ditjen pajak awasi deklarasi harta domestik tax...
TRANSCRIPT
4 M A K R O E K O N O M I Kamis, 28 Juli 2016
TAX AMNESTY
Ditjen Pajak Awasi Deklarasi Harta Domestik
Kurniawan A. Wicaksono & Fauzul Muna
Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Robert Pakpahan mengatakan lock up atau penguncian itu akan dipantau langsung oleh Ditjen Pajak (DJP) karena dinilai tidak terlalu berisiko dibandingkan dengan dana yang sudah pernah ke luar negeri.
“Dari DJP sedang dibangun sistem dan prosedurnya, jadi tidak melalui gateway juga. Gateway itu nanti hanya digunakan untuk dana-dana hasil repatriasi,” katanya ketika ditemui di kantornya, Rabu (27/7).
Menurut dia, harta dan dana yang sudah ada di dalam negeri sebenarnya sudah memiliki karakteristik lebih baik. Apalagi, jika harta itu termasuk dalam kategori yang tidak bergerak seperti tanah dan/ atau bangunan.
Seperti diketahui, harta di dalam negeri yang dideklarasikan mau pun harta dari luar negeri yang direpa-triasikan wajib berada di Tanah Air
minimal selama tiga tahun.Pasal 9 Undang-Undang tentang
Pengampunan Pajak menyebutkan perhitungan masa tiga tahun un tuk harta yang berada dan/atau ditem-patkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak diterbitkannya surat keterangan.
Namun, bagi harta yang dialihkan dari luar ke dalam NKRI (repatriasi), masa tiga tahun dihitung sejak dialihkannya harta itu. Hal ini karena ada kelonggaran masa pengalihan harta. “Nanti bisa jadi harus ada wajib lapor dari WP terkait harta itu secara periodik,” imbuh Robert.
Dalam pasal 13 disebutkan WP atau kuasa yang ditunjuk harus
menyampaikan laporan kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk mengenai penempatan harta dalam negeri yang dideklarasikan.
Untuk penunjukan gateway terkait dengan dana repatriasi, Robert mengatakan tidak akan ada batasan selama memenuhi kriteria. Seperti diketahui, dalam tahap I, sebanyak empat bank BUKU IV telah menandatangani kontrak. “Tahap II harusnya besok [hari ini], tapi ini kan ada pergantian menteri, ya kita lihat nanti,” katanya.
Kriteria ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 119/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak (WP) ke Dalam Wilayah NKRI dan Penempatan Pada Instrumen Investasi di Pasar Keuangan Dalam Rangka Pengampunan Pajak.
Dalam pasal 4 beleid tersebut juga diamanatkan pembukaan rekening khusus pada bank persepsi yang ditunjuk sebagai gateway. Untuk cabang dari bank persepsi yang ada di luar NKRI harus memindahkan dana WP ke bank persepsi di wilayah NKRI paling lambat pada hari kerja berikutnya.
MODAL MASUKProspek perekonomian Indonesia
yang relatif lebih baik dibandingkan dengan kondisi di luar negeri yang cenderung masih belum stabil dan
sejumlah kebijakan yang dilancar-kan pemerintah termasuk implemen-tasi UU Pengampunan Pajak berhasil menciptakan sentimen positif pelaku pasar.
Hal tersebut setidaknya terekam dalam aliran dana dari luar negeri yang meningkat pesat hingga 25 Juli. Berdasarkan laporan Bank Indonesia, arus modal masuk (capital inflow) pada 1 Januari hingga 25 Juli 2016 mencapai Rp125 triliun jauh lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi sepanjang tahun lalu Rp55 triliun.
Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan sampai Juni 2016, nilai capital inflow sebesar Rp102 triliun dan menembus Rp125 triliun per 25 Juli 2016.
“Jumlahnya kan besar, nah ini adalah dana masuk ke pasar modal, ke pasar SBN [surat berharga neg-ara], juga kepada instrumen BI,” katanya seusai memberikan sambut-an dalam Seminar Kajian Tengah Tahun Institute for Development of Economics and Finance (Indef) bertema Evaluasi Paket, Evaluasi Ekonomi di Jakarta, Rabu (27/7).
Dia menilai arus modal masuk yang kencang mengindikasikan per-ekonomian Indonesia terbilang bagus di tengah perlambatan ekonomi glo-bal. Pertumbuhan ekonomi kuartal I/2016 berada di level 4,92%. Adapun tingkat inflasi hingga pekan pertama Juli di kisaran 1,2%, hingga akhir
bulan mengarah ke 1%. “Artinya ter-kendali dan baik. Jadi ini diharapkan sejalan dengan target inflasi 4 plus minus 1.”
Selain itu, program pengampunan pajak (tax amnesty) semakin meng-hembuskan arus positif bagi pereko-nomian Indonesia. Meski demikian, Bank Sentral tetap mengantisipasi masuknya dana yang besar dari tax amnesty agar bisa disalurkan ke sek-tor produktif.
Jika tidak masuk ke sektor produk-tif, dana tersebut justru akan menjadi beban. “Malah bisa membuat kondi-si kita over heating atau bubble,” ujar Agus. Sementara itu, realisasi investasi yang tercatat dalam Badan Koordinasi Penanaman Modal pada semester I/2016 sudah mencapai lebih dari Rp297 triliun.
Deputi Pengendalian Pelaksanaan BKPM Azhar Lubis mengatakan pada paruh pertama tahun ini realisasi investasi sudah lebih dari setengah target yang sudah diamanatkan seni-lai Rp594,8 triliun. “Sudah lebih [dari setengah target tahun ini],” ujarnya ketika ditemui di kantornya, Rabu (27/7).
Belum lama ini, ekonom Kenta Institute Eric Alexander Sugandi me ngemukakan Indonesia masih mem butuhkan dana asing untuk meng genjot pertumbunan ekonomi. Namun, ketergantungan perekono-mian terhadap modal dari luar negeri
terutama yang masuk sebagai investa-si portofolio harus diwaspadai karena bisa menyebabkan arus modal keluar mendadak yang menekan nilai tukar rupiah.
Oleh karena itu, menurutnya, ide-alnya dana asing yang masuk ke Indonesia lebih baik dalam bentuk investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI) ke sektor riil dari pada investasi portofolio yang lebih mudah keluar.
Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Andry Asmoro menuturkan arus modal masuk memang menyimpan sisi positif berupa peningkatan harga surat berharga pemerintah atau kor-porasi. Harga saham juga ikut ter-dongkrak.
Alhasil, pemerintah dan korporasi yang ingin menerbitkan surat utang bisa mendapatkan kupon yang lebih tendah sehingga tidak membebani saat pembayaran. “Dari sisi peme-gang, tentu nilai bukunya akan naik dan juga menguntungkan bagi inves-tor.”
Namun, arus modal masuk me -nyim pan sisi negatif berupa pem-balikan modal yang menyebabkan penurunan harga aset. Risiko ini bisa diminimalisasi dengan memperba-nyak instrumen investasi utamanya mendorong korporasi menerbitkan instrimen investasi dan mengarahkan instrumen investasi yang berbasis sektor riil atau infrastruktur.
JAKARTA — Pemantauan penguncian harta dalam negeri yang ikut dideklarasikan dalam kebijakan
pengampunan pajak atau tax amnesty akan dilakukan langsung oleh Ditjen Pajak.
Harta dan dana yang dideklarasikan diwajib-kan tetap di dalam negeri dalam 3 tahun.
Dana asing masuk per 25 Juli melonjak tajam hingga Rp125 triliun.
PEREKONOMIAN JEPANG
Stimulus US$265 Miliar DisiapkanTOKYO — Perdana Menteri
Jepang Shinzo Abe menyatakan akan meng gelontorkan sti mu-lus lebih dari 28 triliun yen atau setara US$265 miliar. Keputusan ini di perkirakan akan sema kin memberikan tekan an pada BOJ untuk se gera melonggarkan kebi jak an moneternya.
Dalam pidatonya pa da Rabu (27/7), Abe mengatakan paket stimu lus diharapkan akan men-dongkrak ekonomi Je p ang dari periode yang penuh stagnansi. Na mun demikian, dia eng gan menjabarkan be ra pa banyak dana yang akan dihabiskan se -cara langsung un tuk men do-rong pertum buh an eko nomi.
Abe menyebutkan bah wa perincian dari paket stimulus itu akan diumumkan pada pekan depan. Paket tersebut tercatat melampaui ren ca na dan perkiraan awal yang mencapai
20 triliun yen, termasuk dana 13 triliun yen sebagai ba gi an dari stimulus fiskal.
Para ekonom memper ki rakan, dana tersebut akan digunakan untuk mem biayai pengeluaran pemerintah pusat dan dae rah, serta program pin jaman.
"Jumlah itu sangat be -sar sehingga paket sti mulus seharusnya akan memiliki dam -pak ekonomi yang besar. Tidak mung kin pemerintah meng-habiskan banyak uang dalam satu anggaran tambahan, jadi stimu lus ini mungkin akan digu nakan untuk beberapa tahun ke depan," kata Hiroshi Miyazaki, ekonom senior di Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities, Rabu (27/7).
Pernyataan dari Abe ini muncul lebih cepat dari per ki-raan pasar sebelumnya, yakni seusai Bank Sentral Jepang
(BOJ) melakukan rapat dewan gubernur pada 28-29 Juli 2016. Hal ini tentu saja mendatangkan tekanan sendiri bagi BOJ untuk menghitung ulang sekaligus mempercepat pelaksanaan pe -long garan moneter tambahan.
"BOJ kemungkinan akan melonggarkan kebijakan, ter-ma suk meningkatkan pem be-lian utang pemerintah. Saya harap BOJ dan pemerintah dapat bekerja sama dengan baik," lanjut Miyazaki.
Para pembuat kebijakan di BOJ termasuk Gubernur Haruhiko Kuroda, sempat menyatakan rencananya untuk menunda pelonggaran moneter. Mereka berpendapat bahwa Bank Sentral harus mewaspadai efek dari stimulus fiskal pemerintah, termasuk kebijakan penundaan kenaikan pajak tahun depan.
Namun, laju yen yang te rus
menguat, pertumbuhan infla-si yang masih jauh dari target 2% dan pertimbangan sentimen politik, berpeluang meng ubah pandangan para pejabat BOJ.
Seperti diketahui, dolar AS sempat menguat 1,8% terhadap yen pekan lalu akibat munculnya spekulasi tentang kapan penerbitan stimulus Abe. Akan tetapi pada Rabu (27/7) yen kembali berbalik menguat 1% terhadap dolar AS.
Sebelumnya, para investor bertaruh Bank Sentral Jepang (BOJ) akan melonggarkan kebijakan moneternya pada pekan depan dalam pertemuan dewan gubernur, seiring renca-na penerbitan stimulus Perdana Menteri Shinzo Abe.
Spekulasi pasar terhadap pelonggaran moneter lanjutan oleh BOJ meningkat pada awal bulan ini, usai mantan gubernur
Bank Sentral AS (The Fed) Ben Bernanke mengunjungi Jepang. Kala itu, Bernanke mengatakan, hingga saat ini Jepang masih memiliki beragam instrumen moneter dan fiskal untuk mema-cu pertumbuhan nasional.
Pelonggaran moneter lanjutan dari BOJ juga berpeluang terjadi usai rencana stimulus ekonomi pemerintah mampu memberikan tekanan bagi bank sentral untuk turut menerbitkan stimulus besar-besaran.
"Jika BOJ menunda lagi penerbitan stimulus, maka itu akan mengancam sisa masa jabatan Gubernur Haruhiko Kurodapada April 2018. Semua orang akan skeptis dengan BOJ" kata Yuichi Kodama, Kepala Ekonom di Meiji Yasuda Life Insurance.
Salah satu pejabat Jepang pekan lalu bahkan sempat
mem bo corkan rancangan pa -ket stimulus tersebut. Menu -rut nya, pemerintah akan meng alokasikan dana dari sti-mulus itu sebesar 8,3 trili un yen untuk membangun dan mem-perbaiki jaringan infra struk tur nasional.
Sementara itu, untuk mem-perpanjang jalur kereta mag-net dari Tokyo menuju Osaka pemerintah akan mengalo kasi-kan dananya hingga 3 trilun yen. Selain itu demi menga tasi dampak dari Brexit, peme rintah akan menyalurkan da na hingga 3 triliun yen yang berasal dari cadangan devisa negara kepada BOJ.
Pemerintah juga menargetkan 3.4 triliun yen akan digunakan untuk memberikan bantuan bagi perusahaan Jepang untuk memperluas investasinya di luar negeri. (Reuters/Yustinus Andri)
E-COMMERCE
Usul Bebas BMDitolak
JAKARTA — Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu menolak keinginan or ga-nisasi kepabeanan inter-nasional yang meng-inginkan penghapusan bea masuk bagi pengi-rim an barang melalui per dagangan secara e-com merce.
Direktur Kepabeanan Interna sio nal dan Kerja-sa ma Antar lembaga Di rek torat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Ro bert Leonard Marbun me nga takan penegasan ter se but disampaikan oleh delegasi Indonesia da lam pertemuan World Cus tom Organization (WCO) di Brussel, Bel-gia, pekan lalu.
“Penolakan itu harus ka mi lakukan karena da lam pertemuan penda-hu luan berupa working group, suara Indonesia tidak didengarkan. Pa da pertemuan tingkat pim-pin an itu Indonesia meng gunakan hak kebe-rat an sehingga rencana peng hapusan itu tidak jadi dieksekusi,” ung-kapnya, Rabu (27/7).
Dia mengatakan, In -do nesia sangat ber-ke pentingan dengan bea masuk bagi pengi-rim an barang melalui perda gangan elektronik karena instrumen terse-but merupakan bagian da ri perlindungan pro-duk-produk e-commer ce dari Indo ne sia.
Menurut dia, sebagian besar produk e-com-merce yang berasal dari luar negeri, sebenarnya serupa dengan berbagai produk yang diproduksi oleh pengusaha mikro kecil dan menengah di Indonesia. Karena itu, jika bea masuk diha-puskan seperti ke ingin an sebagian ang gota WCO, maka akan berdampak pada penyem pitan pasar da lam negeri untuk pro-duk lo kal.
Robert mengatakan, perlin dungan terhadap produk UMKM melalui skema bea masuk un -tuk e-commerce wajib dila kukan. Berdasar kan da ta Kamar Da gang dan Industri (Ka din) Indo ne-sia, da lam jangka waktu lima tahun ter akhir, kon -tri busi UMKM terha dap produk domestik bruto selalu di atas 50%.
Sumbangsih UMKM ter hadap penye rapan te -naga kerja juga selalu di atas angka 90% dan me nye rap tenaga kerja In donesia di atas 100 juta orang. (M.G. Noviarizal
Fernandez)