direktorat jenderal penataan ruang ...kebudayaan.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2013_/06/...p3kp...
TRANSCRIPT
-
& REVITALISASI
CAGAR BUDAYA Surabaya, 10 Juni 2013
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
-
Penataan Ruang Pengaturan secara spasial, pemberian fungsi terhadap kawasan dan ketentuan/aturan untuk tiap fungsi yang diberikan. Cagar Budaya • Objek • Lokasi • Kawasan Pengaturan secara spasial lebih pada skala kawasan Pengaturan spasial diluar yang menjadi kewenangan sektor
-
UU 26/2007 tentang Penataan Ruang Penataan ruang bertujuan mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan mengamanatkan pentingnya aspek sosial budaya dalam penyelenggaraan penataan ruang ….rencana tata ruang harus mengakomodir nilai sosial budaya dan aset pusaka dalam muatannya PP 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional Pasal. 78 …mengamanatkan Kawasan Strategis Nasional (KSN) dari sudut kepentingan sosial budaya antara lain : tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya nasional, aset nasional/internasional yang harus dilindungi/dilestariakan, tempat perlindungan peningggalan budaya…
-
• UU 11/2010 tentang Cagar Budaya …benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya perlu dilestarikan karena… Pasal 73 : ..Sistem Zonasi Cagar Budaya - Zona inti - Zona Penyangga - Zona Pengembangan - Zona Penunjang Pasal 80 : ..revitalisasi situs atau kawasan cagar budaya memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, dan atau lansekap budaya asli…
-
• Penataan ruang bertujuan mewujudkan sustainable city (kota berkelanjutan), pilar utama kota berkelanjutan adalah Lingkungan Hidup, Ekonomi dan Sosial Budaya.
• Penataan ruang telah bergerak dari fase perencanaan menuju pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfatan ruang. Akan tetapi, skala dan lingkup substansi RTRW Kab/Kota tidak dapat secara optimal menggali potensi sosial budaya.
• Dibutuhkan rencana rinci dalam bentuk Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dengan tema/sudut kepentingan sosial budaya yang lebih rinci dan implementatif terarah dalam skala kawasan/kota, antara lain bertema kawasan/kota pusaka.
Perencanaan tata ruang
Pemanfaatan ruang
Pengendalian pemanfaatan
ruang
Penyiapan Rencana Tata Ruang, RTRWN, RTRW Provinsi/Kab/Kota
Perwujudan struktur dan pola ruang
- Zonasi - Perijinan - Insentif/Disinsentif/Sanksi
-
Pemanfaatan dan
Pengendalian
P3KP - P2KH
Revitalisasi Kawasan
Program strategis sebagai bentuk implementasi rencana tata ruang antara lain : 1. Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) dan Program 2. Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP) sebagai salah satu
wadah dalam pelaksanaan revitalisasi kawasan.
-
RPJP Nasional
RPJM Nasional
RPJP Provinsi
RPJM Provinsi
RPJP Kab./Kota
RPJM Kab./Kota
RTRW Nasional
RTRW Provinsi
RTRW Kabupaten
RTRW Kota
RTR Pulau/Kepulauan
RTR KSN
RTR KSP
RDTR Kabupaten
RTR KS Kabupaten
RDTR Kota
RTR KS Kota
RENCANA PEMBANGUNAN
RENCANA UMUM TATA RUANG
RENCANA RINCI TATA RUANG
PENATAAN RUANG PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
RENCANA TATA BANGUNAN
DAN LINGKUNGAN
PERBAIKAN KAWASAN
PENGEMBANGAN KEMBALI
KAWASAN
PEMBANGUNAN BARU
KAWASAN
PELESTARIAN/PELINDUNGAN
KAWASAN
POLA
PENATAAN
KAWASAN
UU 26 TAHUN 2007 UU 28 TAHUN 2002
-
(Permen PU No.18 tahun 2010 tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan)
Bentuk pelestarian/perlindungan kawasan antara lain: • pengendalian kawasan pelestarian • revitalisasi kawasan • pengendalian kawasan rawan bencana
-
• Peningkatan kualitas ruang kota/kawasan
• Menguatnya identitas kota/kawasan
-
• Terselamatkannya aset pusaka kota
• Meningkatnya vitalitas/ produktivitas ekonomi perkotaan
-
1. Penentuan lokasi/kawasan revitalisasi sesuai dengan rencana tata ruang
2. Pengembangan konsep revitalisasi sesuai dengan arahan peraturan zonasi (RTRW) dan peraturan zonasi (RDTR)
RDTR dan PZ
Kab/Kota
RTRW
Kab/Kota
RTBL
(dgn tema
pelestarian/perlind
ungan kawasan)
yang
diprioritas
kan
penanga
nannya
yang
diprioritas
kan
penanga
nannya
RTR Kaw
Strategis
Kab/Kota
Arahan
zonasi
Revitalisasi Kawasan
Sumber : PP No.15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
-
Revitalisasi dilakukan pada kawasan-kawasan strategis/potensial yang menurun produktivitasnya dan terdegradasi lingkungan fisiknya Bentuk revitalisasi adalah penataan bangunan dan lingkungan agar mampu memberdayakan aktivitas ekonomi, sosial dan budaya kawasan Mewujudkan pengelolaan kawasan revitalisasi yang berkelanjutan
Sumber : Permen PU No.18 tahun 2010 tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan
-
Langkah-langkah Identifikasi Lokasi Revitaliasi Kawasan (berdasarkan RTBL)
Studi dan Pengembangan Konsep Penyusunan Rencana Detail Pelaksanaan Pelaksanaan Konstruksi (Fisik) Pengelolaan Pemasaran
Sumber : Permen PU No.18 tahun 2010 tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan
-
Landuse control for the surrounding region
Pola Ruang Struktur Ruang
RTR KSN BOROBUDUR ±8123 Ha (SP 1 & SP 2)
PP 26/2008 ≤ 1:25.000
Arahan Peraturan Zonasi
± 1344 Ha (SP 1) ≤ 1 : 5.000
SP 1
SP 2
WP 1 RTRW KAB MAGELANG (Perda 5/2011)
Pasal 9 - 25
Pasal 28 - 33
Tujuan, Kebijakan & Strategi
WHC Nomination
file C-592
Zoning Plan dlm Masterplan JICA, 1979
Koordinat : 7⁰ 7’ LS 110 ⁰ 10’ Meridian timur
Mission Report Unesco, Feb 2006
Rencana Tata Ruang KSN Candi Borobudur dan Sekitarnya
-
ZONA
Permukiman Sawah dan ladang Pertanian non sawah & ladang Hutan di luar kawasan lindung
NATIONAL ARCEOLOGICAL PARK ZONE (ZONE V) Zona yang diperuntukkan bagi usaha survei arkeologis didaerah yang luas dan pencegahan perusakan benda arkeologis yang belum digali
HISTORICAL SCENERY PRESERVATION ZONE (ZONE IV) Zona pengelolaan pemandangan bersejarah dan perlindungan terhadap rusaknya pemandangan
LANDUSE REGULATION ZONE (ZONE III) zona pengaturan penggunaan lahan dan pelestarian lingkungan dengan pengendalian pembangunan daerah sekitar taman
SANCTUARY AREA (ZONE I) Zona untuk pencegahan dan perlindungan lingkungan fisik dari bangunan arkeologis
ARCEOLOGICAL PARK ZONE (ZONE II) Zona yang untuk fasilitas taman bagi kenyamanan pengunjung dan preservasi lingkungan bersejarah
Rencana Jalan Provinsi
Rencana Rel KA
Situs Candi
SUPERIMPOSE PETA ZONASI MASTERPLAN 1979 – ARAHAN KEBIJAKAN PENATAAN RUANG (RTRW KAB MAGELANG) – SEBARAN SITUS CANDI
-
COMPARISON CHART of ZONING & CONTROL SYSTEM
Note: 1) Zone.5 includes Zone.4, Zone.4 includes Zone.3, Zone.3
includes Zone.2, and Zone.2 includes Zone.1.
2) Control measure for each zone is applied to the shaded
space of the chart
3) Land use control in Zone.3 is for "natural preserve areas",
"agricultural areas“, "buildable areas (settlements and mixed
use)", Zone.2 and Zone.1.
4) The boundary line of each Zone.4 and Zone.5 is not
physically defined.
-
2007 2008
432 Ha 690 Ha
KRONOLOGIS DELINEASI
Penambahan area S.Elo
(bagian danau purba)
Jan, 2009
935 Ha
April
2009
1104 Ha
Penambahan koridor Palbapang
Delineasi sesuai
Masterplan JICA 1979
1344 Ha
Juli, 2010
Batas dusun pada koridor Palbapang
-
Hirarki zonasi pelestarian
kawasan sebagai dasar
penyusunan arahan
ketentuan umum peraturan
zonasi
(Berdasarkan UU No. 11
Tahun 2010 tentang Cagar
Budaya)
Zona Inti
Zona Penyangga/
Pengembangan
KONSEP PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG