Pancasiladalam Kontek

Ketatanegaraan

Oleh 1.Rizka Pratiwi Jaya2.Luluk Ernawati3.Erwin Prasetyo4.Anzy Rosalia

Pancasila dan Ketatanegaraan

Hubungan Pancasila, Proklamasi, Pembukaan UUD 1945 dan Batang

Tubuh UUD 1945

Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam

Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Implikasi Amandemen UUD 1945 dalam Ketatanegaraan

Republik Indobesia

Hak Asasi dalam

Pancasila

Pancasila merupakan suatu asas kerohanian dalam

ilmu kenegaraan popular disebut sebagai dasar

filsafat Negara (Philosofische gronslai). Dalam kedudukan ini Pancasila merupakan

sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan Negara, termasuk sebagai sumber tertib hukum di Negara

Republik Indonesia. Konsekuensinya seluruh peraturan perundang-

undangan serta penjabarannya senantiasa

berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam

sila-sila pancasila.

Negara adalah organisasi yang di dalamnya ada rakyat, wilayah yang

permanen, dan pemerintah yang berdaulat (baik ke dalam maupun ke luar).

Negara merupakan kesatuan sosial

(masyarakat) yang diatur secara konstitusional untuk mewujudkan kepentingan

bersama. Negara dapat dilihat dari dua segi

perwujudannya, yakni sebagai satu bentuk

masyarakat yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan sebagai satu

gejala hukum.

Hubungan Pancasila,

Proklamasi, Pembukaan UUD 1945 dan Batang Tubuh UUD 1945.

Hubungan Pancasila dengan Pasal-Pasal UUD

Negara Republik Indonesia

Hubungan Pancasila dengan Pembukaan UUD Negara Republik

Indonesia

Hubungan Pembukaan UUD

1945 dengan Batang Tubuh UUD 1945

Hubungan Pembukaan UUD

1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945

Hubungan Pancasila dengan Pasal-Pasal UUD Negara Republik Indonesia

pada pasal 28 ayat 1 dan 2 mencerminkan sila ketuhanan yang maha esa dalam bentuk nilai dasar yang lebih rinci “kebebasan memeluk agama dan menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing “

pada bab XA tentang hak asasi manusia yang merupakan jalinan nilai-nilai yang merupakan cerminan sila kemanusiaan yang adil dan beradap (pasal 27, pasal 28, pasal 28A, pasal 28B, pasal 28C, pasal 28D, pasal 28E, pasal 28F, pasal 28G, pasal 28H, pasal 28I, pasal 28J, pasal 30, pasal 31 dan pasal 34).

Di tuangkan rincianya dalam pasal 1 ayat 2 dan 3, pasal 2, pasal 3, pasal 4 ayat 1, pasal 6, pasal 6A, pasal 7A , pasal 7B, pasal 7C, pasal 8, pasal 11, pasal 16, pasal 18 ayat 3 , pasal 19, pasal 20, pasal 20A, pasal 21, pasal 22, pasal 22B, pasal 22C, pasal 22D dan pasal 22E

Di tuangkan rincianya dalam pasal 1 ayat 1, pasal 11 ayat 2 dan 3, pasal 18A, pasal 18B, pasal 22E, pasal 25E, pasal 30, pasal 36, pasal dan pasal 36B.

Dalam nilai-nilai yang telah di tuangkan dalam pasl-pasal mengenai hak asasi manusia yang berkaitan dengan kesejahteraan social dan kesejahteran ekonomi.

Hubungan Pancasila dengan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia

Hubunggan pancasila dengan pembukaan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 mengandung pengertian bahwa pancasila merupakan subtansi esensial dari pembukaan dan mendapatkan kedudukan secara yuridis formal dalam pembukaan, sehingga rumusan maupun kedudukanya sebagai dasar negara adalah sebagaimana yang terdapat dalam undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, maka perumusan yang menyimpang dari pembukaan tersebut adalah sama halnya dengan mengubah secara tidak sah rumusan pembukaan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945.

Hubungan Pembukaan UUD 1945 dengan Batang Tubuh UUD 1945

Pembukaan UUD 1945, mempunyai fungsi hubungan langsung yang bersifat kausal organis dengan batang tubuh UUD 1945, karena isi dalam Pembukaan dijabarkan ke dalam pasal-pasal UUD 1945. Maka Pembukaan UUD 1945 yang memuat dasar filsafat Negara dan Undang –Undang Dasar merupakan satu kesatuan. Walaupun dapat dipisahkan, bahkan merupakan pangkaian kesatuan nilai dan norma yang terpadu. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terkandung Pokok-Pokok Pikiran Persatuan Indonesia, Keadilan sosial, Kedaulatan Rakyat berdasarkan atas Permusyawaratan/Perwalilan, serta Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang Adil dan Beradap. Yang inti sarinya merupakan penjelasan dari dasar filsafat Pancasila. Adapun Pancasila itu sendiri memancarkan nilai-nilai luhur yang telah mampu memberikan semangat kapada UUD 1945.

Hubungan Pembukaan UUD 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945

Berpegang pada sifat hubungan antara proklamasi 17 Agustus dengan pembukaan UUD 1945 yang tidak hanya menjelaskan dan menegaskan akan tetapi juga mempertanggung jawabkan Proklamasi, maka hubungan itu tidak hanya bersifat fungsional korelatif, melainkan juga bersifat kasual organis, hal ini menunjukkan hubungan proklamasi dengan UUD 1945 merupakan suatu kesatuan yang utuh

Implementasi Nilai-Nilai Pancasila

dalam Kehidupan Berbangsa dan

Bernegara

Di Awal Kemerdekaan (1945-1959)

Di Era Orde Lama (1959-

1965)

Di Era Orde Baru (1965-12 Mei 1998)

Implikasi Amandemen UUD 1945 dalam Ketatanegaraan

Republik Indobesia

Dasar Pemikiran Perubahan UUD Negara Republik

indonesia

Dasar Hukum Perubahan UUD Negara Republik

indonesia

Lembaga-Lembaga Negara

republlik Indonesia

Tuntutan perubahan/amandemen Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 didasarkan pada pandangan bahwa Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dipandang belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat dan penghormatan HAM. Selain itu, di dalamnya terdapat pasal-pasal yang multitafsir dan membuka peluang bagi penyelenggaraan negar yang otoriter, sentralik, tertutup dan diliputi oleh tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme ( KKN) yang menimbukan kemerosotan dalam berbagai kehidupan.

Majelis permusayawaratan Rakyat melakukan perubahan Undang–Undang Dasar 1945 dengan berpedoman pada ketentuan pasal 37 UUD 1945. Pasal 37 UUD 1945 mengatur prodsedur perubahan Undang Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa (1) Untuk mengaubah Undang – Undang Dasar sekurang – kurangnya 2/3 dari pada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir dan (2) Putusan diambil dengan persetujuan sekurang- kuangnya 2/3 daripada julah anggota yang hadir.

Lembaga-Lembaga Ketatanegaraan

MPRMajelis

Permusyawaratan Rakyat

DPRDewan Perwakilan

Rakyat

DPDDewan Perwakilan

DaerahPRESIDEN

MAMahkamah Agung

MKMahkamah konstitusi

KYKomisi Yudisial

BPKBadan Pemeriksa

Keuangan

Hak Asasi Manusia dalam Pancasila

Hak Asasi Manusia Menurut Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Hak Asasi Manusia Menurut Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Hak Asasi Manusia Menurut Sila Persatuan Indonesia

Hak Asasi Manusia Menurut Sila Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan

dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Hak Asasi Manusia Menurut Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

menjamin setiap orang umum

melakukan ibadah menurut

keyakinannya masing-masing

Setiap agama dipandang sama

hak dan kedudukannya

terhadap Negara.

Berarti sila pertama dari pancasila, Ketuhanan Yang

Maha Esa mengandung pengakauan terhadap hak-hak asasi manusia dalam

segala segi kehidupan manusia

Hak Asasi Manusia Menurut Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Hak tidak untuk

diperbudak

Hak tidak untuk

dianiaya

Pengakuan sebagai manusia pribadi

Hak tidak untuk ditangkap,

ditahan, secara sewenang-

wenang

Hak untuk mendapat peradilan

yang bebas

Hak dianggap tidak bersalah

sampai dibuktikan kesalahannya

menurut Undang-Undang

Hak Asasi Manusia Menurut Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Hak Asasi Manusia Menurut Sila Persatuan Indonesia

Persatuan Persatuan Indonesia atau Kebangsaan ialah sikap yang

mengutamakan kepentingan Bangsa diatas kepentingan suku, golongan,

partai dan lain-lain. Ini berarti persatuan antara golongan-golongan,

suku-suku, dan partai-partai yang mempunyai kedudukan dan

kesempatan yang sama dalam Negara Indonesia, dalam arti adanya

keseimbangan yang harmonis dengan tidak mengutamakan yang

satu dengan mengabaikan yang lainnya.

Hak Asasi Manusia Menurut Sila Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Kedaulatan rakyat berarti kekeuasaan Negara berada di tangan rakyat. Negara dibentuk oleh rakyat dari rakyat dan untuk rakyat. Secara

demokrasi melalui perwakilan. Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar

pengakuan akan harkat dan martabat manusia

menghormati dan menunjang tinggi

segala hak-hak asasi yang melekat padanya

hak mengeluarkan

pendapat

hak untuk berkumpul

hak ikut serta dalam pemerintahan dan

jabatan-jabatan Negara

kemerdekaan pers

Hak Asasi Manusia Menurut Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

hak untuk hidup layak

dijamin adanya hak

milik

adanya hak atas jaminan

sosial

adanya hak atas pekerjaan dengan

sistem pengupahan dan syarat-syarat kerja yang baik

berhak atas tingkat hidup

yang menjamin kesehatan

Hak asasi yang telah diakui oleh UUD maupun Universal Declaration Of Human Rights.

Artinya :Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA