagaimana telah ditetapkan

dalam dokumen perencanaan pembangunan.



Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini

disusun untuk dipergunakan dalam pengambilan keputusan lebih lanjut.

Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat,

TTD

HENDRA, S.Sos

Pembina Tk. I NIP. 19680925 198908 1 001

bab i pendahuluan · 3.irma wahyuni, s. sos kepala bagian rencana kerja dan keuangan setda drs. ade...

Documents