direktorat pengolahan dan pemasaran hasil …sakip.pertanian.go.id/admin/data2/lakin pphbun...

DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN JAKARTA, JANUARI 2017

i

Direktorat Jenderal Perkebunan

Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Tahun 2016

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Direktorat

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Tahun

2016 merupakan perwujudan pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang

diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pertanian

Nomor 43/Permentan/OT.010/08/2015 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Pertanian.

Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha

ditetapkan pertama kali pada bulan Januari 2016. Dalam perjalanan

waktu, Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha melakukan revisi


sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan April, Agustus dan Desember

Tahun 2016, dikarenakan : (1) adanya perubahan nomenklatur

Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha berubah menjadi

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan; (2) adanya

revisi anggaran (refocusing) dan blokir anggaran. Perjanjian Kinerja ini

merupakan dokumen pernyataan kinerja antara Direktur Jenderal

Perkebunan dan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Perkebunan dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat yang

meliputi: (a) Pembinaan pascapanen (b) Pembinaan pengolahan (c)

Pembinaan pemasaran (d) Pembinaan standardisasi mutu dan usaha

perkebunan berkelanjutan.

Realisasi keuangan pelaksanaan kegiatan dukungan penanganan

pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan pada tahun 2016 sebesar

Rp. 69.987.723.826,- dari total pagu anggaran setelah refocusing dan

ii



blokir sebesar Rp. 74.964.414.000,- atau mencapai 93,63 % dengan

capaian fisik seluruhnya 95,02 %. Capaian kinerja per kegiatan utama

secara berurutan adalah kegiatan pengembangan pascapanen komoditas

perkebunan 95,48 %, pengembangan pengolahan hasil perkebunan

94,09 %, pembinaan usaha perkebunan 89,57 %, fasilitasi teknis

dukungan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan 88,38 %,

pembinaan penerapan standar dam sistem jaminan mutu keamanan

pangan bagi pelaku usaha perkebunan 85,83 % dan pengembangan

pemasaran hasil perkebunan 81,94 %.

Dokumen LAKIN Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan

Tahun 2016 ini tersusun atas dukungan dan kerjasama yang sinergis dari

berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, kami

mengucapkan terima kasih semoga dokumen ini dapat menjadi

pertanggungjawaban kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran

Hasil Perkebunan Tahun 2016.

Jakarta, Januari 2017

Direktur Pengolahan dan Pemasaran

Hasil Perkebunan,

Ir. Dedi Junaedi, M.Sc

Nip. 19620601 198603 1 001

iii



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Direktorat Pengolahan dan

Pemasaran Hasil Perkebunan Tahun 2016 merupakan perwujudan

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana

yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor

43/Permentan/OT.010/08/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Pertanian.

Laporan ini disusun sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia

Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

dan dalam penyusunannya mengacu pada Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men-PAN &

RB) Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Pengolahan dan Pemasaran

Hasil Perkebunan Tahun 2015-2019, Direktorat Pengolahan dan

Pemasaran Hasil Perkebunan mempunyai tujuan sebagai berikut : (1)

Meningkatkan nilai tambah dan daya saing hasil perkebunan; (2)

Meningkatkan pemasaran hasil perkebunan; (3) Meningkatkan

pendapatan dan kesejahteraan masyarakat perkebunan; (4)

Meningkatkan penerimaan dan devisa negara dari sub sektor

perkebunan; (5) Memenuhi kebutuhan konsumsi dan meningkatkan

penyediaan bahan baku industri dalam negeri; (6) Mendukung

pengembangan bio-energi melalui peningkatan peran sub sektor

perkebunan sebagai penyediaan bahan bakar nabati; (7)

Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya secara arif dan perkebunan

iv



berkelanjutan serta mendorong pengembangan wilayah; (8)

Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia perkebunan; (9)

Meningkatkan peran sub sektor perkebunan sebagai penyedia lapangan

kerja; (10) Meningkatkan pelayanan organsisasi yang berkualitas.

Sasaran strategis Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Perkebunan tahun 2016 yaitu terlaksananya pengembangan pengolahan

dan pemasaran hasil perkebunan dengan indikator kinerja kegiatan

adalah pengembangan pascapanen komoditas perkebunan,

pengembangan pengolahan hasil perkebunan, pembinaan usaha

perkebunan, pengembangan pemasaran hasil perkebunan, pembinaan

penerapan standar dan sistem manajemen mutu keamanan pangan bagi

pelaku usaha perkebunan, dan fasilitasi teknis dukungan pengolahan

dan pemasaran hasil perkebunan.

Hasil pengukuran kinerja capaian sasaran kegiatan (Output) yang

meliputi capaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja/Rencana

Kinerja Tahun 2016 yaitu (a) pengembangan pascapanen komoditas

perkebunan mencapai 149 kelompok tani dari target 149 kelompok tani

atau mencapai 100,00 % dengan kategori sangat berhasil, (b)

pengembangan pengolahan hasil perkebunan mencapai 43 unit dari

target 45 unit atau mencapai 97,73 % dengan kategori sangat berhasil,

(c) pembinaan usaha perkebunan mencapai 24 provinsi dari target 24

provinsi atau mencapai 100,00 % dengan kategori sangat berhasil, (d)

pengembangan pemasaran hasil perkebunan mencapai 131 kegiatan dari

target 137 kegiatan atau mencapai 95,62 % dengan kategori sangat

berhasil, (e) pembinaan penerapan standar dan sistem manajemen

mutu keamanan pangan bagi pelaku usaha perkebunan mencapai 46

kegiatan dari target 46 kegiatan atau mencapai 100,00 % dengan

v



kategori sangat berhasil, (f) fasilitasi teknis dukungan pengolahan dan

pemasaran hasil perkebunan mencapai 12 bulan dari target 12 bulan

atau mencapai 100,00 % dengan kategori sangat berhasil.

Pagu awal APBN Direktorat Pascapanen dan Pembinaa Usaha sebelum

adanya perubahan nomenklatur adalah sebesar Rp. 141.358.899.000,-.

Setelah perubahan nomenklatur pagu awal APBN Direktorat Pengolahan

dan Pemasaran Hasil Perkebunan Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar

Rp. 116.365.675.000,-. Setelah adanya penghematan, refocusing dan

blokir pagu total APBN Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Perkebunan TA 2016 menjadi sebesar Rp. 74.964.414.000,-. Anggaran

tersebut dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan di pusat

dan di daerah. Alokasi anggaran untuk kegiatan pusat sebesar Rp.

8.800.744.000,- dan kegiatan daerah sebesar Rp. 66.163.670.000,-.

Realisasi penyerapan anggaran pelaksanaan kegiatan dukungan

penanganan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan pada tahun

2016 sebesar Rp. 69.987.723.826,- dari total pagu anggaran

Rp. 74.964.414.000,- atau mencapai 93,36 % dengan capaian fisik

seluruhnya 95,02 %.

Capaian kinerja tahun 2016 apabila dibandingkan dengan capaian

kinerja tahun 2015 yaitu untuk jumlah kelompok tani yang menerapkan

pascapanen sesuai GHP mengalami penurunan sebesar 35,57 % menjadi

64,43 %, hal ini dikarenakan adanya revisi POK, refocusing dan blokir

anggaran yang berdampak juga pada jumlah kelompok tani yang

diberikan bantuan pada setiap provinsi. Untuk perusahaan kelapa sawit

yang layak mengajukan permohonan sertifikat ISPO mengalami

peningkatan sebesar 4,52 % menjadi 104,52 %. Sedangkan untuk

kegiatan penerapan standarisasi mutu, pengolahan hasil perkebunan

vi



dan pemasaran hasil perkebunan tidak dapat dibandingkan karena

adanya perubahan nomenklatur Direktorat Pascapanen dan Pembinaan

Usaha menjadi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan,

dengan perubahan tersebut terjadi penambahan tupoksi pada

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan yaitu

pengolahan hasil perkebunan, pemasaran hasil perkebunan dan

standardisasi mutu hasil perkebunan.

Capaian kinerja per kegiatan utama secara berurutan adalah secara

berurutan adalah kegiatan pengembangan pascapanen komoditas

perkebunan 95,48 %, pengembangan pengolahan hasil perkebunan

94,09 %, diikuti kegiatan pembinaan usaha perkebunan 89,57 %,

fasilitasi teknis dukungan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan

88,20 %, pembinaan penerapan standar dam sistem jaminan mutu

keamanan pangan bagi pelaku usaha perkebunan 85,83 %, dan

pengembangan pemasaran hasil perkebunan 81,94 %.

vii



DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i IKHTISAR EKSEKUTIF iii DAFTAR ISI viii DAFTAR TABEL x DAFTAR LAMPIRAN xi BAB I PENDAHULUAN 1 1.1. Latar Belakang 1 1.2. Organisasi 2 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 8 2.1. Perencanan Strategis Direktorat Pengolahan dan

Pemasaran Hasil Perkebunan Tahun 2015-2019 8

2.1.1. Visi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Tahun 2015-2019

8

2.1.2. Misi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Tahun 2015-2019

9

2.1.3. Tujuan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Tahun 2015-2019

9

2.1.4. Sasaran Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Tahun 2015-2019

12

2.1.5. Arah Kebijakan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Tahun 2015-2019

13

2.1.6. Program Kegiatan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Tahun 2015-2019

15

2.1.7. Fokus Kegiatan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Tahun 2015-2019

16

2.1.8. Strategi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Tahun 2015-2019

20

viii



2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2016 22 2.2.1. Program Kegiatan Pembangunan

Perkebunan Tahun 2016 22

2.2.2. Sasaran Program dan Kegiatan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Tahun 2016

23

2.2.3. Perjanjian Kinerja 25 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 28 3.1. Pengukuran Kinerja 28 3.1.1. Pengukuran Kinerja Terhadap Capaian

Sasaran Kerja Nasional Perjanjian Kinerja / Rencana Kerja Tahun 2016

29

3.1.2. Pengukuran Kinerja Terhadap Capaian Sasaran Kegiatan yang Dibiayai APBN

30

3.1.3. Pengukuran Kinerja Terhadap Capaian Sasaran Kegiatan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan

31

3.1.4. Capaian Kinerja Tahun 2016 Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2015

38

3.2. Akuntabilitas Keuangan 34 3.2.1. Akuntabilitas terhadap Target Serapan 34 3.3. Permasalahan, Upaya Penyelesaian dan

Rencana Aksi 35

3.4.1. Permasalahan, Hambatan dan Kendala 35 3.4.2. Upaya Penyelesaian 37 BAB IV PENUTUP 39 4.1. Kesimpulan 39 4.2. Saran dan Rekomendasi 41 LAMPIRAN 43

ix



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Proyeksi Makro Pembangunan Perkebunan Tahun 2015 – 2019

