dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan

S

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR PEMKAB :30 INKB/X/HK-2019 NOMOR DPRD TANGGAL

:4 INKB/DPRD/IX/2019

13 SEPTEMBER 2019 TENTANG

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini

1. Nama Jabatan Alamat Kantor

H. MUHAMMAD WARDAN :BUPATI INDRAGIRI HILIR :JI. Akasia No. 1 Tembilahan

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir

2 a. Nama Jabatan Alamat Kantor

Dr. H. FERRYANDI, ST, MT, MM Wakil Ketua DPRD KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

:JI. HR.Soebrantas Tembilahan

b. Nama Jabatan Alamat Kantor

Dr.H. MARIYANTO, SE, MH Wakil Ketua DPRD KABUPATEN INDRAGIRI HILIR JI. HR.Soebrantas Tembilahan

c. Nama Dr. Ir. H. SAHRUDDIN, MM Jabatan Alamat Kantor

Wakil Ketua DPRD KABUPATEiN INURAGIRI HILIR JI. HR.Soebrantas Tembilahan

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hili

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). diperlukan Kebjakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutrnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2020.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2020, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD TA. 2020. Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2020 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)) Tahun Anggaran 2020.

Tembilahan, September 2019

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

BEAtINDRAGIRI HILIR PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

(H.UAMMÁD WARDAN) Dr.H.FERRYANDI, ST, MT, MM) WAKIL KETUA

ww (Dr.HMÁYANTO, SE, MH) WAK KETUA MH)

Orfr.HSAHRUpbIN, MM) WAKIL KËTUA

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Indragiri Hilir TA. 2020 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 11 Juni 2019, telah

menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2020. Peraturan tersebut antara lain mengatur tentang :

a. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan Pemerintah;

b. Prinsip penyusunan APBD;

c. Kebijakan Penyusunan APBD;

d. Tekhnis Penyusunan APBD;

e. Hal Khusus Lainnya.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 tetap menitikberatkan pada

kebijakan anggaran belanja "Money Follows Program" dengan pendekatan

Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Dimana pembangunan tidak

hanya bersumber dari APBN, tetapi juga dari belanja K/L, belanja non-K/L,

transfer ke daerah, dan sumber pembiayaan lainnya seperti pemanfaatan skema

Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan Pembiayaan Investasi Non-

APBN (PINA), serta upaya pemanfaatan potensi investasi melalui BUMN.

Dengan adanya sinergi dan integrasi sumber-sumber pembiayaan tersebut,

pencapaian sasaran pembangunan nasional diharapkan dapat terlaksana dengan

lebih cepat dan optimal. Sementara itu, untuk penajaman pembangunan daerah,

penyusunan arah pengembangan wilayah yang semula berbasis pulau pada RKP

2019 menjadi berbasis provinsi pada RKP 2020.

Dengan agenda tersebut, pada tahun 2020-2024 pertumbuhan ekonomi

diharapkan meningkat menjadi rata-rata 5,4-6,0% per tahun, tingkat kemiskinan,

pengangguran dan ketimpangan terus menurun, dan kesejahteraan masyarakat

terus meningkat

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar

pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran. Artinya


bahwa penetapan kebijakan serta target pendapatan, pengeluaran dan

pembiayaan daerah dalam APBD merupakan bagian dari penyelenggaraan

pemerintahan daerah yang sangat menentukan kualitas APBD. Oleh karena itu,

penyusunan APBD harus dilakukan dengan penuh keseriusan, kecermatan dan

ketelitian tersendiri. Hal ini dimaksudkan agar dokumen APBD yang tersusun

dapat realistis, rasional dan akuntabel sehingga penyelenggaraan pemerintahan

daerah dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Salah satu tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) adalah penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Dari sisi legal,Pasal

310 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 ayat (3) dan diajukan kepada

DPRD untuk dibahas bersama. Hal ini berarti bahwa Proses penyusunan KUA

harus mengikuti Program dan Kegiatan yang telah tercantum pada RKPD. Dengan

kata lain, Dokumen KUA harus searah dengan RKPD.

Secara substansi, Rancangan KUA Tahun 2020 adalah rancangan yang

memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi

yang mendasari pengambilan kebijakan pembangunan tersebut sehingga

diharapkan mampu menjembatani antara arah dan tujuan strategis pembangunan

yang ingin dicapai dengan kemampuan anggaran yang dimiliki. Kearifan dalam

pengalokasian anggaran perlu dilakukan mengingat jumlah anggaran yang

terbatas sedangkan kebutuhan pembangunan sangat besar.

Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir telah menyusun Dokumen Rencana

Pembangunan Daerah yaitu RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2005-2025

sesuai Perda Nomor 26 Tahun 2008 tanggal 14 Agustus 2008, dan RKPD

Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020 sesuai Perbup Nomor 46 Tahun 2019

tanggal 14 Agustus 2019. Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2020 akan

focus pada urusan konkuren yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri

dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan

pilihan dan urusan penunjang serta fungsi lainnya.

Penyusunan KUA Tahun Anggaran 2020 dilakukan melalui proses analisis

berdasarkan Peraturan yang ada dan memperhatikan kebijakan Pemerintah

Kabupaten Indragiri Hilir serta hasil reses anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir

yang telah dituangkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD. Selain itu, penyusunan


KUA Tahun Anggaran 2020 juga memperhatikan kebijakan Perencanaan

Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020 -2024 dan

RKP Tahun 2020. Melalui rangkaian proses penyusunan dimaksud, diharapkan

dapat terwujud dokumen KUA Tahun Anggaran 2020 yang implementatif dan

akuntabel serta akomodatif.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun

2020 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi penentuan skala prioritas arah

pembangunan pada tahun 2020 yang secara rinci akan diuraikan dalam Prioritas

dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran

2020

1.2. TUJUAN PENYUSUNAN KUA

1.2.1. Maksud

Kebijakan Umum APBD dimaksudkan sebagai upaya membangun komitmen

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan dan memberikan

pelayanan kepada masyarakat. Komitmen ini diperlukan dengan pertimbangan

banyaknya kebutuhan masyarakat yang harus diakomodir dengan keterbatasan

sumberdaya yang dimiliki, sehingga diperlukan arah kebijakan penggunaan

anggaran untuk pencapaian rencana pembangunan jangka pendek daerah, yang

merupakan bagian dari rencana pembangunan jangka menengah dan jangka

panjang.

1.2.2 Tujuan

Tersedianya pedoman umum dalam bentuk Kebijakan Umum APBD

Kabupaten Indragiri Hilir sebagai pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD

Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2020, berdasarkan kesepakatan antara

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dan DPRD Kabupaten Indragiri Hilir.

1.3. DASAR (HUKUM) PENYUSUNAN KUA

Dasar hukum yang melandasi penyusunan Kebijakan Umum APBD

Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun


2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun

2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah


Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah

beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

123 Tahun 2018 tentang Perubahan keempat Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian

Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;


Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2020;

7. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2005

– 2025;


8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;

9. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020


BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH 2.1. PERKEMBANGAN INDIKATOR EKONOMI MAKRO KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah perlu di dukung oleh

data, antara lain indikator ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi,

tingkat kemiskinan, angka pengangguran dan data lainnya yang dapat

menggambarkan kondisi nyata perekonomian yang telah berjalan atau sedang

berjalan dan proyeksi kedepan.

2.1.1. Kondisi Ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir

Kondisi perekonomian Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2019

menunjukan bahwa beberapa asumsi tidak sebagaimana kondisi riil. Secara

ringkas, perkembangan indikator makro ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir

ditunjukkan pada tabel berikut.

Pada tahun 2017, PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Indragiri

Hilirsebesar Rp.41.627 milyar dengan pertumbuhan sebesar 4,70%. Pada tahun

2017 ini, kontribusi terbesar PDRB Kabupaten Indragiri Hilir masih didominasi

oleh sektor pertanian yaitu sebesar 46,53% diikuti oleh sektor industri pengolahan

(27,28%) dan sektor perdagangan (13,80%). Sektor sektor lainnya kontribusinya


terhadap PDRB berkisar antara 0,00% - 5,05%. Kondisi ini menggambarkan

bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Indragiri Hilir sangat tergantung dari

perkembangan sektor pertanian dan industri pengolah hasil pertanian khususnya

komoditas kelapa dan kelapa sawit. Pada tahun 2018, diperkirakan PDRB

Kabupaten Indragiri Hilir meningkat menjadi Rp.43.501 minyar dengan

pertumbuhan ekonomi sebesar 4,84%. Selama periode 2017 – 2018,

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir meningkat sebesar 0,14%. Pada

tahun 2019, diperkirakan PDRB kabupaten Indragiri Hilir meningkat menjadi

Rp.45.667 milyar dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,98%.

Pada awal 2019 hingga awal juni 2019, harga komoditas andalan

Kabupaten Indragiri Hilir seperti produk kelapa dan kelapa sawit selalu

berfluktuatif menurun pada level yang rendah. Kondisi ini diperparah oleh juga

kedepannya dengan semakin menguatnya ‘perang dagang’ antara China dan USA

sehingga turut menekan komoditas andalan Indragiri di Pasar Dunia. Meski

perkiraan capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir masih dibawah

target, namun telah memberikan pertumbuhan positif sehingga juga mendukung

pertumbuhan ekonomi nasional.

2.1.2. Inflasi

Inflasi Kota Tembilahan pada triwulan IV 2018 tercatat meningkat dari

2,27% (yoy) pada triwulan III 2018 menjadi 2,64% (yoy) pada triwulan IV 2018.

Meningkatnya tekanan inflasi tersebut utamanya bersumber dari kelompok Bahan

Makanan, sandang, kesehatan dan Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan.

Tekanan inflasi Kota Tembilahan yang lebih tinggi tertahan oleh menurunnya

inflasi kelompok :

(i) Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau;

(ii) Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar; dan

(iii) Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga.

Kelompok Bahan Makanan pada triwulan IV 2018 tercatat mengalami inflasi

sebesar 4,99% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan III 2018 yang sebesar

2,16% (yoy). Peningkatan tersebut utamanya disebabkan oleh kenaikan harga

udang basah, beras, dan teri. Meningkatnya harga udang basah dan teri didorong

oleh kenaikan permintaan ditengah cuaca ekstrim yang menyebabkan turunnya

hasil panen. Sementara itu, meningkatnya harga beras disebabkan oleh


berkurangnya intensitas panen. Adapun komoditas yang mendorong penurunan

harga utamanya adalah cabai merah, minyak goreng, dan cabai rawit. Turunnya

harga aneka cabai didorong oleh masih tercukupinya pasokan seiring dengan

panen cabai merah di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, serta meningkatnya

distribusi cabai jenis kotak dari Pulau Jawa. Disamping itu, turunnya harga minyak

goreng utamanya dipengaruhi oleh turunnya harga CPO dunia yang masih terjadi.

Pada triwulan IV 2018, inflasi kelompok Sandang tercatat sebesar 1,25%

(yoy) atau meningkat dibandingkan triwulan lalu yang sebesar 0,89% (yoy).

Kondisi tersebut disebabkan oleh kenaikan harga utamanya adalah emas

perhiasan seiring dengan depresiasi rupiah. Adapun komoditas yang mengalami

penurunan harga antara lain pakaian bayi dan celana jeans akibat moderasi

permintaan masyarakat terhadap komoditas tersebut.

Inflasi kelompok Kesehatan pada triwulan IV 2018 tercatat sebesar 2,29%

(yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan lalu yang sebesar 1,81% (yoy).

Peningkatan tersebut didorong oleh kenaikan harga bedak, shampoo, dan alas

bedak akibat kebijakan penyesuaian pemerintah menaikkan Pajak Penghasilan

(PPh) impor produk tersebut sekitar 2,5 - 10%. Disisi lain, tekanan inflasi yang

lebih tinggi tertahan oleh koreksi harga obat batuk, vitamin, dan sikat gigi sejalan

dengan moderasi permintaan terhadap komoditas tersebut.

Kelompok Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan juga tercatat

mengalami kenaikan inflasi dari 0,50% (yoy) pada triwulan III 2018 menjadi

1,06% (yoy) pada triwulan laporan. Meningkatnya tekanan inflasi kelompok

tersebut bersumber dari kenaikan harga bensin, sepeda motor, dan mobil.

Perkembangan Inflasi Daerah dipengaruhi oleh kenaikan harga Bahan Bakar

Khusus pada bulan Oktober 2018. Sementara itu, meningkatnya harga sepeda

motor dan mobil di Tembilahan dipengaruhi oleh depresiasi Rupiah akibat

sparepart yang mayoritas adalah barang impor. Namun demikian, menurunnya

tarif kendaraan travel dipicu oleh moderasi permintaan ditengah semakin ketatnya

persaingan angkutan darat. Sementara itu, koreksi harga telepon seluler terjadi

sejalan dengan meningkatnya promosi penjualan.

Inflasi kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau pada

triwulan IV 2018 tercatat sebesar 2,42% (yoy), lebih rendah dibandingkan

triwulan lalu yang sebesar 3,55% (yoy). Menurunnya tekanan inflasi kelompok ini

dipengaruhi oleh koreksi harga gula pasir dan sirop karena meningkatnya produksi

sehingga pasokan melimpah. Tekanan inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh


kenaikan harga rokok kretek filter, mie, dan rokok putih. Meningkatnya harga

rokok sejalan dengan kenaikan cukai rokok secara bertahap sebesar 10,04% pada

tahun 2018. Sementara itu, kenaikan harga mie juga disebabkan oleh depresiasi

rupiah.

Selanjutnya, kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar juga

mengalami penurunan tekanan inflasi. Pada triwulan IV 2018 kelompok ini

mengalami inflasi sebesar 1,68% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan III

2018 yang mencapai 2,41% (yoy). Menurunnya tekanan inflasi tersebut

disebabkan oleh turunnya harga batu bata, kayu balokan, dan bahan bakar rumah

tangga. Turunnya harga batu bata dan kayu balokan sejalan dengan melimpahnya

pasokan dan moderasi permintaan. Demikian juga dengan terkoreksinya harga

bahan bakar rumah tangga di Tembilahan yang disebabkan oleh terjaganya

pasokan. Disisi lain, kenaikan harga terjadi pada biaya sewa rumah, kain gorden,

dan besi beton. Meningkatnya biaya sewa rumah terjadi seiring dengan

meningkatnya permintaan pada periode Tahun Ajaran baru yang disertai dengan

kenaikan harga kain gorden. Adapun kenaikan harga besi beton disebabkan oleh

berkurangnya produksi.

Menurunnya tekanan inflasi juga terjadi pada kelompok Pendidikan,

Rekreasi, dan Olahraga. Pada triwulan IV 2018, inflasi kelompok tersebut tercatat

sebesar 1,04% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan III 2018 yang sebesar

3,84% (yoy). Menurunnya tekanan inflasi kelompok Pendidikan, Rekreasi, dan

Olahraga disebabkan oleh turunnya harga VCD/DVD player, biaya rekreasi, dan

harga televisi berwarna. Secara umum, koreksi harga VCD/DVD player dan televisi

berwarna disebabkan oleh semakin kompetitif dan inovatifnya persaingan pasar

komoditas tersebut. Sedangkan turunnya biaya rekreasi merupakan upaya untuk

menarik minat masyarakat di Tembilahan yang cenderung menghabiskan waktu

liburan di luar kota. Namun demikian, tekanan inflasi yang lebih rendah tertahan

oleh kenaikan biaya masuk Akademi/Perguruan Tinggi, Taman Kanak-kanak, dan

buku tulis bergaris seiring dengan pergantian semester.


PERKEMBANGAN INFLASI TEMBILAHAN

2.1.3. Produk Domestik Regional Bruto

Berdasarkan penghitungan PDRB atas dasar harga berlaku PDRB

Kabupaten Indragiri Hilir menurut harga berlaku pada tahun 2018 adalah sebesr

Rp. 60.232.873,9 juta rupiah. Sedangkan sector yang memberikan konstribusi

terbesar adalah sector pertanian perikanan dan kehutanan yaitu sebesar 44,77

persen diikuti oleh sector industri pegolahan dan sector perdagangan masing-

masing 24, 11 persen dan 17,90 persen. Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten

Indragiri Hilir pada tahun 2018 adalah sebesar 3,59 persen. Angka ini turun dari

tahun sebelumnya (2017: 4,56 persen).

Pertumbuhan Rill PDRB menurut Lapangan Usaha (Persen) 2014-2018

2.1.4 TENAGA KERJA

Badan Pusat Statisk (BPS) Riau mendata pada bulan Februari 2019 Tingkat

Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) antara perempuan dan laki-laki terdapat

kesenjangan. Dimana, TPAK laki-laki sebesar 84,25 persen sementara TPAK

perempuan sebesar 51,38 persen. Dibanding kondisi setahun yang lalu TPAK laki-

laki mengalami penurunan sebesar 1,69 persen poin. Dan TPAK perempuan juga

mengalami penurunan sebesar 1,92 persen poin.

Sedangkan secara nasional, pada Februari 2019 TPAK untuk laki-laki

mencapai 83,18 persen sedangkan untuk perempuan hanya 55,50 persen. Tingkat


pengangguran terbuka di perkotaan lebih tinggi dibandingkan pedesaan, tingkat

pengangguran terbuka di perkotaan mencapai 6,30 persen sedangkan untuk di

desa 3,45 persen. Dimana upah buruh laki-laki sebesar Rp 3 juta, sementara

perempuan cuma Rp 2,3 juta.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013 – 2017

Sumber : Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir, 2017

2.2. RENCANA TARGET EKONOMI MAKRO KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

2.2.1. Perkiraan/Target Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan Kabupaten Indragiri Hilir pada Tahun 2020 diprediksikan

naik dari tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut disebabkan oleh sejumlah factor

yang mendominasi dari berbagai aspek sebagai tolak ukur perekonomian.

Kenaikan ini didasarkan pada dugaan kenaikan komponen ekonomi dari sector

konstruksi dan pertanian.

Pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh sector konsruksi akan terjadi

dikawasan pedesaan dan di kawasan perkotaan. Dimana pelaksanaan beberapa

program pembangunan akan menjadi factor yang krusial dalam peningkatan

perekonomian Inhil. Seperti adanya DMIJ (Desa Maju Inhil Jaya), dana desa dari

pusat, Program IKK serta adanya dana DAU Tambahan Kelurahan yang

diharapkan dapat bertindak sebagai lokomotif pertumbuhan sector konstruksi.

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang berkesinambungan diharapkan

dapat memenuhi target pertumbuhan ekonomi melalui sector konstruksi.

Disamping itu, sector pertanian melalui sub sector perkebunan masih

menjadi primadona dalam upaya peningkatan perekonomian daerah. Berbagai

langkah penyelematan kebun kelapa rakyat yang telah dituangkan dalam program

akan terus dijalankan bahkan intensitas pelaksanaannya juga turut ditingkatkan.

Dimana guna kelancaran pelaksanaan tekhnis kegiatan maka dana yang

diperuntukkan untuk pembangunan sarana penunjang kebun seperti pendirian

tanggul dikembalikan ke Dinas Perkebunan disamping penyediaan prasarana

seperti bibit dan peralatan perkebunan.

Indikator Kinerja 2013 2014 2015 2016 2017

Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT (%) 2.98 4,27 7,16 5 4

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja /TPAK (%) 69.34 59,70 63.84 64 64.2


2.2.2 Rencana Investasi (Penanaman Modal)

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah pada Aspek Pelayanan Umum - Urusan Penanaman Modal

Tahun 2013-2017 j.

Pada Tabel diatas diperoleh informasi bahwa penanaman modal di

Kabupaten Indragiri Hilir masih perlu ditingkatkan lagi agar potensi yang ada

dapat dikembangkan sehingga mampu menggerakan perekonomian daerah dan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Permasalahan penataan ruang yang

hingga kini belum selesai perlu menjadi perhatian bersama mengingat perannya

yang sangat penting untuk menciptakan kepastian hukum khususnya bagi

investor.

Prospek Peluang Investasi di Kabupaten Indragiri Hilir diantaranya adalah

Pengembangan perkebunan pisang di Kecamatan Gaung Keritang dan

Tempuling, Pengembangan perkebunan Jeruk di Kecamatan Batang Tuaka dan

Enok, Pengembangan pertanian padi di Kecamatan Keritang, Gaung dan Batang

Tuaka, Pengembangan tanaman kakao di Kecamatan Reteh dan Enok,

Pengembangan tanaman sagu di Kecamatan Gaung Anak Serka dan Mandah,

Pengembangan tanaman kelapa di seluruh kecamatan. Pengembangan tanaman

kelapa super di seluruh kecamatan, Pengembangan tanaman sawit di seluruh

kecamatan, Pengembangan tanaman kopi dan kakao di seluruh kecamatan,

Pengembengan budidaya tambak udang laut di Kecamatan Kuindra dan

Kateman, Pengembangan budidaya kerang laut di Kecamatan Kuindra,

Pengembangan budidaya ikan jaring apung di Kecamatan Mandah dan

Kuindra, Pengembangan budidaya tambak ikan dan udang laut dilahan kritis ex

perkebunan kelapa rakyat dengan luas lahan 18.600 ha

2.2.3 Target Penurunan Kemiskinan

Penurunan jumlah penduduk miskin merupakan salah satu agenda utama

Pemerintah Indragiri Hilir. Dimana pada tahun 2017, Tingkat kemiskinan

Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 7,70%, lebih rendah dari tingkat kemiskinan

nasional dan bahkan target capaian kemiskinan 2020 yaitu sebesar 8,5% - 9,0%.

Pada tahun 2018, tingkat kemiskinan kabupaten Indragiri Hilir menurun menjadi

No Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

1 Realisasi PMDN - (Rp Milyar) 15.110 16.000 17.000 18.000 19.000

2 Realisasi PMA- (US$ Juta) 65.23 70 71 72 73

3 Kenaikan/Penurunan Nilai Investasi PMDN - (%) 12.26 5.89 6.25 5.88 5.56

4 Jumlah Persetujuan Investasi (Izin) 0 20 20 20 20


7,05% atau menurun sebesar 0,69% dibanding tahun 2017. Pada tahun

2019,diperkirakan angka kemiskinan Indragiri Hilir sebesar 6,40%. Pada tahun

2017, IPM Kabupaten Indragiri Hilir masih sebesar 66,17 dan tahun 2018 sebesar

66,51 dengan kenaikan sebesar 0,13%. Pada tahun 2019 diperkirakan angka IPM

Kabupaten Indragiri Hilir masih sebesar 66,53. Jika mengacu kepada peningkatan

IPM Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2017 – 2018 yaitu sebesar 0,13 per tahun,

maka untuk mencapai angka IPM 72,5 diperlukan waktu tidak kurang dari 45

tahun. Oleh karena itu, untuk peningkatkan IPM Kabupaten Indragiri Hilir perlu

komitmen yang kuat untuk peningkatan 4 komponen utama pembentuk IPM :

Harapan Lama Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Harapan Hidup dan

Pengeluaran Riil Per Kapita.

Pada tahun 2018 gini ratio Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 0,33

sedangkan pada tahun 2019, gini ratio Indragiri Hilir sedikit membaik menjadi

0,32. Pada tahun 2017, tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Indragiri Hilir

sebesar 4,08%, pada tahun 2018, pengangguran terbuka di kabupaten Indragiri

Hilir menurun menjadi 3,74%, sedangkan pada tahun 2019 diperkirakan tingkat

pengangguran terbuka Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 3,43%.


BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR PENYUSUNAN RAPBD KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

3.1. ASUMSI DASAR APBN

Penetapan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2020 tidak bisa lepas dari pengaruh kondisi

eksternal dan internal. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh perekonomian nasional

yang dimungkinkan akan mempengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2020.

Adapun susunan asumsi ekonomi makro yang ditetapkan dalam RAPBN

Tahun Anggaran 2020 adalah :

1. Pertumbuhan ekonomi akan berada pada tingkat 5,3%. Konsumsi dan

investasi akan menjadi motor penggerak utama, sementara inflasi akan tetap

dijaga rendah pada tingkat 3,1% untuk mendukung daya beli masyarakat.

2. Di tengah kondisi eksternal yang masih dibayangi oleh ketidakpastian, nilai

tukar Rupiah diperkirakan berada di kisaran Rp14.400 per dolar Amerika

Serikat (AS). Dimana Pemerintah yakin bahwa investasi akan terus mengalir

ke dalam negeri, karena persepsi positif atas Indonesia dan perbaikan iklim

investasi. Dengan demikian, suku bunga SBN 3 bulan diperkirakan berada di

tingkat 5,4%.

3. Harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan sekitar US$ 65 per barel.

Dengan sensitivitas yang tinggi terhadap berbagai dinamika global,

Pemerintah terus memantau pergerakan harga minyak dan komoditi global.

4. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, termasuk minyak dan gas bumi

akan diteruskan.Target lifting minyak dan gas bumi di tahun 2020 diasumsikan

masing-masing sebesar 734.000 barel dan 1,19 juta barel setara minyak per

hari. Asumsi Dasar Ekonomi makro 2019 adalah pertumbuhan ekonomi 5,3-

5,9% tingkat inflasi berada pada 3,0-5,0%. Untuk suku bunga SPN 3 bulan

sebesar 5,0-6,0%, nilai tukar Rupiah Rp 13.650,00-13.900,00 per US$, harga

minyak mentah Indonesia (ICP) US$ 35-45 per barel dan perkiraan produksi

minyak/lifting 740-760 ribu barel per hari (bph) dan lifting gas diperkirakan


berada pada kisaran 1.050-1.150 barel setara minyak perhari.

Indikator ekonomi makro yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan

RAPBN 2020 mempertimbangkan potensi, kesempatan, dan risiko yang terjadi

hingga 2020. Berdasarkan kisaran yang digunakan sebagai penyusunan RAPBN,

pemerintah mematok pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3 - 5,6 persen,

sedangkan inflasi sebesar 2,0 - 4,0 persen. Meskipun momentum pertumbuhan

masih dapat dipertahankan di atas lima persen pada kuartal pertama, tetap harus

meningkatkan kewaspadaan terhadap perlambatan faktor eksternal yang

tercermin dari pelemahan pertumbuhan ekspor nasional

Sementara itu, tingkat bunga surat perbendaharaan negara (SPN) 3 bulan

5,0 - 5,6 persen, nilai tukar rupiah Rp14.000 - Rp15.000 terhadap dolar Amerika

Serikat (AS). Harga minyak mentah Indonesia ditargetkan US$60 - US$70 per

barel sedangkan lifting minyak bumi sebesar 695 - 840.000 barel per hari dan

lifting gas bumi 1.191 - 1.300.000 barel setara minyak per hari. Pemerintah

mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar

penyusunan RAPBN 2020.

3.2. LAJU INFLASI

Fluktuasi inflasi daerah yang tinggi akan mempengaruhi tingkat

kesejahteraan masyarakat karena daya beli masyarakat menjadi rendah. Oleh

karena itu, penentuan asumsi indicator inflasi merupakan langkah strategis dan

penting. Intervensi Pemerintah dalam pengendalian inflasi perlu dilakukan agar

terjadi stabilitas harga di pasaran sehingga daya beli masyarakat dapat terjaga.


Diproyeksikan bahwa trend penurunan tekanan inflasi akan terus berlanjut

hingga tahun 2019. Inflasi tahun 2019 diproyeksikan lebih rendah dari tahun 2018

yaitu sebesar 2 – 4 persen. Kondisi tersebut terjadi dengan asumsi nilai tukar

rupiah yang semakin menguat/stabil dan pasikan kebutuhan pokok masyarakat

yang terjaga.

Penurunan inflasi Kabupaten Indragiri Hilir perlu diantisipasi dengan

langkah-langkah tepat guna menjamin ketahanan pangan dengan dukungan

ketersediaan pasokan dan terjaganya ekspektasi.

Selanjutnya perlu adanya upaya untuk mengatasi defisit pangan

sehubungan dengan meningkatnya alih fungsi lahan, relative kuatnya permintaan

bahan pokok masyarakat sehingga perlu ditopang dengan peningkatan

pengawasan terhadap harga pokok. Disamping itu peningkatan kesejahteraan

aparatur melalui tambahan penghasilan akan mendorong meningkatnya

permintaan barang dan jasa.

3.3. PERTUMBUHAN PDRB

Pertumbuhan ekonomi Indragiri Hilir trendnya menurun dari 7,91% pada

tahun 2012 menurun menjadi 6,88% pada tahun 2014 dan sekitar 4,70% pada

tahun 2017. Terus menurunnya pertumbuhan ekonomi Indragiri Hilir selain

disebabkan oleh kelembaban ekonomi dunia juga belum berkembangnya sektor-

sektor lainnya diluar sektor pertanian, industri pengolahan dan perdagangan besar

serta konstruksi. - PDRB per kapita Indragiri Hilir meski memiliki trend meningkat

namun relatif rendah dibanding PDRB tetangga dengan kinerja untuk peningkatan

PDRB per kapita yang cenderung terus menurun.

Pada tahun 2018 dan 2019, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indragiri

Hilir diproyeksikan turun dengan pertumbuhan sebesar 4,80% dan 4,77%. Kondisi

tersebut dipengaruhi oleh belum stabilnya kondisi ekonomi nasional dan regional

sebagai dampak dari kondisi ekonomi dan politik global.

Kabupaten Indragiri Hilir merupakan daerah agraris yang tergambar dari

struktur PDRB yang didominasi oleh sektor pertanian diikuti oleh sektor industri

pengolahan dan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor.

Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap total PDRB

Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2016 sebesar 48,15% meningkat menjadi

48,51% pada tahun 2017.


Industri pengolahan di Kabupaten Indragiri Hilir sebagian besar merupakan

industri pengolahan pertanian kelapa dan kelapa sawit, serta industri pengolahan

perikanan. Industri pengolah merupakan lapangan usaha penyumbang terbesar

kedua terhadap total PDRB Kabupaten Indragiri Hilir. Pada tahun 2016, kontribusi

industri pengolahan sebesar 24,44% dari total PDRB Kabupaten Indragiri Hilir,

namun pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 24,13%. Hal tersebut

karena menurunnya konsumsi global terhadap produk-produk industri pengolahan

dan adanya kendala pengembangan industri akibat dari belum disahkannya revisi

RTRW Kabupaten Indragiri Hilir.

Selain penurunan tersebut karena turunnya produksi dan nilai ekspor

industri kelapa dan kelapa sawit sebagai diakibat lemahnya ekonomi dunia juga

karena masalah domestik yaitu kebakaran hutan/lahan dan cuaca ekstrim

sehingga menurunkan bahan baku kedua industri tersebut, juga karena

meningkatnya kontribusi sektor lainnya.

Sektor industri pengolahan harus menjadi perhatian utama Pemerintah

Kabupaten Indragiri Hilir karena sektor ini menjadi salah satu faktor dominan yang

menggerakkan lapangan usaha dan perekonomian di Kabupaten Indragiri Hilir

serta memiliki multiplier effect yang besar.

Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor

menempati urutan ketiga yang memberikan kontribusi besar dalam PDRB

Kabupaten Indragiri Hilir. Pada tahun 2016, kontribusi sektor perdagangan besar

dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 15,10% dari total PDRB

Kabupaten Indragiri Hilir. Pada tahun 2017, kontribusi sektor ini meningkat

menjadi 15,21%.

Secara umum, dari 17 sektor pada PDRB kabupaten Indragiri Hilir pada

tahun 2016 dan 2017 hanya 2 sektor yang pengalami peningkatan dalam

kontribusinya yaitu sektor (i), pertanian, kehutanan dan perikanan, (ii)

perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sedangkan

sektor lainnya turun atau hampir tidak mengalami perkembangan atau mendekati

nol.

3.4. KEBIJAKAN APBD KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2020

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Nomor 23 Tahun


2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004

tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang

Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) merupakan ekspektasi nyata dari perencanaan dan

pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun melalui Peraturan

Daerah (Perda) yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Sesuai dengan ketentuan dari Undang-undang tersebut, Penyusunan APBD

Kabupaten Indragiri Hilir berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah

(RKPD), dan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD

tentang Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (PPAS).

Dalam mekanisme penyusunan perencanaan dan penganggaran, alokasi

belanja diklasifikasi menurut kelompok, bagian dan jenis belanja sesuai dengan

prioritas program/kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran. Oleh karena itu,

untuk mempercepat proses pelaksanaannya diperlukan kesamaan persepsi semua

pihak terhadap mekanisme penyusunan dan penetapan APBD dengan

mempedomani urusan dan kewenangan masing-masing dan tanpa mengurangi

atau tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan baik terhadap

Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86

Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2020.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah dalam

penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 terkait dengan pendapatan daerah,

belanja daerah dan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut.


1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:

a) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman

pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012

tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi

Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

b) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus

didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di

masing-masing pemerintah provinsi dan pemerintah

Kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi

pada Tahun 2020 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak

daerah dan retribusi daerah.

c) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah,

Pemerintah Daerah harus melakukan kegiatan pemungutan.

Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan

mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi,

penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan

penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib

Retribusi serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi.

d) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan

Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang

dibagihasilkan kepada Kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai

pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan

sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat

(5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah.

e) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian

provinsi maupun bagian Kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit

50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan

masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang

sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.


Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),

Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari

pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian

Kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50%

(lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-

masing Daerah provinsi/Kabupaten/kota untuk pendanaan program

jaminan kesehatan nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82

Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan

Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan

Nomor 40 Tahun 2016.

f) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan

sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana

diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang- Undang Nomor 28 Tahun

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

g) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan

Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk

mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan,

penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari

perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan

pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur

dalam peraturan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 Retribusi Pengendalian Lalu

Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja

Asing.

h) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi

Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan

kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana

diamanatkan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012

Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin

Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.


i) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan

Kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Badan

Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan,

kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek

pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi

Pelayanan Kesehatan.

j) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi

diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan

peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan

masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan sebagaimana

diamanatkan dalam Pasal 161 ayat (1) Undang- Undang Nomor 28

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

k) Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan atau dengan sebutan

lain berpedoman pada Pasal 286 ayat (2) Undang- Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 32 huruf a

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah.

Kepala daerah yang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di

luar yang diatur dalam undang-undang dikenai sanksi administratif

berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam

ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan

sebagaimana maksud Pasal 287 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 33 ayat (1)


Keuangan Daerah.

l) Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan yang

menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk,

lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor

yang merupakan program strategis nasional berpedoman pada

Pasal 32 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

2) Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun


Anggaran 2020 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan

perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka

waktu tertentu, meliputi:

a) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa

deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang

mendapatkan investasi pemerintah daerah;

b) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah

tertentu dalam jangka waktu tertentu;

c) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai

akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;

d) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka

waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang

bersangkutan; dan/atau

e) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi

pemerintah daerah;

sebagaimana maksud Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.

3) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah

a) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah sebagaimana diatur dalam

Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi:

(1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;

(2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;

(3) hasil kerja sama daerah;

(4) jasa giro;

(5) hasil pengelolaan dana bergulir;

(6) pendapatan bunga;

(7) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;

(8) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat

penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau

pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau

penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank,

penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari

kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;


(9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap

mata uang asing;

(10) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan

pekerjaan;

(11) pendapatan denda pajak daerah;

(12) Pendapatan denda retribusi daerah;

(13) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;

(14) pendapatan dari pengembalian;

(15) pendapatan dari BLUD; dan

(16) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

b) Dalam rangka meningkatkan PAD, Pemerintah Daerah dapat

mengoptimalisasikan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk

sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama

Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI)

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

mengenai barang milik daerah.

b. Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan/Lain-Lain Pendapatan Daerah

Yang Sah

1) Dana Bagi Hasil (DBH)

a) Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan

Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-

Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH- PPh Pasal 25 dan

Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh

Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang

ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun

Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi

DBH-Pajak Tahun Anggaran 2020, dengan memperhatikan

kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis,

diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga)

tahun terakhir didasarkan pada realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga)

tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2018, Tahun Anggaran 2017 dan

Tahun Anggaran 2016.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran

2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak


Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah

Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan,

Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud

pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020

atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi

Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun

Anggaran 2020.

b) Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT)

dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam

Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut

provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2020. Apabila Peraturan

Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH- CHT menurut

provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2020 belum ditetapkan,

penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada tren realisasi

pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran

2018, Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2016.

Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH- CHT

menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2020 terlah

ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah

tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, Pemerintah Daerah

harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan terlebih dahulu

melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran

APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan

DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang

perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA

bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun

Anggaran 2020.

Sisa DBH-CHT di rekening kas umum daerah pemerintah

kabupaten/kota, diprioritaskan untuk dianggarkan penggunannya pada

Tahun Anggaran 2020 secara bertahap atau sekaligus.

c) Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam

(DBH-SDA) yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH- Pertambangan

Mineral dan Batubara, DBH-Pertambangan Minyak Bumi, DBH-

Pertambangan Gas Bumi, DBH- Pengusahaan Panas Bumi dan

DBH-Perikanan, dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang


ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun

Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi

DBH- SDA Tahun Anggaran 2020 dengan memperhatikan kemungkinan

realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan

mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan

pada realisasi pendapatan DBH- Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu

Tahun Anggaran 2018, Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran

2016.


2020 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan

mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat

perubahan alokasi DBH-SDA setelah peraturan daerah tentang APBD

Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus

menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada peraturan daerah

tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam

LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD


Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2020

seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih

pendapatan Tahun Anggaran 2019, pendapatan lebih tersebut

dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun

Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah

yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

d) Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2020

dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN

Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai

Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran

2020.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran

2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana

Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2020 belum

ditetapkan, penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi

tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak

dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2019 dengan memperhatikan realisasi





Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2020 tersebut

ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran

2020 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan Dana

Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan terlebih dahulu

melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran

APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan

DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang

perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA

bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun

Anggaran 2020.

Pendapatan DBH-Pajak, DBH-CHT dan DBH-SDA untuk daerah induk

dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada

ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan

pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai

kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden

mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020. Dalam hal Peraturan

Presiden dimaksud belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DAU

didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2019.

Apabila Peraturan Presiden ditetapkan setelah peraturan daerah tentang

APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus

menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah tentang

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi

Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun

Anggaran 2020.

3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dialokasikan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang

ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang terdiri atas DAK Fisik dan DAK Non Fisik.


Pendapatan DAK dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden

mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau informasi resmi

mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2020 yang dipublikasikan melalui

portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati bersama

antara kepala daerah dengan DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai

rincian APBN Tahun Anggaran 2020 ditetapkan atau sebelum informasi

resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2020 dipublikasikan melalui

portal Kementerian Keuangan, penganggaran DAK langsung dituangkan

dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun

Anggaran 2020 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAK

Tahun Anggaran 2020 melalui portal Kementerian Keuangan

dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran

2020 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menganggarkan DAK

dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala

Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan

pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan

dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020

atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan

perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

4) Dana Insentif Daerah

Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan

Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan

Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif



2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan

Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dan/atau

terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun

Anggaran 2020 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan

alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan

perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun

Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk

selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD


Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah

Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Pendapatan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersumber dari

Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada masing-

masing Peraturan/Petunjuk Teknis yang melandasi penerimaan Dana

Insentif Daerah dimaksud.

5) Dana Otonomi Khusus

Dana otonomi khusus dialokasikan kepada daerah yang memiliki otonomi

khusus sesuai dengan ketentuan peraturan undang- undangan.

Dana Otonomi Khusus dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden

mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri

Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus


Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020

atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi

Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2020 belum ditetapkan, maka

penganggaran Dana Otonomi Khusus tersebut didasarkan pada alokasi

Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2019 dengan memperhatikan

realisasi Tahun Anggaran 2018.


2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan

Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2020 tersebut ditetapkan

setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan,

maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan Dana Otonomi Khusus

dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala

Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan

pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan

dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020

atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

6) Dana Keistimewaan

Dana keistimewaan dialokasikan kepada Daerah istimewa sesuai dengan

ketentuan peraturan undang-undangan.

Dana Keistimewaan Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN


Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi

Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2020.



Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2020

tersebut ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun

Anggaran 2020 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan

Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dimaksud dengan

terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang

penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada

Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah

tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam

LRA jika tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

7) Dana Desa

Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang

ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang- undangan.

Dana desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai

Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri

Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020. Apabila

Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020

atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun

Anggaran 2020 belum ditetapkan, maka penganggaran Dana Desa

tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran

2019.


2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa

Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah

peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan,

pemerintah daerah harus menyesuaikan dana desa dimaksud dengan






LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD


8) Dana Tambahan Infrastruktur

Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi

Papua dan Papua Barat dianggarkan sesuai dengan Peraturan

Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan

Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana

Tambahan Infrastruktur Tahun Anggaran 2020.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun

Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman

Umum dan Alokasi Dana Tambahan Infrastruktur Tahun Anggaran 2020

tersebut ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun

Anggaran 2020 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan

Dana Tambahan Infrastruktur dimaksud dengan terlebih dahulu

melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD

Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD,

untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA

apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

9) Pendapatan bagi hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan

daerah yang dialokasikan kepada daerah lain berdasarkan angka

persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah

yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran

belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran

2020.

Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2020

mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2020,

penganggarannya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah

Tahun Anggaran 2019 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak



Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum

direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun

Anggaran 2019, dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan

APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah

Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

10) Pendapatan bantuan keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari

daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan

peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya,

dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya

sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pendapatan bantuan

keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan

dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan

pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan

bersifat umum dimaksud diterima setelah peraturan daerah tentang APBD

Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus

menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah




Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan

bersifat khusus tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD


menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan




tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam




11) Pendapatan hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan berupa uang yang berasal dari

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, masyarakat, dan badan

usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk

menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang

tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak

mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban

kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya

ekonomi tinggi.

Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan hibah dimaksud dapat

didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah

dan dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan

Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek

pendapatan masing-masing nama pemberi hibah atau sumbangan sesuai

dengan kode rekening berkenaan.

12) Dana darurat

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan

kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan

mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu

ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Dalam hal Pemerintah Daerah memperoleh dana darurat dari pemerintah

dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Lain- lain Pendapatan

Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek

pendapatan Dana Darurat.

Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai

perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana

ditegaskan dalam Pasal 296 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah

diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun


Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana

Darurat Tahun Anggaran 2020.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran

2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat

Tahun Anggaran 2020 ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD


menganggarkan dana darurat dimaksud dengan terlebih dahulu

melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD

Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD,

untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang

perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi

Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun

Anggaran 2020.

13) Bagi daerah kabupaten/kota yang memperoleh pendapatan berasal dari

bonus produksi pengusahaan panas bumi, sesuai dengan pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata

Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi, dianggarkan pada akun

Pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Yang Sah, jenis bonus

produksi dari pengusahaan panas bumi yang diuraikan ke dalam obyek

dan rincian obyek pendapatan berkenaan.

14) Hibah Dana BOS

Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang

diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2020,

dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)

akun pendapatan dan diuraikan ke dalam jenis, obyek pendapatan dan

rincian obyek pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan

dengan mempedomani peraturan perundang- undangan.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari Hibah Dana BOS

tersebut diterima setelah peraturan daerah Kabupaten/Kota

tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, pemerintah

Kabupaten/Kota harus menyesuaikan alokasi Hibah Dana BOS dimaksud

dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah

tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan

kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan


daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung

dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan

APBD Tahun Anggaran 2020.

Selanjutnya, terhadap sisa dana BOS Tahun Anggaran 2019 termasuk sisa

dana BOS pada satuan pendidikan dasar negeri yang diselenggarakan

kabupaten/kota akibat lebih salur yang telah ditransfer oleh pemerintah

provinsi, diperhitungkan pada APBD Provinsi Tahun Anggaran 2020 dan

sisa Dana BOS dimaksud tidak disetor kepada RKUD Provinsi.

Terhadap sisa Dana BOS Tahun Anggaran 2019 termasuk sisa Dana BOS

pada Rekening Kas Umum Daerah Provinsi akibat belum disalurkan pada

Tahun Anggaran 2019 ke rekening satuan Pendidikan Dasar Negeri yang

diselenggarakan kabupaten/kota, agar diperhitungkan pada APBD provinsi


2. Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan

urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan

pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan

wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan

Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2

Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada

standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak

terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman

pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Berkaitan

dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian

prioritas pembangunan nasional Tahun 2020 sesuai dengan kewenangan

masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut,

penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi

produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya

manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.


Pemerintah Daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan

produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan

penggunaan produk dalam negeri sebagaimana maksud Peraturan Presiden

Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik

dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan

kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan

anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta

memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan

kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target

kinerjanya.

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang

diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota

DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan

serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, penganggaran belanja pegawai memperhatikan hal-hal sebagai

berikut:

1) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara

(ASN) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN

serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.

2) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon

ASN sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2020.

3) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji

berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai

dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua

koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan

tunjangan.

4) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS

Daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2020 dengan

mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem

Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang


Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82

Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

5) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan

kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan

Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil

Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor

66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor

70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian

bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota

DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi

pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

6) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN

memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh

persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah.

Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan

pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja,

kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif

lainnya.

Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan

dengan Peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan

pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud,

kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai

ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Berkaitan dengan itu, dalam hal kepala daerah menetapkan pemberian

tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan,

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer

Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri.


Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada

pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas,

kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

7) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 69

Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

8) Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun

2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010,

pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD

yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan

diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan

penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

9) Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD,

dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari

APBN Tahun Anggaran 2020 melalui DAK Non Fisik dianggarkan dalam

APBD provinsi dan kabupaten/kota pada jenis belanja pegawai, obyek Gaji

dan Tunjangan, dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening

berkenaan.

10) Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas

kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian

sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan

waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja

kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium

bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan

bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan

dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud

dengan memperhatikan pemberian tambahan penghasilan kepada

pegawai ASN sesuai dengan ketentuan tersebut pada butir

2.a).6), sedangkan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan tersebut pada butir

2.a).7).


11)Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan kegiatan yang hanya

diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja

honorarium dan rincian obyek belanja honorarium ASN dan/atau Non ASN

b. Belanja Bunga

Pemerintah Daerah menganggarkan belanja bunga digunakan untuk

menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban

pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sebagaimana maksud Pasal

60 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah.

c. Belanja Subsidi

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD

Tahun Anggaran 2020 kepada perusahaan/lembaga tertentu yang

menyelenggarakan pelayanan publik, antara lain dalam bentuk penugasan

pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum (Public Service Obligation).

Belanja Subsidi tersebut hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga

tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat

yang daya belinya terbatas. Perusahaan/lembaga tertentu yang diberi

subsidi tersebut menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan dasar

dan menyangkut hajat hidup orang banyak.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima subsidi

menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi

kepada Kepala Daerah.

Sebelum belanja subsidi tersebut dianggarkan dalam APBD Tahun

Anggaran 2020, perusahaan/lembaga penerima subsidi harus terlebih

dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan

dan tanggungjawab keuangan negara.

Audit tersebut dilakukan oleh kantor akuntan publik sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil audit dimaksud

merupakan bahan pertimbangan untuk memberikan subsidi sebagaimana

diatur dalam Pasal 61 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor

12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada

BUMD apabila telah menetapkan peraturan kepala daerah mengenai Tata

Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi

dari Pemerintah Daerah kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan


Air Minum (SPAM) dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari

Pemerintah Daerah kepada BUMD Penyelenggara Penyediaan Air Minum.

Dalam hal Kepala Daerah memutuskan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang

diajukan Direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-

rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (full cost recovery) dan

setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas, Pemerintah Daerah

harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD,

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70

Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah

kepada BUMD Penyelenggara Penyediaan Air Minum.

d. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD

mempedomani peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara

penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan

pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial,

sebagaimana diamanatkan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan

Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja

Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari

Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, serta peraturan perundang-

undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

1) Belanja hibah

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah

lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga,

serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang

secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan

tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran,

kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Belanja hibah tersebut ditujukan untuk menunjang

pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai

dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya


fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan

memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat

untuk masyarakat.

Belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan

keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan

pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan

lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, penganggaran belanja hibah juga berupa pemberian

bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di

DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud

Penjelasan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun

2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik

dimaksud berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5

Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik,

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan

Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77

Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran

Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi

Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan

Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014

tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam

Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi

Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban

Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

2) Belanja bantuan sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan

pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu,

keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara

terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari


kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu

dapat berkelanjutan, yaitu diberikan setiap tahun anggaran

sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Belanja bantuan

sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan

Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan

Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali

ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perulndang-

undangan.

e. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah

1) Penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah provinsi kepada

pemerintah kabupaten/kota mempedomani Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Besaran

alokasi belanja bagi hasil pajak daerah provinsi dianggarkan secara

bruto, sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (7) Peraturan Pemerintah

Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah provinsi tersebut

memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun

Anggaran 2020.

Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak

daerah provinsi Tahun Anggaran 2019 pada akhir tahun anggaran

yang belum disalurkan kepada pemerintah kabupaten/kota,

dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundangan-undangan.

2) Larangan Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari

retribusi daerah provinsi untuk dianggarkan dalam APBD Tahun

Anggaran 2020 sebagaimana maksud Pasal 94 Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

dan Pasal 24 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019


3) Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil

pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling

sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah

dan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2020

dengan mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan


Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa.

Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak

daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota Tahun Anggaran 2019

pada akhir tahun anggaran yang belum direalisasikan kepada

pemerintah desa, dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya sesuai

dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

4) Dari aspek teknis penganggaran, belanja bagi hasil pajak daerah dari

pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota harus

diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah kabupaten/kota selaku

penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah

sesuai dengan kode rekening berkenaan.

5) Selanjutnya, untuk belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah

dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa harus

diuraikan ke dalam daftar pemerintah desa selaku penerima sebagai

rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah

sesuai dengan kode rekening berkenaan.

f. Belanja Bantuan Keuangan

1) Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka

kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan,

dan/atau tujuan tertentu lainnya yaitu dalam rangka memberikan

manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan. Bantuan

keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan

daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan

Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi

belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang- undangan, kecuali

ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat

khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk

mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain


variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk

miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan Kepala

Daerah. Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk

membantu capaian kinerja program prioritas Pemerintah Daerah

penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan

keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi

bantuan.

Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan

keuangan harus diuraikan daftar nama Pemerintah Daerah selaku

penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan

keuangan sesuai dengan kode rekening berkenaan.

2) Pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan alokasi dana untuk

desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan

kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran

2020 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan

masyarakat dengan mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf b dan

ayat (2) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal

95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47

Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

6 Tahun 2014 tentang Desa.

Selain itu, pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan Alokasi

Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan

keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen)

dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD

Tahun Anggaran 2020 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam

Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan



Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selanjutnya,

pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan

keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam

Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa dan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan


Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 67 ayat

(3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah.

Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD kabupaten/kota pemberi

bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan

ke dalam obyek belanja bantuan keuangan alokasi dana untuk desa

yang bersumber dari APBN dan belanja bantuan keuangan ADD yang

bersumber dari APBD serta diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah

desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek

penerima bantuan keuangan sesuai dengan kode rekening berkenaan.

Selanjutnya, dalam APBD pemerintah provinsi/kabupaten/kota pemberi

bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan

daftar nama pemerintah desa selaku penerima bantuan keuangan

sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai dengan kode

rekening berkenaan.

3) Sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan

pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan ditetapkan dalam

peraturan kepala daerah.

g. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD

untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian

atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun

sebelumnya.

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan

mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2019 dan kemungkinan


adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya,

di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan

perundang-undangan. Keadaan darurat tersebut, meliputi:

1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau

kejadian luar biasa;

2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau

3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan

pelayanan publik.

Keperluan mendesak tersebut, meliputi:

1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang

anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

2) Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

3) Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan

tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan

perundang-undangan; dan/atau

4) Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan

menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah

dan/atau masyarakat.

h. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan

barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan,

termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada

masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan

kegiatan pemerintahan daerah.

Selanjutnya, penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal

sebagai berikut:

1) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam

kegiatan yang besarannya ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah

dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang- undangan.

2) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan

Perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah

dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani Undang-Undang

Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional,

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara


Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang

Jaminan Kesehatan.

3) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak

ketiga/masyarakat, hanya diperkenankan dalam rangka pemberian

hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas

suatu prestasi.

4) Penganggaran uang untuk penanganan dampak sosial

kemasyarakatan, hanya diperkenankan dalam rangka pemberian uang

kepada masyarakat yang terkena dampak sosial

kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah

Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan

non proyek strategis nasional, sebagaimana maksud Peraturan Presiden

Nomor 62 tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial

Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk

Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

117 Tahun 2018 tentang Pendanaan Penanganan Dampak Sosial

Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk

Pembangunan Nasional yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah.

5) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah

yang dikuasai Pemerintah Daerah mempedomani Pasal 49 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

6) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan

kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi

SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta

memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran

2019 dengan mempedomani Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal

28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

7) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan

penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS

Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa medical check

up, kepada:


a) Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali

dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua

anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD

yang secara fungsional terkait sebagaimana maksud Peraturan

Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan

Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

b) Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu)

tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam

bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional

terkait sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berkaitan dengan itu, pelaksanaan medical check up dimaksud

dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit

Umum Daerah setempat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau

Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.

8) Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC),

Pemerintah Daerah melakukan integrasi Jaminan Kesehatan

Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya

jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta

penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN dengan

mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem

Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011

tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Pemerintah

Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan

Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan

Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang

Jaminan Kesehatan, yang dianggarkan dalam bentuk program dan

kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi

pelayanan kesehatan.

9) Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor dan

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik Pemerintah Daerah sesuai

dengan amanat Pasal 6 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun


2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada masing-masing

SKPD serta besaran tarifnya sesuai dengan masing- masing peraturan

daerah.

10) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak

ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang

didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada kepala

daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan

mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari

Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan


Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran

dan Pendapatan Belanja Daerah, serta peraturan perundang-

undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial. Pengadaan belanja

barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat

pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar

harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak

ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan

pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.

11) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual

kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program

dan kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala

Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD,

dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa dengan

mempedomani Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019


12) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja

atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun

perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi,

jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan

target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan


dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja

dan studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada

Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas

Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun

2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Aparatur

Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah,

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

13) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan

aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum,

khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:

a) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk

Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali Kota/Wakil

Wali Kota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang

diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat

Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.

b) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

c) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal

pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel

atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan

diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari

tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana

perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

d)Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.

Standar satuan uang harian perjalanan dinas, besarannya harus

rasional sesuai dengan pengeluaran untuk kebutuhan transportasi

lokal, uang makan dan uang saku di daerah tujuan. Standar satuan

biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan dan ditetapkan oleh Kepala Daerah

dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi,

efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.


Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas

tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan

perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan peraturan Kepala

Daerah.

14) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau

sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:

a) pejabat daerah dan staf pemerintah daerah;

b) pimpinan dan anggota DPRD; serta

c) unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan,

diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah

provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.

Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan

pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop,

lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar

wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau

sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara

selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas

penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber,

kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang

akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran

daerah serta tertib anggaran dan administrasi.

15) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan

pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar

atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset

daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik

pemerintah daerah.

16) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada

dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa

pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan

barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2)


Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri


Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

i. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang

dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Selanjutnya, penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal

sebagai berikut:

1) Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada

APBD Tahun Anggaran 2020 untuk pembangunan dan pengembangan

sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan

pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

2) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang

dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap yang

memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas)

bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan batas

minimal kapitalisasi aset.

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah

sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang

terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap

digunakan, sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4)


Keuangan Daerah dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi

Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71

Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin

Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi

Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual.

3) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya

rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi

aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan

manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan

kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja

dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam

Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun

2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.


4) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan

kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip

efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel

dengan mengutamakan produk dalam negeri.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah

didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan

daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun

dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD

serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya,

perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu

dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk

kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka

dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan

barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang,

standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar

kebutuhan oleh Gubernur/Bupati/Wali Kota berdasarkan pedoman yang

ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9

ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor

27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga

harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja

Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana

Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang

Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

5) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum

mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk

Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan

Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang

Penyelenggaran Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk

Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72


Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk

Kepentingan Umum Yang Bersumber dari APBD serta Peraturan

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun

2016.

3. Pembiayaan Daerah

Struktur pembiayaan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor

12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah atau Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

(SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional

dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun

Anggaran 2019 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya

pengeluaran pada Tahun Anggaran 2020 yang tidak dapat didanai akibat

tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. SiLPA tersebut bersumber

dari:

a. pelampauan penerimaan PAD;

b. pelampauan penerimaan pendapatan transfer;

c. pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;

d. pelampauan penerimaan Pembiayaan;

e. penghematan belanja;

f. kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum

terselesaikan; dan/atau

g. sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa

dana pengeluaran Pembiayaan.

Selanjutnya, SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian

obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2019

2) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang

bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan


besarannya sesuai dengan peraturan daerah tentang pembentukan dana

cadangan.

3) Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun

pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis

penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir

dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.

4) Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan

peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah. Bagi

Pemerintah Daerah yang berencana untuk melakukan pinjaman daerah

harus dianggarkan terlebih dahulu dalam rancangan peraturan

daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan sesuai dengan

ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018

tentang Pinjaman Daerah.

Selanjutnya, persetujuan DPRD untuk pinjaman jangka menengah dan

pinjaman jangka panjang dilakukan bersamaan pada saat pembahasan

kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan prioritas

dan plafon anggaran sementara sebagaimana maksud Pasal 16

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah.

Pemerintah Daerah yang akan melakukan pinjaman yang bersumber dari

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, Lembaga Keuangan Bank,

Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Masyarakat (obligasi daerah) harus

mendapat pertimbangan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri,

dengan paling sedikit melampirkan:

a. persetujuan DPRD yang dilengkapi dengan risalah sidang;

b. salinan berita acara pelantikan Kepala Daerah;

c. kerangka acuan kegiatan;

d. RPJMD;

e. RKPD;

f. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun

terakhir;

g. APBD tahun anggaran berjalan;

h. Rancangan Perda tentang APBD tahun berkenaan;

i. Rencana keuangan pinjaman daerah yang menginformasikan

besaran pagu pinjaman, tenor waktu pinjaman, prakiraan


penarikan pinjaman serta prakiraan pengembalian pokok dan

bunga pinjaman;

j. Pernyataan tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian

pinjaman yang ditandatangani oleh Kepala Daerah; k. Perhitungan

tentang rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan

pinjaman/DSCR; dan

l. Perbandingan sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman yang

akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari

jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya.

Untuk pinjaman jangka pendek digunakan hanya untuk menutup

kekurangan arus kas sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 12

ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman

Daerah. Untuk pinjaman jangka menengah digunakan untuk membiayai

pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan sesuai dengan

ketentuan dalam Pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56

Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah.

Untuk pinjaman jangka panjang yang bersumber dari pemerintah,

Pemerintah Daerah lain, lembaga keuangan bank, dan lembaga

keuangan bukan bank sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 ayat

(3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman

Daerah, digunakan untuk membiayai infrastruktur dan/atau

kegiatan investasi berupa kegiatan pembangunan prasarana

dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang

menjadi urusan pemerintahan daerah, dengan tujuan:

a. menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berkaitan

dengan pembangunan prasarana dan/atau sarana daerah;

b. menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan

belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

seharusnya dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak

dilaksanakan; dan/atau

c. memberikan manfaat ekonomi dan sosial.

5) Pinjaman jangka panjang diperkenankan melewati masa jabatan kepala

daerah dengan ketentuan dalam rangka mendukung prioritas


nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan


6) Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi

daerah untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi yang

menghasilkan penerimaan daerah setelah memperoleh

pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri dan persetujuan dari Menteri

Keuangan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 300 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

7) Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari

penerusan pinjaman utang luar negeri dari Menteri Keuangan setelah

memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Perjanjian penerusan

pinjaman dilakukan antara Menteri Keuangan dan Kepala Daerah sesuai

dengan ketentuan dalam Pasal 301 Undang- Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah.

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Pembayaran pokok utang hanya digunakan untuk menganggarkan

pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung

berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan

jangka panjang. Kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga dan

kewajiban lainnya yang menjadi beban Pemerintah Daerah harus

dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya

kewajiban dimaksud.

2) Pemerintah Daerah harus menyusun analisis investasi Pemerintah Daerah

sebelum melakukan investasi. Analisis investasi tersebut dilakukan oleh

penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan

oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan


Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, penyusunan analisis investasi yang dilakukan oleh

penasehat investasi yang independen dan profesional sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai investasi

Pemerintah Daerah dianggarkan dalam APBD. Penyertaan modal

Pemerintah Daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau

badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang

penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan


kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah tentang

penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak diterbitkan peraturan

daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut

belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada

peraturan daerah tentang penyertaan modal.

Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal

melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam

peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud, Pemerintah

Daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan

modal tersebut.

3) Pemerintah Daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau

melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik

Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga

BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang.

Khusus untuk BUMD sektor perbankan, Pemerintah Daerah dapat

melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah

modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk

memenuhi Capital Adequacy Ratio (CAR) sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan. Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang

saham pengendali, melakukan penyertaan modal kepada BUMD

Perseroda guna memenuhi kepemilikan saham menjadi 51% (lima puluh

satu persen) atau lebih, sebagaimana dimaksud Pasal 339 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemenuhan kepemilikan saham minimal 51% (lima puluh satu persen)

oleh 1 (satu) daerah tersebut, dilakukan paling lama 5 (lima) tahun

sebagaimana amanat Pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kegiatan dan

Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi BUMD, dan

pelaksanaannya mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

52 Tahun 2012.

4) Pemerintah Daerah dapat menyediakan alokasi anggaran dalam APBD

guna pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk menyalurkan Kredit

Usaha Rakyat (KUR) sesuai Peraturan Menteri Koordinator Bidang

Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan

Kredit Usaha Rakyat. Pemerintah Daerah mengalokasikan Anggaran


Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keperluan pengembangan dan

pendampingan usaha penerima KUR di masing-masing wilayah.

5) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat

menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk

dana bergulir. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun

pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis investasi

pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana

bergulir kepada kelompok masyarakat penerima. Dalam penyaluran

dana bergulir, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan

BUMD Lembaga Keuangan Perbankan, Lembaga Keuangan Non

Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya.

6) Dalam rangka mendukung pencapaian target Sustainable

Development Goal’s (SDG’s) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air

minum perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh

persen) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh persen),

Pemerintah Daerah perlu memperkuat struktur permodalan

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan

tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal Pemerintah

Daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan laba bersih PDAM.

Penyertaan modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan,

perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta

peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu,

Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal

guna peningkatan kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada

masyarakat untuk mencapai SDG’s dengan berpedoman pada peraturan

perundang- undangan.

PDAM akan menjadi penyedia air minum di daerah sebagai implikasi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUUXI/2013 yang membatalkan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Untuk

itu Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal

kepada PDAM dalam rangka memperbesar skala usaha PDAM. Bagi

PDAM yang skala usahanya belum sesuai dengan fungsi PDAM sebagai

penyedia air minum di daerah, agar dipertimbangkan untuk melakukan

penggabungan PDAM dimaksud.


7) Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan yang

penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan

pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat

dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk

mendanai kebutuhan lainnya sesuai peraturan perundang- undangan.

Pembentukan Dana Cadangan ditetapkan dalam Perda tentang

pembentukan Dana Cadangan dan Perda tersebut ditetapkan sebelum

persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan

Perda tentang APBD.

Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah

kecuali dari DAK, pinjaman daerah, dan penerimaan lain yang

penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan


Dana cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam rekening

kas umum daerah.

Dalam hal dana cadangan belum digunakan sesuai dengan

peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang

memberikan hasil tetap dengan risiko rendah sebagaimana maksud Pasal

303 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah.

8) Jumlah pembiayaan neto digunakan untuk menutup defisit anggaran

sebagaimana diamanatkan Pasal 70 ayat (6) Peraturan Pemerintah

Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

c. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan

1) Pemerintah Daerah menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun

Anggaran 2020 bersaldo nihil.

2) Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang

APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, Pemerintah

Daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan

kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang

telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.

3) Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang

APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan negatif, Pemerintah

Daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran

pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah,


pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau

pengurangan volume program dan kegiatannya.

Kebijakan Umum Anggaran APBD Kab. Inhil TA. 2020

61

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

4.1. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

Upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah, dilakukan melalui

kebijakan penataan peraturan daerah di bidang Pendapatan Asli Daerah dimana

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah dan akan melakukan penataan

peraturan daerah terkait pendapatan asli daerah dengan mempedomani Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun

2001 tentang Retribusi Daerah. Selain itu juga digali potensi pendapatan asli

daerah yang selama ini belum tersentuh seiring dengan peningkatan manajemen

pengelolaan pendapatan asli daerah.

Pengelolaan penerimaan daerah harus dilakukan dengan cermat dan tepat.

Pemerintah daerah di tuntut untuk mampu menciptakan suatu perangkat yang

dapat menjamin seluruh penerimaan daerah dapat terhimpun dan diterima di kas

daerah serta tercatat sesuai sistem akuntansi pemerintah daerah. Dalam hal ini

pemerintah daerah perlu memiliki sistem pengendalian intern yang memadai

untuk menjamin ditaatinya prosedur dan kebijakan manajemen yang telah

ditetapkan.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, Kabupaten Indragiri Hilir senantiasa

berupaya meningkatkan pendapatan, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)

melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi. Peningkatan Pengelolaan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mengurangi ketergantungan terhadap

penerimaan dari Dana Perimbangan yang berasal dari pusat. Adapun kebijakan

yang diambil untuk meningkatkan penerimaan PAD adalah kebijakan intensifikasi

dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah.

Kebijakan Umum Anggaran APBD Kab. Inhil TA. 2020

62

4.1.2. Target Pendapatan Daerah

Mengacu kepada kondisi ekonomi daerah dan tantangan dan prospek

perekonomian daerah, selanjutnya dilakukan analisis dan proyeksi sumber-sumber

pendapatan daerah yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

Kebijakan Umum Anggaran APBD Kab. Inhil TA. 2020 63

Realisasi dan Rancangan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017 - 2020

NO. URAIAN

Jumlah (Rp)

Realisasi 2017 Realisasi 2018 Tahun Berjalan 2019

Pendapatan 2020

A. PENDAPATAN ASLI DAERAH 214.785.344.625 169.844.881.097 180.103.946.097,36 181.576.925.061,33

1, Pendapatan Pajak Daerah 27.550.184.218 37.467.558.883 41.632.558.883,00 44.183.970.930,09

2, Pendapatan Retribusi Daerah 3.741.694.697 7.593.652.960 12.687.717.960,00 5.121.351.250,00

3, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 11.521.933.688 11.640.282.909 11.640.282.909,00 11.925.469.840,27

4, Lain-lain PAD yang Sah 171.971.532.022 113.143.386.345 114.143.386.345,36 120.346.133.040,97

B. PENDAPATAN DANA PERIMBANGAN 1.283.445.695.586 1.356.075.510.000 1.595.141.578.535,00 1.623.125.673.000,00

1, Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 167.657.873.992 195.933.787.000 321.224.080.990,00 324.644.542.000,00

3, Dana Alokasi Umum 895.989.730.000 918.602.922.000 960.554.017.545,00 985.117.651.000,00

4, Dana Alokasi Khusus 219.798.091.594 241.538.801.000 313.363.480.000,00 313.363.480.000,00

C. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 309.649.378.410 378.593.837.574 362.696.551.534,68 341.632.940.555,28

1, Pendapatan Hibah 0.00 72.627.000.000 71.718.400.000,00 71.718.400.000,00

2, Dana Darurat 0.00 0.00 0.00 0.00

3, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya

83.870.103.575 99.092.735.535 99.092.735.535,68 101.520.507.555,28

4, Pendapatan Dana Penyesuaian 155.804.872.000 146.756.324.000 168.394.033.000,00 168.394.033.000,00

5, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 69.974.402.835 60.117.778.039 0.00 0.00

6, Pendapatan Lainnya 0.00 0.00 23.491.383.000,00 0.00

JUMLAH PENDAPATAN 1,807,880,418,621.23 1.904.514.228.671 2.137.942.076.167,04 2.146.335.538.616,61

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Indragiri Hilir TA. 2020

64

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa Lain-lain Pendapatan Asli

Daerah yang Sah Kabupaten Indragiri Hilir mengalami peningkatan dari

Rp.114.143.386.345,36 pada tahun 2019 menjadi Rp.120.346.133.040,97

pada tahun 2020. Pendapatan Pajak Daerah meningkat dari

Rp.41.632.558.883,00 pada tahun 2019 menjadi Rp.44.183.970.930,09 pada

tahun 2020. Pendapatan Retribusi Daerah menurun dari Rp.12.687.717.960,00

menjadi Rp.5.121.351.250,00 pada tahun 2020. Selanjutnya Pendapatan Hasil

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan meningkat dari

Rp.11.640.282.909,00 menjadi Rp.11.925.469.840,27.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka upaya untuk meningkatkan

pertumbuhan dan pencapaian realisasi PAD yang bersumber dari lain-lain

pendapatan asli daerah yang sah perlu terus dilakukan dan untuk

sumber-sumber lainnya perlu ditingkatkan. Penerapan kebijakan

intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya perlu terus ditingkatkan. Hal ini

dimaksudkan agar mewujudkan kemandirian Pemerintah Kabupaten

Indragiri Hilir dalam rangka menyelenggarakan pembangunan

daerah

Mengacu kepada kondisi ekonomi daerah dan tantangan dan

prospek perekonomian daerah, selanjutnya dilakukan analisis dan

proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah. Berdasarkan hasil proyeksi yang

disajikan pada diatas dapat dilihat bahwa Pendapatan Daerah meningkat dari

Rp.2.137.942.076.167,04 pada tahun 2019 menjadi Rp.2.146.335.538.616,61

pada tahun 2020. Adapun komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

yang mengalami peningkatan, yakni: Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan

Dana Perimbangan, sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diproyeksi

mengalami penurunan, hal ini dikarenakan alokasi Dana Insentif Daerah TA. 2020

belum dianggarkan dikarenakan belum ada informasi resmi dari Kementerian

Keuangan/Ketentuan yang mengatur tentang itu. Pendapatan Asli Daerah

mengalami peningkatan dari Rp.180.103.946.097,36 pada tahun 2019 menjadi

Rp.181.576.925.061,33 pada tahun 2020. Pendapatan Dana Perimbangan

meningkat dari Rp.1.595.141.578.535,00 pada tahun 2019 menjadi

Rp.1.623.125.673.000,00 pada tahun 2020.


65

4.1.3. Upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam mencapai target pendapatan

Upaya-upaya pemerintah daerah dalam mencapai target pendapatan

antaranya :

(1) Intensifikasi Pendapatan Daerah

Intensifikasi Pendapatan Daerah adalah upaya peningkatan pendapatan

daerah melalui optimalisasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah.

Upaya ini dilakukan untuk memaksimalkan pungutan penerimaan daerah yang

berasal dari Penerimaan Asli Daerah (PAD). Upaya intensifikasi pendapatan

dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Menata, mengkaji dan memperbaharui kebijakan yang dijadikan dasar hukum

pemungutan Pendapatan Asli Daerah;

2. Melaksanakan Penyuluhan dan Sosialisasi Produk Hukum kepada Masyarakat

wajib pajak dan wajib lainnya;

3. Meningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai melalui pelatihan

fungsional dan bimbingan tekhnis (Bimtek).

(2) Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Ekstensifikasi Pendapatan Daerah adalah upaya peningkatan pendapatan

daerah melalui perluasan dan atau penambahan objek pungutan baru. Upaya

yang dilakukan antara lain adalah:

1. Mengadakan Penjajagan dan pendataan obyek yang akan diangkat;

2. Membuat Kajian-kajian terkait pengembangan potensi obyek pajak dan obyek

lainnya;

3. Mengadakan konsultasi khususnya mengenai potensi komponen-komponen

PAD yang bias dikembangkan; dan

4. Mengadakan Koordinasi dan kerjasama dengan SKPD terkait dalam rangka

menggali sumber-sumber.

Selain hal tersebut diatas, untuk memantapkan pendapatan daerah agar

rencana belanja Pemerintah Daerah tidak terganggu maka Pemerintah Daerah

melakukan upaya-upaya antara lain :

1. Mengintensipkan Pendapatan dari Pajak maupun retribusi melalui

peningkatan manajemen pajak dan meningkatan kesadaran masyarakat

untuk membayar pajak.

2. Memperjuangkan peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari dana

perimbangan kepada Pemerintah Pusat


66

3. Menggali sumber-sumber pendapatan yang baru melalui pengembangan

potensi daerah

4. Menjaga dan mengembangkan perekonomian daerah untuk meningkatan

pendapatan dan daya beli masyarakat.

4.2. KEBIJAKAN BELANJA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

4.2.1. Perkiraan Belanja Daerah

Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir pada periode yang

berkenaan cenderung meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa perlu

upaya meningkatkan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir paling

tidak selaras dengan peningkatan kebutuhan (biaya) yang

diperlukan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dari Tabel dibawah dapat dilihat bahwa jumlah Belanja Daerah

meningkat dari Rp.2.251.940.855.743,94 pada tahun 2019 menjadi

Rp.2.391.349.706.472,12 pada tahun 2020. Seluruh komponen Belanja

Daerah, baik Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung,

mengalami peningkatan. Jumlah Belanja Tidak Langsung meningkat dari


pada tahun 2020. Jumlah Belanja Langsung meningkat dari


pada tahun 2020.

Jumlah Belanja Tidak Langsung Kabupaten Indragiri Hilir yang

mengalami peningkatan adalah Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja

Bantuan Sosial, dan Belanja Bantuan Keuangan. Sementara itu Belanja

Subsidi mengalami kenaikan sebesar Rp.4.000.000.000,00 dan Belanja Bagi Hasil

menurun dari Rp. 5.432.027.684,30 pada tahun 2019 menjadi

Rp.4.930.532.218,01 tahun 2020 Selanjutnya Belanja Tidak Terduga menurun

dari Rp.10.662.105.440,00 pada tahun 2019 menjadi Rp.3.101.401.796,00 pada

tahun 2020.

Belanja Pegawai meningkat dari Rp.819.746.198.000,00 pada tahun 2019

menjadi Rp.845.325.425.767,00 pada tahun 2020. Sebagai informasi

penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN

sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2020 belum diperhitungkan/dianggarkan

dalam KUA TA. 2020 ini. Belanja Hibah mengalami kenaikan dari


67

Rp. 25.828.000.000,00 pada Tahun 2019 menjadi

Rp.29.420.970.000,00 pada Tahun 2020. Belanja Bantuan Sosial meningkat dari

Rp.2.000.000.000,00 pada tahun 2019 menjadi Rp.2.060.000.000,00 pada tahun

2020.. Belanja Bantuan Keuangan meningkat dari Rp.297.709.846.853,50 pada

tahun 2019 menjadi Rp.299.370.252.300,00 pada tahun 2020.

Jumlah Belanja Langsung Kabupaten Indragiri Hilir yang mengalami

peningkatan adalah Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal, sedangkan

Belanja Pegawai mengalami penurunan. Belanja Barang dan Jasa meningkat dari

Rp.665.434.876.141,27 pada tahun 2019 menjadi Rp.692.560.685.938,41 pada

tahun 2020. Belanja Modal meningkat dari Rp.364.671.388.547,87 pada tahun

2019 menjadi Rp. 461.844.444.452,70 pada tahun 2020. Sementara itu Belanja

Pegawai menurun dari Rp.58.456.413.077,00 pada tahun 2019 menjadi

Rp.48.735.994.000,00 pada tahun 2020.

Mengacu pada komitmen Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir untuk terus

meningkatkan proporsi belanja langsung lebih besar daripada belanja tidak

langsung agar terjadi akselerasi pembangunan, maka belanja pada tahun 2020

tetap mengedepankan dan berpihak kepada masyarakat dengan memperbesar

proporsi belanja langsung. Berdasarkan realisasi belanja tidak langsung dan

belanja langsung, dan berbagai pertimbangan lainnya, maka rancangan belanja

tidak langsung dan belanja langsung untuk tahun 2020 akan memperhatikan

dengan seksama proyeksi pendapatan untuk tahun berkenaaan. Pada tahun 2020

jumlah Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sebesar

Rp.2.391.349.706.472,12.

Rencana program prioritas tahun 2020 mengacu kepada RPJPD Kabupaten

Indragiri Hilir Tahun 2005-2025 dan memperhatikan prioritas pembangunan

Provinsi Riau sebagaimana tertuang dalam RKPD Provinsi Riau tahun 2020.

Peningkatan anggaran untuk program-program prioritas yang diikuti dengan

perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang baik maka diharapkan tingkat

pencapaian indikator pembangunan pada tahun 2020 akan terwujud.


68

Realisasi dan Rancangan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017 - 2020

No. Uraian

Jumlah (Rp)

Realisasi 2017 Realisasi 2018 Tahun Berjalan 2019

Belanja 2020

A. Belanja Tidak Langsung 1.029.706.182.421 1.105.680.131.098 1.163.378.177.977,80 1.188.208.582.081,01

1, Belanja Pegawai 709.222.133.469 771.011.743.214 819.746.198.000,00 845.325.425.767,00

2, Belanja Bunga - - - -

3, Belanja Subsidi 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000,00 4.000.000.000,00

4, Belanja Hibah 35.670.879.356 66.649.465.000 25.828.000.000,00 29.420.970.000,00

5, Belanja Bantuan Sosial 300.000.000 1.385.000.000 2.000.000.000,00 2.060.000.000,00

6, Belanja Bagi Hasil 4.547.596.896 4.156.121.184 5.432.027.684,30 4.930.532.218,01

7, Belanja Bantuan Keuangan 277.751.953.200 259.677.801.700 297.709.846.853,50 299.370.252.300,00

8, Belanja Tidak Terduga 213.619.500 800.000.000 10.662.105.440,00 3.101.401.796,00

B. Belanja Langsung 980.322.787.386 1.073.843.566.978 1.088.562.677.766,14 1.203.141.124.391,11

1, Belanja Pegawai 66.389.026.998 68.759.338.400 58.456.413.077,00 48.735.994.000,00

2, Belanja Barang dan Jasa 560.793.771.317 642.838.300.115 665.434.876.141,27 692.560.685.938,41

3, Belanja Modal 353.139.989.072 362.245.928.463 364.671.388.547,87 461.844.444.452,70

Jumlah Belanja Daerah 2.010.028.969.807 2.179.523.698.076 2.251.940.855.743,94 2.391.349.706.472,12


4.2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan belanja yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah

Daerah untuk menjalankan aktivitas pemerintahan baik itu memberikan pelayanan

kepada masyarakat maupun melaksanakan pembangunan. Kebijakan belanja

daerah senantiasa memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib

dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok

pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang

wajib dikeluarkan pada Tahun 2019 dan 2020.

Arah kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah adalah sebagai berikut :

1. Efisiensi dan Efektifitas anggaran dana yang tersedia harus dimanfaatkan

dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada

masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan

masyarakat.

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan

meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama

yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

3. Alokasi anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang

pendidikan, kesehatan, pariwisata dan budaya, penciptaan lapangan kerja,

peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan

pertumbuhan ekonomi, menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik serta

diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.

4. Optimalisasi belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya

tujuan pembangunan secara efektif dan efisien. Belanja langsung disusun atas

dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk

meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

5. Optimalisasi Belanja Langsung untuk pembangunan infrastruktur public

dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga sesuai

ketentuan yang berlaku.

6. Belanja tidak langsung untuk mendukung kinerja aparatur dan memenuhi

kebutuhan masyarakat melalui hibah dan bansos serta pemberdayaan

masyarakat dan desa memlalui bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa.

Komitmen Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir terus meningkatkan

proporsi belanja langsung lebih besar daripada belanja tidak langsung untuk

mempercepat akselerasi pembangunan, kebijakan Belanja daerah pada Tahun


2020 tetap mengedepankan dan berpihak kepada masyarakat. Belanja daerah

Tahun 2020 merupakan hasil dari kesepakatan Musrenbang yang berasal dari

usulan-usulan dari SKPD Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dan dari Kecamatan

yang ada dalam Kabupaten Indragiri Hilir. Sehingga proyeksi belanja tahun

sebelumnya merupakan sinergitas pembangunan antara Pemerintah Kabupaten

Indragiri Hilir dengan Kecamatan

4.2.3 Permasalahan, Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam penetapan

arah pembangunan daeran hendaknya selaras dengan arah pembangunan

nasional. Hal ini perlu dilakukan agar berbagai kebijakan pembangunan nasional

memiliki link and match dengan pembangunan daerah. Mengacu pada pemikiran

tersebut maka dalam penyusunan tema pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir

tahun 2020 disamping mengacu pada visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD) Kabupaten Indragiri Hilir 2005-2025 dan Visi Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun

2018-2023, juga mengacu pada tema RKP Nasional 2020.

VISI PEMBANGUNAN NASIONAL untuk tahun 2015-2019 adalah:

"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian

Berlandaskan Gotong-royong"

Visi ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) MISI PEMBANGUNAN, yaitu:

1. Mewujudkan k eamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,

menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim,

dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis

berlandaskan negara hukum.

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai

negara maritim.

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan

sejahtera.

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan

berbasiskan kepentingan nasional.

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.


Selain mengacu kepada kebijakan Nasional, Sasaran Pembangunan juga

harus mempedomani dokumen perencanaan jangka panjang dan menengah,

dengan Visi RPJPD Provinsi Riau 2005-2025 sebagai berikut: “Terwujudnya

Provinsi Riau sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu

dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis, Sejahtera Lahir dan Bathin,

di Asia Tenggara Tahun 2025”.Visi tersebut dijabarkan dalam misi

sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi Riau 2014 - 2019, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pembangunan Insfrastruktur.

2. Meningkatkan Pelayanan Pendidikan.

3. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan.

4. Menurunkan Kemiskinan.

5. Mewujudkan Pemerintahan yang Handal dan Terpercaya serta Pemantapan

Kehidupan Politik.

6. Pembangunan Masyarakat yang Berbudaya Melayu, Beriman dan Bertaqwa.

7. Memperkuat Pembangunan Pertanian dan Perkebunan.

8. Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Serta

Pariwisata.

9. Meningkatkan Peran Swasta Dalam Pembangunan.

Mengacu pada visi dan misi sebagaimana tertuang dalam dokumen

perencanaan lima tahunan dan tahunan baik dari Pemerintah Provinsi Riau

maupun Kabupaten Indragiri Hilir, maka tema pembangunan Kabupaten Indragiri

Hilir 2020 adalah: “Memperkuat Kemajuan, Martabat dan Marwah Indragiri

Hilir”. Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan Tahun 2020

disajikan pada berikut


4.2.4. Kebijakan dan Prioritas Pembangunan

Untuk pencapaian tema yang telah ditetapkan, maka harus didukung oleh

prioritas, sasaran dan arah kebijakan pembangunan tahun 2020. Mengacu pada

Tema RKPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020 dapat dinyatakan bahwa fokus

arah kebijakan pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2020 adalah

memperkuat prioritasa p3mbangunan daerah pada Desa Maju Indragiri Hilir Jaya

Plus (DMIJ- Pus). Hal ini didasarkan pada diterbitkannya Undang-undang No. 6

Tahun 2014 tentang Desa semakin memperkuat peran Desa dalam pembangunan,

Desa bukan hanya menjadi objek pembangunan tetapi sekarang menjadi subjek

pembangunan. Semangat ini diterima di seluruh daerah di Indonesia pada

umumnya, Kabupaten Indragiri Hilir khusunya telah menyambut semangat

pembangunan Desa ini dengan meluncurkan Program yang bernama Desa Maju

Indragiri Hilir Jaya. Program ini bermula dari tahun 2014 di era kepemimpinan

pertama H. Muhammad Wardan, karena pada saat itu Bupati melihat bahwa

pembangunan di Desa masih sangat kekurangan, pada saat itu program ini

bernama Desa Maju Indragiri Hilir Jaya yang merupakan Program Prioritas Bupati

dan Wakil Bupati terpilih. Program ini bertujuan sebagai penggerak agar

pembangunan/kegiatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir bercirikan daerah,

artinya mengikuti khasanah Indragiri Hilir.

Pada perkembangannya, dengan melihat progres positif yang telah dicapai

oleh Desa terutama pada program pembangunan fisik dan kegiatan sosial dan

keagamaan lainnya, maka dinilai perlu untuk menambah serta mengevaluasi apa

saja yang bisa menjadi nilai tambah dari program ini selanjutnya. pada masa

kepemimpinan H. Muhammad Wardan dan H. Syamsuddin Uti di rancanglah

sebuah program yang melanjutkan program yang telah dibuat sebelumnya. Bupati

sebagai inisiator menempatkan Program ini sebagai wadah bagi seluruh

Stakeholder untuk memberikan perhatiannya ke Desa dan Kelurahan, kemudian

juga dengan melihat perkembangan pembangunan infrastruktur yang ada maka

dinilai perlu untuk memberikan perhatian pada tercapainya porsi besar pada

Pendapatan Asli Desa yang berasal dari sumber-sumber ekonomi Desa yang

potensial dan belum teroptimalkan.

Konsep pemberdayaan masyarakat Desa yang diusung pemerintah

menjadikan ruh dari Program ini. Hal yang paling utama dari program ini adalah

efektifitas penggunaan Alokasi Dana Desa, DBH pajak dan retribusi serta bantuan

keuangan yang menyentuh kebutuhan dasar Desa. Tujuan akhir dari Program ini


adalah mendorong kemandirian Desa sehingga pada akhirnya Desa dapat

mengelola potensi yang ada di Desa yang kemudian dijadikan PADes untuk

membiayai kebutuhan Desa mereka sendiri. Hal inilah yang dirancang Pemerintah

Kabupaten Indragiri Hilir melalui beberapa langkah, pada periode yang lalu

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir fokus pada pembangunan infrastruktur dan

mendukung jalannya Pemerintahan Desa. Pada Periode ini Bupati Indragiri Hilir H.

Muhammad Wardan yang kembali dipercaya oleh masyarakat memimpin Indragiri

Hilir merancang untuk kembali dan bekonsentrasi pada pembangunan Desa

melalui Program Lanjutan yaitu DMIJ Plus Terintegrasi. Sehingga apa yang telah

direncanakan pada periode sebelumnya dapat terkoneksi. Pada periode ini

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir fokus pada peningkatan ekonomi masyarakat

Desa yang menjadikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai porosnya.

Setelah rampung pada pembangunan infrastruktur, membuka akses Desa untuk

jalannya perekonomian Desa maka Desa diminta untuk mampu mengelola serta

mengontrol potensi local Desa sehingga memiliki nilai ekonomis yang nantinya

berdampak pada terciptanya Desa maju dan mandiri.

Untuk menjamin berjalannya dengan sukses Program ini maka diperlukan

Pendampingan Program. Pendampingan ini dimaksudkan untuk meningkatkan

kapasitas, efektifitas dan akuntabilitas Pemerintahan Desa dan Pembangunan

Desa. Fasilitator juga mempunyai peran dalam menjembatani seluruh kebijakan

Pemerintah yang ditujukan ke Desa termasuk menjelaskan terkait regulasi yang

berhubungan dengan Program DMIJ Plus Terintegrasi. Pendampingan masyarakat

Desa sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan pada kondisi Desa yang tujuan

utamanya adalah memunculkan serta memotivasi Desa untuk mendapatkan

APBDesa. Untuk itu diperlukan persiapan yang matang serta Fasilitator harus

dibekali Pengetahuan tentang tata cara pendampingan dan teknis menggiring

Pemerintah Desa agar menggunakan dana Program sesuai dengan kebutuhannya.

Dasar Hukum dari DMIJ Plus Terintegrasi adalah: (1) Undang- undang No.

14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; (2) Undang-undang No. 6

tahun 2014 tentang Desa; (3) Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2015 tentang

perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang Pelaksanaan

Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa; (4) Peraturan Pemerintah No. 17

tahun 2018 tentang Kecamatan; (5) Permendes No. 2 tahun 2015 tentang

Pedoman Tata Tertib mekanisme Musyawarah Desa; (6) Permendes No. 4 tahun

2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan


Usaha Milik Desa; (7) Permendagri No. 84 tahun 2015 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; (8) Permendagri No. 83 tahun 2015

tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; (9) Permendagri No.

82 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemerhentian Kepala Desa; (10)

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 05 Tahun 2015 tentang

Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya; (11) Peraturan Daerah No. 6 tahun 2018

tentang Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; (12)

Permendagri No. 130 tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan

Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan; (13) Peraturan

Daerah No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Badan

Usaha Milik Desa; (14) Peraturan Bupati No. 32 tahun 2018 tentang Peraturan

Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pendirian dan

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; (15) Peraturan Bupati Nomor 08 Tahun 2018

tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa; (16) Peraturan Bupati Nomor 4

Tahun 2019 tentang PTO Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya Plus Terintegrasi;

(17) Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

(18) Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap dan

Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Kelembagaan Desa Tahun 2019; dan

(19) Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa,

Penetapan Alokasi Dana Bantuan Kepada Desa dan Penetapan Alokasi Dana Bagi

Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa Melalui Program Desa Maju

Indragiri Hilir Jaya Plus Terintegrasi.

Secara umum DMIJ Plus Terintegrasi bertujuan untuk meningkatnya

kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat desa dengan mendorong

kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan yang

berkelanjutan. Secara khusus bertujuan untuk: (1) Meningkatkan partisipasi

seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan

dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian

pembangunan; (2) Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan

mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam lokal dengan

mempertimbangkan kelestariannya; (3) Mengembangkan kapasitas pemerintahan

desa dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif yang berwawasan

lingkungan; (4) Menyediakan prasarana sarana sosial dasar yang diprioritaskan


oleh masyarakat; (5) Mendorong terbentuk dan berkembangnya kerjasama antar

Desa melalui BKD dan BKAD; (6) Mengembangkan kerja sama antar pemangku

kepentingan (OPD) dan lembaga/koorporasi lainnya dalam upaya penanggulangan

kemiskinan, Pembangunan dan perbaikan lingkungan hidup di Desa dan

Kelurahan; dan (7) Peningkatan PADesa melaui optimalisasi pengelolaan Badan

Usaha Milik Desa.

Prinsip Dasar DMIJ Plus Terintegrasi adalah: (1) Desentralisasi; (2)

Keterpaduan; (3) Efektif dan Efisien; (4) Partisipasi; (5) Transparasnsi dan

Akuntabel; (6) Kesetaraan dan Keadilan Gender; (7) Prioritas; dan (8)

Keberlanjutan. Untuk mewujudkan pencapaian tujuan DIMI Plus Terintegrasi,

maka kerangka kerja yang diterapkan adalah: (1) Otonomi merupakan Hak,

wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan

perundang-undangan; (2) Pemberdayaan Masyarakat merupakan Pelaksanaan

kegiatan menjadi sarana bagi proses/upaya secara sadar dan terencana untuk

meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat agar dapat mengatasi

permasalahan yang dihadapi secara partisipatif dan demokratis, musyawarah dan

mufakat; dan (3) Swakelola merupakan Prinsip Pengelolaan kegiatan pada DMIJ

dilaksanakan secara swakelola. Proses dan mekanisme dilakukan sesuai dengan

PTO dan peraturan perundangan yang berlaku.

DMIJ Plus Terintegrasi merupakan akan dilaksanakan dengan sumber dana

dari APBD Kabupaten Indragiri Hilir yang terdiri dari Alokasi Dana Desa (ADD),

Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Serta Bantuan

Keuangan Kepada Desa. Pendanaan yang diberikan ke desa dalam Program DMIJ

secara umum dibagi menjadi 5 kelompok kegiatan, yaitu: (1) Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa; (2) Pelaksanaan Pembangunan Desa; (3) Pembinaan

Kemasyarakatan Desa;(4) Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan (5) Belanja Tak

terduga/Penanggulangan bencana.

Selain Program Infrastruktur dan BUM Desa, ada beberapa kegiatan

keagamaan, sosial dan penunjang lainnya yang menjadi titik fokus dan merupakan

khasanah lokal Indragiri Hilir, diantaranya: (1) Program Magrib Mengaji; (2)

Rumah Tahfizh Qur’an;(3) Kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan

Perempuan dan Anak (P2TP2A); (4) Kegiatan Palang Merah Indonesia (PMI); (5)

Bantuan Operasional PAUD; (6) Kegiatan 10 Program Pokok PKK; (7) Pembuatan

sertifikat tanah kantor Desa maupun tanah hak milik Pemerintah Desa; (8)


Kegiatan pendukung Desa Layak Anak; (9) Jambore PKK Desa; (10) Pelaksanaan

MTQ ditingkat Desa dan Kecamatan; (11) Pendidikan dan pelatihan Produk Hukum

Desa; (12) Desa layak Anak; dan (13) Karang Taruna.

Konsep pemberdayaan yang dianut oleh Program ini bertujuan memberikan

kemandirian bagi Warga Desa shingga apabila semua telah terpenuhi Desa mampu

mengelola keuangan dan kewenangan Desa lainnya secara mandiri. Desa

diharapkan menjadi pilar kuat Daerah dimana Desa memiliki sumber PADes sendiri

dan pengelolaan nya secara efektif dan efisien dengan SDM yang berkualitas. Pada

prinsipnya semua bantuan hanyalah bersifat pemicu dan selanjutnya Desa lah

yang mengembangkannya guna mewujudkan kejayaan Indragiri Hilir yang semakin

maju, bermarwah dan bermartabat.

4.3. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

4.3. Perkiraan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang

berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar

atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama

dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran.

Kebijakan penerimaan pembiayaan terkait dengan kebijakan pemanfaatan

sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana

cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan

pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang

daerah sesuai kondisi keuangan daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana

cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan

Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian

pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman.

Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, antisipasi dilakukan

dengan kebijakan- kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan

pembiayaan daerah. Sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus

anggaran, antisipasi dilakukan dengan kebijakan-kebijakan yang akan berdampak

pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran

pokok utang dan penyertaan modal.

Tabel berikut memperlihatkan Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan

Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2020. Dari tabel tersebut dapat


dinyatakan Pembiayaan Netto, Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran

Pembiayaan berfluktuatif dengan kecenderungan menurun.

Realisasi dan Rencana Pembiayaan Daerah

Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2020

NO. Uraian

Jumlah (Rp)

Realisasi 2017

Realisasi 2018 Tahun

Berjalan 2019

Pembiayaan 2020

A Penerimaan Pembiayaan 217.943.442.894 318.459.469.405 135.225.842.825,13 256.839.167.855,51

1.

Penggunaan SiLPA 215.943.442.894 318.459.469.405 135.225.842.825,13 256.839.167.855,51

2.

Pencairan Dana Cadangan - - - -

3.

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

- - - -

4.

Penerimaan Pinjaman Daerah 2.000.000.000 - - -

5.

Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen

- - - -

6.

Penerimaan piutang daerah - - - -

B Pengeluaran Pembiayaan 5.000.000.000 13.450.000.000 9.825.000.000,00 11.825.000.000,00

1.

Pembentukan Dana Cadangan

- - - -

2.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

5.000.000.000 13.450.000.000 9.825.000.000,00 11.825.000.000,00

3.

Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga

- - - -

4.

Pemberian Pinjaman Daerah - - - -

PEMBIAYAAN NETTO 212.943.442.894 305.009.469.405 125.400.842.825,13 245.014.167.855,51

4.3.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang

didominasi oleh penggunaan SILPA cenderung meningkat dari

Rp.135.225.842.825,13 pada tahun 2019 menjadi Rp. 256.839.167.855,51

pada tahun 2020. Sebaliknya Pengeluaran Pembiayaan Daerah cenderung

meningkat dari Rp.9.825.000.000,00 pada tahun 2019 menjadi

Rp.11.825.000.000,00 pada tahun 2020. Pembiayaan Netto Kabupaten

Indragiri Hilir meningkat dari Rp.125.400.842.825,13 pada tahun 2019

menjadi Rp.245.014.167.855,51 pada tahun 2020.

Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir berkomitmen untuk

mengoptimalkan pemanfaatan dana untuk Belanja Daerah yang efektif dan

efisien. Hal ini ditunjukkan oleh komitmen untuk meningkatkan Penyertaan Modal

Pemerintah Daerah dari sisi Pengeluaran Pembiayaan. Pengeluaran

Pembiayaan (untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah) pada tahun

2020 sebesar Rp.11.825.000.000,00.


Dari Tabel diatas dapat dijelaskan tentang Penyertaan modal oleh

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir difokuskan pada tiga BUMD, yaitu PT. Bank

Riau Kepri, PD. BPR Gemilang dan PT. KIG. Penyertaan modal pada PT. Bank

Riau Kepri dan PD. BPR Gemilang merupakan kelanjutan dan peningkatan

penyertaan modal dari tahun-tahun sebelumnya (sesuai amanat RPJMD Kabupaten

Indragiri Hilir Tahun 2018-2023). Penyertaan modal untuk PT. Bank Riau Kepri

untuk priode 2019-2023 direncanakan sebesar Rp.7.700.000.000 per tahun, dan

Penyertaan Modal untuk PD. BPR Gemilang sebesar Rp 2.125.000.000 per tahun.

Sebagai komitmen Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir untuk lebih

memajukan dan mensejahterakan masyarakatnya maka pada periode 2019-2023,

telah mencanangkan untuk melakukan penyertaan modal untuk PT. KIG. Adapun

penyertaan modal bagi pendirian PT. KIG dimaksudkan untuk mendorong

peningkatan kesejehteraan masyarakat,, pengembangan dunia usaha dan

berkontribusi dalam proses percepatan pembangunan daerah. Adapun tujuan dari

pendirian PT. KIG adalah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah

yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang maksimal terhadap

Pendapatan Asli Daerah untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir

yang sesuai dengan prinsip perekonomian nasional. Selain itu pendirian PT. KIG

bertujuan untuk mendatangkan keuntungan, melindungi industri daerah dan usaha

kerakyatan serta dalam rangka meningkatkan pendapatan kesejahteraan petani

dan masyarakat. Untuk kepentingan pendirian dan pengembangan PT. KIG,

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir merencanakan untuk melakukan penyertaan

modal pada perusahaan tersebut sebesar Rp. 2.000.000.000 per tahun pada

periode 2019-2023.


RINGKASAN APBD TAHUN TA. 2019 DIBANDINGKAN DENGAN

RAPBD TA. 2020

KODE URAIAN 2019 2020 Bertambah / (Berkurang)

4. PENDAPATAN 2.137.942.076.167,04 2.146.335.538.616,61 8.393.462.449,57

4.1. Pendapatan Asli Daerah 180.103.946.097,36 181.576.925.061,33 1.472.978.963,97

4.1.1. Hasil Pajak Daerah 41.632.558.883,00 44.183.970.930,09 2.551.412.047,09

4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 12.687.717.960,00 5.121.351.250,00 - 7.566.366.710,00

4.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

11.640.282.909,00 11.925.469.840,27 285.186.931,27

4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

114.143.386.345,36 120.346.133.040,97 6.202.746.695,61

4.2. Dana Perimbangan 1.595.141.578.535,00 1.623.125.673.000,00 27.984.094.465,00

4.2.1. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

321.224.080.990,00 324.644.542.000,00 3.420.461.010,00

4.2.2. Dana Alokasi Umum 960.554.017.545,00 985.117.651.000,00 24.563.633.455,00

4.2.3. Dana Alokasi Khusus 313.363.480.000,00 313.363.480.000,00 -

4.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

362.696.551.534,68 341.632.940.555,28 - 21.063.610.979,40

4.3.1. Pendapatan Hibah 71.718.400.000,00 71.718.400.000,00 -

4.3.3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya

99.092.735.534,68 101.520.507.555,28 2.427.772.020,60

4.3.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

168.394.033.000,00 168.394.033.000,00 -

4.3.8. Dana Insentif Daerah 23.491.383.000,00 - - 23.491.383.000,00

4.9 JUMLAH PENDAPATAN 2.137.942.076.167,04 2.146.335.538.616,61 8.393.462.449,57

5. BELANJA 2.251.940.855.743,94 2.391.349.706.472,12 139.408.850.728,18

5.1. Belanja Tidak Langsung 1.163.378.177.977,80 1.188.208.582.081,01 24.830.404.103,21

5.1.1. Belanja Pegawai 819.746.198.000,00 845.325.425.767,00 25.579.227.767,00

5.1.3. Belanja Subsidi 2.000.000.000,00 4.000.000.000,00 2.000.000.000,00

5.1.4. Belanja Hibah 25.828.000.000,00 29.420.970.000,00 3.592.970.000,00

5.1.5. Belanja Bantuan Sosial 2.000.000.000,00 2.060.000.000,00 60.000.000,00

5.1.6. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

5.432.027.684,30 4.930.532.218,01 - 501.495.466,29

5.1.7. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik

297.709.846.853,50 299.370.252.300,00 1.660.405.446,50

5.1.8. Belanja Tidak Terduga 10.662.105.440,00 3.101.401.796,00 - 7.560.703.644,00

5.2. BELANJA LANGSUNG 1.088.562.677.766,14 1.203.141.124.391,11 114.578.446.624,97

5.2.1. BELANJA PEGAWAI 58.456.413.077,00 48.735.994.000,00 - 9.720.419.077,00

5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA

665.434.876.141,27 692.560.685.938,41 27.125.809.797,14

5.2.3. BELANJA MODAL 364.671.388.547,87 461.844.444.452,70 97.173.055.904,83

5.8 JUMLAH BELANJA 2.251.940.855.743,94 2.391.349.706.472,12 139.408.850.728,18

5.9 SURPLUS/(DEFISIT) - 113.998.779.576,90 - 245.014.167.855,51 - 131.015.388.278,61

6. PEMBIAYAAN 125.400.842.825,13 245.014.167.855,51 119.613.325.030,38


KODE URAIAN 2019 2020 Bertambah / (Berkurang)

6.1. Penerimaan Pembiayaan Daerah

135.225.842.825,13 256.839.167.855,51 121.613.325.030,38

6.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

135.225.842.825,13 256.839.167.855,51 121.613.325.030,38

6.19 JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN

135.225.842.825,13 256.839.167.855,51 121.613.325.030,38

6.2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

9.825.000.000,00 11.825.000.000,00 2.000.000.000,00

6.2.2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

9.825.000.000,00 11.825.000.000,00 2.000.000.000,00

6.29 JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN

9.825.000.000,00 11.825.000.000,00 2.000.000.000,00

PEMBIAYAAN NETO 125.400.842.825,13 245.014.167.855,51 119.613.325.030,38

6.3 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)

11.402.063.248,23 - - 11.402.063.248,23

BAB V

PENUTUP

Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun

Anggaran 2020 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun

2019 tanggal 14 Agustus 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2020.

Fungsi dari dokumen KUA Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai dasar dalam

penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran sementara (PPAS) dan Penyusunan

Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) Tahun Anggaran 2020. Untuk itu, seluruh pemangku kepentingan diharapkan

dapat mempedomani KUA ini dalam penyusunan dokumen rencana dan anggaran

pembangunan berikutnya.

Jika dalam proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Tahun Anggaran 2020 menjadi Perda APBD Tahun Anggaran 2020 terdapat kondisi yang

menyebabkan perubahan pada KUA ini, maka dapat dilakukan penyempurnaan

sepanjang disepakati bersama oleh pihak pertama dan pihak kedua.

BUPATI INDRAGIRI HILIR

H. MUHAMMAD WARDAN

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Indragiri Hilir TA.2020

Kebijakan Umum APBD Kab. Inhil TA. 2020 72

Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan

No. Visi dan Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target 2020

VISI: KEJAYAAN INHIL YANG SEMAKIN MAJU, BERMARWAH DAN BERMARTABAT

1 Misi 1: Memantapkan tata kelola pemerintahan yang makin responsif, partisipatif, inovatif, efektif dan berketaatan hukum

1.1. Memantapkan kinerja pelayanan publik Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks) 65

1.1.1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel

1 Nilai AKIP (predikat) B

2 Nilai LPPD ( Nilai ) Sangat Tinggi

3 Opini BPK atas LKPD (predikat) WTP

4 Keterbukaan informasi (%) 40

1.1.2. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

1 Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)

80,08

2 Misi 2: Memantapkan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah

2.1. Memantapkan pembangunan infrastruktur dasar bagi masyarakat

Rata-rata persentase capaian pelayanan infrastruktur dasar

30.16

2.1.1 Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan

1 Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik (%)

22.49

2 Persentase Jembatan Kabupaten dalam kondisi baik (%)

24.17

2.1.2 Meningkatnya akses masyarakat terhadap air bersih layak

1 Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air bersih layak (%)

42.75



2.1.3 Meningkatnya akses masyarakat terhadap sanitasi layak

1 Persentase rumah tangga dengan sanitasi layak (%)

62.43

2.2. Memantapkan pembangunan infrastruktur perhubungan Konektivitas Wilayah (Desa yang terhubung) (%)

17

2.2.1 Meningkatnya layanan angkutan darat

1 Konektivitas desa yang memiliki layanan angkutan darat (%)

24

2.2.2 Meningkatnya layanan angkutan Perairan,sungai dan penyeberangan

2 konektivitas desa yang memiliki layanan angkutan perairan, sungai dan penyeberangan (%)

33

3 Misi 3: Melanjutkan optimalisasi pengelolaan SDA dan lingkungan secara berkelanjutan sesuai potensi dan kondisi setempat

3 Mewujudkan pengelolaan potensi sumberdaya alam yang lebih produktif

PDRB Sektor Pertanian dan Pariwisata (Rp Ribu)

33,286,975. 41

3.1.1 Meningkatnya kontribusi sektor pertanian

1 PDRB sektor pertanian (Rp Ribu) 33,286,975. 41

3.1.2 Meningkatnya kontribusi sektor perikanan

1 PDRB sektor pertanian (Rp Ribu) 33,286,975. 41

3.1.3 Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata

1 PDRB sektor pariwisata (Rp Ribu) 321,217.64

3 Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (%) 53.92

3.2.1 Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan

1 Indeks tutupan lahan (indeks) 24.7



3.2.2 Meningkatnya Kualitas Udara

1 Indeks kualitas udara (indeks) 91.88

3.2.3 Meningkatnya Kualitas Air

1 Indeks kualitas air (indeks) 54.91

3.2.4 Terwujudnya pengelolaan dan penanganan sampah yang berwawasan lingkungan

1 Persentase pengelolaan dan penanganan sampah (%)

68.22

4 Misi 4: Memantapkan pembangunan SDM yang semakin berkualitas dan berdaya saing serta meningkatkan iman dan taqwa

4 Mewujudkan kualitas SDM berdaya saing Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (indeks)

67.53

4.1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan dasar pendidikan sesuai dengan standar

1 Angka Melek Huruf (%) 99.72

2 Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) 7.26

3 Harapan Lama Sekolah (tahun) 12.76

4.1.2 Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat

1 Angka Harapan Hidup (tahun) 68,00

4.1.3 Meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat

1 Pengeluaran per kapita (Ribu rupiah) 11,448.14

4 Mewujudkan pembangunan SDM beriman dan bertaqwa

Rasio rumah ibadah per jumlah penduduk (Rasio)

0.325

4.2.1 Meningkatnya sarana rumah ibadah

1 Rasio rumah ibadah per jumlah penduduk (Rasio)

0.325

5 Misi 5: Meningkatkan partisipasi sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan. 5 Meningkatkan partisipasi sosial Cakupan partisipasi sosial (%) 53.5



5.1.1 Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan

1 Indeks Pembangunan Gender IPG) 82.99

5.1.2 Meningkatnya semangat kegotong royongan masyarakat

1 Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan (%)

24

5 Meningkatkan pemberdayaan masyarakat Jumlah Desa dengan penigkatan Status Desa dalam Indeks Desa membangun ( Desa )

48

5.2.1 Meningkatnya pemberdayaan perempuan

1 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 63.9

5.2.2 Meningkatnya pemberdayaan kelembagaan ekonomi masyarakat

1 Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Ekonomi (%)

87

5.2.3 Meningkatnya pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat

1 Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Sosial (%)

62

6 Misi 6: Memantapkan kerukunan, keamanan, ketertiban dan ketentraman kehidupan sosial

6 Mewujudkan keamanan, ketertiban dan ketenteraman sosial

Indeks keamanan, ketertiban dan ketentraman sosial (indeks)

65

6.1.1 Menurunnya angka kriminalitas

1 Angka kriminalitas yang tertangani (angka)

4400

6.1.2 Tegaknya prinsip- prinsip demokrasi

1 Indeks demokrasi Indonesia (indeks) 65



6.1.3 Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak

1 Jumlah Penyelesaian Kasus Perempuan dan Anak (Kasus)

40

6.1.4 Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial

1 Jumlah PMKS yang tertangani (jiwa) 36617

6.1.5 Menurunnya resiko bencana

1 Luas wilayah terdampak bencana (Km2)

1.22

7 Misi 7: Melanjutkan penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran

7 Menurunkan tingkat pengangguran Tingkat pengangguran terbuka (%) 3.14 7.1.1 Meningkatnya

kesempatan kerja 1 Tingkat kesempatan kerja (%) 96.86

7.1.2 Meningkatnya kualitas tenaga kerja

1 Tenaga Kerja Terlatih (%) 29.97

7 Menurunkan tingkat kemiskinan Persentase penduduk miskin (%) 7,40

7.2.1 Meningkatnya cakupan bantuan kepada masyarakat miskin

1 Cakupan bantuan kepada masyarakat miskin (%)

19.5

7.2.2 Meningkatkan daya beli penduduk miskin

1 Pengeluaran per kapita penduduk miskin (Rp per kapita per hari)

11,448.14

8 Misi 8: Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah.

8 Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah

Laju pertumbuhan ekonomi (%) 5.12

8.1.1 Meningkatnya kemandirian ekonomi dan terkendalinya kesenjangan pendapatan

1 Indeks gini (indeks) 0.32

2 Laju inflasi (%) 3.7



8.1.2 Terwujudnya percepatan transformasi struktural dari sektor pertanian ke sektor industri pengolahan

1 Kontribusi sektor pertanian/Perkebunan terhadap PDRB (%)

45.08

2 Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (%)

28.48

8.1.3 Meningkatnya investasi daerah

1 Nilai investasi PMDN (Milyar Rupiah)

6,191

2 Nilai investasi PMA (Juta US$) 381

8.1.4 Meningkatnya ketahanan pangan daerah

1 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan (%)

88.9

2 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (%)

85.2

NO SKPD / URUSANBELANJA TIDAK

LANGSUNG

BELANJA

LANGSUNG

1. WAJIB 659,455,618,459 796,459,344,211

1.01. WAJIB PELAYANAN DASAR 608,764,649,768 709,394,625,335

1.01.01.01. DINAS PENDIDIKAN 469,437,748,533 177,782,629,180

1.01.01.01.1.01.01. PENDIDIKAN 469,437,748,533 177,782,629,180

1.01.02.01. DINAS KESEHATAN 74,008,826,599 151,279,056,324

1.01.02.01.1.01.02. KESEHATAN 74,008,826,599 151,279,056,324

1.01.02.02. RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN 24,424,815,846 86,422,567,912

1.01.02.02.1.01.02. KESEHATAN 24,424,815,846 86,422,567,912

1.01.02.03. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGKU SULUNG 3,015,271,507 10,510,026,614

1.01.02.03.1.01.02. KESEHATAN 3,015,271,507 10,510,026,614

1.01.02.04. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA MUSA 3,601,574,494 26,448,813,146

1.01.02.04.1.01.02. KESEHATAN 3,601,574,494 26,448,813,146

1.01.03.01. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 7,823,776,604 169,648,571,014

1.01.03.01.1.01.03. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 7,823,776,604 169,648,571,014

1.01.04.01. DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN 6,743,437,220 71,865,087,146

1.01.04.01.1.01.03. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - 12,668,331,146

1.01.04.01.1.01.04. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN 6,743,437,220 57,677,125,000

1.01.04.01.1.02.05. LINGKUNGAN HIDUP - 1,519,631,000

1.01.05.01. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 12,102,835,946 3,753,300,000

1.01.05.01.1.01.05. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 12,102,835,946 3,753,300,000

1.01.05.02. DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 3,986,005,705 3,132,800,000

1.01.05.02.1.01.05. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 3,986,005,705 3,132,800,000

1.01.06.01. DINAS SOSIAL 3,620,357,314 8,551,774,000

1.01.06.01.1.01.06. SOSIAL 3,620,357,314 8,551,774,000

1.02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR 50,690,968,691 87,064,718,876

1.02.01.01. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 4,470,035,505 2,234,425,000

1.02.01.01.1.02.01. KETENAGAKERJAAN 4,470,035,505 2,070,195,000

1.02.01.01.2.00.08. TRANSMIGRASI - 164,230,000

1.02.03.01. DINAS KETAHANAN PANGAN 4,777,102,088 2,752,000,000

1.02.03.01.1.02.03. PANGAN 4,777,102,088 2,752,000,000

1.02.05.01. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN 4,936,131,028 10,322,000,000

1.02.05.01.1.02.05. LINGKUNGAN HIDUP 4,936,131,028 10,322,000,000

1.02.06.01. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 7,101,051,233 3,690,248,040

1.02.06.01.1.02.06. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 7,101,051,233 3,690,248,040

1.02.07.01. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 3,479,949,805 17,254,041,920

1.02.07.01.1.02.07. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 3,479,949,805 17,254,041,920

1.02.08.01. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

5,190,923,410 11,715,300,916

1.02.08.01.1.02.02. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - 2,609,785,000

1.02.08.01.1.02.08. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 5,190,923,410 9,105,515,916

1.02.09.01. DINAS PERHUBUNGAN 6,856,459,353 15,406,000,000

1.02.09.01.1.02.09. PERHUBUNGAN 6,856,459,353 15,406,000,000

1.02.10.01. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK 3,580,578,587 15,251,203,000

1.02.10.01.1.02.10. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 3,580,578,587 14,851,203,000

1.02.10.01.1.02.14. STATISTIK - 200,000,000

1.02.10.01.1.02.15. PERSANDIAN - 200,000,000

1.02.11.01. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3,259,032,972 4,092,500,000

1.02.11.01.1.02.11. KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3,259,032,972 4,092,500,000

1.02.12.01. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 4,449,644,633 2,432,000,000

1.02.12.01.1.02.12. PENANAMAN MODAL 4,449,644,633 2,432,000,000

1.02.17.01. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2,590,060,077 1,915,000,000

1.02.17.01.1.02.17. PERPUSTAKAAN 2,590,060,077 1,763,946,000

1.02.17.01.1.02.18. KEARSIPAN - 151,054,000

2. PILIHAN 33,315,021,169 100,342,057,500

2.00. PILIHAN 33,315,021,169 100,342,057,500

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAH

TAHUN ANGGARAN 2020

2.00.01.01. DINAS PERIKANAN 5,048,802,399 8,482,930,680

2.00.01.01.2.00.01. KELAUTAN DAN PERIKANAN 5,048,802,399 8,482,930,680

2.00.02.01. DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN 4,422,089,229 16,551,920,160

2.00.02.01.1.02.13. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA - 6,875,000,000

2.00.02.01.1.02.16. KEBUDAYAAN - 2,084,000,000

2.00.02.01.2.00.02. PARIWISATA 4,422,089,229 7,592,920,160

2.00.03.01. DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN 10,888,506,004 9,475,000,000

2.00.03.01.1.02.03. PANGAN - 2,633,625,000

2.00.03.01.2.00.03. PERTANIAN 10,888,506,004 6,841,375,000

2.00.03.02. DINAS PERKEBUNAN 7,703,820,696 40,569,989,240

2.00.03.02.1.02.03. PANGAN - 2,765,026,500

2.00.03.02.2.00.03. PERTANIAN 7,703,820,696 37,804,962,740

2.00.06.01. DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 5,251,802,841 25,262,217,420

2.00.06.01.2.00.06. PERDAGANGAN 5,251,802,841 20,885,808,170

2.00.06.01.2.00.07. PERINDUSTRIAN - 4,376,409,250

3. PENUNJANG URUSAN 396,231,692,431 67,709,465,700

3.00. PENUNJANG URUSAN 396,231,692,431 67,709,465,700

3.00.01.01. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5,055,506,123 11,261,295,700

3.00.01.01.3.00.01. PERENCANAAN PEMBANGUNAN 5,055,506,123 10,885,965,700

3.00.01.01.3.00.04. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN - 375,330,000

3.00.02.00. PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 342,883,156,314 -

3.00.02.00.3.00.02. KEUANGAN 342,883,156,314 -

3.00.02.01. BADAN PENDAPATAN DAERAH 10,726,474,607 11,279,750,000

3.00.02.01.3.00.02. KEUANGAN 10,726,474,607 11,279,750,000

3.00.02.02. BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 19,447,953,540 21,501,000,000

3.00.02.02.3.00.02. KEUANGAN 19,447,953,540 21,501,000,000

3.00.03.01. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA 4,787,588,855 6,562,100,000

3.00.03.01.3.00.03. KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 4,787,588,855 6,562,100,000

3.00.05.01. INSPEKTORAT DAERAH 6,047,570,033 8,668,360,000

3.00.05.01.3.00.05. PENGAWASAN 6,047,570,033 8,668,360,000

3.00.06.01. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 4,144,171,398 4,310,000,000

3.00.06.01.1.01.05. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT - 882,551,000

3.00.06.01.3.00.05. PENGAWASAN - 94,639,000

3.00.06.01.3.00.06. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 4,144,171,398 3,332,810,000

3.00.07.01. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 3,139,271,561 4,126,960,000

3.00.07.01.3.00.07. PENANGGULANGAN BENCANA 3,139,271,561 4,126,960,000

4. PENDUKUNG URUSAN 99,206,250,022 238,630,256,980

4.00. PENDUKUNG URUSAN 99,206,250,022 238,630,256,980

4.00.01.01. KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 774,064,180 -

4.00.01.01.4.00.01. KEPALA DAERAH 774,064,180 -

4.00.01.02. SEKRETARIAT DAERAH 15,308,527,330 109,631,915,680

4.00.01.02.3.00.01. PERENCANAAN PEMBANGUNAN - 57,772,000

4.00.01.02.3.00.02. KEUANGAN - 360,431,500

4.00.01.02.3.00.03. KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN - 595,610,000

4.00.01.02.4.00.01. KEPALA DAERAH 15,308,527,330 108,618,102,180

4.00.02.01. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4,034,247,790 -

4.00.02.01.4.00.02. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4,034,247,790 -

4.00.02.02. SEKRETARIAT DPRD 23,692,512,698 68,828,640,000

4.00.02.02.4.00.01. KEPALA DAERAH - 3,132,744,700

4.00.02.02.4.00.02. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 23,692,512,698 65,695,895,300

4.00.03.01. KECAMATAN TEMBILAHAN 7,227,753,417 10,667,132,000

4.00.03.01.4.00.03. KECAMATAN 7,227,753,417 10,667,132,000

4.00.03.02. KECAMATAN TEMBILAHAN HULU 3,218,660,484 3,196,455,000

4.00.03.02.4.00.03. KECAMATAN 3,218,660,484 3,196,455,000

4.00.03.03. KECAMATAN TEMPULING 4,478,973,260 5,571,460,000

4.00.03.03.4.00.03. KECAMATAN 4,478,973,260 5,571,460,000

4.00.03.04. KECAMATAN BATANG TUAKA 2,754,961,471 1,845,961,500

4.00.03.04.4.00.03. KECAMATAN 2,754,961,471 1,845,961,500

4.00.03.05. KECAMATAN CONCONG 1,626,873,579 1,769,838,000

4.00.03.05.4.00.03. KECAMATAN 1,626,873,579 1,769,838,000

4.00.03.06. KECAMATAN ENOK 3,182,669,996 5,654,172,000

4.00.03.06.4.00.03. KECAMATAN 3,182,669,996 5,654,172,000

4.00.03.07. KECAMATAN GAUNG 2,457,334,339 1,857,698,800

4.00.03.07.4.00.03. KECAMATAN 2,457,334,339 1,857,698,800

4.00.03.08. KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA 2,916,325,056 4,314,124,000

4.00.03.08.4.00.03. KECAMATAN 2,916,325,056 4,314,124,000

4.00.03.09. KECAMATAN KATEMAN 2,553,245,832 4,226,101,000

4.00.03.09.4.00.03. KECAMATAN 2,553,245,832 4,226,101,000

4.00.03.10. KECAMATAN KEMPAS 2,815,178,262 2,971,666,000

4.00.03.10.4.00.03. KECAMATAN 2,815,178,262 2,971,666,000

4.00.03.11. KECAMATAN KEMUNING 2,381,883,946 1,836,188,000

4.00.03.11.4.00.03. KECAMATAN 2,381,883,946 1,836,188,000

4.00.03.12. KECAMATAN KERITANG 2,829,207,422 1,788,738,000

4.00.03.12.4.00.03. KECAMATAN 2,829,207,422 1,788,738,000

4.00.03.13. KECAMATAN KUALA INDRAGIRI 2,094,997,447 1,783,550,000

4.00.03.13.4.00.03. KECAMATAN 2,094,997,447 1,783,550,000

4.00.03.14. KECAMATAN MANDAH 2,179,482,741 1,763,080,000

4.00.03.14.4.00.03. KECAMATAN 2,179,482,741 1,763,080,000

4.00.03.15. KECAMATAN PELANGIRAN 2,416,750,284 1,783,645,000

4.00.03.15.4.00.03. KECAMATAN 2,416,750,284 1,783,645,000

4.00.03.16. KECAMATAN PULAU BURUNG 2,347,614,725 636,000,000

4.00.03.16.4.00.03. KECAMATAN 2,347,614,725 636,000,000

4.00.03.17. KECAMATAN RETEH 2,472,126,925 4,240,519,000

4.00.03.17.4.00.03. KECAMATAN 2,472,126,925 4,240,519,000

4.00.03.18. KECAMATAN SUNGAI BATANG 1,827,661,329 1,827,285,000

4.00.03.18.4.00.03. KECAMATAN 1,827,661,329 1,827,285,000

4.00.03.19. KECAMATAN TANAH MERAH 2,070,203,686 1,826,088,000

4.00.03.19.4.00.03. KECAMATAN 2,070,203,686 1,826,088,000

4.00.03.20. KECAMATAN TELUK BELENGKONG 1,544,993,823 610,000,000

4.00.03.20.4.00.03. KECAMATAN 1,544,993,823 610,000,000

JUMLAH

ID PROGRAM / KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET JUMLAH

1 2 3 4 5

1.01.01.01. DINAS PENDIDIKAN 177,782,629,180.00

1.01.01.01.1.01.01. PENDIDIKAN 177,782,629,180.00

1.01.01.01.1.01.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,940,328,650.00

1.01.01.01.1.01.01.01.001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Cakupan Pelaksanaan pelayanan administrasi

perkantoran

100% 9,600,000.00

1.01.01.01.1.01.01.01.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik

Cakupan Pelaksanaan pelayanan administrasi

perkantoran

100% 192,000,000.00

1.01.01.01.1.01.01.01.007. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Cakupan Pelaksanaan pelayanan administrasi

perkantoran

100% 285,400,000.00

1.01.01.01.1.01.01.01.008. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Cakupan Pelaksanaan pelayanan administrasi

perkantoran

100% 62,513,500.00

1.01.01.01.1.01.01.01.009. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Cakupan Pelaksanaan pelayanan administrasi

perkantoran

100% 32,500,000.00

1.01.01.01.1.01.01.01.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor Cakupan Pelaksanaan pelayanan administrasi

perkantoran

100% 141,137,250.00

1.01.01.01.1.01.01.01.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Cakupan Pelaksanaan pelayanan administrasi

perkantoran

100% 74,673,500.00

1.01.01.01.1.01.01.01.012. Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor


perkantoran

100% 21,510,000.00

1.01.01.01.1.01.01.01.015. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan


perkantoran

100% 37,296,000.00

1.01.01.01.1.01.01.01.016. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Cakupan Pelaksanaan pelayanan administrasi

perkantoran

100% 39,998,400.00

1.01.01.01.1.01.01.01.017. Penyediaan Makanan dan Minuman Cakupan Pelaksanaan pelayanan administrasi

perkantoran

100% 60,720,000.00

1.01.01.01.1.01.01.01.018. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar

daerah


perkantoran

100% 416,945,000.00

1.01.01.01.1.01.01.01.019. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/

Teknis Perkantoran


perkantoran

100% 360,000,000.00

1.01.01.01.1.01.01.01.020. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam

Daerah


perkantoran

100% 182,035,000.00

1.01.01.01.1.01.01.01.027. Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor Cakupan Pelaksanaan pelayanan administrasi

perkantoran

100% 24,000,000.00

1.01.01.01.1.01.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

14,408,770,000.00

1.01.01.01.1.01.01.02.024. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas

Operasional

Kenyamanan kerja aparatur dalam menunjang

pelaksanaan tugas dan pelayanan

100% 70,570,000.00

1.01.01.01.1.01.01.02.042. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Kenyamanan kerja aparatur dalam menunjang


100% 216,550,000.00

1.01.01.01.1.01.01.02.052. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kenyamanan kerja aparatur dalam menunjang


100% 14,121,650,000.00

1.01.01.01.1.01.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya

Aparatur

120,500,000.00

1.01.01.01.1.01.01.05.019. Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Nasional

dan Daerah

Cakupan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

100% 120,500,000.00

1.01.01.01.1.01.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

842,895,500.00

1.01.01.01.1.01.01.06.001. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

Penyediaan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan 100% 95,904,000.00

1.01.01.01.1.01.01.06.005. Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip SKPD Penyediaan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan 100% 746,991,500.00

1.01.01.01.1.01.01.07. Program Peningkatan Pengembangan

Penyusunan Rencana Kerja

Badan/Kantor/Instansi Bagian

429,178,500.00

1.01.01.01.1.01.01.07.001. Penyusunan Program Kerja Persentase tersusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah 100% 429,178,500.00

1.01.01.01.1.01.01.15. Program Pendidikan Anak Usia Dini 6,295,800,000.00

1.01.01.01.1.01.01.15.001. Pembangunan Gedung Sekolah PAUD Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi

dalam pendidikan PAUD

100% 1,213,210,000.00

1.01.01.01.1.01.01.15.003. Penambahan Ruang Kelas Sekolah PAUD Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi


100% 545,600,000.00

1.01.01.01.1.01.01.15.009. Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan

Fasilitas Parkir PAUD

Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi


100% 235,400,000.00

1.01.01.01.1.01.01.15.042. Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah

PAUD



100% 735,847,000.00

1.01.01.01.1.01.01.15.058. Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi


100% 143,150,000.00

1.01.01.01.1.01.01.15.059. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi


100% 145,000,000.00

1.01.01.01.1.01.01.15.060. Pengembangan Data dan Informasi Pendidikan

Anak Usia Dini



100% 276,493,000.00

1.01.01.01.1.01.01.15.062. Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model

Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini



100% 234,000,000.00

1.01.01.01.1.01.01.15.063. Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama

Pendidikan Anak Usia Dini



100% 256,000,000.00

1.01.01.01.1.01.01.15.065. Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi


100% 140,000,000.00

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2020

1.01.01.01.1.01.01.15.067. Penyelenggaraan Pendidikan dan Tenaga

Kependidikan serta Kelembagaan PAUD



100% 190,150,000.00

1.01.01.01.1.01.01.15.068. Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD

(Dana Alokasi Khusus)



100% 1,835,800,000.00

1.01.01.01.1.01.01.15.069. Penunjang Bantuan Operasional Penyelenggara

PAUD



100% 159,000,000.00

1.01.01.01.1.01.01.15.073. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Sekolah

PAUD Negeri



100% 186,150,000.00

1.01.01.01.1.01.01.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun

143,261,481,530.00

1.01.01.01.1.01.01.16.012. Pembangunan Jamban Siswa/Guru Beserta

Sanitasinya SMP

Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang

berpartisipasi dalam pendidikan dasar

100% 182,400,000.00

1.01.01.01.1.01.01.16.070. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SD Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang


100% 385,312,500.00

1.01.01.01.1.01.01.16.073. Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi

Pendidikan Dasar Jenjang SMP



100% 164,970,750.00

1.01.01.01.1.01.01.16.077. Penyelenggaraan Multi-Grade Teaching di Daerah

Terpencil



100% 611,187,000.00

1.01.01.01.1.01.01.16.080. Penyelenggaraan Ujian Nasional dan Ujian Akhir

Sekolah Tingkat SMP/MTs



100% 314,649,500.00

1.01.01.01.1.01.01.16.081. Penyelenggaraan Lomba-lomba Tingkat SMP/MTs Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang


100% 226,938,000.00

1.01.01.01.1.01.01.16.095. Penyelenggaraan Ujian Nasional dan Ujian Akhir

Sekolah SD/MI



100% 500,000,000.00

1.01.01.01.1.01.01.16.105. Manajemen Pengelolaan Dana BOS dan PIP

jenjang SMP



100% 208,835,000.00

1.01.01.01.1.01.01.16.109. Pembangunan Gedung Sekolah SMP Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang


100% 2,068,700,000.00

1.01.01.01.1.01.01.16.110. Penambahan Ruang Kelas Sekolah SD Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang


100% 15,997,568,400.00

1.01.01.01.1.01.01.16.111. Penambahan Ruang Kelas Sekolah SMP Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang


100% 6,651,819,000.00


Fasilitas Parkir SD



100% 1,155,000,000.00


Fasilitas Parkir SMP



100% 1,880,000,000.00

1.01.01.01.1.01.01.16.114. Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah SD Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang


100% 2,477,914,800.00

1.01.01.01.1.01.01.16.115. Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah SMP Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang


100% 2,526,600,000.00

1.01.01.01.1.01.01.16.118. Pengadaan Mebeleur Sekolah SD Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang


100% 500,000,000.00

1.01.01.01.1.01.01.16.119. Pengadaan Mebeleur Sekolah SMP Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang


100% 460,000,000.00

1.01.01.01.1.01.01.16.122. Peningkatan Pelaksanaan Pengembangan Wajib

Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun SD



100% 315,940,680.00

1.01.01.01.1.01.01.16.123. Peningkatan Pelaksanaan Pengembangan Wajib

Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun SMP



100% 262,903,000.00

1.01.01.01.1.01.01.16.139. Biaya Operasional Sekolah SD Negeri Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang


100% 52,906,400,000.00

1.01.01.01.1.01.01.16.140. Biaya Operasional Sekolah SMP Negeri Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang


100% 18,812,000,000.00

1.01.01.01.1.01.01.16.141. Penyediaan Bantuan Siswa Program Indonesia

Pintar (PIP) Jenjang Sekolah Dasar



100% 150,000,000.00

1.01.01.01.1.01.01.16.145. Penjaminan Mutu Satuan Pendidikan Sekolah

Dasar



100% 250,940,400.00

1.01.01.01.1.01.01.16.146. Pengadaan Peralatan Laboratorium Ilmu

Pengetahuan Alam (IPA) SMP



100% 4,500,000,000.00

1.01.01.01.1.01.01.16.147. Bintek Penilaian Pembelajaran Jenjang Sekolah

Dasar



100% 100,000,000.00

1.01.01.01.1.01.01.16.148. Manajemen Pengelolaan Dana BOS Jenjang SD Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang


100% 189,868,500.00

1.01.01.01.1.01.01.16.149. Pengadaan Peralatan Ujian Nasional Berbasis

Komputer (UNBK) SMP



100% 2,355,150,000.00

1.01.01.01.1.01.01.16.154. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Beserta

Perabotnya SD (Dana Alokasi Khusus - DAK

Reguler)



100% 3,104,000,000.00

1.01.01.01.1.01.01.16.155. Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya

SD (Dana Alokasi Khusus - DAK Reguler)



100% 894,400,000.00

1.01.01.01.1.01.01.16.156. Rehabilitasi Ruang Kelas Dengan Tingkat

Kerusakan Sedang Atau Berat, Beserta Perabotnya

SD (Dana Alokasi Khusus - DAK Reguler)



100% 8,028,363,000.00

1.01.01.01.1.01.01.16.157. Rehabilitasi Ruang Perpustakaan Dengan Tingkat

Kerusakan Sedang/Berat, Beserta Perabotnya SD

(Dana Alokasi Khusus - DAK Reguler)



100% 559,650,000.00

1.01.01.01.1.01.01.16.158. Rehabilitasi Ruang Guru Dengan Tingkat

Kerusakan Sedang/Berat, Beserta Perabotnya SD




100% 105,700,000.00

1.01.01.01.1.01.01.16.159. Rehabilitasi Toilet (Jamban) Siswa Dengan Tingkat

Kerusakan Sedang/Berat, Beserta Sanitasinya SD




100% 166,000,000.00

1.01.01.01.1.01.01.16.160. Rehabilitasi Ruang Kelas Dengan Tingkat

Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya

SMP (Dana Alokasi Khusus - DAK Reguler)



100% 3,657,550,500.00

1.01.01.01.1.01.01.16.161. Rehabilitasi Ruang Laboratorium Ilmu

Pengetahuan Alam (IPA) Beserta Perabotnya SMP




100% 870,853,500.00

1.01.01.01.1.01.01.16.162. Rehabilitasi Ruang Perpustakaan Dengan Tingkat





100% 182,500,000.00

1.01.01.01.1.01.01.16.163. Rehabilitasi Ruang Guru Dengan Tingkat





100% 613,050,000.00

1.01.01.01.1.01.01.16.164. Rehabilitasi Jamban Siswa/Guru Dengan Tingkat

Kerusakan Minimal Sedang Beserta Sanitasinya




100% 440,000,000.00

1.01.01.01.1.01.01.16.165. Rehabilitasi Ruang Kantor Beserta Perabot SMP




100% 1,037,000,000.00

1.01.01.01.1.01.01.16.166. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Beserta

Perabotnya SMP (Dana Alokasi Khusus - DAK

Reguler)



100% 1,600,000,000.00

1.01.01.01.1.01.01.16.167. Pembangunan Laboratorium Ilmu Pengetahuan

Alam (IPA) Beserta Perabotnya SMP (Dana Alokasi

Khusus - DAK Reguler)



100% 662,000,000.00

1.01.01.01.1.01.01.16.168. Pembangunan Ruang Perpustakaan Beserta

Perabotnya SMP (Dana Alokasi Khusus - DAK

Reguler)



100% 597,000,000.00

1.01.01.01.1.01.01.16.169. Pembangunan Jamban Siswa/Guru Beserta

Sanitasinya SMP (Dana Alokasi Khusus - DAK

Reguler)



100% 121,000,000.00


Pengetahuan Alam (IPA) Fisika SMP (Dana Alokasi




100% 899,976,000.00


Pengetahuan Alam (IPA) Biologi SMP (Dana

Alokasi Khusus - DAK Reguler)



100% 1,049,972,000.00

1.01.01.01.1.01.01.16.172. Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer




100% 933,680,000.00

1.01.01.01.1.01.01.16.173. Pengadaan Peralatan Alat Peraga Matematika SMP




100% 7,568,000.00

1.01.01.01.1.01.01.16.174. Pengadaan Peralatan Alat Peraga Ilmu

Pengetahuan Sosial (IPS) SMP (Dana Alokasi




100% 81,000,000.00

1.01.01.01.1.01.01.16.175. Pengadaan Sarana Pendidikan Jasmani Olahraga

Dan Kesehatan (PJOK) SMP (Dana Alokasi Khusus -

DAK Reguler)



100% 180,000,000.00

1.01.01.01.1.01.01.16.176. Pengadaan Sarana Seni Budaya SMP (Dana Alokasi




100% 160,000,000.00

1.01.01.01.1.01.01.16.177. Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan Sekolah




100% 52,000,000.00

1.01.01.01.1.01.01.16.178. Pembangunan Rumah Dinas Guru Beserta

Perabotnya SD (Dana Alokasi Khusus - DAK

Afirmasi)



100% 1,103,121,000.00

1.01.01.01.1.01.01.18. Program Pendidikan Non Formal 642,831,000.00

1.01.01.01.1.01.01.18.003. Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum

menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah

yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan

100% 159,331,000.00

1.01.01.01.1.01.01.18.008. Pengembangan Kebijakan Pendidikan Non Formal Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum



100% 145,000,000.00

1.01.01.01.1.01.01.18.014. Pengembangan Pendidikan Keluarga Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum



100% 150,000,000.00

1.01.01.01.1.01.01.18.017. Pengembangan Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B

dan C)

Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum



100% 188,500,000.00

1.01.01.01.1.01.01.20. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

1,729,032,000.00

1.01.01.01.1.01.01.20.003. Pelatihan bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar

Kompetensi

1. Rasio Guru Terhadap Murid SD/MI- (Guru/10.000

Murid SD/MI); 2. Rasio Guru Terhadap Murid SMP/MTs-

(Guru/10.000 Murid SMP/MTs)

1. 650 Orang;

2. 714 Orang

184,785,000.00

1.01.01.01.1.01.01.20.008. Pengembangan Mutu dan Kualitas Program

Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan

Tenaga Kependidikan




1. 650 Orang;

2. 714 Orang

450,000,000.00

1.01.01.01.1.01.01.20.010. Pengembangan Sistem Penghargaan dan

Perlindungan terhadap Profesi Pendidik




1. 650 Orang;

2. 714 Orang

275,494,000.00

1.01.01.01.1.01.01.20.014. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen

Pendidik dan Tenaga Kependidikan




1. 650 Orang;

2. 714 Orang

177,840,000.00

1.01.01.01.1.01.01.20.015. Pembinaan Organisasi Pendidik 1. Rasio Guru Terhadap Murid SD/MI- (Guru/10.000



1. 650 Orang;

2. 714 Orang

243,213,000.00

1.01.01.01.1.01.01.20.016. Manajemen Pengelolaan Sertifikasi Pendidik 1. Rasio Guru Terhadap Murid SD/MI- (Guru/10.000



1. 650 Orang;

2. 714 Orang

397,700,000.00

1.01.01.01.1.01.01.21. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 8,111,812,000.00

1.01.01.01.1.01.01.21.004. Sosialisasi dan Advokasi Berbagai Peraturan

Pemerintah di Bidang Pendidikan

Cakupan pelaksanaan manajemen pelayanan pendidikan 100% 136,328,000.00

1.01.01.01.1.01.01.21.007. Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen

Pendidikan

Cakupan pelaksanaan manajemen pelayanan pendidikan 100% 604,266,000.00

1.01.01.01.1.01.01.21.009. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Cakupan pelaksanaan manajemen pelayanan pendidikan 100% 145,899,000.00

1.01.01.01.1.01.01.21.014. Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidikan dan

kependidikan

Cakupan pelaksanaan manajemen pelayanan pendidikan 100% 5,228,000,000.00

1.01.01.01.1.01.01.21.016. Pemberian Beasiswa Cakupan pelaksanaan manajemen pelayanan pendidikan 100% 1,997,319,000.00

1.01.02.01. DINAS KESEHATAN 151,279,056,324.00

1.01.02.01.1.01.02. KESEHATAN 151,279,056,324.00


1.01.02.01.1.01.02.01.001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan

Administrasi Perkantoran

100% 7,500,000.00


Listrik

Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan


100% 361,200,000.00

1.01.02.01.1.01.02.01.006. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional



100% 40,200,000.00

1.01.02.01.1.01.02.01.008. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan


100% 44,783,000.00

1.01.02.01.1.01.02.01.009. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan


100% 21,000,000.00

1.01.02.01.1.01.02.01.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan


100% 37,426,000.00

1.01.02.01.1.01.02.01.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan


100% 8,852,000.00


Perundang-undangan



100% 12,000,000.00

1.01.02.01.1.01.02.01.016. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan


100% 30,500,000.00

1.01.02.01.1.01.02.01.017. Penyediaan Makanan dan Minuman Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan


100% 20,000,000.00


daerah



100% 104,347,000.00


Teknis Perkantoran



100% 7,247,760,000.00


Daerah



100% 63,610,000.00


Aparatur

1,762,330,000.00

1.01.02.01.1.01.02.02.002. Pembangunan Rumah Dinas Persentase Terpenuhinya Sarana Prasarana Kantor dan

Pemeliharaan Peralatan Kerja

100% 1,170,000,000.00

1.01.02.01.1.01.02.02.003. Pembangunan Gedung Kantor Persentase Terpenuhinya Sarana Prasarana Kantor dan


100% 101,400,000.00

1.01.02.01.1.01.02.02.005. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Persentase Terpenuhinya Sarana Prasarana Kantor dan


100% 80,000,000.00

1.01.02.01.1.01.02.02.022. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Persentase Terpenuhinya Sarana Prasarana Kantor dan


100% 51,400,000.00


Operasional

Persentase Terpenuhinya Sarana Prasarana Kantor dan


100% 46,280,000.00

1.01.02.01.1.01.02.02.041. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Persentase Terpenuhinya Sarana Prasarana Kantor dan


100% 15,000,000.00

1.01.02.01.1.01.02.02.042. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Persentase Terpenuhinya Sarana Prasarana Kantor dan


100% 4,250,000.00

1.01.02.01.1.01.02.02.050. Pengadaan Furniture dan Interior Gedung Kantor Persentase Terpenuhinya Sarana Prasarana Kantor dan


100% 100,000,000.00

1.01.02.01.1.01.02.02.052. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Persentase Terpenuhinya Sarana Prasarana Kantor dan


100% 194,000,000.00


Aparatur

1,295,901,000.00

1.01.02.01.1.01.02.05.001. Pendidikan dan Pelatihan Formal Persentase Peningkatan ASN yang memiliki kemampuan

dan Keterampilan Khusus

72% 1,170,000,000.00

1.01.02.01.1.01.02.05.003. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

Perundang-undangan

Persentase Peningkatan ASN yang memiliki kemampuan


72% 125,901,000.00



466,295,000.00



Persentase tercapainya penyusunan dokumen capaian

kinerja dan keuangan

100% 112,860,000.00

1.01.02.01.1.01.02.06.004. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Persentase tercapainya penyusunan dokumen capaian


100% 53,435,000.00

1.01.02.01.1.01.02.06.006. Penataan Manajemen Aset Barang Milik Daerah

pada SKPD



100% 300,000,000.00




163,517,750.00

1.01.02.01.1.01.02.07.001. Penyusunan Program Kerja Jumlah dokumen penunjang program kerja 9 Dokumen 163,517,750.00

1.01.02.01.1.01.02.15. Program obat dan perbekalan kesehatan 9,427,281,000.00

1.01.02.01.1.01.02.15.001. Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Kabupaten Indragiri Hilir

Persentase kebutuhan obat, bahan medis habis pakai

(BMHP) dan vaksin di Puskesmas

65% 2,000,000,000.00

1.01.02.01.1.01.02.15.005. Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan

Perbekalan Kesehatan



65% 30,000,000.00

1.01.02.01.1.01.02.15.007. Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

(Dana Alokasi Khusus/DAK)



65% 7,367,281,000.00

1.01.02.01.1.01.02.15.011. Peningkatan Produksi Distribusi Kefarmasian Persentase kebutuhan obat, bahan medis habis pakai


65% 30,000,000.00

1.01.02.01.1.01.02.16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 47,235,897,700.00

1.01.02.01.1.01.02.16.002. Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Jumlah Kunjungan Sakit 263.060

Kunjungan

150,000,000.00

1.01.02.01.1.01.02.16.006. Revitalisasi Sistem Kesehatan Jumlah Kunjungan Sakit 263.060

Kunjungan

760,373,000.00

1.01.02.01.1.01.02.16.009. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Jumlah Kunjungan Sakit 263.060

Kunjungan

200,000,000.00

1.01.02.01.1.01.02.16.010. Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan

Jampersal

Jumlah Kunjungan Sakit 263.060

Kunjungan

500,000,000.00

1.01.02.01.1.01.02.16.012. Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan

Masalah Kesehatan


Kunjungan

100,000,000.00

1.01.02.01.1.01.02.16.016. Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah Jumlah Kunjungan Sakit 263.060

Kunjungan

16,155,000,000.00

1.01.02.01.1.01.02.16.018. Pengelolaan dan Pemeliharaan Gudang Farmasi Jumlah Kunjungan Sakit 263.060

Kunjungan

100,000,000.00

1.01.02.01.1.01.02.16.019. Pengelolaan dan Pemeliharaan Laboratorium Jumlah Kunjungan Sakit 263.060

Kunjungan

170,190,000.00

1.01.02.01.1.01.02.16.022. Peningkatan Upaya Pelayanan Kesehatan Dasar Jumlah Kunjungan Sakit 263.060

Kunjungan

200,000,000.00

1.01.02.01.1.01.02.16.053. Bantuan Operasional Kesehatan (Dana Alokasi

Khusus)


Kunjungan

22,881,000,000.00

1.01.02.01.1.01.02.16.054. Jaminan Persalinan (Dana Alokasi Khusus) Jumlah Kunjungan Sakit 263.060

Kunjungan

4,888,000,000.00

1.01.02.01.1.01.02.16.055. Pelayanan Kesehatan Tradisional Jumlah Kunjungan Sakit 263.060

Kunjungan

200,000,000.00

1.01.02.01.1.01.02.16.056. Pengendalian dan Pencegahan Penyakit tidak

Menular


Kunjungan

150,000,000.00

1.01.02.01.1.01.02.16.057. Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Jiwa dan

NAPZA


Kunjungan

164,500,000.00

1.01.02.01.1.01.02.16.058. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan

Gudang Farmasi (Dana Alokasi Khusus/DAK)


Kunjungan

110,000,000.00

1.01.02.01.1.01.02.16.059. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional

Puskesmas Sungai Iliran


Kunjungan

506,834,700.00

1.01.02.01.1.01.02.17. Program Pengawasan Obat dan Makanan 60,000,000.00

1.01.02.01.1.01.02.17.001. Peningkatan Pemberdayaan

Konsumen/Masyarakat di Bidang Obat dan

Makanan

Persentase pengawasan obat dan makanan 100% 30,000,000.00

1.01.02.01.1.01.02.17.002. Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan

Bahan Berbahaya

Persentase pengawasan obat dan makanan 100% 30,000,000.00

1.01.02.01.1.01.02.18. Program Perbaikan Gizi masyarakat 100,000,000.00

1.01.02.01.1.01.02.18.002. Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian

Keluarga Sadar Gizi

Persentase Gizi Buruk 8% 100,000,000.00

1.01.02.01.1.01.02.19. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

masyarakat

1,686,228,300.00

1.01.02.01.1.01.02.19.001. Pengembangan Media Promosi dan Informasi

Sadar Hidup Sehat

Persentase Rumah Tangga PHBS 40% 750,000,000.00

1.01.02.01.1.01.02.19.002. Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat Persentase Rumah Tangga PHBS 40% 366,568,500.00

1.01.02.01.1.01.02.19.004. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Persentase Rumah Tangga PHBS 40% 236,228,300.00

1.01.02.01.1.01.02.19.005. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Sadar

Hidup Sehat

Persentase Rumah Tangga PHBS 40% 333,431,500.00

1.01.02.01.1.01.02.20. Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan 922,530,500.00

1.01.02.01.1.01.02.20.001. Pemenuhan SDM Kesehatan Rasio ketersediaan tenaga kesehatan 70% 542,317,500.00

1.01.02.01.1.01.02.20.002. Pemerataan SDM Kesehatan Rasio ketersediaan tenaga kesehatan 70% 11,068,000.00

1.01.02.01.1.01.02.20.003. Pendayagunaan Pengembangan Sumberdaya

Manusia Kesehatan Daerah Khusus (Nusantara

Sehat)

Rasio ketersediaan tenaga kesehatan 70% 369,145,000.00

1.01.02.01.1.01.02.21. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1,966,000,000.00

1.01.02.01.1.01.02.21.005. Peningkatan Pengawasan Sarana TTU/TPM,

Kesehatan Kerja dan Olahraga

Persentase Desa Sehat 70% 900,000,000.00

1.01.02.01.1.01.02.21.006. Peningkatan, Pengembangan Sanitasi Dasar dan

Air Minum


1.01.02.01.1.01.02.21.007. Pengelolaan, Pengawasan Limbah dan Sampah

Fasilitas Pelayanan Kesehatan


1.01.02.01.1.01.02.22. Program Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Menular

2,005,000,000.00

1.01.02.01.1.01.02.22.001. Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk Persentase Angka Kesakitan 60% 495,000,000.00

1.01.02.01.1.01.02.22.004. Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah Persentase Angka Kesakitan 60% 10,000,000.00

1.01.02.01.1.01.02.22.005. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Menular

Persentase Angka Kesakitan 60% 430,000,000.00

1.01.02.01.1.01.02.22.008. Peningkatan Imunisasi Persentase Angka Kesakitan 60% 30,000,000.00

1.01.02.01.1.01.02.22.009. Peningkatan Surveillance Epideminologi dan

penanggulangan wabah



Penyakit HIV/AIDS


1.01.02.01.1.01.02.22.014. Penanggulangan dan Pemberantasan Filariasis Persentase Angka Kesakitan 60% 80,000,000.00


Penyakit TB Paru


1.01.02.01.1.01.02.22.017. Sistem Registrasi Sample (SRS) Persentase Angka Kesakitan 60% 10,000,000.00

1.01.02.01.1.01.02.22.019. Pelayanan Kesehatan Jemaah Haji Persentase Angka Kesakitan 60% 30,000,000.00

1.01.02.01.1.01.02.22.020. Peningkatan Cakupan Tatalaksana dan Kualitas

Program Pengendalian Malaria


1.01.02.01.1.01.02.23. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1,899,999,000.00

1.01.02.01.1.01.02.23.003. Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar

Standar Pelayanan Kesehatan

Persentase Puskesmas Terakreditasi 100% 50,000,000.00

1.01.02.01.1.01.02.23.009. Penetapan Standar Akreditasi dan Perizinan

Sarana dan Prasarana Kesehatan


1.01.02.01.1.01.02.23.010. Rapat Kerja Kesehatan Kabupaten Persentase Puskesmas Terakreditasi 100% 249,999,000.00

1.01.02.01.1.01.02.23.012. Penyusunan Standar Kesehatan (Dana Alokasi

Khusus/DAK)

Persentase Puskesmas Terakreditasi 100% 1,500,000,000.00

1.01.02.01.1.01.02.23.013. Penilaian Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

Berprestasi


1.01.02.01.1.01.02.25. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan

Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas

Pembantu dan Jaringannya

44,130,685,340.00

1.01.02.01.1.01.02.25.001. Pembangunan Puskesmas Jumlah Fasyankes sesuai standar 30 Puskesmas 150,000,000.00

1.01.02.01.1.01.02.25.002. Pembangunan Puskesmas Pembantu Jumlah Fasyankes sesuai standar 30 Puskesmas 1,440,225,000.00

1.01.02.01.1.01.02.25.004. Pengadaan Puskesmas Keliling Jumlah Fasyankes sesuai standar 30 Puskesmas 1,215,000,000.00

1.01.02.01.1.01.02.25.006. Pengadaaan Puskesmas Keliling (Dana Alokasi

Khusus/DAK)

Jumlah Fasyankes sesuai standar 30 Puskesmas 1,409,859,000.00

1.01.02.01.1.01.02.25.007. Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Jumlah Fasyankes sesuai standar 30 Puskesmas 5,215,000,000.00

1.01.02.01.1.01.02.25.008. Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas

Pembantu


1.01.02.01.1.01.02.25.014. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana

Puskesmas

Jumlah Fasyankes sesuai standar 30 Puskesmas 340,182,000.00

1.01.02.01.1.01.02.25.015. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana

Puskesmas Pembantu

Jumlah Fasyankes sesuai standar 30 Puskesmas 50,313,000.00

1.01.02.01.1.01.02.25.021. Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu Jumlah Fasyankes sesuai standar 30 Puskesmas 3,013,300,000.00

1.01.02.01.1.01.02.25.024. Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Jumlah Fasyankes sesuai standar 30 Puskesmas 200,000,000.00

1.01.02.01.1.01.02.25.025. Pembangunan Puskesmas (Dana Alokasi

Khusus/DAK)


1.01.02.01.1.01.02.25.035. Pengadaan Alat Kesehatan (Dana Alokasi

Khusus/DAK)


1.01.02.01.1.01.02.25.036. Pengadaan Alat Kesehatan Jumlah Fasyankes sesuai standar 30 Puskesmas 30,000,000.00

1.01.02.01.1.01.02.25.037. Penunjang Dasar Bidang Kesehatan Jumlah Fasyankes sesuai standar 30 Puskesmas 1,107,829,340.00

1.01.02.01.1.01.02.25.038. Penunjang Dasar Bidang Kesehatan (Dana Alokasi

Khusus/DAK)


1.01.02.01.1.01.02.25.039. Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas



1.01.02.01.1.01.02.28. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan

Kesehatan

157,382,500.00

1.01.02.01.1.01.02.28.005. Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan

Paramedis

Persentase Kemitraan Organisasi Profesi dan LSM

Kesehatan

90% 50,000,000.00

1.01.02.01.1.01.02.28.009. Kemitraan dan Pembinaan Organisasi Profesi

Kesehatan

Persentase Kemitraan Organisasi Profesi dan LSM

Kesehatan

90% 107,382,500.00

1.01.02.01.1.01.02.30. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Lansia

50,000,000.00

1.01.02.01.1.01.02.30.008. Pembinaan, Pemantauan dan Pelayanan Usia

Lanjut

Persentase kepuasan Masyarakat 70% 50,000,000.00

1.01.02.01.1.01.02.32. Program Peningkatan Keselamatan Ibu

Melahirkan dan Anak

50,000,000.00

1.01.02.01.1.01.02.32.004. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Persentase AKI dan AKB 15% 50,000,000.00

1.01.02.01.1.01.02.33. Program Peningkatan Mutu Pelayanan

Kesehatan BLUD

27,342,405,234.00

1.01.02.01.1.01.02.33.002. Pelayanan BLUD Puskesmas Kempas Jaya Persentase Puskesmas BLUD 80% 1,532,379,933.00

1.01.02.01.1.01.02.33.003. Pelayanan BLUD Puskesmas Sungai Salak Persentase Puskesmas BLUD 80% 1,462,032,695.00

1.01.02.01.1.01.02.33.004. Pelayanan BLUD Puskesmas Tembilahan Hulu Persentase Puskesmas BLUD 80% 2,533,679,370.00

1.01.02.01.1.01.02.33.005. Pelayanan BLUD Puskesmas Tembilahan Kota Persentase Puskesmas BLUD 80% 1,896,953,750.00

1.01.02.01.1.01.02.33.006. Pelayanan BLUD Puskesmas Gajah Mada Persentase Puskesmas BLUD 80% 1,842,992,108.00

1.01.02.01.1.01.02.33.007. Pelayanan BLUD Puskesmas Sungai Piring Persentase Puskesmas BLUD 80% 1,391,901,505.00

1.01.02.01.1.01.02.33.008. Pelayanan BLUD Puskesmas Teluk Pinang Persentase Puskesmas BLUD 80% 527,565,775.00

1.01.02.01.1.01.02.33.009. Pelayanan BLUD Puskesmas Kuala Lahang Persentase Puskesmas BLUD 80% 1,276,195,287.00

1.01.02.01.1.01.02.33.010. Pelayanan BLUD Puskesmas Sapat Persentase Puskesmas BLUD 80% 796,550,594.00

1.01.02.01.1.01.02.33.011. Pelayanan BLUD Puskesmas Concong Luar Persentase Puskesmas BLUD 80% 669,809,313.00

1.01.02.01.1.01.02.33.012. Pelayanan BLUD Puskesmas Tanah Merah Persentase Puskesmas BLUD 80% 979,758,147.00

1.01.02.01.1.01.02.33.013. Pelayanan BLUD Puskesmas Kuala Enok Persentase Puskesmas BLUD 80% 784,273,569.00

1.01.02.01.1.01.02.33.014. Pelayanan BLUD Puskesmas Kota Baru Persentase Puskesmas BLUD 80% 1,623,841,054.00

1.01.02.01.1.01.02.33.015. Pelayanan BLUD Puskesmas Pengalihan Keritang Persentase Puskesmas BLUD 80% 477,673,687.00

1.01.02.01.1.01.02.33.016. Pelayanan BLUD Puskesmas Enok Persentase Puskesmas BLUD 80% 619,487,763.00

1.01.02.01.1.01.02.33.017. Pelayanan BLUD Puskesmas Pengalihan Enok Persentase Puskesmas BLUD 80% 853,529,769.00

1.01.02.01.1.01.02.33.018. Pelayanan BLUD Puskesmas Pulau Kijang Persentase Puskesmas BLUD 80% 2,026,709,226.00

1.01.02.01.1.01.02.33.019. Pelayanan BLUD Puskesmas Benteng Persentase Puskesmas BLUD 80% 640,970,677.00

1.01.02.01.1.01.02.33.020. Pelayanan BLUD Puskesmas Selensen Persentase Puskesmas BLUD 80% 1,170,230,351.00

1.01.02.01.1.01.02.33.021. Pelayanan BLUD Puskesmas Mandah Persentase Puskesmas BLUD 80% 1,300,413,218.00

1.01.02.01.1.01.02.33.022. Pelayanan BLUD Puskesmas Batang Tumu Persentase Puskesmas BLUD 80% 254,361,987.00

1.01.02.01.1.01.02.33.023. Pelayanan BLUD Puskesmas Pelangiran Persentase Puskesmas BLUD 80% 544,052,193.00

1.01.02.01.1.01.02.33.024. Pelayanan BLUD Puskesmas Sungai Guntung Persentase Puskesmas BLUD 80% 1,125,129,761.00

1.01.02.01.1.01.02.33.025. Pelayanan BLUD Puskesmas Pulau Burung Persentase Puskesmas BLUD 80% 736,091,959.00

1.01.02.01.1.01.02.33.026. Pelayanan BLUD Puskesmas Teluk Belengkong Persentase Puskesmas BLUD 80% 275,821,543.00

1.01.02.01.1.01.02.46. Program Manajemen dan Informasi Kesehatan 2,558,425,000.00

1.01.02.01.1.01.02.46.001. Penyusunan Profil Daerah 1. Jumlah Fasyankes Pelaksana Manajeme n Sistem

Informasi Kesehatan berbasis IT; 2. Persentase Kualitas

Data Terintegrasi; 3. Persentase Peningkatan

Aksessibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kesehatan

1. 27 PKM; 2.

100 %; 3. 100

%

179,401,000.00

1.01.02.01.1.01.02.46.002. Koordinasi, Sosialisasi, Sinkronisasi Penyusunan

Kebijakan dan Manajemen Kesehatan

1. Jumlah Fasyankes Pelaksana Manajeme n Sistem




1. 27 PKM; 2.

100 %; 3. 100

%

537,080,000.00

1.01.02.01.1.01.02.46.003. Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan 1. Jumlah Fasyankes Pelaksana Manajeme n Sistem




1. 27 PKM; 2.

100 %; 3. 100

%

1,041,634,000.00

1.01.02.01.1.01.02.46.004. Pengembangan Jaringan Komunikasi Data 1. Jumlah Fasyankes Pelaksana Manajeme n Sistem




1. 27 PKM; 2.

100 %; 3. 100

%

800,310,000.00

1.01.02.02. RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA

TEMBILAHAN

86,422,567,911.67

1.01.02.02.1.01.02. KESEHATAN 86,422,567,911.67



Listrik

Persentase administrasi perkantoran yang mendukung

kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah

19% 1,668,000,000.00

1.01.02.02.1.01.02.01.008. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Persentase administrasi perkantoran yang mendukung


19% 370,450,000.00





19% 139,417,350.00

1.01.02.02.1.01.02.01.017. Penyediaan Makanan dan Minuman Persentase administrasi perkantoran yang mendukung


19% 2,073,926,063.00


daerah



19% 433,228,000.00


Teknis Perkantoran



19% 4,648,800,000.00


Aparatur

1,080,395,000.00

1.01.02.02.1.01.02.02.042. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur

yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat

Daerah

20% 976,370,000.00

1.01.02.02.1.01.02.02.052. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur


Daerah

20% 104,025,000.00


Aparatur

300,000,000.00

1.01.02.02.1.01.02.05.001. Pendidikan dan Pelatihan Formal Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur


Daerah

17% 280,000,000.00

1.01.02.02.1.01.02.05.002. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur


Daerah

17% 20,000,000.00


masyarakat

99,625,000.00


Sadar Hidup Sehat

Cakupan Masyarakat yang peduli terhadap kesehatan 3% 49,900,000.00

1.01.02.02.1.01.02.19.002. Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat Cakupan Masyarakat yang peduli terhadap kesehatan 3% 49,725,000.00


Penyakit Menular

14,500,000.00


Penyakit HIV/AIDS

Cakupan Peserta Sosialisasi HIV AIDS, dll 20% 14,500,000.00

1.01.02.02.1.01.02.23. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 427,484,000.00

1.01.02.02.1.01.02.23.009. Penetapan Standar Akreditasi dan Perizinan

Sarana dan Prasarana Kesehatan

Cakupan Tingkat Akreditasi 100% 377,484,000.00

1.01.02.02.1.01.02.23.011. Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan Cakupan Tingkat Akreditasi 100% 50,000,000.00

1.01.02.02.1.01.02.26. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan

Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit

Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

10,525,235,862.14

1.01.02.02.1.01.02.26.001. Pembangunan Rumah Sakit Cakupan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit 18% 29,000,000.00

1.01.02.02.1.01.02.26.014. Pengembangan Ruang Laboratorium Rumah Sakit Cakupan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit 18% 198,200,000.00

1.01.02.02.1.01.02.26.018. Pengadaan Alat-alat Rumah Sakit Cakupan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit 18% 1,899,193,126.89

1.01.02.02.1.01.02.26.019. Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit Cakupan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit 18% 3,811,697,328.25

1.01.02.02.1.01.02.26.022. Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah

Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang

Tunggu dan Lainnya)

Cakupan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit 18% 111,300,000.00

1.01.02.02.1.01.02.26.027. Pengadaan Alat-alat Rumah Sakit (Dana Alokasi

Khusus/DAK)

Cakupan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit 18% 4,475,845,407.00

1.01.02.02.1.01.02.27. Program Pemeliharaan Saran dan Prasarana

Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit

Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

200,000,000.00

1.01.02.02.1.01.02.27.001. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit Cakupan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit 20% 200,000,000.00


Kesehatan BLUD

64,441,506,636.53

1.01.02.02.1.01.02.33.001. Pelayanan Cakupan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 100% 64,441,506,636.53

1.01.02.03. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGKU SULUNG 10,510,026,614.00

1.01.02.03.1.01.02. KESEHATAN 10,510,026,614.00


1.01.02.03.1.01.02.01.001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Persentase administrasi perkantoran yang mendukung


90% 1,998,000.00


Listrik



90% 83,300,000.00

1.01.02.03.1.01.02.01.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor Persentase administrasi perkantoran yang mendukung


90% 18,490,000.00

1.01.02.03.1.01.02.01.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Persentase administrasi perkantoran yang mendukung


90% 12,100,000.00





90% 1,000,000.00

1.01.02.03.1.01.02.01.014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Persentase administrasi perkantoran yang mendukung


90% 9,600,000.00

1.01.02.03.1.01.02.01.016. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Persentase administrasi perkantoran yang mendukung


90% 24,880,000.00



90% 72,490,000.00


daerah



90% 214,240,000.00


Teknis Perkantoran



90% 2,439,400,000.00


Aparatur

5,800,000.00


Operasional

Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur


Daerah

80% 3,500,000.00

1.01.02.03.1.01.02.02.028. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung

Kantor



Daerah

80% 1,300,000.00



Daerah

80% 1,000,000.00


Aparatur

2,160,000.00

1.01.02.03.1.01.02.05.001. Pendidikan dan Pelatihan Formal Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumber

daya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan

fungsi Perangkat Daerah

72% 2,160,000.00


masyarakat

500,000.00


Sadar Hidup Sehat

Persentase penyampaian Informasi kesehatan 85% 500,000.00


Penyakit Menular

1,000,000.00


Penyakit TB Paru

Cakupan Peserta Sosialisasi penanngulangan penyakit

menular

80% 1,000,000.00




5,038,935,094.00

1.01.02.03.1.01.02.26.004. Penambahan Ruang Rawat Inap Rumah Sakit

(VVIP, VIP, Kelas I, II, III)

Peningkatan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Rumah

Sakit

91% 500,000.00

1.01.02.03.1.01.02.26.016. Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah

Rumah Sakit


Sakit

91% 1,000,000.00

1.01.02.03.1.01.02.26.018. Pengadaan Alat-alat Rumah Sakit Peningkatan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Rumah

Sakit

91% 214,411,276.00

1.01.02.03.1.01.02.26.019. Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit Peningkatan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Rumah

Sakit

91% 115,660,000.00

1.01.02.03.1.01.02.26.023. Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit Peningkatan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Rumah

Sakit

91% 76,800,000.00


Khusus/DAK)


Sakit

91% 4,630,563,818.00

1.01.02.03.1.01.02.27. Program Pemeliharaan Saran dan Prasarana

Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit

Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

84,133,520.00

1.01.02.03.1.01.02.27.001. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah

Sakit

90% 1,993,520.00

1.01.02.03.1.01.02.27.016. Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan

Limbah Rumah Sakit

Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah

Sakit

90% 1,000,000.00

1.01.02.03.1.01.02.27.017. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan

Rumah Sakit


Sakit

90% 80,140,000.00

1.01.02.03.1.01.02.27.018. Pemeliharaan Rutin/Berkala Ambulance/Mobil

Jenazah


Sakit

90% 1,000,000.00


Kesehatan BLUD

2,500,000,000.00

1.01.02.03.1.01.02.33.001. Pelayanan Cakupan peningkatan pelayanan dengan cepat dan

berkualitas

95% 2,500,000,000.00

1.01.02.04. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA MUSA 26,448,813,146.00

1.01.02.04.1.01.02. KESEHATAN 26,448,813,146.00




100% 16,200,000.00



100% 1,750,000.00


daerah



100% 31,885,000.00


Teknis Perkantoran



100% 2,703,000,000.00

1.01.02.04.1.01.02.01.027. Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor Persentase administrasi perkantoran yang mendukung


100% 8,400,000.00


Aparatur

24,500,000.00

1.01.02.04.1.01.02.02.005. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur


Daerah

100% 17,000,000.00



Daerah

100% 7,500,000.00

1.01.02.04.1.01.02.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2,000,000.00

1.01.02.04.1.01.02.03.002. Pengadaan Pakaian Dinas beserta

Perlengkapannya

Persentase Tingkat kedisiplinan aparatur Perangkat

Daerah

100% 2,000,000.00


Aparatur

154,316,520.00

1.01.02.04.1.01.02.05.001. Pendidikan dan Pelatihan Formal Presentase peningkatan kualitas SDM Aparatur

Perangkat Daerah

100% 154,316,520.00

1.01.02.04.1.01.02.23. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 5,000,000.00

1.01.02.04.1.01.02.23.001. Penyusunan Standar Kesehatan Cakupan Tingkat Akreditasi 100% 5,000,000.00




17,501,761,626.00

1.01.02.04.1.01.02.26.001. Pembangunan Rumah Sakit Cakupan Pengadaan,Peningkatan sarana dan prasarana

Rumah sakit

100% 220,500,000.00

1.01.02.04.1.01.02.26.016. Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah

Rumah Sakit

Cakupan Pengadaan,Peningkatan sarana dan prasarana

Rumah sakit

100% 14,950,000.00

1.01.02.04.1.01.02.26.018. Pengadaan Alat-alat Rumah Sakit Cakupan Pengadaan,Peningkatan sarana dan prasarana

Rumah sakit

100% 151,702,189.00

1.01.02.04.1.01.02.26.019. Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit Cakupan Pengadaan,Peningkatan sarana dan prasarana

Rumah sakit

100% 5,000,000.00

1.01.02.04.1.01.02.26.020. Pengadaan Ambulance/Mobil Jenazah Cakupan Pengadaan,Peningkatan sarana dan prasarana

Rumah sakit

100% 2,000,000.00


Khusus/DAK)


Rumah sakit

100% 11,407,609,437.00

1.01.02.04.1.01.02.26.043. Pembangunan Rumah Sakit (Dana Alokasi

Khusus/DAK)


Rumah sakit

100% 5,700,000,000.00


Kesehatan BLUD

6,000,000,000.00

1.01.02.04.1.01.02.33.001. Pelayanan Cakupan peningkatan pelayanan dengan cepat dan

berkualitas

90% 6,000,000,000.00

1.01.03.01. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN

RUANG

169,648,571,013.98

1.01.03.01.1.01.03. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 169,648,571,013.98


1.01.03.01.1.01.03.01.001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran 100% 13,500,000.00


Listrik

Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran 100% 7,982,460,000.00



Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran 100% 85,000,000.00

1.01.03.01.1.01.03.01.008. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran 100% 73,000,000.00

1.01.03.01.1.01.03.01.009. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran 100% 15,000,000.00

1.01.03.01.1.01.03.01.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran 100% 63,963,000.00

1.01.03.01.1.01.03.01.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran 100% 65,625,000.00


Perundang-undangan


1.01.03.01.1.01.03.01.016. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran 100% 96,400,000.00

1.01.03.01.1.01.03.01.017. Penyediaan Makanan dan Minuman Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran 100% 72,002,000.00


daerah



Teknis Perkantoran



Daerah


1.01.03.01.1.01.03.01.027. Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran 100% 86,400,000.00


Aparatur

432,650,000.00

1.01.03.01.1.01.03.02.022. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur


Daerah

100% 63,400,000.00

1.01.03.01.1.01.03.02.023. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur


Daerah

100% 104,000,000.00


Operasional



Daerah

100% 23,750,000.00

1.01.03.01.1.01.03.02.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung

Kantor



Daerah

100% 21,000,000.00



Daerah

100% 220,500,000.00


1.01.03.01.1.01.03.03.005. Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu Tingkat kedisiplinan pegawai 100% 11,500,000.00


Aparatur

159,000,000.00

1.01.03.01.1.01.03.05.001. Pendidikan dan Pelatihan Formal Persentase sumber daya aparatur yang memiliki

kompetensi sesuai bidangnya

100% 159,000,000.00



231,100,000.00

1.01.03.01.1.01.03.06.003. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi

Anggaran

Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

100% 231,100,000.00

1.01.03.01.1.01.03.15. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 115,651,121,999.00

1.01.03.01.1.01.03.15.001. Perencanaan Pembangunan Jalan 1. Jumah panjang Jalan dalam kondisi baik; 2. Jumlah

Jembatan yang terbangun

1. 252,01 KM;

2. 45 Unit

175,514,750.00

1.01.03.01.1.01.03.15.004. Perencanaan Pembangunan Jembatan 1. Jumah panjang Jalan dalam kondisi baik; 2. Jumlah


1. 252,01 KM;

2. 45 Unit

2,069,464,750.00

1.01.03.01.1.01.03.15.006. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1. Jumah panjang Jalan dalam kondisi baik; 2. Jumlah


1. 252,01 KM;

2. 45 Unit

142,950,000.00

1.01.03.01.1.01.03.15.008. Pembangunan Jalan (Dana Alokasi Khusus/DAK) 1. Jumah panjang Jalan dalam kondisi baik; 2. Jumlah


1. 252,01 KM;

2. 45 Unit

45,180,296,000.00

1.01.03.01.1.01.03.15.009. Pembangunan Jalan (Pendamping Dana Alokasi

Khusus)

1. Jumah panjang Jalan dalam kondisi baik; 2. Jumlah


1. 252,01 KM;

2. 45 Unit

3,032,143,499.00

1.01.03.01.1.01.03.15.012. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan

Pembangunan Jembatan



1. 252,01 KM;

2. 45 Unit

94,960,000.00

1.01.03.01.1.01.03.15.014. Pembangunan Jalan Wilayah I 1. Jumah panjang Jalan dalam kondisi baik; 2. Jumlah


1. 252,01 KM;

2. 45 Unit

1,176,664,750.00

1.01.03.01.1.01.03.15.015. Pembangunan Jalan Wilayah II 1. Jumah panjang Jalan dalam kondisi baik; 2. Jumlah


1. 252,01 KM;

2. 45 Unit

1,246,601,000.00

1.01.03.01.1.01.03.15.016. Pembangunan Jalan Wilayah III 1. Jumah panjang Jalan dalam kondisi baik; 2. Jumlah


1. 252,01 KM;

2. 45 Unit

1,992,161,000.00

1.01.03.01.1.01.03.15.017. Peningkatan Jalan Wilayah I 1. Jumah panjang Jalan dalam kondisi baik; 2. Jumlah


1. 252,01 KM;

2. 45 Unit

5,346,664,750.00

1.01.03.01.1.01.03.15.018. Peningkatan Jalan Wilayah II 1. Jumah panjang Jalan dalam kondisi baik; 2. Jumlah


1. 252,01 KM;

2. 45 Unit

9,746,664,750.00

1.01.03.01.1.01.03.15.019. Peningkatan Jalan Wilayah III 1. Jumah panjang Jalan dalam kondisi baik; 2. Jumlah


1. 252,01 KM;

2. 45 Unit

8,481,264,750.00

1.01.03.01.1.01.03.15.020. Pembangunan Jembatan wilayah I 1. Jumah panjang Jalan dalam kondisi baik; 2. Jumlah


1. 252,01 KM;

2. 45 Unit

8,662,493,000.00

1.01.03.01.1.01.03.15.022. Pembangunan Jembatan wilayah II 1. Jumah panjang Jalan dalam kondisi baik; 2. Jumlah


1. 252,01 KM;

2. 45 Unit

4,522,493,000.00

1.01.03.01.1.01.03.15.023. Pembangunan Jembatan wilayah III 1. Jumah panjang Jalan dalam kondisi baik; 2. Jumlah


1. 252,01 KM;

2. 45 Unit

23,417,786,000.00

1.01.03.01.1.01.03.15.024. Pelaksanaan Pembangunan dan Preservasi Jalan

dan Jembatan, dan Penerangan Jalan Umum



1. 252,01 KM;

2. 45 Unit

363,000,000.00

1.01.03.01.1.01.03.17. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 1,169,437,150.00

1.01.03.01.1.01.03.17.001. Perencanaan Turap/Talud/Brojong Panjang turap di wilayah aliran sungai rawan longsor

dalam kondisi baik

250 Meter 20,348,750.00

1.01.03.01.1.01.03.17.003. Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Panjang turap di wilayah aliran sungai rawan longsor

dalam kondisi baik

250 Meter 1,017,638,200.00

1.01.03.01.1.01.03.17.004. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Panjang turap di wilayah aliran sungai rawan longsor

dalam kondisi baik

250 Meter 131,450,200.00

1.01.03.01.1.01.03.18. Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan

Jembatan

13,938,746,964.98

1.01.03.01.1.01.03.18.003. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 1. Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik; 2. Proporsi

Jembatan Dalam Kondisi Baik

1. 18,29 %; 2.

6,17 %

10,676,664,750.00

1.01.03.01.1.01.03.18.004. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan 1. Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik; 2. Proporsi


1. 18,29 %; 2.

6,17 %

2,756,664,750.00

1.01.03.01.1.01.03.18.005. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1. Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik; 2. Proporsi


1. 18,29 %; 2.

6,17 %

67,700,000.00


Rehabilitasi Jembatan

1. Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik; 2. Proporsi


1. 18,29 %; 2.

6,17 %

51,795,000.00

1.01.03.01.1.01.03.18.008. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penerangan

Jalan

1. Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik; 2. Proporsi


1. 18,29 %; 2.

6,17 %

385,922,464.98

1.01.03.01.1.01.03.19. Program rehabilitasi/pemeliharaan

Turap/Talud/Bronjong

3,500,000.00

1.01.03.01.1.01.03.19.002. Rehabilitasi/Pemeliharaan Turap/Talud/Bronjong Proporsi Turap/Talud/Bronjong yang di

rehabilitasi/Pelihara

20% 3,500,000.00

1.01.03.01.1.01.03.23. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana

Kebinamargaan

504,868,250.00

1.01.03.01.1.01.03.23.004. Pengadaan Alat-alat Berat Persentase Peningkatan Penerimaan Retribusi Daerah

Laboratorium Bahan Konstruksi dan Alat-alat berat

13.37 % 6,500,000.00

1.01.03.01.1.01.03.23.005. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel

Alat-alat Berat

Persentase Peningkatan Penerimaan Retribusi Daerah


13.37 % 2,500,000.00

1.01.03.01.1.01.03.23.010. Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat Persentase Peningkatan Penerimaan Retribusi Daerah


13.37 % 159,258,000.00

1.01.03.01.1.01.03.23.012. Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Ukur dan

Bahan Laboratorium Kebinamargaan

Persentase Peningkatan Penerimaan Retribusi Daerah


13.37 % 336,610,250.00

1.01.03.01.1.01.03.24. Program Pengembangan dan Pengelolaan

Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan

Lainnya

4,877,458,500.00

1.01.03.01.1.01.03.24.010. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rasio jaringan Irigasi dan luas irigasi kondisi baik 15.69 % 23,878,250.00

1.01.03.01.1.01.03.24.015. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang

telah di Bangun

Rasio jaringan Irigasi dan luas irigasi kondisi baik 15.69 % 1,540,628,250.00

1.01.03.01.1.01.03.24.017. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rasio jaringan Irigasi dan luas irigasi kondisi baik 15.69 % 103,931,000.00

1.01.03.01.1.01.03.24.018. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Dana

Alokasi Khusus/DAK)

Rasio jaringan Irigasi dan luas irigasi kondisi baik 15.69 % 3,209,021,000.00

1.01.03.01.1.01.03.25. Program penyediaan dan pengolahan air baku 3,600,000.00

1.01.03.01.1.01.03.25.001. Pembangunan Prasarana Pengambilan dan

Saluran Pembawa

Persentase Peningkatan Pemanfaatan dan Pengelolaan

Sumber Daya Air

20% 1,800,000.00

1.01.03.01.1.01.03.25.009. Izin pengelolaan air baku/air permukaan Persentase Peningkatan Pemanfaatan dan Pengelolaan

Sumber Daya Air

20% 1,800,000.00

1.01.03.01.1.01.03.28. Program pengendalian banjir 18,606,642,500.00

1.01.03.01.1.01.03.28.011. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Panjang parit (anak sungai) dalam kondisi baik 75 KM 313,378,000.00

1.01.03.01.1.01.03.28.013. Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan

Sungai/Kali Wilayah I

Panjang parit (anak sungai) dalam kondisi baik 75 KM 1,044,421,500.00


Sungai/Kali Wilayah II



Sungai/Kali Wilayah III


1.01.03.01.1.01.03.31. Program Pengaturan Jasa Konstruksi 140,418,450.00

1.01.03.01.1.01.03.31.001. Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Perundang-

undangan Jasa Konstruksi dan Peraturan Lainnya

yang Terkait

Persentase Pengembangan Sistem Informasi Pembinaan

Jasa Konstruksi

100% 140,418,450.00

1.01.03.01.1.01.03.32. Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi 241,162,000.00

1.01.03.01.1.01.03.32.002. Pemberdayaan Pengguna Jasa Konstruksi (Instansi

Pemerintah, Orang Perseorangan, Badan Usaha)

Persentase Peningkatan kualitas SDM Jasa Konstruksi

yang Kompeten dan bersertifikat

100% 241,162,000.00

1.01.03.01.1.01.03.33. Program Pengawasan Jasa Konstruksi 129,857,400.00

1.01.03.01.1.01.03.33.001. Pengawasan Tertib Penyelenggaraan Jasa

Konstruksi

Cakupan Program Pengawasan Jasa Konstruksi 100% 129,857,400.00

1.01.03.01.1.01.03.34. Program Perencanaan Tata Ruang 792,598,800.00

1.01.03.01.1.01.03.34.008. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang

RTRW

Persentase Peningkatan Peraturan Daerah tentang Tata

Ruang yang tersedia

100% 472,982,000.00

1.01.03.01.1.01.03.34.010. Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang Persentase Peningkatan Peraturan Daerah tentang Tata

Ruang yang tersedia

100% 319,616,800.00

1.01.03.01.1.01.03.35. Program Pemanfaatan Ruang 689,928,000.00

1.01.03.01.1.01.03.35.002. Penyusunan Norma Standar dan Kriteria

Pemanfaatan Ruang

Persentase Penyusunan Norma Standar dan Kriteria

Pemanfaatan Ruang

100% 689,928,000.00

1.01.03.01.1.01.03.36. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 217,998,000.00

1.01.03.01.1.01.03.36.006. Koordinasi Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Lintas Kabupaten/ Kota

Persentase Koordinasi dan Pengendalian Pemanfaatan

Ruang Lintas Kabupaten/Kota

100% 217,998,000.00

1.01.04.01. DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN

PEMUKIMAN

71,865,087,145.76

1.01.04.01.1.01.03. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 12,668,331,145.76

1.01.04.01.1.01.03.16. Program Pembangunan Saluran

Drainase/Gorong-gorong

5,534,815,000.00

1.01.04.01.1.01.03.16.001. Perencanaan Pembangunan Saluran

Drainase/Gorong-gorong

Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang terpenuhi 5,2 KM -

1.01.04.01.1.01.03.16.003. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang terpenuhi 5,2 KM 4,968,566,000.00

1.01.04.01.1.01.03.16.005. Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong - Gorong Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang terpenuhi 5,2 KM 317,900,000.00

1.01.04.01.1.01.03.16.006. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan

dan Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-

gorong

Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang terpenuhi 5,2 KM 248,349,000.00

1.01.04.01.1.01.03.30. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan 7,133,516,145.76

1.01.04.01.1.01.03.30.003. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih

Pedesaan

Jumlah Sambungan Rumah pada Pembangunan Sarana

dan Prasarana Air Bersih Pedesaan

2900 SR 2,829,732,257.76

1.01.04.01.1.01.03.30.009. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih

Pedesaan ( Dana Alokasi Khusus/DAK )



2900 SR 4,122,797,888.00


PAMSIMAS



2900 SR 80,986,000.00

1.01.04.01.1.01.03.30.013. Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana

Air Bersih Pedesaan



2900 SR -

1.01.04.01.1.01.03.30.015. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program

Infrastruktur Pedesaan



2900 SR 100,000,000.00

1.01.04.01.1.01.04. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN

PEMUKIMAN

57,677,125,000.00




100% 12,900,000.00


Listrik



100% 236,040,000.00





100% 14,250,000.00



100% 46,000,000.00

1.01.04.01.1.01.04.01.009. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Persentase administrasi perkantoran yang mendukung


100% 10,250,000.00



100% 63,000,000.00



100% 42,609,000.00





100% 8,475,000.00


Perundang-undangan



100% 26,520,000.00



100% 69,230,000.00



100% 18,620,000.00


daerah



100% 1,040,960,000.00


Teknis Perkantoran



100% 501,600,000.00


Daerah



100% 245,490,000.00



100% 118,800,000.00


Aparatur

233,350,000.00



Daerah

100% 109,150,000.00



Daerah

100% 33,250,000.00


Operasional



Daerah

100% 18,750,000.00


Kantor



Daerah

100% 13,500,000.00



Daerah

100% 58,700,000.00


Aparatur

50,000,000.00

1.01.04.01.1.01.04.05.001. Pendidikan dan Pelatihan Formal Persentase Tingkat kedisiplinan aparatur Perangkat

Daerah

100% 50,000,000.00



217,765,000.00



Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan

pencapaian kinerja program yang mendukung


100% 155,365,000.00


Anggaran




100% 62,400,000.00

1.01.04.01.1.01.04.15. Program Pengembangan Perumahan 39,810,584,000.00

1.01.04.01.1.01.04.15.008. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Rumah

Sederhana Layak Huni

1. Jumlah Permukiman/ Rumah tidak sehat; 2. Proporsi

Panjang jalan lingkungan yang dibangun dengan kondisi

baik

1. 18 Unit; 2.

35 KM

13,140,000.00

1.01.04.01.1.01.04.15.009. Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah

Sederhana Layak Huni



baik

1. 18 Unit; 2.

35 KM

450,644,000.00

1.01.04.01.1.01.04.15.011. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan

Pembangunan Jalan Lingkungan Pemukiman



baik

1. 18 Unit; 2.

35 KM

547,389,000.00

1.01.04.01.1.01.04.15.016. Pembangunan Jalan Lingkungan Wilayah I 1. Jumlah Permukiman/ Rumah tidak sehat; 2. Proporsi


baik

1. 18 Unit; 2.

35 KM

15,512,220,000.00

1.01.04.01.1.01.04.15.017. Pembangunan Jalan Lingkungan Wilayah II 1. Jumlah Permukiman/ Rumah tidak sehat; 2. Proporsi


baik

1. 18 Unit; 2.

35 KM

6,116,870,000.00

1.01.04.01.1.01.04.15.018. Pembangunan Jalan Lingkungan Wilayah III 1. Jumlah Permukiman/ Rumah tidak sehat; 2. Proporsi


baik

1. 18 Unit; 2.

35 KM

5,869,000,000.00

1.01.04.01.1.01.04.15.021. Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan tentang Pembangunan

Perumahan



baik

1. 18 Unit; 2.

35 KM

349,342,000.00

1.01.04.01.1.01.04.15.023. Penyusunan Perencanaan Prasarana Permukiman 1. Jumlah Permukiman/ Rumah tidak sehat; 2. Proporsi


baik

1. 18 Unit; 2.

35 KM

121,940,000.00

1.01.04.01.1.01.04.15.024. Pengadaan Tanah untuk Kawasan Pemukiman 1. Jumlah Permukiman/ Rumah tidak sehat; 2. Proporsi


baik

1. 18 Unit; 2.

35 KM

10,830,039,000.00

1.01.04.01.1.01.04.16. Program Lingkungan Sehat Perumahan 7,031,325,000.00

1.01.04.01.1.01.04.16.002. Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar

Terutama bagi Masyarakat Miskin

Jumlah Rumah tangga dengan sumber air minum dan

sanitasi layak

108 Unit 4,651,800,000.00

1.01.04.01.1.01.04.16.007. Penyediaan Sanitasi Lingkungan berbasis

Masyarakat (Dana Alokasi Khusus/DAK)


sanitasi layak

108 Unit 2,075,915,000.00


Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan

Sanitasi Dasar Terutama bagi Masyarakat Miskin


sanitasi layak

108 Unit 303,610,000.00

1.01.04.01.1.01.04.16.013. Perencanaan Penyediaan Sarana Air Bersih dan

Sanitasi Dasar Terutama bagi Masyarakat Miskin


sanitasi layak

108 Unit -

1.01.04.01.1.01.04.17. Program Pemberdayaan komunitas Perumahan 700,069,000.00

1.01.04.01.1.01.04.17.003. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam

Pelestarian Lingkungan Perumahan

Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan 5 Hektar 700,069,000.00

1.01.04.01.1.01.04.18. Program pengelolaan areal pemakaman 1,436,113,500.00

1.01.04.01.1.01.04.18.006. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman Jumlah daya tampung TPU 1 Lokasi 341,413,000.00

1.01.04.01.1.01.04.18.008. Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan Jumlah daya tampung TPU 1 Lokasi 43,138,000.00

1.01.04.01.1.01.04.18.009. Pengadaan Tanah untuk Kawasan Pemakaman Jumlah daya tampung TPU 1 Lokasi 1,051,562,500.00

1.01.04.01.1.01.04.19. Program Penataan Bangunan 5,743,174,500.00

1.01.04.01.1.01.04.19.004. Survey dan Pemetaan RTBL dan IMB Persentase Bangunan/pemukiman yang telah ditata 70% 117,764,000.00

1.01.04.01.1.01.04.19.006. Pembangunan Gedung/Kantor dan Fasilitas Umum

milik Pemerintah

Persentase Bangunan/pemukiman yang telah ditata 70% 5,459,783,000.00

1.01.04.01.1.01.04.19.007. Pendataan dan Pengawasan Bangunan Persentase Bangunan/pemukiman yang telah ditata 70% 161,377,500.00

1.01.04.01.1.01.04.19.008. Rehabilitasi Gedung/Kantor dan Fasilitas Umum

milik Pemerintah

Persentase Bangunan/pemukiman yang telah ditata 70% -

1.01.04.01.1.01.04.19.009. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan

Lingkungan

Persentase Bangunan/pemukiman yang telah ditata 70% 4,250,000.00

1.01.04.01.1.02.05. LINGKUNGAN HIDUP 1,519,631,000.00

1.01.04.01.1.02.05.24. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1,519,631,000.00

1.01.04.01.1.02.05.24.004. Penyusunan Program Pengembangan RTH Jumlah RTH Publik yang dibangun 5 Lokasi 45,458,000.00

1.01.04.01.1.02.05.24.005. Penataan RTH Jumlah RTH Publik yang dibangun 5 Lokasi 174,662,000.00

1.01.04.01.1.02.05.24.006. Pemeliharaan RTH Jumlah RTH Publik yang dibangun 5 Lokasi 1,299,511,000.00

1.01.05.01. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 3,753,300,000.00

1.01.05.01.1.01.05. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN

PERLINDUNGAN MASYARAKAT

3,753,300,000.00



Administrasi

95% 2,650,000.00


Listrik


Administrasi

95% 50,100,000.00




Administrasi

95% 3,000,000.00


Administrasi

95% 1,500,000.00


Administrasi

95% 1,300,000.00


Administrasi

95% 10,081,000.00


Administrasi

95% 792,000.00




Administrasi

95% 200,000.00


Perundang-undangan


Administrasi

95% 200,000.00


Administrasi

95% 4,966,100.00


daerah


Administrasi

95% 109,980,900.00


Teknis Perkantoran


Administrasi

95% 1,633,800,000.00


Daerah


Administrasi

95% 2,000,000.00


1.01.05.01.1.01.05.03.003. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Persentase Terciptanya Keseragaman Pakaian Dinaas

Dan Peningkatan Disiplin ASN

95% 1,000,000.00


Aparatur

110,250,000.00

1.01.05.01.1.01.05.05.001. Pendidikan dan Pelatihan Formal Persentase Peningkatan ASN yang memiliki Kemampuan


80% 100,000,000.00

1.01.05.01.1.01.05.05.017. Diklat Korsik Satpol PP Persentase Peningkatan ASN yang memiliki Kemampuan


80% 250,000.00


dan Daerah

Persentase Peningkatan ASN yang memiliki Kemampuan


80% 10,000,000.00



59,600,000.00



Persentase Tercapainya Penyusunan Dokumen Capaian

Kinerja Dan Keuangan

95% 59,600,000.00

1.01.05.01.1.01.05.15. Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

886,420,000.00

1.01.05.01.1.01.05.15.001. Penyiapan Tenaga Kerja Pengendali Keamanan

dan Kenyamanan Lingkungan

Cakupan Patroli Siaga Operasi ketertiban umum dan

ketentraman masyarakat

220 kali 2,500,000.00

1.01.05.01.1.01.05.15.004. Pengendalian Kebisingan dan Gangguan dari

Kegiatan Masyarakat



220 kali 2,500,000.00

1.01.05.01.1.01.05.15.005. Pengendalian Keamanan Lingkungan Cakupan Patroli Siaga Operasi ketertiban umum dan


220 kali 504,420,000.00

1.01.05.01.1.01.05.15.006. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Cakupan Patroli Siaga Operasi ketertiban umum dan


220 kali 2,000,000.00

1.01.05.01.1.01.05.15.007. Peningkatan dan Pengendalian Kewaspadaan Dini

Masyarakat



220 kali 300,000,000.00

1.01.05.01.1.01.05.15.008. Penanganan Gangguan Keamanan Wilayah Cakupan Patroli Siaga Operasi ketertiban umum dan


220 kali 75,000,000.00

1.01.05.01.1.01.05.16. Program pemeliharaan kantrantibmas dan

pencegahan tindak kriminal

575,460,000.00

1.01.05.01.1.01.05.16.002. Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan

dalam Teknik Pencegahan Kejahatan

Cakupan penegakan PERDA dan PERKADA / Kebijakan

KDH

20 kali 278,300,000.00

1.01.05.01.1.01.05.16.007. Pengawasan dan Pengamatan Lokasi Rawan

Gangguan Kantrantibmas

Cakupan penegakan PERDA dan PERKADA / Kebijakan

KDH

20 kali 2,000,000.00

1.01.05.01.1.01.05.16.010. Patroli dan Pengawasan Pelaksaan Perda/Perkada Cakupan penegakan PERDA dan PERKADA / Kebijakan

KDH

20 kali 295,160,000.00

1.01.05.01.1.01.05.17. Program pemberdayaan masyarakat untuk

menjaga ketertiban dan keamanan

300,000,000.00

1.01.05.01.1.01.05.17.001. Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di

Masyarakat

Cakupan pemberdayaan petugas linmas 85% 300,000,000.00

1.01.05.02. DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN

PENYELAMATAN

3,132,800,000.00



3,132,800,000.00

1.01.05.02.1.01.05.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 879,403,699.00

1.01.05.02.1.01.05.01.001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung


100% 3,033,000.00


Listrik

Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung


100% 46,200,000.00





100% 32,070,000.00

1.01.05.02.1.01.05.01.008. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung


100% 39,390,000.00

1.01.05.02.1.01.05.01.009. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung


100% 4,637,699.00

1.01.05.02.1.01.05.01.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung


100% 30,900,000.00

1.01.05.02.1.01.05.01.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung


100% 8,265,000.00





100% 5,100,000.00

1.01.05.02.1.01.05.01.014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung


100% 10,290,000.00


Perundang-undangan



100% 3,600,000.00

1.01.05.02.1.01.05.01.016. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung


100% 73,470,000.00

1.01.05.02.1.01.05.01.017. Penyediaan Makanan dan Minuman Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung


100% 30,600,000.00


daerah



100% 362,020,000.00


Teknis Perkantoran



100% 150,600,000.00


Daerah



100% 79,228,000.00


Aparatur

99,290,000.00

1.01.05.02.1.01.05.02.003. Pembangunan Gedung Kantor Persentase Meningkatnya sarana Prasarana aparatur

yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat

daerah

100% 43,790,000.00

1.01.05.02.1.01.05.02.022. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Persentase Meningkatnya sarana Prasarana aparatur


daerah

100% 3,500,000.00


Operasional

Persentase Meningkatnya sarana Prasarana aparatur


daerah

100% 42,000,000.00

1.01.05.02.1.01.05.02.052. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Persentase Meningkatnya sarana Prasarana aparatur


daerah

100% 10,000,000.00


1.01.05.02.1.01.05.03.005. Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu Persentase Terpenuhinya Peningkatan Disiplin Aparatur 100% 30,000,000.00



47,525,000.00



Persentase terujudnya penata usahaan keungan dan


kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah

100% 47,525,000.00

1.01.05.02.1.01.05.25. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan

Bahaya Kebakaran

1,032,336,000.00

1.01.05.02.1.01.05.25.004. Peringatan Hari Pemadam Kebakaran Persentase Warga Negara yang Memperoleh layanan

Penyelamatan dan evakuasi Korban Kebakaran

100% 20,000,000.00

1.01.05.02.1.01.05.25.005. Peningkatan Pengelolaan Posko Pemadam

Kebakaran

Persentase Warga Negara yang Memperoleh layanan


100% 983,011,000.00

1.01.05.02.1.01.05.25.007. Pelayanan Rutin Pemeriksaan Peralatan Proteksi

Kebakaran

Persentase Warga Negara yang Memperoleh layanan


100% 29,325,000.00

1.01.05.02.1.01.05.42. Program Penanggulangan bahaya Kebakaran dan

Penyelamatan

1,044,245,301.00

1.01.05.02.1.01.05.42.005. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan dan

Penggulangan Bahaya Kebakaran

Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota 100% 1,015,245,301.00

1.01.05.02.1.01.05.42.006. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pencegahan

Bahaya Kebakaran

Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota 100% 29,000,000.00

1.01.06.01. DINAS SOSIAL 8,551,774,000.00

1.01.06.01.1.01.06. SOSIAL 8,551,774,000.00


1.01.06.01.1.01.06.01.001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran 100% 8,000,000.00


Listrik





1.01.06.01.1.01.06.01.008. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran 100% 40,000,000.00

1.01.06.01.1.01.06.01.009. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran 100% 16,000,000.00

1.01.06.01.1.01.06.01.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran 100% 60,000,000.00

1.01.06.01.1.01.06.01.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran 100% 217,373,250.00





Perundang-undangan


1.01.06.01.1.01.06.01.016. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran 100% 25,069,700.00

1.01.06.01.1.01.06.01.017. Penyediaan Makanan dan Minuman Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran 100% 98,350,000.00


daerah



Teknis Perkantoran



Daerah


1.01.06.01.1.01.06.01.027. Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran 100% 54,000,000.00


Aparatur

697,530,000.00

1.01.06.01.1.01.06.02.022. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur 100% 134,170,000.00

1.01.06.01.1.01.06.02.030. Pemeliharaan Rutin Taman Makam Pahlawan Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur 100% 310,000,000.00

1.01.06.01.1.01.06.02.052. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur 100% 253,360,000.00


Aparatur

127,482,000.00



100% 27,382,000.00


dan Daerah



100% 100,100,000.00



36,000,000.00



Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

100% 36,000,000.00

1.01.06.01.1.01.06.15. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas

Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

1,529,000,000.00

1.01.06.01.1.01.06.15.001. Peningkatan Kemampuan (Capacity Building)

Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan

Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya

Persentase masyarakat yang menerima bantuan 100% 293,000,000.00

1.01.06.01.1.01.06.15.002. Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga

Miskin


1.01.06.01.1.01.06.15.003. Pengembangan Manajemen Usaha bagi Keluarga

Miskin


1.01.06.01.1.01.06.16. Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial

1,164,000,000.00

1.01.06.01.1.01.06.16.008. Penyusunan Kebijakan Pelayanan dan Rehabilitasi

Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial

Jumlah PMKS yang diberikan bantuan 100% 776,000,000.00

1.01.06.01.1.01.06.16.010. Penanganan Masalah-masalah Strategis yang

Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian

Luar Biasa

Jumlah PMKS yang diberikan bantuan 100% 388,000,000.00

1.01.06.01.1.01.06.18. Program pembinaan para penyandang cacat dan

trauma

76,000,000.00

1.01.06.01.1.01.06.18.007. Rehabilitasi dan Pembinaan bagi Penyandang

Disabilitas

Jumlah cacat fisik dan mental yang mendapat bantuan 100% 76,000,000.00

1.01.06.01.1.01.06.20. Program pembinaan eks penyandang penyakit

sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan

penyakit sosial lainnya)

476,000,000.00

1.01.06.01.1.01.06.20.004. Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial Jumlah eks Penyandang Penyakit Sosial yang diberikan

Pelatihan SDM dan Bantuan

100% 476,000,000.00

1.01.06.01.1.01.06.21. Program Pemberdayaan Kelembagaan

Kesejahteraan Sosial

540,000,000.00

1.01.06.01.1.01.06.21.003. Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial

Masyarakat

Jumlah Penerima Bantuan dan Pelatihan Peningkatan

SDM

100% 402,000,000.00

1.01.06.01.1.01.06.21.006. Koordinasi dan Pembinaan Organisasi Sosial

Kemasyarakatan

Jumlah Penerima Bantuan dan Pelatihan Peningkatan

SDM

100% 138,000,000.00

1.01.06.01.1.01.06.25. Program Keluarga Harapan 878,178,000.00

1.01.06.01.1.01.06.25.001. Peningkatan Kapasitas Kemampuan SDM

Pendamping

Jumlah Rumah Tangga Program Keluarga Harapan yang

dibina

100% 878,178,000.00

1.01.06.01.1.01.06.30. Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu 475,000,000.00

1.01.06.01.1.01.06.30.001. Sosialisasi Bantuan Beras Sejahtera (Rastra) dan

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Jumlah Penanggulangan Kemiskinan Terpadu 100% 475,000,000.00

1.01.06.01.1.01.06.32. Program Pemberdayaan Sosial 286,900,000.00

1.01.06.01.1.01.06.32.001. Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial bagi

Perintis Kemerdekaan/Pahlawan Nasional,

Veteran dan Keluarganya

Jumlah Perjuang Kemerdekaan, Veteran yang ditangani 100% 286,900,000.00

1.01.06.01.1.01.06.33. Program Penanganan Bencana Alam dan Sosial 626,000,000.00

1.01.06.01.1.01.06.33.002. Pelayanan Sosial terhadap Pengemis,

Gelandangan dan Orang Terlantar

Jumlah Terehabilitasi dan terbantunya Pengemis,

Gelandangan serta terkirimnya Orang Terlantar

100% 626,000,000.00

1.02.01.01. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2,234,425,000.00

1.02.01.01.1.02.01. KETENAGAKERJAAN 2,070,195,000.00




100% 3,000,000.00


Listrik



100% 60,000,000.00





100% 16,700,000.00



100% 46,200,000.00



100% 6,500,000.00



100% 21,165,000.00



100% 19,314,000.00





100% 5,000,000.00


Perundang-undangan



100% 3,600,000.00



100% 39,120,000.00



100% 26,600,000.00


daerah



100% 347,369,000.00


Daerah



100% 57,055,000.00



100% 50,400,000.00


Aparatur

230,946,500.00

1.02.01.01.1.02.01.02.010. Pengadaan meubeler Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur


Daerah

100% 7,300,000.00



Daerah

100% 14,192,000.00


Operasional



Daerah

100% 6,000,000.00


Kantor



Daerah

100% 5,100,000.00



Daerah

100% 198,354,500.00



49,730,000.00






100% 49,730,000.00




16,030,000.00


1.02.01.01.1.02.01.15. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas

Tenaga Kerja

138,905,500.00

1.02.01.01.1.02.01.15.006. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi

Pencari Kerja

Jumlah pencari kerja/tenaga kerja yang di latih 5 Orang 132,905,500.00

1.02.01.01.1.02.01.15.007. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana

BLK

Jumlah pencari kerja/tenaga kerja yang di latih 5 Orang 6,000,000.00

1.02.01.01.1.02.01.16. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 532,560,000.00

1.02.01.01.1.02.01.16.003. Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Persentase pencari kerja yang ditempatkan 55% 50,000,000.00

1.02.01.01.1.02.01.16.004. Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai Persentase pencari kerja yang ditempatkan 55% 89,600,000.00

1.02.01.01.1.02.01.16.006. Penyelenggaraan Sistem Pendanaan Pelatihan

Berbasis Masyarakat

Persentase pencari kerja yang ditempatkan 55% 392,960,000.00

1.02.01.01.1.02.01.17. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

400,000,000.00

1.02.01.01.1.02.01.17.004. Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan

tentang Ketenagakerjaan

Persentase kasus yang diselesaikan melalui PB 70% 48,810,000.00

1.02.01.01.1.02.01.17.009. Survey KHL Pedoman Penetapan Upah Minimum Persentase kasus yang diselesaikan melalui PB 70% 300,000,000.00

1.02.01.01.1.02.01.17.010. Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan

Hubungan Industrial

Persentase kasus yang diselesaikan melalui PB 70% 51,190,000.00

1.02.01.01.2.00.08. TRANSMIGRASI 164,230,000.00

1.02.01.01.2.00.08.15. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 144,980,000.00

1.02.01.01.2.00.08.15.001. Penguatan SDM Pemerintah Daerah dan

Masyarakat Transmigrasi di Kawasan Transmigrasi

di Perbatasan

Cakupan bina transmigrasi dan penempatan

transmigrasi lokal

225 KK 19,940,000.00

1.02.01.01.2.00.08.15.002. Peningkatan Kerjasama Antar Wilayah, Antar

Pelaku dan Antar Sektor dalam Rangka

Pengembangan Kawasan


transmigrasi lokal

225 KK 19,250,000.00

1.02.01.01.2.00.08.15.003. Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan

Sarana Sosial dan Ekonomi di Kawasan

Transmigrasi


transmigrasi lokal

225 KK 38,000,000.00

1.02.01.01.2.00.08.15.005. Pengelolaan Penempatan Transmigrasi untuk

Memenuhi Kebutuhan SDM


transmigrasi lokal

225 KK 21,500,000.00

1.02.01.01.2.00.08.15.006. Pembinaan dan Pemberdayaan Sosial Budaya

Masyarakat di Kawasan Transmigrasi


transmigrasi lokal

225 KK 46,290,000.00

1.02.01.01.2.00.08.16. Program Transmigrasi Lokal 19,250,000.00

1.02.01.01.2.00.08.16.001. Penyuluhan Transmigrasi Lokal Cakupan bina transmigrasi 225 KK 19,250,000.00

1.02.03.01. DINAS KETAHANAN PANGAN 2,752,000,000.00

1.02.03.01.1.02.03. PANGAN 2,752,000,000.00




100% 55,200,000.00


Listrik



100% 49,320,000.00

1.02.03.01.1.02.03.01.007. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Persentase administrasi perkantoran yang mendukung


100% 52,800,000.00



100% 12,666,000.00



100% 20,000,000.00



100% 6,980,000.00


Perundang-undangan



100% 8,400,000.00



100% 16,000,000.00



100% 14,996,000.00


daerah



100% 164,880,000.00


Teknis Perkantoran



100% 70,200,000.00


Daerah



100% 34,446,000.00



100% 21,600,000.00


Aparatur

54,610,000.00

1.02.03.01.1.02.03.02.023. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Persentase Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana

Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi

Perangkat Daerah

100% 14,700,000.00


Kantor

Persentase Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana


Perangkat Daerah

100% 8,000,000.00

1.02.03.01.1.02.03.02.052. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Persentase Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana


Perangkat Daerah

100% 31,910,000.00



57,710,000.00



Persentase Terwujudnya Penata Usahaan Keuangan dan

Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung

Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

100% 16,050,000.00

1.02.03.01.1.02.03.06.004. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Persentase Terwujudnya Penata Usahaan Keuangan dan



100% 9,700,000.00

1.02.03.01.1.02.03.06.008. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan

Kegiatan dan Pembangunan

Persentase Terwujudnya Penata Usahaan Keuangan dan



100% 27,510,000.00

1.02.03.01.1.02.03.06.011. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Persentase Terwujudnya Penata Usahaan Keuangan dan



100% 4,450,000.00




75,192,000.00


1.02.03.01.1.02.03.07.002. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Persentase tersusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah 100% 7,900,000.00

1.02.03.01.1.02.03.15. Program Peningkatan Ketahanan Pangan 2,037,000,000.00

1.02.03.01.1.02.03.15.001. Penanganan Daerah Rawan Pangan 1. Persentase peningkatan Skor Pola Pangan Harapan

(PPH) Ketersediaan; 2. Persentase peningkatan Skor Pola

Pangan Harapan (PPH) Konsumsi

1. 88,90 %; 2.

85,20 %

60,250,000.00

1.02.03.01.1.02.03.15.003. Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai

Pangan

1. Persentase peningkatan Skor Pola Pangan Harapan



1. 88,90 %; 2.

85,20 %

89,750,000.00

1.02.03.01.1.02.03.15.005. Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan

Daerah




1. 88,90 %; 2.

85,20 %

150,000,000.00

1.02.03.01.1.02.03.15.009. Pemanfaatan Perkarangan untuk Pengembangan

Pangan




1. 88,90 %; 2.

85,20 %

229,500,000.00

1.02.03.01.1.02.03.15.011. Pemantauan dan Analisis Akses Harga Pangan

Pokok




1. 88,90 %; 2.

85,20 %

-

1.02.03.01.1.02.03.15.013. Pengembangan Cadangan Pangan Daerah 1. Persentase peningkatan Skor Pola Pangan Harapan



1. 88,90 %; 2.

85,20 %

232,500,000.00

1.02.03.01.1.02.03.15.014. Pengembangan Desa Mandiri Pangan 1. Persentase peningkatan Skor Pola Pangan Harapan



1. 88,90 %; 2.

85,20 %

209,000,000.00

1.02.03.01.1.02.03.15.018. Pengembangan Lumbung Pangan Desa 1. Persentase peningkatan Skor Pola Pangan Harapan



1. 88,90 %; 2.

85,20 %

124,000,000.00

1.02.03.01.1.02.03.15.019. Pengembangan Model Distribusi Pangan yang

Efisien




1. 88,90 %; 2.

85,20 %

199,000,000.00

1.02.03.01.1.02.03.15.022. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan 1. Persentase peningkatan Skor Pola Pangan Harapan



1. 88,90 %; 2.

85,20 %

445,000,000.00

1.02.03.01.1.02.03.15.030. Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif 1. Persentase peningkatan Skor Pola Pangan Harapan



1. 88,90 %; 2.

85,20 %

298,000,000.00

1.02.05.01. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN 10,322,000,000.00

1.02.05.01.1.02.05. LINGKUNGAN HIDUP 10,322,000,000.00


1.02.05.01.1.02.05.01.001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Layanan


100% 5,000,000.00


Listrik

Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Layanan


100% 85,200,000.00





100% 30,626,850.00

1.02.05.01.1.02.05.01.008. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Layanan


100% 27,400,000.00

1.02.05.01.1.02.05.01.009. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Layanan


100% 3,000,000.00

1.02.05.01.1.02.05.01.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Layanan


100% 82,000,000.00

1.02.05.01.1.02.05.01.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Layanan


100% 15,000,000.00





100% 3,500,000.00


Perundang-undangan



100% 11,160,000.00

1.02.05.01.1.02.05.01.016. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Layanan


100% 650,000,000.00

1.02.05.01.1.02.05.01.017. Penyediaan Makanan dan Minuman Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Layanan


100% 9,400,000.00


daerah



100% 447,300,000.00


Teknis Perkantoran



100% 288,000,000.00


Daerah



100% 69,730,000.00

1.02.05.01.1.02.05.01.027. Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Layanan


100% 229,200,000.00


Aparatur

130,105,000.00

1.02.05.01.1.02.05.02.010. Pengadaan meubeler Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur 100% 27,000,000.00


Operasional

Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur 100% 46,000,000.00

1.02.05.01.1.02.05.02.052. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur 100% 57,105,000.00


Aparatur

41,066,000.00

1.02.05.01.1.02.05.05.001. Pendidikan dan Pelatihan Formal Persentase peningkatan ASN yang memiliki kemampuan

dan keterampilan khusus

100% 41,066,000.00



30,058,000.00





100% 30,058,000.00

1.02.05.01.1.02.05.15. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan

7,348,159,500.00

1.02.05.01.1.02.05.15.002. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan

Persampahan

Jumlah Pengurangan dan Penanganan Timbulan Sampah 83 Ton 1,256,629,000.00


Pengelolaan Persampahan

Jumlah Pengurangan dan Penanganan Timbulan Sampah 83 Ton 111,671,250.00

1.02.05.01.1.02.05.15.015. Penyediaan Jasa Kebersihan Lingkungan Jumlah Pengurangan dan Penanganan Timbulan Sampah 83 Ton 5,449,639,250.00

1.02.05.01.1.02.05.15.016. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan

Persampahan

Jumlah Pengurangan dan Penanganan Timbulan Sampah 83 Ton 530,220,000.00

1.02.05.01.1.02.05.16. Program Pengendalian Pencemaran dan

Perusakan Lingkungan Hidup

363,508,400.00

1.02.05.01.1.02.05.16.001. Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura Jumlah Pemantauan, Pengawasan, Tindak Lanjut

Pengaduan Dugaan Kasus Lingkungan dan Penghargaan

Lingkungan Tingkat Nasional

23 Kegiatan

usaha

53,568,400.00

1.02.05.01.1.02.05.16.003. Pemantauan Kualitas Lingkungan Jumlah Pemantauan, Pengawasan, Tindak Lanjut



23 Kegiatan

usaha

50,820,000.00

1.02.05.01.1.02.05.16.004. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang

Lingkungan Hidup

Jumlah Pemantauan, Pengawasan, Tindak Lanjut



23 Kegiatan

usaha

69,275,000.00

1.02.05.01.1.02.05.16.006. Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Jumlah Pemantauan, Pengawasan, Tindak Lanjut



23 Kegiatan

usaha

70,000,000.00

1.02.05.01.1.02.05.16.007. Pengkajian Dampak Lingkungan Jumlah Pemantauan, Pengawasan, Tindak Lanjut



23 Kegiatan

usaha

70,000,000.00

1.02.05.01.1.02.05.16.014. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam

Pengendalian Lingkungan Hidup

Jumlah Pemantauan, Pengawasan, Tindak Lanjut



23 Kegiatan

usaha

49,845,000.00

1.02.05.01.1.02.05.17. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber

Daya Alam

211,300,000.00

1.02.05.01.1.02.05.17.005. Pengendalian Dampak Perubahan Iklim Jumlah Tutupan Lahan Hijau 2 Pembinaan 70,000,000.00

1.02.05.01.1.02.05.17.006. Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan Jumlah Tutupan Lahan Hijau 2 Pembinaan 70,000,000.00


Perlindungan dan Konservasi SDA

Jumlah Tutupan Lahan Hijau 2 Pembinaan 71,300,000.00

1.02.05.01.1.02.05.19. Program Peningkatan Kualitas dan Akses

Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Hidup

116,000,000.00

1.02.05.01.1.02.05.19.001. Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat

Di Bidang Lingkungan

Jumlah Dokumen Lingkungan yang disusun 2 Dokumen 56,000,000.00

1.02.05.01.1.02.05.19.002. Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan Jumlah Dokumen Lingkungan yang disusun 2 Dokumen 60,000,000.00

1.02.05.01.1.02.05.20. Program Peningkatan Pengendalian Polusi 125,286,250.00

1.02.05.01.1.02.05.20.003. Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah

Cair

Jumlah Pengujian Emisi/Polusi Udara dan Penyuluhan 8 Pengujian 70,000,000.00

1.02.05.01.1.02.05.20.005. Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan

Pencemaran

Jumlah Pengujian Emisi/Polusi Udara dan Penyuluhan 8 Pengujian 55,286,250.00

1.02.06.01. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 3,690,248,040.00

1.02.06.01.1.02.06. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL

3,690,248,040.00




90% 3,525,000.00


Listrik



90% 137,860,000.00





90% 5,630,000.00



90% 8,868,750.00



90% 31,650,000.00



90% 45,624,290.00



90% 10,054,000.00





90% 1,650,000.00


Perundang-undangan



90% 90,471,000.00



90% 39,045,000.00


daerah



90% 247,897,000.00


Teknis Perkantoran



90% 789,800,000.00



90% 52,800,000.00


Aparatur

197,100,000.00


Operasional



Daerah

90% 26,250,000.00


Kantor



Daerah

90% 21,000,000.00



Daerah

90% 149,850,000.00



64,159,000.00






90% 64,159,000.00

1.02.06.01.1.02.06.15. Program Penataan Administrasi Kependudukan 1,867,302,000.00

1.02.06.01.1.02.06.15.008. Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang

Kependudukan (Dana Alokasi Khusus/DAK)

Cakupan Penerbitan Dokumen Kependudukan 90% 1,867,302,000.00

1.02.06.01.1.02.06.16. Program Penataan Pelayanan Pendaftaran

Penduduk

96,812,000.00

1.02.06.01.1.02.06.16.003. Dokumen Kependudukan Persentase Penataan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 90% 96,812,000.00

1.02.07.01. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN

DESA

17,254,041,920.00

1.02.07.01.1.02.07. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 17,254,041,920.00




90% 2,490,000.00


Listrik



90% 87,000,000.00





90% 16,000,000.00



90% 20,000,000.00



90% 49,936,000.00



90% 119,735,920.00





90% 4,800,000.00


Perundang-undangan



90% 19,980,000.00



90% 4,000,000.00



90% 5,175,000.00


daerah



90% 211,705,000.00


Teknis Perkantoran



90% 275,400,000.00


Daerah



90% 127,830,000.00



90% 60,000,000.00


Aparatur

901,480,000.00

1.02.07.01.1.02.07.02.022. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumber



90% 666,800,000.00


Operasional

Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumber



90% 161,600,000.00


Kantor




90% 14,280,000.00

1.02.07.01.1.02.07.02.052. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumber



90% 58,800,000.00




17,660,000.00


1.02.07.01.1.02.07.16. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi

Pedesaan

995,000,000.00

1.02.07.01.1.02.07.16.012. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat

Guna

Jumlah Lembaga Lembaga Ekonomi yang Aktif

Membangun Desa

25 BUM Desa 250,000,000.00

1.02.07.01.1.02.07.16.013. Promosi dan Pengembangan Jaringan Pemasaran

Produk Hasil Usaha Desa


Membangun Desa

25 BUM Desa 215,000,000.00

1.02.07.01.1.02.07.16.015. Pengembangan Lembaga BUM Desa Jumlah Lembaga Lembaga Ekonomi yang Aktif

Membangun Desa

25 BUM Desa 265,000,000.00

1.02.07.01.1.02.07.16.018. Pembinaan Kelembagaan Sistem Penyediaan Air

Minum dan Sanitasi Masyarakat Pedesaan


Membangun Desa

25 BUM Desa 70,000,000.00

1.02.07.01.1.02.07.16.019. Pengembangan dan Pengelolaan Manajemen

Pasar Desa


Membangun Desa

25 BUM Desa 130,000,000.00

1.02.07.01.1.02.07.16.021. Pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Jumlah Lembaga Lembaga Ekonomi yang Aktif

Membangun Desa

25 BUM Desa 65,000,000.00

1.02.07.01.1.02.07.17. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Dalam Membangun Desa

12,685,850,000.00

1.02.07.01.1.02.07.17.002. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa Persentase Peranan Lembaga Kemasyarakatan Desa,

Lembaga Adat dan Masyarakat Dalam Membangun Desa

90% 57,570,000.00

1.02.07.01.1.02.07.17.004. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Persentase Peranan Lembaga Kemasyarakatan Desa,


90% 116,280,000.00

1.02.07.01.1.02.07.17.010. Pembinaan Kelembagaan Masyarakat dalam

Membangun Desa/Kelurahan

Persentase Peranan Lembaga Kemasyarakatan Desa,


90% 70,000,000.00

1.02.07.01.1.02.07.17.013. Pelaksanaan dan Pembinaan Program Desa Maju

Inhil Jaya Plus Terintegrasi

Persentase Peranan Lembaga Kemasyarakatan Desa,


90% 10,302,000,000.00

1.02.07.01.1.02.07.17.014. Peningkatan Kapasitas Adat dan Sosial Budaya Persentase Peranan Lembaga Kemasyarakatan Desa,


90% 140,000,000.00

1.02.07.01.1.02.07.17.015. Pelaksanaan TMMD Persentase Peranan Lembaga Kemasyarakatan Desa,


90% 2,000,000,000.00

1.02.07.01.1.02.07.18. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur

Pemerintah Desa

65,000,000.00

1.02.07.01.1.02.07.18.011. Pembinaan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Jumlah aparatur pemerintahan desa yang mengikuti

pelatihan

197 Orang 65,000,000.00

1.02.07.01.1.02.07.19. Program Peningkatan Peran Perempuan di

Perdesaan

1,000,000,000.00

1.02.07.01.1.02.07.19.002. Pemberdayaan dan Pembinaan Organisasi

Perempuan

Jumlah Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) PKK di

Desa/Kelurahan

236 Desa/Kel 500,000,000.00

1.02.07.01.1.02.07.19.004. Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan Jumlah Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) PKK di

Desa/Kelurahan

236 Desa/Kel 500,000,000.00

1.02.07.01.1.02.07.26. Program Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa 220,000,000.00

1.02.07.01.1.02.07.26.001. Pengelolaan Aset Desa Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa

Berbasis Sistem Informasi

197 Orang 75,000,000.00

1.02.07.01.1.02.07.26.003. Pengelolaan Keuangan Desa Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa

Berbasis Sistem Informasi

197 Orang 145,000,000.00

1.02.07.01.1.02.07.27. Program Pemberdayaan dan Pengembangan

Kawasan Perdesaan

200,000,000.00

1.02.07.01.1.02.07.27.002. Bimbingan Teknis Pemetaan Potensi Kawasan

Perdesaan

Jumlah Pemetaan Kawasan Perdesaan 44 Desa 200,000,000.00

1.02.07.01.1.02.07.28. Program Penataan dan Administrasi

Pemerintahan Desa

65,000,000.00

1.02.07.01.1.02.07.28.002. Evaluasi dan perkembangan Desa Jumlah Penataan Administrasi Pemerintahan Desa 45 Desa 65,000,000.00

1.02.07.01.1.02.07.29. Program Pemberdayaan Masyarakat

Desa/Kelurahan

100,000,000.00

1.02.07.01.1.02.07.29.002. Pelaksanaan Proses Penataan Desa/Kelurahan,

Pemilihan dan Penetapan Kepala Desa

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 50 Desa 100,000,000.00

1.02.08.01. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA

BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

11,715,300,916.00

1.02.08.01.1.02.02. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK

2,609,785,000.00

1.02.08.01.1.02.02.15. Program keserasian kebijakan peningkatan

kualitas Anak dan Perempuan

40,000,000.00

1.02.08.01.1.02.02.15.003. Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan

Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindung

Cakupan OPD yang menggunakan Data gender dan anak

dalam pembangunan Daerah

7.46% 40,000,000.00

1.02.08.01.1.02.02.16. Program Penguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender dan Anak

1,169,785,000.00

1.02.08.01.1.02.02.16.004. Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE

Tentang Kesejahteraan dan Keadilan Gender(KG)

Cakupan Bahan Informasi terkait Gender dan Anak serta

Perlindungan dan Pemenuhan Anak

100% 140,000,000.00

1.02.08.01.1.02.02.16.008. Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak Cakupan Bahan Informasi terkait Gender dan Anak serta


100% 50,000,000.00

1.02.08.01.1.02.02.16.012. Pelaksanaan Penanganan Kasus Perempuan dan

Anak

Cakupan Bahan Informasi terkait Gender dan Anak serta


100% 979,785,000.00

1.02.08.01.1.02.02.17. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan

Perlindungan Perempuan

190,000,000.00

1.02.08.01.1.02.02.17.010. Pelaksanaan Upaya Perlindungan Perempuan

terhadap tindak Kekerasan

Cakupan Advokasi Perlindungan Perempuan terhadap

tindak Kekerasan

100% 190,000,000.00

1.02.08.01.1.02.02.18. Program Peningkatan peran serta dan

kesetaraan Gender dalam pembangunan

880,000,000.00

1.02.08.01.1.02.02.18.001. Pembinaan Organisasi Perempuan Jumlah Kebijakan yang rensponsif gender mendukung

pemberdayaan perempuan

2 Kebijakan 400,000,000.00

1.02.08.01.1.02.02.18.002. Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta

dan Kesetaraan Gender

Jumlah Kebijakan yang rensponsif gender mendukung


2 Kebijakan 150,000,000.00

1.02.08.01.1.02.02.18.003. Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga dalam

Membangun Keluarga Sejahtera



2 Kebijakan 75,000,000.00

1.02.08.01.1.02.02.18.004. Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan

dalam Mengelola Usaha



2 Kebijakan 45,000,000.00

1.02.08.01.1.02.02.18.007. Peningkatan dan Pembinaan Pemberdayaan

Perempuan



2 Kebijakan 210,000,000.00

1.02.08.01.1.02.02.20. Program Pengembangan Kota Layak Anak 330,000,000.00

1.02.08.01.1.02.02.20.001. Pelaksanaan Upaya Pemenuhan Hak Anak dan

Perlindungan Anak

Angka Implementasi Pencapaian Kab layak Anak (KLA) 600 Poin 330,000,000.00

1.02.08.01.1.02.08. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

BERENCANA

9,105,515,916.00




100% 6,000,000.00


Listrik



100% 71,400,000.00





100% 20,300,000.00



100% 9,600,000.00



100% 9,000,000.00



100% 15,740,000.00



100% 12,000,000.00





100% 2,000,000.00


Perundang-undangan



100% 6,500,000.00



100% 35,000,000.00



100% 131,200,000.00


daerah



100% 339,690,000.00


Teknis Perkantoran



100% 224,000,000.00


Daerah



100% 118,979,916.00


Aparatur

340,960,000.00



Daerah

100% 20,350,000.00



Daerah

100% 31,060,000.00



Daerah

100% 189,575,000.00



Daerah

100% 99,975,000.00



50,000,000.00






100% 50,000,000.00

1.02.08.01.1.02.08.15. Program Keluarga Berencana 1,548,486,000.00

1.02.08.01.1.02.08.15.001. Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi

bagi keluarga Miskin

Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak Terpenuhi (Unmeet

Need)

17.50% 70,000,000.00

1.02.08.01.1.02.08.15.005. Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak Terpenuhi (Unmeet

Need)

17.50% 65,000,000.00

1.02.08.01.1.02.08.15.007. Pembangunan/Alih Fungsi/Pengembangan Balai

Penyuluhan KB (Dana Alokasi Khusus/DAK)


Need)

17.50% 914,289,000.00

1.02.08.01.1.02.08.15.008. Dukungan Media KIE dan Manajemen BOKB (Dana

Alokasi Khusus/DAK)


Need)

17.50% 499,197,000.00

1.02.08.01.1.02.08.16. Program Kesehatan Reproduksi Remaja 135,000,000.00

1.02.08.01.1.02.08.16.001. Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi

Remaja (KRR)

Cakupan Remaja yang mengikuti Materi tentang

Kesehatan Reproduksi Remaja

100% 65,000,000.00

1.02.08.01.1.02.08.16.002. Memperkuat Dukungan dan Partisipasi

Masyarakat

Cakupan Remaja yang mengikuti Materi tentang

Kesehatan Reproduksi Remaja

100% 70,000,000.00

1.02.08.01.1.02.08.17. Program pelayanan kontrasepsi 133,260,000.00

1.02.08.01.1.02.08.17.002. Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB Persentase Pengguna Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 19.76% 50,000,000.00

1.02.08.01.1.02.08.17.003. Pengadaan Alat Kontrasepsi Persentase Pengguna Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 19.76% 10,000,000.00

1.02.08.01.1.02.08.17.005. Pengadaan Kontrasepsi dan Peralatan Medis


Persentase Pengguna Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 19.76% 73,260,000.00

1.02.08.01.1.02.08.18. Program pembinaan peran serta masyarakat

dalam pelayanan KB/KR yang Mandiri

5,296,400,000.00

1.02.08.01.1.02.08.18.003. Koordinasi Pengelolaan Program (Dana Alokasi

Khusus/DAK)

Jumlah Kampung KB yang dibina 20 Kecamatan 2,100,000,000.00

1.02.08.01.1.02.08.18.005. Pengelolaan Data dan Informasi Program KB Jumlah Kampung KB yang dibina 20 Kecamatan 50,000,000.00

1.02.08.01.1.02.08.18.006. Bantuan Operasional KB (Dana Alokasi Khusus) Jumlah Kampung KB yang dibina 20 Kecamatan 1,440,000,000.00

1.02.08.01.1.02.08.18.009. Operasional Kelompok Masyarakat Peduli KB

(Dana Alokasi Khusus/ DAK)

Jumlah Kampung KB yang dibina 20 Kecamatan 1,706,400,000.00

1.02.08.01.1.02.08.20. Program pengembangan pusat pelayanan

informasi dan konseling KRR

465,000,000.00

1.02.08.01.1.02.08.20.001. Pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan

Konseling KKR

Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling

Remaja/Mahasiswa.

55% 85,000,000.00

1.02.08.01.1.02.08.20.003. Pelaksanaan Forum Pelayanan KRR bagi Kelompok

Remaja dan Kelompok Sebaya diluar Sekolah

Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling

Remaja/Mahasiswa.

55% 380,000,000.00

1.02.08.01.1.02.08.21. Program peningkatan penanggulangan narkoba,

PMS termasuk HIV/ AIDS

60,000,000.00

1.02.08.01.1.02.08.21.001. Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS di

Sekolah

Cakupan Advokasi tentang Penanggulangan Narkoba,

PMS termasuk HIV/AIDS

100% 60,000,000.00

1.02.08.01.1.02.08.23. Program penyiapan tenaga pendamping

kelompok bina keluarga

75,000,000.00

1.02.08.01.1.02.08.23.001. Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina

Keluarga di Kecamatan

Persentase Cakupan Anggota Poktan Ber-KB 85.68% 75,000,000.00

1.02.09.01. DINAS PERHUBUNGAN 15,406,000,000.00

1.02.09.01.1.02.09. PERHUBUNGAN 15,406,000,000.00




80% 4,600,000.00


Listrik



80% 218,400,000.00





80% 76,950,000.00



80% 68,948,000.00



80% 110,207,000.00



80% 62,200,000.00


Perundang-undangan



80% 3,575,000.00



80% 83,450,000.00



80% 106,320,000.00


daerah



80% 824,360,000.00


Teknis Perkantoran



80% 961,200,000.00


Daerah



80% 255,540,000.00


Aparatur

279,900,000.00



Daerah

80% 89,900,000.00


Operasional



Daerah

80% 110,000,000.00


Kantor



Daerah

80% 60,000,000.00



Daerah

80% 20,000,000.00



Perlengkapannya

Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur 70% 124,600,000.00



159,080,000.00






85% 94,140,000.00

1.02.09.01.1.02.09.06.004. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan



85% 64,940,000.00

1.02.09.01.1.02.09.16. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan

Prasarana dan Fasilitas LLAJ

400,000,000.00

1.02.09.01.1.02.09.16.005. Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan

Cakupan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ 60% 400,000,000.00

1.02.09.01.1.02.09.17. Program peningkatan pelayanan angkutan 1,790,670,000.00

1.02.09.01.1.02.09.17.005. Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian

Angkutan Umum di Jalan Raya

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan

angkutan

70% 350,000,000.00

1.02.09.01.1.02.09.17.016. Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan

Angkutan


angkutan

70% 1,140,670,000.00

1.02.09.01.1.02.09.17.017. Uji Kelayakan Saran Transportasi Guna

Keselamatan Penumpang


angkutan

70% 300,000,000.00

1.02.09.01.1.02.09.18. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana

Perhubungan

9,876,000,000.00

1.02.09.01.1.02.09.18.015. Pembangunan Dermaga Cakupan Sarana dan Prasarana Perhubungan 70% 6,076,000,000.00

1.02.09.01.1.02.09.18.017. Pembangunan Dermaga (Dana Alokasi

Khusus/DAK)

Cakupan Sarana dan Prasarana Perhubungan 70% 3,800,000,000.00

1.02.10.01. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,

PERSANDIAN DAN STATISTIK

15,251,203,000.00

1.02.10.01.1.02.10. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 14,851,203,000.00




100% 820,000.00


Listrik



100% 14,100,000.00





100% 15,000,000.00



100% 46,876,000.00



100% 28,535,000.00



100% 6,485,000.00





100% 4,500,000.00


Perundang-undangan



100% 40,370,000.00



100% 12,880,000.00



100% 20,174,000.00


daerah



100% 412,670,000.00


Teknis Perkantoran



100% 981,600,000.00


Daerah



100% 100,116,000.00



100% 36,000,000.00


Aparatur

227,000,000.00



Daerah

100% 30,000,000.00


Operasional



Daerah

100% 21,500,000.00


Kantor



Daerah

100% 15,500,000.00



Daerah

100% 160,000,000.00



Perlengkapannya


Daerah

100% 10,000,000.00


Aparatur

20,000,000.00


Perangkat Daerah

100% 20,000,000.00



19,280,000.00






100% 10,650,000.00




100% 8,630,000.00

1.02.10.01.1.02.10.21. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi

Publik

9,983,928,000.00

1.02.10.01.1.02.10.21.012. Produksi Konten Informasi Publik Persentase Tersedianya Layanan Informasi dan

Komunikasi Publik

25% 200,000,000.00

1.02.10.01.1.02.10.21.013. Penyediaan Informasi Publik dalm Rangka

Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik

Persentase Tersedianya Layanan Informasi dan

Komunikasi Publik

25% 250,000,000.00

1.02.10.01.1.02.10.21.016. Penyebarluasan Informasi Publik Melalui Media Persentase Tersedianya Layanan Informasi dan

Komunikasi Publik

25% 8,668,928,000.00

1.02.10.01.1.02.10.21.017. Pengelolaan Media Komunikasi Milik Pemerintah Persentase Tersedianya Layanan Informasi dan

Komunikasi Publik

25% 865,000,000.00

1.02.10.01.1.02.10.23. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 2,870,869,000.00

1.02.10.01.1.02.10.23.001. Layanan nama domain dan subdomain bagi

lembaga, pelayanan publik dan kegiatan di

lingkungan Pemerintah Daerah

Persentase Terpenuhinya Sistem Pelayanan Informasi

berbasis TIK

100% 138,897,000.00

1.02.10.01.1.02.10.23.003. Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi

Umum dan Aplikasi khusus yang terintegrasi


berbasis TIK

100% 261,747,000.00

1.02.10.01.1.02.10.23.004. Pengembangan Sumberdaya TIK Pemerintah

Daerah


berbasis TIK

100% 161,470,000.00

1.02.10.01.1.02.10.23.010. Layanan Akses Internet, Intranet, dan Komunikasi

Intra Pemerintah Daerah


berbasis TIK

100% 812,586,000.00

1.02.10.01.1.02.10.23.011. Layanan Manajemen Data dan Informasi

Elektronik Pemerintah Daerah


berbasis TIK

100% 122,146,000.00

1.02.10.01.1.02.10.23.012. Layanan Infrastruktur dasar Data Center, Disater

Recovery Center dan TIK


berbasis TIK

100% 1,062,609,000.00

1.02.10.01.1.02.10.23.015. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Persentase Terpenuhinya Sistem Pelayanan Informasi

berbasis TIK

100% 311,414,000.00

1.02.10.01.1.02.14. STATISTIK 200,000,000.00

1.02.10.01.1.02.14.16. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 200,000,000.00

1.02.10.01.1.02.14.16.002. Pengolahan data statistik Sektoral Persentase terpenuhinya Informasi / Data Daerah 25% 200,000,000.00

1.02.10.01.1.02.15. PERSANDIAN 200,000,000.00

1.02.10.01.1.02.15.16. Program Penyelenggaraan Pengamanan

Informasi Pemerintah Daerah

200,000,000.00

1.02.10.01.1.02.15.16.006. Pengembangan Layanan keamanan Informasi Persentase terciptanya pengamanan informasi

Pemerintah Daerah

25% 200,000,000.00

1.02.11.01. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 4,092,500,000.00

1.02.11.01.1.02.11. KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 4,092,500,000.00




100% 1,539,000.00


Listrik



100% 40,390,000.00





100% 24,420,000.00



100% 40,581,000.00



100% 8,870,000.00



100% 10,191,000.00



100% 12,528,000.00


Perundang-undangan



100% 26,880,000.00



100% 18,012,000.00



100% 29,064,000.00


daerah



100% 213,945,000.00


Daerah



100% 184,729,000.00

1.02.11.01.1.02.11.01.027. Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan


100% 28,800,000.00


Aparatur

120,670,000.00

1.02.11.01.1.02.11.02.005. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Persentase Terpenuhinya Sarana Prasarana Kantor Dan


100% 16,500,000.00


Operasional

Persentase Terpenuhinya Sarana Prasarana Kantor Dan


100% 19,960,000.00


Kantor

Persentase Terpenuhinya Sarana Prasarana Kantor Dan


100% 8,000,000.00

1.02.11.01.1.02.11.02.052. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Persentase Terpenuhinya Sarana Prasarana Kantor Dan


100% 76,210,000.00



Perlengkapannya

Persentase Terciptanya Keseragaman Dan Peningkatan

Disiplin ASN

100% 21,000,000.00

1.02.11.01.1.02.11.03.005. Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu Persentase Terciptanya Keseragaman Dan Peningkatan

Disiplin ASN

100% 21,000,000.00


Aparatur

19,381,000.00

1.02.11.01.1.02.11.05.002. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Persentase Peningkatan ASN yang memiliki Kemampuan


100% 12,186,000.00

1.02.11.01.1.02.11.05.003. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

Perundang-undangan



100% 7,195,000.00

1.02.11.01.1.02.11.15. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah

yang kondusif

1,470,674,000.00

1.02.11.01.1.02.11.15.002. Sosialisasi Kebijakan Tentang Usaha Kecil

Menengah

Jumlah Koperasi Usaha Mikro dan Kecil yang dibina dan

difasilitasi

32 Kelompok

UM

86,955,000.00

1.02.11.01.1.02.11.15.006. Perencanaan, Koordinasi, dan Pengembangan

Usaha Kecil Menengah


difasilitasi

32 Kelompok

UM

64,165,000.00

1.02.11.01.1.02.11.15.011. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Koperasi Usaha Mikro dan Kecil yang dibina dan

difasilitasi

32 Kelompok

UM

54,955,000.00

1.02.11.01.1.02.11.15.013. Pelaksanaan Pengembangan Usaha Kecil

Menengah


difasilitasi

32 Kelompok

UM

488,093,500.00

1.02.11.01.1.02.11.15.014. Penyelesaian Permasalahan Proses Produksi

Usaha Kecil Menengah


difasilitasi

32 Kelompok

UM

776,505,500.00

1.02.11.01.1.02.11.16. Program Pengembangan Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

198,449,000.00

1.02.11.01.1.02.11.16.006. Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Jumlah Usaha Mikro dan Kecil dan Koperasi yang dilatih 230

Kelompok

82,171,000.00

1.02.11.01.1.02.11.16.007. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi / KUD Jumlah Usaha Mikro dan Kecil dan Koperasi yang dilatih 230

Kelompok

54,676,000.00

1.02.11.01.1.02.11.16.008. Sosialisasi HAKI Kepada Usaha Mikro Kecil

Menengah

Jumlah Usaha Mikro dan Kecil dan Koperasi yang dilatih 230

Kelompok

56,727,000.00

1.02.11.01.1.02.11.16.010. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Jumlah Usaha Mikro dan Kecil dan Koperasi yang dilatih 230

Kelompok

4,875,000.00

1.02.11.01.1.02.11.17. Program Pengembangan Sistem Pendukung

Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

1,481,326,000.00

1.02.11.01.1.02.11.17.001. Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan

Permodalan

1. Jumlah pameran dan promosi produk yg diikuti; 2.

Jumlah Usaha Mikro yang dikembangkan

1. 2 Kali; 2. 25

Kelompok

57,620,000.00

1.02.11.01.1.02.11.17.003. Koordinasi Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah

Untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi



1. 2 Kali; 2. 25

Kelompok

29,526,000.00

1.02.11.01.1.02.11.17.005. Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana

Pemerintah bagi Usaha Kecil Mikro Menengah



1. 2 Kali; 2. 25

Kelompok

35,173,000.00

1.02.11.01.1.02.11.17.006. Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha

Mikro Kecil Menengah



1. 2 Kali; 2. 25

Kelompok

4,206,000.00

1.02.11.01.1.02.11.17.008. Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah

Tangga, Industri Kecil, dan Industri Menengah



1. 2 Kali; 2. 25

Kelompok

734,901,000.00

1.02.11.01.1.02.11.17.009. Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro

Kecil Menengah



1. 2 Kali; 2. 25

Kelompok

157,676,000.00

1.02.11.01.1.02.11.17.010. Pengembangan Kebijakan dan Program

Peningkatan Ekonomi Lokal



1. 2 Kali; 2. 25

Kelompok

462,224,000.00

1.02.11.01.1.02.11.18. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan

Koperasi

120,051,000.00

1.02.11.01.1.02.11.18.001. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program

Pembangunan Koperasi

Jumlah koperasi yang dibina 273 Koperasi 4,350,000.00

1.02.11.01.1.02.11.18.004. Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman

Perkoperasian


1.02.11.01.1.02.11.18.005. Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan

Koperasi Berprestasi


1.02.11.01.1.02.11.18.008. Rintisan Penerapan Teknologi Sederhana /

Manajemen Modern pada Jenis Usaha Koperasi


1.02.12.01. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU

2,432,000,000.00

1.02.12.01.1.02.12. PENANAMAN MODAL 2,432,000,000.00




100% 4,500,000.00


Listrik



100% 38,400,000.00





100% 24,400,000.00



100% 53,063,700.00



100% 19,200,000.00



100% 42,442,300.00



100% 4,680,000.00



100% 49,480,000.00



100% 43,680,000.00


daerah



100% 437,840,000.00


Teknis Perkantoran



100% 425,750,000.00


Aparatur

96,700,000.00


Operasional



Daerah

100% 54,500,000.00



Daerah

100% 42,200,000.00



23,295,500.00






100% 23,295,500.00

1.02.12.01.1.02.12.15. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama

Investasi

763,391,000.00

1.02.12.01.1.02.12.15.008. Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan

dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Jumlah Pelaksanaan Promosi Investasi 2 Kali 61,984,000.00

1.02.12.01.1.02.12.15.010. Penyelenggaraan Pameran Investasi Jumlah Pelaksanaan Promosi Investasi 2 Kali 701,407,000.00

1.02.12.01.1.02.12.16. Program Peningkatan Iklim Investasi dan

Realisasi Investasi

176,941,000.00

1.02.12.01.1.02.12.16.004. Pengembangan Sistem Informasi Penanaman

Modal di Daerah

Persentase Pertumbuhan Unit Usaha 20% 160,665,000.00

1.02.12.01.1.02.12.16.011. Pelaksanaan dan Koordinasi Kerjasama di Bidang

Investasi

Persentase Pertumbuhan Unit Usaha 20% 16,276,000.00

1.02.12.01.1.02.12.24. Program Pengendalian dan Penataan Perizinan 73,523,500.00

1.02.12.01.1.02.12.24.006. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Jumlah Perizinan Usaha dan Non Perizinan yang

diterbitkan

500 Izin 15,443,500.00

1.02.12.01.1.02.12.24.007. Peningkatan Pelayanan Perizinan Jumlah Perizinan Usaha dan Non Perizinan yang

diterbitkan

500 Izin 58,080,000.00

1.02.12.01.1.02.12.25. Program Penataan Perizinan Tertentu 154,713,000.00

1.02.12.01.1.02.12.25.002. Manajemen Pelayanan Perizinan Jumlah Perizinan Pelaksanaan Daerah yang diterbitkan 98 Izin 97,044,000.00

1.02.12.01.1.02.12.25.003. Monitoring Pemberian Perizinan Jumlah Perizinan Pelaksanaan Daerah yang diterbitkan 98 Izin 57,669,000.00

1.02.17.01. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 1,915,000,000.00

1.02.17.01.1.02.17. PERPUSTAKAAN 1,763,946,000.00




100% 2,700,000.00


Listrik



100% 31,800,000.00





100% 63,350,000.00



100% 16,554,000.00



100% 21,552,500.00



100% 18,057,000.00





100% 2,904,000.00


Perundang-undangan



100% 9,684,000.00



100% 59,903,500.00



100% 12,600,000.00


daerah



100% 126,758,000.00


Teknis Perkantoran



100% 112,800,000.00


Daerah



100% 38,165,000.00


Aparatur

114,202,000.00



Daerah

90% 25,000,000.00



Daerah

90% 14,502,000.00


Kantor



Daerah

90% 12,050,000.00



Daerah

90% 62,650,000.00



Perlengkapannya


Daerah

100% 19,960,000.00


Aparatur

20,000,000.00




20% 20,000,000.00



52,787,000.00






2 Laporan 52,787,000.00

1.02.17.01.1.02.17.15. Program Pengembangan Budaya Baca dan

Pembinaan Perpustakaan

1,040,169,000.00

1.02.17.01.1.02.17.15.001. Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca

untuk mendorong terwujudnya masyarakat

pembelajar

Persentase Jumlah Pengunjung Perpustakaan 4.34% 50,000,000.00

1.02.17.01.1.02.17.15.002. Pengembangan Minat dan Budaya Baca Persentase Jumlah Pengunjung Perpustakaan 4.34% 446,796,000.00

1.02.17.01.1.02.17.15.003. Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada

perpustakaan umum, perpustakaan khusus,

perpustakaan sekolah dan perpustakaan

masyarakat


1.02.17.01.1.02.17.15.005. Penyediaan bantuan pengembangan

perpustakaan dan minat baca di daerah


1.02.17.01.1.02.17.15.009. Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum

daerah


1.02.17.01.1.02.17.15.012. Penyediaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Persentase Jumlah Pengunjung Perpustakaan 4.34% 350,000,000.00

1.02.17.01.1.02.18. KEARSIPAN 151,054,000.00

1.02.17.01.1.02.18.16. Program Penyelamatan dan Pelestarian

Dokumen/Arsip Daerah

100,000,000.00

1.02.17.01.1.02.18.16.001. Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan

Arsip

Persentase arsip daerah yang disimpan dan dilestarikan

pada LKD

5% 50,000,000.00

1.02.17.01.1.02.18.16.002. Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah Persentase arsip daerah yang disimpan dan dilestarikan

pada LKD

5% 30,000,000.00

1.02.17.01.1.02.18.16.004. Pemeliharaan rutin/berkala Arsip Daerah Persentase arsip daerah yang disimpan dan dilestarikan

pada LKD

5% 20,000,000.00

1.02.17.01.1.02.18.18. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan

Informasi

51,054,000.00

1.02.17.01.1.02.18.18.003. Sosialisasi / Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan

di Instansi Pemerintah / Swasta

Persentase pengelolaan Arsip secara baku 9.90% 51,054,000.00

2.00.01.01. DINAS PERIKANAN 8,482,930,680.00

2.00.01.01.2.00.01. KELAUTAN DAN PERIKANAN 8,482,930,680.00



Listrik



100% 75,000,000.00





100% 8,000,000.00



100% 5,130,000.00



100% 20,000,000.00


Perundang-undangan



100% 11,520,000.00



100% 70,000,000.00



100% 25,200,000.00


daerah



100% 297,770,000.00


Teknis Perkantoran



100% 612,000,000.00


Daerah



100% 50,000,000.00


Aparatur

61,500,000.00


Operasional

Persentase Terpenuhinya Sarana Dan Prasarana Kantor

Dan Pemeliharaan Peralatan Kerja

100% 46,500,000.00


Kantor

Persentase Terpenuhinya Sarana Dan Prasarana Kantor

Dan Pemeliharaan Peralatan Kerja

100% 15,000,000.00




66,000,000.00

2.00.01.01.2.00.01.07.001. Penyusunan Program Kerja Persentase Tersusunya Rencana Kerja Dinas Perikanan 100% 66,000,000.00

2.00.01.01.2.00.01.20. Program Pengembangan Budidaya Perikanan 1,367,880,000.00

2.00.01.01.2.00.01.20.001. Pengembangan Bibit Ikan Unggul Produksi Perikanan Budidaya 4000 Ton 238,880,000.00

2.00.01.01.2.00.01.20.003. Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Produksi Perikanan Budidaya 4000 Ton 786,000,000.00

2.00.01.01.2.00.01.20.014. Pelatihan Pembudidaya dan Pelaku Agribisnis Produksi Perikanan Budidaya 4000 Ton 343,000,000.00

2.00.01.01.2.00.01.21. Program Pengembangan Perikanan Tangkap 5,561,930,680.00

2.00.01.01.2.00.01.21.006. Pengembangan dan Peningkatan Produksi

Perikanan

Produksi Perikanan Tangkap 77000 ton 4,257,096,680.00

2.00.01.01.2.00.01.21.023. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan

Usaha Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan

(Nelayan dan Pembudidaya Ikan) - (Dana Alokasi

Khusus/DAK)

Produksi Perikanan Tangkap 77000 ton 1,304,834,000.00

2.00.01.01.2.00.01.29. Program Optimalisasi Pengembangan dan

Pemanfaatan Hasil Perikanan

251,000,000.00

2.00.01.01.2.00.01.29.003. Pembinaan kelompok usaha kecil Ketersediaan pangan dan Konsumsi Ikan Perkapita

Pertahun

39,77

Kg/Kapita/Th

63,000,000.00

2.00.01.01.2.00.01.29.004. Gerakan Cipta Menu Serba Ikan Ketersediaan pangan dan Konsumsi Ikan Perkapita

Pertahun

39,77

Kg/Kapita/Th

188,000,000.00

2.00.02.01. DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN

OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN

16,551,920,160.00

2.00.02.01.1.02.13. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 6,875,000,000.00

2.00.02.01.1.02.13.16. Program peningkatan peran serta kepemudaan 1,365,000,000.00

2.00.02.01.1.02.13.16.001. Pembinaan Organisasi Kepemudaan Persentase organisasi pemuda yang aktif 90% 60,000,000.00

2.00.02.01.1.02.13.16.002. Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan Persentase organisasi pemuda yang aktif 90% 1,205,000,000.00

2.00.02.01.1.02.13.16.012. Penyelenggaraan Hari Sumpah Pemuda Persentase organisasi pemuda yang aktif 90% 100,000,000.00

2.00.02.01.1.02.13.17. Program peningkatan upaya penumbuhan

kewirausahaan dan kecakapanhidup pemuda

20,000,000.00

2.00.02.01.1.02.13.17.001. Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda Cakupan pembinaan wirausaha muda 90% 20,000,000.00

2.00.02.01.1.02.13.20. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan

Olahraga

1,875,000,000.00

2.00.02.01.1.02.13.20.006. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Cakupan pembinaan olahraga 90% 1,225,000,000.00

2.00.02.01.1.02.13.20.007. Pemassalan Olahraga bagi Pelajar, Mahasiswa,

dan Masyarakat

Cakupan pembinaan olahraga 90% 141,000,000.00

2.00.02.01.1.02.13.20.013. Peningkatan Jumlah dan Kualitas Serta

Kompetensi Pelatih, Peneliti, Praktisi dan Teknisi

Olahraga

Cakupan pembinaan olahraga 90% 10,000,000.00

2.00.02.01.1.02.13.20.020. Pembinaan Olahraga Prestasi Cakupan pembinaan olahraga 90% 150,000,000.00

2.00.02.01.1.02.13.20.021. Pembinaan Olahraga Mahasiswa Cakupan pembinaan olahraga 90% 9,000,000.00

2.00.02.01.1.02.13.20.022. Pembinaan Olahraga Pelajar Cakupan pembinaan olahraga 90% 340,000,000.00


Kepemudaan dan Olahraga

3,615,000,000.00

2.00.02.01.1.02.13.23.002. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana

Olahraga

Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga

Yang Disediakan

200 Unit 2,425,000,000.00

2.00.02.01.1.02.13.23.003. Peningkatan Pembangunan Sarana Kepemudaan Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga

Yang Disediakan

200 Unit 550,000,000.00

2.00.02.01.1.02.13.23.005. Penyediaan Sarana Olahraga Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga

Yang Disediakan

200 Unit 450,000,000.00

2.00.02.01.1.02.13.23.006. Rehabilitasi Sedang / Berat Sarana dan Prasarana

Olahraga

Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga

Yang Disediakan

200 Unit 190,000,000.00

2.00.02.01.1.02.16. KEBUDAYAAN 2,084,000,000.00

2.00.02.01.1.02.16.15. Program Pengembangan Nilai Budaya 670,400,000.00

2.00.02.01.1.02.16.15.011. Penyelenggaraan Acara Keagamaan Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni Pengembangan

Budaya Daerah

11 Tampilan

Kesenian

75,000,000.00

2.00.02.01.1.02.16.15.012. Pelaksanaan Pemilihan Bujang Dara Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni Pengembangan

Budaya Daerah

11 Tampilan

Kesenian

145,400,000.00

2.00.02.01.1.02.16.15.014. Perlombaan Seni dan Teater Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni Pengembangan

Budaya Daerah

11 Tampilan

Kesenian

175,000,000.00

2.00.02.01.1.02.16.15.016. Penampilan Kesenian dan Keragaman Budaya

Daerah

Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni Pengembangan

Budaya Daerah

11 Tampilan

Kesenian

125,000,000.00

2.00.02.01.1.02.16.15.017. Penyelenggaraan Hari-hari Besar Nasional dan

Daerah

Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni Pengembangan

Budaya Daerah

11 Tampilan

Kesenian

50,000,000.00

2.00.02.01.1.02.16.15.018. Tampilan Kesenian di dalam dan luar Daerah Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni Pengembangan

Budaya Daerah

11 Tampilan

Kesenian

100,000,000.00

2.00.02.01.1.02.16.16. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 255,100,000.00

2.00.02.01.1.02.16.16.016. Pengelolaan LAMR Indragiri Hilir Jumlah Cagar Budaya Daerah Yang Dilestarikan 7 Kegiatan 200,000,000.00

2.00.02.01.1.02.16.16.017. Inventarisasi dan Pendaftaran Cagar Budaya

Daerah

Jumlah Cagar Budaya Daerah Yang Dilestarikan 7 Kegiatan 5,100,000.00

2.00.02.01.1.02.16.16.018. Karya Cetak dan Karya Rekam Jumlah Cagar Budaya Daerah Yang Dilestarikan 7 Kegiatan 50,000,000.00

2.00.02.01.1.02.16.18. Program Pengelolaan Keragaman Budaya 323,500,000.00

2.00.02.01.1.02.16.18.003. Membangun Kemitraan Pengelolaan Kebudayaan

Antar Daerah

Jumlah Penyelenggaraan Festival Keragaman

Kebudayaan Daerah

1 Festival

Budaya

Daerah

323,500,000.00


Kebudayaan

835,000,000.00

2.00.02.01.1.02.16.21.001. Penyediaan Peralatan Kesenian Tradisional Jumlah Bangunan Bernilai Sejarah 10 Unit 685,000,000.00

2.00.02.01.1.02.16.21.002. Pengembangan Sarana dan Prasarana Penunjang

Nilai Budaya

Jumlah Bangunan Bernilai Sejarah 10 Unit 150,000,000.00

2.00.02.01.2.00.02. PARIWISATA 7,592,920,160.00


2.00.02.01.2.00.02.01.001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran 90% 5,000,000.00


Listrik

Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran 90% 199,592,000.00

2.00.02.01.2.00.02.01.008. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran 90% 224,160,000.00

2.00.02.01.2.00.02.01.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran 90% 20,500,000.00

2.00.02.01.2.00.02.01.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran 90% 43,908,000.00





Perundang-undangan


2.00.02.01.2.00.02.01.016. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran 90% 23,000,000.00

2.00.02.01.2.00.02.01.017. Penyediaan Makanan dan Minuman Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran 90% 10,000,000.00


daerah



Teknis Perkantoran


2.00.02.01.2.00.02.01.022. Singkronisasi dan Koordinasi Bidang Kesra dan

Kemasyarakatan


2.00.02.01.2.00.02.01.027. Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran 90% 108,000,000.00


Aparatur

345,475,000.00

2.00.02.01.2.00.02.02.003. Pembangunan Gedung Kantor Persentase Kecukupan Sarana dan Prasarana Kerja

Aparatur Yang Sesuai dengan Syandar Kerja

90% 132,500,000.00

2.00.02.01.2.00.02.02.005. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Persentase Kecukupan Sarana dan Prasarana Kerja


90% 70,000,000.00

2.00.02.01.2.00.02.02.010. Pengadaan meubeler Persentase Kecukupan Sarana dan Prasarana Kerja


90% 10,000,000.00

2.00.02.01.2.00.02.02.022. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Persentase Kecukupan Sarana dan Prasarana Kerja


90% 10,000,000.00


Operasional

Persentase Kecukupan Sarana dan Prasarana Kerja


90% 15,000,000.00


Kantor

Persentase Kecukupan Sarana dan Prasarana Kerja


90% 10,000,000.00

2.00.02.01.2.00.02.02.042. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Persentase Kecukupan Sarana dan Prasarana Kerja


90% 10,000,000.00

2.00.02.01.2.00.02.02.050. Pengadaan Furniture dan Interior Gedung Kantor Persentase Kecukupan Sarana dan Prasarana Kerja


90% 25,000,000.00

2.00.02.01.2.00.02.02.052. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Persentase Kecukupan Sarana dan Prasarana Kerja


90% 62,975,000.00


2.00.02.01.2.00.02.03.003. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Persentase Meningkatnya Kualitas Sumberdaya ASN 90% 14,400,000.00

2.00.02.01.2.00.02.03.005. Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu Persentase Meningkatnya Kualitas Sumberdaya ASN 90% 18,000,000.00


Aparatur

13,600,000.00

2.00.02.01.2.00.02.05.001. Pendidikan dan Pelatihan Formal Persentase Meningkatnya Kualitas Sumberdaya ASN 90% 13,600,000.00



254,750,000.00



Persentase Ketepatan Penyampaian laporan 90% 80,000,000.00


Anggaran


2.00.02.01.2.00.02.06.004. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Persentase Ketepatan Penyampaian laporan 90% 10,000,000.00







535,505,000.00

2.00.02.01.2.00.02.07.001. Penyusunan Program Kerja Persentase Ketepatan Penyampaian laporan 90% 213,627,000.00

2.00.02.01.2.00.02.07.002. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Persentase Ketepatan Penyampaian laporan 90% 35,000,000.00

2.00.02.01.2.00.02.07.003. Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial Persentase Ketepatan Penyampaian laporan 90% 286,878,000.00

2.00.02.01.2.00.02.12. Program Pengembangan Kelembagaan Dan

Sumberdaya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

7,080,000.00

2.00.02.01.2.00.02.12.002. Pelatihan Kader Sadar Wisata dan Sapta Pesona Jumlah SDM yang Dilatih 50 Orang 7,080,000.00

2.00.02.01.2.00.02.15. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 221,000,000.00

2.00.02.01.2.00.02.15.011. Penyelenggaraan Promosi Pariwisata Di Dalam dan

Luar Negeri

Jumlah Promosi Yang Dilaksanakan 5 Pameran 10,000,000.00

2.00.02.01.2.00.02.15.012. Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam

Pemasaran Pariwisata

Jumlah Promosi Yang Dilaksanakan 5 Pameran 5,000,000.00

2.00.02.01.2.00.02.15.013. Penyediaan Bahan Promosi Pariwisata Jumlah Promosi Yang Dilaksanakan 5 Pameran 206,000,000.00

2.00.02.01.2.00.02.16. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 9,130,000.00

2.00.02.01.2.00.02.16.006. Pengembangan Daerah Tujuan Wisata Jumlah Sarana dan Pariwisata 3 daya tarik 2,630,000.00

2.00.02.01.2.00.02.16.009. Pembinaan Generasi Pesona Indonesia (Genpi)

Inhil

Jumlah Sarana dan Pariwisata 3 daya tarik 6,500,000.00

2.00.02.01.2.00.02.22. Program Pengembangan Industri Pariwisata 14,240,000.00

2.00.02.01.2.00.02.22.006. Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata Persentase Pelaku Usaha Pariwisata Yang Memiliki TDUP 90% 5,540,000.00

2.00.02.01.2.00.02.22.007. Peningkatan Sertifikasi dan Standarisasi Usaha

Pariwisata

Persentase Pelaku Usaha Pariwisata Yang Memiliki TDUP 90% 8,700,000.00

2.00.02.01.2.00.02.23. Program Pengembangan dan Pelestarian Daya

Tarik Wisata Unggulan

1,412,350,000.00

2.00.02.01.2.00.02.23.001. Pelaksanaan event wisata religi Jumlah Event Pariwisata 5 Event 944,850,000.00

2.00.02.01.2.00.02.23.002. Peningkatan dan Pengembangan Daya Tarik

Wisata Baru

Jumlah Event Pariwisata 5 Event 50,000,000.00

2.00.02.01.2.00.02.23.007. Penyelenggaraan Event Wisata Khas Daerah Jumlah Event Pariwisata 5 Event 367,500,000.00

2.00.02.01.2.00.02.23.008. Pelaksanaan Festival Sungai Indragiri Jumlah Event Pariwisata 5 Event 50,000,000.00

2.00.02.01.2.00.02.24. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui

Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan

Intelektual (HAKI)

3,700,000.00

2.00.02.01.2.00.02.24.006. Pembinan dan Pengawasan Ekonomi Kreatif Jumlah Usaha Ekonomi Kreatif 50 Peserta 3,700,000.00


Pariwisata

2,466,340,160.00

2.00.02.01.2.00.02.25.001. Peningkatan Pembangunan Prasarana Pariwisata Jumlah Prasarana Pariwisata Yang Dibanguan 10 Unit 59,312,160.00

2.00.02.01.2.00.02.25.004. Peningkatan Pembangunan Prasarana Pariwisata


Jumlah Prasarana Pariwisata Yang Dibanguan 10 Unit 2,307,028,000.00

2.00.02.01.2.00.02.25.005. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Jumlah Prasarana Pariwisata Yang Dibanguan 10 Unit 100,000,000.00

2.00.02.01.2.00.02.26. Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola

Destinasi Pariwisata dan Kapasitas Masyarakat

Pelaku Usaha Kepariwisataan

658,580,000.00

2.00.02.01.2.00.02.26.001. Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata (Dana

Alokasi Khusus/DAK)

Jumlah Peserta Yang Dilatih 50 Orang 180,000,000.00

2.00.02.01.2.00.02.26.002. Pelatihan Pemandu Wisata Alam (Dana Alokasi

Khusus/DAK)


2.00.02.01.2.00.02.26.003. Pelatihan Pemandu Wisata Budaya (Dana Alokasi

Khusus/DAK)


2.00.02.01.2.00.02.26.004. Pelatihan Mengelola Homestay/Pondok

Wisata/Rumah Wisata (Dana Alokasi Khusus/DAK)


2.00.03.01. DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN

PETERNAKAN

9,475,000,000.00

2.00.03.01.1.02.03. PANGAN 2,633,625,000.00


2.00.03.01.1.02.03.15.009. Pemanfaatan Perkarangan untuk Pengembangan

Pangan

Persentase Poduktifitas tanaman pangan dan hortikulura 40.09 % 165,000,000.00

2.00.03.01.1.02.03.15.012. Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil

Pertanian

Persentase Poduktifitas tanaman pangan dan hortikulura 40.09 % 1,054,505,000.00

2.00.03.01.1.02.03.15.015. Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi,

Palawija


2.00.03.01.1.02.03.15.017. Pengembangan Pertanian pada Lahan Kering Persentase Poduktifitas tanaman pangan dan hortikulura 40.09 % 286,120,000.00

2.00.03.01.1.02.03.15.020. Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Persentase Poduktifitas tanaman pangan dan hortikulura 40.09 % 142,000,000.00

2.00.03.01.1.02.03.15.022. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Persentase Poduktifitas tanaman pangan dan hortikulura 40.09 % 221,000,000.00

2.00.03.01.1.02.03.15.027. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Budi

Daya


2.00.03.01.1.02.03.15.029. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu

Produk Perkebunan, Produk Pertanian


2.00.03.01.2.00.03. PERTANIAN 6,841,375,000.00



Listrik



100% 97,800,000.00





100% 21,600,000.00



100% 38,300,000.00



100% 35,740,000.00



100% 29,064,000.00


Perundang-undangan



100% 3,600,000.00



100% 23,988,000.00



100% 37,056,000.00


daerah



100% 460,135,000.00


Daerah



100% 61,386,000.00


Aparatur

836,459,500.00



Daerah

100% 411,549,500.00



Daerah

100% 54,900,000.00



Daerah

100% 20,000,000.00



Daerah

100% 25,910,000.00


Kantor



Daerah

100% 6,250,000.00



Daerah

100% 175,000,000.00



Daerah

100% 142,850,000.00


Aparatur

16,160,000.00




100% 16,160,000.00



113,263,000.00






100% 113,263,000.00




132,458,500.00


2.00.03.01.2.00.03.15. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 645,410,000.00

2.00.03.01.2.00.03.15.001. Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis Cakupan bina kelompok petani 100

Kelompok

Tani

165,410,000.00

2.00.03.01.2.00.03.15.002. Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku

Agrobisnis

Cakupan bina kelompok petani 100

Kelompok

Tani

200,000,000.00

2.00.03.01.2.00.03.15.003. Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani Cakupan bina kelompok petani 100

Kelompok

Tani

130,000,000.00

2.00.03.01.2.00.03.15.007. Penyusunan Kebijakan Pencegahan Alih Fungsi

Lahan Pertanian

Cakupan bina kelompok petani 100

Kelompok

Tani

150,000,000.00

2.00.03.01.2.00.03.16. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi

Pertanian/Perkebunan

135,000,000.00

2.00.03.01.2.00.03.16.007. Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

Unggul Daerah

Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan

unggulan daerah

3 kali 135,000,000.00

2.00.03.01.2.00.03.17. Program Peningkatan Penerapan Teknologi


460,000,000.00

2.00.03.01.2.00.03.17.001. Penelitian dan Pengembangan Teknologi

Pertanian/Perkebunan Tepat Guna

Produksi sektor tanaman pangan 100957 Ton 120,000,000.00

2.00.03.01.2.00.03.17.002. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi

pertanian/perkebunan tepat guna

Produksi sektor tanaman pangan 100957 Ton 240,000,000.00

2.00.03.01.2.00.03.17.015. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Produksi sektor tanaman pangan 100957 Ton 100,000,000.00

2.00.03.01.2.00.03.19. Program Pemberdayaan Penyuluh

Pertanian/Perkebunan Lapangan

1,673,410,000.00

2.00.03.01.2.00.03.19.001. Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh

Pertanian/ Perkebunan

Jumlah Pertemuan penyuluh pendamping petani 50 Kali 104,480,000.00

2.00.03.01.2.00.03.19.002. Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh



2.00.03.01.2.00.03.19.009. Penyediaan Sarana Keinformasian Balai Penyuluh

Pertanian (BPP) (Dana Alokasi Khusus/DAK)


2.00.03.01.2.00.03.19.010. Penyediaan Alat Bantu Penyuluhan Pertanian Balai

Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan (Dana

Alokasi Khusus/DAK)


2.00.03.01.2.00.03.19.012. Penyediaan Sarana Kendaraan Roda 2 untuk

Penyuluh Pertanian (PNS) - Dana Alokasi Khusus



Penyakit Ternak

586,590,000.00

2.00.03.01.2.00.03.20.002. Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan

Penyakit Menular Ternak

Persentase Kesehatan ternak 1.6 % 140,000,000.00

2.00.03.01.2.00.03.20.007. Pembangunan Pusat Kesehatan Hewan - Dana

Alokasi Khusus

Persentase Kesehatan ternak 1.6 % 446,590,000.00

2.00.03.01.2.00.03.21. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 1,313,955,000.00

2.00.03.01.2.00.03.21.003. Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat Persentase Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 90% 1,163,955,000.00

2.00.03.01.2.00.03.21.010. Pembibitan dan Perawatan Ternak Persentase Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 90% 150,000,000.00


Peternakan

120,000,000.00

2.00.03.01.2.00.03.22.006. Penyuluhan Pemasaran Produksi Peternakan Ketersediaan produk pangan asal hewan yang

ASUH(Aman,sehat,utuh dan Halal)

6 kali 120,000,000.00

2.00.03.02. DINAS PERKEBUNAN 40,569,989,240.00

2.00.03.02.1.02.03. PANGAN 2,765,026,500.00


2.00.03.02.1.02.03.15.012. Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil

Pertanian

Persentase Meningkatnya Ketahanan Pangan, Luasan

Lahan Peremajaan, Produksi dan Mutu Produk

perkebunan

100% 876,178,000.00

2.00.03.02.1.02.03.15.013. Pengembangan Cadangan Pangan Daerah Persentase Meningkatnya Ketahanan Pangan, Luasan


perkebunan

100% 116,975,000.00

2.00.03.02.1.02.03.15.015. Pengembangan Diverisifikasi Pangan Persentase Meningkatnya Ketahanan Pangan, Luasan


perkebunan

100% 94,867,500.00

2.00.03.02.1.02.03.15.017. Pengembangan Pertanian pada Lahan Kering Persentase Meningkatnya Ketahanan Pangan, Luasan


perkebunan

100% 98,500,000.00

2.00.03.02.1.02.03.15.022. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Persentase Meningkatnya Ketahanan Pangan, Luasan


perkebunan

100% 360,369,000.00

2.00.03.02.1.02.03.15.027. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Budi

Daya



perkebunan

100% 525,693,000.00

2.00.03.02.1.02.03.15.029. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu

Produk Perkebunan, Produk Pertanian



perkebunan

100% 692,444,000.00

2.00.03.02.2.00.03. PERTANIAN 37,804,962,740.00


2.00.03.02.2.00.03.01.001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Persentase Kebutuhan Pelayanan Administrasi

Perkantoran

100% 2,436,000.00


Listrik

Persentase Kebutuhan Pelayanan Administrasi

Perkantoran

100% 145,200,000.00

2.00.03.02.2.00.03.01.008. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Persentase Kebutuhan Pelayanan Administrasi

Perkantoran

100% 64,496,000.00

2.00.03.02.2.00.03.01.009. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Persentase Kebutuhan Pelayanan Administrasi

Perkantoran

100% 41,450,000.00

2.00.03.02.2.00.03.01.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor Persentase Kebutuhan Pelayanan Administrasi

Perkantoran

100% 49,959,000.00

2.00.03.02.2.00.03.01.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Persentase Kebutuhan Pelayanan Administrasi

Perkantoran

100% 7,166,000.00




Perkantoran

100% 14,250,000.00


Perundang-undangan


Perkantoran

100% 222,550,000.00

2.00.03.02.2.00.03.01.016. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Persentase Kebutuhan Pelayanan Administrasi

Perkantoran

100% 43,882,800.00

2.00.03.02.2.00.03.01.017. Penyediaan Makanan dan Minuman Persentase Kebutuhan Pelayanan Administrasi

Perkantoran

100% 77,300,000.00


daerah


Perkantoran

100% 672,342,000.00


Teknis Perkantoran


Perkantoran

100% 264,600,000.00


Daerah


Perkantoran

100% 165,010,000.00

2.00.03.02.2.00.03.01.027. Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor Persentase Kebutuhan Pelayanan Administrasi

Perkantoran

100% 64,800,000.00


Aparatur

1,939,105,000.00

2.00.03.02.2.00.03.02.003. Pembangunan Gedung Kantor Persentase Terpenuhinya Sarana Prasarana Kantor dan


100% 1,100,000,000.00

2.00.03.02.2.00.03.02.005. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Persentase Terpenuhinya Sarana Prasarana Kantor dan


100% 103,625,000.00

2.00.03.02.2.00.03.02.010. Pengadaan meubeler Persentase Terpenuhinya Sarana Prasarana Kantor dan


100% 76,675,000.00

2.00.03.02.2.00.03.02.013. Pengadaan Tanah Milik Pemerintah Daerah Persentase Terpenuhinya Sarana Prasarana Kantor dan


100% 315,650,000.00

2.00.03.02.2.00.03.02.022. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Persentase Terpenuhinya Sarana Prasarana Kantor dan


100% 17,250,000.00


Operasional

Persentase Terpenuhinya Sarana Prasarana Kantor dan


100% 95,580,000.00

2.00.03.02.2.00.03.02.052. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Persentase Terpenuhinya Sarana Prasarana Kantor dan


100% 230,325,000.00


2.00.03.02.2.00.03.03.005. Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu Persentase Terciptanya Keseragaman dan Peningkatan

Disiplin ASN

100% 92,525,000.00


Aparatur

34,732,000.00

2.00.03.02.2.00.03.05.001. Pendidikan dan Pelatihan Formal Persentase Sumber Daya Aparatur Yang Memiliki

Kompetensi sesuai bidangnya

100% 26,732,000.00

2.00.03.02.2.00.03.05.014. Penyusunan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis

Beban Kerja (ABK)

Persentase Sumber Daya Aparatur Yang Memiliki

Kompetensi sesuai bidangnya

100% 8,000,000.00



276,000,000.00





100% 23,450,000.00

2.00.03.02.2.00.03.06.004. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Persentase Tercapainya Penyusunan Dokumen Capaian


100% 6,750,000.00


pada SKPD



100% 122,395,000.00





100% 123,405,000.00




288,667,000.00

2.00.03.02.2.00.03.07.001. Penyusunan Program Kerja Persentase tersusunnya rencana kerja Badan / Dinas /

Instansi / Bagian

100% 288,667,000.00

2.00.03.02.2.00.03.15. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 467,606,000.00

2.00.03.02.2.00.03.15.001. Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis Peningkatan pendapatan Petani Perkebunan dan Pelaku

Agribisnis dan Kemampuan Lembaga Petani

5 Kelompok

Tani

194,170,000.00

2.00.03.02.2.00.03.15.003. Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani Peningkatan pendapatan Petani Perkebunan dan Pelaku

Agribisnis dan Kemampuan Lembaga Petani

5 Kelompok

Tani

273,436,000.00



462,251,000.00

2.00.03.02.2.00.03.16.007. Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

Unggul Daerah

Persentase Penyebaran Informasi Produk Perkebunan 100% 462,251,000.00

2.00.03.02.2.00.03.17. Program Peningkatan Penerapan Teknologi


19,882,057,940.00

2.00.03.02.2.00.03.17.001. Penelitian dan Pengembangan Teknologi

Pertanian/Perkebunan Tepat Guna

Persentase Terwujudnya Penerapan Teknologi tepat

guna untuk peningkatan produksi dan penyelamatan

kebun masyarakat

100% 317,846,000.00

2.00.03.02.2.00.03.17.002. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi

pertanian/perkebunan tepat guna



kebun masyarakat

100% 18,157,849,940.00

2.00.03.02.2.00.03.17.018. Pembangunan/Perbaikan Sumber-sumber Air




kebun masyarakat

100% 1,406,362,000.00

2.00.03.02.2.00.03.18. Program peningkatan produksi

pertanian/perkebunan

10,544,570,000.00

2.00.03.02.2.00.03.18.002. Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/

Perkebunan

Persentase Prasarana dan Sarana Penyelamatan Kebun

Masyarakat dan peningkatan Produksi perkebunan

100% 10,158,785,000.00

2.00.03.02.2.00.03.18.003. Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/

Perkebunan

Persentase Prasarana dan Sarana Penyelamatan Kebun


100% 214,435,000.00

2.00.03.02.2.00.03.18.006. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Persentase Prasarana dan Sarana Penyelamatan Kebun


100% 171,350,000.00

2.00.03.02.2.00.03.19. Program Pemberdayaan Penyuluh

Pertanian/Perkebunan Lapangan

1,982,007,000.00

2.00.03.02.2.00.03.19.001. Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh


Persentase Peningkatan Kapasitas dan Kesejahteraan

dalam menyusun programa dan penyebarluasan

informasi penyuluhan

100% 328,529,000.00

2.00.03.02.2.00.03.19.002. Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh





100% 1,363,675,000.00

2.00.03.02.2.00.03.19.003. Penyuluhan dan Pendampingan Bagi Pertanian/

Perkebunan




100% 289,803,000.00

2.00.06.01. DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 25,262,217,420.00

2.00.06.01.2.00.06. PERDAGANGAN 20,885,808,170.00




100% 8,250,000.00


Listrik



100% 105,000,000.00





100% 126,250,000.00



100% 81,880,000.00



100% 34,800,000.00



100% 61,220,650.00



100% 27,300,000.00





100% 8,625,000.00


Perundang-undangan



100% 15,600,000.00



100% 39,400,000.00



100% 47,920,000.00


daerah



100% 585,880,000.00


Aparatur

363,700,000.00

2.00.06.01.2.00.06.02.003. Pembangunan Gedung Kantor Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur


Daerah

100% 149,450,000.00



Daerah

100% 81,500,000.00



Daerah

100% 40,800,000.00



Daerah

100% 91,950,000.00


2.00.06.01.2.00.06.03.005. Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu Persentase Tingkat kedisiplinan aparatur Perangkat

Daerah

100% 45,500,000.00


Aparatur

100,000,000.00




100% 100,000,000.00



160,566,500.00






100% 116,813,500.00




100% 43,753,000.00




290,856,250.00


2.00.06.01.2.00.06.15. Program Perlindungan Konsumen dan

Pengamanan Perdagangan

1,149,301,000.00

2.00.06.01.2.00.06.15.002. Penyelesaian Permasalahan-permasalahan

Pengaduan Konsumen

Cakupan penyelesaian masalah pengaduan konsumen

cakupan perlindungan konsumen dan bina kelompok

pedagang/usaha sesuai peruntukkannya

100% 36,250,000.00

2.00.06.01.2.00.06.15.003. Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan

Jasa




100% 165,070,000.00

2.00.06.01.2.00.06.15.004. Pengelolaan dan Pengembangan UPT

Kemetrologian Daerah




100% 209,977,000.00

2.00.06.01.2.00.06.15.005. Peningkatan Pengawasan dan Pembinaan

Kemetrologian.




100% 102,650,000.00

2.00.06.01.2.00.06.15.007. Peningkatan Kapasitas Laboratorium UTTP

Kemetrologian Daerah.




100% 19,540,000.00

2.00.06.01.2.00.06.15.008. Sosialisasi dan Pengembangan tertib

ukurKemetrologian Daerah




100% 150,350,000.00

2.00.06.01.2.00.06.15.009. Peningkatan Pelaksanaan Tera/Tera Ulang Alat

UTTP




100% 332,469,000.00

2.00.06.01.2.00.06.15.012. Monitoring, Evaluasi Peredaran Barang dan Jasa Cakupan penyelesaian masalah pengaduan konsumen



100% 132,995,000.00

2.00.06.01.2.00.06.17. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 1,140,920,000.00

2.00.06.01.2.00.06.17.009. Koordinasi Program Pengembangan Ekspor

dengan Instansi Terkait /Asosiasi /Pengusaha

Cakupan Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan

Ekspor

100% 141,700,000.00

2.00.06.01.2.00.06.17.010. Pengembangan Kluster Produk Ekspor Cakupan Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan

Ekspor

100% 999,220,000.00

2.00.06.01.2.00.06.18. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan

Dalam Negeri

5,315,871,000.00

2.00.06.01.2.00.06.18.006. Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi

Perdagangan

Cakupan pendataan dan informasi harga 100% 2,496,050,000.00

2.00.06.01.2.00.06.18.009. Pengembangan Pasar dan Distrbusi

Barang/Produk ( Dana Alokasi Khusus/DAK )

Cakupan pendataan dan informasi harga 100% 2,819,821,000.00

2.00.06.01.2.00.06.19. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan

Asongan

551,350,000.00

2.00.06.01.2.00.06.19.001. Pembinaan Organisasi Pedagang Kaki Lima dan

Asongan

Cakupan bina kelompok pedagang/usaha sesuai

peruntukkannya

100% 213,350,000.00

2.00.06.01.2.00.06.19.002. Penyuluhan Peningkatan Disiplin Pedagang Kaki

Lima dan Asongan

Cakupan bina kelompok pedagang/usaha sesuai

peruntukkannya

100% 338,000,000.00

2.00.06.01.2.00.06.21. Program Pengembangan dan Penataan Sarana

dan Prasarana Perdagangan

10,625,617,770.00

2.00.06.01.2.00.06.21.001. Pembangunan Pasar Pedesaaan Cakupan dan Penataan Sarana dan Prasarana

Perdagangan

100% 10,277,985,270.00

2.00.06.01.2.00.06.21.002. Rehabilitasi/Pemeliharaan Pasar Pedesaan Cakupan dan Penataan Sarana dan Prasarana

Perdagangan

100% 347,632,500.00

2.00.06.01.2.00.07. PERINDUSTRIAN 4,376,409,250.00

2.00.06.01.2.00.07.15. Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem

Produksi

1,575,234,250.00

2.00.06.01.2.00.07.15.001. Penguatan Kemampuan Industri Berbasis

Teknologi

Persentase ketersediaan sarana dan prasarana peralatan

mesin pengolahan kelapa

100% 1,575,234,250.00

2.00.06.01.2.00.07.16. Program Pengembangan Industri Kecil dan

Menengah

2,101,175,000.00

2.00.06.01.2.00.07.16.001. Pembinaan bagi Industri Kecil dan Menengah

Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya

Cakupan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 100% 420,902,000.00

2.00.06.01.2.00.07.16.002. Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam

Memperkuat Jaringan Klaster Industri


2.00.06.01.2.00.07.16.003. Penyusunan Kebijakan Industri Terkait dan

Industri Penunjang Industri Kecil dan Menengah


2.00.06.01.2.00.07.16.004. Pemberian Kemudahan Izin Usaha Industri Kecil

dan Menengah



Memperkuat Jaringan Kluster Industri Sandang



Memperkuat Jaringan Kluster Industri Perabot


2.00.06.01.2.00.07.16.013. Penyediaan Sarana dan Prasarana Usaha

Perbengkelan


2.00.06.01.2.00.07.18. Program Penataan Struktur Industri 700,000,000.00

2.00.06.01.2.00.07.18.001. Kebijakan Keterkaitan Industri Hulu-hilir Cakupan pertumbuhan Industri 100% 700,000,000.00

3.00.01.01. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 11,261,295,699.70

3.00.01.01.3.00.01. PERENCANAAN PEMBANGUNAN 10,885,965,699.70




100% 9,600,000.00


Listrik



100% 270,000,000.00





100% 82,000,000.00



100% 67,000,000.00



100% 49,000,700.00



100% 30,000,000.00





100% 24,000,000.00


Perundang-undangan



100% 36,000,000.00



100% 75,000,000.00



100% 60,000,000.00


daerah



100% 1,124,782,000.00


Daerah



100% 45,000,000.00



100% 43,200,000.00


Aparatur

1,000,000,000.00



Daerah

100% 180,000,000.00



Daerah

100% 115,000,000.00

3.00.01.01.3.00.01.02.020. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur


Daerah

100% 45,000,000.00



Daerah

100% 60,000,000.00


Kantor



Daerah

100% 41,000,000.00


Kantor



Daerah

100% 50,000,000.00



Daerah

100% 204,000,000.00



Daerah

100% 305,000,000.00



Perlengkapannya

Persentase terciptanya keseragaman pakaian dinas dan

peningkatan disiplin Aparatur

100% 29,760,000.00

3.00.01.01.3.00.01.03.005. Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu Persentase terciptanya keseragaman pakaian dinas dan


100% 17,760,000.00


Aparatur

188,058,000.00


Perangkat Daerah

100% 188,058,000.00



231,800,000.00






100% 80,000,000.00




100% 31,800,000.00

3.00.01.01.3.00.01.06.012. Penyusunan laporan Sistem Pengendalian Internal

Perangkat Daerah




100% 120,000,000.00




112,436,000.00

3.00.01.01.3.00.01.07.001. Penyusunan Program Kerja Persentase tersusunnya Rencana Kerja

Badan/Dinas/Instansi/Bagian

100% 112,436,000.00

3.00.01.01.3.00.01.16. Program Kerjasama Pembangunan 591,670,000.00

3.00.01.01.3.00.01.16.008. Koordinasi Kerjasama Pembangunan Dengan

Pihak Ketiga

Capaian kerjasama pembangunan daerah 100% 216,505,000.00

3.00.01.01.3.00.01.16.009. Koordinasi Kerjasama Pembangunan dengan

Lembaga Luar Negeri


3.00.01.01.3.00.01.16.010. Koordinasi Kerjasama Pembangunan dengan

Daerah Lain


3.00.01.01.3.00.01.19. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota

menengah dan besar

145,000,000.00

3.00.01.01.3.00.01.19.009. Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan

Sanitasi Perkotaan

Capaian Koordinasi Perencanaan Pengembangan Kota-

kota menengah dan besar

100% 145,000,000.00

3.00.01.01.3.00.01.20. Program peningkatan kapasitas kelembagaan

perencanaan pembangunan daerah

230,000,000.00

3.00.01.01.3.00.01.20.004. Penyusunan Data Perencanaan Pembangunan

Daerah

Persentase peningkatan Kualitas Perencanaan Daerah 100% 230,000,000.00

3.00.01.01.3.00.01.21. Program perencanaan pembangunan daerah 4,055,898,999.70

3.00.01.01.3.00.01.21.008. Penyusunan Rancangan RKPD Persentase Indikator Program Daerah yang terukur 100% 469,030,000.00

3.00.01.01.3.00.01.21.009. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Persentase Indikator Program Daerah yang terukur 100% 646,022,000.00

3.00.01.01.3.00.01.21.010. Penetapan RKPD Persentase Indikator Program Daerah yang terukur 100% 43,030,000.00


Rencana Pembangunan Daerah

Persentase Indikator Program Daerah yang terukur 100% 75,000,000.00

3.00.01.01.3.00.01.21.020. Penyelenggaraan Forum SKPD Persentase Indikator Program Daerah yang terukur 100% 233,384,000.00

3.00.01.01.3.00.01.21.021. Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan

Pembangunan Daerah


3.00.01.01.3.00.01.21.022. Koordinasi Perencanaan Pengembangan dan

Peningkatan Infrastruktur


3.00.01.01.3.00.01.21.023. Koordinasi Penelitan, Pengembangan, Pendataan

dan Kerjasama Pembangunan


3.00.01.01.3.00.01.21.028. Penyusunan dan Pengembangan Sistem

Perencanaan Pembangunan Daerah


3.00.01.01.3.00.01.21.031. Koordinasi Penyusunan Perencanaan

Pembangunan Daerah


3.00.01.01.3.00.01.21.036. Koordinasi Perencanaan Tata Ruang, Lingkungan

Hidup dan Kehutanan


3.00.01.01.3.00.01.22. Program perencanaan pembangunan ekonomi 752,550,000.00

3.00.01.01.3.00.01.22.017. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub

Bidang Ekonomi

Persentase Realisasi pelaksanaan pencapaian

pembangunan bidang ekonomi

100% 297,980,000.00


Bidang Sumber Daya Alam dan Pertanian



100% 308,025,000.00

3.00.01.01.3.00.01.22.020. Kajian Perencanaan, Pengembangan Lingkup

Pertanian dan Agribisnis



100% 146,545,000.00

3.00.01.01.3.00.01.23. Program perencanaan sosial budaya 1,615,450,000.00

3.00.01.01.3.00.01.23.003. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang

Sosial dan Budaya


pembangunan bidang Sosial Budaya

100% 207,800,000.00

3.00.01.01.3.00.01.23.006. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Persentase Realisasi pelaksanaan pencapaian


100% 245,450,000.00

3.00.01.01.3.00.01.23.010. Rencana Aksi Daerah Anti Korupsi Persentase Realisasi pelaksanaan pencapaian


100% 183,360,000.00


Bidang Sumber Daya Manusia



100% 302,650,000.00

3.00.01.01.3.00.01.23.015. Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Aparatur Persentase Realisasi pelaksanaan pencapaian


100% 202,380,000.00

3.00.01.01.3.00.01.23.016. Penyusunan Rencana Aksi Daerah SDGs Persentase Realisasi pelaksanaan pencapaian


100% 178,090,000.00

3.00.01.01.3.00.01.23.018. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Persentase Realisasi pelaksanaan pencapaian


100% 181,530,000.00

3.00.01.01.3.00.01.23.019. Pelaksanaan Koordinasi Kabupaten Sehat Persentase Realisasi pelaksanaan pencapaian


100% 114,190,000.00

3.00.01.01.3.00.04. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 375,330,000.00

3.00.01.01.3.00.04.15. Program Penelitian dan Pengembangan 375,330,000.00

3.00.01.01.3.00.04.15.001. Pengkajian dan Pengembangan Potensi Daerah Persentase Realisasi pelaksanaan penelitian dan

Pengembangan dalam mendukung Produk Unggulan

Daerah

100% 174,160,000.00

3.00.01.01.3.00.04.15.002. Penyusunan Jurnal/Buletin/Majalah Ilmiah Persentase Realisasi pelaksanaan penelitian dan

Pengembangan dalam mendukung Produk Unggulan

Daerah

100% 201,170,000.00

3.00.02.01. BADAN PENDAPATAN DAERAH 11,279,750,000.00

3.00.02.01.3.00.02. KEUANGAN 11,279,750,000.00


3.00.02.01.3.00.02.01.001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Persentase sarana dan prasarana penunjang pelayanan

administrasi perkantoran

85% 7,338,000.00


Listrik

Persentase sarana dan prasarana penunjang pelayanan


85% 573,640,000.00





85% 129,150,000.00

3.00.02.01.3.00.02.01.008. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Persentase sarana dan prasarana penunjang pelayanan


85% 61,660,000.00

3.00.02.01.3.00.02.01.009. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Persentase sarana dan prasarana penunjang pelayanan


85% 14,400,000.00

3.00.02.01.3.00.02.01.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor Persentase sarana dan prasarana penunjang pelayanan


85% 196,334,500.00

3.00.02.01.3.00.02.01.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Persentase sarana dan prasarana penunjang pelayanan


85% 261,130,000.00





85% 39,006,000.00


Perundang-undangan



85% 29,999,600.00

3.00.02.01.3.00.02.01.016. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Persentase sarana dan prasarana penunjang pelayanan


85% 34,020,000.00

3.00.02.01.3.00.02.01.017. Penyediaan Makanan dan Minuman Persentase sarana dan prasarana penunjang pelayanan


85% 62,137,000.00


daerah



85% 605,024,000.00


Teknis Perkantoran



85% 612,000,000.00


Daerah



85% 236,431,000.00

3.00.02.01.3.00.02.01.026. Penyediaan Jasa Penggunaan Gedung kantor Persentase sarana dan prasarana penunjang pelayanan


85% 74,000,000.00

3.00.02.01.3.00.02.01.027. Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor Persentase sarana dan prasarana penunjang pelayanan


85% 158,400,000.00


Aparatur

705,923,000.00


yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD

85% 204,200,000.00



85% 208,908,000.00


Kantor



85% 67,500,000.00


Kantor



85% 30,000,000.00



85% 195,315,000.00



Perlengkapannya

Persentase terciptanya keseragaman pakaian dinas dan


85% 80,110,000.00


Aparatur

49,050,000.00



fungsi SKPD

85% 49,050,000.00



136,784,750.00





kelancaran tugas dan fungsi OPD

85% 6,100,000.00

3.00.02.01.3.00.02.06.011. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan


kelancaran tugas dan fungsi OPD

85% 130,684,750.00

3.00.02.01.3.00.02.15. Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah

7,213,212,150.00

3.00.02.01.3.00.02.15.015. Pengumpulan, Rekonsiliasi, dan Validasi Data

Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

Persentase Peningkatan target dan realisasi pendapatan

daerah

85% 121,701,000.00

3.00.02.01.3.00.02.15.017. Penatausahaan Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan target dan realisasi pendapatan

daerah

85% 41,430,000.00

3.00.02.01.3.00.02.15.018. Pendataan dan Pelayanan Pendaftaran PBB P2,

Reklame, dan Air Tanah


daerah

85% 125,335,000.00

3.00.02.01.3.00.02.15.020. Penilaian, Verifikasi, dan Validasi PBB P2, Reklame,

dan Air Tanah


daerah

85% 4,955,486,000.00

3.00.02.01.3.00.02.15.021. Penetapan dan Penyampaian SPPT PBB P2,

Reklame, dan Air Tanah


daerah

85% 836,395,200.00

3.00.02.01.3.00.02.15.022. Pendataan dan Pelayanan Pendaftaran, Penilaian,

Verifikasi, Validasi, Penetapan dan Penyampaian

Ketetapan Pajak Hotel dan Restoran


daerah

85% 68,171,000.00



Ketetapan Pajak Hiburan, Parkir dan Sarang

Burung Walet


daerah

85% 66,620,000.00



Ketetapan BPHTB, Mineral Bukan Logam dan

Batuan dan PPJ


daerah

85% 64,161,000.00

3.00.02.01.3.00.02.15.025. Publikasi, Pameran dan Promosi Pajak Daerah Persentase Peningkatan target dan realisasi pendapatan

daerah

85% 79,846,200.00

3.00.02.01.3.00.02.15.026. Pemberian Reward Bagi Wajib Pajak dan Pengelola

Pajak Daerah


daerah

85% 34,096,500.00

3.00.02.01.3.00.02.15.027. Penyuluhan dan Pengelolaan Keberatan Pajak

Daerah


daerah

85% 113,665,000.00

3.00.02.01.3.00.02.15.028. Pengawasan dan Pemeriksaan Wajib Pajak Daerah Persentase Peningkatan target dan realisasi pendapatan

daerah

85% 197,420,000.00

3.00.02.01.3.00.02.15.029. Penagihan, Penindakan dan Penyitaan Persentase Peningkatan target dan realisasi pendapatan

daerah

85% 52,446,250.00

3.00.02.01.3.00.02.15.030. Pengadaan Space Iklan Pajak Daerah Persentase Peningkatan target dan realisasi pendapatan

daerah

85% 129,785,000.00

3.00.02.01.3.00.02.15.031. Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem

Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah


daerah

85% 57,750,000.00

3.00.02.01.3.00.02.15.032. Penyusunan, Evaluasi, Kerjasama dan Sosialisasi

Peraturan tentang Pendapatan Daerah


daerah

85% 78,816,000.00

3.00.02.01.3.00.02.15.045. Verifikasi, Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan dan

Penerimaan Daerah


daerah

85% 190,088,000.00

3.00.02.02. BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

DAERAH

21,501,000,000.00

3.00.02.02.3.00.02. KEUANGAN 21,501,000,000.00




100% 6,300,000.00


Listrik



100% 196,200,000.00





100% 251,613,000.00



100% 285,240,000.00



100% 44,800,000.00



100% 174,401,500.00



100% 72,350,000.00





100% 71,950,000.00

3.00.02.02.3.00.02.01.014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Persentase administrasi perkantoran yang mendukung


100% 12,250,000.00


Perundang-undangan



100% 18,750,000.00



100% 78,000,000.00



100% 128,150,000.00


daerah



100% 1,893,025,000.00


Teknis Perkantoran



100% 220,200,000.00


Daerah



100% 124,795,000.00

3.00.02.02.3.00.02.01.021. Penyediaan Jasa Asuransi Kendaraan dan Gedung

Kantor



100% 167,400,000.00

3.00.02.02.3.00.02.01.024. Penyediaan Alat Tulis Kantor (PPKD) Persentase administrasi perkantoran yang mendukung


100% 220,600,000.00

3.00.02.02.3.00.02.01.025. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

(PPKD)



100% 218,720,000.00


Aparatur

8,513,825,000.00



Daerah

100% 6,316,510,000.00

3.00.02.02.3.00.02.02.009. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur


Daerah

100% 559,435,000.00



Daerah

100% 138,216,000.00



Daerah

100% 41,500,000.00


Operasional



Daerah

100% 501,990,000.00


Kantor



Daerah

100% 179,850,000.00

3.00.02.02.3.00.02.02.031. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Tanah Milik Pemda Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur


Daerah

100% 315,075,000.00



Daerah

100% 147,050,000.00

3.00.02.02.3.00.02.02.050. Pengadaan Furniture dan Interior Gedung Kantor Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur


Daerah

100% 159,599,000.00



Daerah

100% 154,600,000.00


Aparatur

593,920,000.00


Perangkat Daerah

100% 196,320,000.00

3.00.02.02.3.00.02.05.002. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Presentase peningkatan kualitas SDM Aparatur

Perangkat Daerah

100% 397,600,000.00



857,749,000.00






100% 53,100,000.00

3.00.02.02.3.00.02.06.002. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan



100% 7,400,000.00




100% 528,067,000.00

3.00.02.02.3.00.02.06.010. Penatausahaan Keuangan Pemerintah Daerah Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan



100% 217,282,000.00




100% 51,900,000.00

3.00.02.02.3.00.02.15. Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah

6,132,727,500.00

3.00.02.02.3.00.02.15.003. Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah

Daerah

Persentase tersusunnya Rencana Kerja


100% 145,608,000.00

3.00.02.02.3.00.02.15.006. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang

APBD



100% 937,929,500.00

3.00.02.02.3.00.02.15.007. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang

Penjabaran APBD



100% 211,732,000.00


Perubahan APBD



100% 507,503,000.00


Penjabaran Perubahan APBD



100% 153,402,000.00


Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD



100% 197,170,000.00


Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD



100% 212,835,000.00

3.00.02.02.3.00.02.15.012. Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah Persentase tersusunnya Rencana Kerja


100% 116,590,000.00

3.00.02.02.3.00.02.15.013. Penyusunan Sistem informasi Pengelolaan

Keuangan Daerah



100% 815,182,500.00

3.00.02.02.3.00.02.15.016. Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah Persentase tersusunnya Rencana Kerja


100% 813,140,000.00

3.00.02.02.3.00.02.15.034. Singkronisasi dan Rekonsiliasi Penyelenggaraan

Anggaran Daerah



100% 230,790,000.00

3.00.02.02.3.00.02.15.043. Asistensi dan Penyusunan Laporan Perpajakan Persentase tersusunnya Rencana Kerja


100% 225,020,000.00

3.00.02.02.3.00.02.15.059. Penyusunan Peraturan Pengelolaan Keuangan

Daerah



100% 645,359,000.00

3.00.02.02.3.00.02.15.060. Koordinasi Penyusunan, Perumusan Kebijakan

Bidang Perencanaan Anggaran Keuangan Daerah.



100% 99,480,500.00

3.00.02.02.3.00.02.15.074. Penyusunan Perubahan Peraturan Kepala Daerah

tentang Penjabaran APBD Tahun Berjalan



100% 211,330,000.00

3.00.02.02.3.00.02.15.075. Pelaporan dan Rekonsiliasi Keuangan dana

Perimbangan, Dana Bagi Hasil dan Tugas

Pembantuan



100% 301,370,000.00

3.00.02.02.3.00.02.15.076. Rekonsiliasi Laporan Realisasi Pengeluaran Kas

dan Pembinaan Perbendaharaan Perangkat

Daerah



100% 190,686,000.00

3.00.02.02.3.00.02.15.077. Penyusunan KUA dan PPAS Persentase tersusunnya Rencana Kerja


100% 117,600,000.00

3.00.02.02.3.00.02.21. Program Pengelolaan Aset Daerah 1,218,034,000.00

3.00.02.02.3.00.02.21.001. Pemutakhiran, Pencatatan dan Pelaporan Asset

Daerah

Pemutakhiran administrasi pencatatan dan pelaporan

aset daerah

100% 600,204,000.00

3.00.02.02.3.00.02.21.002. Penghapusan Barang dan Inventaris Pemerintah

Daerah


aset daerah

100% 113,822,000.00

3.00.02.02.3.00.02.21.003. Pemeliharaan Asset Pemerintah Daerah Pemutakhiran administrasi pencatatan dan pelaporan

aset daerah

100% 349,200,000.00

3.00.02.02.3.00.02.21.004. Pembinaan dan Pengelolaan Asset Daerah Pemutakhiran administrasi pencatatan dan pelaporan

aset daerah

100% 90,465,000.00

3.00.02.02.3.00.02.21.005. Monitoring Pelaksanaan Pengelolaan Asset

Daerah


aset daerah

100% 64,343,000.00

3.00.03.01. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

SUMBERDAYA MANUSIA

6,562,100,000.00

3.00.03.01.3.00.03. KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN

6,562,100,000.00


3.00.03.01.3.00.03.01.001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat cakupan pelaksanaan pelayanan administrasi

perkantoran dan kepegawaian

100% 13,640,000.00


Listrik

cakupan pelaksanaan pelayanan administrasi


100% 103,602,000.00

3.00.03.01.3.00.03.01.008. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor cakupan pelaksanaan pelayanan administrasi


100% 35,000,000.00

3.00.03.01.3.00.03.01.009. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja cakupan pelaksanaan pelayanan administrasi


100% 25,000,000.00

3.00.03.01.3.00.03.01.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor cakupan pelaksanaan pelayanan administrasi


100% 74,870,000.00

3.00.03.01.3.00.03.01.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan cakupan pelaksanaan pelayanan administrasi


100% 35,000,000.00





100% 16,500,000.00


Perundang-undangan



100% 33,000,000.00

3.00.03.01.3.00.03.01.016. Penyediaan Bahan Logistik Kantor cakupan pelaksanaan pelayanan administrasi


100% 34,000,000.00

3.00.03.01.3.00.03.01.017. Penyediaan Makanan dan Minuman cakupan pelaksanaan pelayanan administrasi


100% 26,310,000.00


daerah



100% 670,290,000.00


Aparatur

529,004,000.00

3.00.03.01.3.00.03.02.022. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Persentase terpenuhinya sarana prasarana kantor dan

pemeliharaan peralatan kerja

100% 14,600,000.00



Persentase terpenuhinya sarana prasarana kantor dan


100% 94,578,000.00

3.00.03.01.3.00.03.02.052. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Persentase terpenuhinya sarana prasarana kantor dan


100% 419,826,000.00


3.00.03.01.3.00.03.03.005. Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu Persentase terciptanya keseragaman dan Peningkatan

Disiplin ASN

100% 20,000,000.00


Aparatur

59,780,000.00

3.00.03.01.3.00.03.05.002. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Persentase Peningkatan ASN yang memiliki kemampuan

dan keterampilan khusus

100% 59,780,000.00



12,600,000.00



Persentase tercapainya Penyusunan Dokumen Capaian

Kinerja dan Keuangan

100% 12,600,000.00




8,800,000.00

3.00.03.01.3.00.03.07.001. Penyusunan Program Kerja Persentase tersusunnya Rencana Kerja


100% 8,800,000.00

3.00.03.01.3.00.03.15. Program Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur

3,054,484,000.00

3.00.03.01.3.00.03.15.001. Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS Indeks Kepuasan Pelayanan administrasi kepegawaian 76% 545,000,000.00

3.00.03.01.3.00.03.15.004. Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat

Otomatis PNS

Indeks Kepuasan Pelayanan administrasi kepegawaian 76% 184,265,000.00

3.00.03.01.3.00.03.15.005. Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi

Kepegawaian


3.00.03.01.3.00.03.15.008. Pemberian Penghargaan bagi PNS yang

Berprestasi


3.00.03.01.3.00.03.15.009. Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran

Disiplin PNS


3.00.03.01.3.00.03.15.011. Penyelenggaraan Izin Belajar, Tugas Belajar dan

Ikatan Dinas


3.00.03.01.3.00.03.15.015. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Indeks Kepuasan Pelayanan administrasi kepegawaian 76% 81,480,000.00

3.00.03.01.3.00.03.15.017. Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah/Janji

Pegawai Negeri Sipil Daerah


3.00.03.01.3.00.03.15.018. Pembinaan dan Silaturahim Aparatur Daerah Indeks Kepuasan Pelayanan administrasi kepegawaian 76% 95,200,000.00

3.00.03.01.3.00.03.15.019. Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi Indeks Kepuasan Pelayanan administrasi kepegawaian 76% 215,325,000.00

3.00.03.01.3.00.03.15.023. Seleksi Penerimaan Calon ASN Indeks Kepuasan Pelayanan administrasi kepegawaian 76% 673,140,000.00

3.00.03.01.3.00.03.15.024. Pemulangan Pegawai ASN yang Tewas dalam

Melaksanakan Tugas


3.00.03.01.3.00.03.15.025. Mutasi ASN Indeks Kepuasan Pelayanan administrasi kepegawaian 76% 199,135,000.00

3.00.03.01.3.00.03.15.026. Pelayanan Administrasi dan

Pemberhentian/Pensiun ASN



Aparatur (teknis)

1,810,220,000.00

3.00.03.01.3.00.03.17.001. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon

PNS Daerah

Persentase ASN mengikuti DIKLAT 51% 1,000,000,000.00

3.00.03.01.3.00.03.17.002. Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS

Daerah

Persentase ASN mengikuti DIKLAT 51% 612,670,000.00

3.00.03.01.3.00.03.17.004. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS

Daerah

Persentase ASN mengikuti DIKLAT 51% 145,955,000.00

3.00.03.01.3.00.03.17.006. Penataan Sistem Administrasi Kartu Kepegawaian Persentase ASN mengikuti DIKLAT 51% 51,595,000.00

3.00.05.01. INSPEKTORAT DAERAH 8,668,360,000.00

3.00.05.01.3.00.05. PENGAWASAN 8,668,360,000.00




100% 7,200,000.00


Listrik



100% 139,560,000.00



100% 56,420,000.00



100% 134,028,000.00





100% 5,600,000.00


Perundang-undangan



100% 31,920,000.00



100% 57,200,000.00



100% 58,890,000.00


daerah



100% 1,482,453,000.00


Teknis Perkantoran



100% 84,000,000.00


Daerah



100% 35,000,000.00



100% 48,000,000.00


Aparatur

748,192,000.00



Daerah

100% 118,887,000.00



Daerah

100% 54,155,000.00



Daerah

100% 16,000,000.00


Kantor



Daerah

100% 30,500,000.00



Daerah

100% 200,000,000.00



Daerah

100% 100,000,000.00





Daerah

100% 31,000,000.00



Daerah

100% 197,650,000.00



Perlengkapannya


Daerah

100% 32,500,000.00


Aparatur

544,975,000.00



100% 386,110,000.00

3.00.05.01.3.00.05.05.002. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Persentase Peningkatan ASN yang memiliki Kemampuan


100% 158,865,000.00



213,247,000.00





100% 213,247,000.00

3.00.05.01.3.00.05.15. Program Peningkatan Sistem Pengawasan

Internal dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH

3,842,379,000.00

3.00.05.01.3.00.05.15.001. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala Persentase temuan APIP yang ditindak lanjuti 75% 2,320,524,000.00

3.00.05.01.3.00.05.15.002. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan

Pemerintah Daerah

Persentase temuan APIP yang ditindak lanjuti 75% 304,125,000.00

3.00.05.01.3.00.05.15.008. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan Persentase temuan APIP yang ditindak lanjuti 75% 844,870,000.00

3.00.05.01.3.00.05.15.009. Pengelolaan LHKPN/LHKASN dan LP2P Persentase temuan APIP yang ditindak lanjuti 75% 156,920,000.00

3.00.05.01.3.00.05.15.010. Pemantauan atas Penyelesaian Ganti Kerugian

Negara/Daerah

Persentase temuan APIP yang ditindak lanjuti 75% 215,940,000.00

3.00.05.01.3.00.05.16. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga

Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

75,321,000.00

3.00.05.01.3.00.05.16.001. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan

Aparatur Pengawasan

Persentase aparatur yang mengikuti pendidikan kantor

sendiri

100% 75,321,000.00

3.00.05.01.3.00.05.20. Program Pencegahan dan Pemberantasan

Korupsi

1,071,475,000.00

3.00.05.01.3.00.05.20.001. Pengembangan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah Daerah

Nilai Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi

Terintegrassi.

90 Nilai 131,460,000.00

3.00.05.01.3.00.05.20.002. Pengendalian Pelaksanaan Gratifikasi Nilai Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi

Terintegrassi.

90 Nilai 34,655,000.00

3.00.05.01.3.00.05.20.003. Review Dokumen Perencanaan, Anggaran dan

Laporan Tahunan


Terintegrassi.

90 Nilai 73,575,000.00

3.00.05.01.3.00.05.20.004. Pengawasan Pelaksanaan Aksi Daerah Pencegahan

dan Pemberantasan Korupsi


Terintegrassi.

90 Nilai 62,610,000.00

3.00.05.01.3.00.05.20.006. Pengawal dan Pengaman Pemerintahan Daerah Nilai Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi

Terintegrassi.

90 Nilai 466,345,000.00

3.00.05.01.3.00.05.20.007. Survei Penilaian Integritas (SPI) Nilai Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi

Terintegrassi.

90 Nilai 302,830,000.00

3.00.06.01. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 4,310,000,000.00



882,551,000.00

3.00.06.01.1.01.05.15. Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

259,979,000.00

3.00.06.01.1.01.05.15.005. Pengendalian Keamanan Lingkungan Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Keamanan dan

Kenyamanan Lingkungan

100% 176,340,000.00

3.00.06.01.1.01.05.15.007. Peningkatan dan Pengendalian Kewaspadaan Dini

Masyarakat

Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Keamanan dan

Kenyamanan Lingkungan

100% 83,639,000.00

3.00.06.01.1.01.05.16. Program pemeliharaan kantrantibmas dan

pencegahan tindak kriminal

622,572,000.00

3.00.06.01.1.01.05.16.002. Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan

dalam Teknik Pencegahan Kejahatan

Jumlah Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan

Tindak Kriminal

100% 561,406,000.00

3.00.06.01.1.01.05.16.006. Pendataan dan Pemantauan Orang Asing Jumlah Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan

Tindak Kriminal

100% 61,166,000.00

3.00.06.01.3.00.05. PENGAWASAN 94,639,000.00

3.00.06.01.3.00.05.15. Program Peningkatan Sistem Pengawasan

Internal dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH

94,639,000.00

3.00.06.01.3.00.05.15.002. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan

Pemerintah Daerah

Cakupan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

20 Kecamatan 94,639,000.00

3.00.06.01.3.00.06. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 3,332,810,000.00



Administrasi Perkantoran yang Baik

100% 3,600,000.00


Listrik



100% 16,200,000.00





100% 9,800,000.00



100% 25,964,000.00



100% 29,252,000.00



100% 7,314,000.00





100% 11,671,000.00


Perundang-undangan



100% 28,160,000.00



100% 40,008,000.00


daerah



100% 280,051,000.00


Daerah



100% 156,610,000.00


Aparatur

721,170,000.00

3.00.06.01.3.00.06.02.002. Pembangunan Rumah Dinas Persentase Kecukupan Sarana Kerja Aparatur yang sesuai

dengan Standar Kerja

100% 350,000,000.00

3.00.06.01.3.00.06.02.005. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Persentase Kecukupan Sarana Kerja Aparatur yang sesuai


100% 334,970,000.00


Operasional

Persentase Kecukupan Sarana Kerja Aparatur yang sesuai


100% 27,200,000.00


Kantor

Persentase Kecukupan Sarana Kerja Aparatur yang sesuai


100% 9,000,000.00


3.00.06.01.3.00.06.03.005. Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu Persentase Terciptanya Keseragaman dan Peningkatan

Disiplin ASN

100% 29,450,000.00


Aparatur

611,896,000.00

3.00.06.01.3.00.06.05.001. Pendidikan dan Pelatihan Formal Persentase Peningkatan ASN yang memiliki Kemampuan,

Keterampilan Khusus dan Pelaksanaan Hari-hari Besar

Nasional dan Daerah

100% 199,726,000.00


dan Daerah

Persentase Peningkatan ASN yang memiliki Kemampuan,

Keterampilan Khusus dan Pelaksanaan Hari-hari Besar

Nasional dan Daerah

100% 412,170,000.00



103,673,000.00



Persentase Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

100% 103,673,000.00

3.00.06.01.3.00.06.15. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 587,180,000.00

3.00.06.01.3.00.06.15.001. Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam

Kehidupan Beragama

Jumlah warga negara yang mendapat pelatihan wawasan

kebangsaan

210 Orang 89,180,000.00

3.00.06.01.3.00.06.15.002. Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di

Kalangan Masyarakat


kebangsaan

210 Orang 279,540,000.00

3.00.06.01.3.00.06.15.003. Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-

nilai Luhur Budaya Bangsa


kebangsaan

210 Orang 218,460,000.00

3.00.06.01.3.00.06.16. Program kemitraan pengembangan wawasan

kebangsaan

170,920,000.00

3.00.06.01.3.00.06.16.004. Kemitraan dan Koordinasi Penyelenggaraan

Pemerintahan.

Persentase kemitraan wawasan kebangsaan yang

dikembangkan

80% 170,920,000.00

3.00.06.01.3.00.06.17. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit

Masyarakat (Pekat)

50,000,000.00

3.00.06.01.3.00.06.17.001. Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan

Minuman Keras dan Narkoba

Jumlah warga negara yang mengikuti Pembinaan dan

Penyuluhan Pencegahan dan Pemberantasan

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

100 Orang 50,000,000.00

3.00.06.01.3.00.06.18. Program Pendidikan Politik Masyarakat 338,891,000.00

3.00.06.01.3.00.06.18.003. Koordinasi Forum-forum Diskusi Politik Persentase Pemahaman Politik Masyarakat dan Jumlah

Forum-forum Diskusi Politik

80% 49,891,000.00

3.00.06.01.3.00.06.18.008. Pembinaan dan Pendataan bagi Ormas/LSM Persentase Pemahaman Politik Masyarakat dan Jumlah

Forum-forum Diskusi Politik

80% 289,000,000.00

3.00.06.01.3.00.06.20. Program Pengembangan dan Kemitraan Ormas 111,000,000.00

3.00.06.01.3.00.06.20.002. Peningkatan Kemitraan Organisasi

Kemasyarakatan

Persentase cakupan Ormas yang dibina 80% 111,000,000.00

3.00.07.01. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 4,126,960,000.00

3.00.07.01.3.00.07. PENANGGULANGAN BENCANA 4,126,960,000.00




94% 2,280,000.00


Listrik



94% 60,000,000.00



94% 53,035,000.00



94% 24,000,000.00



94% 4,500,000.00





94% 8,734,500.00


Perundang-undangan



94% 4,920,000.00



94% 50,000,000.00



94% 16,320,000.00


daerah



94% 566,048,000.00


Daerah



94% 111,052,500.00


Aparatur

91,850,000.00



Daerah

95% 15,000,000.00


Operasional



Daerah

95% 15,000,000.00


Kantor



Daerah

95% 17,000,000.00





Daerah

95% 10,550,000.00



Daerah

95% 34,300,000.00



Perlengkapannya


Daerah

100% 26,650,000.00

3.00.07.01.3.00.07.03.003. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Persentase Tingkat kedisiplinan aparatur Perangkat

Daerah

100% 48,300,000.00



284,440,000.00






95% 233,518,000.00


Anggaran




95% 50,922,000.00




35,950,000.00


3.00.07.01.3.00.07.15. Program pencegahan dini dan penanggulangan

korban bencana alam

350,000,000.00

3.00.07.01.3.00.07.15.006. Identifikasi dan Koordinasi Pencegahan Bencana

pada Daerah Rawan Bencana

Persentase Cakupan Pencegahan dan Penanganan

Daerah Rawan Bencana

95% 175,000,000.00

3.00.07.01.3.00.07.15.015. Penyuluhan Warga Daerah Rawan Bencana Persentase Cakupan Pencegahan dan Penanganan

Daerah Rawan Bencana

95% 175,000,000.00

3.00.07.01.3.00.07.16. Program Penyelenggaraan Penanggulangan

Bencana

1,272,880,000.00

3.00.07.01.3.00.07.16.004. Pengelolaan Pelaksanaan Posko Siaga dan

Penanganan Darurat Bencana

Persentase Cakupan Penanganan Daerah Rawan

Bencana

98% 250,000,000.00

3.00.07.01.3.00.07.16.012. Pelaksanaan Operasional Tim Reaksi Cepat

Penanganan Bencana

Persentase Cakupan Penanganan Daerah Rawan

Bencana

98% 1,022,880,000.00

3.00.07.01.3.00.07.17. Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca

Bencana

330,000,000.00

3.00.07.01.3.00.07.17.007. Pelaksanaan dan Koordinasi Rehabilitasi Pasca

Bencana

Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sementara

daerah pasca bencana

94% 165,000,000.00

3.00.07.01.3.00.07.17.010. Pelaksanaan dan Koordinasi Pemulihan Sarana

dan Prasarana Publik

Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sementara

daerah pasca bencana

94% 165,000,000.00

3.00.07.01.3.00.07.18. Program Penanganan Kedaruratan Dan Logistik

Bencana

786,000,000.00

3.00.07.01.3.00.07.18.003. Pengadaan Logistik Bencana Persentase Jumlah penanganaan kedaruratan, peralatan

dan logistik korban bencana

98% 322,428,000.00

3.00.07.01.3.00.07.18.004. Pengelolaan Pelaksanaan Pengiriman, Evaluasi dan

Pemantauan Logistik Bencana

Persentase Jumlah penanganaan kedaruratan, peralatan


98% 9,750,000.00

3.00.07.01.3.00.07.18.005. Pengadaan, Pemeliharaan dan Perawatan

Peralatan Penanggulangan Bencana

Persentase Jumlah penanganaan kedaruratan, peralatan


98% 453,822,000.00

4.00.01.02. SEKRETARIAT DAERAH 109,631,915,680.00

4.00.01.02.3.00.01. PERENCANAAN PEMBANGUNAN 57,772,000.00

4.00.01.02.3.00.01.21. Program perencanaan pembangunan daerah 57,772,000.00

4.00.01.02.3.00.01.21.001. Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam

Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik

Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

(kategori)

100 (Tinggi) 57,772,000.00

4.00.01.02.3.00.02. KEUANGAN 360,431,500.00

4.00.01.02.3.00.02.16. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan

Keuangan Kabupaten/Kota

360,431,500.00

4.00.01.02.3.00.02.16.006. Asistensi Penyusunan RKA/DPA dan DPPA Cakupan Fasilitas pengelolaan keuangan 100% 360,431,500.00

4.00.01.02.3.00.03. KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN

595,610,000.00


Aparatur

465,740,000.00

4.00.01.02.3.00.03.15.005. Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi

Kepegawaian

Pesentase ketersediaan data informasi Aparatur yang

mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat

Daerah

100% 465,740,000.00

4.00.01.02.3.00.03.16. Program Pendidikan Kedinasan 129,870,000.00

4.00.01.02.3.00.03.16.001. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Persentase pengiriman peserta

sosialisasi/Bimtek/Pelatihan Teknis Luar Daerah

100% 129,870,000.00

4.00.01.02.4.00.01. KEPALA DAERAH 108,618,102,180.00




100% 40,800,000.00


Listrik



100% 1,694,400,000.00

4.00.01.02.4.00.01.01.003. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan

Kantor



100% 652,850,000.00





100% 153,110,000.00



100% 824,050,000.00



100% 579,090,000.00



100% 190,015,000.00



100% 135,430,000.00





100% 178,490,000.00



100% 2,772,750,000.00


daerah



100% 6,989,400,000.00


Teknis Perkantoran



100% 737,500,000.00


Daerah



100% 386,438,000.00

4.00.01.02.4.00.01.01.021. Penyediaan Jasa Asuransi Kendaraan dan Gedung

Kantor



100% 225,965,000.00

4.00.01.02.4.00.01.01.023. Penyediaan Logistik Rumah Tangga Bupati/Wakil

Bupati



100% 3,023,700,000.00


Aparatur

7,830,402,000.00



Daerah

100% 78,240,000.00

4.00.01.02.4.00.01.02.006. Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan Dinas Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur


Daerah

100% 988,630,500.00

4.00.01.02.4.00.01.02.007. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur


Daerah

100% 168,240,000.00

4.00.01.02.4.00.01.02.008. Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur


Daerah

100% 245,070,000.00

4.00.01.02.4.00.01.02.009. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur


Daerah

100% 187,500,000.00



Daerah

100% 258,375,000.00

4.00.01.02.4.00.01.02.020. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur


Daerah

100% 873,825,000.00

4.00.01.02.4.00.01.02.021. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur


Daerah

100% 84,240,000.00



Daerah

100% 581,341,500.00



Daerah

100% 349,000,000.00


Operasional



Daerah

100% 1,944,030,000.00

4.00.01.02.4.00.01.02.025. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah

Jabatan/Dinas



Daerah

100% 350,000,000.00

4.00.01.02.4.00.01.02.027. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah

Jabatan Dinas



Daerah

100% 200,000,000.00


Kantor



Daerah

100% 416,785,000.00

4.00.01.02.4.00.01.02.040. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur


Daerah

100% 1,105,125,000.00



Perlengkapannya


Daerah

100% 19,600,000.00

4.00.01.02.4.00.01.03.006. Pengadaan Pakaian Dinas Bupati Persentase Tingkat kedisiplinan aparatur Perangkat

Daerah

100% 75,400,000.00

4.00.01.02.4.00.01.03.007. Pengadaan Pakaian Dinas Wakil Bupati Persentase Tingkat kedisiplinan aparatur Perangkat

Daerah

100% 62,400,000.00


Aparatur

1,991,100,000.00




100% 89,000,000.00


dan Daerah




100% 1,902,100,000.00



728,084,500.00

4.00.01.02.4.00.01.06.002. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan



100% 150,414,000.00




100% 190,714,500.00

4.00.01.02.4.00.01.06.005. Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip SKPD Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan



80% 294,836,000.00


pada SKPD




100% 92,120,000.00

4.00.01.02.4.00.01.15. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

7,986,036,940.00

4.00.01.02.4.00.01.15.001. Dialog/ Audiensi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat,

Pimpinan/ Anggota Organisasi Sosial dan

Masyarakat

Persentase Pelayanan Kedinasan KDH dan Wakil KDH 100% 875,698,000.00

4.00.01.02.4.00.01.15.002. Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/

Departemen/Lembaga Pemerintah Non

Departemen/Luar Negeri


4.00.01.02.4.00.01.15.004. Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah Persentase Pelayanan Kedinasan KDH dan Wakil KDH 100% 1,102,641,440.00

4.00.01.02.4.00.01.15.005. Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah


4.00.01.02.4.00.01.15.007. PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN

KESEHATAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI


4.00.01.02.4.00.01.15.008. Pengelolaan Pelayanan Kedinasan Pimpinan dan

Kegiatan Resmi Daerah

Persentase Pelayanan Kedinasan KDH dan Wakil KDH 100% 3,978,415,500.00

4.00.01.02.4.00.01.15.010. Penyediaan Makan Minum Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah

Persentase Pelayanan Kedinasan KDH dan Wakil KDH 100% 1,115,200,000.00


Reformasi Birokrasi

211,000,000.00

4.00.01.02.4.00.01.20.001. Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Persentase implementasi agenda reformasi birokrasi

sesuai road map reformasi birokrasi

100% 137,652,000.00

4.00.01.02.4.00.01.20.002. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi

Persentase implementasi agenda reformasi birokrasi

sesuai road map reformasi birokrasi

100% 73,348,000.00

4.00.01.02.4.00.01.21. Program Fasilitasi, Pembinaan, Koordinasi

Kebijakan Bidang Ekonomi Pembangunan

1,401,837,520.00

4.00.01.02.4.00.01.21.002. Pengembangan Kebijakan dan Program

Peningkatan Ekonomi Lokal

Persentase pelaksanaan koordinasi Bidang Ekonomi

Pembangunan

90% 218,988,420.00

4.00.01.02.4.00.01.21.004. Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan

dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal


Pembangunan

90% 444,905,000.00

4.00.01.02.4.00.01.21.005. Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah di

Bidang Ekonomi


Pembangunan

90% 370,917,000.00

4.00.01.02.4.00.01.21.008. Penyusunan dan Perhitungan Inflasi Persentase pelaksanaan koordinasi Bidang Ekonomi

Pembangunan

90% 160,381,500.00

4.00.01.02.4.00.01.21.011. Pelaksanaan Kerjasama dengan Dunia

Usaha/Lembaga


Pembangunan

90% 206,645,600.00

4.00.01.02.4.00.01.22. Program Peningkatan Kualitas Produk Hukum 1,015,444,500.00

4.00.01.02.4.00.01.22.001. Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan

Perundang-Undangan

Persentase keluaran Produk Hukum yang berkualitas 5% 587,230,250.00

4.00.01.02.4.00.01.22.002. Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah

terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang

baru, lebih tinggi dan keserasian antar Peraturan

Perundang-Undangan

Persentase keluaran Produk Hukum yang berkualitas 5% 428,214,250.00

4.00.01.02.4.00.01.23. Program Penataan Kualitas Dokumentasi dan

Informasi Hukum

548,318,620.00

4.00.01.02.4.00.01.23.002. Publikasi Peraturan Perundang-Undangan Persentase Dokumen dan Informasi yang berkualitas 85% 548,318,620.00

4.00.01.02.4.00.01.24. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan

Bantuan Hukum

1,176,160,000.00

4.00.01.02.4.00.01.24.001. Peningkatan Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah

di Bidang Hukum

Persentase layanan bantuan hukum 4% 112,020,000.00

4.00.01.02.4.00.01.24.002. Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan

Perundang-Undangan

Persentase layanan bantuan hukum 4% 1,064,140,000.00

4.00.01.02.4.00.01.31. Program Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial

dan Keagamaan.

52,963,183,520.00

4.00.01.02.4.00.01.31.001. Singkronisasi dan Koordinasi Bidang Kesra dan

Kemasyarakatan.

Persentase Peningkatan kualitas kehidupan Sosial

keagamaan dan kemasyaratan

100% 686,123,000.00

4.00.01.02.4.00.01.31.002. Pengelolaan dan Vertifikasi Hibah dan Bantuan

Sosial untuk Organisasi Sosial Kemasyarakatan



100% 516,347,000.00

4.00.01.02.4.00.01.31.003. Sosialisasi Program Akselarasi UKS/Madrasah Persentase Peningkatan kualitas kehidupan Sosial


100% 320,315,020.00

4.00.01.02.4.00.01.31.004. Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial

Masyarakat



100% 7,747,456,500.00

4.00.01.02.4.00.01.31.005. Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Belajar

Bidang Seni, Budaya, Olahraga dan Bahasa



100% 631,875,000.00

4.00.01.02.4.00.01.31.007. Penyediaan Sarana dan Prasarana Keagamaan Persentase Peningkatan kualitas kehidupan Sosial


100% 33,753,650,000.00

4.00.01.02.4.00.01.31.008. Penyelenggaraan Acara Keagamaan Persentase Peningkatan kualitas kehidupan Sosial


100% 5,464,070,000.00

4.00.01.02.4.00.01.31.009. Pengembangan Nilai Budaya dan Keagamaan Persentase Peningkatan kualitas kehidupan Sosial


100% 325,106,500.00

4.00.01.02.4.00.01.31.010. Pembinaan Organisasi Sosial Kemasyarakatan Persentase Peningkatan kualitas kehidupan Sosial


100% 2,387,831,500.00

4.00.01.02.4.00.01.31.011. Penyelenggaraan Hari Hari Besar Keagamaan Persentase Peningkatan kualitas kehidupan Sosial


100% 1,130,409,000.00

4.00.01.02.4.00.01.32. Program Pembinaan, Koordinasi, Kebijakan

Bidang Administrasi Pembangunan

1,283,634,020.00

4.00.01.02.4.00.01.32.001. Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Dana

Pemerintah Pusat dan Provinsi

Persentase pelaksanaan pembinaan, koordinasi

kebijakan bidang administrasi pembangunan

100% 145,693,000.00

4.00.01.02.4.00.01.32.003. Koordinasi POKJA Program Air Minum Penyehatan

Lingkungan dan Sanitasi



100% 76,097,500.00

4.00.01.02.4.00.01.32.004. Pembinaan, Koordinasi dan Sosialisasi Kebijakan

Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum, Penataan

Ruang, Perumahan dan Pemukiman serta

Pertanahan



100% 91,819,000.00

4.00.01.02.4.00.01.32.005. Pembinaan, Koordinasi dan Sosialisasi Kebijakan

Pembangunan Bidang Perhubungan, Kominfo,

Statistik dan Persandian



100% 93,240,000.00

4.00.01.02.4.00.01.32.006. Koordinasi Tim Evaluasi Pengawasan dan

Penyerapan Anggaran (TEPRA)



100% 172,112,000.00


Pembangunan



100% 647,083,519.00

4.00.01.02.4.00.01.32.008. Penyusunan dan Pengembangan Analisa Standar

Belanja



100% 57,589,001.00

4.00.01.02.4.00.01.33. Program Pembinaan, Pelaksanaan dan Layanan

Pengadaan Barang dan Jasa

3,501,837,520.00

4.00.01.02.4.00.01.33.001. Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa 1. Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PBJ

melalui ULP; 2. Level Maturitas ULP

1. 100 %; 2. 3

(Level)

282,875,000.00

4.00.01.02.4.00.01.33.002. Pengembangan Pengadaan Barang/Jasa 1. Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PBJ


1. 100 %; 2. 3

(Level)

118,962,520.00

4.00.01.02.4.00.01.33.003. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 1. Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PBJ


1. 100 %; 2. 3

(Level)

2,450,000,000.00

4.00.01.02.4.00.01.33.004. Penyelenggaraaan Layanan Pengadaan Secara

Elektronik

1. Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PBJ


1. 100 %; 2. 3

(Level)

650,000,000.00

4.00.01.02.4.00.01.34. Program Hubungan Masyarakat, Dokumentasi,

Publikasi Protokol dan Acara

5,700,000,000.00

4.00.01.02.4.00.01.34.001. Pembinaan dan Pengembangan Informasi,

Publikasi dan Kehumasan

Indeks pelayanan Bupati, Wakil Bupati dan Sekda 100% 2,468,000,000.00

4.00.01.02.4.00.01.34.002. Pelaksanaan Keprotokolan, Upacara, Acara dan

Tamu

Indeks pelayanan Bupati, Wakil Bupati dan Sekda 100% 1,366,000,000.00

4.00.01.02.4.00.01.34.004. Peliputan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Indeks pelayanan Bupati, Wakil Bupati dan Sekda 100% 1,436,085,000.00

4.00.01.02.4.00.01.34.005. Pendistribusian Informasi Indeks pelayanan Bupati, Wakil Bupati dan Sekda 100% 112,022,500.00

4.00.01.02.4.00.01.34.006. Pembuatan Dokumentasi/ Visualisasi Hasil Liputan

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir

Indeks pelayanan Bupati, Wakil Bupati dan Sekda 100% 183,866,500.00

4.00.01.02.4.00.01.34.007. Monitoring Issue Publik pada Media Massa Indeks pelayanan Bupati, Wakil Bupati dan Sekda 100% 41,983,000.00

4.00.01.02.4.00.01.34.008. Pengadaan Peralatan Dokumentasi Indeks pelayanan Bupati, Wakil Bupati dan Sekda 100% 92,043,000.00


Bidang Administrasi Pemerintahan

1,547,000,000.00

4.00.01.02.4.00.01.35.001. Penyelesaian Konflik Pertanahan dan Batas

Kecamatan/Daerah

Persentase pelaksanaan koordinasi Bidang Administrasi

pemerintahan

100% 295,000,000.00

4.00.01.02.4.00.01.35.002. Pendataan dan Inventarisasi Nama-nama Rupa

Bumi Unsur Alami dan Buatan dalam Gasetir

Nasional


pemerintahan

100% 95,000,000.00

4.00.01.02.4.00.01.35.003. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Indikator Kinerja

Kunci (IKK) Tahunan


pemerintahan

100% 415,000,000.00

4.00.01.02.4.00.01.35.004. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung

Jawaban (LKPJ)


pemerintahan

100% 150,000,000.00

4.00.01.02.4.00.01.35.006. Asosiasi Perhimpunan Kabupaten Seluruh

Indonesia (APKASI) dan Kerjasama Antar Daerah


pemerintahan

100% 150,000,000.00

4.00.01.02.4.00.01.35.007. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Daerah Lingkup

Kecamatan


pemerintahan

100% 264,000,000.00

4.00.01.02.4.00.01.35.010. Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses

Pemekaran Daerah


pemerintahan

100% 178,000,000.00


Bidang Organisasi

1,440,837,520.00

4.00.01.02.4.00.01.36.001. Penyusunan Standar Satuan Harga Cakupan Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah 100% 491,000,000.00

4.00.01.02.4.00.01.36.002. Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan ASN Cakupan Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah 100% 88,837,000.00

4.00.01.02.4.00.01.36.003. Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar

Pelayanan Minimal, Pelayanan Publik dan Standar

Operasional Prosedur

Cakupan Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah 100% 191,000,520.00

4.00.01.02.4.00.01.36.004. Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat

Daerah


4.00.01.02.4.00.01.36.005. Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja

Pemerintah Daerah



Bidang Administrasi Pemberdayaan Masyarakat

dan Trantibum Linmas

551,837,520.00

4.00.01.02.4.00.01.37.001. Tim Terpadu Trantibum Linmas Lintas Sektoral Cakupan Fasilitasi, Pembinaan, Koordinasi, Asistensi dan

Evaluasi Kebijakan Bidang Administrasi Pemberdayaan

Masyarakat dan Trantibum Linmas

100% 108,033,520.00

4.00.01.02.4.00.01.37.002. Pelaksanaan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Cakupan Fasilitasi, Pembinaan, Koordinasi, Asistensi dan



100% 80,215,000.00

4.00.01.02.4.00.01.37.004. Pelaksanaan Evaluasi dan Koordinasi kerja,

Transmigrasi, Perpustakaan dan Kearsipan

Cakupan Fasilitasi, Pembinaan, Koordinasi, Asistensi dan



100% 83,875,000.00

4.00.01.02.4.00.01.37.005. Percepatan dan Penguatan Pemberdayaan

Masyarakat transmigrasi




100% 28,991,000.00

4.00.01.02.4.00.01.37.009. Pelaksanaan Evaluasi Desa Maju Inhil Jaya Plus

Terintegrasi




100% 150,000,000.00

4.00.01.02.4.00.01.37.013. Pelaksanaan Koordinasi dan Asistensi Kegiatan

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak

dan Keluarga Berencana, dan Administrasi

Kependudukan dan Pencatatan Sipil




100% 100,723,000.00

4.00.02.02. SEKRETARIAT DPRD 68,828,640,000.00

4.00.02.02.4.00.01. KEPALA DAERAH 3,132,744,700.00

4.00.02.02.4.00.01.15. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

3,132,744,700.00

4.00.02.02.4.00.01.15.013. Peningkatan Pelayanan Kedinasan Pimpinan dan

Keprotokolan

Persentase Kunjungan Kerja yang difasilitasi 90% 3,132,744,700.00

4.00.02.02.4.00.02. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 65,695,895,300.00



Listrik



90% 1,068,200,000.00





90% 135,000,000.00



90% 461,323,200.00



90% 464,555,350.00



90% 136,200,000.00



90% 310,554,100.00



90% 188,150,000.00





90% 128,962,940.00


Perundang-undangan



90% 449,923,200.00



90% 615,380,000.00



90% 552,645,000.00


daerah



90% 4,977,291,205.00


Teknis Perkantoran



90% 937,755,000.00


Daerah



90% 621,925,000.00



90% 1,248,483,200.00


Aparatur

6,644,075,285.00

4.00.02.02.4.00.02.02.003. Pembangunan Gedung Kantor Persentase sarana prasarana aparatur yang mendukung


90% 628,850,000.00

4.00.02.02.4.00.02.02.005. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Persentase sarana prasarana aparatur yang mendukung


90% 616,357,285.00

4.00.02.02.4.00.02.02.010. Pengadaan meubeler Persentase sarana prasarana aparatur yang mendukung


90% 768,675,000.00

4.00.02.02.4.00.02.02.016. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah

Jabatan/Dinas

Persentase sarana prasarana aparatur yang mendukung


90% 942,048,000.00

4.00.02.02.4.00.02.02.020. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Persentase sarana prasarana aparatur yang mendukung


90% 324,350,000.00

4.00.02.02.4.00.02.02.023. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Persentase sarana prasarana aparatur yang mendukung


90% 481,000,000.00


Operasional



90% 504,945,000.00

4.00.02.02.4.00.02.02.025. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah

Jabatan/Dinas



90% 262,500,000.00

4.00.02.02.4.00.02.02.027. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah

Jabatan Dinas



90% 56,700,000.00


Kantor



90% 109,750,000.00

4.00.02.02.4.00.02.02.042. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Persentase sarana prasarana aparatur yang mendukung


90% 358,350,000.00

4.00.02.02.4.00.02.02.050. Pengadaan Furniture dan Interior Gedung Kantor Persentase sarana prasarana aparatur yang mendukung


90% 206,750,000.00

4.00.02.02.4.00.02.02.052. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Persentase sarana prasarana aparatur yang mendukung


90% 1,383,800,000.00



Perlengkapannya


Daerah

90% 505,275,000.00


Aparatur

318,650,000.00

4.00.02.02.4.00.02.05.001. Pendidikan dan Pelatihan Formal Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur


Daerah

90% 318,650,000.00



145,089,000.00



Persentase penatausahaan keuangan dan pencapaian

kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan


90% 45,433,000.00

4.00.02.02.4.00.02.06.002. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Persentase penatausahaan keuangan dan pencapaian



90% 30,628,000.00

4.00.02.02.4.00.02.06.004. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Persentase penatausahaan keuangan dan pencapaian



90% 69,028,000.00




38,027,000.00

4.00.02.02.4.00.02.07.002. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Persentase penigkatan Rencana Kerja Perangkat Daerah 90% 38,027,000.00

4.00.02.02.4.00.02.15. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga

Perwakilan Rakyat Daerah

45,748,430,820.00

4.00.02.02.4.00.02.15.001. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Persentase Rancangan peraturan daerah yang difasilitasi 90% 5,095,172,500.00

4.00.02.02.4.00.02.15.003. Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan Persentase Rancangan peraturan daerah yang difasilitasi 90% 2,197,672,000.00

4.00.02.02.4.00.02.15.004. Rapat-rapat Paripurna Persentase Rancangan peraturan daerah yang difasilitasi 90% 2,476,085,000.00

4.00.02.02.4.00.02.15.005. Kegiatan Reses Persentase Rancangan peraturan daerah yang difasilitasi 90% 6,778,820,600.00

4.00.02.02.4.00.02.15.006. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Persentase Rancangan peraturan daerah yang difasilitasi 90% 22,239,154,000.00

4.00.02.02.4.00.02.15.007. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota

DPRD

Persentase Rancangan peraturan daerah yang difasilitasi 90% 2,810,961,500.00

4.00.02.02.4.00.02.15.008. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Persentase Rancangan peraturan daerah yang difasilitasi 90% 60,977,000.00

4.00.02.02.4.00.02.15.009. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Pimpinan dan Anggota DPRD


4.00.02.02.4.00.02.15.010. Pengelolaan Risalah DPRD Persentase Rancangan peraturan daerah yang difasilitasi 90% 618,312,000.00

4.00.02.02.4.00.02.15.011. Penyediaan Logistik Rumah Tangga Pimpinan

DPRD


4.00.03.01. KECAMATAN TEMBILAHAN 10,667,132,000.00

4.00.03.01.4.00.03. KECAMATAN 10,667,132,000.00




90% 3,600,000.00


Listrik



90% 7,200,000.00



90% 32,400,000.00



90% 24,411,000.00



90% 28,608,000.00



90% 11,215,000.00





90% 1,510,000.00


Perundang-undangan



90% 2,400,000.00



90% 10,000,000.00



90% 26,250,000.00


daerah



90% 102,660,000.00



90% 14,400,000.00


Aparatur

85,300,000.00


Operasional



Daerah

90% 19,400,000.00


Kantor



Daerah

90% 13,350,000.00



Daerah

90% 52,550,000.00



Perlengkapannya


Daerah ( %)

90% 16,500,000.00




21,558,000.00


4.00.03.01.4.00.03.15. Program Pembinaan dan Pemberdayaan

Masyarakat

10,279,120,000.00

4.00.03.01.4.00.03.15.001. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Cakupan peran serta masyarakat terhadap

pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur

Kelurahan

90% 12,181,000.00

4.00.03.01.4.00.03.15.002. Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan

Cakupan peran serta masyarakat terhadap


Kelurahan

90% 83,063,000.00

4.00.03.01.4.00.03.15.003. Pembinaan Organisasi, Kelembagaan dan

Masyarakat di Wilayah Kecamatan



Kelurahan

90% 36,725,000.00

4.00.03.01.4.00.03.15.004. Pembinaan keagamaan, seni dan budaya

masyarakat



Kelurahan

90% 147,789,000.00

4.00.03.01.4.00.03.15.005. Pembinaan kegiatan olahraga yang berkembang di

masyarakat



Kelurahan

90% 19,630,000.00

4.00.03.01.4.00.03.15.007. Pelaksanaan Stimulasi Pembangunan Kelurahan

Tembilahan Kota



Kelurahan

90% 174,150,000.00


Tembilahan Hilir



Kelurahan

90% 187,050,000.00


Pekan Arba



Kelurahan

90% 183,194,000.00


Sungai Beringin



Kelurahan

90% 146,490,000.00


Seberang Tembilahan



Kelurahan

90% 128,010,000.00


Sungai Perak



Kelurahan

90% 142,475,000.00


Seberang Tembilahan Barat



Kelurahan

90% 109,129,000.00


Seberang Tembilahan Selatan



Kelurahan

90% 108,130,000.00

4.00.03.01.4.00.03.15.049. Pembangunan Sarana/Prasarana Kelurahan

Tembilahan Kota



Kelurahan

90% 281,990,000.00


Tembilahan Hilir



Kelurahan

90% 380,880,000.00

4.00.03.01.4.00.03.15.051. Pembangunan Sarana/Prasarana Kelurahan Pekan

Arba



Kelurahan

90% 506,680,000.00

4.00.03.01.4.00.03.15.052. Pembangunan Sarana/Prasarana Kelurahan Sungai

Beringin



Kelurahan

90% 510,920,000.00


Seberang Tembilahan



Kelurahan

90% 452,650,000.00


Perak



Kelurahan

90% 530,250,000.00


Seberang Tembilahan Barat



Kelurahan

90% 503,100,000.00


Seberang Tembilahan Selatan



Kelurahan

90% 509,296,000.00

4.00.03.01.4.00.03.15.077. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tembilahan

Kota



Kelurahan

90% 448,010,000.00


Hilir



Kelurahan

90% 349,120,000.00

4.00.03.01.4.00.03.15.079. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pekan Arba Cakupan peran serta masyarakat terhadap


Kelurahan

90% 223,320,000.00

4.00.03.01.4.00.03.15.080. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sungai

Beringin



Kelurahan

90% 219,080,000.00

4.00.03.01.4.00.03.15.081. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Seberang

Tembilahan



Kelurahan

90% 277,350,000.00


Perak



Kelurahan

90% 199,750,000.00


Tembilahan Barat



Kelurahan

90% 226,900,000.00


Tembilahan Selatan



Kelurahan

90% 220,704,000.00


Tembilahan Kota (DAU Tambahan)



Kelurahan

90% 370,138,000.00


Tembilahan Hilir (DAU Tambahan)



Kelurahan

90% 370,138,000.00

4.00.03.01.4.00.03.15.090. Pembangunan Sarana/Prasarana Kelurahan Pekan

Arba (DAU Tambahan)



Kelurahan

90% 370,138,000.00


Beringin (DAU Tambahan)



Kelurahan

90% 370,138,000.00


Seberang Tembilahan (DAU Tambahan)



Kelurahan

90% 370,138,000.00


Perak (DAU Tambahan)



Kelurahan

90% 370,138,000.00


Seberang Tembilahan Barat (DAU Tambahan)



Kelurahan

90% 370,138,000.00


Seberang Tembilahan Selatan (DAU Tambahan)



Kelurahan

90% 370,138,000.00

4.00.03.02. KECAMATAN TEMBILAHAN HULU 3,196,455,000.00

4.00.03.02.4.00.03. KECAMATAN 3,196,455,000.00




100% 2,550,000.00


Listrik



100% 22,200,000.00



100% 109,475,000.00



100% 16,081,000.00



100% 10,000,000.00


Perundang-undangan



100% 9,600,000.00



100% 5,762,000.00



100% 14,000,000.00


daerah



100% 34,620,000.00


Daerah



100% 21,180,000.00



100% 60,000,000.00


Aparatur

88,600,000.00


Operasional



Daerah

100% 8,900,000.00


Kantor



Daerah

100% 4,000,000.00



Daerah

100% 25,000,000.00



Daerah

100% 10,000,000.00





Daerah

100% 5,700,000.00



Daerah

100% 35,000,000.00



Perlengkapannya


Daerah ( %)

100% 8,250,000.00


Daerah ( %)

100% 10,000,000.00


Masyarakat

2,784,137,000.00



Kelurahan

100% 16,850,000.00


Kecamatan



Kelurahan

100% 78,000,000.00





Kelurahan

100% 58,000,000.00


masyarakat



Kelurahan

100% 119,207,000.00


masyarakat



Kelurahan

100% 10,100,000.00


Tembilahan Hulu



Kelurahan

100% 165,619,000.00


Tembilahan Barat



Kelurahan

100% 128,060,000.00

4.00.03.02.4.00.03.15.048. Pelaksanaan Lomba Desa/Kelurahan Cakupan peran serta masyarakat terhadap


Kelurahan

100% 8,025,000.00


Tembilahan Hulu



Kelurahan

100% 321,460,000.00


Tembilahan Barat



Kelurahan

100% 309,306,000.00


Tembilahan Hulu (DAU Tambahan)



Kelurahan

100% 370,138,000.00


Tembilahan Barat (DAU Tambahan)



Kelurahan

100% 370,138,000.00


Hulu



Kelurahan

100% 408,540,000.00


Barat



Kelurahan

100% 420,694,000.00

4.00.03.03. KECAMATAN TEMPULING 5,571,460,000.00

4.00.03.03.4.00.03. KECAMATAN 5,571,460,000.00




100% 4,200,000.00


Listrik



100% 16,272,000.00





100% 4,650,000.00



100% 8,314,000.00



100% 13,382,000.00



100% 5,480,000.00





100% 2,290,000.00


Perundang-undangan



100% 4,200,000.00



100% 1,254,000.00



100% 2,700,000.00


daerah



100% 30,585,000.00


Teknis Perkantoran



100% 43,200,000.00


Daerah



100% 27,100,000.00


Aparatur

103,630,000.00



Daerah

100% 9,200,000.00



Daerah

100% 4,000,000.00



Daerah

100% 6,980,000.00


Operasional



Daerah

100% 5,000,000.00


Kantor



Daerah

100% 6,000,000.00



Daerah

100% 52,500,000.00



Daerah

100% 19,950,000.00



Perlengkapannya


Daerah

100% 11,760,000.00


Aparatur

10,000,000.00




100% 10,000,000.00



9,420,000.00






100% 7,850,000.00




100% 1,570,000.00


Masyarakat

5,273,023,000.00



Kelurahan

100% 14,502,000.00


Kecamatan



Kelurahan

100% 78,783,000.00





Kelurahan

100% 83,528,000.00


masyarakat



Kelurahan

100% 132,250,000.00


masyarakat



Kelurahan

100% 5,000,000.00


Sungai Salak



Kelurahan

100% 157,015,000.00


Tempuling



Kelurahan

100% 121,798,000.00


Pangkalan Tujuh



Kelurahan

100% 127,692,000.00


Tanjung Pedada



Kelurahan

100% 133,403,000.00

4.00.03.03.4.00.03.15.048. Pelaksanaan Lomba Desa/Kelurahan Cakupan peran serta masyarakat terhadap


Kelurahan

100% 18,500,000.00


Salak



Kelurahan

100% 260,150,000.00

4.00.03.03.4.00.03.15.058. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tempuling Cakupan peran serta masyarakat terhadap


Kelurahan

100% 121,610,000.00

4.00.03.03.4.00.03.15.059. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pangkalan

Tujuh



Kelurahan

100% 242,615,000.00

4.00.03.03.4.00.03.15.060. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tanjung

Pedada



Kelurahan

100% 121,000,000.00


Salak



Kelurahan

100% 469,850,000.00


Tempuling



Kelurahan

100% 608,390,000.00


Pangkalan Tujuh



Kelurahan

100% 487,385,000.00


Tanjung Pedada



Kelurahan

100% 609,000,000.00


Salak (DAU Tambahan)



Kelurahan

100% 370,138,000.00


Tempuling (DAU Tambahan)



Kelurahan

100% 370,138,000.00


Pangkalan Tujuh (DAU Tambahan)



Kelurahan

100% 370,138,000.00


Tanjung Pedada (DAU Tambahan)



Kelurahan

100% 370,138,000.00

4.00.03.04. KECAMATAN BATANG TUAKA 1,845,961,500.00

4.00.03.04.4.00.03. KECAMATAN 1,845,961,500.00




100% 5,199,000.00


Listrik



100% 6,000,000.00





100% 7,050,000.00



100% 30,000,000.00



100% 12,370,000.00



100% 8,835,500.00





100% 5,500,000.00


Perundang-undangan



100% 9,720,000.00



100% 10,125,000.00



100% 27,200,000.00


daerah



100% 60,646,000.00


Daerah



100% 72,080,000.00



100% 28,800,000.00


Aparatur

46,620,000.00



Daerah

100% 9,410,000.00


Operasional



Daerah

100% 13,000,000.00


Kantor



Daerah

100% 10,400,000.00



Daerah

100% 13,810,000.00



Perlengkapannya


Daerah

100% 28,700,000.00


Masyarakat

1,487,116,000.00



Kelurahan

100% 18,495,000.00


Kecamatan



Kelurahan

100% 50,035,000.00





Kelurahan

100% 36,343,500.00


masyarakat



Kelurahan

100% 110,291,000.00


masyarakat



Kelurahan

100% 35,990,000.00


Sungai Piring



Kelurahan

100% 135,823,500.00


Piring



Kelurahan

100% 601,000,000.00


Piring (DAU Tambahan)



Kelurahan

100% 370,138,000.00


Piring



Kelurahan

100% 129,000,000.00

4.00.03.05. KECAMATAN CONCONG 1,769,838,000.00

4.00.03.05.4.00.03. KECAMATAN 1,769,838,000.00




100% 6,444,000.00


Listrik



100% 9,360,000.00



100% 17,816,000.00



100% 13,506,000.00



100% 7,803,000.00



100% 13,850,000.00



100% 10,380,000.00


daerah



100% 39,730,000.00


Teknis Perkantoran



100% 8,400,000.00


Daerah



100% 107,990,000.00



100% 16,800,000.00


Aparatur

18,100,000.00

4.00.03.05.4.00.03.02.011. Pengadaan Perlengkapan Rumah Dinas/Instansi Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur


Daerah

100% 4,500,000.00


Operasional



Daerah

100% 1,800,000.00


Kantor



Daerah

100% 1,800,000.00



Daerah

100% 10,000,000.00



Perlengkapannya


Daerah ( %)

100% 15,000,000.00


Masyarakat

1,484,659,000.00



Kelurahan

100% 13,680,000.00


Kecamatan



Kelurahan

100% 57,600,000.00





Kelurahan

100% 65,126,000.00


masyarakat



Kelurahan

100% 125,835,000.00


masyarakat



Kelurahan

100% 48,560,000.00

4.00.03.05.4.00.03.15.006. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Cakupan peran serta masyarakat terhadap


Kelurahan

100% 14,020,000.00


Concong Luar



Kelurahan

100% 59,700,000.00


Concong Luar



Kelurahan

100% 530,000,000.00


Concong Luar (DAU Tambahan)



Kelurahan

100% 370,138,000.00

4.00.03.05.4.00.03.15.156. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Concong

Luar



Kelurahan

100% 200,000,000.00

4.00.03.06. KECAMATAN ENOK 5,654,172,000.00

4.00.03.06.4.00.03. KECAMATAN 5,654,172,000.00




90% 3,150,000.00


Listrik



90% 19,800,000.00





90% 2,500,000.00



90% 16,730,000.00



90% 8,411,000.00



90% 6,239,000.00


Perundang-undangan



90% 4,500,000.00



90% 5,200,000.00



90% 14,400,000.00


daerah



90% 47,006,000.00


Teknis Perkantoran



90% 28,800,000.00


Daerah



90% 64,710,000.00



90% 9,900,000.00


Aparatur

91,099,000.00



Daerah

90% 38,349,000.00


Operasional



Daerah

90% 7,000,000.00



Daerah

90% 45,750,000.00


Masyarakat

5,331,727,000.00



Kelurahan

90% 10,194,000.00


Kecamatan



Kelurahan

90% 59,513,000.00





Kelurahan

90% 79,117,000.00


masyarakat



Kelurahan

90% 128,931,000.00


masyarakat



Kelurahan

90% 9,800,000.00


Enok



Kelurahan

90% 160,905,000.00


Pusaran



Kelurahan

90% 160,905,000.00


Teluk Medan



Kelurahan

90% 160,905,000.00


Pantai Seberang Makmur



Kelurahan

90% 160,905,000.00

4.00.03.06.4.00.03.15.072. Pembangunan Sarana/Prasarana Kelurahan Enok Cakupan peran serta masyarakat terhadap


Kelurahan

90% 384,415,000.00


Pusaran



Kelurahan

90% 470,460,000.00

4.00.03.06.4.00.03.15.074. Pembangunan Sarana/Prasarana Kelurahan Teluk

Medan



Kelurahan

90% 510,620,000.00

4.00.03.06.4.00.03.15.075. Pembangunan Sarana/Prasarana Kelurahan Pantai

Seberang Makmur



Kelurahan

90% 518,602,000.00

4.00.03.06.4.00.03.15.099. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Enok Cakupan peran serta masyarakat terhadap


Kelurahan

90% 345,585,000.00

4.00.03.06.4.00.03.15.100. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pusaran Cakupan peran serta masyarakat terhadap


Kelurahan

90% 259,540,000.00

4.00.03.06.4.00.03.15.101. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Teluk

Medan



Kelurahan

90% 219,380,000.00

4.00.03.06.4.00.03.15.102. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pantai

Seberang Makmur



Kelurahan

90% 211,398,000.00

4.00.03.06.4.00.03.15.104. Pembangunan Sarana/Prasarana Kelurahan Enok

(DAU Tambahan)



Kelurahan

90% 370,138,000.00


Pusaran (DAU Tambahan)



Kelurahan

90% 370,138,000.00


Medan (DAU Tambahan)



Kelurahan

90% 370,138,000.00

4.00.03.06.4.00.03.15.107. Pembangunan Sarana/Prasarana Kelurahan Pantai

Seberang Makmur (DAU Tambahan)



Kelurahan

90% 370,138,000.00

4.00.03.07. KECAMATAN GAUNG 1,857,698,800.00

4.00.03.07.4.00.03. KECAMATAN 1,857,698,800.00




100% 1,500,000.00


Listrik



100% 9,000,000.00





100% 3,000,000.00



100% 21,600,000.00



100% 9,648,000.00



100% 3,120,000.00





100% 9,100,000.00



100% 10,060,000.00



100% 30,960,000.00


daerah



100% 15,050,000.00


Daerah



100% 42,000,000.00


Aparatur

25,000,000.00


Kantor


pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat

100% 2,000,000.00


Kantor



100% 3,000,000.00

4.00.03.07.4.00.03.02.052. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kenyamanan kerja aparatur dalam menunjang


100% 20,000,000.00


Masyarakat

1,677,660,800.00



Kelurahan

100% 15,267,000.00


Kecamatan



Kelurahan

100% 59,142,000.00





Kelurahan

100% 192,500,000.00


masyarakat



Kelurahan

100% 119,653,000.00


masyarakat



Kelurahan

100% 33,400,000.00


Kuala Lahang



Kelurahan

100% 157,560,800.00

4.00.03.07.4.00.03.15.084. Pembangunan Sarana/Prasarana Kelurahan Kuala

Lahang



Kelurahan

100% 382,270,000.00


Lahang (DAU Tambahan)



Kelurahan

100% 370,138,000.00

4.00.03.07.4.00.03.15.120. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kuala

Lahang



Kelurahan

100% 347,730,000.00

4.00.03.08. KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA 4,314,124,000.00

4.00.03.08.4.00.03. KECAMATAN 4,314,124,000.00




100% 4,800,000.00


Listrik



100% 17,580,000.00



100% 49,860,000.00



100% 15,384,500.00



100% 9,000,000.00



100% 3,000,000.00



100% 12,250,000.00


daerah



100% 33,440,000.00


Daerah



100% 83,350,000.00


Aparatur

106,640,500.00



Daerah

100% 39,820,000.00


Operasional



Daerah

100% 4,300,000.00


Kantor



Daerah

100% 1,000,000.00



Daerah

100% 46,540,500.00



Daerah

100% 14,980,000.00



Perlengkapannya


Daerah ( %)

100% 16,800,000.00


Masyarakat

3,962,019,000.00



Kelurahan

100% 11,400,000.00


Kecamatan



Kelurahan

100% 8,160,000.00





Kelurahan

100% 73,255,000.00


masyarakat



Kelurahan

100% 112,120,000.00


masyarakat



Kelurahan

100% 43,550,000.00



Kelurahan

100% 39,410,000.00


Teluk Pinang



Kelurahan

100% 149,400,000.00


Tanjung Harapan



Kelurahan

100% 105,840,000.00


Sungai Empat



Kelurahan

100% 118,470,000.00


Pinang



Kelurahan

100% 467,970,000.00


Tanjung Harapan



Kelurahan

100% 626,840,000.00


Empat



Kelurahan

100% 551,840,000.00


Pinang (DAU Tambahan)



Kelurahan

100% 370,138,000.00


Tanjung Harapan (DAU Tambahan)



Kelurahan

100% 370,138,000.00


Empat (DAU Tambahan)



Kelurahan

100% 370,138,000.00

4.00.03.08.4.00.03.15.127. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Teluk

Pinang



Kelurahan

100% 262,030,000.00

4.00.03.08.4.00.03.15.128. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tanjung

Harapan



Kelurahan

100% 103,160,000.00


Empat



Kelurahan

100% 178,160,000.00

4.00.03.09. KECAMATAN KATEMAN 4,226,101,000.00

4.00.03.09.4.00.03. KECAMATAN 4,226,101,000.00




95% 2,208,000.00


Listrik



95% 19,800,000.00



95% 22,848,000.00



95% 6,255,000.00



95% 10,824,400.00


daerah



95% 66,830,000.00


Daerah



95% 115,645,000.00



95% 50,400,000.00


Aparatur

24,005,000.00

4.00.03.09.4.00.03.02.052. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Persentase kelengkapan Sarana dan Prasarana Apartur 96% 24,005,000.00


Masyarakat

3,907,285,600.00



Kelurahan

94% 19,200,000.00


Kecamatan



Kelurahan

94% 52,949,600.00





Kelurahan

94% 83,445,000.00


masyarakat



Kelurahan

94% 145,590,000.00


Taga Raja



Kelurahan

94% 109,864,000.00


Amal Bhakti



Kelurahan

94% 72,582,000.00


Bandar Sri Gemilang



Kelurahan

94% 123,241,000.00

4.00.03.09.4.00.03.15.067. Pembangunan Sarana/Prasarana Kelurahan Taga

Raja



Kelurahan

94% 360,060,000.00

4.00.03.09.4.00.03.15.068. Pembangunan Sarana/Prasarana Kelurahan Amal

Bhakti



Kelurahan

94% 548,660,123.00


Bandar Sri Gemilang



Kelurahan

94% 554,410,000.00

4.00.03.09.4.00.03.15.112. Pembangunan Sarana/Prasarana Kelurahan Taga

Raja (DAU Tambahan)



Kelurahan

94% 370,138,000.00

4.00.03.09.4.00.03.15.113. Pembangunan Sarana/Prasarana Kelurahan Amal

Bhakti (DAU Tambahan)



Kelurahan

94% 370,138,000.00


Bandar Sri Gemilang (DAU Tambahan)



Kelurahan

94% 370,138,000.00

4.00.03.09.4.00.03.15.139. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Taga Raja Cakupan peran serta masyarakat terhadap


Kelurahan

94% 369,940,000.00

4.00.03.09.4.00.03.15.140. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Amal Bhakti Cakupan peran serta masyarakat terhadap


Kelurahan

94% 181,339,877.00

4.00.03.09.4.00.03.15.141. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bandar Sri

Gemilang



Kelurahan

94% 175,590,000.00

4.00.03.10. KECAMATAN KEMPAS 2,971,666,000.00

4.00.03.10.4.00.03. KECAMATAN 2,971,666,000.00




100% 2,100,000.00


Listrik



100% 15,000,000.00



100% 18,192,000.00



100% 2,000,000.00



100% 16,640,000.00



100% 19,240,000.00


daerah



100% 34,400,000.00


Teknis Perkantoran



100% 38,400,000.00


Daerah



100% 85,680,000.00

4.00.03.10.4.00.03.01.026. Penyediaan Jasa Penggunaan Gedung kantor Persentase administrasi perkantoran yang mendukung


100% 12,000,000.00


Aparatur

55,200,000.00



Daerah

100% 20,000,000.00



Daerah

100% 15,000,000.00


Operasional



Daerah

100% 8,200,000.00



Daerah

100% 12,000,000.00



Perlengkapannya


Daerah

100% 4,900,000.00


Masyarakat

2,667,914,000.00



Kelurahan

37% 9,188,000.00


Kecamatan



Kelurahan

37% 59,800,000.00





Kelurahan

37% 45,552,000.00


masyarakat



Kelurahan

37% 146,267,000.00


masyarakat



Kelurahan

37% 35,441,000.00


Kempas Jaya



Kelurahan

37% 85,695,000.00


Harapan Tani



Kelurahan

37% 85,695,000.00


Kempas Jaya



Kelurahan

37% 351,750,000.00


Harapan Tani



Kelurahan

37% 387,342,000.00


Kempas Jaya (DAU Tambahan)



Kelurahan

37% 370,138,000.00


Harapan Tani (DAU Tambahan)



Kelurahan

37% 370,138,000.00

4.00.03.10.4.00.03.15.161. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kempas

Jaya



Kelurahan

37% 378,250,000.00

4.00.03.10.4.00.03.15.162. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Harapan

Tani



Kelurahan

37% 342,658,000.00

4.00.03.11. KECAMATAN KEMUNING 1,836,188,000.00

4.00.03.11.4.00.03. KECAMATAN 1,836,188,000.00




100% 2,250,000.00


Listrik



100% 11,292,000.00





100% 4,200,000.00



100% 22,208,224.00



100% 4,984,311.00



100% 8,036,624.00



100% 6,474,000.00



100% 11,520,000.00


daerah



100% 43,880,000.00


Teknis Perkantoran



100% 36,000,000.00


Daerah



100% 78,325,000.00



100% 12,000,000.00


Aparatur

90,000,000.00



Daerah

100% 47,000,000.00


Operasional



Daerah

100% 7,500,000.00



Daerah

100% 23,000,000.00



Daerah

100% 12,500,000.00


Masyarakat

1,505,017,841.00



Kelurahan

100% 17,660,982.00


Kecamatan



Kelurahan

100% 52,921,157.00





Kelurahan

100% 97,045,249.00


masyarakat



Kelurahan

100% 101,202,453.00


Selensen



Kelurahan

100% 136,050,000.00


Selensen



Kelurahan

100% 487,500,000.00


Selensen (DAU Tambahan)



Kelurahan

100% 370,138,000.00

4.00.03.11.4.00.03.15.144. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Selensen Cakupan peran serta masyarakat terhadap


Kelurahan

100% 242,500,000.00

4.00.03.12. KECAMATAN KERITANG 1,788,738,000.00

4.00.03.12.4.00.03. KECAMATAN 1,788,738,000.00


4.00.03.12.4.00.03.01.001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Persentase Administrasi Perkantoran Yang Mendukung


90% 9,600,000.00


Listrik

Persentase Administrasi Perkantoran Yang Mendukung


90% 14,400,000.00

4.00.03.12.4.00.03.01.008. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Persentase Administrasi Perkantoran Yang Mendukung


90% 22,808,000.00

4.00.03.12.4.00.03.01.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor Persentase Administrasi Perkantoran Yang Mendukung


90% 7,893,000.00

4.00.03.12.4.00.03.01.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Persentase Administrasi Perkantoran Yang Mendukung


90% 1,948,500.00





90% 2,125,000.00


Perundang-undangan



90% 1,680,000.00

4.00.03.12.4.00.03.01.016. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Persentase Administrasi Perkantoran Yang Mendukung


90% 1,700,000.00

4.00.03.12.4.00.03.01.017. Penyediaan Makanan dan Minuman Persentase Administrasi Perkantoran Yang Mendukung


90% 4,800,000.00


daerah



90% 20,550,000.00


Daerah



90% 103,350,000.00

4.00.03.12.4.00.03.01.027. Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor Persentase Administrasi Perkantoran Yang Mendukung


90% 14,400,000.00


Aparatur

220,350,000.00

4.00.03.12.4.00.03.02.003. Pembangunan Gedung Kantor Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur

yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD

90% 136,200,000.00



90% 14,000,000.00


Kantor



90% 4,350,000.00



90% 50,800,000.00



90% 15,000,000.00



Perlengkapannya

Persentase Tingkat kedisiplinan Aparatur Perangkat

Daerah

100% 9,200,000.00


Masyarakat

1,353,933,500.00



Kelurahan

90% 12,635,000.00


Kecamatan



Kelurahan

90% 28,562,000.00





Kelurahan

90% 77,613,750.00


masyarakat



Kelurahan

90% 43,552,000.00


masyarakat



Kelurahan

90% 32,832,750.00


Kotabaru Reteh



Kelurahan

90% 58,600,000.00


Kotabaru Reteh



Kelurahan

90% 347,637,000.00

4.00.03.12.4.00.03.15.114. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kotabaru

Reteh



Kelurahan

90% 382,363,000.00


Kotabaru Reteh (DAU Tambahan)



Kelurahan

90% 370,138,000.00

4.00.03.13. KECAMATAN KUALA INDRAGIRI 1,783,550,000.00

4.00.03.13.4.00.03. KECAMATAN 1,783,550,000.00




100% 2,700,000.00


Listrik



100% 3,000,000.00



100% 16,000,000.00



100% 9,000,000.00



100% 3,687,500.00





100% 1,500,000.00


Perundang-undangan



100% 1,800,000.00



100% 14,500,000.00


daerah



100% 17,750,000.00


Teknis Perkantoran



100% 12,000,000.00


Daerah



100% 80,092,000.00


Aparatur

100,250,000.00



Daerah

100% 67,000,000.00


Operasional



Daerah

100% 4,000,000.00


Kantor



Daerah

100% 3,000,000.00



Daerah

100% 26,250,000.00



Perlengkapannya


Daerah

100% 8,000,000.00


Masyarakat

1,513,270,500.00



Kelurahan

100% 8,062,500.00


Kecamatan



Kelurahan

100% 40,400,000.00





Kelurahan

100% 212,800,000.00


masyarakat



Kelurahan

100% 68,458,000.00


Sapat



Kelurahan

100% 83,412,000.00

4.00.03.13.4.00.03.15.077. Pembangunan Sarana/Prasarana Kelurahan Sapat Cakupan peran serta masyarakat terhadap


Kelurahan

100% 361,876,493.00

4.00.03.13.4.00.03.15.087. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sapat Cakupan peran serta masyarakat terhadap


Kelurahan

100% 368,123,507.00

4.00.03.13.4.00.03.15.119. Pembangunan Sarana/Prasarana Kelurahan Sapat

(DAU Tambahan)



Kelurahan

100% 370,138,000.00

4.00.03.14. KECAMATAN MANDAH 1,763,080,000.00

4.00.03.14.4.00.03. KECAMATAN 1,763,080,000.00




90% 1,500,000.00


Listrik



90% 9,120,000.00



90% 15,163,000.00



90% 7,976,000.00



90% 1,305,000.00





90% 1,000,000.00


Perundang-undangan



90% 3,000,000.00



90% 15,900,000.00



90% 9,800,000.00


daerah



90% 23,000,000.00


Daerah



90% 91,135,000.00



90% 14,400,000.00


Aparatur

54,900,000.00



Daerah

90% 16,300,000.00


Operasional



Daerah

90% 7,000,000.00


Kantor



Daerah

90% 7,000,000.00



Daerah

90% 24,600,000.00



Perlengkapannya


Daerah ( %)

90% 12,500,000.00


Daerah ( %)

90% 11,250,000.00



730,000.00




90% 730,000.00


Masyarakat

1,490,401,000.00



Kelurahan

90% 11,331,000.00


Kecamatan



Kelurahan

90% 59,085,000.00





Kelurahan

90% 94,085,000.00


masyarakat



Kelurahan

90% 134,820,000.00



Kelurahan

90% 28,000,000.00


Khairiah Mandah



Kelurahan

90% 62,942,000.00


Khairiah Mandah



Kelurahan

90% 451,000,000.00


Khairiah Mandah (DAU Tambahan)



Kelurahan

90% 370,138,000.00

4.00.03.14.4.00.03.15.132. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Khairiah

Mandah



Kelurahan

90% 279,000,000.00

4.00.03.15. KECAMATAN PELANGIRAN 1,783,645,000.00

4.00.03.15.4.00.03. KECAMATAN 1,783,645,000.00




90% 5,054,000.00


Listrik



90% 9,996,000.00



90% 14,400,000.00



90% 9,788,530.00



90% 7,692,000.00



90% 23,017,900.00


daerah



90% 39,400,000.00


Daerah



90% 107,490,000.00



90% 5,000,000.00


Aparatur

16,250,020.00



Daerah

90% 5,650,020.00


Operasional



Daerah

90% 4,600,000.00



Daerah

90% 6,000,000.00


Masyarakat

1,545,556,550.00



Kelurahan

90% 31,850,200.00


Kecamatan



Kelurahan

90% 67,513,250.00





Kelurahan

90% 158,314,150.00


masyarakat



Kelurahan

90% 75,746,800.00


masyarakat



Kelurahan

90% 40,092,250.00


Pelangiran



Kelurahan

90% 77,312,000.00


Pelangiran



Kelurahan

90% 362,316,900.00


Pelangiran (DAU Tambahan)



Kelurahan

90% 370,138,000.00

4.00.03.15.4.00.03.15.153. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pelangiran Cakupan peran serta masyarakat terhadap


Kelurahan

90% 362,273,000.00

4.00.03.16. KECAMATAN PULAU BURUNG 636,000,000.00

4.00.03.16.4.00.03. KECAMATAN 636,000,000.00




90% 5,400,000.00


Listrik



90% 12,000,000.00



90% 14,800,000.00



90% 14,600,000.00



90% 11,500,000.00


Perundang-undangan



90% 3,000,000.00



90% 7,000,000.00


daerah



90% 42,540,000.00


Daerah



90% 154,620,000.00


Aparatur

106,000,000.00



Daerah

90% 36,000,000.00



Daerah

90% 15,000,000.00



Daerah

90% 18,000,000.00





Daerah

90% 5,000,000.00



Daerah

90% 32,000,000.00



Perlengkapannya


Daerah ( %)

90% 7,500,000.00


Masyarakat

257,040,000.00



Kelurahan

90% 12,500,000.00


Kecamatan



Kelurahan

90% 52,176,000.00





Kelurahan

90% 54,164,000.00


masyarakat



Kelurahan

90% 123,200,000.00


masyarakat



Kelurahan

90% 15,000,000.00

4.00.03.17. KECAMATAN RETEH 4,240,519,000.00

4.00.03.17.4.00.03. KECAMATAN 4,240,519,000.00




90% 2,050,000.00


Listrik



90% 12,600,000.00





90% 2,500,000.00



90% 24,825,000.00



90% 8,012,000.00



90% 5,030,000.00


Perundang-undangan



90% 2,500,000.00



90% 7,820,000.00



90% 19,560,000.00


daerah



90% 26,120,000.00


Daerah



90% 146,655,000.00



90% 9,600,000.00


Aparatur

18,075,000.00



Daerah

90% 10,475,000.00


Operasional



Daerah

90% 5,400,000.00


Kantor



Daerah

90% 2,200,000.00



Perlengkapannya


Daerah ( %)

90% 6,300,000.00


Masyarakat

3,948,872,000.00



Kelurahan

90% 25,514,000.00


Kecamatan



Kelurahan

90% 84,775,000.00





Kelurahan

90% 77,802,000.00


masyarakat



Kelurahan

90% 122,262,000.00


masyarakat



Kelurahan

90% 18,000,000.00


Pulau Kijang



Kelurahan

90% 106,703,000.00


Madani



Kelurahan

90% 106,701,000.00


Metro



Kelurahan

90% 106,701,000.00

4.00.03.17.4.00.03.15.060. Pembangunan Sarana/Prasarana Kelurahan Pulau

Kijang



Kelurahan

90% 348,055,000.00


Madani



Kelurahan

90% 548,365,000.00

4.00.03.17.4.00.03.15.062. Pembangunan Sarana/Prasarana Kelurahan Metro Cakupan peran serta masyarakat terhadap


Kelurahan

90% 561,600,000.00

4.00.03.17.4.00.03.15.109. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pulau Kijang Cakupan peran serta masyarakat terhadap


Kelurahan

90% 381,945,000.00

4.00.03.17.4.00.03.15.110. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Madani Cakupan peran serta masyarakat terhadap


Kelurahan

90% 181,635,000.00

4.00.03.17.4.00.03.15.111. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Metro Cakupan peran serta masyarakat terhadap


Kelurahan

90% 168,400,000.00

4.00.03.17.4.00.03.15.122. Pembangunan Sarana/Prasarana Kelurahan Pulau

Kijang (DAU Tambahan)



Kelurahan

90% 370,138,000.00


Madani (DAU Tambahan)



Kelurahan

90% 370,138,000.00

4.00.03.17.4.00.03.15.124. Pembangunan Sarana/Prasarana Kelurahan Metro

(DAU Tambahan)



Kelurahan

90% 370,138,000.00

4.00.03.18. KECAMATAN SUNGAI BATANG 1,827,285,000.00

4.00.03.18.4.00.03. KECAMATAN 1,827,285,000.00




90% 2,940,000.00


Listrik



90% 6,120,000.00



90% 12,738,000.00



90% 17,131,000.00



90% 14,074,500.00





90% 2,770,000.00



90% 1,350,000.00



90% 13,264,000.00


daerah



90% 19,900,000.00


Teknis Perkantoran



90% 18,000,000.00


Daerah



90% 107,980,000.00



90% 12,575,000.00


Aparatur

39,414,000.00

4.00.03.18.4.00.03.02.011. Pengadaan Perlengkapan Rumah Dinas/Instansi Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur


Daerah

90% 2,500,000.00



Daerah

90% 8,285,000.00



Daerah

90% 15,304,000.00





Daerah

90% 1,825,000.00



Daerah

90% 11,500,000.00


Masyarakat

1,559,028,500.00



Kelurahan

90% 7,550,000.00


Kecamatan



Kelurahan

90% 81,778,000.00





Kelurahan

90% 118,124,000.00


masyarakat



Kelurahan

90% 109,241,500.00


masyarakat



Kelurahan

90% 15,050,000.00


Benteng



Kelurahan

90% 127,147,000.00


Benteng



Kelurahan

90% 470,226,000.00


Benteng (DAU Tambahan)



Kelurahan

90% 370,138,000.00

4.00.03.18.4.00.03.15.165. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Benteng Cakupan peran serta masyarakat terhadap


Kelurahan

90% 259,774,000.00

4.00.03.19. KECAMATAN TANAH MERAH 1,826,088,000.00

4.00.03.19.4.00.03. KECAMATAN 1,826,088,000.00




90% 6,000,000.00


Listrik



90% 12,000,000.00



90% 36,000,000.00



90% 12,000,000.00



90% 4,810,000.00


Perundang-undangan



90% 1,200,000.00



90% 5,320,000.00



90% 8,080,000.00


daerah



90% 33,200,000.00


Daerah



90% 107,140,000.00



90% 7,200,000.00


Aparatur

50,300,000.00


Kantor



Daerah

90% 5,900,000.00



Daerah

90% 44,400,000.00



Daerah ( %)

90% 8,800,000.00


Masyarakat

1,534,038,000.00



Kelurahan

90% 14,800,000.00


Kecamatan



Kelurahan

90% 77,500,000.00





Kelurahan

90% 43,500,000.00


masyarakat



Kelurahan

90% 113,350,000.00


masyarakat



Kelurahan

90% 58,800,000.00


Kuala Enok



Kelurahan

90% 125,950,000.00


Enok



Kelurahan

90% 503,000,000.00

4.00.03.19.4.00.03.15.090. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kuala Enok Cakupan peran serta masyarakat terhadap


Kelurahan

90% 227,000,000.00


Enok (DAU Tambahan)



Kelurahan

90% 370,138,000.00

4.00.03.20. KECAMATAN TELUK BELENGKONG 610,000,000.00

4.00.03.20.4.00.03. KECAMATAN 610,000,000.00




100% 5,040,000.00


Listrik



100% 14,500,000.00



100% 21,600,000.00



100% 14,694,000.00



100% 5,850,000.00



100% 13,758,000.00



100% 3,696,000.00


daerah



100% 35,440,000.00


Daerah



100% 109,670,000.00


Aparatur

85,525,000.00



Daerah

100% 32,675,000.00



Daerah

100% 26,175,000.00



Daerah

100% 26,675,000.00


Masyarakat

300,227,000.00



Kelurahan

100% 18,500,000.00


Kecamatan



Kelurahan

100% 60,500,000.00





Kelurahan

100% 68,344,000.00


masyarakat



Kelurahan

100% 102,880,000.00


masyarakat



Kelurahan

100% 50,003,000.00

dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan

Documents