bupati tebo provinsi jambi - tebokab.go.id · susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja...
TRANSCRIPT
1
BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR 60 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEBO,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih mendukung efektifitas, efisiensi
serta optimalnya penyelenggaraan tugas pemerintahan dan
pembangunan, maka perlu menetapkan kedudukan,
susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah;
b. bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi
serta tata kerja merupakan tindak lanjut ketentuan dalam
Pasal 4, Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat
Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan
Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3969);
2
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5887); dan
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 8).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tebo;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Tebo;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo;
5. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Tebo;
6. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis
badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau
kegiatan teknis penunjang tertentu;
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan
Fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah;
3
BAB II
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Bagian Kesatu
KEDUDUKAN
Pasal 2
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
merupakan pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.
Bagian Kedua
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3
(1) Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah dipimpin oleh Kepala Badan.
(2) Kepala Badan dimaksud pada ayat (1) membawahkan:
a. Sekretariat, membawahkan 2 (dua) Subbagian terdiri dari:
1) subbagian perencanaan, keuangan dan evaluasi; dan
2) subbagian umum, kepegawaian dan aset.
b. Bidang Perekonomian, membawahkan 3 (tiga) Subbidang terdiri dari:
1) subbidang pertanian, perkebunan dan pariwisata;
2) subbidang perindustrian, perdagangan dan koperasi; dan
3) subbidang pengembangan dunia usaha.
c. Bidang Sumber Daya Manusia (SDM), Pemerintahan, Sosial dan Budaya,
membawahkan 3 (tiga) Subbidang terdiri dari:
1) subbidang Sumber Daya Manusia (SDM) dan kependudukan;
2) subbidang pemerintahan umum; dan
3) subbidang sosial dan budaya.
d. Bidang Penelitian, Pengembangan Evaluasi dan Pendanaan,
membawahkan 3 (tiga) Subbidang terdiri dari:
1) subbidang evaluasi dan pendanaan;
2) subbidang penelitian dan pengembangan; dan
3) subbidang pengendalian, inovasi dan teknologi.
e. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahkan 3 (tiga) Subbidang terdiri
dari:
1) subbidang sarana dan prasarana infrastruktur;
2) subbidang perencanaan ruang dan wilayah; dan
3) subbidang sumber daya alam, lingkungan hidup dan pembangunan
wilayah.
4
f. Unit Pelaksana Teknis Badan.
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(3) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.
Bagian Ketiga
TUGAS DAN FUNGSI
Paragraf 1
Kepala Badan
Pasal 4
(1) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan
pemerintahan daerah dalam memimpin, merumuskan, mengatur, membina,
mengendalikan, mengoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan
teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Badan menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, penelitian dan
pengembangan daerah;
b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, penelitian dan
pengembangan daerah;
c. pengoordinasian pembinaan penelitian, pendataan dan evaluasi
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah;
d. pembinaan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan,
penelitian dan pengembangan daerah; dan
e. pengaturan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk
mengetahui hambatan yang terjadi dan mencari alternative
pemecahannya;
f. pengoordinasian penelitian dan pengembangan daerah;
g. pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil
telaahan dan analisa kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya
sebagai bahan perumusan program selanjutnya; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Paragraf 2
Sekretariat
Pasal 5
(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang merupakan unsur staf
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
5
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
melakukan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit
organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah.
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat
menyelenggarakan fungsi:
a. pengoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran di bidang
perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi
ketatausahaan, kepegawaian, perencanaan pembangunan, penelitian dan
pengembangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat,
arsip dan dokumentasi;
c. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
d. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
e. pengelolaan barang milik daerah/kekayaan negara; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Paragraf 3
Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi
Pasal 6
(1) Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi dipimpin oleh seorang
Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Sekretaris;
(1) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran serta
keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian
Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:
a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Perencanaan,
Keuangan dan Evaluasi;
b. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana,
program Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah;
c. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
d. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan
tahunan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah;
e. menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan
anggaran, petunjuk operasional kegiatan dan revisi anggaran;
f. melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik
bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan
daerah;
g. melakukan urusan akutansi dan verifikasi keuangan;
6
h. melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara
bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
i. melakukan urusan gaji pegawai;
j. melakukan administrasi keuangan;
k. melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen
keuangan;
l. melakukan penyusunan laporan keuangan;
m. melakukan penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil
pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
n. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah;
o. melakukan penyusunan pelaporan kinerja di Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
p. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan
Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi; dan
q. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Paragraf 4
Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset
Pasal 7
(1) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
(2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama,
kehumasan, protokol dan ketatalaksanaan serta pengelolaan barang milik
daerah/kekayaan negara.
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian
Umum, Kepegawaian dan Aset menyelenggarakan fungsi:
a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Umum,
Kepegawaian dan Aset;
b. melakukan urusan rencana kebutuhan, pengembangan pegawai;
c. melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, pemberhentian
dan pensiun pegawai;
d. melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi
kinerja pegawai;
e. melakukan urusan tata usaha dan kearsipan;
f. melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
g. melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;
h. melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
7
i. melakukan telaahan dan penyiapan penyusunan peraturan perundang-
undangan;
j. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan
Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset;
k. mengoordinasikan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan
standar operasional prosedur dilingkup Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
l. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan
Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
m. melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
n. melakukan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran,
penghapusan dan pemindah tanganan barang milik daerah/kekayaan
negara;
o. melakukan penyiapan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan
peralatan dan perlengkapan kantor;
p. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan
Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset; dan
q. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Paragraf 5
Bidang Perekonomian
Pasal 8
(1) Bidang Perekonomian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunai tugas membantu
Kepala Badan dalam penyusunan perencanaan pembangunan serta
mengoordinasikan dan mensinkronkan kegiatan perencanaan pembangunan
di daerah di bidang perekonomian yang meliputi pertanian, perkebunan dan
kehutanan, pariwisata, pengembangan dunia usaha dan kerja sama daerah
serta memantau, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan
perencanaannya.
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Perekonomian menyelenggarakan fungsi:
a. pengoordinasian dan pemaduan rencana pembangunan di bidang
pertanian, perkebunan dan kehutanan, pariwisata, energi dan sumber
daya mineral, industri, perdagangan, koperasi, pengembangan dunia
usaha dan kerja sama daerah;
b. pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan peningkatan
perekonomian daerah serta penyusunan dan pengevaluasian petunjuk
teknis terhadap produksi daerah yang meliputi produksi pertanian,
industri, perdagangan serta produksi pertambangan dan energi, koperasi,
perusahaan daerah dan perbankan;
c. perumusan indikasi rencana program dan kegiatan strategis serta
prioritas baik yang dibiayai dari sumber APBD Provinsi, APBN dan
sumber pembiayaan lainnya;
8
d. persiapan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan
industri, pertambangan dan energi, pertanian tanaman pangan,
peternakan dan perikanan, perkebunan dan kehutanan serta penggalian
sumber daya alam yang pemanfaatannya untuk sektor pertanian,
koperasi, pengembangan dunia usaha, kerja sama daerah, penanaman
modal dan pembinaan golongan ekonomi lemah;
e. pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil
telaahan dan analisa kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya
sebagai bahan perumusan program selanjutnya; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan
fungsinya.
Paragraf 6
Subbidang Pertanian, Perkebunan dan Pariwisata
Pasal 9
(1) Subbidang Pertanian, Perkebunan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang
Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Perekonomian.
(2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang dalam mempersiapkan bahan penyusunan
rencana dan program pembangunan pertanian tanaman pangan dan
holtikultura, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan dan
pariwisata serta memantau dan mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan
perencanaannya.
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbidang
Pertanian, Perkebunan dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi:
a. melaksanakan penyusunan rencana pengembangan dan pembangunan di
daerah serta penyusunan usulan program pembangunan yang meliputi
bidang pertanian tanaman pangan, holtikultura, peternakan, perikanan,
perkebunan dan kehutanan dan pariwisata;
b. melaksanakan penghimpunan, pengelolaan dan penyajian data dan
informasi yang berhubungan dengan Pertanian, Peternakan, perikanan,
perkebunan, kehutanan dan pariwisata;
c. melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kegiatan
perencanaan pembangunan di bidang pertanian tanaman pangan,
holtikultura, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan dan
pariwisata;
d. mengoordinasikan dan pemaduan rencana pembangunan pertanian
tanaman pangan dan holtikultura, peternakan, perikanan, perkebunan
dan kehutanan dan pariwisata yang disesuaikan dengan kerangka
kebijakan makro dan mikro perencanaan pembangunan;
e. melaksanakan inventarisasi permasalahan di bidang pembangunan
pertanian tanaman pangan dan holtikultura, peternakan, perikanan,
perkebunan, kehutanan dan pariwisata serta perumusan langkah-
langkah kebijakan pemecahannya;
9
f. melaksanakan perumusan indikasi rencana program dan kegiatan
strategis serta prioritas baik yang dibiayai dari sumber APBD Provinsi,
APBN dan sumber pembiayaan lainnya di bidang pembangunan pertanian
tanaman pangan dan holtikultura, peternakan, perikanan, perkebunan
dan kehutanan dan pariwisata;
g. memberi saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil
telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya; dan
h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan
fungsinya.
Paragraf 7
Subbidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Pasal 10
(1) Subbidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dipimpin oleh seorang
Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Perekonomian.
(2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang dalam mempersiapkan bahan penyusunan
rencana dan program pembangunan perindustrian, perdagangan dan
koperasi serta memantau, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan
perencanaannya.
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbidang
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi menyelenggarakan fungsi:
a. melaksanakan penyusunan rencana pengembangan dan pembangunan di
daerah serta penyusunan usulan program pembangunan yang meliputi
bidang industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi;
b. melaksanakan penghimpunan, pengelolaan dan penyajian data dan
informasi yang berhubungan dengan bidang industri, pertambangan dan
energi, perdagangan dan koperasi;
c. melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kegiatan
perencanaan pembangunan di bidang industri, pertambangan dan energi,
perdagangan dan koperasi;
d. mengoordinasikan dan pemaduan rencana pengembangan industri,
perdagangan dan koperasi yang disesuaikan dengan kerangka kebijakan
ekonomi makro dan mikro perencanaan pembangunan;
e. melaksanakan inventarisasi permasalahan pembangunan bidang
industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi dan
perumusan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;
f. melaksanakan perumusan indikasi rencana program dan kegiatan
strategis serta prioritas baik yang dibiayai dari sumber APBD Provinsi,
APBN dan sumber pembiayaan lainnya di bidang pembangunan industri,
pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi;
g. melaksanakan pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian
laporan, hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang
tugas dan fungsinya; dan
10
h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Paragraf 8
Subbidang Pengembangan Dunia Usaha
Pasal 11
(1) Subbidang Pengembangan Dunia Usaha dipimpin oleh seorang Kepala
Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Perekonomian.
(2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang dalam mempersiapkan bahan penyusunan
rencana dan program kerja pengembangan dunia usaha, kerja sama daerah
dan penanaman modal daerah serta memantau, mengendalikan dan
mengevaluasi kegiatan perencanaannya.
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbidang
Pengembangan Dunia Usaha menyelenggarakan fungsi:
a. melaksanakan penyusunan rencana pengembangan dunia usaha, kerja
sama daerah dan penanaman modal daerah;
b. melaksanakan pengelolaan dan penyajian data dan informasi yang
berhubungan dengan dunia usaha, kerja sama daerah dan penanaman
modal daerah;
c. menetapkan pelaksanaan kerja sama pembangunan dengan swasta, antar
daerah dan antar negara;
d. melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kegiatan dunia
usaha, kerjasama daerah dan penanaman modal daerah;
e. mengoordinasikan dan pemaduan rencana pengembangan di bidang
dunia usaha, kerja sama daerah dan penanaman modal;
f. melaksanakan inventarisasi permasalahan pembangunan di bidang dunia
usaha, kerja sama daerah dan penanaman modal serta perumusan
langkah-langkah kebijakan pemecahannya;
g. melaksanakan perumusan indikasi rencana program dan kegiatan
strategis serta prioritas baik yang dibiayai dari sumber APBD Provinsi,
APBN dan sumber pembiayaan lainnya di bidang pembangunan
pengembangan dunia usaha, kerja sama daerah dan penanaman modal
daerah;
h. melaksanakan pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian
laporan, hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang
tugas dan fungsinya; dan
i. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Paragraf 9
Bidang Sumber Daya Manusia, Pemerintahan, Sosial dan Budaya
Pasal 12
(1) Bidang Sumber Daya Manusia, Pemerintahan, Sosial dan Budaya dipimpin
oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Badan.
11
(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu
Kepala Badan dalam penyusunan perencanaan pembangunan serta
mengoordinasikan dan mensinkronkan kegiatan perencanaan pembangunan
bidang SDM, Pemerintahan dan sosial budaya yang meliputi pemerintahan
umum, kependudukan, ketenagakerjaan, keluarga berencana, pemberdayaan
perempuan, kebudayaan, agama, kesejahteraan anak dan remaja, pemuda
dan olah raga, penerangan, hukum, ketenagakerjaan serta pendidikan,
kesehatan dan memantau, mengendalikan serta mengevaluasi kegiatan
perencanaannya.
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Sumber Daya Manusia, Pemerintahan, Sosial dan Budaya menyelenggarakan
fungsi:
a. pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan yang meliputi
pemerintahan umum, kependudukan, ketenagakerjaan, keluarga
berencana, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, agama,
kesejahteraan anak dan remaja, pemuda dan olah raga, penerangan,
hukum, ketenagakerjaan serta pendidikan dan kesehatan;
b. pengoordinasian dan memadukan rencana pembangunan yang meliputi
pemerintahan umum, kependudukan, ketenagakerjaan, keluarga
berencana, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, agama,
kesejahteraan anak dan remaja, pemuda dan olah raga, penerangan,
hukum, ketenagakerjaan serta pendidikan dan kesehatan dengan SKPD
terkait;
c. pelaksanaan iventarisasi permasalahan yang meliputi pemerintahan
umum, kependudukan, ketenagakerjaan, keluarga berencana,
pemberdayaan perempuan, kebudayaan, agama, kesejahteraan anak dan
remaja, pemuda dan olah raga, penerangan, hukum, ketenagakerjaan,
serta pendidikan dan kesehatan serta merumuskan langkah-langkah
pemecahannya;
d. penyusunan dan pengoordinasian penyusunan rencana anggaran belanja
pembangunan yang meliputi pemerintahan umum, kependudukan,
ketenagakerjaan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan,
kebudayaan, agama, kesejahteraan anak dan remaja, pemuda dan olah
raga, penerangan, hukum, ketenagakerjaan serta pendidikan dan
kesehatan;
e. pemantauan, pengendalian dan pengevaluasian kegiatan perencanaan
pembangunan yang meliputi pemerintahan umum, kependudukan,
ketenagakerjaan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan,
kebudayaan, agama, kesejahteraan anak dan remaja, pemuda dan olah
raga, penerangan, hukum, ketenagakerjaan serta pendidikan dan
kesehatan;
f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan
tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
g. penyampaian saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan
maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai
bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk
menghindari penyimpangan;
12
h. penyusunan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
pengambilan kebijakan; dan
i. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Paragraf 10
Subbidang Sumber Daya Manusia dan Kependudukan
Pasal 13
(1) Subbidang Sumber Daya Manusia dan Kependudukan dipimpin oleh seorang
Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Sumber Daya Manusia, Pemerintahan, Sosial dan Budaya.
(2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang dalam penyusunan perencanaan pembangunan
serta mengoordinasikan dan mensinkronkan kegiatan perencanaan
pembangunan bidang SDM dan kependudukan.
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbidang
Sumber Daya Manusia dan Kependudukan menyelenggarakan fungsi:
a. menyusun rencana kegiatan Subbidang Sumber Daya Manusia dan
Kependudukan;
b. menyiapkan bahan penyusunan kajian kebijakan sumber daya manusia
dan kependudukan;
c. menyiapkan bahan penyusunan rencana program pembangunan bidang
sumber daya manusia dan kependudukan;
d. menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan pembangunan meliputi
urusan sumber daya manusia dan kependudukan;
e. menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan pensinergian
rencana program pembangunan meliputi urusan sumber daya manusia
dan kependudukan;
f. mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling
mendukung;
g. melaksanakan penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan
pengembangan karier;
h. melapor hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan; dan
i. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Paragraf 11
Subbidang Pemerintahan Umum
Pasal 14
(1) Subbidang Pemerintahan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber
Daya Manusia, Pemerintahan, Sosial dan Budaya.
13
(2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang dalam penyusunan perencanaan pembangunan
serta mengkoordinasikan dan mensinkronkan kegiatan perencanaan
pembangunan bidang pemeritahan umum serta memantau, mengendalikan
dan mengevaluasi kegiatan perencanaannya.