12

Tabel 2. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kegiatan Penanganan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Tahun 2016

25

Tabel 3. Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Tahun 2016

27

Tabel 4. Capaian Sasaran Nasional terhadap PK/RKT 2016 29 Tabel 5. Capaian sasaran Kegiatan yang dibiayai APBN

Tahun 2016

30

Tabel 6. Realisasi Kegiatan Direktorat Pengolahan dan

Pemasaran Hasil Perkebunan Tahun Anggaran

2016

32

Tabel 7. Capaian Kinerja Tahun 2016 33

x



DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Pengukuran Kinerja Tahun 2016

(Berdasarkan Capaian sasaran / Outputs

Dari RKT)

43

Lampiran 2. Pengukuran Kinerja Tahun 2016 (Berdasarkan Capaian Sasaran Kegiatan / Output Sesuai PK)

44

Lampiran 3. Capaian Kinerja Utama (Output) Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan

46

Lampiran 4. Realisasi Kegiatan APBN Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Tahun Anggaran 2016

47

Lampiran 5. Realisasi Kegiatan Pusat Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Tahun Anggaran 2016

51

1



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkebunan merupakan salah satu sub sektor strategis yang secara

ekonomis, ekologis dan sosial budaya mempunyai peranan penting

dalam pembangunan nasional. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39

tahun 2014 tentang Perkebunan, pembangunan perkebunan bertujuan

untuk meningkatkan pendapatan masyarakat; meningkatkan

penerimaan negara dan devisa negara; menyediakan lapangan kerja;

meningkatkan produktivitas; nilai tambah dan daya saing; memenuhi

kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri; dan

mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Sejalan dengan tuntutan otonomi daerah sebagaimana diatur di dalam

Undang-Undang Nomor 22 dan 25 tahun 1999 yang telah direvisi

menjadi Undang-Undang Nomor 32 dan 33 tahun 2004 terakhir menjadi

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 serta peraturan pendukungnya,

kebijakan pembangunan perkebunan ke depan harus mampu

mengakomodir perubahan lingkungan strategis yang ada serta memilah

tugas dan fungsi yang akan dijalankan oleh Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah di dalam memberikan pelayanan optimal kepada

para pelaku usaha perkebunan.

Dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada para pihak

(Stakeholder) yang terlibat dalam usaha perkebunan, maka sesuai

dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana yang

2



ditetapkan dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN)

Republik Indonesia Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 yang

disempurnakan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN & RB) Nomor 29

tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 telah ditetapkan bahwa setiap

instansi pemerintah diwajibkan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja

(LAKIN). LAKIN adalah bagian dari serangkaian proses restrukturisasi

program dan kegiatan yang merupakan wujud pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya,

kebijakan dan program bagi instansi pemerintah sebagaimana

diamanatkan pula dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor

43/Permentan/OT.010/08/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Pertanian.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) didasarkan atas

Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan

Penetapan Kinerja (PK). Laporan ini disusun dengan format yang terdiri

dari; 1) Ikhtisar Eksekutif; 2) Bab I Pendahuluan; 3) Bab II Perencanaan

dan Perjanjian Kinerja; 4) Bab III Akuntabilitas Kinerja; 5) Bab IV

Penutup dan Lampiran.

1.2. Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor

43/Permentan/OT.010/08/2015 tanggal Oktober 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian bahwa Direktorat

Jenderal Perkebunan adalah unsur pelaksana pada Kementerian

Pertanian yang bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian. Dalam

melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Perkebunan mempunyai

3



tugas “merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan

standardisasi teknis di bidang perkebunan”. Untuk melaksanakan

tugas tersebut Direktorat Jenderal Perkebunan menyelenggarakan

fungsi :

1) Perumusan kebijakan di bidang perbenihan, budidaya,

perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;

2) Pelaksanaan kebijakan di bidang perbenihan, budidaya,

perlindungan, dan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;

3) Penyusunan Norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang

perbenihan, budidaya, perlindungan, pengolahan dan pemasaran

hasil perkebunan;

4) Pemberian bimbingan kebijakan di bidang perbenihan, budidaya,

perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;

5) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perkebunan.

Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Perkebunan terdiri dari

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Tanaman

Semusim, Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar, Direktorat

Tanaman Tahunan, Direktorat Perlindungan Perkebunan dan Direktorat

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tersebut, Direktorat

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan mempunyai tugas:

melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

penyusunan Norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian

bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengolahan dan Pemasaran

Hasil Perkebunan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Direktorat

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

4



1). Perumusan kebijakan di bidang pascapanen, pengolahan,

pemasaran hasil perkebunan, standardisasi mutu dan pembinaan

usaha perkebunan berkelanjutan.

2). Pelaksanaan kebijakan di bidang pascapanen, pengolahan,

pemasaran hasil perkebunan, standardisasi mutu dan pembinaan

usaha perkebunan berkelanjutan

3). Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang

pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil perkebunan,

standardisasi mutu dan pembinaan usaha perkebunan

berkelanjutan.

4) Pemberian bimbingan kebijakan di bidang pascapanen,

pengolahan, pemasaran hasil perkebunan, standardisasi mutu dan

pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan

5). Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pengolahan dan

Pemasaran Hasil Perkebunan.

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunana membawahi 4

(empat) Unit Eselon III yaitu : (1) Sub Direktorat Pascapanen (2) Sub

Direktorat Pengolahan (3) Sub Direktorat Pemasaran (4) Sub Direktorat

Standardisasi Mutu dan Pembinaan Usaha.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut Direktorat

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan berdasarkan pencermatan

lingkungan strategis dengan menggunakan analisis Strength, Weakness,

Opportunity, and Threat (SWOT) mempunyai kekuatan berupa :

1) Tersedianya landasan hukum untuk penanganan pascapanen yaitu

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistim Budidaya

Tanaman, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang

5



Perkebunan, Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1986 Tentang

Peningkatan Penanganan Pascapanen, Peraturan Menteri Pertanian

Nomor 22 Tahun 2015 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri

Pertanian Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penanganan

Pascapanen Hasil Pertanian Asal Tanaman Yang Baik dan

Permentan Nomor 43/Permentan/OT.010/08/2015 tanggal 21

Agustus 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Pertanian.

Disamping itu, tersedia pula landasan hukum untuk mendukung

kegiatan standardisasi mutu dan pembinaan usaha perkebunan

serta kegiatan pemasaran hasil perkebunan yaitu Peraturan

Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/22010

tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian; Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

Agraria, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistim Budidaya Tanaman, Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang

Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Konflik Sosial,

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna

Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah, Permentan

Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian

Usaha Perkebunan, Permentan Nomor

14/Permentan/PL.110/2/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan

6



Lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit, Permentan Nomor

43/Permentan/OT.010/08/2015 tanggal 21 Agustus 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian,

Permentan Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem

Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) dan

Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman

Perizinan Usaha Perkebunan; Peraturan Menteri Pertanian Nomor

50 tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan

Pertanian; Peraturan Menteri Pertanian Nomor

29/Permentan/KB.410/5/2016 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang

Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan; Keputusan Menteri

Pertanian nomor 46/Kpts/OT.050/10/2015 tentang Penetapan

Kawasan Perkebunan Nasional; Peraturan Menteri Keuangan Nomor

75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang

dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.

2) Tersedianya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang mencukupi,

yaitu jumlah SDM pada tahun 2016 sejumlah 59 orang dengan

kualifikasi pendidikan S3 : sebanyak 1 orang, S2 : sebanyak 24

orang, S1 : sebanyak 17 orang, Sarjana Muda/Diploma : sebanyak 3

orang, SLTA : sebanyak 12 orang, dan SD : sebanyak 2 orang.

Berdasarkan tingkat golongan terdiri atas Golongan IV sebanyak 13

orang, Golongan III sebanyak 37 orang dan Golongan II sebanyak 9

orang. Tersedianya petugas penilai usaha perkebunan (pusat 26

orang dan daerah 611 orang).

3) Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan

yaitu tersedianya perangkat komputer dan perlengkapannya,

tersedianya furniture yang mencukupi (meja, kursi, lemari,

7



kardeks), tersedianya jaringan komunikasi (telepon dan internet) di

setiap ruang Eselon III, tersedianya data dan informasi perkebunan

(statistik, leaflet, booklet data monitoring dan evaluasi, data

penilaian usaha perkebunan).

4) Tersedianya norma, standar, prosedur, kriteria, pedoman umum,

pedoman teknis dan kebijakan, yaitu tersedianya Renstra

Direktorat Jenderal Perkebunan, Renstra Direktorat Pengolahan

dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Pedoman Pelaksanaan Anggaran,

Pedoman Operasional Kegiatan (POK), Pedoman Teknis Penanganan

Pascapanen dan Pedoman Pembinaan Usaha.

5) Tersedianya dukungan kelembagaan yang memadai.

Selain itu juga, peluang untuk meningkatkan kinerja Direktorat

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan berupa :

(1) Ketersediaan data dan informasi yang masih dapat dikembangkan

dan dioptimalkan;

(2) Koordinasi diantara pemangku kepentingan yang masih dapat

ditingkatkan;

(3) Potensi pelaku usaha yang masih dapat diberdayakan;

(4) Pelayanan kepada perusahaan dan pelaku usaha yang masih dapat

ditingkatkan;

Tugas dan fungsi yang menjadi amanah Direktorat Pengolahan dan

Pemasaran Hasil Perkebunan tersebut wajib dipertanggungjawabkan

setiap tahun. Berdasarkan hal tersebut, LAKIN Direktorat Pengolahan

dan Pemasaran Hasil Perkebunan tahun 2016 ini dimaksudkan untuk

memberikan pertanggungjawaban program dan kegiatan yang didukung

oleh alokasi dana DIPA tahun 2016.

8



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Perkebunan Tahun 2015-2019

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Pengolahan dan

Pemasaran Hasil Perkebunan Usaha tahun 2015-2019 disusun

berdasarkan analisis dan pencermatan lingkungan strategis atas potensi

kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan terkini yang dihadapi

dalam peningkatan pelayanan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran

Hasil Perkebunan selama kurun waktu 2015-2019. Renstra ini

memberikan arah, dukungan dan memfasilitasi penyiapan perumusan

kebijakan; pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar,

prosedur dan kriteria; pemberian bimbingan usaha teknis dan evaluasi

di bidang pascapanen tanaman perkebunan, pengolahan tanaman

perkebunan, pemasaran hasil perkebunan, standar mutu dan

bimbingan usaha perkebunan berkelanjutan serta urusan tata usaha

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.

2.1.1. Visi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan

Tahun 2015-2019

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan sebagai bagian

integral dari Direktorat Jenderal Perkebunan, maka visi Direktorat

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan selaras dengan visi

Direktorat Jenderal Perkebunan yaitu Profesional dalam memfasilitasi

peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan

berkelanjutan. Bertitik tolak dari visi Direktorat Jenderal Perkebunan

9



maka visi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan

adalah ”Profesional dalam mengupayakan peningkatan penanganan

pascapanen, pengolahan, standar mutu dan bimbingan usaha

perkebunan berkelanjutan”.

2.1.2. Misi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Tahun 2015-2019

Mengacu pada salah satu Misi Direktorat Jenderal Perkebunan yaitu

”Mengupayakan penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran dan

standardisasi mutu serta pembinaan usaha”, maka misi Direktorat

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan ditetapkan sebagai

berikut:

1. Mendorong pertumbuhan surplus neraca perdagangan sub sektor

perkebunan;

2. Mendorong penerapan sistem jaminan mutu dan pengawasan

keamanan pangan dalam mendukung usaha agribisnis terpadu;

3. Mendorong tumbuh kembangnya agribisnis yang berdaya saing dan

berkelanjutan melalui penguatan kelembagaan usaha, penerapan

teknologi tepat guna, kemitraan dan peningkatan investasi

pertanian;

4. Mengembangkan pemasaran produk perkebunan dalam negeri

melalui penguatan sistem, infrastruktur pemasaran dan promosi

5. Mengembangkan kapasitas institusi Direktorat Pengolahan dan

Pemasaran Hasil Perkebunan yang professional dan berintegritas

tinggi;

6. Memfasilitasi peningkatan penerapan teknologi pascapanen dan

pengolahan hasil perkebunan;

10



7. Memfasilitasi peningkatan pengembangan pemasaran hasil

perkebunan baik domestik maupun internasional;

8. Memfasilitasi peningkatan penanganan pemasaran hasil

perkebunan;

9. Memfasilitasi peningkatan penanganan standardisasi mutu hasil

perkebunan;

10. Memfasilitasi peningkatan bimbingan dan penanganan usaha

perkebunan berkelanjutan;

11. Memfasilitasi penyiapan regulasi sebagai acuan dalam perizinan

dan pengelolaan usaha perkebunan berkelanjutan

2.1.3. Tujuan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Perkebunan Tahun 2015 - 2019

Untuk mendukung pencapaian agenda pembangunan pertanian dan

tujuan pembangunan perkebunan maka tujuan pembangunan Direktorat

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan ditetapkan sebagai

berikut:

1. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing hasil perkebunan;

2. Meningkatkan pemasaran hasil perkebunan;

3. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat

perkebunan;

4. Meningkatkan penerimaan dan devisa negara dari sub sektor

perkebunan;

5. Memenuhi kebutuhan konsumsi dan meningkatkan penyediaan

bahan baku industri dalam negeri;

6. Mendukung pengembangan bio-energi melalui peningkatan peran

sub sektor perkebunan sebagai penyediaan bahan bakar nabati;

11



7. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya secara arif dan

perkebunan berkelanjutan serta mendorong pengembangan

wilayah;

8. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia perkebunan;

9. Meningkatkan peran sub sektor perkebunan sebagai penyedia

lapangan kerja;

10. Meningkatkan pelayanan organsisasi yang berkualitas.

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut di atas, maka Direktorat

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan perlu melakukan hal-hal

sebagai berikut:

1. Memfasilitasi peningkatkan ketersediaan dan penerapan teknologi

pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan;

2. Memfasilitasi peningkatkan nilai tambah dan daya saing hasil

tanaman perkebunan;

3. Memfasilitasi peningkatkan akses pemasaran hasil perkebunan;

4. Memfasilitasi pengelolaan sumber daya alam secara arif dan

berkelanjutan serta mendorong pengembangan wilayah

berwawasan lingkungan;

5. Memfasilitasi peningkatkan peran sub sektor perkebunan sebagai

penyedia lapangan kerja;

6. Memfasilitasi peningkatan kemampuan, kemandirian dan

profesionalisme pelaku usaha perkebunan;

7. Memfasilitasi peningkatan dan penumbuhan kemitraan dan

hubungan sinergi antar pelaku usaha perkebunan;

8. Meningkatkan pelayanan organsisasi yang berkualitas.

12



2.1.4. Sasaran Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil


Sasaran makro kebijakan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan

secara umum mengacu pada sasaran makro pembangunan perkebunan

yaitu 1) dimensi pembangunan manusia dan masyarakat , 2)

Pembangunan sektor unggulan, 3) Dimensi pemerataan dan kewilayahan

dengan fokus penurunan kesenjangan perekonomian dan perlindungan

sosial petani yang diproyeksikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Proyeksi Makro Pembangunan Perkebunan Tahun 2015 – 2019

No Indikator Proyeksi per Tahun Laju

Pertumbuhan 2015 2016 2017 2018 2019

1. Pertumbuhan PDB (%)

5,43 4,85 5,15 5,02 4,90 5,07

2. Neraca Perdagangan (Juta USD)

32,727 36,146 39,914 44,067 48,643 10,42

3. Nilai Ekspor (Juta USD)

35,656 39,221 43,143 47,457 52,203 10,00

Untuk mewujudkan sasaran makro tersebut maka dukungan pengolahan

dan pemasaran hasil perkebunan difokuskan pada:

a. Pengembangan pascapanen komoditas perkebunan yang menjadi

tugas pokok dan fungsi dari Subdit Pascapanen;

b. Pengembangan pengolahan komoditas perkebunan yang menjadi

tugas pokok dan fungsi dari Subdit Pengolahan;

c. Pengembangan standar dan penerapan sistem jaminan mutu bagi

pelaku usaha perkebunan dan pembinaan usaha perkebunan yang

menjadi tugas pokok dan fungsi dari Subdit Standardisasi Mutu dan

Pembinaan Usaha;

13



d. Pengembangan pemasaran hasil perkebunan yang merupakan tugas

pokok dan fungsi dari Subdit Pemasaran;

e. Pengembangan penyediaan bahan baku untuk bahan bakar nabati

dan pemanfaatan energi lainnya;

Fasilitasi teknis dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan

yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari subdit Pascapanen,

Pengolahan, Standardisasi Mutu dan Pembinaan Usaha, Pemasaran

Hasil, Sub Bag Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional khusus.

2.1.5. Arah Kebijakan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil


Direktorat Jenderal Perkebunan merumuskan kebijakan yang akan

menjadi kebijakan umum dan kebijakan teknis pembangunan

perkebunan tahun 2015-2019. Kebijakan umum pembangunan

perkebunan adalah mensinergikan seluruh sumber daya perkebunan

dalam rangka peningkatan daya saing usaha perkebunan, nilai tambah,

produktivitas dan mutu produk perkebunan melalui partisipasi aktif

masyarakat perkebunan, dan penerapan organisasi modern yang

berlandaskan kepada ilmu pengetahuan dan teknologi serta didukung

dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

Adapun kebijakan teknis pembangunan perkebunan yang merupakan

penjabaran dari kebijakan umum pembangunan perkebunan yaitu

meningkatkan produksi, produktivitas, dan mutu tanaman perkebunan

berkelanjutan melalui pengembangan komoditas, SDM, kelembagaan,

kemitraan usaha, dan investasi usaha perkebunan sesuai kaidah

pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan dukungan

pengembangan sistem informasi manajemen perkebunan.

14



Arah kebijakan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan

meliputi kebijakan umum dan kebijakan teknis. Kebijakan Umum

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan yaitu sebagai

berikut :

1. Kebijakan pengembangan produk bernilai tambah, berdaya saing,

ekspor, substitusi impor serta bahan baku bio industri;

2. Kebijakan pengembangan kawasan perkebunan;

3. Kebijakan pengembangan komoditas perkebunan strategis;

4. Kebijakan re-orienstasi multi produk pertanian sebagai upaya dalam

meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan lahan, system air,

sumber daya manusia serta adanya saling ketergantungan antar

produk adalah melalui system budidaya beragam jenis tanaman

yang terintegrasi;

5. Kebijakan Pengembangan sarana dan prasarana, infrastruktur

pendukung agroindustripedesaan sebagai landasan pengembangan

bioindustri berkelanjutan;

6. Kebijakan Pengembangan Perkebunan Berkelanjutan;

7. Kebijakan tata kelola kepemerintahan yang baik dan reformasi

birokrasi;

8. Kebijakan pengelolaan program tematik mendukung pembangunan

perkebunan

Adapun Kebijakan Teknis Operasional Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Perkebunan sebagai berikut :

1. Kebijakan penanganan pascapanen hasil perkebunan guna

mengurangi kehilangan hasil, memperpanjang daya simpan, dan

meningkatkan mutu hasil serta pendapatan petani perkebunan;

15



2. Kebijakan pengolahan hasil perkebunan guna menghasilkan bahan

setengah jadi dan bahan baku industri yang berbasis perkebunan;

3. Reorientasi diversifikasi produk pertanian sebagai upaya dalam

meningkatkan efisiensi pemanfaatan lahan, sistem air, sumber daya

manusia serta saling ketergantungan antar produk melalui budidaya

beragam tanaman yang terintegrasi;

4. Pengelolaan program tematik dalam mendukung pembangunan

sektor perkebunan.

2.1.6. Program Kegiatan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Tahun 2015-2019

Program pembangunan perkebunan tahun 2015 – 2019 adalah

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan

Berkelanjutan. Program ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan

produksi, produktivitas tanaman tebu dan tanaman perkebunan lainnya.

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan menetapkan

kegiatan utama yaitu “Dukungan Penanganan Pengolahan dan

Pemasaran Hasil Perkebunan” untuk mendukung pencapaian

peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman

perkebunan.

Kegiatan utama yang menjadi tanggung jawab Direktorat Pengolahan

dan Pemasaran Hasil Perkebunan yang merupakan cerminan dari tugas

dan fungsi adalah “Dukungan Penanganan Pengolahan dan Pemasaran

Hasil Perkebunan” yang dimaksudkan untuk melaksanakan penyiapan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma standar,

prosedur dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang

pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan yaitu penanganan

16



pascapanen, pengolahan, pemasaran, standardisasi mutu dan

pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan.

