Sub Bagia

WHumas dan Tata Usaha BPK Rl Perwal<ilan Provinsi Bali

Bal I Post

Dugaan Pemerasan CF'NS

Kuasa HukumAjukanPenangguhan PenahinnanTabanan (Bali Post) -

uJar r _r\yoman Nadayana, tersebut tergantung lie- Kasr prdsrxs Ke;arr 'l'a-S.H.. M.M. Serrentara bijakan pimpinan dalam banan Fathr.rr Rochmanuntuk tersangka candra hal ini Kepala Kejari ra- mengatakan permohonan

Kuasa hukum tersangka dugaan pemerasan CPNS di lin gkungan Di-nas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Tabanan, Jagrem dan CandraDewi mengajukan surat permohonan penangguhan penahanran terhadapkliennya, Rabu (10/6) kemarin.,Permohonan penangguhan. penahanantersebut diajukan karena kliennya yang bernama Gede Jagrenr merupakantulang punggung keluarga dan memiliki tanggung jawab besar di Pemdasesuai jabatan yang saat ini diembannya di Disnaker. Jagrem j uga disebut-sebut memiliki riwayat penyakit tekanan darah tinggi.

"Terhadap penahanan nyidik mengabulkan per- penangguhanpenahanan,kedua klien kami, kami mohonantersebut. "Meski saya juga.tt:ngah meny-telah mengajukan pen- pengabulan permohonan usun gugatan praperadi-angguhan penahanan," penangguhan penahanan lan," ujarnya:.ujar I Nyoman Nadayana, tersebut tergantung ke- Kasi Pidsrls Kejari Ta-

Dewi, alasan penanggu- banan, namun kami tetap penafigguhan penahananhan penahanan karena mohon supaya diberikan tersqbut salir-sah saja.permintaan dari pihak pertimbangan dan dikab- Namun'dikatrulkan ataukeluarga, mengingatyang ulkan," ucapnya. tidakrrya semua itu kem-bersangkutan mgsih da-lam tahap perirwatan,karena sakit dar4h tinggiyang dideritanya. "Klienkami masih dalam tahapperawatan dan \arus se-Ialu konsultasi ke dokter,"ujar Nadayana.

Surat permohonan

Nadayana berharappenangguhan penahanannantinya bisa sampai di-limpahkan perkara terse-but ke pengadilan. Di-rinya menjamin kliennyatidak akan melakukanhal-hal yang melanggarhukum seperti melarikandiri atau menghilangkanbarang bukti, dan akanselalu bersikap kooperatifdalam setiap pemang-gilan. "Usai menyampai-kan surat permohonan

bali [kepada kebijakanpimpfnan. "K.ami sudahterima surat p'ermohonanpenangguhar;L penahanterhadap dua tersangkatersebut, surat; masih dia-jukan ke Kepala Kejak-saan jadi belunrr ada kepu-tusan," jelasny'a. Terkaitnantinya akan dikabul-kan atau tidak, Fathurhanya mengatzrkan akandirapatkan ter"lebih da-hulu dengan timr penyidik.(kmb28)

Edisi :l FCInAf , tt O,n t }otr

Hal ,l tt

Sub Bagia Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwal<ilan Provinsi Bali

Bali Post

Pemprov Bali Setor DuaRanperdaBaru ke Dewan

Denpasar (Bali Post) -Pemprov Bali kembali me-

nyampaikan dua rancangan per-aturan daerah (ranperda) baruuntuk dibahas Dewan dalamRapat Paripurna DPRD Bali,Rabu (10/6) kemarin. Kedua ran-perda tersebut yakni Ranperdatentang PertanggungjawabanPelaksanaan APBD TahunAnggaran 2014 dan Ranperdatentang Jasa Konstruksi.

Terkait Ranperda Pertang-gungjawaban APBD. WakilGubernur I Ketut Sudikertamelaporkan tata kelola keuan-gan Pemprov BaIi selama 2014.Realisasi pendapatan daerahdilaporkan Rp 4,5 triliun lebihdari target Rp 4,2 triliun lebih.Belanja daerah terealisasi Rp4,49 triliun lebih dari anggaranRp 5 triliun lebih. Penerimaanpembiayaan terealisasi sesuarrencana yakni Rp 1,03 triJiunlebih. Begitu juga pengelu-aran pembiayaan, terealisasisesuai rencana awal Rp 220miliar. Sementara realisasipembiayaan netto Rp 819 mil-iar leblh, dengan sisa lebihpenghitungan anggaran (silpa)Rp 905 piliar lebih.

'YanE jelas sudah kita per-tanggungjawabkan dan itusudah dibuktikan juga denganpenilaian BPK, di mana kitamampti meraih opini WTP(Wajar ;Tanpa Pengecualian- red). .Artinya, program BaliMandata betul-betul untukmenuju kemakmuran dan kes-ejahtera:rn masyarakat Bali."ujarnya rnewakili Gubernur

Made Mangku Pasti\a yangtengah berobat ke Singfapura.

Untuk Ranperda Jala Kon-struksi, lanjut Sudikerh, tidaklepas dari ketidakny{mananyang dirasakan rekan{n Pem-prov Bali saat menjafankankegiatan fisik. Salah lsedikitsaja, tak jarang rekanafr harusdiperiksa sehingga pifraknyamerasa perlu untuk $eman-tapkan dari segi regul{si. "Se-hingga betul-betul am[n dannyaman dalam pelak$anaankonstruksi itu sendiri d[n jugamampu kita' mendafatkankualitas yang berday{ saing.Kaliau sekarang kan |<adan-

paparnya.Menurut Sudikerta, perso-

alan dalam jasa konstml'fi tidakhanya terjadi di Ba-li, tetapi di se-luruh Indonesia. Tahun ihii saja,realisasi fisik baru menc[pai 10persen secara nasional. $amun,Bali menurutnya, suddh me-lebihi angka itu. "Berarti ini adasesuatu yang sangat mengganjalrealisasi dari pelaksanaan kegia-tan itu. Maka, perlu satu regulasiyang mengamankan kita semua,aman dari sisi pelaksanaan itu,aman dari pertanggungiawaban,sehingga tidak menimbulkanpersoalan-persoalan," thndas-nya. (kmb32)

-l

Kotnif , [t Jt,nr gstl

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

Bali Past

Edisi

Hal

, favu,t , 11 ,Tua\ lqft2-

k lJelas't

P

menjadi macet.Ketua Forum PeLbekel

Kabupaten Klungkung IdaBagus AIit Negara meng-ungkapkan hingga kini be-lum ada kejelasan nasibdari dana yang dialokasikanke desa. SeharusnY4 danatersebrit bisa keluaf Padabulan April. Anggaran Yangbersumber dari BantuanKeuangan Khrrsus ProvinsiBali dan Alokasi Dana DesaKabupate'n Klungkung

mengawali kegiatan sebelumada kepastian.

Perbekel Desa NYaIianitu juga mengungkaPkan,ada sejumlah kegiatan Pem-bangttnan infrastruktur den-ean zrnggaran besar Yangiehat'usnya dilaksanakantahun 2015. SePerti rehabkantor desa, Pembangunaninfrastruktur gangnisasi daninfrastruktur lainnYa. Totalada sbkitar Rp L,407 miliaranggaran yang dialokasikanpadaAPgles tahun 2015 diDesa Nyalian. Banjarang-kan, Klungkung. Ia berharaPdana desa tersebut segeradicairkan sehingga Pemban-gunarl infrastruktur di Pede-saan bisa segera jalan.

Kepala Badan Pember-

dayaan Masyarakgt. KB'Peiemouan dan Pemdes.Putu Widiada mengakuibelum ada kejelasan Pen-cairan dana desa tersebut'Namun. pihaknY4 tetaPmemproses segala lkeleng-kapan yang diperlu[an un-tuk dapat mencairkhn danadesa. Pihaknya mlngakusudah mengirimkah suratke seluruh desa yang adadi Klungkung untuk:mem-buat RAPBDes. SedangkanPerbup yang sebefumnYamenjadi ganjalan pqncairandana di pusat sudahlselesai."Kalau semua sudah selesaikami harapkan bulan de-pan kegiatan di desa sudahbisa dijalankan," ujarnYa'(dwa)

|

Pencairan Dana Desa Ta

embanglnan

Infrastruktur MacetSemarapura (Bali Post) -""S;;;;i;;ailni

betum ada keje-lasan terkait dana desa yang seharusnva telaht""""i"a"-U"r'""lt-n"itlalu.AkibatdariFpt'"t,1Tl{11.T1"-:l:1"^"1:.:l'-9::vurqu l,4s4 v$-5r

;;;;e. di Klungfung tidak bisa melak3anakan qembangunan sesuai vangj:;i ;;;;;;;;.1 ^olo rqhrrn Arrooiren 2015 ini. Bahkan. kegiatan vang di-vang ada di Klungkung trdak brsa melaKsanaKan pelnoalrBlrlilu scsu4r J4r_r

i;ilil;il;;"-;;k;il;;fra tahun anssaran 2015 ini. Bahkan, lre-giatan yans q

"oiorrrrr"rkan tahun ini terrraksa ditalangi dari pinjaman. Tidak jelasnya n-asi;;i;;gg";;krtr i"rtr"'ilri t""p"t ""

ditZtangi dari pinjaman. Tidak jelasnva n-asib

a4nu ?2.. ini juga rnenyebabkan sejumlah-rencana pembangunan infrastrukturil;;??.;fi ffi ;il;;;;";6'k;;G"-i"r,-,"""anapembansunaninf rastruktur

mandek akibat belum sele-sainya adminirstrasi danadari pusat. "Yang sudahturun baru KabuPaten Ban-gli dan Jembrana. Tujuhkabupaten/kota lainnYa be-Ium," jelasnya, Rabu (10/6)kemarin.

Ia mengatakan terhitungsudah enam bulan danadesa tersebut tidak kun-jung cair, pihak desa Punterpaksa harus meminjam

uang agar kegiatan bisateruq jalan. Namun menurutAlit Negara, kegiatan Yangmenlhabiskan anggaranbesar seperti pembangunaninfrastruktur, belum beranrdilaksanakan tanpa adanYakejelasan pencairan danatersebut. Selain itu, belumadanf'a petunjuk pelaksan-aan (juklak) dan petunjukteknis (j uknis) menyebabkanpihaknya tidak berani untuk

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPI( Rl Perwal<ilan Provinsi Bali

'rn),ll#,;ti

tiff;;r Bali Post'--gpr""

i.sidhng lugeA! xgrubglGnatifikasi dan TPEU

Dituntut 15 Tahun

?

IMantaryBupatKlungkung

Denpasar (Bali Post) -Mantan Bupati Klungkung Wayan Candra yang

didakwa kasus korupsi pembangunan DermagaGunaksa, kasus Tindak Pidana Pencucian Uang(TPPU) dan gratifikasi, Rabu (10/5) kemarin dituntutberat oleh jaksa penuntut umum (JPU) Made Pasek,dkk. Dalam sidang dl Pengadilan Tipikor Denpasar,mantan bupati dua periode di Bumi Serombotantersebut dituntut hukuman penjara selama 15 tahundikurangi sepenuhnya selama terdakwa ditahan.

Selain itr.r. terdakwa juga tidak membayar uang peng-dituntut untuk membayar ganti paling lama satu bulandenda Rp 500 juta, subsider sesudah putusan pengadilanenam bulan kurungan. ,JPU memperoleh kekuatan huku-dari Kejari Klungkung itu, man tetap, maka harta ben-di depan persidangan j'ang danya dapat disita oleh jaksadipimpin majelis hakim diket- dan dilelang untuk menutupiuai Hasoloan Sianturi juga uangpenggantitersebut."Jikamenuntut pidana tambahan tidak mempunyai harta bendapada terdakwa Candra dengan yang mencukupi, maka digantimembayar uang pengganti denganpidanapenjaraselamasebesar Rp 42.628.467 .605.33. lima tahun," tuntut jaksa.Denganketentuan. apabila Sebelummembacakankes-

I

impulaf dalam surat tuntutanitu, ja ksh terlebih dahulu mem-pertimbangkan hal-hal yanghemberatkan maupun yang

. meringankan. Yang member-atkan, kata jaksa. perbuatanterdakrta dapat menghambatprogra{r pemerintah dalampelaksdnaan pembangunan.Perbuatan terdakwa tidakmendukung upaya pemerintahdalam memberantas korupsi,terdakwa melakukan perbua-tan terbebut saat menjabatbupati. terdakwa juga sebagaipenega[ hukum yang sehar-usnya foemberikan teladartyang bdik,.terdakwa seorangdoktor'hukum yang memi-li ki intelektualitas mumpuni.perbuatan terdakwa telahmerugi\an keuangan negaradan terdakwa tidak merasabersalafr dan tidak menye-sali perhuatannya. Sedangkan

Ir

-

Edisi

Hal

: hqur qe , tt hmt Zptr

L

Hum

Ba

as da Tata Usaha BPI( Rl Perwal<ila

ost

Sub Bagian

$Wg

r Provinsi Bali

tau,t6<^gan

I

I

yang meiingankan. terdakwabelum pbrnah dihukum dansopan dalam persidangan.

Atas berbagai pertimban-gan itu, hukuman 15 tahundianggaf sudah layak dida-pat pria'yang dikarunia duaanak dari hasil pernikahan-nya dengan Ketut Ringin itu.Dalam perkara ini. terdakwadijerat dalam Pasal 2 ayat tio Pasal 18 UU No. 31 Tahuni999 tentang PemberantasanTipikor, sebagaimana yangtelah diubah dan ditambahdengan IIU No. 20 Tahun 2001tentang [erubahan atas UUNo. 31 Tdhun 1999 jo Pasal 55'ayat 1 ke'1 KUHP. Dan pidanagratifikasi sebagai suap padapegawai negeri sebagaimanaPasal 12 B jo Pasal 12 C UUyang sar0a, jo Pasal 65 KUHPdan TPPfU Pasal 3 IIU No. 8Tahun 2010 tentang pence-

gahan dan pembetranlasanTPPU jo Pasal64 KUHry.

Jaksa dalam amar ttintrrt-annya membacakan sejtimlahkesaksian yang pernah dihad-irkan di Pengadilan TlpikorDenpasar. Pada pokolnya.banyak kesaksian yang me-mentahkan dalil-dalil \YayanCandra, khususnya soal uangyang nilainya ratusan jutahingga miliaran. Saksi:saksidimaksud ada dari b{giankeuangan perusahaan, isertamantan patner kerjanyh danmantan anak buahnya.

Atas tuntutan itu, WarsaT. Bhuana selaku kuas[r hu-kum terdakwa akan rndlaku-kan pledoi pekan depan. "Inituntutan paling berat untukmantan bupati. Sangat-san-gat berat. Ada apa ini? Nantiakan kita lakukan pembe-laan," jelas Warsa. (kmb37)

Edisi

Hal

: Fovnl.r ' lt 2u"r rotfL