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbidang
Pemerintahan Umum menyelenggarakan fungsi:
a. menyusun rencana kegiatan Subbidang Pemerintahan Umum;
b. menyiapkan bahan penyusunan kajian kebijakan bidang pemerintahan
umum;
c. menyiapkan bahan penyusunan rencana program pembangunan bidang
pemerintahan umum;
d. menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan pembangunan bidang
pemerintahan umum;
e. menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan pensinergian
rencana program pembangunan bidang pemerintahan umum;
f. mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling
mendukung;
g. melaksanakan penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan
pengembangan karier;
h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan; dan
i. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Paragraf 12
Subbidang Sosial dan Budaya
Pasal 15
(1) Subbidang Sosial dan Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kepala Bidang
Sumber Daya Manusia, Pemerintahan, Sosial dan Budaya.
(2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang dalam penyusunan perencanaan pembangunan
serta mengkoordinasikan dan mensinkronkan kegiatan perencanaan
pembangunan bidang sosial budaya yang meliputi kependudukan,
ketenagakerjaan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan,
kebudayaan, agama, kesejahteraan anak dan remaja, pemuda dan olah raga,
penerangan dan hukum.
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbidang
Sosial dan Budaya menyelenggarakan fungsi:
a. menyiapkan rencana kegiatan Subbidang Sosial dan Budaya yang
meliputi kependudukan, ketenagakerjaan, keluarga berencana,
pemberdayaan perempuan, kebudayaan, agama, kesejahteraan anak dan
remaja, pemuda dan olah raga, penerangan dan hukum;
14
b. menyiapkan bahan penyusunan kajian kebijakan Subbidang Sosial dan
Budaya yang meliputi kependudukan, ketenagakerjaan, keluarga
berencana, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, agama,
kesejahteraan anak dan remaja, pemuda dan olah raga, penerangan dan
hukum;
c. menyiapkan bahan penyusunan rencana program pembangunan
Subbidang Sosial dan Budaya yang meliputi kependudukan,
ketenagakerjaan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan,
kebudayaan, agama, kesejahteraan anak dan remaja, pemuda dan olah
raga, penerangan dan hukum;
d. menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan pembangunan Subbidang
Sosial dan Budaya yang meliputi kependudukan, ketenagakerjaan,
keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, agama,
kesejahteraan anak dan remaja, pemuda dan olah raga, penerangan dan
hukum;
e. menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan pensinergian
rencana program pembangunan Subbidang Sosial dan Budaya yang
meliputi kependudukan, ketenagakerjaan, keluarga berencana,
pemberdayaan perempuan, kebudayaan, agama, kesejahteraan anak dan
remaja, pemuda dan olah raga, penerangan dan hukum;
f. mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling
mendukung;
g. melaksanakan penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan
pengembangan karier;
h. melaksanakan penilaian tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan
sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan; dan
j. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Paragraf 13
Bidang Penelitian, Pengembangan, Evaluasi dan Pendanaan
Pasal 16
(1) Bidang Penelitian, Pengembangan, Evaluasi dan Pendanaan dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Badan.
(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Badan dalam memimpin, menyiapkan perumusan
kebijakan, mengkoordinasikan, mengendalikan tugas-tugas dan pelaksanaan
kegiatan di bidang rencana pendanaan, evaluasi, penelitian, pengembangan,
pengendalian, inovasi dan teknologi dalam rangka menunjang perencanaan
pembangunan.
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Evaluasi dan Pendanaan menyelenggarakan fungsi:
a. pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data berbentuk data
base serta analisa data untuk menyusun program kegiatan pada di
bidang pendanaan, evaluasi, penelitian, pengembangan, pengendalian,
inovasi dan teknologi;
15
b. perumusan kebijakan teknis bidang pendanaan, evaluasi, penelitian,
pengembangan, pengendalian, inovasi dan teknologi;
c. penyusunan petunjuk pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah
kabupaten;
d. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang
pendanaan, evaluasi, penelitian, pengembangan, pengendalian, inovasi
dan teknologi;
e. pengevaluasian RENSTRA-SKPD dan Renja SKPD;
f. pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
g. pengoordinasian penyusunan perumusan Kebijakan Umum Anggaran
(KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
h. pelaksanaan koordinasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah
dalam bidang pendanaan, evaluasi, penelitian, pengembangan,
pengendalian, inovasi dan teknologi;
i. perumusan indikasi rencana program dan kebijakan strategis serta
prioritas, baik yang dibiayai dari sumber APBD Kabupaten, APBD
Provinsi, APBN dan sumber pembiayaan lainnya;
j. pelaksanaan koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung
Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah;
k. pelaksanaan pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan
penyelenggaraan bidang pendanaan, evaluasi, penelitian, pengembangan,
pengendalian, inovasi dan teknologi;
l. pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan dalam
bidang pendanaan, evaluasi, penelitian, pengembangan, pengendalian,
inovasi dan teknologi;
m. pengoordinasian , pengintegrasian, dan pensinkronisasian pelaksanaan
kegiatan penelitian dan pengembangan dengan unit kerja lain baik
didalam maupun diluar organisasi dalam rangka kelancaran pelaksanaan
tugas;
n. perekomendasian, fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan pelayanan bidang
pendanaan, evaluasi, penelitian, pengembangan, pengendalian, inovasi
dan teknologi;
o. pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil
telaahan dan analisa kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya
sebagai bahan perumusan program selanjutnya; dan
p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Paragraf 14
Subbidang Evaluasi dan Pendanaan
Pasal 17
(1) Subbidang Evaluasi dan Pendanaan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Penelitian, Pengembangan, Evaluasi dan Pendanaan.
16
(2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang dalam merencanakan, melaksanakan,
mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengelolaan
pendanaan, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah.
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbidang
Evaluasi dan Pendanaan menyelenggarakan fungsi:
a. menyusun rencana kerja Subbidang Evaluasi dan Pendanaan;
b. menyusun rencana dan kebijakan strategis di bidang evaluasi dan
pendanaan pembangunan;
c. menyusun rencana evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan
daerah;
d. melaksanakan koordinasi monitoring dan evaluasi serta analisis evaluasi
pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, bekerja sama dengan
bidang lain dan SKPD terkait;
e. menyusun analisis evaluasi pelaksanaan RPJPD dan RPJMD;
f. melaksanakan pengumpulan dan penyusunan laporan rutin evaluasi
pelaksanaan pembangunan daerah;
g. melaksanakan penyusunan evaluasi dan pelaporan program kegiatan
APBD;
h. melaksanakan koordinasi penyusunan LKPJ;
i. menyusun perumusan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas
Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
j. melaksanakan koordinasi Musrenbang;
k. melaksanakan koordinasi penyusunan RKPD;
l. melaksanakan perumusan petunjuk pelaksanaan pendanaan dan
pengendalian pembangunan;
m. pemberi saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil
telaahan dan analisa kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya
sebagai bahan perumusan program selanjutnya; dan
n. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Paragraf 15
Subbidang Penelitian dan Pengembangan
Pasal 18
(1) Subbidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala
Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Penelitian, Pengembangan Evaluasi dan Pendanaan.
(2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang dalam memimpin, mengoordinasikan dan
mengendalikan tugas di bidang penelitian dan pengembangan untuk
perencanaan pembangunan daerah.
17
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbidang
Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:
a. menyusun perencanaan program kegiatan yang berhubungan dengan
penelitian dan pengembangan;
b. mengoordinasikan penelitian dan pengembangan yang diperlukan untuk
perencanaan pembangunan daerah;
c. melaksanakan penelitian yang diperlukan untuk perencanaan
pembangunan daerah;
a. menyusun laporan dari hasil penelitian yang dilakukan sebagai bahan
masukan untuk perencanaan pembangunan daerah;
b. melaksanakan pengumpulan, penyusunan, penganalisa dan
perekapitulasian data untuk perencanaan pembangunan;
c. mengoordinasikan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Dinas-dinas Instansi lainnya,
untuk perencanaan pembangunan;
d. menyusun laporan dan kesimpulan dari data-data yang ada; dan
e. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Paragraf 16
Subbidang Pengendalian, Inovasi dan Teknologi
Pasal 19
(1) Subbidang Pengendalian, Inovasi dan Teknologi dipimpin oleh seorang Kepala
Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Penelitian, Pengembangan Evaluasi dan Pendanaan.
(2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan bahan pengoordinasian,
pelaksanaan, pembinaan, pengendalian dan evaluasi pengendalian kebijakan
perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan inovasi
dan teknologi serta program pembangunan lainnya.
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbidang
Pengendalian, Inovasi dan Teknologi menyelenggarakan fungsi:
a. menyusun rencana kerja Subbidang Pengendalian, Inovasi dan Teknologi;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian dan
evaluasi pengendalian kebijakan perencanaan dan pelaksanaan rencana
pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya;
c. menyiapkan bahan penyusunan data pengendalian dan evaluasi
pengendalian kebijakan perencanaan dan pelaksanaan rencana
pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya;
d. menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan dan pembinaan
pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan dan pelaksanaan
rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya;
e. menyiapkan bahan evaluasi kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi
kebijakan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
serta program pembangunan lainnya;
18
f. mengoordinasikan inovasi dan teknologi yang diperlukan untuk
perencanaan pembangunan daerah;
g. melaksanakan inovasi dan teknologi yang diperlukan untuk perencanaan
pembangunan daerah;
h. melaporkan dari hasil inovasi dan teknologi yang dilakukan sebagai
bahan masukan untuk perencanaan pembangunan daerah; dan
i. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Paragraf 17
Bidang Sarana dan Prasarana
Pasal 20
(1) Bidang Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu
Kepala Badan dalam memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan
tugas-tugas perencanaan di bidang sarana dan prasarana infrastruktur yang
meliputi perhubungan, pos dan telekomunikasi, informasi, tata ruang, tata
guna tanah, perumahan dan permukiman, pengairan, sumber daya alam,
lingkungan hidup dan pembangunan pembangunan wilayah.
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan perumusan program kebijakan umum dan strategis/
prioritas penanganan infrastruktur daerah;
b. perumusan penyusunan petunjuk pelaksanaan, pedoman dan standar
keserasian perencanaan pembangunan daerah Bidang Sarana dan
Prasarana;
c. perumusan kebijakan RTRW sebagai acuan dalam dokumen perencanaan
daerah baik jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
d. perumusan petunjuk pelaksanaan pengembangan sumber daya alam,
lingkungan hidup dan pembangunan wilayah tertinggal, kawasan
prioritas cepat tumbuh dan andalan, perbatasan serta kawasan potensial
skala kabupaten;
e. pelaksanaan evaluasi dan monitoring terhadap kegiatan perencanaan
pembangunan di bidang sarana dan prasarana; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Paragraf 18
Subbidang Sarana dan Prasarana Infrastruktur
Pasal 21
(1) Subbidang Sarana dan Prasarana Infrastruktur dipimpin oleh seorang Kepala
Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Sarana dan Prasarana.
19
(2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang dalam merencanakan, melaksanakan,
mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas perencanaan dan
pengendalian pembangunan fisik, sarana dan prasarana infrastruktur.
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbidang
Sarana dan Prasarana Infrastruktur menyelenggarakan fungsi:
a. menyusun program kerja kegiatan perencanaan pembangunan sarana
dan prasarana infrastruktur;
b. menginventarisian permasalahan sarana dan prasarana infrastruktur dan
merumuskan kebijakan pemecahan masalah;
c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan pedoman standar perencanaan
pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur;
d. melaksanakan pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan
pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang di bidang sarana
dan prasarana infrastruktur;
e. menyusun perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang
berwawasan lingkungan;
f. melaksanakan evaluasi dan monitoring terhadap kegiatan perencanaan
pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur; dan
g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Paragraf 19
Subbidang Perencanaaan Ruang dan Wilayah
Pasal 22
(1) Subbidang Perencanaaan Ruang dan Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala
Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Sarana dan Prasarana.
(2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang dalam merencanakan, melaksanakan,
mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas perencanaan penataan dan
pengendalian perencanaan pembangunan ruang dan wilayah.
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbidang
Perencanaaan Ruang dan Wilayah fungsi:
a. menyusun program kerja kegiatan perencanaan pembangunan tata ruang
dan wilayah;
b. melaksanakan perencanaan pembangunan dan pengendalian tata ruang
dan wilayah;
c. mengoordinasikan penataan ruang dan wilayah yang berwawasan
lingkungan berdasar RTRW;
d. menyusun petunjuk pelaksanaan dan pedoman standar perencanaan
pembangunan ruang dan wilayah;
e. mengoordinasikan perumusan kebijakan strategis operasional RTRW dan
rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten;
20
f. mengoordinasikan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di
wilayah kabupaten;
g. melaksanakan evaluasi dan monitoring terhadap kegiatan perencanaan
pembangunan ruang dan wilayah; dan
h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Paragraf 20
Subbidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pembangunan Wilayah
Pasal 23
(1) Subbidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pembangunan
Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana.
(1) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang dalam mempersiapkan bahan penyusunan
rencana dan program pembangunan sumber daya alam, lingkungan hidup
dan pembangunan wilayah serta memantau, mengendalikan dan
mengevaluasi kegiatan perencanaannya.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbidang
Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pembangunan Wilayah
menyelenggarakan fungsi:
a. menyusun rencana dan program pembangunan sumber daya alam,
lingkungan hidup dan pembangunan wilayah;
b. merumuskan peraturan perundang-undangan tentang pedoman dan
petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan
bidang sumber daya alam, lingkungan hidup dan pembangunan wilayah;
c. menghimpun dan mengolah data, informasi yang berhubungan dengan
bidang sumber daya alam, lingkungan hidup dan pembangunan wilayah;
d. mengoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan sumber daya
alam, lingkungan hidup dan pembangunan wilayah yang di susun oleh
badan/dinas/lembaga teknis/instansi/satuan organisasi lain dalam
wilayah Kabupaten Tebo, yang di sesuaikan dengan kerangka kebijakan
makro dan mikro perencanaan pembangunan;
e. melaksanakan inventarisasi permasalahan pembangunan sumber daya
alam, lingkungan hidup dan pembangunan wilayah serta merumuskan
langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
f. melaksanakan pemantauan, pengendalian dan pengevaluasian kegiatan
perencanaan pembangunan di bidang sumber daya alam, lingkungan
hidup dan pembangunan wilayah;
g. melaksanakan penyajian data hasil analisa, penelitian, monitoring,
evaluasi dan pengendalian pembangunan bidang sumber daya alam,
lingkungan hidup dan pembangunan wilayah; dan
h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
21
BAB III
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN
DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Bagian Pertama
Unit Pelaksana Teknis Badan
Pasal 24
(1) Pada Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya
disebut UPTB untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional
dan/atau teknis penunjang tertentu.
(2) Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan
dalam 2 (dua) klasifikasi.
(3) Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
terdiri atas :
a. unit pelaksana teknis badan kelas A untuk mewadahi beban kerja yang
besar; dan
b. unit pelaksana teknis badan kelas B untuk mewadahi beban kerja yang
kecil.
(4) Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan
ditetapkan dalam Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis
kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Badan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembentukan Unit Pelaksana Teknis
Badan sabagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri
setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri terkait dan menteri yang
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang aparatur negara.
(6) Unit Pelaksana Teknis Badan dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana
Teknis Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Badan.
Bagian Kedua
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 25
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian
tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasar ketentuan
peraturan perundang-undangan
Pasal 26
(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terbagi
dalam berbagai Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang
keahliannya yang di angkat dan diatur berdasarkan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinator oleh seorang tenaga Fungsional
Senior yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan musyawarah sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
(3) Jumlah dan jenis jabatan fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan
dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah.
22
(4) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan
pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, promosi dan penyesuaian sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.
BAB IV
TATA KERJA
Pasal 27
(1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koodinasi, integrasi,
sinkronisasi dan simplikasi baik dalam Lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan
Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas.
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan bila
terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan
mengoodinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
(4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan betanggung jawab kepada atasan dan menyiapkan laporan berkala tepat
pada waktunya.
(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk
penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
(6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional
mempunyai hubungan kerja.
(7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan bawahan, wajib mengadakan rapat
berkala.
BAB V
JABATAN PERANGKAT DAERAH
Bagian Pertama
Jabatan Perangkat Daerah
Pasal 28
Jabatan Perangkat Daerah sebagai berikut :
a. Kepala Badan merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi
pratama.
b. Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan
administrator.
c. Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan
administrator.
d. Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang merupakan jabatan eselon IV.a
atau jabatan pengawas.
23
Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Perangkat Daerah
Pasal 29
(1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Aparatur
Sipil Negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
(2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang diangkat
dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang telah
memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
(3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dan sesuai dengan
mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 30
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tebo Nomor 15
Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Tebo (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun
2014 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.
Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 7 Desember 2016
Pj. BUPATI TEBO
AGUS SUNARYO
Diundangkan di Muara Tebo pada tanggal 7 Desember 2016.
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO
ABU BAKAR
BERITA DAERAH DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2016 NOMOR 60