2.1.7. Fokus Kegiatan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil


Mengingat keterbatasan sumber daya yang ada (SDM, sarana prasarana

dan dana), maka kegiatan penanganan pengolahan dan pemasaran hasil

perkebunan dilaksanakan berdasarkan skala prioritas, dengan

sumberdaya yang ada diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal

(efektif dan efisien). Berdasarkan skala prioritas tersebut, maka fokus

kegiatan penanganan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan

tahun 2015 – 2019 adalah memfasilitasi peningkatan penanganan

pascapanen, pengolahan, pemasaran, standardisasi mutu dan

pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan.

Sebagai penjabaran dari kegiatan utama Direktorat Pengolahan dan

Pemasaran Hasil Perkebunan, maka ditetapkan fokus dan output

kegiatan sebagai berikut:

1. Fasilitasi Penanganan Pascapanen Tanaman Komoditas

Perkebunan

Fasilitasi penanganan pascapanen komoditas perkebunan dimaksudkan

untuk memfasilitasi kegiatan penanganan pascapanen melalui dukungan

sarana pascapanen dan peningkatan kapabilitas petani. Kegiatan ini

dimaksudkan untuk mengurangi tingkat kehilangan hasil,

memperpanjang daya simpan, meningkatkan nilai tambah produk, serta

meningkatkan mutu produk sesuai dengan standar keamanan pangan

baik nasional maupun internasional.

Fokus kegiatannya adalah :

17



a. Penanganan pascapanen komoditas perkebunan

- Penyediaan bantuan sarana pendukung pascapanen;

- Peningkatan keterampilan petani dalam penanganan pascapanen;

- Penyusunan pedoman teknis pascpanen/inovasi teknologi

pascpanen;

- Inventarisasi data pascapanen perkebunan;

- Pertemuan teknis penanganan pascapanen.

b. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penanganan pascapanen

komoditas perkebunan setiap tahun anggaran.

2. Fasilitasi Penanganan Pengolahan Tanaman Komoditas

Perkebunan

Fasilitasi penanganan pengolahan komoditas perkebunan dimaksudkan

untuk memfasilitasi kegiatan penanganan pengolahan melalui dukungan

sarana pengolahan dan peningkatan kapabilitas petani. Kegiatan ini

dimaksudkan untuk menghasilkan bahan baku industri dan bahan olahan

berbasis gapoktan serta penyediaan bahan baku bahan bakar nabati.


a. Penanganan pengolahan komoditas perkebunan

- Penyediaan bantuan sarana pendukung pengolahan hasil

perkebunan;

- Peningkatan keterampilan petani dalam penanganan

pengolahan hasil perkebunan;

- Penyusunan pedoman teknis pengolahan hasil perkebunan;

- Pertemuan teknis penanganan pengolahan hasil perkebunan.

b. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penanganan

pengolahan komoditas perkebunan setiap tahun anggaran.

18



3. Fasilitasi Pengembangan Pemasaran Hasil Tanaman Perkebunan

Fasilitasi penanganan pemasaran komoditas perkebunan dimaksudkan

untuk memfasilitasi kegiatan penanganan pemasaran melalui dukungan

pengembangan akses pemasaran domestik dan internasional. Kegiatan

ini dimaksudkan untuk meningkatkan pangsa pasar sekaligus

memperkuat posisi tawar produk perkebunan melalui melakukan

promosi dan penyebaran informasi terkait dengan komoditi perkebunan

strategis yang sesuai dengan standar nasional maupun internasional.


a. Pengembangan pemasaran hasil perkebunan

- Peningkatan akses pasar dalam maupun luar negeri;

- Pengembangan infrastruktur dan kelembagaan pasar yang

efektif dan adil (Pasar lelang, sistem resi gudang);

- Meningkatkan pelayanan informasi pasar domestik dan

internasional;

- Pengembangan kemitraan usaha antara kelembagaan petani

dengan pihak terkait;

- Pengembangan agrowisata dan spesialty produk;

- Pengembangan Promosi, diplomasi dan negosiasi produk

perkebunan strategis baik dalam maupun luar negeri;

- Harmonisasi tarif Bea Masuk dan Keluar produk perkebunan

strategis;

- Pertemuan teknis pengembangan pemasaran hasil perkebunan;

- Penyampaian infomasi terkait hasil perundingan luar negeri

kepada para pemangku kepentingan;

b. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penanganan pemasaran

komoditas perkebunan setiap tahun anggaran;

19



4. Fasilitasi Penanganan Standarisasi Mutu dan Pembinaan Usaha

Perkebunan

Fasilitasi penanganan standarisasi mutu dan pembinaan usaha

dimaksudkan untuk memfasilitasi kegiatan penanganan peningkatan

mutu hasil perkebunan dan pembinaan serta pengawasan perkebunan

yang diperlukan untuk mewujudkan penyelenggaraan usaha perkebunan

yang optimal, berdaya saing dan berkelanjutan sehingga dapat

memberikan manfaat yang sebesar besarnya bagi kemakmuran dan

kesejahteraan rakyat.

Fokus kegiatannya adalah:

a. Penanganan Standarisasi, Mutu dan Pembinaan Usaha

- Peningkatan keterampilan petani, pelaku usaha dan petugas

dalam penerapan sistem jaminan mutu;

- Penyiapan infrastruktur dalam penerapan sistem jaminan

mutu;

- Pengembangan standar dan regulasi teknis mutu produk

perkebunan;

- Pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penilaian

usaha perkebunan;

- Penyiapan regulasi sebagai acuan dalam pelaksanaan perizinan

dan pengelolaan usaha perkebunan berkelanjutan

- Pemantauan dan evaluasi, bimbingan teknis terhadap usaha

perkebunan;

- Pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

pembangunan berkelanjutan untuk pengembangan komoditi

perkebunan seperti sistem sertifikasi kelapa sawit

berkelanjutan Indonesia (ISPO);

20



- Pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan

pemenuhan kewajiban perusahaan perkebunan (kemitraan,

pembangunan kebun masyarakat, CSR, penyiapan peta izin

usaha perkebunan dll);

- Penyiapan system database perizinan usaha perkebunan (satu

informasi perizinan)

- Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kemitraan pada pola

PIR

b. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penanganan standarisasi

mutu dan pembinaan usaha setiap tahun anggaran

5. Pelaksanaan dukungan administrasi dan keuangan.

Untuk menunjang kelancaran kegiatan Direktorat Pengolahan dan

Pemasaran Hasil Perkebunan perlu dukungan administrasi dan keunagan

yang difokuskan untuk :

a. Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan dan asset yang

berkualitas

b. Terlaksananya pelayanan organisasi, tatalaksana, kepegawaian dan

adminstrasi perkantoran yang berkualitas.

2.1.8. Strategi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil


Selain mengacu kepada strategi Direktorat Jenderal Perkebunan,

penetapan strategi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Perkebunan juga mempertimbangkan faktor-faktor internal dan

eksternal yang sangat mempengaruhi kinerja organisasi lingkup

Direktorat Pengolahann dan Pemasaran Hasil Perkebunan. Untuk

21



menetapakan strategi tersebut diperlukan pencermatan lingkungan

strategis baik internal maupun eksternal. Pencermatan faktor

lingkungan dibagi 2 yaitu : (1) Pencermatan lingkungan internal

dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kekuatan dan

kelemahan organisasi, (2) Pencermatan lingkungan eksternal dilakukan

untuk memperoleh informasi mengenai peluang dan ancaman. Adapun

strategi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan antara

lain:

a. Pengembangan pascapanen, pengolahan, pemasaran, kemitraan dan

kewirausahaan hasil perkebunan;

b. Penerapan sistem jaminan mutu yang mengacu kepada standar

mutu produk sehingga produk dapat diterima di pasar;

c. Pengembangan agroindustri berbasis tanaman perkebunan;

d. Pengembangan akses pasar domestik maupun internasional melalui

pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha, sistem

pelayanan informasi pasar, advokasi produk perkebunan, negosiasi,

diplomasi dan market inteligen;

e. Memperkuat promosi produk nusantara baik di dalam maupun diluar

negeri;

f. Memperkuat kelembagaan dan sistem pelayanan informasi pasar

produk perkebunan serta jaringan pasar produk perkebunan dari

sentra produksi hingga ke sentra konsumen sehingga kestabilan

pasokan dan harga terjaga;

g. Pengembangan sistem sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan

Indonesia;

h. Penyiapan system database perizinan perusahaan perkebunan;

i. Penyiapan regulasi sebagai acuan dalam perizinan dan pengelolaan

usaha perkebunan berkelanjutan

22



j. Meningkatkan kampanye positif produk-produk perkebunan di luar

negeri;

k. Membuka target pasar baru;

l. Memperkuat market intelligent.

2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2016

2.2.1 Program dan Kegiatan Pembangunan Perkebunan Tahun 2016

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Pengolahan dan Pemasaran

Hasil Perkebunan tahun 2016 merupakan penjabaran program dalam

berbagai kegiatan secara tahunan melalui penetapan target kinerja

tahunan untuk seluruh indikator kinerja kegiatan dan merupakan salah

satu bagian dari sistem perencanaan yang berbasis kinerja yang telah

ditetapkan dalam Rencana Strategis Direktorat Pengolahan dan

Pemasaran Hasil Perkebunan selama periode 5 tahun. Dalam rencana

kinerja ini ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan yang meliputi

sasaran dan seluruh indikator kinerja dari program pengembangan

pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan yang meliputi kegiatan

pengembangan pascapanen komoditas perkebunan, pengembangan

pengolahan hasil perkebunan, pembinaan usaha perkebunan,

pengembangan pemasaran hasil perkebunan, pembinaan penerapan

standar sistem manajemen mutu keamanan pangan bagi pelaku usaha

perkebunan, dan fasilitasi teknis dukungan pengolahan dan pemasaran

hasil perkebunan. RKT ini juga menjadi acuan dalam penyusunan

kegiatan dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Republik

Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah yang penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men-

23



PAN & RB) Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan

Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.

2.2.2. Sasaran Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Perkebunan Tahun 2016

Sasaran strategis Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Perkebunan berdasarkan Renstra Ditjen Perkebunan tahun 2015-2019

adalah meningkatnya penerapan pengolahan dan pemasaran hasil

perkebunan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan

pembangunan pertanian telah ditetapkan indikator kinerja utama

Kementerian Pertanian dengan Keputusan Menteri Pertanian Republik

Indonesia Nomor 49/PERMENTAN/OT.140/8/2012 Tanggal 15 Agustus

2012 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian

Pertanian Tahun 2010-2014. Untuk Direktorat Pengolahan dan

Pemasaran Hasil Perkebunan telah ditetapkan Indikator Kinerja

Kegiatan (IKK) sebagai berikut :

(1) Tugas :

Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di

bidang peningkatan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil

perkebunan.

24



(2) Fungsi :

a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang, pascapanen,

pengolahan, standardisasi, penerapan standar mutu dan

pembinaan usaha serta pemasaran hasil perkebunan;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pascapanen, pengolahan,

standardisasi, penerapan standar mutu dan pembinaan usaha

serta pemasaran hasil perkebunan;

c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang

pascapanen, pengolahan, standardisasi, penerapan standar mutu

dan pembinaan usaha serta pemasaran hasil perkebunan;

d. Pemberian bimbingan usaha teknis dan evaluasi di bidang

pascapanen, pengolahan, standardisasi, penerapan standar mutu

dan pembinaan usaha serta pemasaran hasil perkebunan;

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang

peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi, penerapan

standar mutu dan pembinaan usaha serta pemasaran hasil

perkebunan;

f. Koordinasi perumusan dan harmonisasi standar, serta penerapan

standar mutu di bidang perkebunan; dan

g. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pengolahan dan

Pemasaran Hasil Perkebunan.

(3) Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Sasaran dalam pelaksanaan kegiatan penanganan pengolahan dan

pemasaran hasil perkebunan dikelompokkan menjadi penerapan

pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil perkebunan dan

standardisasi mutu dan pembinaan usaha perkebunan

25



berkelanjutan. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) untuk dukungan

penanganan pengolahan dan pemasaran hasil tahun 2016 sebagai

berikut :

Tabel 2. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kegiatan Penanganan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Tahun 2016

No Sasaran Indikator Kinerja Kegiatan Volume

1.

Meningkatnya

Penerapan

Pascapanen dan

Pengolahan

komoditas

perkebunan,

pemasaran hasil

perkebunan,

penerapan

standardisasi mutu

dan pembinaan usaha

perkebunan

1. Terfasilitasinya

pengembangan

pascapanen komoditas

perkebunan

190 KT

2. Terfasilitasinya

pengembangan

pengolahan hasil

perkebunan

58 unit

3. Terfasilitasinya

pemasaran hasil

perkebunan

197 Kegiatan

4. Terfasilitasinya penerapan

standar mutu 53 kegiatan

5. Terfasilitasinya

pembinaan usaha

perkebunan

32 provinsi

6. Terfasilitasinya teknis

dukungan pengolahan dan

pemasaran hasil

perkebunan

12 bulan

2.2.3. Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan

kinerja/kesepakatan kinerja/penetapan kinerja antara atasan dengan

bawahan untuk mewujudkan suatu capaian kinerja pembangunan dari

sumber daya yang tersedia melalui target kinerja serta indikator

kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaiannya berupa hasil

(Outcome) dan keluaran (Output).

26




ditetapkan pertama kali pada bulan Januari 2016. Dalam perjalanan

waktu, Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha melakukan revisi


sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan April, Agustus dan Desember

Tahun 2016, dikarenakan : (1) adanya perubahan nomenklatur

Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha berubah menjadi

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan; (2) adanya

revisi anggaran (refocusing) dan blokir anggaran. Perjanjian Kinerja

(PK) berdasarkan perubahan/revisi Direktorat Pengolahan dan

Pemasaran Hasil Perkebunan Tahun 2016 pada bulan Desember

disajikan pada Tabel 3.







Perkebunan TA 2016 menjadi sebesar Rp. 74.964.414.000,-.

27



Tabel 3. Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Tahun 2016

PERJANJIAN KINERJA

DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN

Unit Kerja Eselon I : Direktorat Jenderal Perkebunan

Unit Kerja Eselon II : Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Perkebunan

Tahun Anggaran : 2016

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target

(1) (2) (3)

Terlaksananya

pengembangan

pengolahan dan

pemasaran hasil

perkebunan

1. Pengembangan pascapanen komoditas

perkebunan

149 KT

2. Pengembangan pengolahan hasil

perkebunan

43 Unit

3. Pembinaan usaha perkebunan 24 Prov

4. Pengembangan pemasaran hasil

perkebunan

137 Keg

5. Pembinaan penerapan standard an

sistem manajemen mutu keamanan

pangan bagi pelaku usaha perkebunan

46 Keg

6. Fasilitasi teknis dukungan pengolahan

dan pemasaran hasil perkebunan

12 bulan

Kegiatan

Dukungan Penanganan

Pengolahan dan

Pemasaran Hasil

Perkebunan

Anggaran Semula

Rp. 84.447.734.000

Anggaran Blokir

Rp. 9.483.320.000

Anggaran Non Blokir

Rp. 74.964.414.000

Jakarta, Desember 2016

Direktur Jenderal Perkebunan Direktur Pengolahan dan Pemasaran

Hasil Perkebunan

Ir. Bambang, M.M. Ir. Dedi Junaedi, M.Sc

28



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Kinerja

Setiap akhir Tahun Anggaran dan berakhirnya kegiatan, instansi harus

melakukan Pengukuran Kinerja untuk mengetahui pencapaian target

kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran

pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara

target kinerja dan realisasi kinerja dengan menggunakan format

Pengukuran Kinerja yang ditetapkan dalam Permen-PAN dan RB No.29

Tahun 2010 dan No.53 Tahun 2014.

Untuk mengukur keberhasilan kinerja sesuai kesepakatan di Lingkup

Kementerian Pertanian ditetapkan 4 (empat) kategori keberhasilan

yaitu:

1) Sangat berhasil (capaian > 100%);

2) Berhasil (capaian 80% - 100%);

3) Cukup berhasil (capaian 60% - 80%); dan

4) Kurang berhasil (capaian < 60%) dari target sasaran

Pengukuran kinerja capaian sasaran kegiatan (outputs) untuk kegiatan

dukungan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan dikelompokkan

menjadi (1) Capaian sasaran nasional terhadap Penetapan

Kinerja/Rencana Kinerja Tahun 2016 dan (2) Capaian sasaran Direktorat

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.

29



3.1.1. Pengukuran Kinerja terhadap Capaian Sasaran Nasional

Perjanjian Kinerja/Rencana Kinerja Tahun 2016

Indikator kinerja kegiatan yang digunakan untuk pengukuran kinerja

terhadap rencana kinerja tahunan nasional tahun 2016 adalah

terfasilitasinya pengembangan pascapanen komoditas perkebunan dan

pengolahan hasil perkebunan, serta pemasaran hasil perkebunan,

terfasilitasinya pembinaan usaha perkebunan, penerapan standard an

sistem manajemen mutu keamanan pangan bagi pelaku usaha

perkebunan dan fasilitasi teknis dukungan pengolahan dan pemasaran

hasil perkebunan. Capaian sasaran nasional terhadap Penetapan

Kinerja/Rencana Kinerja Tahun 2016 disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Capaian Sasaran Nasional terhadap PK/RKT 2016

No Kegiatan

Target dan Capaian Realisasi

Kinerja (%)

Target

PK/RKT

2016

Realisasi

PK/RKT

2016

PK/RKT 2016

1 Pengembangan pascapanen komoditas

perkebunan (kelompok tani) 149 149 100,00

2 Pengembangan pengolahan hasil

perkebunan (unit) 44 43 97,73

3 Pembinaan Usaha Perkebunan

(provinsi) 24 24 100,00

4 Pengembangan pemasaran hasil

perkebunan (kegiatan) 137 131 95,62

5 Pembinaan penerapan standar dan

sistem manajemen mutu keamanan

pangan bagi pelaku usaha perkebunan

(kegiatan)

46 46 100,00

6 Fasilitasi teknis dukungan pengolahan

dan pemasaran hasil perkebunan

(bulan)

12 12 100,00

30



3.1.2. Pengukuran Kinerja terhadap Capaian Sasaran Kegiatan yang

Dibiayai APBN

Pagu awal APBN Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Perkebunan TA 2016 adalah sebesar Rp. 116.365.675.000,-. Dalam

perjalanan TA 2016 terjadi penghematan, refocusing, dan blokir

anggaran sehingga total APBN Direktorat Pengolahan dan Pemasaran

Hasil Perkebunan TA 2016 sebesar Rp. 74.964.414.000,-.

Capaian sasaran kegiatan yang dibiayai oleh APBN yaitu terdiri dari

kegiatan daerah dan kegiatan pusat. Realisasi anggaran untuk kegiatan

daerah sebesar Rp. 62.209.440.878,- atau mencapai 94,02 % dari

total pagu anggaran sebesar Rp. 74.964.414.000,- dengan realisasi

fisiknya mencapai 95,02 %. Sedangkan untuk realisasi anggaran untuk

kegiatan pusat sebesar Rp. 7.778.282.948,- atau mencapai 88,38 %

dari total pagu anggaran sebesar Rp. 8.800.744.000,- dengan realisasi

fisik mencapai 91,29 %. Rincian capaian sasaran kegiatan yang

dibiayai APBN Tahun 2016 disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Capaian sasaran Kegiatan yang dibiayai APBN Tahun 2016

No. Kegiatan Target Realisasi

OUTPUT/

FISIK

(Rp.) (Rp.) (%) (%)

Dukungan

Penanganan

Pengolahan dan

Pemasaran Hasil

Perkebunan

74.964.414.000 69.987.723.826 93,36 95,02

DAERAH 66.163.670.000 62.209.440.878 94,02 95,51

1 Pegembangan

Pascapanen

Komoditas

Perkebunan

25.423.515.000 24.274.472.000 95,48 96,61

2 Pengembangan 17.083.251.000 16.072.953.960 94,09 95,57

31



No. Kegiatan Target Realisasi

OUTPUT/

FISIK

(Rp.) (Rp.) (%) (%)

Pengolahan Hasil

Perkebunan

3 Pembinaan Usaha

Perkebunan 1.723.336.000 1.543.642.937 89,57 92,18

4 Pengembangan

Pemasaran Hasil

Perkebunan

11.625.021.000 9.525.237.728 81,94 86,45

5 Pembinaan

Penerapan Standar

Dan Sistem

Manajemen Mutu

Keamanan Pangan

Bagi Pelaku Usaha

Perkebunan

4.198.583.000 3.603.600.600 85,83 89,37

PUSAT 8.800.744.000 7.778.282.948 88,38 91,29

1 Fasilitasi Teknis

Dukungan

Pengolahan Dan

Pemasaran Hasil

Perkebunan

8.245.780.000 7.273.198.714 88,20 91,15

2 Layanan

Perkantoran 554.964.000 505.084.234 91,01 93,26

Untuk mengetahui secara rinci capaian sasaran kegiatan yang dibiayai

APBN Tahun 2016 disajikan pada Lampiran 4 dan 5.

3.1.3. Pengukuran Kinerja terhadap Capaian Sasaran Kegiatan

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan dalam rangka

melaksanakan pembangunan perkebunan tahun 2016 mendapat alokasi

dana untuk kegiatan di pusat sebesar Rp. 8.800.744.000,-.

32



Sasaran kegiatan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Perkebunan di pusat yaitu Fasilitasi teknis dukungan pengolahan dan

pemasaran hasil perkebunan serta Layanan Perkantoran.

Realisasi anggaran Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Perkebunan untuk sasaran kegiatan di pusat sebesar

Rp. 7.778.282.948,- atau mencapai 88,38 % dari pagu anggaran sebesar

Rp. 8.800.744.000,- dengan realisasi fisiknya mencapai 91,29 %. Rincian

capaian kinerja sasaran kegiatan (Outputs) Direktorat Pengolahan dan

Pemasaran Hasil Perkebunan untuk kegiatan di Pusat disajikan pada

Tabel 6.

Tabel 6. Realisasi Kegiatan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Perkebunan Tahun Anggaran 2016

No Kegiatan

Anggaran Output

/Fisik

(%) Pagu (Rp.000) Realisasi (Rp) (%)

Dukungan Pengolahan dan

Pemasaran Hasil

Perkebunan

8.800.744.000 7.778.282.948 88,38 91,29

1

Fasilitasi Teknis Dukungan

Pengolahan Dan Pemasaran

Hasil Perkebunan

8.245.780.000 7.273.198.714 88,20 91,15

Perencanaan Kegiatan

Pascapanen dan Pembinaan

Usaha Perkebunan

227.705.000 214.457.880 94,18 95,64

Pelaksanaan Pembinaan dan

Bimbingan Teknis Kegiatan

Pascapanen dan Pembinaan

Usaha

1.918.707.000 1.774.056.463 92,46 94,35

Pengolahan dan Pemasaran

Hasil Perkebunan 6.099.368.000 5.284.684.371 86,64 89,98

2 Layanan Perkantoran Pusat 554.964.000 505.084.234 91,01 93,26

Layanan Perkantoran Pusat

Direktorat Pengolahan dan

Pemsaran Hasil Perkebunan

554.964.000 505.084.234 91,01 93,26

33



3.1.4. Capaian Kinerja Tahun 2016 Terhadap Capaian Kinerja Tahun

2015

Capaian kinerja tahun 2016 apabila dibandingkan dengan capaian

kinerja tahun 2015 yaitu untuk jumlah kelompok tani yang menerapkan

pascapanen sesuai GHP mengalami penurunan sebesar 35,57 % menjadi

64,43 %, hal ini dikarenakan adanya revisi POK, refocusing dan blokir

anggaran yang berdampak juga pada jumlah kelompok tani yang

diberikan bantuan pada setiap provinsi. Untuk perusahaan kelapa sawit

yang layak mengajukan permohonan sertifikat ISPO mengalami

peningkatan sebesar 4,52 % menjadi 104,52 %. Sedangkan untuk

kegiatan penerapan standarisasi mutu, pengolahan hasil perkebunan

dan pemasaran hasil perkebunan tidak dapat dibandingkan karena

adanya perubahan nomenklatur Direktorat Pascapanen dan Pembinaan

Usaha menjadi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan,

dengan perubahan tersebut terjadi penambahan tupoksi pada

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan yaitu

pengolahan hasil perkebunan, pemasaran hasil perkebunan dan

standardisasi mutu hasil perkebunan. Capaian kinerja tahun 2016

terhadap capaian kinerja tahun 2015 disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Capaian Kinerja Tahun 2016

No Kegiatan

Target dan Capaian Realisasi

Kinerja (%)

Realisasi

2015

Realisasi

2016 Realisasi 2015

1 Penanganan pascapanen

sesuai GHP (KT) 298 192 64,43

2 Perusahaan kelapa sawit

yang layak mengajukan

permohonan sertifikat

ISPO

574 600 104,52

34



3.2. Akuntabilitas Keuangan

Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Perkebunan Tahun 2016 ditetapkan pertama kali pada bulan April 2016

dengan pagu anggaran sebesar Rp. 116.365.675.000,-. Dalam

perjalanan waktu, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Perkebunan melakukan revisi PK Direktorat Pengolahan dan Pemasaran

Hasil Perkebunan Tahun 2016 pada bulan Agustus 2016 dikarenakan

adanya revisi anggaran (refocusing) dan blokir anggaran sehingga

jumlah pagu anggaran menjadi sebesar Rp. 74.964.414.000,- yang

dialokasikan untuk kegiatan Pusat dan Daerah. Alokasi dana tersebut

untuk mendukung kegiatan (1) Pengembangan Penanganan Pascapanen

Komoditas Perkebunan; (2) Pengembangan Pengolahan Hasil

Perkebunan; (3) Pembinaan Usaha Perkebunan; (4) Pengembangan

Pemasaran Hasil Perkebunan; (5) Pembinaan Penerapan Standar dan

Sistem Manajemen Mutu Keamanan Pangan Bagi Pelaku Usaha

Perkebunan; (6) Fasilitasi Teknis Dukungan Pengolahan dan Pemasaran

Hasil Perkebunan.

3.2.1. Akuntabilitas Terhadap Target Serapan

Realisasi serapan anggaran untuk kegiatan Dukungan Pengolahan dan

Pemasaran Hasil Perkebunan Perkebunan secara nasional sebesar

Rp. 69.987.723.826,- atau (93,36%) dari pagu anggaran yang tersedia

dengan capaian fisik mencapai 95,02 %. Sedangkan untuk Dukungan

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan ditingkat pusat serapan

anggaran tahun 2016 sebesar Rp. 7.778.282.948,- atau (88,38%) dengan

capaian fisik mencapai 91,29 %. Adapun rincian capaian masing-masing

output dapat dilihat pada Lampiran 4 dan 5.

35



3.3. Permasalahan , Upaya Penyelesaian dan Rencana Aksi

Dalam mendukung keberhasilan pembangunan perkebunan yang terkait

dengan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan maka terdapat

permasalahan dan upaya penyelesaian serta rencana tindak lanjut yang

dapat diuraikan sebagai berikut:

3.3.1. Permasalahan, Hambatan dan Kendala

Permasalahan yang mengakibatkan tidak tercapainya sasaran

pembangunan perkebunan secara optimal pada tahun 2016 adalah

sebagai berikut :

1. Masih banyaknya Revisi POK/DIPA yang diajukan;

2. Usulan revisi DIPA atau POK belum sesuai dengan jadwal yang telah

ditetapkan dan terdapat pula usulan revisi yang disampaikan lebih

dari satu kali dari bidang yang berbeda dalam satu Satker;

3. Lambatnya penetapan CP/CL oleh Kepala Dinas Provinsi dan

Kabupaten yang membidangi perkebunan;

4. Terbatasnya panitia pengadaan barang/jasa di daerah dan beban

tugas yang tidak seimbang;

5. Jadwal pelaksanaan kegiatan yang tidak mengikuti ROPAK;

6. Kurangnya dukungan pendanaan dari APBD provinsi dan kabupaten;

7. Sering terjadi mutasi pada dinas yang membidangi perkebunan

provinsi/kota yang berdampak pada keterlambatan pelaksanaan

kegiatan;

8. Terjadinya revisi anggaran sebagai akibat dari penghematan untuk

kegiatan integritas jagung;

9. Terlambatnya usulan proposal kegiatan dari daerah (provinsi dan

kabupaten/kota);

36



10. Koordinasi provinsi dengan kabupaten dalam penentuan kegiatan

kurang optimal;

11. Kurangnya transparansi dan sinergi antara KPA, PPK dan pelaksana

kegiatan;

12. Petunjuk teknis seringkali tidak sampai ke tingkat lapangan

(petugas dan petani);

13. Sistem informasi dan dokumentasi belum baik;

14. Perizinan dan tata ruang di provinsi maupun kabupaten belum

berjalan baik;

15. Terbatasnya pendampingan kepada petani;

16. Implementasi teknologi belum sepenuhnya diterapkan dan belum

tersosialisasi dengan baik;

17. Banyaknya permasalahan dalam perizinan usaha perkebunan yang

harus ditangani dengan waktu yang terbatas;

18. Pengetahuan dan ketrampilan petani sebagian besar belum

memadai;

19. Kurangnya fasilitas infrastruktur khususnya jalan produksi dan jalan

usaha tani;

20. Koperasi petani belum berjalan dengan baik karena keterbatasan

modal;

21. Monev dan pelaporan terlambat;

22. Kewajiban pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar oleh

perusahaan perkebunan yang memiliki IUP atau IUP-B seluas 20%

dari total luas areal kebun belum semua dilaksanakan;

23. Penerapan ISPO belum sepenuhnya terlaksana.

37



3.3.2. Upaya Penyelesaian

Upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi dalam rangka

mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian fisik yaitu

sebagai berikut :

1. Penetapan CP/CL dilaksanakan sesuai jadwal yang direncanakan;

2. Percepatan proses pengadaan barang/jasa;

3. Percepatan proses revisi penggantian pejabat pengelolaan keuangan

(KPA, PPK, Bendahara, dll);

4. Penerapan reward dan punishment.

5. Mempercepat penyampaian usulan kegiatan dari daerah (provinsi

dan kabupaten/kota) melalui e-proposal;

6. Meningkatkan koordinasi provinsi dengan kabupaten dalam

penentuan kegiatan;

7. Mempercepat proses revisi;

8. Mempersiapkan CP/CL dari tahun sebelumnya;

9. Dukungan pemerintah daerah dari sisi perencanaan, sinergitas, dan

anggaran;

10. Evaluasi kinerja Satker per triwulan yang disampaikan kepada setiap

Satker. Penilaian capaian kinerja yang meliputi realisasi keuangan

dan fisik dimaksudkan untuk memotivasi Satker dalam mempercepat

pelaksanaan pembangunan perkebunan dan mencapai target

sebagaimana ditetapkan Menteri Pertanian;

11. Menugaskan petugas ke lapangan dalam rangka mengidentifikasi

masalah keterlambatan pengadaan barang dan jasa serta mencari

upaya penyelesaiannya;

12. Perlu diupayakan sharing APBD I dan II untuk mengalokasikan dana

dalam rangka bimbingan teknis/pendampingan petani;

38



13. Mengambil langkah-langkah percepatan penyerapan keuangan;

14. Meningkatkan intensitas sosialisasi ISPO kepada stakeholder terkait;

15. Memerlukan kontrol dan komitmen pimpinan dalam pelaksanaan

kegiatan;

16. Mengintensifkan pengawalan dan pembinaan petugas pusat ke

Satker daerah;

39



BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran

Hasil Perkebunan Tahun 2016 merupakan salah satu bentuk

pertanggungjawaban penyelenggaraan tugas dan fungsi yang diemban

pada tahun kedua periode pembangunan perkebunan tahun 2015-2019.

Hal ini merupakan penjabaran dari penyelenggaraan program kerja

Direktorat Jenderal Perkebunan yang dituangkan dalam Rencana

Strategis (Renstra) pembangunan perkebunan dan Renstra Direktorat

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan tahun 2015-2019.

Kegiatan pembangunan perkebunan tahun 2015-2019 yang menjadi

tanggung jawab Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Perkebunan adalah Dukungan Penanganan Pengolahan dan Pemasaran

Hasil Perkebunan yang dimaksudkan untuk mendukung program

“Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan

Berkelanjutan”. Adapun fokus kegiatan Dukungan Pengolahan dan

Pemasaran Hasil Perkebunan yaitu antara lain pengembangan

pascapanen komoditas perkebunan, pengembangan pengolahan hasil

perkebunan, pembinaan usaha perkebunan, pengembangan pemasaran

hasil perkebunan, pembinaan penerapan standar dan sistem

manajemen mutu keamanan pangan bagi pelaku usaha perkebunan, dan

fasilitasi teknis dukungan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.




40






Perkebunan TA 2016 menjadi sebesar Rp. 74.964.414.000,-. Anggaran

tersebut dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan di pusat

dan di daerah. Alokasi anggaran untuk kegiatan pusat sebesar

Rp. 8.800.744.000,- dan kegiatan daerah sebesar Rp. 66.163.670.000,.

Realisasi penyerapan anggaran pelaksanaan kegiatan dukungan

penanganan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan pada tahun

2016 sebesar Rp. 69.987.723.826,- dari total pagu anggaran yang

tersedia atau mencapai 93,36 % dengan capaian fisik seluruhnya 95,02 %

Hasil pengukuran kinerja terhadap capaian sasaran kegiatan Dukungan

Penanganan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan yaitu

penanganan pascapanen tanaman perkebunan mencapai 95,48 %,

penanganan pengolahan tanaman perkebunan mencapai 94,09 %,

standardisasi mutu dan pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan

mencapai 86,92 %; dan penanganan pemasaran hasil mencapai 81,94 %.

Capaian kinerja per kegiatan utama secara berurutan adalah kegiatan

pengembangan pascapanen komoditas perkebunan sebesar 95,48 %,

diikuti kegiatan pengembangan pengolahan hasil perkebunan sebesar

94,09 %, pembinaan usaha perkebunan sebesar 89,57 %, fasilitasi teknis

dukungan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan sebesar 88,38%,

pembinaan penerapan standar dan sistem manajemen mutu keamanan

pangan bagi pelaku usaha perkebunan sebesar 85,83 % dan

pengembangan pemasaran hasil perkebunan sebesar 81,94 %.

41



Permasalahan yang mengakibatkan kurang efektif dalam penyerapan

anggaran terhadap kegiatan utama adalah rendahnya realisasi pada sub

kegiatan fasilitasi pengembangan akses pasar perdagangan

internasional; sub kegiatan fasilitasi pemasaran karet; sub kegiatan

pengembangan kemitraan dan kewirausahaan dan sub kegiatan

pembinaan dan pengembangan agrowisata.

4.2. Saran dan Rekomendasi

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) yang disusun ini merupakan

laporan pertanggungjawaban pimpinan pada akhir tahun anggaran dan

merupakan tahun pertama dari Pengembangan Penanganan Pengolahan

dan Pemasaran Hasil Perkebunan periode tahun 2015-2019 karena

adanya reorganisasi.

Agar capaian sasaran kinerja pada tahun berikutnya dapat ditingkatkan,

maka perencanaan kegiatan pada Direktorat Pengolahan dan Pemasaran

Hasil Perkebunan mengacu pada Tugas dan Fungsi (Tusi) dan fokus

kegiatan yang tertera di dalam RENSTRA Direktorat Jenderal

Perkebunan dan RENSTRA Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Perkebunan.

Berdasarkan permasalahan dan target yang ditetapkan, maka

direkomendasikan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan penanganan pascapanen tanaman

perkebunan secara keseluruhan harus lebih ditingkatkan baik

seperti peningkatan SDM Petani melalui bimbingan teknis dan

42



pelatihan-pelatihan. Selain itu sarana pascapanen di tingkat petani

harus lebih ditingkatkan.

2. Pelaksanaan kegiatan penanganan pengolahan tanaman perkebunan

secara keseluruhan harus lebih ditingkatkan baik seperti

peningkatan SDM Petani melalui bimbingan teknis dan pelatihan-

pelatihan. Selain itu sarana pascapanen dan pengolahan di tingkat

petani harus lebih ditingkatkan.

3. Sosialisasi ISPO harus lebih ditingkatkan lagi dengan stakeholder

yang terkait melalui bimbingan teknis dan fasilitasi sertifikasi ISPO,

buku pedoman dan leaflet tentang ISPO.

4. Pelaksanaan kegiatan pengembangan pemasaran hasil perkebunan

harus lebih ditingkatkan lagi khususnya pada pengembangan akses

pasar perdagangan internasional, pengembangan agrowisata, serta

pemasaran hasil-hasil perkebunan baik domestik maupun

internasional.

43

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016 (Berdasarkan Capaian Sasaran Kegiatan/Outputs Dari RKT)

Eselon II : Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Tahun Anggaran : 2016

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

I.

Terlaksananya pengembangan

pengolahan dan pemasaran hasil

perkebunan

1. Pengembangan pascapanen komoditas 152 KT 149 KT 98,03

2. Pengembangan pengolahan hasil perkebunan

45 Unit 43 Unit 95,56

3. Pembinaan usaha perkebunan 30 provinsi 24 provinsi 80,00

4. Pengembangan pemasaran hasil perkebunan

137 kegiatan 131 kegiatan 95,62

5. Pembinaan penerapan standar an sistem manajemen mutu keamanan pangan bagipelaku usaha perkebunan

45 kegiatan 43 kegiatan 95,56

6. Fasilitasi teknis dukungan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan

12 bulan 12 bulan 100,00

Lampiran 1

44

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016 (Berdasarkan Capaian Sasaran Kegiatan/Output Sesuai PK)

Eselon II : Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Tahun Anggaran : 2016

No. Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Target Realisasi % Program Anggaran

Pagu Realisasi %

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Terlaksananya 1) Pengembangan Pascapanen 149 149 100,00 Dukungan 74.964.414.000 69.987.723.826 93,36

Pengembangan Komoditas Perkebunan (KT) Pengolahan dan

Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Pemasaran Hasil 2) Pengembangan Pengolahan 44 43 97,73 Perkebunan

Perkebunan Hasil Perkebunan (Unit)

3) Pembinaan Usaha Perkebunan 24 24 100,00

(Provinsi)

4) Pengembangan Pemasaran 137 123 89,78

Hasil Perkebunan (Kegiatan)

5) Pembinaan Penerapan 46 46 100,00

Lampiran 2

45

Standar dan Sistem

Manajemen Mutu Keamanan

Pangan Bagi Pelaku Usaha

Perkebunan (Kegiatan)

6) Fasilitasi Teknis Dukungan 12 12 100,00

Pengolahan dan Pemasaran

Hasil Perkebunan (Bulan)

46

CAPAIAN KINERJA KEGIATAN UTAMA (OUTPUT) DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN

TAHUN 2016

NO PROGRAM / KEGIATAN UTAMA ANGGARAN (Rp.) KELUARAN

TARGET REALISASI % TARGET REALISASI %

1 2 3 4 5 6 7 8

018.05.08 - Program Peningkatan Produksi dan

Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan

5889 - Dukungan Penanganan Pascapanen dan Pembinaan Usaha

74.964.414.000 69.987.723.826 93,36

Pengembangan Penanganan Pascapanen Komoditas Perkebunan

25.423.515.000 24.274.472.000 95,48 149 KT 149 KT 100,00

Pengembangan Pengolahan Hasil Perkebunan

17.083.251.000 16.072.953.960 94,09 44 Unit 43 Unit 97,73

Pembinaan Usaha Perkebunan 1.723.336.000 1.543.642.937 89,57 24 Prov 24 Prov 100,00

Pengembangan Pemasaran Hasil Perkebunan

11.625.021.000 9.525.237.728 81,94 137 Keg 123 Keg 89,78

Pembinaan penerapan standard an sistem jaminan mutu keamanan pangan bagi pelaku usaha perkebunan

4.198.583.000 3.603.600.600 85,83 46 Keg 46 Keg 100,00

Fasilitasi teknis dukungan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan

8.245.780.000 7.273.198.714 88,20 12 Bulan 12 Bulan 100,00

Lampiran 3

47

REALISASI KEGIATAN APBN

DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN TAHUN ANGGARAN 2016

NO KODE PROGRAM/KEGIATAN UTAMA/OUTPUT PAGU

REALISASI

KEUANGAN FISIK

(Rp.) (%) (%)

(1) (2) (3) (6) (7) (8) (9)

Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan

74.964.414.000 69.987.723.826 93,36 95,02

1 1778 Pengembangan Penanganan Pascapanen dan Pembinaan Usaha

1.813.491.000 1.806.621.540 99,62 99,72

2 5889 Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan

72.762.508.000 68.181.102.286 93,70 95,28

A Pengembangan Pascapanen Komoditas Perkebunan

25.423.515.000 24.274.472.000 95,428 96,61

Pembinaan Pascapanen Tanaman Rempah dan Penyegar

17.637.150.000 16.926.510.000 95,97 90,42

1. Pascapanen Tanaman Kakao 8.967.152.000 8.696.133.000 96,98 97,74

2. Pascapanen Tanaman Kopi 5.238.484.000 4.905.370.000 93,64 95,23

Lampiran 4

48

3. Pascapanen Tanaman Cengkeh 558.850.000 557.082.000 99,68 99,76

4. Pascapanen Tanaman Lada 109.624.000 107.723.000 98,27 98,70

5. Pascapanen Tanaman Pala 918.300.000 913.360.000 99,46 99,60

6. Pascapanen Tanaman Kakao di wilayah perbatasan

899.000.000 887.113.000 98,68 99,01

7. Pascapanen Tanaman Kopi di wilayah perbatasan

545.740.000 485.607.000 88,98 91,74

8. Pascapanen Tanaman Lada di wilayah perbatasan

400.000.000 374.122.000 93,53 95,15

Pembinaan Pascapanen Tanaman Tahunan 7.786.365.000 7.347.962.000 94,37 95,78

1. Pascapanen Tanaman Karet 2.285.002.000 2.162.820.000 94,65 95,99

2. Pascapanen Tanaman Kelapa 537.600.000 537.500.000 99,98 99,99

3. Pascapanen Tanaman Jambu Mete 931.760.000 897.984.000 96,38 97,29

4. Pascapanen Tanaman Kelapa di wilayah perbatasan

2.453.993.000 2.271.550.000 92,57 94,43

5. Pascapanen Tanaman Jambu Mete di wilayah

perbatasan 691.560.000 653.636.000 94,52 95,89

6. Pascapanen Tanaman Karet di wilayah

perbatasan 886.450.000 824.472.000 93,01 94,76

B Pengembangan Pengolahan Hasil Perkebunan 17.083.251.000 16.072.953.960 94,09 95,57

1. Fasilitasi Pengolahan Karet 2.516.148.000 2.411.237.790 95,83 96,87

2. Fasilitasi Pengolahan Kelapa 3.906.337.000 3.681.160.950 94,24 95,68

3. Fasilitasi Pengolahan Kopi 950.800.000 892.986.300 93,92 95,44

4. Fasilitasi Pengolahan Coklat 2.965.850.000 2.679.512.000 90,35 92,76

49

5. Fasilitasi Pengolahan Gula Tebu 2.235.845.000 2.004.249.000 89,64 92,23

6. Fasilitasi Pengolahan Sagu 4.508.271.000 4.403.807.920 97,68 98,26

D Standardisasi Mutu dan Pembinaan Usaha

Berkelanjutan 5.921.919.000 5.147.243.437 86,92 90,19

1. Koordinasi dan Supervisi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA) Sub Sektor Perkebunan

937.226.000 793.051.825 84.62 88,47

2. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penerapan Perkebunan Berkelanjutan pada Kelapa Sawit

786.110.000 750.591.012 95,48 96,61

3. Fasilitasi Penerapan Sistem Jaminan Mutu

BOKAR 962.006.000 861.968.200 89,20 91,90

4. Capacity Building Pengujian Biji Kakao 1.109.278.000 979.770.800 88,33 91,25

5. Bimtek Petugas Registrasi Surat Tanda

Pendaftaran UFPBK 1.048.350.000 866.933.000 82,69 87,02

6. Fasilitasi Penerapan Sistem Jaminan Mutu

dan Keamanan Pangan Kakao 1.078.949.000 894.928.600 82,94 87,21

E Pemasaran Hasil Perkebunan 11.625.021.000 9.525.237.728 81,94 86,45

1. Fasilitasi Unit Pemasaran Poktan/Gapoktan 1.008.000.000 1.192.196.055 118,27 100,00

2. Fasilitasi Pertemuan dan Koordinasi 1.580.133.000 1.381.388.304 87,42 90,57

Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit

3. Pengembangan Pelayanan Informasi Pasar 3.949.571.000 3.360.170.343 85,08 88,81

Komoditas Perkebunan

4. Fasilitasi Pemasaran Karet 1.320.050.000 1.086.433.800 82,30 86,73

50

5. Pengembangan Kemitraan dan 1.566.537.000 926.860.515 59,17 69,37

Kewirausahaan

6. Pembinaan dan Pengembangan Agrowisata 1.069.700.000 895.436.361 83,71 87,78

7. Fasilitasi Pengembangan Akses Pasar 1.131.030.000 682.752.350 60,37 70,27

Perdagangan Internasional

51

REALISASI KEGIATAN PUSAT

DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN TAHUN ANGGARAN 2016

KODE PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUB OUTPUT/ KOMPONEN/ SUB KOMPONEN/ AKUN/ DETIL

PAGU ANGGARAN (Rp)

REALISASI BULAN INI

KEUANGAN (Rp) (%) Fisik (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

018.05.08 Program Peningkatan Produksi Komoiditas Perkebunan Berkelanjutan

8.800.744.000 7.778.282.948 88,38 91,29

5889 Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan 8.800.744.000 7778.282.948 88,38 91,29

5889.002 Fasilitasi Teknis Dukungan Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan

8.245.780.000 7.273.198.714 88,20 91,15

060 Perencanaan Kegiatan Pascapanen dan Pembinaan Usaha 227.705.000 214.457.880 94,18 95,64

A Penyusunan Program, Rencana Kegiatan, dan Rencana Kerja 181.425.000 168.795.720 93,04 94,78

B Penyusunan dan Pembahasan Revisi Renstra 2015-2019, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri

36.688.000 36.620.200 99,82 99,87

C Penyusunan dan Pembahasan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN)

9.592.000 9.041.960 94,27 95,70

062 Pelaksanaan Pembinaan dan Bimbingan Teknis Kegiatan Pascapanen dan Pembinaan Usaha

1.918.707.000 1.774.056.463 92,46 94,35

B Pembinaan dan Pengawalan Penanganan Pascapanen Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar

299.744.000 291.023.965 97,09 97,82

C Pembinaan dan Pengawalan Penanganan Pascapanen Tanaman Tahunan

176.051.000 175.299.160 99,57 99,68

Lampiran 5

52

D Pembinaan dan Pengawalan Bioenergi/Biofuel 20.386.000 19.405.960 95,19 96,39

E Pembinaan Usaha Perkebunan 265.159.000 252.019.880 94,92 96,19

F Pembinaan dan Monev Penerapan Perkebunan Berkelanjutan 145.040.000 127.471.198 87,89 90,92

G Fasilitasi Pelaksanaan Sertifikasi ISPO 562.909.000 502.005.090 89,18 91,89

I Pengawalan Pascapanen Tanaman Sagu 120.050.000 119.061.900 99,18 99,39

J Advokasi Councilof Palm Oil Producing Countries (CPOPC) 76.606.000 57.328.470 74,84 81,13

K Fasilitasi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Sub Sektor Perkebunan

252.402.000 230.440.840 91,30 93,48

063 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan 6.099.368.000 5.284.684.371 86,64 89,98

A Penyusunan Bahan Kebijakan Harga TBS Sawit 186.603.000 130.254.635 69,80 77,35

B Penyusunan Bahan Kebijakan Harga Komoditi Karet 67.198.000 66.082.700 98,34 98,76

C Pertemuan Pelayanan Informasi Pasar Domestik Perkebunan 308.032.000 306.055.629 99,36 99,52

D Promosi Produk Perkebunan Strategis 283.232.000 282.324.700 99,68 99,76

E Pengembangan Usaha Komoditi Perkebunan 229.427.000 228.093.600 99,42 99,57

F Pengembangan Informasi Perdagangan Internasional 386.325.000 383.630.830 99,23 99,42

G Partisipasi dan Tindak Lanjut Hasil Sidang IGG-FAO / UNCTAD dan Sidang Internasional Lainnya 104.526.000 103.922.000 99,42 99,57

H Penyusunan Posisi Indonesia dalm Forum Kerjasama Perkebunan 196.845.000 187.477.342 95,19 96,39

I Partisipasi pada Pertemuan Kerjasama Luar Negeri 73.995.000 64.722.669 87,47 90,60

J Rapat ASEAN Cocoa Club 331.745.000 330.241.900 99,55 99,66

53

K Advokasi Komoditi Perkebunan Strategis 188.045.000 180.571.235 96,03 97,02

L Advokasi Brand Image Komoditi Strategis Hasil Perkebunan 27.320.000 27.291.910 99,90 99,93

N Pertemuan ASEAN National Focal Point Working Group in Coconut

230.608.000 229.930.400 99,71 99,78

O Penyusunan dan Pembahasan Pedoman Pengolahan Komoditi Perkebunan

138.013.000 135.884.520 98,46 98,85

P Bimbingan Teknis Pengolahan Hasil Perkebunan Berbasis GMP 470.500.000 469.782.140 99,85 99,89

R Pembinaan dan Pengawalan Pengolahan Perkebunan 499.016.000 498.012.040 99,80 99,85

V Menghadiri Rapat/Pertemuan, Workshop, Seminar dari Instansi Terkait

82.500.000 79.819.700 96,75 97,56

W Pengembangan Regulasi, Standar Nasional dan Internasional 213.100.000 197.869.809 92,85 94,64

X Pengawalan Pemberlakuan Regulasi Teknis 143.870.000 140.296.170 97,52 98,14

Y Pertemuan Teknisdan Evaluasi Mendukung Sistem Jaminan Mutu Keamanan Pangan

97.515.000 95.198.500 97,62 98,22

Z Penyediaan Bahan Sosialisasi Pembangunan Mutu Komoditi Strategis Bidang Perkebunan

131.764.000 131.762.100 99,99 99,99

AA Bimbingan Teknis Fasilitator SJMKP Kakao 15.000.000 14.024.000 93,49 95,12

AB Bimbingan Teknis Pengawas SJM Bokar 10.602.000 10.602.000 100 100,00

AC Sosialisasi / Deseminasi Mutu dan Standarisasi Bidang Perkebunan

217.900.000 216.320.400 99,28 99,46

AD Peningkatan Akses Pemasaran Perkebunan 169.107.000 62.020.000 36,68 52,51

AE Pembinaan, Pengawalan, Pendampingan, Koordinasi dengan Instansi Terkait

1.296.280.000 712.493.442 54,96 66,22

54

1778,994 Layanan Perkantoran 554.964.000 505.084.234 91,01 93,26

111 Layanan Perkantoran Pusat Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan

554.964.000 505.084.234 91,01 93,26

A Administrasi Kegiatan 543.664.000 495.438.234 91,13 93,35

B Operasional PPK Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan

11.300.000 9.646.000 85,36 89,02

direktorat pengolahan dan pemasaran hasil …sakip.pertanian.go.id/admin/data2/lakin pphbun...

Documents