bab iv visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan … · kuantitas sdm pengelola keuangan dan aset...
TRANSCRIPT
DDIINNAASS PPEENNGGEELLOOLLAAAANN KKEEUUAANNGGAANN
DDAANN AASSEETT DDAAEERRAAHH KKOOTTAA BBAANNDDUUNNGG
IV - 1
RREENNCCAANNAA SSTTRRAATTEEGGIISS
TTAAHHUUNN 22001133 -- 22001188
B
A
B
IV
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN,
STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 VISI DAN MISI SKPD
Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan. Berdasarkan kondisi
umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi ke
depan, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota
Bandung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan sebagian
urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah dituntut untuk dapat menjawab tuntutan
pembaharuan sistem pendapatan daerah terutama di bidang
penerimaan pengelolaan keuangan dan aset daerah di lingkungan
Pemerintah Kota Bandung, sehingga Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah daerah dapat dikelola secara tertib, taat pada
peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,
transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas
keadilan, kepatutan, dan manfaat. Untuk itu, disusun visi Dinas
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung sebagai
berikut :
“Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset di Kota Bandung
yang Wajar Tanpa Pengecualian”
DDIINNAASS PPEENNGGEELLOOLLAAAANN KKEEUUAANNGGAANN
DDAANN AASSEETT DDAAEERRAAHH KKOOTTAA BBAANNDDUUNNGG
IV - 2
RREENNCCAANNAA SSTTRRAATTEEGGIISS
TTAAHHUUNN 22001133 -- 22001188
B
A
B
IV
Dari pernyataan visi tersebut di atas, terdapat 3 (tiga)
unsur, yaitu sebagai berikut :
1. Pengelolaan Keuangan
2. Pengelolaan Aset
3. Wajar Tanpa Pengecualian
Pernyataan visi pengelolaan keuangan dan aset daerah
yang Wajar Tanpa Pengecualian artinya dilakukan secara
tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien,
ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab sebagai
wujud pertanggungjawaban kewenangan pengelolaan
keuangan dan aset daerah dalam rangka mendukung Kota
Bandung yang Nyaman, Unggul dan Sejahtera.
Sejalan dengan itu, maka pernyataan visi dapat
dijelaskan bahwa Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-
undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan
bertanggung jawab sebagai wujud pertanggungjawaban
kewenangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam
rangka mendukung Visi Kota Bandung yang Unggul, Nyaman,
dan Sejahtera.
Sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai
upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan
visi. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang
dilakukannya, dan bagaimana melakukannya. Misi adalah
tindakan nyata yang harus dilaksanakan oleh organisasi agar
tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.
Dengan pernyataan misi, diharapkan seluruh pegawai dan
pihak yang berkepentingan dapat mengenal organisasi dan
DDIINNAASS PPEENNGGEELLOOLLAAAANN KKEEUUAANNGGAANN
DDAANN AASSEETT DDAAEERRAAHH KKOOTTAA BBAANNDDUUNNGG
IV - 3
RREENNCCAANNAA SSTTRRAATTEEGGIISS
TTAAHHUUNN 22001133 -- 22001188
B
A
B
IV
mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang
akan diperoleh dimasa mendatang. Sejalan dengan hal
tersebut, maka Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Bandung merumuskan pernyataan misi sebagai berikut :
1. Misi pertama, mewujudkan anggaran daerah yang
berbasis kinerja dan tepat waktu.
2. Misi kedua, mewujudkan penatausahaan keuangan
daerah sesuai peraturan perundangan.
3. Misi ketiga, mewujudkan penatausahaan aset daerah
sesuai peraturan perundangan.
4. Misi keempat, mewujudkan laporan keuangan dan
kinerja yang transparan dan akuntabel.
Untuk dapat merealisasikan Visi dan Misi tersebut
diatas, sesuai karakteristik tugas pokok dan fungsi yang
diemban, maka nilai-nilai dalam kehidupan organisasi Dinas
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung yang
harus dikembangkan, adalah:
1. Komitmen, memiliki keyakinan dan loyalitas terhadap
tujuan organisasi dengansenantiasa melakukan upaya
terbaik dalam mencapai tujuan organisasi dengan penuh
rasa tanggung jawab.
2. Integritas, sikap dasar dan sikap mental yang konsisten,
teguh dan tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi
nilai-nilai luhur, kebenaran dan keyakinan.
3. Ketulusan, selalu bekerja dalam kesungguhan dan
keikhlasan serta senantiasa menjaga kebersihan hati.
Dengan adanya komitmen, integritas dan ketulusan
segenap aparatur di lingkungan Dinas Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kota Bandung dalam melaksanakan
tugasnya, diharapkan visi dan misi Dinas Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung dapat tercapai.
DDIINNAASS PPEENNGGEELLOOLLAAAANN KKEEUUAANNGGAANN
DDAANN AASSEETT DDAAEERRAAHH KKOOTTAA BBAANNDDUUNNGG
IV - 4
RREENNCCAANNAA SSTTRRAATTEEGGIISS
TTAAHHUUNN 22001133 -- 22001188
B
A
B
IV
4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD
Pernyataan visi dan misi dicapai melalui pencapaian
tujuan. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan
misi organisasi. Tujuan yang merupakan penjabaran atau
implementasi dari pernyataan misi, adalah hasil akhir yang
akan dicapai pada jangka waktu tertentu. Dalam hal ini
penetapan jangka waktu pencapaian tujuan adalah tahun
2013 sampai dengan tahun 2018. Penetapan tujuan harus
dapat menggambarkan isu-isu strategis yang ingin dicapai
oleh semua unit-unit kerja dalam suatu organisasi.
Penetapan tujuan tidaklah mutlak harus terukur atau
kuantitatif, namun setidaknya dapat memberikan gambaran
yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa
mendatang.
Penjabaran dari tujuan secara lebih spesifik dan terukur
dirumuskan ke dalam sasaran. Sasaran merupakan bagian
integral dari proses perencanaan strategis organisasi. Fokus
utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi
sumber daya organisasi. Oleh karena itu, sasaran harus
lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat diukur.
Pernyataan tujuan dan sasaran Dinas Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung berdasarkan
rumusan misi beserta indikator kinerja sasaran sebagai tolok
ukur kinerja adalah sebagai berikut :
RENCANA STRATEGIS
DPKAD TAHUN 2013 - 2018
IV - 6
TABEL IV.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan SKPD
MISI 1 : mewujudkan anggaran daerah yang berbasis kinerja dan tepat waktu.
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR
SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-
1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1. Meningkatkan
kualitas penganggaran sesuai aturan
jadwal waktu dan dokumen
perencanaan
Meningkatnya
ketepatan waktu penyampaian
dan kualitas Raperda APBD
Tingkat ketepatan
waktu Penyampaian RAPBD
Minggu
I Otober Tahun
sebelum
nya
Minggu
I Otober Tahun
sebelum
nya
Minggu I
Otober Tahun
sebelum
nya
Minggu
I Otober Tahun
sebelum
nya
Minggu I
Otober Tahun
sebelum
nya
2. Membangun
perekonomian kota yang kokoh
Meningkatkan
sinergitas pembiayaan
pusat, provinsi, daerah
program/kegiatan
yang pendanaannya melibatkan APBN,
APBD Propinsi Jawa Barat dan APBD Kota Bandung
- - 1 - 1
RENCANA STRATEGIS
DPKAD TAHUN 2013 - 2018
IV - 7
MISI 2 : mewujudkan penatausahaan keuangan sesuai peraturan perundangan.
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR
SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-
1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1. Terwujudnya
penatausahaan
keuangan daerah
sesuai peraturan
perundangan yang
berlaku
Meningkatnya
penatausahaan
keuangan sesuai
peraturan
perundangan
Prosentase waktu
penyelesaian
SP2D 2 hari
80 % 100 % 100 % 100 % 100 %
RENCANA STRATEGIS
DPKAD TAHUN 2013 - 2018
IV - 8
MISI 3 : mewujudkan penatausahaan aset sesuai peraturan perundangan.
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR
SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-
1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1. Terwujudnya
penatausahaan
aset daerah sesuai
peraturan
perundangan yang
berlaku
Meningkatnya
penatausahaan
aset daerah
sesuai peraturan
perundangan
Prosentase
kesesuaian data
rincian Total BMD
dengan aktiva
tetap di Neraca
Pemerintah Kota
80 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Prosentase tanah
milik Pemerintah
Kota Bandung
bersertifikat
20 % 25 % 40 % 60 % 75 %
Mewujudkan
Pengelolaan
Lingkungan
Hidup
berkelanjutan
Ruang terbuka
hijau (RTH) kota
yang efektif
menunjang fungsi
hidroorologi
14 % 16 % 18 % 20 % 23 %
RENCANA STRATEGIS
DPKAD TAHUN 2013 - 2018
IV - 9
MISI 4 : mewujudkan laporan keuangan dan kinerja yang transparan dan akuntabel.
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-
1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1. Terlaksana-
nya
Reformasi
birokrasi
Terwujudnya
Pemerintahan yang
bersih dan bebas
KKN
Opini BPK terhadap
laporan keuangan
daerah
WDP WTP WTP WTP WTP
Terwujudnya
Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Publik
Rata-rata Indeks
Kepuasan Masyarakat
(IKM)
B B B A A
Meningkatnya
Kapasitas dan
Akuntabilitas
Kineja birokrasi
Nilai Evaluasi AKIP CC CC B B A
Prosentase Temuan
Pengelolaan Anggaran
BPK/Inspektorat yang
ditindaklanjuti
80 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Prosentase Tertib
Administrasi Barang /
Aset Daerah
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
DDIINNAASS PPEENNGGEELLOOLLAAAANN KKEEUUAANNGGAANN
DDAANN AASSEETT DDAAEERRAAHH KKOOTTAA BBAANNDDUUNNGG
II - 17
RREENNCCAANNAA SSTTRRAATTEEGGIISS
TTAAHHUUNN 22001133 -- 22001188
B
A
B
IV
4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut
DPKAD Kota Bandung mempunyai beberapa faktor
penghambat dan pendorong antara lain :
1. Landasan hukum kelembagaan Dinas Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah;
2. Kewenangan perumusan kebijakan teknis operasional
bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Kewenangan pelaksanaan tugas teknis penganggaran;
4. Kewenangan pelaksanaan tugas teknis perbendaharaan;
5. Kewenangan pelaksanaan tugas teknis pemberdayaan
aset;
6. Kewenangan pelaksanaan tugas teknis akuntansi;
7. Landasan hukum pengelolaan keuangan dan aset daerah;
8. Jumlah SDM aparatur yang mendukung pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi cukup memadai;
9. Jumlah anggaran yang cukup memadai;
10. Tersedianya sarana dan prasarana kerja.
11. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
sistem perencanaan pembangunan nasional, pengelolaan
keuangan daerah, pengelolaan aset daerah dan sistem
pelaporan;
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota
Bandung Tahun 2013 - 2018;
13. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan
keuangan daerah;
14. Tuntutan kebutuhan adanya akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah;
15. Tuntutan penerapan anggaran berbasis kinerja;
DDIINNAASS PPEENNGGEELLOOLLAAAANN KKEEUUAANNGGAANN
DDAANN AASSEETT DDAAEERRAAHH KKOOTTAA BBAANNDDUUNNGG
II - 18
RREENNCCAANNAA SSTTRRAATTEEGGIISS
TTAAHHUUNN 22001133 -- 22001188
B
A
B
IV
16. Kuantitas SDM pengelola keuangan dan aset pada SKPD
di lingkungan Pemerintah Kota Bandung cukup memadai;
17. Pengembangan teknologi informasi;
Dari berbagai macam penghambat dan pendorong di atas
dapat digabungkan dalam kekuatan, kelemahan, peluang dan
ancaman terhadap pelayanan yang diberikan oleh DPKAD
Kota Bandung.
Penentuan Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman
pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota
Bandung dapat diuraikan sebagai berikut :
No Kekuatan Faktor
Internal
No Kelemahan Faktor
Internal
1 Tugas pokok dan fungsi 1 Beban Kerja
2 Peraturan Perundangan-
undangan
2 Sarana dan Prasarana
yang belum memadai
3 Sumber Daya Manusia 3 Akurasi Data
4 SIM / SIMDA Keuangan
dan SIMDA Barang
4 Lemahnya penerapan
sangsi
Berdasarkan data dasar yang telah diperoleh selama ini
terdapat beberapa peluang dan tantangan ekternal yang
berpengaruh terhadap pencapaian rencana strategis Dinas
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung untuk
tahun 2013 - 2018, yaitu:
DDIINNAASS PPEENNGGEELLOOLLAAAANN KKEEUUAANNGGAANN
DDAANN AASSEETT DDAAEERRAAHH KKOOTTAA BBAANNDDUUNNGG
II - 19
RREENNCCAANNAA SSTTRRAATTEEGGIISS
TTAAHHUUNN 22001133 -- 22001188
B
A
B
IV
No Peluang Ekternal No Tantangan Ekternal
1 Pemanfaatan/pengaman
an aset
1 Menurunnya
kepercayaan masyarakat
terhadap pemerintah
2 Tersedianya anggaran
yang memadai
2 Kurangnya pemahaman
dari masyarakat/SKPD
terhadap
aturan/ketentuan
3 Kerjasama dengan pihak
ketiga (BPN/BPKP)
3 Rendahnya kesadaran
masyarakat terhadap
pentingnya pengurusan
administrasi pertanahan
4 Laporan Keuangan WTP 4 Birokrasi yang dirasakan
berbelit-belit
Dari berbagai macam kekuatan, kelemahan, peluang dan
tantangan dimaksud, apabila digabungkan maka dihasilkan
analisis sebagai berikut :
Kekuatan vs Peluang :
1. Peraturan perundang-undangan merupakan acuan dalam
melaksanakan tugas pokok fungsi organisasi dalam
pengelolaan keuangan dan aset daerah disesuaikan dengan
anggaran yang tersedia;
2. Memberdayakan SDM secara maksimal sehingga tugas
pokok dan fungsi dapat berjalan lancar melalui kerjasama
yang harmonis dengan phak terkait sehingga dapat
meminimalisir kesalahan.
Kekuatan vs Tantangan :
1. Meningkatkan produktivitas sumber daya manusia dalam
menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPKAD;
DDIINNAASS PPEENNGGEELLOOLLAAAANN KKEEUUAANNGGAANN
DDAANN AASSEETT DDAAEERRAAHH KKOOTTAA BBAANNDDUUNNGG
II - 20
RREENNCCAANNAA SSTTRRAATTEEGGIISS
TTAAHHUUNN 22001133 -- 22001188
B
A
B
IV
2. Dengan IPTEK akan menyederhanakan proses birokrasi
dan akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
sehingga akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat
kepada pemerintah;
3. Sosialisasi peraturan perundang-undangan akan
membantu pemahaman masyarakat / SKPD terhadap
aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan dan
membantu masyarakat/SKPD menyadari pentingnya
pengelolaan keuangan yang sesuai ketentuan dan
pengurusan administrasi pertanahan.
Kelemahan vs Peluang :
1. Data yang akurat dapat memprediksi anggaran yang
dibutuhkan;
2. Pemenuhan sarana dan prasarana untuk meningkatkan
kinerja dan pelayanan publik;
3. Penerapan sangsi akan meningkatkan kesadaran
masyarakat/SKPD akan pentingnya pengurusan
administrasi pertanahan;
4. Kerjasama dengan pihak ketiga akan membantu
meringankan beban kerja (pelaksanaan tupoksi).
Kelemahan vs Tantangan :
1. Dengan sarana dan prasarana yang memadai akan
meningkatkan kinerja sehingga menumbuhkan
kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah;
2. Penyederhanaan birokrasi dan penerapan sangsi akan
menumbuhkan kesadaran masyarakat/SKPD terhadap
pengurusan administrasi pertanahan/pengelolaan
keuangan;
3. Pelaksanaan sosialisasi akan memberikan pemahaman
terhadap aturan dan ketentuan yang ditetapkan.
DDIINNAASS PPEENNGGEELLOOLLAAAANN KKEEUUAANNGGAANN
DDAANN AASSEETT DDAAEERRAAHH KKOOTTAA BBAANNDDUUNNGG
II - 21
RREENNCCAANNAA SSTTRRAATTEEGGIISS
TTAAHHUUNN 22001133 -- 22001188
B
A
B
IV
Dari perbandingan antara Kekuatan, Kelemahan,
Peluang dan Ancaman pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah di Kota Bandung, maka didapatkan gambaran
umum mengenai pengelolaan keuangan dan aset daerah yang
menjadi tugas pokok dan fungsi DPKAD yaitu sebagai
berikut :
1. Peraturan perundang-undangan merupakan acuan
dalam melaksanakan tugas pokok fungsi organisasi
dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah
disesuaikan dengan anggaran yang tersedia;
2. Memberdayakan SDM secara maksimal sehingga tugas
pokok dan fungsi dapat berjalan lancar melalui
kerjasama yang harmonis dengan phak terkait sehingga
dapat meminimalisir kesalahan;
3. Meningkatkan produktivitas sumber daya manusia
dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
DPKAD;
4. Dengan IPTEK akan menyederhanakan proses birokrasi
dan akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
sehingga akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat
kepada pemerintah;
5. Sosialisasi peraturan perundang-undangan akan
membantu pemahaman masyarakat / SKPD terhadap
aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan dan
membantu masyarakat/SKPD menyadari pentingnya
pengelolaan keuangan yang sesuai ketentuan dan
pengurusan administrasi pertanahan;
6. Data yang akurat dapat memprediksi anggaran yang
dibutuhkan;
7. Pemenuhan sarana dan prasarana untuk meningkatkan
kinerja dan pelayanan publik;
DDIINNAASS PPEENNGGEELLOOLLAAAANN KKEEUUAANNGGAANN
DDAANN AASSEETT DDAAEERRAAHH KKOOTTAA BBAANNDDUUNNGG
II - 22
RREENNCCAANNAA SSTTRRAATTEEGGIISS
TTAAHHUUNN 22001133 -- 22001188
B
A
B
IV
8. Penerapan sangsi akan meningkatkan kesadaran
masyarakat/SKPD akan pentingnya pengurusan
administrasi pertanahan;
9. Kerjasama dengan pihak ketiga akan membantu
meringankan beban kerja (pelaksanaan tupoksi).
10. Dengan sarana dan prasarana yang memadai akan
meningkatkan kinerja sehingga menumbuhkan
kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah;
11. Penyederhanaan birokrasi dan penerapan sangsi akan
menumbuhkan kesadaran masyarakat/SKPD terhadap
pengurusan administrasi pertanahan/pengelolaan
keuangan; dan
12. Pelaksanaan sosialisasi akan memberikan pemahaman
terhadap aturan dan ketentuan yang ditetapkan.
DDIINNAASS PPEENNGGEELLOOLLAAAANN KKEEUUAANNGGAANN
DDAANN AASSEETT DDAAEERRAAHH KKOOTTAA BBAANNDDUUNNGG
IV - 11
RREENNCCAANNAA SSTTRRAATTEEGGIISS
TTAAHHUUNN 22001133 -- 22001188
B
A
B
IV
Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang
dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-
program. Sesuai dengan tujuan dan sasaran Dinas
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, maka
strategi yang akan dilakukan dalam periode 2014 - 2018
adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan proses penyusunan dan kualitas
penganggaran berdasarkan pendekatan kerangka
pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu
dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja;
2. Meningkatkan penatausahaan keuangan dan aset
daerah;
3. Meningkatkan proses penyusunan dan kualitas laporan
keuangan pemerintah daerah.
Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-
ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk
dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam
pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna
tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan
sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah.
Kebijakan yang ditetapkan dalam periode 2013 - 2018 adalah
sebagai berikut :
1. Penerapan penyusunan penganggaran sesuai jadual;
2. Penerapan penyusunan penganggaran sesuai dengan
dokumen perencanaan, analisa standar belanja dan
standar satuan harga;
DDIINNAASS PPEENNGGEELLOOLLAAAANN KKEEUUAANNGGAANN
DDAANN AASSEETT DDAAEERRAAHH KKOOTTAA BBAANNDDUUNNGG
IV - 12
RREENNCCAANNAA SSTTRRAATTEEGGIISS
TTAAHHUUNN 22001133 -- 22001188
B
A
B
IV
3. Dilakukan review dan pemutakhiran terhadap seluruh
produk hukum daerah yang berkaitan dengan
pengelolaan keuangan dan aset daerah beserta pedoman
teknis pelaksanaannya;
4. Optimalisasi penggunaan teknologi informasi;
5. Peningkatan kompetensi pengelola keuangan dan aset
daerah;
6. Peningkatan pemanfaatan aset;
7. Peningkatan pengamanan aset dan penyelesaian
sengketa;
8. Penerapan penyusunan laporan keuangan pemerintah
daerah sesuai jadual sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan.