bulletin cipta karya edisi mei 2015
TRANSCRIPT
-
7/23/2019 Bulletin Cipta Karya edisi Mei 2015
1/36
Karya Cipta Infrastruktur PermukimanEdisi 05/Tahun XIII/Mei 2015
LENSA CK Water, Sanitation, and Cities Forum & Exhibition 2015 Jakarta Convention Center, 27-29 Mei 2015
Revolusi
Sebatang Bambu
28
Suplai Air Dalam
Pencapaian 100%Aman Air Minum 2019
12
Melihat Contoh Sampah
Diperlakukan di TPSTRawasari
9KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYA
Indonesia Sukses Gelar
Water,Sanitation,and CitiesForum & Exhibition 2015
-
7/23/2019 Bulletin Cipta Karya edisi Mei 2015
2/36
14
Edisi 054Tahun XIII4Mei 2015daftar isi
2
5
22
17
18
26LENSA CK Water, Sanitation, and Cities Forum
& Exhibition 2015Jakarta ConventionCenter, 27-29 Mei 2015
PLUS!
LIPUTAN KHUSUS
Melihat Contoh SampahDiperlakukan di TPSTRawasari
9
INOVASI
Rudal SPS Indonesia:RUang kenDALi SistemPenanganan SampahIndonesia
Bank Sampah BersihMandiri, Kunjungi diBangkalan!
Formula KARTINI(baKAdsoRbsi TemuanIndoNesIa):Terobosan Barudalam Dunia PersampahanIndonesia
Revolusi Sebatang Bambu
18
22
26
28
INFO BARU
Suplai Air Dalam Pencapaian100% Aman Air Minum 2019
87 Kabupaten/KotaDirekomendasikan DapatSPPH Hibah Air Minum
Profesionalitas dan IntegritasArsitek akan DilindungiUndang-Undang
Menteri PUPR MintaInfrastuktur Pendukung SailTomini Selesai Tepat Waktu
12
14
15
17
Indonesia Sukses GelarWater, Sanitation, andCities Forum & Exhibition2015
Air, Sanitasi, danPerkotaan di PanggungHarapan
4
6
BERITA UTAMA
-
7/23/2019 Bulletin Cipta Karya edisi Mei 2015
3/363
Redaksi menerima saran maupun tanggapan terkait bidang Cipta Karya ke email [email protected]
atau saran dan pengaduan di www.pu.go.id
3
Pelindung
Budi Yuwono P
Penanggung Jawab
Antonius Budiono
Dewan Redaksi
Susmono, Danny Sutjiono,
M. Sjukrul Amin, Amwazi Idrus,
Guratno Hartono, Tamin MZ. Amin,
Nugroho Tri Utomo
Pemimpin Redaksi
Dian Irawati, Sudarwanto
Penyunting dan Penyelaras Naskah
T.M. Hasan, Bukhori
Bagian Produksi
Erwin A. Set yadhi, Djoko Karsono,
Diana Kusumastuti, Bernardi Heryawan,
M. Sundoro, Chandra RP. Situmorang,
Fajar Santoso, Ilham Muhargiady,
Sri Murni Edi K, Desrah,Wardhiana Suryaningrum, R. Julianto,
Bhima Dhananjaya, Djati Waluyo Widodo,
Indah Raftiarty, Danang Pidekso
Bagian Administrasi & Distribusi
Luargo, Joni Santoso, Nurfathiah
Kontributor
Dwityo A. Soeranto, Hadi Sucahyono,
Nieke Nindyaputri, R. Mulana MP. Sibuea,
Adjar Prajudi, Rina Farida, Didiet A. Akhdiat,
RG. Eko Djuli S, Dedy Permadi, Th Srimulyatini
Respati, Joerni Makmoerniati, Syamsul Hadi,
Hendarko Rudi S, Iwan Dharma S, Rina Agustin,
Handy B. Legowo, Dodi Krispatmadi,
Rudi A. Arifin, Endang Setyaningrum,
Alex A. Chalik, Djoko Mursito, N. Sardjiono,Oloan M. Simatupang, Hilwan, Kun Hidayat S,
Deddy Sumantri, Halasan Sitompul,
Sitti Bellafolijani, M. Aulawi Dzin Nun,
Ade Syaiful Rahman, Aryananda Sihombing,
Agus Achyar, Ratria Anggraini, Dian Suci Hastuti,
Emah Sudjimah, Susi MDS Simanjuntak,
Didik S. Fuadi, Kusumawardhani, Airyn Saputri,
Budi Prastowo, Aswin G. Sukahar,
Wahyu K. Susanto, Putri Intan Suri,
Siti Aliyah Junaedi
Alamat Redaksi
Jl. Patimura No. 20, Kebayoran Baru 12110
Telp/Fax. 021-72796578
Email
PelindungAndreas Suhono
Penanggung JawabAntonius Budiono
Dewan RedaksiDadan Krisnandar, Mochammad Natsir,M. Maliki Moersid, Hadi Sucahyono,Adjar Prajudi, Tamin MZ. Amin,Nugroho Tri Utomo
Pemimpin RedaksiSri Murni Edi K, Sudarwanto
Penyunting RedaksiBhima Dhananjaya, Buchori
Bagian ProduksiElkana Catur H., Dian Ariani,Djati Waluyo Widodo
Bagian Administrasi & DistribusiLuargo, Joni Santoso
KontributorDwityo A. Soeranto, R. Mulana MP. Sibuea,M. Sundoro, Dian Irawati, Nieke Nindyaputri,Prasetyo, Oloan MS., Hosen Utama,Aswin G. Sukahar, TM. Hasan, Kusumawardhani,Ade Syaiful Rachman, Aryananda Sihombing,Dian Suci Hastuti.
Alamat RedaksiJl. Patimura No. 20, Kebayoran Baru 12110
Telp/Fax. 021-72796578
website http://ciptakarya.pu.go.id
twitter
@ditjenck
instagram @ditjenck
Cover :
Wapres Jusuf Kalla memukul gong penanda
dibukanya WSC Forum & Exhibition 2015
(foto : Dodo)
Membahas permukiman layak huni dan berkelanjutan ibarat rumah besar yang berisi
kebutuhan dasar masyarakat bernama akses air minum dan akses sanitasi, baik di
perkotaan dan perdesaan. Keduanya kemudian terus saling berkejaran dengan tingkat
urbanisasi yang tinggi dengan dampaknya yang sangat serius terhadap perkembangan
perkotaan. Sebagai pihak yang memikul tugas mewujudkan permukiman layak huni
dan berkelanjutan, Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat selalu menyuarakan perlunya kerjasama berbagai pihak untuk mencapai target
nasional maupun komitmen Internasional.
Kali ini suara tersebut diwadahi dalam ajang Water, Sanitation, and Cities yang
menghimpun kegiatan forum dan pameran sendiri menghimpun enam kegiatan utama
antara lain Indonesia International Water Week, Municipal Solid Waste Management and
Domestic Wastewater Management, Smart Planning for Heritage River Cities, National
Urban Forum, Youth Program, dan Pemeran yang menampilkan kebijakan dan strategi
pembangunan di bidang air, sanitasi, dan perkotaan beserta implementasinya.
Dari berbagai isu dan tindak lanjut yang telah didiskusikan dalam forum tersebut,
perlu komitmen dan kerjasama dari seluruh pihak, baik pemerintah pusat, provinsi,
kabupaten/kota, dunia usaha, masyarakat, NGO, serta lembaga donor, dalam rangka
pencapaian target kota berkelanjutan serta akses air minum dan sanitasi berkelanjutan,termasuk di dalamnya untuk mencapai target pemerintah Indonesia mewujudkan
gerakan 100-0-100, hingga tahun 2019.
Selain itu, hasil forum yang ada di atas akan digunakan sebagai referensi dalam
menyiapkan dan mendukung penuh Konferensi Habitat III yang akan diselenggarakan
pada tahun 2016 yang akan datang. Salah satu persiapan yang dilakukan adalah
menyusun National Report Habitat III serta menjadi tuan rumah pada Preparatory
Meetinguntuk Regional Asia Pacific pada bulan Oktober 2015 yang akan datang.
(Teks : Buchori)
Himpun SolusiDalam Forum Air Minum,Sanitasi, dan Perkotaan
editorial
Buletin ini menggunakan 100%
kertas daur ulang(cyclus paper)
Edisi 054Tahun XIII4Mei 2015
-
7/23/2019 Bulletin Cipta Karya edisi Mei 2015
4/36
Indonesia sukses menggelar Water,Sanitation, and Cities Forum & Exhibition2015yang berlangsung di Jakarta 27-29Mei 2015 dan dibuka oleh Wakil PresidenRI, M. Jusuf Kalla. Selama tiga hari parastakeholdermerumuskan strategi danrekomendasi untuk menjawab tantanganlima tahun ke depan sesuai RPJMN 2015-2019, yaitu peningkatan akses terhadapair minum dan sanitasi yang layak menjadi100%, serta mewujudkan kota tanpapermukiman kumuh di Indonesia pada2019.
4
WSC Forum and Exhibition diselenggarakan
oleh Kementerian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat didukung oleh Bappenas
dan Kementerian Kesehatan, dan dihadiri ahli,
praktisi, lembaga donor internasional, peme-
rintah, dan swasta. Kegiatan ini menghimpun enam kegiatan
utama antara lain Indonesia International Water Week, Municipal
Solid Watse Management and Domestic Wastewater Management,
Smart Planning for Heritage River Cities, National Urban Forum,
Youth Program, dan Pemeran yang menampilkan kebijakan dan
strategi pembangunan di bidang air, sanitasi, dan perkotaan
beserta implementasinya.
Forum tersebut merumuskan tujuh hal mendasar yang perlu
dipersiapkan bersama untuk menuju akses universal air minum
dan sanitasi yang berkelanjutan serta perkotaan yang livable, yaitu
: (i) Komitmen; (ii) Dasar hukum dan Kebijakan yang Kokoh; (iii)Kelembagaan; (iv) Capacity Building;(v) Penerapan Teknologi ; (vi)
Partnershipantar stakeholder;dan (vii) Kerjasama Pemerintah dan
Swasta.
Penyediaan layanan air minum dan sanitasi tidak dapat
dilepaskan dari adanya dukungan pendanaan yang memadai.
Salah satu kendala terbesar adanya rendahnya tarif pelayanan,
dimana penetapannya sering kali tidak dapat dilepaskan dari
kepentingan politik. Karena itu, kita tidak kenal lelah untuk
menyampaikan bahwa ada risiko besar di masyarakat miskin
yang harus membayar lebih mahal dibandingkan kita yang dapat
mengakses air dengan mudah, ungkap Dirjen Cipta Karya Andreas
Suhono.
Indonesia SuksesGelar Water, Sanitation,and Cities Forum & Exhibition 2015
berita utama
Pembangunan wilayah dan perkotaan tidak dapat dilakukan
tanpa adanya dukungan sumber daya yang dikelola dengan
optimal. Driver of development yang besar dihadapi oleh semua
kota secara global, di antaranya urbanisasi yang semakin
signifikan, daya dukung kota yang semakin terbatas, perubahan
iklim, serta bencana alam. Empat hal itu menjadi key driversdalam
mewujudkan kota berkelanjutan. Keberlanjutan kota ke depan
juga sangat ditentukan oleh kepemimpinan lokal yang dapat
mengelola kotanya. Dalam forum tersebut juga menyimpulkan beberapa isu
tentang upaya bersama membangun kota dengan fungsinya
sebagai berikut: (i) Mesin penggerak pertumbuhan ekonomi bagi
kesejahteraan bangsa dan memberikan peluang penghidupan
(livelihood)termasuk bagi kelompok masyarakat yang rentan; (ii)
Pelayanan dasar dan amenitas yang mudah diakses masyarakat;
(iii) Melayani berbagai lapisan masyarakat (anak-anak/pemuda/
lansia, gender, kelompok sosial budaya, difabel, kelompok
berpenghasilan rendah); (iv) Mempermudah mobilitas masyarakat
untuk bekerja dan melakukan aktifitas sehari-hari; (v) Membangun
kebertahanan (resilience) masyarakat kota dalam menghadapi
berbagai tantangan ke depan seperti sumber daya (air, energi,
pangan), perubahan iklim dan bencana, serta mata pencaharian;
(vi) Menjaga keragaman (diversity) sosial-budaya, geografis danmodalitas masyarakat; (vii) Memberikan peluang dan ruang yang
setara untuk kegiatan formal dan informal di perkotaan, serta
memberikan sistem pendukung yang memadai (teknis, finansial,
legal); dan (viii) Memperkuat data dan informasi, pengetahuan
(knowledge), serta pembangunan kapasitas dan budaya warga
dan pengelola perkotaan melalui perkuatan community of practice
(komunitas praktisi) dan learning groups (kelompok belajar)
seperti asosiasi profesi, interest groups(kelompok minat), penggiat
masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi
kemasyarakatan.
Dari berbagai isu dan tindak lanjut yang telah didiskusikan
dalam forum tersebut, perlu komitmen dan kerjasama dari seluruh
pihak, baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, dunia
usaha, masyarakat, NGO, serta lembaga donor, dalam rangkapencapaian target kota berkelanjutan serta akses air minum dan
sanitasi berkelanjutan, termasuk di dalamnya untuk mencapai
target pemerintah Indonesia mewujudkan gerakan 100-0-100
hingga tahun 2019.
Selain itu, hasil forum ini akan digunakan sebagai referensi
dalam menyiapkan dan mendukung penuh Konferensi Habitat III
yang akan diselenggarakan pada tahun 2016 yang akan datang.
Salah satu persiapan yang dilakukan adalah menyusun National
Report Habitat III serta menjadi tuan rumah pada Preparatory
Meetinguntuk Regional Asia Pacific pada bulan Oktober 2015 yang
akan datang. (Teks: Buchori)
-
7/23/2019 Bulletin Cipta Karya edisi Mei 2015
5/365
Suasana Ruang Cendrawasih JakartaConvention Center mendadak lain daribiasanya. Dari gerbang hingga lobbyCendrawasih terhampar konstruksibambu untuk menyambut para pesertaWater, Sanitation, and Cities (WSC)Forum&Exhibition 2015yang berlangsungpada 27-29 Mei 2015.
5
berita utama
Edisi 054Tahun XIII4Mei 2015
Air, Sanitasi, dan Perkotaan
di Panggung Harapan
Konsep bambu dipilih untuk mengkampanyekan
green infrastructure dan adaptasi perubahan iklim
kepada masyarakat. Era penggunaan kayu yang
sangat dominan dalam berbagai keperluan ter-
utama pada konstruksi bangunan sudah hampir
berlalu, meskipun kayu merupakan salah satu bahan yang ramah
lingkungan. Padahal kita mempunyai sumber daya alam lain yang
cukup banyak yang tidak kalah kekuatannya dengan kayu yaitu
bambu. (artikel lengkap di rubrik Inovasi).
WSC dibuka oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla ditandai dengan
pemukulan gong didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono,
Dirjen Cipta Karya Andreas Suhono, Dirjen Sumber Daya Air
Mudjiadi, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, dan
mantan Menteri PU Djoko Kirmanto dan mantan Menteri
Kimpraswil Erna Witoelar.
Dalam sambutannya Jusuf Kalla mengingatkan kepada semua
bahwa sumber air paling baik adalah penghematan dan kebiasaan
masyarakat. Dengan merubah kebiasaan dan melakukan peng-
hematan dalam menggunakan air maka akan menjamin airDari kiri ke kanan: Dirjen Cipta Karya Andreas Suhono, Gubernur DKI Jakarta Basuki
Tjahja Purnama, Wapres Jusuf Kalla, mantan Menteri PU Djoko Kirmanto, mantanMenteri Kimpraswil Erna Witoelar, dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
-
7/23/2019 Bulletin Cipta Karya edisi Mei 2015
6/366
berita utama
tersebut tidak cepat habis. Air dan sanitasi menurut Kalla sangat
penting, karena banyak orang sakit akibat masalah air dan sanitasi
yang buruk. Masalah air dan sanitasi merupakan tanggung jawab
bersama. Mari selesaikan bersama tegas Kalla.
Wapres juga mencuatkan lagi program 10 juta sambungan
rumah (SR) yang pernah dicanangkan tahun 2009 lalu kala ia
menjadi Wakil Presiden era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Dia meminta agar program pembangunan 10 juta sambungan air
bersih diselesaikan dalam waktu lima tahun. Menurutnya, hingga
kini, baru 30 persen warga negara Indonesia yang menikmati
sambungan air bersih. Kita jujur saja, saat ini ada 10 juta dikali 5
orang per keluarga berarti 50 juta. Itu berarti baru 30% dari jumlah
penduduk kita. Karena itu lah mari kita program, bikin 10 jutasambungan baru dalam lima tahun, harus dilaksanakan. Jangan
hanya seminar-seminar terus, katanya.
Menurutnya, selama ini terjadi ketidakadilan di banyak kota
terkait distribusi air bersih. Sebagian warga terpaksa membeli
air bersih dengan harga lebih mahal daripada yang dipatok
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) karena tidak mendapatkan
sambungan air bersih. Kalau air minum PDAM taruh lah harganya
Rp 6000 hingga Rp 10.000 per kubik. Tapi karena tidak ada
sambungan, maka beli kaleng yang totalnya Rp 40.000 dengan
kaleng, tidak bersih lagi, mahal juga. Jadi saya bilang bangsa itu
tidak adil apabila berbicara soal air, karena itu lah tentulah kita
akan adilkan bangsa ini karena air milik bersama, tutur dia.
Kalla juga berpesan agar pemerintah daerah dan DPRD
mendukung PDAM dalam membangun 10 juta sambungan air.Demikian juga ketika PDAM merasa perlu untuk meningkatkan tarif
air bersih. Jangan karena kenaikan tarif bukan kebijakan popular,
maka kepala daerah atau DPRD menentang rencana tersebut.
Penting bagi Bupati dan DPRD, jangan karena air penting maka
dianggap bahan popularitas. Mau naikan harga air seribu, dua
ribu, tidak boleh. Padahal PDAM jadi tidak untung, tidak ekspansi,
tidak bisa berkembang, maka menyebabkan rakyat beli kalengan
Rp 40.000, tutur Kalla.
Wapres optimistis pembangunan 10 juta sambungan air bersih
bisa terealisasi mengingat biayanya tidak lebih besar dibandingkan
dengan proyek pembangunan listrik 35.000 Megawatt. Bahkan,
Kalla meminta agar utang-utang PDAM dihapuskan demi mem-
biayai pembangunan 10 juta sambungan air bersih ini.
WSC menghimpun enam kegiatan utama antara lain Indonesia
International Water Week, Municipal Solid Waste Management and
Domestic Wastewater Management, Smart Planning for Heritage
River Cities, National Urban Forum, Youth Program, dan Pemeran
yang menampilkan kebijakan dan strategi pembangunan dibidang air, sanitasi, dan perkotaan beserta implementasinya.
Pada hari pertama sejumlah undangan menyimak ceri-
ta pengalaman mengelola air minum dari para narasumber dari
negara-negara di Asia, seperti Malaysia, Filipina, Jepang, dan
lainnya. Dirjen Cipta Karya Andreas Suhono saat memberikan pa-
paran sambutannya mengatakan, berbagai negara di Asia masih
mengalami problem sistematis terkait kesenjangan akan akses
pelayanan air minum dan sanitasi. Hal ini terutama dirasakan oleh
kaum marjinal dan miskin. Untuk menuju penyampaian pelayanan
yang berkelanjutan, perlu didukung dengan partnership dan
alernatif pembiayaan yang mampu mendukung pembangunan.
Fenomena yang dialami oleh kota-kota saat ini adalah ur-
banisasi dan keterbatasan daya dukung serta kapasitas kota
suatu pengelolaan kota menjadi kota berkelanjutan. Pemenuhan
kebutuhan masyarakat perkotaan terhadap layanan air minum
dan sanitasi, menghadapi berbagi tantangan, termasuk bencana
alam.
Hal yang menarik dalam menyedikan pelayanan air minum
dan sanitasi bahwa ini bukan masalah memilih perkotaan (urban)
atau perdesaan (rural), tapi lebih pada bagaimana pemenuhan
kebutuhan dasar masyarakat dapat dilakukan. Dengan demikian,di manapun keberadaan masyarakat, harus dapat dikenali dan
disadari bahwa mereka memiliki hak terhadap pemenuhan ke-
butuhan dasarnya.
Pembangunan kota tidak dapat dilepaskan dari dukungan
lingkungan. Kota-kota besar di dunia dihadapkan pada penurunan
tanah dan akibat faktor alam maupun faktor manusia. Untuk itu,
pemanfaatan air tanah sudah kurang relevan dan perlu diambil
langkah nyata untuk melarang pemanfaatannya. Pemberian in-
sentif bagi mereka yang mampu mengisikan kembali air tanah
akan mampu mendorong normalisasi akuifer yang pada giliran nya
akan mampu menjaga ketersediaan air yang keberlanjutan.
Konstruksi bamboo untuk panel pameran lomba foto di ajang WSC 2015
-
7/23/2019 Bulletin Cipta Karya edisi Mei 2015
7/3677
berita utama
Edisi 054Tahun XIII4Mei 2015
Pengambilan air tanah secara gratis sudah tidak relevan dengan
kondisi saat ini sehingga dibutuhkan regulasi untuk mengurangi
pengambilan air tanah. Aturan yang diterapkan tersebut dapat
berupa pelarangan gedung pemerintah di Jakarta meggunakan
air tanah. Hal ini perlu didukung dengan peningkatan penyaluran
air dari sistem perpipaan dari sumber lain, sehingga mampu tetap
menjaga pemenuhan kebutuhan air dari sisi pengguna.
Recycle Water menjadi salah satu alternatif sumber air untuk
mengurangi penggunaan air tanah. Terobosan yang perlu dilak-
sanakan antara lain adalah dengan pemberian insentif bagi
masyarakat/swasta yang dapat melakukan pengisian kembali
air. Pengolahan limbah guna mengurangi pencemaran yang
masuk dari limbah domestik dan industri yang masuk ke badanair perlu dilakukan dengan optimal untuk menjaga keberlanjutan
ketersedian air baku, yang pada gilirannya dapat meluaskan
pelayanan air minum dan mengurangi ketergatungan terhadap
penggunaan air tanah, penyadaran kesadaran publik melalui
kampanye serta pengembangan wilayah yang sesuai dengan
penataan ruang, kerjasama antara universitas dan swasta dalam
inovasi tekonologi pengolahan air, serta yang tidak kalah penting
kita harus bersama-sama menjaga dan memantau penurunan
muka air tanah yang diakibatkan oleh penggunaan air tanah
berlebih melalui sistem monitoringyang berkala dan terintergrasi.
Isu yang tidak kalah penting terkait air di negara kita adalah
dengan dibatalkannya Undang-Undang No.7 Tahun 2014 Tentang
Sumber Daya Air, unsur privatisasi air menjadi hal yang menjadi
dasar pembatalan UU tersebut. Hak rakyat untuk memperolehair bersih merupakan aspek penting. Oleh karena itu, privatisasi
tidak boleh mengorbankan hak masyarakat akan air, dengan
demikian setelah hak memperoleh air sudah terpenuhi bagi
masyarakat, kemudian kerjasama antara pemerintah dan swasta
(KPS) dapat dilaksanakan. Dan perlu digaris bawahi kembali,
bahwa keberadaan KPS tidak mengesampingkan kebutuhan air
bagi masyarakat secara luas.
National Urban Forum (NUF)
NUF merupakan rangkaian dari acara WSC yang menjadi forum
pertemuan para pemangku kepentingan untuk membahas isu-
isu pembangunan perkotaan, berbagi pengalaman tentang
pendekatan pembangunan perkotaan serta praktik-praktik
terbaik bidang permukiman dan pembangunan perkotaan di
Indonesia. Para pemangku kepentingan akan berdiskusi, bertukar
pengalaman dan pikiran mengenai perkembangan kota-kota di
Indonesia, untuk pembangunan perkotaan yang lebih baik pada
masa yang akan datang. Sebagai Negara dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi,
Indonesia mengalami tingkat urbanisasi yang cepat. Badan Pusat
Statistik (BPS) memperkirakan tingkat urbanisasi nasional men-
capai 66,7 persen pada tahun 2035.
Cepatnya urbanisasi ini memunculkan tantangan bagi pe-
merintah pusat dan daerah terutama dalam hal penyediaan pe-
mukiman yang berkelanjutan dengan infrastruktur layak, ujar
Direktur Pengembangan Permukiman, Hadi Sucahyono.
Ia menambahkan, urbanisasi juga menuntut pengaturan per-
mukiman di kawasan perkotaan agar tidak memunculkan masalah
di kemudian hari. Perencanaan kawasan perkotaan harus bersifat
komperehensif dan tidak reaktif, agar persoalan yang diselesaikan
tidak hanya mampu menjawab masalah masa kini, tetapi juga
mengantisipasi permasalahan yang dihadapi oleh generasi-
generasi berikutnya, urainya.
Pemerintah juga mengeluarkan Undang-undang No 28 Tahun
2002 tentang Bangunan Gedung. UU ini bertujuan mewujudkan
bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata
bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya.
NUF terbagi dalam tigasesi. Sesi pertama tentang New UrbanAgenda: Resolving Future Challenges, sejumlah pembicara yang
kompeten dihadirkan antara lain Dr. Ir. Wicaksono Sarosa dan Dr.
Ir. Lana Winayanti, MCP.
Sementara sesi kedua Mayor Forum dihadiri sejumlah
walikota dan bupati yang yang berprestasi. Mereka memberikan
paparan tentang terobosan-terobosan dalam berbagai aspek yang
telah dan akan dilakukan untuk membenahi kotanya, dilanjutkan
dengan tanggapan oleh tim penanggap. Pemimpin daerah yang
diharapkan akan menjadi pembicara adalah Walikota Surabaya,
Walikota Banjarmasin, Kepala Bidang Fispra Bappeda Kabupaten
Banyuwangi.
Direktur Jenderal Cipta Karya Andreas Suhono
Para pegiat permukiman peserta Youth Program.
-
7/23/2019 Bulletin Cipta Karya edisi Mei 2015
8/36
berita utama
Sesi ketiga akan mengupas tentang Indonesian Outlook.
Dr. Ir. Djoko Kirmanto, Ir. Hayu Parasati, MPS, dan Harry Ganie
berbicara tentang prospek pembangunan permukiman di per-
kotaan Indonesia, khususnya terkait gerakan 100-0-100. untuk
mewujudkan permukiman layak huni dan berkelanjutan, termasuk
peran Kemitraan Habitat.
Mengembalikan Identitas Kota Pusaka
Kementerian PUPR bertekad mengembalikan identitas Kota
Pusaka di Indonesia yang terancam hilang karena pesatnya per-
tumbuhan ekonomi perkotaan. Melalui Program Penataan dan
Pelestarian Kota Pusaka (P3KP) yang sudah diikuti 45 kabupaten/
kota, Kementerian PUPR mendorong penyusunan Pedoman
Pelestarian Kota Pusaka dan Rencana Aksi Pengelolaan KotaPusaka.
Tekad tersebut disampaikan Plt. Sekretaris Ditjen Cipta Karya,
Dadan Krisnandar, dalam seminar Kota Pusaka bertajuk Smart
Planning for Heritage River Cities di hari ketiga rangkaian WSC.
Dalam seminar ini dibahas dua hal penting mengenai Ekonomi
Pusaka danHeritage Impact Assessment.
Seminar Kota Pusaka menjadi ajang berkumpul para pihak
yang memiliki perhatian dengan isu pelestarian kota pusaka.
Seminar ini memiliki semangat untuk mengeksplorasi ide-ide
melestarikan sejarah yang terkandung dalam bangunan pusaka,
sekaligus mempertahankan utilitas bangunan pusaka agar
sejalan dengan perkembangan kota-kota modern di Indonesia,
ujar Dadan. Ia menambahkan, masukan-masukan dari seminar
ini diharapkan dapat disepakati sebagai satu bentuk pedoman
yang dapat dijadikan acuan atau standar dalam melakukan
penataan kawasan pusaka secara komprehensif dengan memper-
timbangkan perkembangan perkotaan baik secara fisik, ekonomi,
maupun sosial.
Kota Pusaka harus mendapatkan perhatian karena per-
tumbuhan ekonomi Indonesia yang sangat pesat dan dikha-
watirkan menggerus peninggalan budaya. Harapannya Indonesia
nantinya tetap tumbuh menjadi sebuah negara yang berkembang
pesat, tanpa mengabaikan perkembangan kota-kota pusaka yang
merupakan warisan luhur Bangsa Indonesia, imbuh Andreas
Suhono.
Pemeliharaan Kota Pusaka juga tertuang dalam Undang-
undang No 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Bagian
keempat UU tersebut mengatur tentang pelestarian Bangunan
Cagar Budaya. Pasal 38 ayat 1 menyebutkan Bangunan gedung
dan lingkungannya yang ditetapkan sebagai cagar budaya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan harus dilindungi dan
dilestarikan. Pada Desember 2012, diluncurkan pula Piagam Pelestarian
Kota Pusaka Indonesia sebagai bentuk kesepakatan masyarakat
pendukung pelestarian pusaka yang akan mengawal dan terus
mendorong penataan dan pelestarian Kota Pusaka.
Youth Program
Anak muda sebagai penerus masa depan bangsa, merupakan
kelompok yang memiliki potensi dan mampu menjadi agen
perubahan untuk mengajak kepada lingkungannya maupun
masyarakat luas untuk peduli terhadap sanitasi serta permukiman
yang berkelanjutan. Dalam rangkaian WSC, Kementerian PUPR
juga menyelenggarkanYouth Programdengan tema Pemuda Ber-
karya Ciptakan Permukiman Berkelanjutan.
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian pe-
muda dalam mewujudkan permukiman yang layak huni dan ber-
kelanjutan melalui peningkatan pengetahuan dan fasilitasi ide
kreatif anak muda terkait permukiman, air minum, dan sanitasi.
Diharapkan anak muda Indonesia sebagai agent of change
dapat mengembangkan dirinya untuk menjadi generasi baru
yang peduli sanitasi dan menjadi pemicu bagi masyarakat luas.
Ide-ide dan inovasi baru dalam memecahkan masalah sanitasi di
berbagai wilayah di Indonesia diharapkan dapat dikembangkan
dari kreatifitas anak-anak muda, tutur Direktur Pengembangan
Penyehatan Lingkungan Permukiman, M. Maliki Moersid.
Maliki mengucapkan selamat kepada 75 pemuda pemudi
yang telah terpilih untuk mengikuti kegiatan Youth Program ini.
Dari 75 peserta yang terpilih ada 3 orang warga negara asing yangberasal dari negara Jerman, Thailand dan India. Pada kegiatan ini
peserta diberikan pembekalan tentang public speaking, teknik
penyampaian pesan dan motivasi sebagai agen perubahan. Selain
itu akan diberikan wawasan baru melalui sharingpengalaman dari
Duta Indonesia untuk jaringan global change maker. Tidak lupa
akan disampaikan pembekalan tentang Cipta Karya yang akan
memperkaya dan menambah wawasan mengenai permukiman
layak huni dan berkelanjutan, yang juga menjadi bekal dalam
berlomba untuk menyusun proposal terbaik.
Anak muda sebagai penerus masa depan bangsa diharapkan
dapat menyampaikan pesan kepada masyarakat luas mengenai
pentingnya permukiman layak dan sehat. Semoga kegiatan Youth
Program ini dapat bermanfaat, khususnya dalam menghadapi
tantangan penyediaan permukiman yang layak huni danberkelanjutan, tutup Maliki. (Teks: Buchori)
Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR,Hermanto Dardak, berfoto bersama para mahasiswa usai memberikan paparanmenganai wilayah pengembangan strategis.
Suasana pameran di WSC 2015
-
7/23/2019 Bulletin Cipta Karya edisi Mei 2015
9/36
liputan khusus
99
Para peserta Water, Sanitation, and Cities (WSC) Forum
and Exhibition 2015 yang diselenggarakan oleh
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat (PUPR) mengunjungi TPST Rawasari, Jumat
(24/05/2015). Mereka ingin belajar sistem pengola-
han sampah yang dilakukan oleh TPST Rawasari dalam mengelola
sampah sebelum dibawa ke TPA. Tidak bau dan tidak kotor. Demikian kesan pertama setiap kali
tamu datang mengunjungi TPST Rawasari, Jakarta Pusat. Tidak
ada yang menutup hidungnya, bahkan makan dan minum pun
bisa dilakukan di dalam lingkungan TPST. Tidak sombong, hampir
setiap hari TPST Rawasari ini kedatangan tamu, tidak saja dari da-
lam negeri namun tamu-tamu mancanegara pun hadir tak henti-
hentinya, mereka ingin melihat langsung keajaiban yang terjadi
pada sampah yang biasanya bau dan busuk. Tamu mancanegara
yang pernah diterima di TPST ini diantaranya dari Cina, Singapura,
Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, Itali, Kolombia, Jepang.
Letak TPST ini berada di lingkungan pemukiman warga yang
Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu
(TPST) Rawasari, Jakarta Pusat, merupakanTPST percontohan untuk pengurangansampah dari sumbernya melalui kegiatanpengomposan, sekaligus bisa diterapkandi kawasan padat penduduk.
MelihatContoh Sampah Diperlakukandi TPST Rawasari
lumayan padat, tepatnya warga RW 01 dan RW 02 Kelurahan
Cempaka Putih Timur. Berdampingan langsung dengan kantor
pemadam kebakaran, sekolah, Kantor Camat Cempaka Putih,
pasar, Kantor Suku Dinas Kebersihan Jakarta Pusat, dan kantor-
kantor lainnya. Jadi TPST ini memang berlokasi di lingkungan
yang ramai dan hidup 24 jam. Tapi sampai saat ini belum ada
dampak sosial negatif yang ditimbulkan. Artinya, TPST ini bisaditerima secara sosial di lingkungan pemukiman, tidak ada unjuk
rasa warga, tidak ada keberatan sama-sekali dari berbagai elemen
masyarakat setempat.
Ini adalah kondisi ideal yang diharapkan pada pengelolaan
sampah domestik tidak saja di Indonesia, namun di seluruh dunia.
Pengurangan di tingkat masyarakat dikenal juga dengan istilah
pengurangan dari sumbernya, merupakan cita-cita yang hendak
dicapai oleh Indonesia dalam mengatasi permasalahan sampah
domestik. Bayangkan, saat ini Indonesia menghasilkan sampah
domestik (sampah yang berasal dari rumah tangga) sebesar 167
ribu ton per hari (KLH, 2008).
Edisi 054Tahun XIII4Mei 2015
-
7/23/2019 Bulletin Cipta Karya edisi Mei 2015
10/36
liputan khusus
10
Padahal, 65 persen dari komposisi sampah itu adalah sampah
yang mudah membusuk atau lebih dikenal dengan sampah or-ganik yang sebenarnya sangat berpotensi untuk dikurangi melalui
pengomposan. Jadi yang bakal menuhin TPA cuma sampah-
sampah yang benar-benar tidak bisa di-treatment lagi, hanya
sekitar 10 persen.
TPST Percontohan
TPST ini dibangun pada tahun 2000 dan awalnya dikelola oleh
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Namun,
sejak tahun 2009 TPST Rawasari dipindahtangankan ke Dinas
Kebersihan DKI Jakarta. TPST Rawasari saat ini dibawah supervisi
Indonesia Solid Waste Association (InSWA).
Sejalan dengan amanat Undang-undang No 18 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Sampah dan peraturan turunannya yakni
PP No 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah RumahTangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga, TPST adalah tempat
dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, maka dari itu
TPST Rawasari tidak saja melakukan upaya pengomposan namun
mengintegrasikan kegiatan 3R lainnya. Contohnya saat ini TPST
Rawasari juga sebagai dropping point (lokasi titik pengumpulan)
sampahpolystyreneatau lebih dikenal dengan sampah styrofoam.
Sampah yang tidak mudah terurai dipilah lagi. Kertas dan botol
plastik dikumpulkan untuk dijual. Kira-kira terdapat 80 kg sampah
jenis ini setiap hari. Kegiatan ini bekerjasama dengan BPLHD
DKI Jakarta. Dropbox (kotak pengumpulan) akan ditempatkan
di beberapa lokasi seperti perkantoran dan pemukiman yang
selanjutnya dalam jangka waktu tertentu akan diangkut ke TPSTdan ke pabrik daur ulang styrofoam.
Sampah yang tersisa dengan bobot sekitar 400 kg dikembalikan
ke tempat pengolahan sampah Suku Dinas Kebersihan Jakarta
Pusat, tepat di depan TPST. Sampah jenis ini tidak bisa diolah, pun
tidak laku dijual, sehingga dikembalikan ke TPST Bantargebang.
Sampah-sampah mudah terurai itulah yang dikumpulkan dalam
gundukan-gundukan. Dalam empat bulan, sampah akan berubah
menjadi pupuk kompos. Tentu saja disiram air tiap hari dan dibalik
secara berkala agar pembusukan sempurna.
Saat ini TPST sedang mencoba mengikutsertakan plastik
biodegradablealias plastik mudah terurai dalam pengolahan sam-
Untuk di Jakarta, TPST Rawasari merupakanTPST percontohan untuk pengurangan sampah
dari sumbernya melalui kegiatan pengomposan,
sekaligus bisa diterapkan di kawasan padat
penduduk.
Para peserta WSC 2015 mengunjungi TPST 3R di Rawasari Jakarta Pusat
-
7/23/2019 Bulletin Cipta Karya edisi Mei 2015
11/36
liputan khusus
1111
pah jadi kompos. Jika uji coba berhasil, plastik yang dibuat dari
bahan mudah terurai tidak lagi menambah tumpukan sampah
yang sulit terurai.
Pupuk yang merupakan produk sampingan pengolahan
sampah di TPST ini dijual Rp 1.500 per kg atau Rp 20.000 untuk
kemasan 20 kg. Setiap gundukan menghasilkan 600 kg kompos.
Aktivitas ini sudah kami lakukan sejak tahun 2000, ucap Ny
Suwarso, koordinator TPST Rawasari.
Pada awalnya, TPST ini dikelola Badan Pengkajian dan Pe-nerapan Teknologi. Sejak tahun 2009, TPST Rawasari dipin-
dahtangankan ke Dinas Kebersihan DKI Jakarta. Pengolahan sam-
pah di TPST Rawasari bisa lebih banyak karena ruang yang ada
masih tersisa. Apa daya, tenaga kerja yang ada sangat terbatas.
Dengan tenaga yang ada sekarang, hidup TPST ini masih
menunggu subsidi pemerintah. Maklum, pengolahan sampah
di DKI Jakarta belum melibatkan peran serta masyarakat untuk
membayar biaya pengolahan. Pengamat persampahan, Sri
Bebassari, menghitung, kebutuhan biaya pengolahan sampah
bisa mencapai Rp 100.000- Rp 150.000 per keluarga per bulan.
Kalau saja TPST serupa ini semakin menjamur, persoalan sam-
pah di DKI bisa dikurangi. Jalan menuju pengurangan sampah
masih membutuhkan dukungan regulasi dan rencana induk untuk
memantapkan langkahnya.(Teks: Ari)
Pada awalnya, TPST ini dikelola Badan Pengkajian
dan Penerapan Teknologi.
Edisi 054Tahun XIII4Mei 2015
-
7/23/2019 Bulletin Cipta Karya edisi Mei 2015
12/36
info baru
12
Area Genangan Bendungan Batu Jai di Lombok Tengah dengan volume sekitar 23juta M3
Area Genangan Bendungan Pengga di Lombok Tengah dengan volume sekitar 21juta M3
Sampai saat ini potensi sumber dayaair di Indonesia sekitar 3.900 miliarM3setiap tahunnya. Namun darijumlah tersebut hanya 25% saja yangsudah dimanfaatkan untuk berbagaikebutuhan seperti irigasi, air baku, dan
industri. Oleh karenanya, pembangunandan pengelolaan bendungan yangberkelanjutan merupakan salah satuupaya untuk memanfaatkan potensitersebut, kata Direktur Jenderal SumberDaya Air Kementerian Pekerjaan Umumdan Perumahan Rakyat, Mudjiadi, saatmembuka Seminar Nasional BendunganBesar di Nusa Tenggara Timur (NTT)pada Mei 2015 yang bekerja sama
dengan Komite Nasional Indonesia untukBendungan Besar (KNI-BB).
Masmian Mahida*)
Suplai Air Dalam Pencapaian
100% Aman Air Minum 2019
Jika kita lihat nilai strategis bendungan/waduk dengan
melihat potensi sumber daya air hingga 3.900 miliar M3
adalah sangat signifikan untuk suplai air baku dengan
cara transformasi dan reformasi tata kelola air baku
yang salah satunya diperuntukkan bagi penyediaan air
minum untuk masyarakat umum. Transformasi dan reformasi tata
kelola air baku yang integral dari hulu ke hilir butuh komitmen
simultan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat setelahmelihat potensi sumber daya air sangat besar dan cakupan area
layanannya yang luas pada seluruh wilayah Indonesia.
Dalam praktiknya dapat ditunjang sistem Enterprise Resource
Planning (ERP) yang mencakup antara lain sistem Supply Chain
Management (SCM), Financial Management (FM), Human Resources
(HR), Project Management (PM) dan Customer Relationship
Management (CRM).
Nilai ekonomi air berupa Use Value (UV)tersebut, terutama air
baku bagi masyarakat dan industri, tentunya memiliki dampak
besar bagi kesejahteraan dan pertumbuhan perekonomian daerah
lokal dan regional. Dari sisi rantai pasok (supply chain)air baku bagi
-
7/23/2019 Bulletin Cipta Karya edisi Mei 2015
13/36
info baru
13
Teknologi Membran Reserve Osmosis Pengolah Air Baku
Warga menggambil air payau dari sumur di Pulau Palue, NTT
Edisi 054Tahun XIII4Mei 2015
masyarakat di seluruh wilayah Indonesia potensinya sangatlah
besar. Karena itu perlu adanya pengelolaan yang sifatnya Giant
Water Networks (GWN) yang mencakup lintas kabupaten dan
provinsi secara merata.
Terkait target pencapaian universal access 100% aman air
minum 2019 menurut Direktorat Pengembangan Air Minum
Direktorat Jenderal Cipta Karya adalah dengan 2 program, yakni
perluasan pelayanan air minum dan penyehatan PDAM. Namun,
tentunya program-program tersebut perlu dukungan dari sisi
hulu, yakni suplai air.
Kita dapat melihat potensi air yang tersebar di seluruh
Indonesia adalah sebagai suplai air, sebagai contoh pada Ben-
dungan Batu Jai di Kabupaten Lombok Tengah Nusa TenggaraBarat (NTB) ini memiliki volume air tampungan efektif 23.502.000
M3. Kemudian Bendungan Pengga di Kabupaten Lombok Tengah
Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki volume air tampungan efektif
21.000.000 M3.
Pemanfaatan air baku yang berasal dari air permukaan salah
satunya dari air sungai yang telah ditampung dalam bangunan
bendungan/waduk maupun dengan program pembangunan
bendungan/waduk baru di wilayah Indonesia yang berpotensi
memiliki air merupakan terobosan yang dapat dimanfaatkan
untuk mensuplai air bagi perusahaan daerah air minum (PDAM).
Optimisme pasokan suplai air baku bagi PDAM adalah sangat
besar, sehingga dapat menjawab tantangan dalam keterbatasan
air baku pada daerah-daerah yang tidak memiliki sumber air baku
dengan cara kerjasama/sinergi antar daerah maupun denganpemerintah pusat melalui sistem penyediaan air minum (SPAM)
regional dengan mempertimbangkan pemenuhan kriteria 4K,
yakni kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan keterjangkauan.
Pada sisi lain kebutuhan suplai air bersih, yakni air minum
pada daerah pesisir yang berair laut/payau dapat menggunakan
teknologi yang mengolah air baku dari air laut/payau dengan
penerapan Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) dengan teknologi
membran Reserve Osmosis (RO) tekanan rendah (Merotek)
misalnya. Dengan metode tersebut atau inovasi teknologi lainnya
sedianya kebutuhan air minum bersih yang memenuhi kualitas
baku mutu bagi masyarakat pada daerah pesisir dapat tercukupi.
Potensi sumber daya air di seluruh wilayah Indonesia sangat
besar dengan melihat karakteristik daerah masing-masing terkaitketersediaan air untuk suplai air baku nasional tentunya sangat
diperlukan sinergi top-down dan bottom-up, antara pemerintah
pusat, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat terkait
pengelolaan dan teknologi dalam mewujudkan universal access
100% aman air minum 2019 yang berkeadilan dan berkelanjutan.
*) Staf Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi
Lingkungan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian
Pekerjaan Umum
-
7/23/2019 Bulletin Cipta Karya edisi Mei 2015
14/36
info baru
14
Kementerian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat (PUPR) melaluiDitjen Cipta Karya merekomendasikanpenerbitan Surat Penetapan PemberianHibah (SPPH) ke Kementerian Keuangan
untuk 87 kabupaten/kota pelaksanaprogram hibah air minum APBN 2015dengan nilai hibah Rp. 426,177 Miliardengan targetoutputsebanyak 144.809Sambungan Rumah (SR).
87 Kabupaten/Kota
Direkomendasikan Dapat SPPHHibah Air Minum
Hal tersebut diungkapkan Direktur Pengembangan
Air Minum Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR
Mochammad Natsir saat membuka Rapat Teknis
Pelaksana Program Hibah Air Minum APBN 2015 di
Jakarta, Selasa (26/05/2015).
Natsir mengatakan, program ini merupakan bukti bahwa
Pemerintah Daerah memiliki komitmen dan kemampuan untuk
meningkatkan kepedulian dalam peningkatan akses layanan air
minum, terutama kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah
(MBR).
Untuk itu, berdasarkan pengalaman pelaksanaan program
hibah air minum tahun-tahun sebelumnya, maka Pemerintah
mulai tahun 2015 sampai 2019 akan mengimplementasikan
pelaksanaan Program Hibah Air Minum dengan pendekatan
serupa, melalui pendanaan rupiah murni APBN, sehingga akan
berkontribusi positif terhadap pencapaian akses layanan air
minum 100% di tahun 2019.
Saya harap, dukungan dari masing-masing PDAM di daerah,
untuk dapat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program
hibah ini, sehingga mampu mengoptimalkan pelayanan sektor Air
Minum bagi masyarakat, harap Natsir.
Natsir menambahkan, program hibah ini merupakan pene-
rusan hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah
yang bersumber dari pendapatan murni APBN TA 2015. Rapat
ini merupakan upaya yang lebih sistematis untuk dapat mening-
katkan kinerja program hibah air minum APBN, khusunya per-
cepatan dalam pemasangan SR, ujar Natsir.
Tujuan Rapat ini selain untuk menyampaikan status progres
persiapan pelaksanaan pemasangan SR hibah APBN 2015, juga
menyusun rencana tindak lanjut yang sinergi dan komprehensif
dalam rangka percepatan pemasangan SR yang harus selesai akhir
September 2015.
Rapat ini dihadiri oleh 87 Direktur Utama PDAM kabupaten/
kota penerima hibah air minum APBN tahun 2015, serta narasumber
antara lain Kasubdit Investasi Direktorat Pengembangan Air
Minum Ditjen Cipta Karya Meike Kencanawulan, perwakilan IndII
FacilityDedi Budianto, dan Kasubdit Pengawasan BUMD Jasa Air
Minum BPKP Albert Yudha.(Teks : bns)
Direktur Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Ditjen Cipta Karya,Mochammad Natsir.
-
7/23/2019 Bulletin Cipta Karya edisi Mei 2015
15/36
info baru
15Edisi 054Tahun XIII4Mei 2015
Keberadaan Arsitek sudah lama. Karya-karyanya pun sudah mendapatkanpengakuan dari masyarakat. Ironisnyaselama ini belum ada produk hukum yangmelindunginya. Pada 2015 ini Indonesia
akan memasuki Masyarakat Ekonomi Asia(MEA) yang melahirkan konsekuensi untukbersaing dengan arsitek asing. Dengandemikian Arsitek Indonesia tidak bolehjadi penonton.
Profesionalitas
dan Integritas Arsitekakan Dilindungi Undang-Undang
R
UU Arsitek merupakan salah satu prioritas tahun
2015 yang masuk dalam Program Legislasi Nasional
(Prolegnas). Untuk memperoleh berbagai aspirasi,
masukan, dan pendalaman dari daerah, terkait
penyempurnaan RUU ini, maka Komisi V DPR RImelakukan kunjungan kerja (kunker) dengan menyelenggarakan
Focus Group Discussion (FGD) di Padang, Yogyakarta, dan
Palangkaraya.
Penyusunan RUU Arsitek dilandaskan pada beberapa hal
penting dan strategis, antara lain pertumbuhan pasar konstruksi
nasional, kurangnya tenaga Arsitek bersertifikat ahli, kebutuhan
masyarakat akan adanya dasar hukum profesi Arsitek, belum
adanya suatu pola keseragaman yang mengatur tentang Arsitek,
syarat menjadi Arsitek, hak dan kewajiban Arsitek, dan lain-lain.
Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (PUPR), Andreas Suhono, mengungkapkan
pada praktiknya sekarang terjadi beberapa ketidakadilan. Banyak
bangunan karya Arsitek Indonesia yang tidak punya lisensi
sehingga muncul nama arsitek asing, jangan sampai nanti ArsitekIndonesia hanya menjadi penonton. Menurut Andreas saat ini
sebetulnya telah dilakukan upaya guna mendorong penyelamatan
ataupun memberikan perlindungan kepada arsitek lokal, salah
satunya dengan adanya asosiasi kota pusaka.
Namun dengan adanya RUU Arsitek diharapkan ada payung
hukum yang lebih kuat yang dapat dijadikan landasan dalam
penyelamatan arsitek lokal. Dengan adanya UU Arsitek juga
diharapkan dapat melecut rasa percaya diri arsitek Indonesia
untuk dapat bersaing dengan arsitek asing, tidak hanya di ASEAN
maupun Asia tapi juga di seluruh dunia, ujar Andreas dalam FGD
di Yogyakarta (19/5).
Ditegaskan, Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR sangat
mendukung lahirnya RUU Arsitek dengan menangkap perkem-
bangan yang terjadi dalam Arsitektur Indonesia, termasuk profesi
arsitektur dan penyelenggaraan arsitektur saat ini.
UU Arsitek akan melindungi keberadaan arsitek Indonesia
guna mengantisipasi adanya rekayasa hukum yang merugikan
profesi ini. Andreas Suhono menilai keberadaan profesi arsitek
dan pekerjaan arsitektur sudah diatur dalam 3 UU, yakni UU
Jasa Konstruksi, UU Bangunan Gedung, dan UU Keinsinyuran.
Sayangnya, hingga kini belum ada payung hukum yang secara
khusus mengatur dan menaungi keberadaan profesi arsitek.
masalah lain terkait profesi ini antara lain bekum adanya per-lindungan hasil karya, lemahnya daya saing dan kompetensi
dalam menghadapi pasar ASEAN, serta belum adanya cetak biru
terkait orisinil budaya arsitektur Indonesia yang belum diakui
dalam tataran global akibat ciri literatur yang beragam.
Terlebih belum adanya pola keseragaman seperti pola kerja,
standar kinerja dan pengembangan profesi berkelanjutan. ini
menjadi kendala sekalugus merugikan para arsitek, tutur Andreas.
Pada kesempatan yang lain di Sumatera Barat (28/5), Direktur PBL
Ditjen Cipta Karya Adjar Prajudi yang turut mendampingi Komisi
V mengatakan bahwa standar perancangan perlu dilakukan.
Kalau bisa Konsultan/ Arsitek yang merancang tidak berhenti di
Ketua Komisi V DPR RI Fahri Djemi Francis (kiri) dan Dirjen Cipta Karya AndreasSuhono dalam Focus Group Discussion (FGD) RUU Arsitek di Yogyakarta.
-
7/23/2019 Bulletin Cipta Karya edisi Mei 2015
16/36
info baru
16
perencanaan, tetapi ikut sampai ke tahapan konstruksinya. Lisensi
atau sertifikat penting untuk Arsitek karena pada MEA nanti
kita tidak bisa menghalangi Arsitek asing masuk ke Indonesia.
Untuk itulah Undang-Undang tentang Arsitek ini dibuat, agar
profesionalitas dan integritas Arsitek bisa dilindungi, ucap Adjar.
Diharapkan bahwa dengan adanya UU Arsitek ini maka dapat
memberikan payung hukum yang jelas terhadap pertumbuhan
dan perkembangan arsitek serta perlindungan jasa arsitek dan
mewujudkan tertib penyelenggaraan jasa arsitektur. Selain itu
juga agar Arsitek mempunyai profesionalisme, integritas, profesi,
perlindungan profesi arsitek, dan ketentuan sanksi, serta dapat
meningkatkan daya saing Arsitek Indonesia pada tingkat nasional
dan internasional.
Sementara itu saat memimpin FGD di Yogyakarta, Ketua
Komis V DPR RI Fahri Djemi Francis menyampaikan lima harapan
tersusunnya RUU Arsitek. Pertama, berkaitan dengan arah per-
tumbuhan dan perkembangan arsitek dan pengguna jasa. Kedua,
mewujudkan tertibnya penyedia jasa arsitek sebagai jaminan
kesetaraan kehidupan antara pengguna jasa dalam hak dan
kewajiban. Ketiga, mewujudkan peningkatan peran masyarakat
dalam bidang arsitek. Keempat, menata arsitektur yang mampu
menyeimbangkan kepentingan ekonomi keselamatan publik dan
menciptakan kenyamanan lingkungan yang terbangun. Kelima,
menjamin para pelaku arsitektur dengan tata kelola yang baik. Hal senada juga diungkapkan Muhtadi dari Universitas Islam
Indonesia (UII). Dikatakan, arsitek sudah semestinya setara dengan
profesi lain karena dibutuhkan waktu 5 tahun untuk mendapatkan
gelar ini. Disamping itu, arsitek diakui oleh UU sebagai sebuah
profesi secara formal. Oleh karenanya perlu adanya hubungan
jaminan kerja untuk melakukan praktek kerja arsitek bagi yang
memenuhi persyaratan.
Dalam kesempatan sama Farry Djemi Francis menilai SDM
di bidang ini masih terbatas untuk negara seluas Indonesia.
Namun sudah layak profesi arsitek kita mendapatkan pengakuan
sebagaimana profesi lain seperti guru, advokad, akuntan, notaris
agar mereka dapat berkarya secara maksimal demi kebaikan
bersama. Untuk itu tambah Farry, sudah saatnya Indonesia segera
memiliki UU Arsitek seperti negara lain.Ketiadaan UU Arsitek telah menciptakan pelanggaran oleh
oknum arsitek terhadap cagar budaya yang seharusnya dilindungi
namun sebaliknya malah dihilangkan hanya karena permintaan
pengguna jasa. Ini yang perlu diatur dalam sebuah produk hukum
yang kini masih dalam proses penjaringan masukan dari kalangan
akademisi, ucap Farry.
IAI Prihatin Gaya Kearifan Lokal Mulai Luntur
Sumatera Barat dipilih menjadi lokasi FGD dikarenakan model
arsirektur di ranah minang tersebut mempunyai keunikan dan
filosofi tersendiri yang dapat memadukan nilai-nilai tradisional
dengan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Begitu pula
dengan Yogyakarta yang sudah ditetapkan (2013) oleh badan
dunia sebagai Heritage City.
Arsitektur bangunan gedung kota-kota besar di Indonesia saat
ini lebih condong berkiblat pada budaya modern. Padahal local
wisdom yang mengakar pada budaya daerah dinilai tidak kalah
menarik ketimbang gaya arsitektur modern yang lebih menganutpada budaya asing. Maski demikian Pembangunan Kota Jogja
ke depan diharapkan mampu mengkedepankan lokal wisdem
sebagai ciri khas kota yang berbudaya.
Kondisi bergesernya gaya arsitektur jelas menjadi kepri-
hatinan kami. Kami ingin 5 tipologi gaya arsitektur menjadi
panduan pembangunan wajah kota mendatang, tegas Arief Heru
Swasono dari Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) usai mengikuti Forum
Group Discussion (FGD) yang digelar Panja Komisi V DPR RI dengan
Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR Jumat (19/5) di Yogyakarta.
Dikatakan, 5 tipologi gaya arsitektur (klasik, tradisional, candi,
kolonial dan Indies) diharapkan menjadi panduan para arsitek
muda kita yang akan ikut andil membangun kota-kota di tanah
air. Tipologi ini merupakan hasil kajian para arsitek yang peduli
terhadap kondisi mulai bergesernya local wisdom ke arah gaya
modern.
Sudah selayaknya penghargaan terhadap kota pusaka se-
perti Yogyakarta disikapi sebagai bentuk kehormatan seka-
ligus tantangan yang perlu diwujudkan. selama 3 tahun ter-
akhir pembangunan kota Yogyakarta kearah wajah kota yang
kurang mencerminkan heritage city. Ini memalukan. sudah
ditetapkan malah merusak wajah kota bahkan mengorbankan
atau menghilangkan bangunan sejarah yang seharusnya diper-
tahankan, ungkap Arief.
Di sisi lain Pergub No 40/2014 tentang arsitektur hukum kota
DI Yogyakarta sudah terbit. Alangkah baik jika setidaknya dijadikan
pedoman untuk pembangunan kota Yogyakarta ke depan. Dan
diperkuat lagi adanya zona-zona pada titik mana saja yang wajibmenerapkan 5 topologi untuk dibangun sebuah gedung. Penyedia
jasa tidak sekedar menuruti permintaan semata. Tetapi juga taat
aturan Pergub, tambah Arief.
Menanggapi pertanyaan terkait dengan rencana pemba-
ngunan Bandara Bantul. Arief mengimbau agar gaya kearifan lokal
sebisa mungkin dipertahankan guna menjaga citra DI Yogyakarta
sebagai kota budaya. Ketua Komusi V, Farry Djemi Francis me-
ngaku mendukung dengan masukkan para pakar arsitek yang
menginginkanlocal wisdomdipertahankan.
Sementara saat melakukan FGD di Kota Palangkaraya terung-
kap bahwa saat ini pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan
Tengah mencapai 7,3%. Pertumbuhan ini sangat pesat dan
sekarang sudah banyak dibangun gedung bertingkat. Ini menjadi
kekhawatiran sendiri, apakah gedung yang dibangun me milikiciri khas lokal, karena tidak ada keharusan bagi investor untuk
membangun konstruksi yang bernuansa lokal. Dalam RUU ini
harus ada pasal bahwa setiap arsitek yang membangun di suatu
daerah wajib membuat rancangan yang khas dari daerah tersebut,
ungkap Gubernur Teras Narang.
Mimpi Indonesia adalah menjadi tuan di negeri sendiri dalam
perdagangan bebas nanti. Dan untuk mewujudkan hal tersebut
perlu kerja keras, komptensi yang baik dan wadah dan payung
hukum yang jelas agar profesi menjanjikan.
(Teks : Ahmad Wardi, Joko Hendy, dan Ria Juni Putra/berbagai
sumber)
-
7/23/2019 Bulletin Cipta Karya edisi Mei 2015
17/3617
Sail Tomini 2015 rencananya akandihelat pada 19 September 2015mendatang. Sementara itu pekerjaansik untuk infrastruktur pendukungacara tersebut masih terus dikerjakan.
Menteri PUPR MintaInfrastuktur Pendukung Sail TominiSelesai Tepat Waktu
info baru
Edisi 054Tahun XIII4Mei 2015
Harus selesai pertengahan Agustus, tegas Menteri
PUPR Basuki Hadimuljono saat melakukan kunjungan
lapangan ke lokasi Sail Tomini di Kabupaten Parigi
Moutong yang didampingi oleh sejumlah Anggota
DPRD beserta seluruh Satuan Kerja bidang Cipta
Karya Provinsi Sulawesi Tengah akhir Mei lalu.
Tujuan kunjungan lapangan ini untuk meninjau dan melakukanevaluasi kemajuan pekerjaan infrastruktur Sail Tomini. Bahkan
ada beberapa pekerjaan yang penyelesaiannya dimajukan untuk
mengejar kesesuaian dari jadwal pekerjaan lainnya, tutur Basuki.
Basuki menegaskan, tak ada toleransi bagi pekerjaan tersebut,
progres pekerjaan agar diperhatikan kualitas dan seni kerjanya,
karena waktu pelaksanaan tidak akan mungkin digeser dan sudah
menjadi jadwal nasional.
Beberapa lokasi pekerjaan fisik yang terus dikerjakan secara
ekstra tersebut terutama di Dusun Kayu Bura, Desa Pelawa Baru
dan tanggul pengaman serta pembangunan rumah nelayan.
Beberapa fasilitas penunjang lainnya yang akan dibangun di
lokasi Sail adalah drainase, MCK dan air bersih, serta pelebaran
ruas jalan negara di depan lokasi utama. Mudah-mudahan tidak
ada keterlambatan, kata Basuki.
Basuki menambahkan, kepada semua Satuan Kerja yang
bertanggung jawab agar pada bulan Agustus nanti semua peker-
jaan sudah selesai. Pasalnya, kegiatan infrastruktur di lokasi Sail
tidak ada istilah perpanjangan waktu, tutup Basuki. Sebelumnya, Bupati Kabupaten Parigi Moutong Samsu Rizal
Tombolotutu, saat meninjau kemajuan pelaksanaan pemba-
ngunan infrastruktur dimaksud mengatakan kesiapan melaku-
kan percepatan pembangunan fisiknya, baik menggunakan dana
yang bersumber dari APBN maupun APBD Provinsi dan APBD
Kabupaten Parigi Moutong.
Samsu mengatakan, pekerjaan di lokasi Sail Tomini harus
diawasi dengan baik agar tidak ada pekerjaan yang tumpang
tindih satu sama lain sehingga dapat mencapai target yaitu selesai
sebulan sebelum dilaksanakannya Sail Tomini.
Sementara, Kepala Dinas Cipta Karya Perumahan dan Tata
Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Immam Algazali mengungkap-
kan, Sail Teluk Tomini 2015 bertujuan untuk memperkenalkan
potensi wisata bawah laut Teluk Tomini kepada dunia luar seba-
gai destinasi wisata yang menawarkan keunikan, keindahan dan
kenyamanan. Event berskala internasional juga dapat membuka
peluang investasi yang kondusif di berbagai sektor kelautan dan
perikanan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain, Kepala
Bidang Cipta Karya, Bupati Kabupaten Parigi Moutong, Kepala
Dinas Bina Marga, Kepala Dinas Sumber Daya Air, Kepala Satuan
Kerja Perencanaan dan Pengendalian PIP, Kepala Satuan Kerja
Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan,
dan Kepala Satuan Kerja Pengembangan Air Minum dan Sanitasi.
(Teks : Hendra Randal Sulteng)
-
7/23/2019 Bulletin Cipta Karya edisi Mei 2015
18/36
inovasi
18
Sandhi Eko Bramono*)
Bangsa yang tidak percaya kepadakekuatan dirinya sebagai suatu bangsa,tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsayang merdeka.
Kata cambuk yang membekas di sanubari kita semua,
saat Bung Karno menyampaikannya, baik yang
mendengarkan secara langsung atau mendengarkan
secara tidak langsung melalui rekaman elektronik,
dalam upacara kenegaraan 17 Agustus 1963, di
Jakarta.
Dalam segala lini atau sektor kehidupan berbangsa, termasuk
dalam sektor persampahan, kepercayaan pada kekuatan diri
sebagai bangsa inilah, yang akhirnya menghantarkan lahirnya
piranti lunak Rudal SPS Indonesia (Ruang Kendali Sistem
Penanganan Sampah Indonesia). Rudal SPS ini dapat memantau
kinerja penanganan sistem penanganan sampah nasional, ber-
dasarkan hasil pemodelan matematika.Sistem ini dibuat oleh putra-putri Indonesia di lingkungan
Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman
pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,
sehingga menjadikan Direktorat Pengembangan Penyehatan
Lingkungan Permukiman dapat memantau kinerja sistem pe-
nanganan sampah di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Hasil
pemantauan dapat tergambar dalam kondisi keterisian Tempat
Pemrosesan Akhir (TPA) sampah jika telah terisi penuh, pe nuh
sebagian (berapa persen keterisiannya), atau kosong.
Dalam pengambilan keputusan, hasil olahan informasi ini
menjadi sangat penting untuk menilai kinerja sistem penanganan
sampah eksisting di kabupaten/kota tersebut. Bahkan dapat
digunakan untuk memverifikasi usulan bottom-up melalui pen-
dekatantop-down.
Metode Pendekatan
Sistem ini memakai metode kuantitatif yang didasarkan pada
pemodelan matematika dengan bantuan Microsoft Excel, melalui
masukan/input jumlah sampah yang terangkut dari sebuah
kabupaten/kota menuju lokasi Tempat Pengolahan Sampah
Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R) berbasis masyarakat atau Tempat
Pengolahan Sampah Terpadu (TPST ) berbasis institusi atau Tempat
Pemrosesan Akhir (TPA) sampah, sehingga menggambarkan
tingkat keterisian TPA sampah.
Dinotasikan bahwa TPS 3R berkapasitas pelayanan 3 m3
sampah tercampur/hari, TPST berkapasitas pelayanan 43,2 m3
sampah tercampur/hari, dan TPA sampah berkapasitas pelayanan
287.000 jiwa.tahun/hektar unit pengolahan sampah dengan tinggi
tumpukan sampah 15 meter.
Terkait hal tersebut, maka dibutuhkan data jumlah sampah
terangkut setiap harinya (dalam satuan: m3/hari), jumlah TPS 3R
(dalam satuan: unit), jumlah TPST (dalam satuan: unit), luas unit
pengolahan sampah/sel landfill pada TPA sampah (dalam satuan:
hektar), dan tinggi tumpukan sampah pada unit pengolahan
sampah di TPA sampah (dalam satuan: meter). TPS 3R dan TPST
merupakan infrastruktur yang berperan dalam menangani sampah
pada skala komunal atau kawasan, sehingga menghasilkan residu
sejumlah 30 % dari kapasitas terolahnya, untuk kemudian diangkut
dan diolah lebih lanjut pada TPA sampah.
Pendekatan yang dilakukan secara matematis ini, terus
disempurnakan dengan melakukan perbaruan data, seiring
dengan adanya konstruksi baru dari TPS 3R, TPST, dan TPA sampah.
Selain itu, penyempurnaan informasi terkait jumlah sampahterangkut, juga senantiasa membutuhkan perbaruan. Selama ini,
sumber data diambil secara konsisten dari Buku Putih Sanitasi,
yang menggambarkan keterangkutan sampah eksisting setiap
harinya. Seringkali data terkait keterangkutan sampah belum
tersedia dalam beberapa dokumen dari kabupaten/kota tertentu,
sehingga menghasilkan masukan data dalam piranti lunak berupa
keterangkutan sampah sejumlah 0 m3/hari.
Untuk dapat melakukan perhitungan tersebut, maka dibu-
tuhkan suatu formulasi matematika, sehingga akan dapat meng-
hitung keterisian TPA sampah, apakah dalam kondisi kosong,
penuh terisi, atau terisi sebagian dengan persentase keterisiannya.
TPA Sanggrahan Kab. Temanggung
Rudal SPS Indonesia:RUang kenDALi Sistem Penanganan Sampah Indonesia
-
7/23/2019 Bulletin Cipta Karya edisi Mei 2015
19/36
inovasi
19Edisi 054Tahun XIII4Mei 2015
umur teknis TPA sampah =!".!!",!!!!"!!"#
!!!,!!!!" ! !""!"#!! ! !".!"!!"#!
TTS : tinggi tumpukan sampah pada unit pengolahan sampah di TPA sampah (meter)
LUPS : luas unit pengolahan sampah di TPA sampah (hektar)VST : volume sampah terangkut (m
3/hari)
TPS 3R : jumlah TPS 3R (unit)
TPST : jumlah TPST (unit)
Formula yang sangat membanggakan dan dilahirkan dari
Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman
ini, diawali dengan pemodelan matematika dalam menghitung
umur teknis TPA sampah, untuk kemudian ditentukan keterisian
sampah, sejak saat TPA sampah dioperasikan hingga berakhir
umur teknisnya.
Sebagai contoh, jika konstruksi dilakukan pada tahun 2011,maka diasumsikan bahwa TPA sampah mulai beroperasi sejak 1
Januari 2012. Data ini dapat senantiasa diperbarui, khususnya
setiap terdapat kesempatan untuk berdiskusi dengan Satuan
Kerja Pengembangan Air Minum dan Sanitasi tingkat provinsi
atau Pemerintah Kabupaten/Kota, mengingat masih ditemukan
kebelumoptimalan terkait administrasi serah terima pengelolaan
dan serah terima aset, dimana seringkali ditemukan TPA sampah
tidak dapat langsung dimanfaatkan tepat pada tahun berikutnya
pasca penyelesaian konstruksi.
jika tidak tersedia data keterangkutan sampah dan TPA sampah
sudah terbangun, maka akan diterjemahkan sebagai TPA sampah
kosong. Jika tersedia data keterangkutan sampah dan TPA sampah
belum terbangun, maka akan diterjemahkan sebagai sampah
menumpuk di kota. Jika tersedia data keterangkutan sampah
dan TPA sampah telah terbangun, maka akan diterjemahkan
persentase keterisian TPA sampah. Jika persentase keterisiansampah kurang dari 100 %, maka akan diterjemahkan dalam
persentase sesuai dengan tingkat keterisiannya, dengan tingkat
kesahihan dua digit di belakang koma. Jika persentase keterisian
sampah lebih dari 100 %, maka akan diterjemahkan TPA sampah
penuh. Beberapa contoh tabulasi untuk sistem penanganan
wilayah Indonesia timur, tergambarkan dalam tabel terlampir.
Bali-Nusa Tenggara Barat-Nusa Tenggara Timur
provinsi kabupaten/kota/kotamadya keterangan
Bali
Kota Denpasar 55,97%
Kabupaten Buleleng TPA sampah penuh
Kabupaten Tabanan sampah menumpuk di kota
Kabupaten Gianyar TPA sampah penuh
Kabupaten Karang Asem sampah menumpuk di kota
Kabupaten Badung sampah menumpuk di kota
Kabupaten Klungkung sampah menumpuk di kota
Kabupaten Jembrana sampah menumpuk di kota
Kabupaten Bangli TPA sampah penuh
Nusa Tenggara Barat
Kota Mataram TPA sampah penuh
Kabupaten Lombok Barat sampah menumpuk di kota
Kabupaten Lombok Utara sampah menumpuk di kota
Kabupaten Lombok Timur 74,31%
Kabupaten Sumbawa 43,96%
Kabupaten Bima 14,57%
Kabupaten Sumbawa Barat TPA sampah kosong
Kabupaten Lombok Tengah TPA sampah kosong
Kabupaten Dompu TPA sampah kosong
Kota Bima sampah menumpuk di kota
Nusa Tenggara Timur
Kabupaten Manggarai sampah menumpuk di kota
Kabupaten Rote Ndao sampah menumpuk di kota
Kabupaten Sumba Barat Daya 9,70%
Kabupaten Manggarai Timur sampah menumpuk di kota
Kabupaten Sumba Timur 1,63%
Kabupaten Belu 3,86%
Kabupaten Alor sampah menumpuk di kota
Kabupaten Lembata sampah menumpuk di kota
Kabupaten Sikka TPA sampah kosong
Kabupaten Ende sampah menumpuk di kota
Kabupaten Kupang sampah menumpuk di kota
Kabupaten Timor Tengah Selatan 6,13%
Kabupaten Ngada sampah menumpuk di kota
Kabupaten Sabu Raijua sampah menumpuk di kota
Kota Kupang 41,06%
Kabupaten Sumba Barat sampah menumpuk di kota
Kab upa te n Timor Ten gah U ta ra sa mpa h men umpu k d i ko ta
Kabupaten Flores Timur sampah menumpuk di kota
Kabupaten Manggarai Barat sampah menumpuk di kota
Kabupaten Sumba Tengah sampah menumpuk di kota
Kabupaten Nagekeo sampah menumpuk di kota
Dengan menghitung umur teknis TPA sampah, maka akan
diketahui tanggal TPA sampah tersebut akan terisi penuh.
Tanggal semenjak TPA sampah dioperasikan, kemudian
dibandingkan dengan periode TPA sampah akan terisi penuh,
akan menggambarkan persentase keterisian TPA sampah. Yang
lebih membanggakan lagi, bahwa data tanggal pada saat piranti
lunak ini dibuka, tidak perlu lagi diisikan dengan tanggal eksisting,
melainkan sudah diformulasikan menyesuaikan dengan tanggal
piranti lunak ini dibuka. Dengan kata lain, setiap pukul 00.00.01(tengah malam), maka tingkat persentase keterisian TPA sampah
akan meningkat sebagaimana hasil hitung berdasarkan formula
matematika terkait umur teknis TPA sampah, sesuai dengan waktu
yang ditunjukkan oleh komputer tersebut, dimanapun piranti
lunak tersebut dibuka dari seluruh dunia, secara waktu nyata (real
time).
Keluaran dari Piranti Lunak
Rudal SPS Indonesia sebagai suatu hasil pemodelan matematika,
akan menghasilkan terjemahan bagi pengambil kebijakan, dari
tingkat keterisian TPA sampah, sebagai gambaran kinerja sistem
penanganan sampah di kabupaten/kota terkait. Sebagai contoh,
-
7/23/2019 Bulletin Cipta Karya edisi Mei 2015
20/3620
inovasi
Sulawesi Utara-Sulawesi Tengah-Sulawesi Selatan-
Sulawesi Tenggara-Sulawesi Barat-Gorontalo
provinsi kabupaten/kota/kotamadya keterangan
Sulawesi Utara
Kota Manado 72,83%
Kabupaten Minahasa Utara sampah menumpuk di kota
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 1,30%
Kabupat en Siau Tagul andang Bi aro sampah menumpuk di kot a
Kabupaten Minahasa Tenggara TPA sampah kosong
Kabupaten Boolang Mongondow Selatan TPA sampah penuh
Kabupaten Kepulauan Sangihe 3,47%
Kota Kotamobagu sampah menumpuk di kota
Ka bup aten Bolaan g Mo ngo nd ow Timur s ampah me nu mp uk di kota
Kabupaten Minahasa sampah menumpuk di kota
Kabupaten Kepulauan Talaud sampah menumpuk di kota
Kabupaten Minahasa Selatan 36,76%
Kabupaten Boolang Mongondow TPA sampah kosong
Kota Bitung 18,12%
Kota Tomohon TPA sampah penuh
Sulawesi Tengah
Kabupaten Poso sampah menumpuk di kota
Kabupaten Banggai sampah menumpuk di kota
Kabupaten Toli-Toli TPA sampah kosong
Kabupaten Parigi Moutong 0,70%
Kabupaten Tojo Una-Una sampah menumpuk di kota
Kota Palu TPA sampah penuh
Kabupaten Banggai Kepulauan sampah menumpuk di kota
Kabupaten Morowali sampah menumpuk di kota
Kabupaten Donggala TPA sampah kosong
Kabupaten Buol sampah menumpuk di kota
Kabupaten Sigi sampah menumpuk di kota
Sulawesi Selatan
Kota Makassar TPA sampah penuh
Kota Pare-Pare TPA sampah penuh
Kabupaten Kep. Selayar 31,73%
Kabupaten Sinjai 32,53%
Kabupaten Maros sampah menumpuk di kota
Kabupaten Barru 9,94%
Kabupaten Soppeng 17,95%
Kabupaten Pinrang 16,88%
Kabupaten Bulukumba 15,86%
Kabupaten Takalar sampah menumpuk di kota
Kabupaten Gowa sampah menumpuk di kota
Ka bup aten Pang ka je ne Da n Ke pu la ua n s ampa h menu mp uk di kota
Kota Palopo 38,15%
Kabupaten Luwu Utara 23,48%
Kabupaten Bantaeng sampah menumpuk di kota
Kabupaten Jeneponto TPA sampah penuh
Kabupaten Bone 44,84%
Kabupaten Sidenreng Rappang 2,68%
Kabupaten Enrekang TPA sampah kosong
Kabupaten Luwu 37,18%
Kabupaten Luwu Timur sampah menumpuk di kota
Kabupaten Tana Toraja Utara sampah menumpuk di kota
Kabupaten Tana Toraja sampah menumpuk di kota
Kabupaten Wajo sampah menumpuk di kota
Sulawesi Tenggara
Kabupaten Kolaka 1,53%
Kota Kendari 18,66%
Kota Bau-Bau TPA sampah kosong
Kabupaten Muna sampah menumpuk di kota
Kabupaten Wakatobi sampah menumpuk di kota
Kalimantan Barat-Kalimantan Tengah-Kalimantan Selatan-
Kalimantan Timur
provinsi kabupaten/kota/kotamadya keterangan
Kalimantan Barat
Kabupaten Sanggau 86,66%
Kota Pontianak TPA sampah penuh
Kota Singkawang TPA sampah penuh
Kabupaten Ketapang 30,47%
Kabupaten Sambas 14,16%
Kabupaten Landak 17,15%
Kabupaten Kubu Raya sampah menumpuk di kota
Kabupaten Bengkayang sampah menumpuk di kota
Kabupaten Pontianak sampah menumpuk di kota
Kabupaten Sintang sampah menumpuk di kota
Kabupaten Kapuas Hulu sampah menumpuk di kota
Kabupaten Sekadau sampah menumpuk di kota
Kabupaten Melawi sampah menumpuk di kota
Kabupaten Kayong Utara sampah menumpuk di kota
Kalimantan Tengah
Kabupaten Kotawaringin Barat 9,39%
Kabupaten Kotawaringin Timur 5,21%
Kabupaten Kapuas sampah menumpuk di kota
Kabupaten Barito Selatan sampah menumpuk di kota
Kota Palangka Raya 41,10%
Kabupaten Lamandau TPA sampah kosong
Kabupaten Katingan sampah menumpuk di kota
Kabupaten Gunung Mas sampah menumpuk di kota
Kabupaten Barito Timur sampah menumpuk di kota
Kabupaten Sukamara sampah menumpuk di kota
Kabupaten Barito Utara sampah menumpuk di kota
Kabupaten Seruyan sampah menumpuk di kota
Kabupaten Pulang Pisau sampah menumpuk di kota
Kabupaten Murung Raya sampah menumpuk di kota
Kalimantan Selatan
Kota Banjarmasin TPA sampah penuh
Kabupaten Banjar 23,01%
Kabupaten Kota Baru 22,83%
Kabupaten Barito Kuala 23,72%
Kab upa te n Hulu Sung ai Selatan T PA sa mpa h pe nu h
Kabupaten Tanah Bumbu TPA sampah penuh
Kabupaten Tapin TPA sampah kosong
Kabu pa te n Hulu Sung ai Ten gah T PA sa mpa h ko son g
Kabupaten Tabalong 26,95%
Kota Banjar Baru sampah menumpuk di kota
Kabupaten Tanah Laut 16,60%
Kabupaten Hulu Sungai Utara 4,50%
Kabupaten Balangan 28,76%
Kalimantan Timur
Kota Balikpapan TPA sampah penuh
Kota Samarinda TPA sampah penuh
Kota Tarakan sampah menumpuk di kota
Kota Bontang 11,93%
Kabupaten Paser 27,73%
Kabupaten Kutai Timur sampah menumpuk di kota
Kabupaten Berau 18,87%
Kabupaten Bulungan sampah menumpuk di kota
Kabupaten Tana Tidung sampah menumpuk di kota
Kabupat en Kutai Kartanegar a sampah menumpuk di kota
Kabupaten Nunukan 10,37%
Kabupaten Kutai Barat TPA sampah kosong
Kabupaten Malinau 21,03%
Kab up aten Pe na ja m Pas er Utar a T PA s ampa h k oso ng
-
7/23/2019 Bulletin Cipta Karya edisi Mei 2015
21/36
inovasi
21Edisi 054Tahun XIII4Mei 2015
Sistem penanganan sampah akan dapat dipantau dengan
baik, melalui aplikasi Rudal SPS Indonesia. Melalui piranti lunak
yang merupakan hasil pemodelan matematika, maka ruang
kendali(control room) sistem penanganan sampah dapat dipantau
secara aproksimasi yang logis, meskipun validasi di lapangan tetap
dibutuhkan untuk verifikasi data. Bahkan data yang diperoleh, jika
tidak sesuai saat divalidasi di lapangan, akan membantu dalam
menganalisis kinerja pemilahan terjadi/tidak terjadi di sumbersampah, kinerja TPS 3R atau TPST yang belum/tidak berfungsi,
kinerja TPA sampah belum/tidak dioperasikan sesuai prosedur,
atau bahkan terjadi penurunan/peningkatan jumlah sampah
yang terangkut ke TPA sampah. Melalui pendekatan ini pula,
maka justifikasi atas usulan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam
melakukan usulan pembangunan, dapat ditelaah dengan lebih
terukur secara kuantitatif dan baik.
*) Penulis bertugas sebagai Kepala Seksi Wilayah II, Subdirektorat
Persampahan, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan
Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat. Kontak dengan penulis: sandhieb@
yahoo.com
provinsi kabupaten/kota/kotamadya keterangan
Sulawesi Tenggara
Kabupaten Kolaka Utara TPA sampah kosong
Kabupaten Buton sampah menumpuk di kota
Kabupaten Konawe sampah menumpuk di kota
Kabupaten Bombana sampah menumpuk di kota
Kabupaten Konawe Selatan sampah menumpuk di kota
Kabupaten Buton Utara sampah menumpuk di kota
Kabupaten Konawe Utara TPA sampah kosong
Sulawesi Barat
Kabupaten Majene 8,09%
Kabupaten Polewali Mandar TPA sampah kosong
Kabupaten Mamasa 2,43%
Kabupaten Mamuju sampah menumpuk di kota
Kabupaten Mamuju Utara 2,67%
Gorontalo
Kabupaten Gorontalo TPA sampah kosong
Kabupaten Pohuwato TPA sampah kosong
Kabupaten Bone Bolango sampah menumpuk di kota
Kabupaten Gorontalo Utara TPA sampah kosong
Kota Gorontalo sampah menumpuk di kota
Kota Boalemo 31,58%
Maluku-Maluku Utara-Papua-Papua Barat
provinsi kabupaten/kota/kotamadya keterangan
Maluku
Kota Ambon 65,46%
Kabupaten Buru 15,34%
Kabupaten Maluku Tenggara TPA sampah kosong
Kabupaten Maluku Tenggara Barat 5,75%
Kabupaten Kepulauan Aru TPA sampah kosong
Kabupaten Seram Bagian Timur TPA sampah kosong
Kabupaten Buru Selatan sampah menumpuk di kota
Kabupaten Maluku Barat Daya 0,33%
Kota Tual sampah menumpuk di kota
Kabupaten Maluku Tengah sampah menumpuk di kota
Kabupaten Seram Bagian Barat 6,84%
Maluku Utara
Kabupaten Kep. Morotai sampah menumpuk di kota
Kabupaten Halmahera Utara sampah menumpuk di kota
Kabupaten Halmahera Barat 28,49%
Kabupaten Halmahera Timur sampah menumpuk di kota
Kabupaten Halmahera Tengah 6,83%
Kota Tidore Kepulauan 19,71%
Kabupaten Halmahera Selatan TPA sampah kosong
Kabupaten Kep. Sula 13,15%
Kota Ternate TPA sampah penuh
Papua Barat
Kabupaten Fakfak 4,19%
Kabupaten Kaimana sampah menumpuk di kota
Kabupaten Teluk Wondama 3,68%
Kabupaten Teluk Bintuni 15,37%
Kabupaten Manokwari 20,90%
Kabupaten Sorong Selatan sampah menumpuk di kota
Kabupaten Sorong 1,85%
Kabupaten Raja Ampat 2,55%
Kabupaten Tambrauw sampah menumpuk di kota
Kabupaten Maybrat sampah menumpuk di kota
Kota Sorong 71,17%
Papua
Kabupaten Merauke 14,80%
Kabupaten Jayawijaya sampah menumpuk di kota
Kabupaten Jayapura sampah menumpuk di kota
provinsi kabupaten/kota/kotamadya keterangan
Papua
Kabupaten Nabire sampah menumpuk di kota
Kabupaten Kep. Yapen sampah menumpuk di kota
Kabupaten Biak numfor 6,53%
Kabupaten Paniai sampah menumpuk di kota
Kabupaten Puncak Jaya sampah menumpuk di kota
Kabupaten Mimika TPA sampah penuh
Kabupaten Boven Digoel sampah menumpuk di kota
Kabupaten mappi sampah menumpuk di kota
Kabupaten Asmat sampah menumpuk di kota
Kabupaten Yahukimo sampah menumpuk di kota
Kabupaten Peg. Bintang sampah menumpuk di kota
Kabupaten Talikara sampah menumpuk di kota
Kabupaten Sarmi sampah menumpuk di kota
Kabupaten Keerom sampah menumpuk di kota
Kabupaten Waropen sampah menumpuk di kota
Kabupaten Supiori sampah menumpuk di kota
Kabupaten Mamberamo Raya sampah menumpuk di kota
Kabupaten Nduga sampah menumpuk di kota
Kabupaten Lanny Jaya sampah menumpuk di kota
Kabupaten Mamberamo Tengah sampah menumpuk di kota
Kabupaten Yalimo sampah menumpuk di kota
Kabupaten Puncak sampah menumpuk di kota
Kabupaten Dogiyai sampah menumpuk di kota
Kabupaten Intan Jaya sampah menumpuk di kota
Kabupaten Deiyai sampah menumpuk di kota
Kota Jayapura 14,17%
Sistem penanganan sampah akan dapat
dipantau dengan baik, melalui aplikasi Rudal SPSIndonesia.
-
7/23/2019 Bulletin Cipta Karya edisi Mei 2015
22/36
inovasi
22
Bank sampah adalah strategi membangunkepedulian masyarakat agar dapatberkawan dengan sampah untukmendapatkan nilai ekonomis secaralangsung.
Bank Sampah Bersih Mandiri,
Kunjungi di Bangkalan!
Jadi, bank sampah tidak dapat berdiri sendiri melainkan
harus diintegrasikan dengan gerakan 3R (Reduce,
Reuse, dan Recycle) sehingga manfaat langsung yang
dirasakan tidak hanya ekonomi, namun pembangunan
lingkungan yang bersih, hijau dan sehat. Bank sampah
juga dapat dijadikan solusi untuk mencapai pemukiman yang
bersih dan nyaman bagi warganya. Dengan pola ini maka
warga selain menjadi disiplin dalam mengelola sampah juga
mendapatkan tambahan pemasukan dari sampah-sampah yang
mereka kumpulkan.
Sama seperti di bank-bank penyimpanan uang, para nasabah
dalam hal ini masyarakat bisa langsung datang ke bank untuk
menyetor. Bukan uang yang di setor, namun sampah yang mereka
setorkan. Sampah tersebut di timbang dan di catat di buku
rekening oleh petugas bank sampah. Dalam bank sampah, ada
yang di sebut dengan tabungan sampah.
Hal ini adalah cara untuk menyulap sampah menjadi uangsekaligus menjaga kebersihan lingkungan dari sampah khususnya
plastik sekaligus bisa dimanfaatkan kembali (reuse). Biasanya
akan di manfaatkan kembali dalam berbagai bentuk seperti tas,
dompet, tempat tisu, dan lain-lain. Syarat sampah yang dapat
di tabung adalah yang rapi dalam hal pemotongan.Maksudnya
adalah ketika ingin membuka kemasannya, menggunakan alat
dan rapi dalam pemotongannya.Kemudian sudah di bersihkan
atau di cuci.Yang terakhir, harus menyetorkan minimal 1 kg.
Beberapa contoh kemasan plastik yang dapat ditukar yaitu
menurut kualitas plastiknya yakni:
Kualitas ke 1 yaitu plastik yang sedikit lebar dan tebal (karung
beras, detergen, pewangi pakaian, dan pembersih
lantai).
Kualitas ke 2 yaitu plastik dari minuman instan dan ukurannyaagak kecil (kopi instan, suplemen, minuman anak-
anak, dan lain-lain).
Kualitas ke 3 yaitu plastik kemasan mie instan.
Kualitas ke 4 yaitu botol plastik air mineral.Yang paling rendah
yaitu kualitas 0 adalah bungkus plastik yang sudah
sobek atau tidak rapi dalam membuka kemasannya.
Karena akan susah untuk di gunakan kembali
dalam berbagai bentuk seperti tas, dompet,
tempat tisu, dan lain-lain. Untuk kualitas yang ini,
harus di setor dalam yang ini sampah akan diubah
menjadi bentuk guntingan kecil-kecil (di cacah).
Widya Aprilia Kurnia *)
Tas Unik Dari Karung Beras
-
7/23/2019 Bulletin Cipta Karya edisi Mei 2015
23/36
inovasi
23
Tahapan Pembangunan Bank Sampah Bersih Mandiri RW 07
Sistem Bank Sampah berawal dari pemilahan sampah.
Syaratnya, sampah kering, wajib dipilah atau disendirikan menurut
jenisnya, sejak dari sumbernya, yaitu rumah tangga. Maka itulah,
tiap rumah wajib memiliki sarana untuk menampung sampah
terpilah.Semacam glangsing, plastik besar atau sejenisnya.
Dalam kurun waktu yang disepakati, secara rutin, nasabahmembawa sampahnya yang sudah terpilah, untuk disetorkan ke
bank sampah.Nasabah adalah warga atau masyarakat yang secara
rutin menabung sampahnya di bank sampah. Selain itu, Ia juga
terikat dengan peraturan maupun kesepakatan yang ada pada
sistem bank sampah.
Buku yang dibawa nasabah, saat datang ke bank sampah,
adalah Buku Tabungan Nasabah. Buku ini berisi catatan berapa
rupiah jumlah tabungannya di bank sampah, catatan jenis sampah
apa saja yang dibawa beserta berat masing-masing.
Sesampainya di bank sampah, nasabah akan melalui proses
TIGA LANGKAH, yakni:
Langkah Pertama, nasabah absen terlebih dahulu sekaligus
mencatat jenis sampah apa saja yang
dibawa.Langkah Kedua, sampahnya akan ditimbang sesuai jenis,
sembari itu pengurus bank mencatat berat
tiap jenis sampah tersebut.
Langkah Ketiga, nasabah membawa Buku Tabungannya ke
pengurus bank sampah, untuk dituliskan
berapa rupiah sampah yang dihasilkan
pada penjualan saat itu. Di langkah ketiga
pula, pada Buku Besar, pengurus mencatat
berapa kilogram dan rupiah yang dihasilkan
dari sampah yang ditabung tiap nasabah.
Proses di bank sampah selesai, nasabah pulang. Ia pun sudah
mengetahui berapa rupiah dan jenis maupun berat sampah yang
ditabung. Begitu juga, data tersebut sudah direkap oleh pengurus
di Buku Besar. Kemudian dari hasil nominal nasabah tersebut
dipotong 30% dari nilai nominal sampah yang disetor. Setoran
tersebut dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional
sebesar 20% dan untuk kas investasi pengembangan bank sampah
sebesar 10%. Sementara, sebagai pendaftaran nasabah dikenakan
pengurangan 20% dari hasil nominal tabungan bank sampah..
Berbeda dengan bank biasa, nasabah hanya bisa mengambil
tabungan tiga bulan sekali atau waktu yang ditentukan.
Pertimbangan tersebut dimaksudkan kalau diambil tiap hari itu
nanti mungkin lama-lama tidak bersemangat untuk menabung
karena rupiahnya sangat kecil.
Adapun Bank Sampah RW 07 digagas, digerakkan, dan
dibangun oleh pemuda RW 07 serta swadaya masyarakat RW
07 yang diperuntukkan bagi masyarakat RW 07 umumnya dan
masyarakat sekitar khususnya. Bank sampah RW 07 tersebut
diberi nama Bank Sampah Bersih Mandiri. Arti dari nama tersebut
merupakan bentuk dari gagasan pemuda RW 07 yang berkomit-men dalam mengelola sampah secara mandiri sesuai dengan
konsep 3 R yakni mengurangi produksi sampah, menggunakan
sampah kembali, dan mendaur ulang sampah.
Visi dari Bank Sampah Bersih Mandiri adalah: Terwujudnya
pengelolaan sampah secara mandiri guna menjaga kelestarian
lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
Sedangkan misi Bank Sampah Bersih Mandiri yang disebut
sebagai 5 K adalah sebagai berikut:
1. KITA WARGA NASABAH BANK SAMPAH.
2. KITA WARGA PELESTARI LINGKUNGAN.
3. KITA WARGA MANDIRI DAN SEJAHTERA.
4. KITA WARGA AKTIF, KREATIF, DAN INOVATIF.
5. KITA WARGA NEGARA YANG BAIK.
Untuk membentuk suatu bank untuk menabung sampah-sampah di lingkungan, perlu disusun struktur dalam pengelolaan
bank sampah. Selanjutnya, masing-masing petugas memiliki
peran tersendiri. Mobilisator memiliki tugas sebagai pengeloa
sampah dan perantara pengepul. Perantara pengepul bertugas
melakukan negosiasi dengan pengepul dan mengawasi proses
pengepulan sampah. Pengelola sampah bertugas sebagai
pengumpul, pemilah, dan pengukur nominal tabungan sampah
nasabah. Pengelola administrasi keuangan akan bekerja sama
dengan perantara pengepul untuk mencatat hasil sampah
masing-masing warga. Sedangkan pengelola tabungan bertugas
untuk menyetorkan tabungan masing-masing warga ke bank dan
nantinya dia jugalah yang bertugas untuk mengambil uangnya di
bank jika ada warga yang hendak mengambil tabungannya.
Bank Sampah Bersih Mandiri diresmikan pada hari Sabtu
tanggal 26 April 2014 yang dibuka oleh Tim Bank Sampah Bersih
Mandiri dan diresmikan di muka Ketua RW 07, tokoh masyarakat
RW 07, dan masyarakat RW 07. Peresmian tersebut dilakukan
oleh Ketua PKK RW 07 yakni Ibu H. Abdul Rouf. Pada persemian
tersebut dijabarkan visi misi, tujuan, dan pola Bank Sampah Bersih
Mandiri kepada ketua RW 07, tokoh masyarakat, dan masyarakat
RW 07 yang diutamakan pada konsepsi kampung yang bersih,
pengelolaan kebersihan yang mandiri, dan keuntungan dalam
menabung sampah.
Adapun tanggal operasi Bank Sampah Bersih Mandiri adalah
Edisi 054Tahun XIII4Mei 2015
-
7/23/2019 Bulletin Cipta Karya edisi Mei 2015
24/36
inovasi
24
pada hari senin tanggal 28 April 2014 yang langsung dikerjakan
oleh pengelola dan fungsionaris Bank Sampah Bersih Mandiri.
Kegiatan awal yang dilakukan oleh tim Bank Sampah Bersih
Mandiri tersebut adalah mengumpulkan barang-barang bekas
masyarakat dan sekaligus melakukan promosi dari mulut ke mulutmaupun selebaran promosi.
Bank Sampah Bersih Mandiri merupakan suatu bentuk
gagasan dan gerakan para pemuda RW 07 yang terlibat aktif
dalam berbagai kegiatan RW 07. Lokasi Bank Sampah Bersih
Mandiri sendiri berada di pojok timur Jl.Salak 5 RT 003/ RW 007
Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan.
Bank Sampah Bersih Mandiri merupakan suatu bentuk
gagasan dan gerakan para pemuda RW 07 yang terlibat aktif
dalam berbagai kegiatan RW 07. Lokasi Bank Sampah Bersih
Mandiri sendiri berada di pojok timur Jl.Salak 5 RT 003/ RW 007
Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan.
Bank Sampah Bersih Mandiri yang telah aktif beroperasi dan
menciptakan berbagai inovasi meskipun hanya baru seumuran
jagung. Kegiatan utama Bank Sampah Bersih Mandiri meliputi
pengumpulan barang bekas dari nasabah, penimbangan barang
bekas, pencatatan tabungan dan administrasi nasabah BankSampah Bersih Mandiri, pemilahan barang bekas, serta pengiri-
man barang bekas kepada pengepul barang sampah. Beberapa
inovasi yang telah dilakukan oleh tim Bank Sampah Bersih Man-
diri meliputi layanan angkutan barang bekas dari nasabah; mall
barang bekas yang menjual barang bekas layak pakai; Effective
Microorganism-4 (EM-4) yang baik untuk biang kompos, pakan
ternak, pupuk cair tanaman, dan pakan ikan; serta composting.
Keberadaan Bank Sampah Bersih Mandiri selain melakukan