DAMPAK MUNCULNYA JURU PARKIR ILEGAL TERHADAP

RETRIBUSI PARKIR KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2016

Naskah Publikasi

Oleh

AZJANDRI ALDINO

NIM. 090565201069

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

TANJUNGPINANG

2017

DAMPAK MUNCULNYA JURU PARKIR ILEGAL TERHADAP

RETRIBUSI PARKIR KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2016

AZJANDRI ALDINO

Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, FISIP, UMRAH, aldinobatam@gmail.com

A B S T R A K

Permasalahan retribusi parkir khususnya di kota Tanjungpinang seakan menjadi

permasalahan yang tidak ada ujungnya. Mulai dari masalah penerimaan retribusi parkir yang

masih banyak menemukan kendala dalam pengelolaannya dimana masih banyak kawasan parkir

yang strategis tetapi tidak terdaftar. Parkir sebagai kawasan perparkiran serta permasalahan

retribusi parkir di tepi jalan umum yang aturannya sangat tidak jelas dan sering disalahgunakan

oleh oknum yang tidak bertanggung-jawab yang menggunakan momen tersebut untuk meraup

keuntungan. Penelitian ini bertujuan untuk dampak yang ditimbulkan oleh munculnya juru parkir

illegal di Kota Tanjungpinang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan

pendekatan kualitatif dan menggunakan metode analisis kualitatif yang diperoleh berdasarkan

kemampuan nalar peneliti dalam menghubungkan fakta, data, dan informasi yang didapat selama

penelitian berlangsung. Penelitian dilakukan di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi

Kota Tanjungpinang. Perencanaan dalam hal ini penentuan target retribusi parkir pertahunnya

masih belum efektif karena tidak didukung oleh data-data yang akurat mengenai kawasan-

kawasan parkir liar yang dimanfaatkan orang-orang untuk memperoleh keuntungan. Sehingga

masih ada kawasan parkir di Kota Tanjungpinang yang tidak memiliki legalitas yang seyogyanya

jika kawasan parkir tersebut terdaftar akan menambah penerimaan retribusi parkir di Kota

Tanjungpinang. Pengorganisasian dalam hal ini standar kerja sikap dari juru parkir pungutan

retribusi parkir yang mengalami kendala dalam jumlah personel sehingga masih ada beberapa

petugas yang belum memenuhi aturan-aturan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hasil

penelitian diketahui bahwa sistem pengawasan internal Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informasi Kota Tanjungpinang belum dilaksanakan dengan efektif dan rutin karena pendapatan

dari retribusi parkir yang diterima tidak langsung disetor sepenuhnya ke Kas Daerah Kota

Tanjungpinang sehingga memungkinkan terjadinya penyelewengan terhadap dana yang

mengendap tersebut. Pemantauan di lapangan yang kurang dan tidak tegas kepada juru parkir

maupun pengawas parkir. Dengan melakukan evaluasi berkala akan semakin memperbaiki

kinerja dan akan dapat menghasilkan dampak positif yang lebih signifikan lagi ke depannya.

Kata Kunci : Dampak, Juru Parkir Ilegal, Retribusi Parkir

DAMPAK MUNCULNYA JURU PARKIR ILEGAL TERHADAP

RETRIBUSI PARKIR KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2016

AZJANDRI ALDINO

Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, FISIP, UMRAH, aldinobatam@gmail.com

A B S T R A C T

Problems parking fees, especially in the city of Tanjungpinang as a problem that has no end.

Starting from the reception problems parking fees are still many obstacles in its management,

there are many areas where parking is convenient but not registered. Parking as the parking

area as well as the problem of parking fees by the public road which rules are very unclear and

often abused by a person who is not responsible for the use of the moment to make a profit. This

study aims to impact caused by the emergence of illegal parking attendants in Tanjungpinang.

This research uses descriptive method with qualitative approach and qualitative analysis method

is obtained based reasoning ability of researchers in connecting facts, data, and information

obtained during the study. The study was conducted at the Department of Communication and

Information Tanjungpinang. Planning in this case targeting annual parking fees have not been

effective because it is not supported by accurate data regarding illegal parking areas are

exploited people for gain advantage. So there is a parking area in Tanjungpinang that it has no

legality that should be registered if the parking area will increase revenues of parking fees in the

city of Tanjungpinang. Organizing in this case the standard work attitude of parking attendants

levy parking charges which have constraints in the number of personnel so that there are still

some officers who do not meet the rules of implementation. Based on the survey results revealed

that the internal control systems Department of Communication and Information Tanjungpinang

have not been implemented effectively and regularly as revenue from parking fees received are

not directly passed on to the Regional Treasury Tanjungpinang enabling the diversion of the

funds that settles it. Monitoring in the field less and not explicitly to parking attendants and

parking supervisor. By conducting periodic evaluations will further improve performance and

will be able to produce a positive impact even more significant in the future.

Keywords: Impact, Interpreter Illegal parking, parking levies

Latar Belakang Masalah

Era otonomi daerah yang secara resmi mulai diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari

2001 menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat

membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Setiap daerah tersebut mempunyai hak

dan kewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan efisiensi

dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk

menyelenggarakan pemerintah tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan terhadap

masyarakat.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah salah satu

landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Dalam undang-undang ini

disebutkan bahwa pengembangan otonomi pada daerah kabupaten dan kota diselenggarakan

dengan memperhatikan prinsip-perinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan

keadilan, serta memperhatikan potensi dan keaneka-ragaman Daerah. (Mardiasmo 2004 : 8).

Pembiayaan pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan

senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin

dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, yaitu mulai

tanggal 1 Januari 2001. Dengan adanya otonomi, daerah dipacu untuk lebih berkreasi mencari

sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. (Siahaan,

2010).

Oleh sebab itu masalah parkir diatur di dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 1992

tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Keberadaan tempat parkir sangat membantu masyarakat

khususnya bagi mereka yang memiiki kendaraan. Dapat dibayangkan apabila tidak terdapat

tempat parkir. Hal inilah yang membuat lahan parkir dapat dijadikan suatu bisnis yang sangat

menggiurkan, karena setiap orang yang memiliki kendaraan pasti memerlukan tempat parkir

ditambah lagi peningkatan jumlah kendaraan di kota – kota besar Indonesia dari tahun ke tahun

selalu bertambah.

Kota Tanjungpinang sebagai salah satu kota di Indonesia juga berusaha untuk terus

melakukan pembangunan terhadap daerahnya dengan tidak hanya bergantung pada anggaran

pemerintah pusat. Hal ini dapat dilihat dari upaya yang terus dilakukan pemerintah kota

Tanjungpinang untuk meningkatkan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Retribusi Daerah

menjadi salah satu jenis PAD yang memberi kontribusi cukup besar. Diantara retribusi daerah

yang ada, retribusi parkir merupakan sumber pendapatan di Kota Tanjungpinang dalam hal ini

dikelola Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kota Tanjungpinang. Pengelolaaan

retribusi parkir di jalan umum, masih kurang memadai dalam hal menangani permasalahan

retribusi parkir di jalan umum Kota Tanjungpinang. Kemudian untuk dapat mencapai kenaikan

PAD tahun 2016 maka Pemerintah Kota Tanjungpinang mengeluarkan Peraturan Walikota

(Perwako) Nomor 4 Tahun 2016 tentang petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kota

Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Perparkiran, yang

telah disahkan sejak awal 2016.

Dari hal pengelolaan lahan parkir yang menggunakan jalan umum sebagai tempat parkir

di kota Tanjungpinang, hingga pengelolaan pembayaran retribusi parkir, yang dilakukan

masyarakat kepada juru parkir, yang telah di tunjuk oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika Kota Tanjungpinang. Berdasarkan hasil pengamatan, masih terjadi penyimpangan

atau ketidaksesuaian antara apa yang tertulis dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016,

dengan realita yang ada di lapangan. Juru parkir yang ada di lapangan terdapat dua jenis, yakni

juru parkir resmi yang terdaftar dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kota

Tanjungpinang dan juru parkir tidak resmi yang tidak terdaftar dalam Dinas Perhubungan

Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang.

Selain itu Penyediaan karcis masih menjadi pro kontra dalam masyarakat sendiri, dimana

menurut sebagian masyarakat penggunaan karcis itu sendiri tidak terlalu efisiensi dalam

penanganan retribusi parkir, karena nantinya karcis itu hanya dibuang begitu saja oleh

masyarakat. Namun beberapa masyarakat menyetujui untuk menggunakan karcis sebagai bukti,

bahwa masyarakat ikut serta pelaksnaan pembayaran retribusi parkir, agar hasil retribusi yang

telah disetorkan oleh masyarakat tidak di salah gunakan oleh pihak parkir itu sendiri atau pihak

lainnya.

Retribusi Parkir merupakan salah satu jenis retribusi yang memiliki potensi cukup tinggi

untuk ditingkatkan penerimaannya. Namun dalam kenyataannya, kontribusi penerimaan

Retribusi parkir kota Tanjungpinang bisa dikatakan masih belum maksimal. Jumlah kendaraan

terus bertambah, tapi retribusi yang didapat tidak bertambah-tambah. Bila dilihat dari potensi,

jumlah kendaraan, dan surat perintah tugas (SPT) yang dikeluarkan, capaian tersebut jelas jauh

dari kata memuaskan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjungpinang pada sektor retribusi

parkir 2015 mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2014 silam.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka penulis tertarik

untuk melakukan penelitian dengan judul: “Dampak Munculnya Juru Parkir Ilegal Terhadap

Retribusi Parkir Kota Tanjungpinang Tahun 2016 “

Perumusan Masalah

Perumusan masalah sangat penting agar diketahui arah jalannya suatu penelitian dan

untuk lebih memudahkan penelitian nantinya. Hal ini senada dengan pendapat “Agar penelitian

dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya maka penulis merumuskan masalahnya sehingga jelas

dari mana harus memulai, kemana harus pergi dan dengan apa” (Arikunto, 1998:17)

Berdasarkan uraian diatas maka penulis dalam melakukan penelitian ini merumuskan

masalah sebagai berikut :“Bagaimana Dampak Munculnya Juru Parkir Ilegal Terhadap

Retribusi Parkir Kota Tanjungpinang Tahun 2016?”

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dituliskan di atas maka tujuan yang ingin dicapai

dalam penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pemungutan retribusi parkir dalam upaya

meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Tanjungpinang.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi penulis, penelitian ini merupakan usaha untuk menambah dan meningkatkan cara

berpikir positif serta mengembangkan kemampuan menganalisa permasalahan yang

dihadapi di lapangan.

b. Bagi Fisip Umrah, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai referensi bagi mahasiswa

yang tertarik dalam bidang ini.

c. Bagi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang, dapat

memberikan masukan dan saran-saran dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara

mengukur suatu variabel, dengan kata lain konsep operasional bisa dijadikan petunjuk

pelaksanaan dalam mengukur suatu variabel. Fungsi dari konsep operasional adalah sebagai alat

untuk mengindentifikasi fenomena atau gejala – gejala yang diamati dengan jelas, logika, atau

penalaran yang digunakan oleh peneliti untuk menerangkan fenomena yang diteliti atau dikaji.

Operasionalisasi konsep dalam hal ini dapat dilihat dari dimensi menurut Dwiyanto (2008:80).

Dalam hal ini peneliti menggunakan 4 indikator menyesuaikan permasalahan di lapangan, yaitu

antara lain :

1. Akuntabilitas : Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala

bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.

2. Pengawasan : Meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggara

pemerintahan dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan

masyarakat luas.

3. Profesionalisme : Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan

agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, dan tepat.

4. Transparansi : Menciptakan kepercayaan timbal – balik antara pemerintah dan

masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam

memperoleh informasi.

Metode Penelitian

a. Pendekatan penelitian

Metodologi penelitian adalah sebagai suatu usaha atau proses untuk mencari jawaban atas

suatu pertanyaan atau masalah dengan cara yang sabar, hati-hati, terencana, sistematis atau

dengan cara ilmiah dengan tujuan untuk menemukan fakta atau prinsip-prinsip, mengembangkan

dan menguji kebenaran ilmiah suatu pengetahuan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian

kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan,

menggambarkan dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak

dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif ( Saryono, 2010:1).

Penelitian yang dilakukan bersifat Deskriptif yaitu untuk mengetahui atau

menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti atau penelitian yang dilakukan terhadap

variabel mandiri atau tunggal, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan

variabel lain.

Penelitian deskriptif adalah menggambarkan secara terperinci karakeristik suatu individu

atau kelompok, gejala, fenomena,aksi dan reaksi dan lain - lain yang berhubungan dengan dunia

sosial yang merupakan objek penelitian. Penelitian dilakukan tidak semata - mata melihat dan

mengobservasi tetapi juga menganalisa, mengkategorikan,memperbandingkan, menafsirkan, dan

lain sebagainya. Sehingga ditarik kesimpulan yang bersifat deduktif.

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah Deskriptif.

Terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana

adanya sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta dan memberikan gambaran secara

obyektif tentang keadaan sebenarnya.

b. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika Kota Tanjungpinang. Hal ini didasarkan karena instansi tersebut diberi kewenangan

untuk melakukan pemungutan dan mengelola retribusi daerah salah satunya adalah retribusi

parkir.

c. Informan Penelitian

Pada penelitian yang bersifat kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi

dari hasil penelitian. Oleh karena itu, pada penelitian kualitatif tidak dikenal dengan adanya

populasi dan sampel ( Bagong Suyanto, 2005:171).

