FUNGSI MANGROVE, PERMASALAHAN DAN KONSEP

PENGELOLAANNYA

Mata Kuliah : AMDAL Lahan Basah

Dosen : Dr. Ir. Achmad Syamsu Hidayat, MP

Oleh:

Dwi Nurcahyani :E2F215008

PROGRAM STUDI

PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

BANJARBARU

2016

1

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Hutan Mangrove ditemukan hampir di seluruh kepulauan di Indonesia,

terbesar terkonsentrasi di Papua, Kalimantan (Timur & Selatan), Riau dan

Sumsel. Banyak ancaman yang menghalangi kelestarian mangrove. Secara umum,

isu yang berkaitan dengan pengelolaan mangrove saat ini adalah mengenai

distribusi wewenang pengelolaan, pesatnya pembangunan pemukiman,

fragmentasi kawasan, pencemaran, dan pertambakan. Data Ditjen RLPS Dep.

Kehutanan 2001, bahwa luas hutan mangrof di Indonesia 8,6 juta ha, terdiri dari

3,8 jutan ha di dalam kawasan hutan dan 4,8 juta ha di luar kawasan hutan.

Berdasarkan perhitungan para ahli, rata-rata nilai tahunan pelayanan

ekonomi oleh alam adalah l.k. 33 trilyun USD, atau nyaris dua kali GNP dunia

(18 trilyun USD) (Constanza R. dkk., 1997). Nilai setinggi itu menunjukkan

bahwa peran yang dijalankan oleh alam tidaklah main-main. Kita dapat

menyatakan bahwa pada dasarnya, semua segi kehidupan manusia, termasuk

masalah ekonomi, sangat bergantung kepada biosfer (alam). Karena itu, apapun

kebijakan yang diambil haruslah sejalan dengan kepentingan dalam menjaga

alam. Sayangnya, di lain pihak, kini pun manusia masih cenderung meremehkan

hal tersebut dan masih banyak membuat kebijakan yang tidak sejalan dengan hal

ini.

Kecenderungan tersebut menunjukkan bahwa mengkaji kembali nilai

ekonomi ekosistem merupakan hal yang penting. Dalam makalah ini sendiri,

pembahasan mengenai nilai ekonomi ekosistem akan difokuskan pada nilai

ekonomi ekosistem mangrove. Ekosistem yang merupakan salah satu jenis

ekosistem lahan basah ini kini luas wilayahnya semakin berkurang. Kerusakan

mangrove terus terjadi akibat tekanan pembangunan pemukiman dan eksploitasi

berlebihan. Penghitungan terakhir menunjukkan bahwa total luas mangrove di

Indonesia adalah sekitar 9,2 juta ha dengan tingkat kerusakan mencapai 57,6%

atau seluas 5,3 juta ha (Dephut, 2002).

2

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas maka penulis mencoba membuat

rumusan masalah tentang Fungsi Mangrove, Permasalahan dan Konsep

Pengelolaan sebagai berikut:

1. Definisi Mangrove dan Fungsi ?

2. Apa saja masalah-masalah di hutan Mangrove?

3. Bagaimana konsep pengelolaan hutan Mangrove ?

1.3. Tujuan

Dalam penulisan makalah ini bertujuan untuk mengetahui fungsi

mangrove, permasalahan yang ada dan konsep pengelolaannya.

1.4. Manfaat

Manfaat dari penulisan makalah ini adalah untuk menambah pengetahuan

mahasiswa/i tentang manfaat hutan mangrove dalam kehidupan.

3

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Hutan Mangrove

Mangrove merupakan salah satu jenis lahan basah pesisir yang tersebar

sepanjang pantai tropis-subtropis di seluruh dunia, biasanya terdapat di antara 25o

LU s.d. 25o LS. Secara kasar, terdapat setidaknya 240.000 km2 hutan mangrove

yang ½ diantaranya terdapat di sekitar lintang 0o-10o (Mitsch dan Gosselink,

2000). Dari luas itu, luas hutan mangrove di Indonesia pada awalnya adalah

9.248.038 ha dan tersisa 5.326.870 ha dengan 3.720.187 ha diantaranya

merupakan wilayah yang dilindungi.

Gambar 1. Peta distribusi hutan mangrove di dunia (Jochem, 2007).

Secara etimologis, mangrove berasal dai kata Portugis “mangue” yang

berarti pohon dan “grove” yang berarti tegakan. Dari istilahnya, mangrove

merupakan suatu bentuk ekosistem pantai tropis dan subtropis yang didominasi

oleh pohon, perdu, semak dan tumbuhan lain yang semua bersifat halofilik yang

tumbuh di wilayah air payau hingga air asin di zona pasang-surut (Mitsch dan

Gosselink, 2000). Dalam hal ini, mangrove mengacu pada ekosistem. Meskipun

begitu, kata “mangrove” juga mengacu pada beragam pohon dan perdu yang

mendominasi tipe lahan basah ini (Mitsch dan Gosselink, 2000).

Cintron dkk. (1985) mengelompokkan hutan mangrove kedalam 4 (empat)

jenis berdasarkan kondisi hidrodinamikanya, yaitu fringe, riverine, basin dan

dwarf mangrove. Fringe mangrove dapat ditemukan di sepanjang garis pantai

terlindung, kanal, sungai dan laguna. Riverine mangrove dapat ditemukan di

sepanjang sungai sekitar pesisir hingga beberapa mil dari pantai. Basine mangrove

4

terdapat di daerah depresi daratan, basin, biasanya di belakang barisan fringe

mangrove, di lokasi dimana air menggenang atau mengalir lambat. Dwarf

mangrove didominasi oleh mangrove semak (tinggi < 2 m) yang terpencar-pencar,

biasa tumbuh di tempat miskin nutrisi, kurang asupan air tawar, memiliki

produtivitas rendah.

Data Ditjen RLPS Dep. Kehutanan 2001, bahwa luas hutan mangrof di

Indonesia 8,6 juta ha, terdiri dari 3,8 jutan ha di dalam kawasan hutan dan 4,8 juta

ha di luar kawasan hutan

Dilihat dari keragaman jenisnya, mangrove terdiri atas 12 genus dan 60

spesies. Ciri utama kelompok mangrove adalah merupakan pohon atau semak

tersetrial, halofilik, memiliki modifikasi akar dan batang untuk membantu

respirasi dalam sedimen anoksik, biji mengalami pertumbuhan vivivar. Di

antaranya, terdapat genus-genus terkenal seperti Rhizophora, Avicennia,

Bruguiera.

Gambar 2. Vegetasi dan struktur ekosistem hutan mangrove (Jochem, 2007)

2.2. Fungsi Hutan Mangrove

Hutan mangrove adalah salah satu jenis hutan yang banyak ditemukan

pada kawasan muara dengan struktur tanah rawa dan atau padat. Mangrove

menjadi salah satu solusi yang sangat penting untuk mengatasi berbagai jenis

masalah lingkungan terutama untuk mengatasi kerusakan lingkungan yang

disebabkan oleh rusaknya habitat untuk hewan. Kerusakan ini tidak hanya

berdampak untuk hewan tapi juga untuk manusia. Mangrove telah menjadi

pelindung lingkungan yang sangat besar.

5

Hutan mangrove menjadi salah satu subjek utama bagi pengembangkan

lingkungan di Indonesia. Banyak lembaga sosial yang bergerak dalam bidang

lingkungan terus mensosialisasikan manfaat mangrove. Hal ini mendukung

kesadaran masyarakat bahwa mangrove memang penting untuk melindungi

lingkungan. Melestarikan kawasan mangrove adalah usaha yang sangat baik untuk

menstabilkan kondisi lingkungan dan menyelamatkan semua habitat di hutan

mangrove.

Berikut ini adalah beberapa manfaat hutan mangrove secara umum :

1. Mencegah Erosi Pantai

Hutan mangrove menjadi salah satu tempat yang bisa menjaga perbatasan

antara kawasan darah dan laut. Erosi pantai akan terus menggerus permukaan

bumi sehingga mengancam lingkungan manusia. Bahkan kondisi serius bisa

menjadi bencana alam yang besar. Hutan mangrove menjadi salah satu sarana

yang sangat penting untuk menyematkan garis pantai dari perairan laut.

2. Menjadi Katalis Tanah dari Air Laut

Tanah bisa masuk ke dalam air laut secara terus menerus karena bagian

tanah yang bersentuhan secara langsung dengan air laut. Untuk mencegah hal ini

maka manfaat hutan mangrove secara ekologis menjadi sumber yang sangat jelas

untuk melindungi tanah disekitar laut. Tanah akan menjadi lapisan yang lebih

padat dan langkah ini menyelamatkan tanah agar tidak terus tergerus oleh air laut.

3. Habitat Perikanan

Kawasan hutan mangrove adalah salah satu tempat yang paling nyaman

untuk beberapa jenis mahluk hidup dan organisme. Beberapa spesies seperti

udang, ikan dan kepiting banyak berkembang di kawasan hutan mangrove.

Sementara manusia membutuhkan beberapa mahluk hidup tersebut sebagai

sumber nutrisi dan bahan makanan yang penting untuk kesehatan.

4. Memberikan Dampak Ekonomi yang Luas

Pohon mangrove yang banyak ditanam pada hutan mangrove bisa dipanen

seperti jenis tumbuhan lain. Manfaat hutang mangrove bagi manusia berguna

6

untuk diolah menjadi berbagai benda hiasan atau kerajinan. Upaya ini sangat

penting untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan meningkatkan standar

ekonomi pada daerah tertentu.

5. Sumber Pakan Ternak

Pohon mangrove juga bisa dijadikan sebagai alternatif pengganti makanan

ternak. Pohon mangrove yang telah dihancurkan dan digiling menjadi bubuk

pakan ternak mengandung nutrisi yang sangat baik untuk pertumbuhan ternak

seperti sapi, kambing atau unggas.

Nutris seperti mineral, protein dan kalori akan meningkatkan perkembangan

ternak. Selain itu pohon mangrove juga mengandung tanin dan bahan alami lain.

6. Mencegah Pemanasan Global

Pemanasan global memang menjadi ancaman yang sangat serius untuk

alam dan manusia. Salah satu cara untuk mencegah atau mengurangi dampak

pemanasan global adalah dengan mengembangkan kawasan hutan mangrove.

Tanaman mangrove menjadi salah satu penopang pemanasan dari perairan laut.

Selain itu mangrove juga berperan untuk mengatasi masalah banjir pada kawasan

pesisir.

7. Sumber Pendapatan Bagi Nelayan Pantai

Masyarakat yang tinggal dikawasan pantai biasanya banyak bekerja

menjadi nelayan. Mereka mencari ikan dan berbagai sumber daya untuk

menopang ekonomi keluarga. Manfaat kawasan hutan mangrove menjadi tempat

yang paling sesuai untuk pembibitan ikan, udang dan berbagai potensi habitat laut

lainnya. Kawasan hutan mangrove telah membantu menjaga ketersediaan sumber

daya ikan di laut yang tidak akan habis.

8. Menjaga Kualitas Air dan Udara

Kawasan hutan mangrove juga membantu manusia dalam mendapatkan air

bersih dan udara yang segar. Kawasan hutan mangrove memiliki fungsi untuk

menyerap semua kotoran yang berasal dari sampah manusia maupun kapal yang

7

berlayar di laut. Manfaat hutan mangrove bagi kehidupan akan menyerap semua

jenis logam berbahaya dan membuat kualitas air menjadi lebih bersih. Selain itu

mangrove juga membantu alam dalam mendapatkan kualitas udara yang lebih

baik dan bersih.

9. Pengembangan Kawasan Pariwisata

Kawasan hutan mangrove bisa dikembangkan menjadi salah satu objek

wisata. Dengan cara ini maka hutan mangrove akan menjadi tujuan wisata dari

berbagai daerah maupun mancanegara. Pariwisata akan memberikan dampak

ekonomi yang sangat baik untuk masyarakat di sekitarnya dan negara secara

khusus.

10. Menyediakan Sumber Kayu Bakar

Hutan mangrove sangat bermanfaat untuk penduduk yang tinggal di

kawasan sekitar hutan mangrove. Pohon dan kayu mangrove yang sudah kering

dan membusuk bisa dimanfaatkan sebagai kayu bakar. Dengan cara ini maka

secara tidak langsung sudah mengurangi kebutuhan gas atau bahan bakar bagi

sebuah negara. Selain itu, bagi masyarakat di sekitar hutan mangrove juga bisa

memakai kayu mangrove untuk bahan bangunan atau kontruksi rumah.

11. Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Hutan mangrove menjadi salah satu tempat untuk mengembangkan

berbagai jenis ilmu pengetahuan dalam bidang kelautan, perikanan dan kimia.

Banyak peneliti yang membutuhkan hutan mangrove dan dijadikan berbagai

sumber penelitian. Hutan mangrove akan meningkatkan berbagai jenis penemuan

yang bisa disebarkan ke seluruh dunia. Bahkan banyak peneliti asing yang di

negaranya tidak memiliki hutan mangrove dan harus datang ke Indonesia.

12. Menjaga Iklim dan Cuaca

Perubahan iklim dan cuaca bisa terjadi karena berbagai macam faktor,

salah satunya adalah kerusakan sistem dalam alam. Hutan mangrove menjadi

sumber yang sangat jelas untuk menjaga ekosistem perairan antara laut, pantai dan

8

darat. Selain itu, manfaat hutan mangrove juga akan membantu manusia dalam

mendapatkan iklim dan cuaca yang paling nyaman yang menghindarkan diri dari

bencana alam.

Adapun fungsi ekologis dan ekonomis hutan mangrove adalah (Santoso

dan H.W Arifin,1998) adalah sebagai berikut:

1. Fungsi ekologis :

Pelindung garis pantai dari abrasi,

Mempercepat perluasan pantai melalui pengendapan,

Mencegah intrusi air laut ke daratan,

Tempat berpijah aneka biota laut,

Tempat berlindung dan berkembangbiak berbagai jenis burung, mamalia,

reptil, dan

serangga,

Sebagai pengatur iklim mikro.

2. Fungsi ekonomis :

Penghasil keperluan rumah tangga (kayu bakar, arang, bahan bangunan,

bahan

makanan, obat-obatan),

Penghasil keperluan industri (bahan baku kertas, tekstil, kosmetik,

penyamak kulit,

pewarna),

Penghasil bibit ikan, nener udang, kepiting, kerang, madu, dan telur

burung,

Pariwisata, penelitian, dan pendidikan.

Selain manfaat-manfaat yang telah disebutkan di atas, menurut Irwanto

(2006) hutan mangrove juga memiliki manfaat biologis seperti :

Menghasilkan bahan pelapukan yang menjadi sumber makanan penting

bagi plankton, sehingga penting pula bagi keberlanjutan rantai makanan.

9

Tempat memijah dan berkembang biaknya ikan-ikan, kerang, kepiting dan

udang.

Tempat berlindung, bersarang dan berkembang.biak dari burung dan satwa

lain.

Sumber plasma nutfah & sumber genetik.

Merupakan habitat alami bagi berbagai jenis biota.

2.3. Konsep Pengelolaan Hutan Magrove

Pengelolaan hutan mangrove berkelanjutan mengacu kepada konsep

pembangunan berkelanjutan seperti termuat dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup , yaitu upaya sadar dan terencana

yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi

pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan,

kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa

depan. Terlihat bahwa intinya berada pada integrasi tiga pilar konsep pembangunan

berkelanjutan yaitu dimensi ekonomi, ekologi dan sosial sehingga memberikan

jaminan akan keberadaan mangrove untuk dinikmati bagi semua generasi di bumi.

Sebagai bagian dari wilayah pesisir, pengelolaan mangrove secara terpadu

dapat mengacu kepada pengertian dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 27 Tahun

2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, yaitu pengelolaan

yang mengintegrasikan kegiatan: (a) antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah; (b).

antar-Pemerintah Daerah; (c). antarsektor; (d). antara Pemerintah, dunia usaha, dan

Masyarakat; ( e ). antara Ekosistem darat dan Ekosistem laut; dan (f). antara ilmu

pengetahuan dan prinsip-prinsip manajemen.

10

BAB III

PERMASALAHAN

Kerusakan mangrove di Indonesia umumnya disebabkan reklamasi,

penebangan kayu, penambangan dan pencemaran. Hal ini memerlukan langkah

rehabilitasi agar mangrove kembali memberikan jasa lingkungan kepada

masyarakat di sekitarnya. Rehabilitasi adalah suatu langkah strategi manajemen

untuk mencegah degradasi suatu lanskap sehingga menjadi bermanfaat bagi

lingkungannya.

Kementrian Kehutanan RI (2013) mengungkap bahwa lebih 50% hutan

mangrove Indonesia dalam keadaan rusak dan ini menyebabkan merosotnya

biodiversitas dan jasa lingkungan ekosistem mangrove akibat perubahan fungsi

lahan sehingga meningkatkan risiko bencana. Dari segi sosial ekonomi

pengelolaan mangrove berkelanjutan menjadi sulit karena: (a) Perbedaan

pemahaman tentang nilai dan fungsi ekosistem mangrove dan pentingnya upaya

rehabilitasi; (b). Partisipasi masyarakat lokal belum optimal; (c) Sebagian besar

masyarakat di sekitar ekosistem mangrove tergolong miskin; (d). Kegiatan

pemanfaatan ekosistem mangrove ramah lingkungan belum berkembang dan (e ).

Pertumbuhan penduduk tinggi dan aktivitas ekonomi memicu alih fungsi lahan.

Sedangkan menyangkut kelembagaan pengelolaan mangrove terdapat

permasalahan : (a). belum efektifnya koordinasi diantara lembaga terkait dalam

pengelolaan ekosistem mangrove ; (b). Kebijakan antar sektor dalam pengelolaan

ekosistem mangrove masih belum sinergis; (c). Kelembagaan pemerintah dan

masyarakat belum berkembang dan berfungsi secara optimal; (d). Kurangnya

kapasitas pemerintah pusat dan daerah serta stakeholder terkait dalam

menginterpretasikan dan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan ekosistem

mangrove; dan (e). data ekosistem mangrove belum terintegrasi secara nasional.

Pada bidang perundundang-undangan Indonesia masih menghadapi masalah

lemahnya penegakan hukum serta kurang terintegrasi dan terimplementasikannya

regulasi tentang pengelolaan mangrove.

11

BAB IV

ALTERNATIF/SOLUSI

Pengelolaan hutan mangrove di Indonesia saat ini diarahkan kepada

rehabilitasi karena banyaknya kawasan yang rusak sehingga jika kegiatan tersebut

berhasil, diharapkan dapat mengembalikan fungsi ekologisnya untuk

menyediakan jasa lingkungan bagi masyarakat sekitarnya dan bagi masyarakat

yang berada di luar kawasan tersebut. Namun kegiatan rehabilitasi tersebut tidak

bisa mengabaikan isu-isu ekonomi dan soaial terkait kehadiran masyarakat di

sekitarnya.

Menurut Kementrian Kehutanan (2013) menyebutkan pengelolaan

ekosistem mangrove berbasis masyarakat merupakan bagian dari kebijakan

Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove guna meningkatkan

pendapatan masyarakat dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Pengelolaan mangrove harus mengikuti azas: (1). Transparansi, yaitu bisa diakses

oleh semua pihak untuk ditinjau ulang; (2). Partisipatif, yaitu mengakomodasi

semua komitmen stakeholders dan dapat diterapkan secara partisipatif ; (3).

Akuntabilitas, yaitu disosialisasikan kepada publik dan dikaji secara menyeluruh,

ilmiah serta dapat dipertanggungjawabkan; (4). Responsif, yaitu mampu

mengantisipasi perubahan komitmen lokal, nasional dan global terhadap

ekosistem mangrove; (5). Efisiens, yaitu mempunyai kemampuan untuk

menserasikan kebijakan (Pusat dan Daerah) secara harmonis; (6). Efektif, yaitu

dapat dilaksanakan tepat sasaran oleh para pihak baik pemangku kepentingan

maupun masyarakat ; dan (7) Berkeadilan, yaitu mampu memberikan manfaat

sesuai dengan tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat.

Faktor lain yang penting diperhatikan dalam pengelolaan mangrove

berkelanjutan adalah pengakuan terhadap masyarakat adat dan kearifan lokal yang

dimilikinya. Menurut UU Nomor 32/2009, nilai-nilai luhur yang berlaku dalam

tata kehidupan masyarakat perlu dihidupkan kembali guna melindungi dan

mengelola lingkungan hidup secara lestari. Sedangkan mengacu kepada

Kementrian Kehutanan (2013) keterpaduan dalam pengelolaan mangrove

direalisasikan dengan cara :

12

1. Pengelolaan ekosistem mangrove sebagai bagian integral dari pengelolaan

wilayah pesisir terpadu dan pengelolaan DAS (Daerah Aliran Sungai).

2. Memperkuat komitmen politik dan dukungan kuat pemerintah, pemerintah

daerah, dan para pihak.

3. Koordinasi dan kerjasama antar instansi dan para pihak terkait secara vertical

dan horizontal.

4. Peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangan

dan kewajiban pengelolaan ekosistem mangrove sesuai dengan kondisi dan

aspirasi lokal.

5. Pengembangan riset, iptek dan sistem informasi yang diperlukan untuk

memperkuat pengelolaan ekosistem mangrove yang berkelanjutan

6. Pengelolaan ekosistem mangrove melalui pola kemitraan antara pemerintah,

pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat dengan dukungan lembaga

dan masyarakat Internasional, sebagai bagian dari upaya mewujudkan

komitmen lingkungan global.

Keterpaduan pengelolaan mangrove dalam konteks wilayah dikenal dengan

istilah ekoregion, yang dalam UU nomor 32/2009 diterjemahkan sebagai wilayah

geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta

pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam

dan lingkungan hidup. Konsep ini sulit diterapkan di Indonesia karena pembagian

wilayah admnistrasi yang tidak memperhatikan kesamaan karakteristik kawasan.

Akibatnya pembangunan di suatu wilayah administrasi berpotensi merusak

kawasan di wilayah administrasi lainnya karena perencanaan dan pelaksanakan

pembangunan yang tidak terintegrasi dengan baik.

Selanjutnya Kusmana (2010) menjelaskan pengelolaan mangrove harus dapat

dipanen secara berkelanjutan dan dipertahankan secara alami seperti semula.

Preservasi sebagian areal mangrove yang betul-betul tidak terganggu (pristine

mangrove forest) seharusnya diperjuangkan atau dialokasikan sehingga jika suatu

pengelolaan mengalami kegagalan yang menyebabkan kerusakan bahkan

hilangnya mangrove tersebut, bagian pristine mangrove forest dapat menjadi

penyelamat kondisi tersebut. Ekosistem mangrove harus dikelola berdasarkan

pada paradigma ekologi yang meliputi prinsip-prinsip interdependensi antar unsur

13

ekosistem, sifat siklus dari proses ekologis, fleksibilitas, diversitas dan koevolusi

dari organisme beserta lingkungannya dalam suatu unit fisik DAS.

14

BAB V

REKOMENDASI

1. Pengelolaan mangrove saat ini yang masih terpisah antara satu wilayah

administrasi dengan wilayah administrasi lainnya harus dipadukan agar

tercapai efisiensi pengelolaan dan menghindari dampak negative proses

pembangunan yang tidak menghiraukan konsep ekoregion.

2. Pengeloaan mangrove bertujuan konservasi harus dipadukan dengan

tujuan untuk kesejahteraan masyarakat sehingga masyarakat memiliki

insentif untuk melindungi kawasan mangrove dari kerusakan.

3. Pemahaman masyarakat tentang manfaat hutan mangrove sebagai

penghasil kayu harus dikembangkan kepada hal-hal yang lebih luas

dengan menggali manfaat ekonomi lainnya (non kayu). Hal ini harus

dimulai dari penelitian dan pengembangan manfaat mangrove yang

bersifat aplikasi dan tepat guna sehingga dapat dikerjakan oleh

masyarakat. Mengembangkan perhatian kepada manfaat non kayu juga

akan mencegah/mengurangi kegiatan illegal logging di hutan mangrove.

4. Pencemaran pada kawasan mangrove tidak hanya diakibatkan oleh

kegiatan di laut, tapi sangat dipengaruhi oleh aktivitas di daratan sehingga

perencanaan pembangunan yang memperhatikan integrasi hulu dan hilir

sangat penting untuk mencegah meningkatnya pencemaran yang berakibat

pada kematian tanaman dan biodiversitas kawasan mangrove.

15

DAFTAR PUSTAKA

Constanza R. dkk.. 1997. The Value of The World’s Ecosystem Services and Natural Capital. Nature. Vol 387 pp 253-260.

Departemen Kehutanan. 2002. Statistik Kehutanan Indonesia 2000/2001. Biro Perencanaan Departemen Kehutanan. Jakarta.\

Irawanti S dan Kuncoro A. tanpa tahun. Rehabilitasi Mangrove Secara Swadaya: Belajar Dari Masyarakat Sinjai, diunduh tanggal 15 Mei 2016, tersedia pada http:// puslitsosekhut.web.id.

Irwanto (2006). Keanekaragaman Fauna Pada habitat Mangrove

Kementrian Kehutanan RI. 2013. Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove Indonesia. Jakarta: Kementrian Kehutanan RI.

Kusmana C dan Samsuri. 2009. Rehabilitas Mangrove Pada Tapak-Tapak Yang Khusus, diunduh tanggal 14 Mei 2016, tersedia pada http://cecep_kusmana.staff.ipb.ac.id/files/2011/01/2009-Mangrove-Rehabilitasi-Mangrove-Tapak-Khusus.pdf

Mitsch, W.J. and J.G. Gosselink, 1994, Wet Land, In Water Quality Prevention, Identiication and Management of Diffuse Pollution. Van Nostrand Reinhold, New York.

Santoso, N., H.W. Arifin. 1998. Rehabilitas Hutan Mangrove Pada Jalur Hijau Di Indonesia. Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Mangrove (LPP Mangrove). Jakarta, Indonesia.

Setyawan AD, Winarno K dan Purin CP. 2003a.Ekosistem Mangrove di Jawa: Kondisi Terkini. Jurnal Biodiversitas Vol.4 (2)

16