DRAFT BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN MAJALENGKABAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Sanitasi secara umum mengacu pada penyediaan fasilitas dan layanan untuk

pembuangan urin dan tinja yang aman dan kemampuan menjaga kondisi higienis, melalui layanan pengumpulan sampah dan pembuangan air limbah. Sanitasi yang tidak memadai menjadi penyebab utama penyakit di seluruh dunia yang memiliki dampak negatif bagi kesehatan di lingkungan rumah tangga dan di masyarakat pada umumnya. Rendahnya kesadaran dan ketidaktahuan masyarakat akan pentingnya sanitasi dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) berdampak terhadap penurunan penyehatan lingkungan dan rendahnya cakupan layanan penyehatan lingkungan. Hal ini yang mendorong pemerintah untuk mengambil suatu tindakan konkrit melaksanakan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) yang melibatkan pihak Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, elemen masyarakat, dunia usaha dan donor. Pelaksanaan PPSP ini diawali dengan sosialiasi kepada masyarakat agar lebih fokus pada sanitasi, pengaturan kelembagaan, penyusunan data dasar sanitasi, perencanaan strategi sanitasi sampai pada tahapan evaluasi dan pembinaan pelaksanaan program sanitasi sehingga tepat sasaran. Pengelolaan sanitasi mengalami perubahan paradigma, dari paradigma lama dengan parameter target oriented, rendahnya kesadaran masyarakat dan sistem sanitasi yang tidak berkelanjutan ke arah tujuan paradigma baru yaitu tercapainya public needs

oriented, masyarakat yang berperan langsung sebagai komponen pembangun sehinggatercapai sistem sanitasi yang berkelanjutan. Dari hal di atas disimpulkan bahwa sanitasi merupakan usaha untuk membina dan menciptakan suatu keadaan yg baik di bidang kesehatan, terutama kesehatan masyarakat. Sanitasi mejadi salah satu aspek yang berperan penting terhadap kemajuan pembangunan, fungsinya yang sangat penting menunjang terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, minimnya tingkat pencemaran lingkungan dan keterbatasan daya dukung lingkungan, meningkatnya sosial ekonomi masyarakat dan citra wilayah kabupaten. Dalam pelaksanaannya diharapkan tercipta suatu sistem yang terintegrasi sehingga sasarannya tercapai secara menyeluruh, tahapan-tahapan proses perencanaan

dilaksanakan secara berurutan, bertahap dan berkelanjutan, sehingga solusi yang ditawarkan juga akan tepat, sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Program PPSP diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap kesehatan, meningkatkan produktifitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setelah dilakukannya sosialiasi sanitasi dan terbentuknya organisasi pelaksanaan PPSP, sebagai langkah awal untuk mengetahui kondisi sanitasi suatu daerah perlu adanya data dasar sanitasi yang menggambarkan keadaan sanitasi saat ini dan kecenderungannya di masa yang akan datang. Data dasar sanitasi tersebut dikenal dengan istilah Buku Putih Sanitasi (BPS). Kegiatan penyusunan Buku Putih Sanitasi merupakan kegiatan untuk mencapai target yang disepakati bersama yaitu Milenium Development Goals (MDGs) dengan salah satu kesepakatannya adalah mengurangi separuh penduduk pada tahun 2015 yang tidak mendapatkan akses air minum yang sehat serta penanganan sanitasi dasar. Salah satu target MDGs adalah mengurangi hingga setengahnya jumlah penduduk yang tidak memiliki akses terhadap air minum yang aman dan sanitasi dasar, dengan indikator: Proporsi dari populasi yang menggunakan sumber air minum berkualitas Proporsi dari populasi yang menggunakan sarana sanitasi berkualitas.

Keterbatasan dana dan prioritas dalam pelaksanaan program pembangunan sarana sanitasi yang terjadi saat ini, terlihat dari belum terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan sarana sanitasi khususnya di wilayah perkotaan sehingga perlunya suatu strategi khusus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui upaya pemenuhan kebutuhan sanitasi. Sekaitan permasalahan tersebut, dalam upaya pelaksanaan percepatan pembangunan sanitasi, saat ini pemerintah Kabupaten Majalengka telah membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Sanitasi Kabupaten Majalengka Tahun 2012 yang ditetapkan dalam surat Keputusan Bupati Majalengka Nomor 37 Tahun 2012, dengan ketua Bapak Sekretaris Daerah dan sekretaris Kepala Bappeda Kabupaten Majalengka yang ditunjang oleh sekretariatnya di lingkungan Bappeda. Adapun anggotan Pokja tersebut terdiri dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sebagai anggota dari Tim Teknis. Pokja Sanitasi melakukan pertemuan untuk mengkaji, menganalisa, mengkoordinasi dan mengumpulkan data sekunder dan primer untuk memetakan kondisi sanitasi Kabupaten Majalengka yang difokuskan di beberapa wilayah kajian PPSP. Penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten dan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) di Kabupaten Majalengka diharapkan menjadi suatu dokumen perencanaan yang dapat dijadikan sebagai acuan, konsep pemetaan dan strategi pengembangan sanitasi di wilayah Kabupaten Majalengka

sehingga tercapai perencanaan sanitasi yang lebih integratif, aspiratif, inovatif dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.

1.2

Landasan Gerak

1.2.1 Pengertian Sanitasi Menurut WHO, sanitasi adalah usaha pengawasan terhadap semua faktor lingkungan fisik manusia yang mempengaruhi atau mungkin mempengaruhi sehingga merugikan pertumbuhan fisik, kesehatan dan kelangsungan hidupnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) Sanitasi lingkungan adalah cara menyehatkan lingkungan hidup manusia terutama lingkungan fisik, yaitu tanah, air, dan udara. Sedangkan berdasarkan buku Opsi Sistem dan Teknologi Sanitasi, TTPS 2010, sanitasi adalah upaya membuang limbah cair domestik dan sampah untuk menjamin kebersihan dan lingkungan hidup sehat, baik di tingkat rumah tangga maupun di lingkungan perumahan. Sanitasi terbagi dalam 3 (tiga) sub sektor, yaitu : i) air limbah ii) persampahan dan iii) drainase. Pengertian sanitasi yang lebih teknis berdasarkan Bappenas adalah upaya pencegahan terjangkitnya dan penularan penyakit melalui penyediaan sarana sanitasi dasar (jamban), pengelolaan air limbah rumah tangga (termasuk sistem jaringan perpipaan air limbah), drainase dan sampah. Dari uraian pengertian di atas, maka disimpulkan ruang lingkup santasi di Kabupaten Majalengka, meliputi : 1. Air limbah domestik (Rumah Tangga), yaitu pengolahan air limbah rumah tangga (domestik) dengan sistem : a. Pengolahan On Site menggunakan sistem septik-tank dengan

peresapan ke tanah dalam penanganan limbah rumah tangga. Limbah diolah

di lingkungan tempat tinggalnya. Dalam beberapa kasus, pengolahan bersama untuk maksimal 5 rumah masih dikategorikan sebagai sistem onsite. Melalui teknologi : Jamban, Cubluk, Tangki septik dan bidang resapan.b. Pengelolaan Off Site adalah pengolahan limbah rumah tangga yang

dilakukan secara terpusat. Limbah dibawa dan diolah di luar lingkungan

tempat tinggalnya. Melalui teknologi : Sewer system (collection system):conventional, simplified sewer system. Instalasi pengolahan terpusat: Ponds system, UASB, Activated sludge, trickling filter.

2. Pengelolaan Sampah Domestik : kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Penanganannya yaitu sampah yang berasal dari rumah tangga ditampung melalui TPS atau transfer depo kemudian dikirim ke Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS). 3. Drainase lingkungan/tersier : Sistem saluran awal yang melayani kawasan tertentu, seperti kompleks perumahan, area pasar, perkantoran, areal industri, dan perkantoran. Penanganan drainase dilakukan dengan memfungsikan saluran drainase sebagai penggelontor air kawasan tertentu dan mematuskan air permukaan.

1.2.2 Kajian Wilayah Sanitasi Berdasarkan kesepakatan dari Pokja Sanitasi Kabupaten Majalengka Tahun 2012 dan penilaian kondisi eksisting sanitasi Kabupaten Majalengka, kajian wilayah sanitasi di kabupaten Majalengka terfokus pada beberapa wilayah desa/kelurahan di kawasan perkotaan Kabupaten Majalengka.

1.2.3 Visi Misi Kabupaten Majalengka Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025. Kabupaten Majalengka menetapkan visi Pembangunan Daerah 2005-2025 yaitu KABUPATEN

MAJALENGKA

MAJU

DAN

SEJAHTERA

BERLANDASKAN MASYARAKAT YANG BERIMAN DAN BERTAQWA dengan misi :1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa, sehat, cerdas dan berkehidupan layak serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). 2. Mewujudkan perekonomian daerah yang stabil, dengan bertumpu pada pembangunan agribisnis berbasis ekonomi kerakyatan. 3. Mewujudkan infrastruktur yang proporsional dan berkelanjutan. 4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. 5. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup. Sebagai akselerasi untuk mewujudkan kesinambungan pembangunan dan

memperhatikan RPJM Nasional, juga mengacu kepada RPJP Daerah dan berdasarkan

beberapa

pertimbangan-pertimbangan,

maka

Pemerintah

Kabupaten

Majalengka

menetapkan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009-2013 sebagai guidlines dalam pelaksanaan pembangunan selama 5 tahun yaitu :

TERWUJUDNYA

KABUPATEN

MAJALENGKA

YANG

RELIGIUS,

MAJU

DAN

SEJAHTERA (REMAJA)Penjabaran makna dari Visi Pemerintah Kabupaten Majalengka tersebut adalah sebagai berikut : Religius : Mengandung makna suatu kondisi masyarakat Kabupaten Majalengka dapat meningkatkan pemahaman ajaran agama dan pengamalan agamanya dalam tatanan kehidupan masyarakat. Maju : Mengandung makna terwujudnya Kabupaten Majalengka yang lebih baik dengan meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas, keadaan sosial ekonomi masyarakat yang stabil, yang ditandai dengan berkurangnya tingkat kemiskinan dan pengangguran serta ditopang oleh transformasi birokrasi secara bertahap. Sejahtera : Mengandung makna suatu keadaan masyarakat Kabupaten Majalengka dapat meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasarnya yang ditandai dengan peningkatan derajat kesehatan, pemenuhan pendidikan dasar dan peningkatan daya beli dalam kondisi masyarakat yang aman dan tentram. Dalam Rangka mencapai visi yang telah ditetapkan, maka visi tersebut

diimplementasikan dalam beberapa misi pembangunan sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dalam mewujudkan masyarakat Majalengka beriman dan bertaqwa. 2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan yang merata dan terjangkau. 3. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis agribisnis. 4. Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan umum. 5. Optimalisasi otonomi desa. 6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang proporsional, berkualitas dan berkelanjutan 7. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat. 1.3 Maksud dan Tujuan

Buku Putih Sanitasi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas dan faktual mengenai kondisi dan profil sanitasi Kabupaten Majalengka pada saat ini, selain itu memberi masukan kepada Pemerintah Kabupaten Majalengka agar mempunyai kerangka berpikir dan kerangka tindak secara strategis dalam melaksanakan pembangunan dan pengelolaan sanitasi secara komprehensif dan berkelanjutan. Pemetaan kondisi dan profil sanitasi (sanitation mapping) dilakukan untuk menetapkan zona sanitasi prioritas yang penetapannya berdasarkan urutan potensi resiko kesehatan lingkungan (priority setting). Dalam Buku Putih ini, priority setting dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang tersedia, beberapa hasil kajian atau studi primer yang datanya langsung didapatkan dari masyarakat dan pihak-pihak terkait sanitasi dan persepsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Majalengka yang menangani secara langsung pembangunan dan pengelolaan sektor sanitasi di Kabupaten Majalengka. Adapun tujuan penyusunan dokumen Buku Putih Sanitasi adalah untuk: 1. Memberikan informasi sarana sanitasi yang ada saat ini; 2. Menyediakan data sebagai dasar analisis situasi dilihat dari segala aspek, sehingga zona sanitasi prioritas dapat ditetapkan berdasarkan urutan potensi resiko kesehatan lingkungan /area resiko sanitasi; 3. Memberikan informasi bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam bersinergi dan menjalankan perannya untuk berpartisipasi dalam pembangunan sanitasi ke depan; 4. Memberikan bahan dasar penetapan kebijakan daerah dalam pengelolaan sanitasi di masa yang akan datang berdasarkan target prioritas yang disepakati bersama. 5. Melakukan analisis dari kondisi dan potensi yang ada di Kabupaten Majalengka serta melakukan identifikasi strategi dan langkah pelaksanaan kebijakan sektor sanitasi; 6. Menghasilkan kebijakan daerah terkait sanitasi yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan Pemerintah Daerah berdasarkan kesepakatan seluruh lintas pelaku Sanitasi Kabupaten Majalengka; 7. Sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan dan pengorganisasian pelaksanaan pembangunan sanitasi secara efektif, efisien, sistematis, terpadu, dan berkelanjutan. 1.4 Metodologi

1.4.1 Pendekatan Dalam menyusun buku putih sanitasi, Pokja Sanitasi Kabupaten Majalengka melakukan beberapa pendekatan yaitu:a. Pendekatan partisipatif, artinya dalam penyusunannya baik dari sisi data, hasil

maupun penyepakatan substansi melibatkan berbagai pihak terkait termasuk masyarakat secara luas.b. Pendekatan berbasis kebutuhan (demand responsive approach), dimana dalam

melakukan analisa juga disesuaikan dengan kebutuhan publik dimana masyarakat ikut terlibat langsung dalam pengambilan keputusan.c. Pendekatan berbasis fakta/masalah (evidence-based approach), dimana data yang

dihasilkan berasal dari data sekunder dan data primer sehingga bisa menjelaskan fakta yang sebenarnya dan mengetahui permasalahan langsung dari sumbernya. 1.4.2 Metodologi Metode yang dipergunakan dalam menyusun buku putih sanitasi, adalah sebagai berikut : A. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan cara desk study (kajian literatur, data sekunder, browsing internet, dll), field research (observasi, wawancara dll), FGD (Focus Group Discussion) dan wawancara mendalam (indepth interview). Dalam pengumpulan data dilakukan beberapa langkah, yaitu:

1. Pengumpulan Data SekunderData sekunder sektor sanitasi digunakan sebagai dasar untuk membuat pemetaan kondisi sanitasi secara aktual, serta memotret kebutuhan akan layanan sanitasi yang baik, sesuai standar kebutuhan minimal pembangunan sanitasi. Tidak hanya sekedar kompilasi, tetapi juga dilakukan proses seleksi dan verifikasi data.

2. Pendalaman Data Sekunder yang telah diperolehDari data sekunder yang telah diperoleh, maka dilakukan verifikasi lanjutan, pengecekan silang data-data yang diperoleh dan pendalaman data tersebut dengan melaksanakan:

Pertemuan secara berkala dengan anggota Pokja yang dikoordinasikan oleh Bappeda Kabupaten Majalengka selaku Sekretariat Pokja Sanitasi. Kunjungan lapangan (observasi atau supervisi) Diskusi yang bersifat teknis (focus group discussion) dan mendalam juga akan dilakukan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam sanitasi.

3. Pengumpulan Data PrimerPengumpulan data primer ini dilakukan dengan teknik survey lapangan, meliputi: wawancara terstruktur, depth interview (wawancara mendalam), pengamatan langsung di lapangan (observasi), diskusi terfokus, dimana fokus sasarannya adalah masyarakat secara umum, tokoh, organisasi, pihak swasta atau pengiat sanitasi, LSM, pemerintah, media dll.

B. Sumber Data Sumber data yang digunakan dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi, adalah: 1. Data Sekunder, meliputi: Arsip dan dokumen yang berkaitan dengan aktivitas program sanitasi di masing-masing dinas/ instansi terkait, baik langsung maupun tidak langsung (data statistik, proposal, laporan, foto dan peta); Dokumen penting tingkat kabupaten dan dokumen strategi perencanaan lainnya, seperti: RPJMD, RPIJM, Renstra SKPD, Laporan Pertanggungjawaban, dan lain-lain; Narasumber untuk klarifikasi data-data, yang terdiri dari beragam posisi yang berkaitan dengan tugas dinas/instansi terkait, meliputi pihak swasta, masyarakat sipil, dan tokoh masyarakat. 2. Data Primer, merupakan data yang didapat dari hasil lapangan, seperti: hasil survey cepat Pemberdayaan Masyarakat, Jender dan Kemiskinan (PMJK) dan Aspek Promosi Higiene, Studi Penyedia Layanan Sanitasi (Sanitation Supply

Assessment/SSA), Studi Komunikasi dan Pemetaan Media, dan PenilaianResiko Kesehatan Lingkungan (Environmental Health Risk Assessment/EHRA). 3. Data Persepsi OPD, yang didapat berdasarkan hasil wawancara atau diskusi dengan OPD terutama yang terkait pada sektor sanitasi.

C. Teknik Analisis Data Teknik analisis data yang dipergunakan untuk menganalisa atau mengkaji beberapa data dan informasi yang didapatkan baik berdasarkan desk study atau kajian lapangan dilakukan secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif.

1.4.3 Proses Penyusunan Buku Putih Sanitasi Proses penyusunan BPS dari mulai penulisan/dokumentasi sampai dengan

penyepakatan dalam Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut : A. Proses Penulisan/Dokumentasi Buku Putih Sanitasi (BPS) Langkah-langkah penulisan/dokumentasi Buku Putih Sanitasi meliputi hal-hal sebagai berikut : 1. Internalisasi Penyamaan Persepsi, menyangkut : Membangun kesepahaman pentingnya Buku Putih Sanitasi (BPS) Menyusun dan menyepakati Rencana Kerja Pokja

2. Penyiapan Profil Wilayah, meliputi : 3. Pemahaman ruang lingkup sanitasi, dalam rangka menyepakati cakupan wilayah kajian Mengumpulkan data sekunder Mendiskusikan data dan sumber yang dibutuhkan untuk penyusunan profil wilayah Menyusun profil wilayah Penilaian Profil Sanitasi, meliputi kegiatan : Mendiskusikan, mempetakan, dan menyepakati sistem sanitasi yang berlaku di Kabupaten Majalengka untuk masing-masing sub-sektor. Menyusun tabel data sekunder berdasarkan dokumen data sekunder (tingkat dan cakupan layanan) Melakukan pengumpulan data primer dan hasil kajian Mengidentifikasi dan menyepakati permasalahan di masing-masing subsektor Mengidentifikasi program dan kegiatan pembangunan sanitasi yang

sedang berjalan 4. Penetapan Prioritas Pengembangan Sanitasi, meliputi kegiatan : Menentukan awal area berisiko Menilai kemajuan pelaksanaan studi EHRA Menentukan Area Berisiko Menetapan awal Prioritas Pengembangan Memverifikasi hasil penetapan awal dengan melakukan kunjungan lapangan Melakukan konsultasi dengan OPD terkait untuk menetapkan Prioritas Pengembangan B. Proses Penyepakatan Buku Putih Sanitasi (BPS) Proses penyepakatan Buku Putih Sanitasi (BPS) dapat dilakukan pada tahap Finalisasi Buku Putih Sanitasi, dengan tahapan sebagai berikut : Melakukan pemeriksaan ulang terhadap draft Buku Putih Sanitasi

Kabupaten Membuat ringkasan Buku Putih Kabupaten Melakukan konsultasi draf Buku Putih dengan Tim Pengarah Melakukan perbaikan draft Buku Putih atas masukan Tim Pengarah Mengadakan Konsultasi Publik Buku Putih Melakukan finalisasi Buku Putih Kabupaten Melakukan advokasi ke Bupati untuk mendapatkan pengesahan Buku

Putih Sanitasi Kabupaten

1.5

Dasar Hukum dan Kaitannya dengan Dokumen Perencanaan Lain

1.5.1 Dasar Hukum Penyusunan Buku Putih Sanitasi di Kabupaten Majalengka didasarkan pada aturanaturan dan produk hukum yang meliputi : A. Undang- undang: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

2. Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional. 3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 10.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

B. Peraturan Pemerintah : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 tentang Pengaturan Air. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimum.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 20102014.

C. Keputusan Presiden : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan. 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air. 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air.

D. Peraturan Menteri Republik Indonesia : 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416 Tahun 1992 tentang Persyaratan dan Pengawasan Kualitas Air. 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 294/PRT/M/2005 tentang Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 69/PRT/1995 tentang Pedoman Teknis Mengenai Dampak Lingkungan Proyek Bidang Pekerjaan Umum. 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

E. Keputusan Menteri : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor

35/MENLH/7/1995 tentang Program Kali Bersih. 2. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 269/1996 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan UKL dan UPL Departemen Pekerjaan Umum.

3. Keputusan Menteri Negara lingkungan Hidup No 337/1996 tentang Petunjuk Tata Laksana UKL dan UPL Departemen Pekerjaan Umum. 4. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 296/1996 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan UKL UPL Proyek Bidang Pekerjaan Umum. 5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 829/Menkes/1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan. 6. Keputusan Menteri Kimpraswil 534/2000 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Permukiman. 7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi degan AMDAL. 8. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu air Limbah Domestik. 9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1205/Menkes/Per/X/2004 tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA). 10.Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/KPTS/M/2005 tentang Pedoman Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha Jasa Konstruksi Kualifikasi Kecil. 11.Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21 Tahun 2006 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan persampahan. 12.Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 852/Menkes/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

F. Peraturan Daerah : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 12) 2. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2) 3. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Majalengka Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 4) 4. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) 5. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 11).

1.5.2 Keterkaitan BPS dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.6

Sistematika Pembahasan Sistematika pembahasan Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Majalengka, ini terdiri

dari 5 bab yang meliputi : BAB I PENDAHULUAN Berisikan latar belakang, landasan gerak, maksud dan tujuan, metodologi yang digunakan, dasar hukum dan keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya serta sistematika penulisan yang digunakan. BAB II GAMBARAN UMUM Berisikan kondisi geografis, administratif, kondisi fisik, demografi, keuangan dan perekonomian, tata ruang wilayah, sosial dan budaya, serta kelembagaan pemerintah daerah. BAB III PROFIL SANITASI Berisikan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan promosi higiene meliputi : tatanan rumah tangga dan tatanan sekolah; pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan persampahan, pengelolaan drainase lingkungan, dan pengelolaan terkait komponen sanitasi.

KABUPATEN MAJALENGKA

KABUPATEN MAJALENGKA

BAB SAAT

IV INI DAN

PROGRAM SANITASI YANG

Berisikan

penjelasan

detail

mengenai

rencana

PENGEMBANGAN DIRENCANAKAN

program dan kegiatan untuk tahun depan dan program serta kegiatan sanitasi yang sedang berjalan saat ini, meliputi : Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Promosi Higiene, Peningkatan Pengelolaan Air Limbah Domestik, Peningkatan Peningkatan Pengelolaan Pengelolaan Drainase Persampahan, Lingkungan,

Peningkatan Komponen Terkait Sanitasi. BAB V INDIKASI DAN POSISI Menyajikan hasil dari kegiatan Penetapan Area Berisiko Sanitasi dan hasil analisis posisi pengelolaan sanitasi saat ini, meliputi : Area Berisiko Sanitasi dan Posisi Pengelolaan Sanitasi Saat Ini.

PERMASALAHAN

PENGELOLAAN SANITASI