Informan dalam penelitian ini adalah orang yang benar-benar tahu atau pelaku yang

terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan ini harus banyak pengalaman

tentang penelitian, serta dapat memberikan pandangannya tentang nilai-nilai, sikap, proses dan

kebudayaan yang menjadi latar penelitian setempat. Dengan demikian penelitian ini memutuskan

penggunaan teknik purposive sampling dimana pengumpulan data jumlah informan ditentukan

berdasarkan kebutuhan data yang diinginkan. Adapun yang menjadi key informan ialah Kepala

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang dan yang menjadi

informan ialah Satgas Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota

Tanjungpinang dan Pengawas Parkir yang sah.

Teknik Pengumpulan data

Untuk memperoleh data, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah:

a. Teknik Pengumpulan Data Primer.

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan atau lokasi penelitian.

Untuk mendapatkan data primer tersebut, peneliti menggunakan cara:

1. Wawancara Mendalam (Deep Interview)

Memperoleh data/informasi untuk penelitian dengan cara tatap muka. Peneliti

mengadakan tanya jawab dengan para informan untuk memperoleh data mengenai hal-

hal yang ada kaitannya dengan masalah pembahasan skripsi ini dalam hal melakukan

wawancara digunakan pedoman pertanyaan yang disusun berdasarkan kepentingan

masalah yang diteliti.

2. Pengamatan (Observation)

Penelitian dengan pengamatan langsung objek penelitian dengan melihat, dan mencatat

gejala-gejala yang ditemukan di lapangan untuk melengkapi data-data yang diperlukan

sebagai acuan mengenai topik penelitian (Bungin, 2007:116).

b. Teknik Pengumpulan Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Data-data

yang dikumpulkan merupakan data yang mempunyai kesesuaian dan kaitan dengan

kebutuhan penelitian yang dilakukan. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan

cara :

1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan merupakan cara untuk mengumpulkan data dengan

menggunakan dan mempelajari literatur buku-buku kepustakaan yang ada untuk

mencari konsepsi-konsepsi dan teori-teori yang berhubungan erat dengan

permasalahan. Studi kepustakaan bersumber pada laporan-laporan, dokumen-dokumen

yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal

atau variabel yang berupa catatan, skirpsi, buku, surat kabar, majalah.

Teknik Analis Data

Teknik analisis data merupakan sebuah program atau sistem pengolahan data yang

dirancang dengan tujuan untuk mempermudah membaca dan memaparkan data hasil penelitian.

Dalam membahas tentang analisis data dalam penelitian kualitatif, Huberman dan Miles

mengajukan model analisis data yang disebutnya model interaktif. Model interaktif ini terdiri

dari tiga hal utama yaitu :

1. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan,

pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di

lapangan. Tentu saja proses reduksi data ini tidak harus menunggu data terkumpul semuanya

dahulu baru melaksanakan analisis namun dapat dilakukan sejak data masih sedikit sehingga

selain meringankan kerja peneliti juga memudahkan peneliti dalam melakukan kategorisasi

data yang telah ada. Jika hal tersebut telah dilakukan data akan secara mudah dimasukkan

dalam kelompok kelompok yang telah dibuat oleh peneliti. Reduksi data adalah merangkum

dan memfokuskan hal-hal yang penting dalam penelitian dengan mencari tema dan pola

hingga memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk mencari data

selanjutnya.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya

penarikan kesimpulan dan penarikan tindakan. Penyajian data dilakukan untuk

mempermudah peneliti memahami data yang diperoleh selama penelitian dibuat dalam

bentuk uraian atau teks yang bersifat naratif, bagan atau dalam bentuk tabel.

3. Penarikan kesimpulan/verifikasi

Penarikan kesimpulan adalah usaha penarikan arti data yang telah ditampilkan, sesuai sejauh

mana pemahaman peneliti daninterpretasi yang dibuatnya. Beberapa cara yang dapat

dilakukan dalam proses ini adalah dengan melakukan pencatatan untuk pola pola dan tema-

tema yang sama, pengelompokan dan pencarian kasus negatif (kasus khas, berbeda, mungkin

pula menyimpang).

Landasan Teoritis

Dalam rangka menyusun penelitian ini dan untuk mempermudah penulis didalam

menyelesaikan penelitian ini, maka dibutuhkan suatu landasan berfikir yang dijadikan pedoman

untuk menjelaskan masalah yang sedang disorot. Pedoman tersebut disebut kerangka teori.

Menurut Sugiono (2005:55) menyebutkan landasan teori perlu ditegakkan agar penelitian itu

mempunyai dasar yang kokoh, dan bukan sekedar perbuatan coba-coba.

Dengan demikian yang menjadi kerangka teori dalam penelitian ini adalah :

1. Dampak

Pengertian Dampak

Dampak adalah akibat, imbas atau pengaruh yang terjadi (baik positif atau negatif)

dari sebuah tindakan yang dilakukan oleh satu atau sekelompok orang yang melakukan

kegiatan tertentu.

2. Legalitas

Pengertian Legalitas

Legalitas adalah keabsahan dalam suatu tindakan. Sementara asas legalitas adalah

asas yang tidak mempunyai tindakan atau perbuatan yang dilarang atau diancam pidana,

apabila belum ada dalam perundang – undangan

3. Konsep Pengelolaan

Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu menjadi baik berat

memiliki nilai – nila yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai

untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih

bermanfaat.

Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara

etomologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (to manage) dan biasanya merujuk

pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu ( Nugroho :

2003).

Sedangkan menurut Syamsu menitikberatkan pengelolaan sebagai fungsi manajemen

yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengontrolan untuk

mencapai efisiensi pekerjaan. Pengelolaan dalam administrasi adalah merupakan suatu

proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengawasan, penggerakan sampai dengan

proses pencapaian tujuan (Sukanto : 1986).

4. Juru Parkir

Pengertian Juru Parkir

Juru parkir yang disebut juga sebagai Jukir adalah orang yang membantu mengatur

kendaraan yang keluar masuk ke tempat parkir. Jukir juga berfungsi untuk mengumpulkan

biaya parkir dan memberikan karcis kepada pengguna parkir pada saat akan keluar dari

ruang parkir. Tarif parkir pada lokasi yang demikian biasanya tarif fixed, tidak tergantung

waktu karena karcis tidak dilengkapi dengan waktu kedatangan dan waktu kendaraan

meninggalkan ruang parkir.

5. Retribusi

Pengertian Retribusi

Retribusi menurut UU no. 28 tahun 2009 adalah pungutan sebagai pembayaran atas

jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh

Pemerintah untuk kepentingan pribadi atau badan. Berbeda dengan pajak pusat seperti

Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal

Pajak, Retribusi yang dapat di sebut sebagai Pajak Daerah dikelola oleh Dinas Pendapatan

Daerah (Dispenda).

Pengertian retribusi menurut Rochmad Sumitro (Victor M. Situmorang dan

Cormentyna Sitanggang, 1994:205) bahwa : ”Pembayaran-pembayaran kepada negara yang

dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara”.

Sedangkan menurut S. Munawir (Victor M. Situmorang dan Cormentyna

Sitanggang, 1994:205) bahwa retribusi yaitu iuran kepada Pemerintah yang dapat

dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk.Paksaan di sini bersifat ekonomis

karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, dia tidak dikenakan

iuran itu.

Lain halnya menurut Marihot P. Siahaan (2005:5) bahwa pengertian Retribusi yaitu

pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan

oleh negara bagi penduduknya secara perorangan.Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat

langsung yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara.

6. Retribusi Daerah

Pengertian Retribusi Daerah

Menurut Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimaksud dengan

retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin

tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan

orang pribadi atau badan.

7. Retribusi Parkir

Dalam Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2014 tentang perparkiran dikatakan bahwa :

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara

yang ditinggalkan pengemudi. Definisi lain tentang parkir terdapat dalam kamus umum

bahasa Indonesia,bahwa “Parkir adalah menghentikan kendaran bermotor untuk beberapa

saat lamanya”.

Dari kedua pengertian diatas dapat di katakan bahwa “Parkir adalah memberhentikan

kendaraan untuk sementara pada tempat yang telah disediakan”.Retribusi Pelayanan Parkir

di Tepi Jalan yang selanjutnya disebut retribusi parkir adalah pembayaran atas jasa

penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DAMPAK MUNCULNYA JURU PARKIR ILEGAL TERHADAP RETRIBUSI PARKIR

KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2016

Pada bab ini penulis akan menyajikan deskripsi dari data yang diperoleh melalui

penelitian dilapangan melalui metode-metode pengumpulan data yang telah disebutkan pada bab

terdahulu. Demikian juga halnya permasalahan yang hendak dijawab dalam bab ini adalah

Bagaimana Dampak Munculnya Juru Parkir Ilegal Terhadap Retribusi Parkir Kota

Tanjungpinang ?

Dalam mengumpulkan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan secara

mendalam, ada beberapa tahapan yang dilakukan penulis, yaitu; Pertama, penelitian diawali

dengan pengumpulan berbagai dokumen dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Kota Tanjungpinang seperti Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dan

berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin dijawab. Kedua, penulis

melakukan sejumlah wawancara dengan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika Kota Tanjungpinang, Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Komunikasi

dan Informatika Kota Tanjungpinang dan Pengawas Parkir yang berkaitan dengan masalah yang

diteliti.

Adapun yang menjadi informannya adalah informan kunci yaitu Kepala Dinas

Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang dan informan tambahan yaitu

Kepala Bidang Perparkiran dan Pengawas Parkir.

Data-data tersebut berupa pernyataan dari para informan mengenai permasalahan

penelitian skripsi ini. Sedangkan data-data sekunder didapatkan dari studi kepustakaan dan

karya-karya ilmiah yang ada serta dokumen-dokumen yang didapat dari lokasi penelitian.

Pengumpulan data dilakukan selama kurang lebih dua minggu di lokasi penelitian.

Dalam bab ini akan dianalisa semua data yang diperoleh dari hasil penelitian seperti yang

sudah disajikan dalam bab terdahulu. Adapun analisa yang dilakukan adalah dengan analisa

deskriptif kualitatif dengan tetap mengacu pada hasil interpretasi data dan informan data tersebut

sesuai dengan fokus kegiatan penelitian. Dari seluruh data dan informasi yang telah

dikumpulkan, baik melalui studi pustaka, wawancara mendalam (depth interview) dengan

informan, studi dokumentasi maupun catatan-catatan penulis sewaktu melakukan penelitian

selama di lapangan.

Adapun hasil penelitian tersebut terbagi dalam sub bagian analisis berikut ini:

Pengelola Parkir, Pengawas Parkir dan Juru Parkir

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang

Penyelenggaraan Dan Retribusi Perparkiran, maka pada pelaksanaan di lapangan, yang diberikan

wewenang untuk menjadi pengelola perparkiran Kota Tanjungpinang adalah Dinas Perhubungan

Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang. Dalam hal ini, terdapat kejanggalan karena

semua hal yang berkaitan dengan retribusi parkir diserahkan sepenuhnya kepada Dinas

Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang berkaitan pemungutan langsung

yang seharusnya menjadi tugas Dinas Pendapatan Daerah berkaitan dengan Pendapatan Asli

Daerah.

Bila DKI Jakarta dijadikan sebagai perbandingan, untuk pajak dan retribusi parkir

keduanya dibawah wewenang dan tanggung jawab Dinas Pendapatan Daerah. Dengan

ditetapkannya Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang sebagai

pengelola perparkiran Kota Tanjungpinang maka Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika Kota Tanjungpinang juga yang menetapkan petugas yang menjadi pengawas

perparkiran kota Tanjungpinang yang saat ini sudah lebih diperketat pengangkatannya dengan

adanya Surat Tugas resmi dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota

Tanjungpinang langsung kepada pengawas perparkiran.

Berbeda dengan sebelumnya, yang menjadi juru pungut perparkiran hanya melalui

mandat saja oleh preman (pihak ketiga) dan sudah pasti dana retribusi parkir belum jelas

penyetorannya ke kas daerah. Setiap juru parkir yang resmi, namanya dan telah resmi terdaftar di

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang. Dari data terakhir per

bulan Desember 2016, juru parkir yang terdaftar di Dinas Perhubungan ada sebanyak 134 orang.

Setiap juru parkir umumnya mengawasi radius dua sampai tiga kilometer panjang jalan, dengan

lokasi titik parkir sekitar 45 titik parkir.

Untuk lokasi titik parkir yang baru, biasanya juru parkir membuat surat permohonan titik

lokasi tepian jalan umum yang akan dijadikan objek retribusi parkir kepada Dinas Perhubungan

Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang, kemudian nantinya akan diserahkan

diserahkan kepada Kepala Bidang Perparkiran, dilakukan tinjauan lapangan dan bila dinilai

memiliki potensi untuk dijadikan objek retribusi parkir, maka akan dikeluarkan ijinnya.

Pengajuan pengangkatan juru parkir (jukir) dilakukan oleh pengawas parkir selaku

penanggung jawab ke Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang dan

nantinya akan dikeluarkan Surat Tugas disertai dengan Kartu Tanda Pengenal Juru Parkir yang

menandakan bahwa juru parkir tersebut sudah resmi terdaftar nama dan nomor pegawainya di

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang sebagai juru parkir.

Bila pengawas parkir merasa bahwa kinerja juru parkir tidak sesuai dengan standar maka

pengawas parkir biasanya akan melakukan penggantian petugas dengan cara mengajukan

kembali nama petugas baru yang akan menjadi juru parkir kepada Dinas Perhubungan

Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang. Menurut data per Desember 2016, jumlah

juru parkir yang terdaftar secara resmi, ataupun yang telah diterbitkan Kartu Tanda Pengenal

Juru Parkirnya oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang ada

sebanyak 134 orang.

Masalah yang ditemukan di lapangan saat dilakukan pengamatan adalah penerbitan Kartu

Tanda Pengenal Juru Parkir yang lamban oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Kota Tanjungpinang yang menyebabkan juru parkir hanya memiliki Surat Tugas saja sebagai

dasar hukumnya untuk bertugas, sementara tidak semua juru parkir yang senantiasa membawa

Surat Tugas tersebut, sehingga pada saat di lapangan mereka sulit untuk menghadapi konsumen

yang menanyakan Kartu Tanda Pengenal Juru Parkir ataupun bila ada pemeriksaan.

Realita lain yang ditemukan penulis dilapangan adalah munculnya Joki parkir. Joki parkir

yang dimaksud adalah petugas ilegal yang ditunjuk oleh seorang Juru Parkir resmi. Joki Parkir

dalam hal ini sudah jelas merupakan Juru Parkir Ilegal karena tidak terdaftar dan tidak dilengkapi

atribut juru parkir resmi. Fenomena ini jelas akan menjadi pekerjaan berat bagi pemerintah Kota

Tanjungpinang guna menertibkan juru parkir.

Prosedur Penyetoran Dana Pungutan Retribusi Parkir

Penyetoran dana pungutan retribusi parkir dilakukan oleh pengawas parkir yang terlebih

dahulu sudah melakukan pengumpulan atas uang retribusi parkir kepada juru parkir yang berada

di bawah tanggung jawabnya dan kemudian disetorkan langsung ke Dinas Perhubungan

Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang dan bukan melalui transfer ke bank atau

lembaga keuangan sejenisnya. Penyetoran ini harus dilakukan secara langsung karena pada saat

penyetoran tersebut, pengawas parkir wajib menyertakan bonggol karcis parkir yang telah

disobek kepada pihak Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang

sebagai bukti transaksinya.

Untuk penyetoran dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota

Tanjungpinang ke Kas Daerah Kota Tanjungpinang dilakukan oleh Dinas Perhubungan

Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang melalui setoran tunai yang dilakukan dengan

penjemputan dana langsung ke Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota

Tanjungpinang oleh petugas Bank dengan jangka waktu penyetoran maksimal 1 x 24 jam

maksimal kecuali akhir minggu agar dana yang ada sebagai hasil penyetoran retribusi parkir

tidak mengendap di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kota Tanjungpinang agar

tidak terjadi penyelewengan. Bila Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota

Tanjungpinang telah mendapatkan setoran retribusi parkir dari pengelola parkir, maka di hari

yang sama (paling lama sore hari) harus sudah dicatat dan direkapitulasi pembukuannya dan

keesokan harinya di pagi hari paling lama pukul 10.00 WIB petugas Bank datang mengambil

setoran tersebut.

Masalah yang ditemukan di lapangan saat dilakukan pengamatan penyetoran tidak

langsung dilakukan kepada para petugas pungut sehingga memungkinkan terjadinya

penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh juru parkir. Dampak yang ditimbulkan jika

pemungutan retribusi parkir dilakukan oleh juru parkir ilegal penyetoran tidak akan mencapai

target maksimal dan menimbulkan pengutan liar dan berakibat penuruan target retribusi parkir

yang diharapkan.

Pengawasan terhadap Setoran Retribusi Parkir

Penyetoran pungutan retribusi parkir yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan

Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang untuk dilaksanakan oleh pengawas parkir

Kota Juru Parkir adalah setiap hari. Hal ini tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan oleh semua

pengawas parkir Kota Tanjungpinang dengan berbagai alasan seperti kesibukan pengawas parkir

itu sendiri, belum tercapainya target harian/bulanan, dan lain-lain.

Realita yang terjadi di lapangan yang penulis dapatkan dari sumber yang tidak dapat

disebutkan identitasnya mengatakan, juru parkir tidak memberikan karcis parkir kepada

masyarakat, biasanya para juru parkir main mata dengan pengawas parkir yang merupakan

pengawas resmi yang ditunjuk pihak Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota

Tanjungpinang. Sudah jelas jika setiap transaksi retribusi parkir tanpa karcis dianggap Ilegal.

Pengawasan lainnya terhadap target setoran retribusi parkir Kota Tanjungpinang oleh

Dinas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang dilakukan oleh

pegawai Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang yang terkadang

turun langsung ke lapangan untuk mengawasi juru parkir secara langsung.

Masalah yang ditemukan di lapangan saat dilakukan pengamatan pengawasan yang

seperti ini umumnya jarang sekali dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika Kota Tanjungpinang, dilakukan hanya bila setoran parkir dinilai sangat sedikit

dibandingkan target harian yang telah ditetapkan; ataupun saat dilakukan peninjauan untuk

penetapan titik lokasi parkir tersebut sebagai titik lokasi parkir pasif dari yang semula aktif.

Pengawasan lapangan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika Kota Tanjungpinang ke lapangan yang umumnya tidaklah ketat, hanya sebatas

melihat titik lokasi parkir tersebut, mengawasi juru parkir yang sedang melaksanakan tugas,

tanpa melakukan tinjauan / monitor yang ketat pada fisik uang yang diterima oleh juru parkir

tersebut.

Pengawasan lainnya ada juga dilakukan dengan adanya kerjasama dengan pihak

kepolisian untuk memberi tindakan tegas bagi juru parkir liar ( juru parkir yang tidak resmi yang

tidak dapat menunjukkan bukti otentik tugasnya ), dan diancam pidana kurungan paling lama 3

(tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Adapun pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika Kota Tanjungpinang terhadap petugas pengawas parkir terhadap setoran retribusi

parkir berkenaan dengan target yang diberikan adalah dengan cara melihat progress dan potensi

titik lokasi parkir, digolongkan kategorinya apakah aktif atau pasif.

Retribusi parkir yang sifatnya tidak memaksa / tidak wajib seperti pajak parkir, maka

tidak dapat dilakukan tindakan tegas bila target yang ditetapkan tidak tercapai. Bila penyetoran

yang dilakukan oleh pengawas parkir di bawah target, maka biasanya pegawai Dinas

Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang melakukan inspeksi lapangan

untuk melihat langsung realita sebenarnya terhadap titik lokasi parkir yang diawasi oleh

pengawas parkir tersebut.

Bila setelah melakukan inspeksi lapangan dan ternyata memang target yang ditetapkan

terlalu besar untuk titik lokasi parkir tersebut, maka dilakukan penyesuaian dengan cara

penurunan target harian. Bila setelah peninjauan lapangan dilakukan dan dinilai bahwa target

yang ditetapkan masih sesuai maka diadakanlah penyuluhan atau pembinaan kepada pengawas

parkir dengan terlebih dahulu memberikan surat panggilan. Setelah tiga kali surat panggilan yang

diberikan dan tidak ditanggapi oleh pengawas parkir atau setelah jangka waktu enam bulan

setelah dilakukan pembinaan terhadap pengawas parkir dan target parkir tetap tidak tercapai,

maka Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang berhak untuk

melakukan penggantian terhadap pengawas parkir tersebut.

Lain halnya dengan pengendalian dan pengawasan yang dilakukan terhadap juru parkir.

Pegawai Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang biasanya

melakukan pengawasan dengan cara inspeksi ke lapangan memeriksa apakah ada titik lokasi

parkir liar (tidak terdaftar) ataupun yang pungutannya dikutip secara liar oleh pihak tidak resmi

(tidak memiliki Kartu Tanda Pengenal Juru Parkir).

Tindakan pengawasan dengan cara turun ke lapangan ini umumnya dilakukan dengan

kerjasama Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang dengan pihak

kepolisian. Umumnya, juru parkir liar yang tidak dapat menunjukkan Kartu Tanda Pengenal Juru

Parkir akan langsung diangkut oleh pihak kepolisian untuk selanjutnya diberikan penyuluhan

atau pengarahan. Umumnya sanksi atau tindakan tegas bagi para juru parkir liar tidak langsung

dilakukan bila hanya kedapatan sekali sebagai juru parkir liar, tindakan tegas tersebut hanya

diberikan kepada juru parkir liar yang berkali-kali tertangkap dan diberikan penyuluhan tetapi

tetap mengutip pungutan liar dengan dalih “pungutan retribusi parkir”.

Kendala dalam Pemungutan Retribusi Parkir

Permasalahan dalam praktik pemungutan retribusi parkir:

1. Tidak tersedianya sarana pendukung pemungutan retribusi parkir

Fasilitas pendukung pemungutan retribusi parkir, khususnya parkir tepi jalan masih

tidak memadai karena tidak tersedia papan tarif retribusi, tanda pengenaan retribusi, garis

marka parkir,

2. Pengelolaan SDM yang masih rendah

Berdasarkan sejarahnya, para juru parkir telah lebih dulu menguasai lokasi parkir

sebelum Pemerintah Kota Tanjungpinang melegalkan aktivitas mereka, sehingga proses

perekrutannya tanpa seleksi khusus. Setelah direkrut mereka tidak dibekali dengan

pengetahuan dan keterampilan untuk melayani pelanggan dengan baik dan benar. Padahal

para juru parkir tersebut yang langsung berhadapan dengan pengguna jasa parkir dan

bertindak sebagai kasir di lapangan. Sedangkan mereka dulunya berasal dari para jawara

atau preman di daerah setempat.

3. Lemahnya Pengawasan

Jarang dilakukan kontrol atau pengawasan terhadap kinerja para juru parkir di

lapangan. Juru parkir sering melanggar aturan-aturan yang ada seperti tidak menggunakan

pakaian seragam pada saat bertugas, tidak memberikan karcis parkir kepada pelanggan,

memanfaatkan trotoar sebagai tempat parkir, memperkenankan parkir tumpang-tindih, dan

lain-lain.

4. Terbatasnya lahan parkir

Dengan pertumbuhan panjang jalan dan pertumbuhan kendaraan bermotor

setidaknya membutukan penambahan dan perluasan lahan parkir, namun karena

keterbatasan lahan, tingginya biaya dan mahalnya harga tanah membuat tidak tersedianya

lahan parkir yang memadai. Hal ini akhirnya menimbulkan munculnya parkir liar yang

dikelola oleh para preman jalanan. Pendapatan dari parkir liar ini merupakan potensi

pendapatan yang hilang, selain itu juga mengakibatkan bertambahnya kemacetan lalu lintas,

karena keberadaannya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Adapun kendala yang dihadapi dalam pencapaian target, antara lain :

a. Sistem pengendalian pemungutan masih menggunakan setoran wajib minimum, sehingga

juru parkir hanya terpaku pada nilai nominal minimum yang wajib disetor.

b. Lemahnya Pengawasan

Jarang dilakukan kontrol atau pengawasan terhadap kinerja para juru parkir di

lapangan, mengingat terbatasnya sumber daya yang dimiliki sehingga sering terjadi

permasalahan permasalahan di lapangan seperti :

1) Juru parkir tidak menggunakan pakaian seragam pada saat bertugas.

2) Tidak memberikan karcis parkir kepada pelanggan, atau menggunakan karcis bekas.

3) Petugas parkir tidak memiliki surat penugasan resmi meskipun berada di tempat

parkir resmi yang dikolela oleh pemda.

4) Petugas parkir resmi mengarahkan parkir di tempat ilegal seperti di trotoar atau

melakukan parkir ganda (tumpang tindih).

5) Tidak ada absensi yang disediakan sebagai alat kontrol kehadiran, sehingga jam

operasional pemungutan retribusi parkir disesuaikan dengan jam kedatangan dan

kepulangan juru parkir.

c. Tidak Konsisten Mengendalikan Parkir Ilegal

Maraknya parkir ilegal adalah efek dari semrawutnya manajemen transportasi di

Tanjungpinang. Angka pertumbuhan kendaraan yang tinggi, dan tidak diimbangi oleh

pertumbuhan jalan dan lahan parkir berdampak menjamurnya lokasi parkir liar.

Pemerintah Kota Tanjungpinang sebenarnya sudah berkali-kali melakukan penertiban

parkir liar dengan cara menggembok mobil yang parkir sembarangan, bahkan ada yang

terpaksa diderek, namun sanksi tersebut tetap tidak dihiraukan. Beberapa hal yang

menjadi alasan, antara lain :

1) Para juru parkir ilegal merasa bahwa program penertiban hanya merupakan proyek

semata, yang tidak dilanjutkan secara konsisten setelah selesai program tersebut.

2) Adanya oknum yang turut melindungi para jukir illegal dengan cara membayar

“upeti” kepada petugas resmi.

3) Sanksi yang dikenakan tidak tegas, dan tidak membuat efek jera bagi si pelanggar.

d. Keterbatasan Sumber Dana

Pemda belum mampu merekrut juru parkir menjadi pegawai organik. Selama ini

para juru parkir tersebut bekerja tanpa mendapatkan gaji atau honor tetap dari pemda.

Penghasilan mereka berasal dari prosentase penerimaan retribusi harian yaitu sebesar 25

% - 30 % . Hal ini juga rawan kebocoran, mengingat juru parkir Analisis potensi sendiri

diberi kewenangan sebagai penerima setoran parkir dari pengguna parkir, sehingga tidak

diketahui dengan jelas berapa sesungguhnya penerimaan retribusi yang diperoleh.

e. Terbatasnya lahan parkir.

Dengan pertumbuhan panjang jalan dan pertumbuhan kendaraan bermotor

setidaknya membutukan penambahan dan perluasan lahan parkir, namun karena

keterbatasan lahan, tingginya biaya dan mahalnya harga tanah membuat tidak tersedianya

lahan parkir yang memadai.

Hal ini akhirnya menimbulkan munculnya parkir liar yang dikelola oleh para

preman jalanan. Pendapatan dari parkir liar ini merupakan potensi pendapatan yang

hilang, selain itu juga mengakibatkan bertambahnya kemacetan lalu lintas, karena

keberadaannya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

f. Murahnya Tarif Retribusi Parkir

Pertimbangan yang perlu diambil oleh pemerintah daerah dari retribusi parkir

adalah bagaimana menetapkan tarif parkir yang paling tepat, yang sesuai dengan

kesanggupan atau kemampuan membayar dari masyarakat. Idealnya retribusi parkir dapat

digunakan sebagai alat untuk mendapatkan pendapatan asli daerah sekaligus sebagai alat

untuk mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi. Untuk bisa meningkatkan

pendapatan retribusi sekaligus menekan jumlah kendaraan di jalan raya adalah dengan

cara memberlakukan tarif yang tinggi, mengingat tarif yang saat ini berlaku dinilai terlalu

rendah.

Murahnya tarif parkir menjadi salah satu penyebab terjadinya kemacetan di

Tanjungpinang, selain itu investor menjadi ragu-ragu untuk menanamkan modalnya pada

usaha pengelolaan parkir swasta. Dari hasil penelitian perusahaan konsultan properti

Colliers International yang melakukan survey tarif parkir di kota-kota dunia ternyata tarif

parkir di sebuah kota menunjukkan kemajuan ekonominya. Jika tarif parkir semakin

meningkat, itu menunjukkan kota tersebut serius membenahi diri untuk menyambut

investor.

Beberapa kendala yang mengakibatkan pemungutannya retribusi perparkiran

berjalan kurang baik, diantaranya:

1. Petugas pemungut pajak yang telah di tugaskan oleh Dinas Pendapatan Kota

Tanjungpinang tidak bertemu dengan wajip pajak (WP)

2. Wajib pajak menunda pembayaran pajak dengan alasan parkiran sepi atau libur

3. Banyak wajib pajak yang beralasan memiliki banyak hutang di bank sehingga minta

keringan pembayaran pajak

4. Banyaknya retribusi parkir tanpa karcis.

Upaya yang Dilakukan Terhadap Pemungutan Retribusi Perparkiran

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, pemerintah Kota

Tanjungpinang harus melakukan langkah-langkah antara lain sebagai berikut :

1. Pemerintah melakukan peninjauan langsung ketempat yang di sediakan untuk lahan

parkir oleh pengusaha atau wajib pajak parkir. Kegiatan peninjauan langsung ini

dilakukan dua kali (2x) dalam setahun.

2. Pemerintah melakukan penyelidikan ke bank-bank yang di infokan oleh wajib pajak,

untuk memastikan berapa besar hutang yang di tanggung oleh wajib pajak.

3. Pendataan ulang tempat-tempat parkir yang tersebar di Kota Tanjungpinang.

4. Menyediakan sarana pendukung pemungutan retribusi parkir.

5. Persuasif merangkul para juru parkir ilegal untuk bergabung dan mendaftar secara resmi.

6. Satgas perparkiran memaksimalkan pengawasan terhadap para juru parkir.

Faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk dapat lebih meningkatkan efektifitas

retribusi parkir, antara lain :

1. Menyediakan sarana pendukung pemungutan retribusi parkir.

Untuk lingkungan parkir sarana pendukung seperti rambu parkir, garis marka

parkir, papan tarif retribusi parkir, sudah memadai, namun untuk parkir tepi jalan fasilitas

pendukung tersebut masih sangat kurang. Bahkan untuk parkir tepi jalan tidak disediakan

tanda retribusi parkir. Pada waktu pengguna jasa parkir memarkirkan kendaraannya di

tepi jalan, langsung ditinggal begitu saja, juru parkir tidak menyerahkan tanda retribusi

parkir.

Lain halnya dengan parkir lingkungan, begitu melewati gardu pintu masuk,

petugas gardu langsung memberikan tanda retribusi parkir kepada pengendara. Hal

demikian mengakibatkan keamanan dan kenyamanan parkir tepi jalan menjadi sangat

rawan, karena sulit untuk melakukan kontrol dan pengecekan apabila ada yang mengaku

bahwa kendaraan orang lain adalah miliknya.

2. Meningkatkan SDM Parkir

Menjadi juru parkir tidak dibutuhkan keahlian dan keterampilan khusus, siapa pun

orang yang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap dapat melakukannya. Hal

inilah yang membuat proses perekrutannya menjadi lemah. Apalagi berdasarkan

sejarahnya, mereka telah lebih dulu menguasai lokasi parkir sebelum Pemerintah Kota

Tanjungpinang melegalkan aktivitas mereka, sehingga proses perekrutannya tanpa seleksi

khusus. Beberapa diantara mereka bahkan ada yang sudah diwariskan pada keturunannya.

Menjadi juru parkir tidak hanya sekedar mampu mengarahkan pengemudi untuk

memarkirkan kendaraannya dengan benar, tetapi perlu juga dibekali dengan pengetahuan

dan keterampilan bagaimana melayani pelanggan dengan baik dan benar. Sehingga

keluhan tentang tidak diberikannya karcis oleh juru parkir tidak ditemukan lagi.

3. Mengintegrasikan program-program yang ada

Upaya untuk dapat meningkatkan pendapatan daerah dari sektor perparkiran

hendaknya dibarengi dengan upaya untuk bisa mengembalikan fungsi jalan sesuai dengan

UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Disebutkan bahwa

jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan,

keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas. Sehingga tidak terjadi program

yang tumpang tindih atau B bertentangan dengan program lain.

Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 tersebut fasilitas parkir di dalam ruang milik

jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa,

atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan rambu lintas, dan atau marka jalan.

Sedangkan sebagian besar status jalan yang ada di Tanjungpinang adalah jalan Provinsi,

yaitu jalan kolektor primer yang menghubungkan ibukota Provinsi dengan ibukota

kabupaten atau kota. Jalan kolektor primer didesain berdasarkan kecepatan rencana

paling rendah 40 (empat puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit

9 (sembilan) meter. Sedangkan jalan kabupaten atau kota merupakan jalan lokal primer,

yaitu jalan yang di desain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh)

kilometer per jam, dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka

penulis dapat mengambil kesimpulan dari hasil penelitian sebagai berikut :

1. Sistem pengawasan internal terhadap penerimaan dari pungutan retribusi parkir oleh

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang belum efektif dan

kurang memadai karena pendapatan retribusi parkir yang diterima tidak langsung

sepenuhnya ke Kas Daerah Kota Tanjungpinang sehingga memberikan kesempatan untuk

memungkinkan terjadinya penyelewengan terhadap dana yang mengendap tersebut,

pemantauan di lapangan yang kurang dan tidak tegas kepada juru parkir maupun

pengawas parkir.

2. Maraknya juru parkir ilegal adalah efek dari semrawutnya manajemen transportasi di

Tanjungpinang. Perlu ada tindakan yang konsisten oleh pihak Dinas Perhubungan

Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang dalam melakukan penertipan secara

teratur dan berkelanjutan.

3. Target PAD dari retribusi parkir belum tercapai, tercatat tahun 2016 yang dipatok sekitar

Rp. 1.300.000.000,- tidak tercapai, hanya bisa terpenuhi sekitar Rp. 990.000.000,-, hal ini

lebih disebabkan karena kurang maksimal retribusi parkir dan lemahnya pengawasan oleh

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang , dan titik lokasi

parkir tidak terlalu berkembang.

4. Munculnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam hal pemungutan

retribusi parkir. Masyarakat merasa pelayanan yang diterima dari juru parkir belum

maksimal, dan petugas juru parkir jarang memberikan karcis parkir sehingga

minumbulkan kecurigaan apakah benar retribusi tersebut tepat sasaran. Banyak

masyarakat yang dirugikan dan berkurangnya potensi penerimaan retribusi parkir bagi

pendapatan daerah.

5. Terjadi praktek premanisasi dalam masalah perebutan lahan parkir illegal, sehingga

menimbulkan situasi yang kurang kondusif. Perebutan lahan parkir ini terjadi karena para

Juru Parkir illegal merasa mereka dapat memanfaatkan momen dimana lemahnya

pengawasan yang dilakukan pihak Dinas Perhubungan sebagai pengawas.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, penulis memberikan saran atau masukan sebagai

berikut :

1. Diharapkan bagi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang

dan pengawas parkir sebagai mitranya dapat memaksimalkan kerja agar dapat

meminimalkan masalah-masalah di lapangan yang sering terjadi.

2. Diharapkan bagi masyarakat untuk mendukung segala kebijakan pemerintah Kota

Tanjungpinang mengenai Retribusi Parkir, dan juga masyarakat diharapkan dapat

mengawasi agar kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan.

3. Pemeriksaan mendadak (surprise audit) sebagai pemantauan lapangan langsung dan

perputaran jabatan secara rutin (job rotation) perlu sekali untuk diterapkan dalam Dinas

Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang sehingga meminimalkan

praktek pemungutan liar di lahan parkir Kota Tanjungpinang.

4. Pendapatan dari retribusi parkir yang disetor oleh pengawas parkir ke Dinas Perhubungan

Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang sebaiknya langsung disetor oleh Dinas

Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kota Tanjungpinang di hari yang sama ke Kas

Daerah Kota Tanjungpinang, agar kemungkinan penyelewengan terhadap pendapatan

retribusi parkir tersebut dapat diminimalisir karena tidak memberi kesempatan untuk

mengendap.

5. Segera melakukan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan atas Peraturan Daerah

Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi

Perparkiran dengan tidak mengalihkan pemungutan apalagi memborongkannya ataupun

dengan penetapan target kepada pihak ketiga; serta melakukan pemungutan retribusi

parkir tersebut dengan karcis.

6. Dalam menetapkan target retribusi parkir pada tahun-tahun yang mendatang, hendaknya

Dewan Perwakilan Rakyat DPRD sebagai penentu keputusan benar-benar melihat atau

meninjau kondisi dan potensi titik perparkiran di lapangan. Sejauh mana target ditetapkan

untuk mencapai realisasi penerimaan yang baik.

7. Mengubah sistem pemungutan retribusi parkir yang sebelumnya menggunakan karcis,

sebaiknya menggunakan sistem retribusi parkir bulanan yang dimana transaksi langsung

dilakukan di Bank yang ditunjuk pemerintah. Sehingga meminimalkan penyelewenangan

dana yang dilakukan para juru parkir.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. 2002. Ed. Rev. Cet. 12. Prosedur Penelitian SuatunPendekatan Praktek.

Jakarta: Rineka Cipta.

Bungin, Burhan M. 2007. Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Djaalidan M Pudji. 2008. Pengukuran dalam Bidang Pendidikan. Jakarta: Grasindo.

Echols, John M dan Hassan Shadily. 2000. Kamus Inggris-Indonesia. Jakarta:

GramediaPustakaUtama.

Kaho, Josef Riwu. 2007. Prospek Otonomi Daerah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi.

Siahaan, Marihot P. 2010. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Rajawali Pers.

Singarimbun, Masri. 1995. Metode Penelitian Survei. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES.

Situmorang, Victor M dan Cormentyna Sitanggang. 1991. Aspek Otonomi Akta Catatan Sipil di

Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Sugiyono. 2005. Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: Alfabeta.

Supriady, Bratakusumah Dedy dan Dadang Solihin. 2002. Otonomi Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Suyanto, Bagong. 2005. Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan. Jakarta:

Prenada.

Umar, Husein. 2002. Evaluasi Kinerja Perusahaan. Jakarta: GramediaPustakaUtama.

Yani, Ahmad. 2002. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia.

Jakarta: Raja Grafindo Persada

Undang-Undang dan Peraturan:

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Dan

Retribusi Perparkiran

Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksana

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Dan

Retribusi Perparkiran

Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Objek Pelayanan

Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kota Tanjungpinang

Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Alokasi Pemanfaatan

Penerimaan Pendapatan Dan Besaran Penghasilan/Bagi Hasil Penyelengggaraan Retribusi

Perparkiran

PP (Peraturan Pemerintah) Republik Indonesia No.66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah

Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU No.32 Tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah

Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.12 Tahun 2008 tentang

Pemerintah Daerah

Undang-Undang No.18 Tahun 1991 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang No.34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No.18 Tahun 1991 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah