efektivitas penegakan hukum dalam upaya …

Tadulako Master Law Journal, Vol 5 Issue 2, Juni 2021

242

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM UPAYA

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA

PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA PALU

Moh. Fadly

Email: [email protected]

Universitas Tadulako

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis beberapa permasalahan yaitu:

Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Palu dan Faktor-Faktor yang mempengaruhi Efektivitas

Penegakan Hukum Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Penyalahgunaan

Narkotika Di Kota Palu. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Metode pengumpulan data

yang digunakan yaitu: kuisoner, wawancara dan studi kepustakaan baik buku-buku, peraturan

perundang-undangan, makalah, hasil penelitian terdahulu, dokumen-dokumen dan sebagainya.

Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Dan hasil penelitian ini menunjukan bahwa

Penegakan hukum dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan

narkotika di kota Palu belum efektif,hal ini ditunjukan dengan adanya peningkatan jumlah kasus

yang terjadi tiap tahunnya. Semakin banyaknya jumlah kasus tindak pidana penyalahgunaan

narkotika yang terjadi di Kota Palu merupakan suatu indikasi bahwa penegakan hukum dalam upaya

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kota Palu belum

efektif. Belum efektifnya penegakan hukum dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak

pidana penyalahgunaan narkotika di kota Palu di pengaruhi oleh beberapa faktor antara lain

sebagai berikut: 1) subtansi hukum, 2) struktur hukum termasuk sarana dan prasarana, 3) kultur

hukum (masyarakat dan kebudayaan).

Kata Kunci: Efektivitas; Penegakan Hukum; Penyalahgunaan Narkotika

PENDAHULUAN

Manusia dan hukum merupakan 2 (dua)

hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan

di dunia ini. Hal ini dikarenakan tanpa sebuah

hukum yang mengatur tingkah laku manusia

maka akan terjadi kekacauan di dalam kehidupan

manusia.1 Hukum berfungsi sebagai

perlindungan kepentingan manusia. Agar

1 Handri Raharjo, Sistem Hukum Di Indonesia “Ketentuan-

Ketentuan Hukum Indonesia dan Hubungannya dengan

Hukum Internasional” (Yogyakarta: Pustaka Yustisia,

2016), hlm. 1.

kepentingan manusia terlindungi, hukum harus

dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat

berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat

terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam

hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus

ditegakkan. 2

Hukum pidana adalah hukum yang

mengatur tentang pelanggar dan kejahatan

terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan

2 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Sebuah

Pengantar) (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 60.


243

kejahatan tersebut diancam dengan hukuman

yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi

yang bersangkutan. 3

Narkotika merupakan obat yang diperlukan

dalam dunia pengobatan, demikian juga dalam

bidang penelitian untuk tujuan pendidikan,

pengembangan ilmu dan penerapannya. Mskipun

ada bahayanya, namun masih dapat dibenarkan

penggunaan narkotika untuk kepentingan

pengobatan dan tujuan ilmu pengetahuan.4

Disamping manfaatnya tersebut, narkotika

apabila disalahgunakan atau salah

pemakaiannya, dapat menimbulkan akibat

sampingan yang sangat merugikan bagi

perorangan serta dapat menimbulkan bahaya

bagi kehidupan serta nilai-nilai kebudayaan.5

Penegakan hukum terhadap tindak pidana

narkotika bagi masyarakat internasional

merupakan konsekuensi logis yang dilaksanakan,

mengingat perkembangan tindak pidana

narkotika sudah melanda ke seluruh wilayah dan

intensitasnya cenderung selalu meningkat dan

sangat membahayakan.6 Pada perkembangan

terakhir, peredaran narkotika semakin meningkat

dan bersifat transnasional serta dilakukan dengan

menggunakan modus operandi dan teknologi

canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil

kejahatan narkotika, sehingga dapat dikatkan

bahwa kejahatan narkotika sudah menjadi

3 Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia

(Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm 60. 4 Andi Hamzah, Perkembangan Hukum Pidana Khusus

(Jakarta: PT Renika Cipta, 1991), hlm. 176. 5 Ibid. Hlm 177

6 Koesno Adi, Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak

(Malang: Satara Press, 2015), hlm. 6.

ancaman yang sangat serius bagi kehidupan

manusia.7

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia

dewasa ini telah merambah keseluruh wilayah

RI, bahkan tidak ada satu kabupaten/kota yang

berani menyatakan terbebas dari penyalahgunaan

narkoba dan peredaran gelap narkoba.

Penyalahgunaan narkoba tersebar ke seluruh

lingkungan kehidupan, baik di lingkungan

pendidikan, lingkungan kerja, dan lingkungan

pemukiman.8

Kota Palu sebagai ibu kota dari provinsi

Sulawesi Tengah seharusnya mampu

memberantas atau menurunkan tingkat

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika

di kota Palu, hal ini dikarenakan selain BNN

Kota Palu dan Kepolisian Resort Palu yang

melakukan penegakan hukum terhadap tindak

pidana narkotika ada juga BNN Provinsi

Sulawesi Tengah dan Kepolisian Daerah

Sulawesi Tengah yang ikut melakukan

penegakan hukum dalam kasus tersebut.

Kenyataanya berdasarkan hasil

penyelidikan Badan Narkotikan Nasional

Propinsi Sulawesi Tengah terdapat 3 (tiga)

kawasan di kota palu yang menjadi pusat

distribusi narkotika jenis sabu-sabu terbesar di

Sulawesi Tengah. tiga kawasan tersebut ialah

Kelurahan Tavanjuka di kecamatan Tatanga,

jalan anoa 1 kelurahan tatura utara kecamatan

7 Ibid, hlm 8

8 Achmad Ali, Menguak Realitas Hukum “Rampai Kolam

& Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum”, Edisi Pertama,

Cetakan Kedua, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010),

hlm. 72.


244

Palu Selatan dan kayumalu di kecamatan Palu

Utara. Untuk penjualan terbesar berada di daerah

Tatangga. Kepala BNN Provinsi Sulawesi

Tengah Brigadir Jenderal Polisi Suyono

mengatakan dari serangkaian penangkapan

terhadap pengedar dan bandar narkoba sebuah

wilayah kelurahan tertentu di Kecamatan

Tatanga, Kota Palu ditengarai menjadi pusat

peredaran narkoba dengan omzet per bulan yang

diperkirakan mencapai setidaknya Rp 36 miliar.

9

Periode data 2019 peringkat

penyalahgunaan narkoba setiap provinsi di

Indonesia yang dirilis oleh Badan Narkotika

Nasional Pusat Indonesia bersama Lembaga

Ilmu Pengetahuan Indonesai. Provinsi Sulawesi

Tengah masuk dalam urutan keempat. Salah satu

daerah yang memberikan kontribusi besar

masuknya Provinsi Sulawesi Tengah dalam

urutan keempat adalah kota Palu. Kota Palu

ditengarai sebagai daerah transit narkoba ke

setiap kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah.

Kepala BNN Kota Palu AKBP Abire

mengungkapkan “transit bukan berarti hanya

lewat saja, sudah pasti ada juga yang beredar di

Kota Palu dan hal itu bisa dibuktikan dari

penangkapan dan upaya rehabilitasi warga di

BNN Kota Palu.

Berdasarkan data dari tahun 2016-2019,

jumlah kasus tindak pidana penyalahgunaan

9 “BNN Sulteng identifikasi pusat peredaran Narkoba

beromzet miliaran di palu,” September 1, 2019, Pukul

00.00 Wita, https://www.voaindonesia.com/a/bnn-sulteng-

identifikasi-pusat-peredaran-narkoba-beromzet-miliaran-

di-palu/5018351.

narkotika yang terjadi di kota Palu sebanyak 281

kasus, adapun rincihan kasus tersebut disajikan

dalam tabel berikut ini.

Tabel 1

Jumlah Kasus Penyalahgunaan

Narkotika Di Kota Palu

Periode 2016-2019

No Tahun Jumlah

Kasus

Persentase

%

1. 2016 50 17,79

2. 2017 56 19,93

3. 2018 97 34,52

4. 2019 78 27,76

Total 281 100

Sumber Data: Satuan Reserse Narkoba

Polres Palu

Berdasarkan tabel data dia atas,

menunjukan menunjukkan bahwa kasus

penyalahgunaan narkotika di kota Palu

cenderung mengalami peninkatan dan masih

dalam kategori sangat mengkuatirkan, pada

tahun 2016 ada 50 kasus yang terjadi dengan

persentase 17,79 %, pada tahun 2017 mengalami

peningkatan menjadi 56 kasus dengan persentase

19,93 %, pada tahun 2018 mengalami

peningkatan yang cukup signifikan yaitu 97

kasus dengan persentase 34,52 % dan pada

tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 78

kasus dengan persentase 27,76 %. Data yang

terkumpul merupakan jumlah pengungkapan

kasus yang dilakukan oleh Satuan Reserse

Narkoba Polres Palu, bukan tidak mungkin


245

masih ada kasus yang tidak terungkap yang jauh

lebih tinggi jumlahnya.

Upaya penegakan hukum terhadap tindak

pidana penyalahgunaan narkotika di kota Palu

telah dilakukan oleh aparat penegak hukum baik

dalam upaya pencegahan maupun pemberantasan

melalui proses hukum. Periode 2018 hingga

2019 ada sekitar 322 kasus tindak pidana

narkotika yang di proses secara hukum dan telah

mendapat putusan hakim di Pengadilan Negeri

Kelas I A Palu. Proses penegakan hukum

tersebut juga diharapkan mampu menjadi salah

satu faktor penangkal terhadap meningkatnya

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika

di kota Palu, tapi dalam kenyataannya justru

semakin meningkat pula penyalahgunaan dan

peredaran gelap narkotika tersebut yang ditandai

dengan banyaknya para bandar dan pengedar

yang tertangkap akhir-akhir ini.

Berdasarkan uraian-uraian di atas,

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian

mengenai “Efektivitas Penegakan Hukum

Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan

Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di

Kota Palu”.

Adapun rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah:

1) Bagaimanakah efektivitas penegakan hukum

dalam upaya pencegahan dan pemberaantasan

tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kota

Palu?

2) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi

efektivitas penegakan hukum dalam upaya

pencegahan dan pemberaantasan tindak pidana

penyalahgunaan narkotika di kota Palu?

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh

Penulis dalam penelitian ini adalah :

1) Untuk mengetahui dan menganalisis

bagaimanakah efektivitas penegakan hukum

dalam upaya pencegahan dan pemberaantasan


Palu.

2) Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor-

faktor apa yang mempengaruhi efektivitas

penegakan hukum dalam upaya pencegahan dan

pemberaantasan tindak pidana penyalahgunaan

narkotika di kota Palu.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat:

1) Manfaat Teoritis : Diharapkan hasil penelitian

ini dapat memberikan sumbangan

pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan

hukum. Dan Diharapkan hasil penelitian ini

dapat menjadi referensi dan bahan masukan bagi

penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2) Manfaat Praktis :Untuk memberikan jawaban

atas permasalahan yang diteliti.dan

Meningkatkan penalaran, membentuk pola pikir

dinamis dan

mengaplikasikan ilmu yang diperoleh Penulis

selama studi di Program Studi Magister Ilmu

Pascasarjana Universitas Tadulako.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum yang di gunakan

dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang

dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum

sosiologis dan dapat disebut pula dengan


246

penelitian lapangan, yaitu yang mengkaji

ketentuan hukum yang berlaku serta apa yeng

terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. 10

Lokasi penelitian yang dipilih oleh

peneliti Yaitu Kepolisian Resort Palu, dan Badan

Narkotika Nasional Kota Palu. Peneliti

mengambil lokasi penelitian di kota palu

dikarenakan kota Palu terindikasi sebagai pusat

peredaran narkotika di sulawesi tengah dan ada

tiga daerah di kota palu yang terindikasi sebagai

kampung narkotika.

Sumber data yang peneliti gunakan dalam

penelitian ialah sumber data bagi penelitian

hukum empiris adalah data primer dan data

sekunder.

Pupulasi dalam penelitian ini adalah

Kepolisian Resort Palu dan Badan Narkotika

Nasional Kota Palu, serta masyarakat, para

akademisi dan para praktisi atau pemerhati

hukum yang berada di kota Palu. Mengingat

bahwa populasi atau responden dalam penelitian

ini terlalu banyak dan tidak memungkinkan

untuk menjangkau secara keseluruhan, maka

peneliti menggunakan metode pengambilan

sampel secara purposive Sampling (dipilih secara

sengaja).

Sampel yang peneliti gunakan sebanyak

15 orang, masing-masing adalah: 3 orang dari

Kepolisian Resort Palu, 2 orang dari Badan

Narkotika Nasional Kota Palu, dan 10 orang

lainnya dari masyarakat di sekitar wilayah yang

diindikasikan sebagai kampung narkotika di kota

10

Bambang Waluyu, Penelitian Hukum Dalam Praktek

(Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

Palu (wilayah Tavanjuka, Anoa 1 dan

Kayumalue).

Teknik pengumpulan data yang

digunakan dalam penelitian ini guna

memperoleh data dan informasi yaitu wawancara

dan studi dokumentasi.

Analisis data yaitu Data yang sudah

terkumpul dan tersusun secara sistematis

kemudian dianalisis dengan metode kualitatif,

yaitu mengungkapkan dan memahami kebenaran

masalah dan pembahasan dengan menafsirkan

data yang diperoleh dari hasil penelitian, lalu

data tersebut diuraikan dalam bentuk kalimat-

kalimat yang disusun secara terperinci, sistematis

dan analisis sehingga akan mempermudah dalam

penarikan suatu kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap

Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di

Kota Palu.

Secara konsepsional, maka inti dan arti

penegakan hukum terletak pada kegiatan

menyerasikan hubungan nilai-nilai yang

terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap

dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai

rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk

menciptakan, memelihara dan mempertahankan

kedamaian pergaulan hidup.11

Hukum pidana mempunyai objek

penggarapan mengenai perbuatan melawan

11

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

Penegakan Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

2012), hlm. 5.


247

hukum yang sungguh-sungguh terjadi (onrecht

in actie) maupun perbuatan hukum yang

mungkin terjadi (onrecht in potentiei).

Bekerjanya hukum pidana didukung dan

dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara yang

biasanya disebut aparatur penegak hukum yang

tata kerjanya pun bisa juga “unique” untuk

menanggulangi gangguan berupa kejahatan

dalam masyarakat baik Preventif maupun

Represif.12


penyalahgunaan narkotika dilakukan dengan dua

cara. Pertama dimulai dari upaya pencegahan

(preventif) yang merupakan segala usaha atau

tindakan yang bersifat untuk mencegah

terjadinya suatu pelanggaran hukum terkait

penyalahgunaan narkotika. Setelah upaya

pencegahan (preventif) lakukan namun tidak

berhasil maka dilakukan cara kedua yaitu dengan

upaya penindakan (represif), yaitu merupakan

segala usaha atau tindakan yang harus dilakukan

oleh aparat penegak hukum tertentu yang sesuai

dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku

apabila terjadi suatu pelanggaran hukum.

Adapun upaya-upaya dalam rangka

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana

penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh

pihak kepolisian resort Palu dan Badan

Narkotika Nasional Kota Palu yaitu sebagai

berikut:

a. Upaya Preventif

12

Moh. Hatta, Beberapa Masalah Penegakan Hukum

Pidana Umum dan Pidana Khusus (Yogyakarta: Liberti,

2009), hlm. 26.

Berdasarkan hasil wawancara dalam

penelitian ini dapat diketahui upaya

preventif yang dilakukan oleh Satuan

Reserse Narkoba Polres Palu 13

dan Badan

Narkotika Nasional Kota Palu 14

yaitu:

1) Memberikan penyuluhan/sosialisasi

kepada masyarakat, mahasiswa dan

sekolah-sekolah mulai dari tingkat dasar

sampai tingkat lanjutan dan juga

instansi-instansi Mengenai bahaya

narkotika.

2) Memperketat pengawasan dan razia-

razia keseluruh wilayah hukum Kota

Palu khususnya pada pada daerah-

daerah yang dianggap rawan rawan

terjadinya penyalahgunaan dan

peredaran gelap narkoba di Kota Palu

yaitu di Kelurahan Tatanga, Anoa I dan

Kayumalue. Serta tempat-tempat yang

dianggap sebagai pintu masuk

peredaran narkotika ke kota Palu seperti

pelabuhan bandara dan terminal.

3) Membentuk satgas anti narkoba disetiap

satuan pendidikan dan disetiap

kelurahan di Kota Palu.

4) Melakukan kampanye stop narkoba dan

bahaya narkoba bagi semua elemen

masyarakat

13

Wawancara Oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba

Polres Palu, Upaya Preventif yang dilakukan oleh Satuan

Reserse Narkoba Polres Palu, February 4, 2020, Pukul

10.00 Wita. 14

Wawancara dengan Kepala Seksi Pencegahan dan

Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Palu, Upaya

Preventif Oleh BNN Kota Palu, 7 Februari 09.00 Wita,

BNN Kota Palu.


248

5) Melakukan kerja sama dengan semua

elemen masyarakart dalam melakukan

penyuluhan-penyuluhan, seminar dan

pemahaman hukum kepada pelajar,

pegawai dan masyarakat tentang bahaya

penyalahgunaan dan sanksi berat bagi

pelaku kejahatan narkoba.

6) Turut aktif dan tanggap dalam

mengatasi terjadinya tindak pidana

penyalahugunaan narkoba, seperti

melakukan pemeriksaan urin di sekolah-

sekolah.

b. Upaya Represif

Berdasarkan hasil wawancara dalam

penelitian ini upaya represif yang dilakukan

oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Palu 15

dan Badan Narkotika Nasional Kota Palu 16

adalah penangkapan, pengeledahan dan

penyitaan yang diawali dengan penyelidikan

dan/atau adanya laporan dari masyarakat.

Adapun data Pengungkapan kasus tindak

pidana penyalahgunaan narkotika yang terjadi

di kota Palu yang ditangani oleh Kepolisian

resort kota Palu bagian Satuan Reserse

Narkoba Polres Palu adalah sebagai berikut.

Kasus tindak pidana penyalahgunaan

narkotika di Kota Palu berdasarkan data

statistik perkara di Kepolisian Resort Palu

15

Wawancara dengan Anggota Satuan Reserse Narkoba

Polres Palu, Upaya Represif yang dilakukan oleh Satuan

Reserse Narkoba Polres Palu, February 4, 2020, Pukul

10.00 Wita Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Palu. 16

Wawancara dengan Kepala Seksi Pemberantasan BNN

Kota Palu, Upaya Represif yang dilakukan oleh BNN Kota

Palu, 7 Februari Pukul 14.00 wita, BNN Kota Palu.

dari tahun 2016 sampai 2018 menunjukkan

bahwa tindak pidana penyalahgunaan

narkotika di kota Palu yang ditangani oleh

satuan reserse narkoba polres Palu mengalami

peningkatan yang cukup signifikan baik dari

jumlah kasus maupun jumlah tersangka.

Tahun 2016 ada 50 kasus dengan jumlah

tersangka 79, tahun 2017 ada 56 kasus dengan

jumlah tersangka 101, dan tahun 2018 naik

menjadi 97 kasus dengan jumlah tersangka

147. serta pada tahun 2019 mengalami

sedikit penurunan yakni 78 kasus dengan

jumlah tersangka 125.

Selanjutnya, untuk pengungkapan

kasus tindak pidana penyalahgunaan

narkotika di Kota Palu yang ditangani oleh

Badan Narkotika Nasional Kota Palu

berdasarkan data pengungkapan kasus tindak

pidana narkotika oleh BNN Kota Palu pada

tahun 2016 sampai 2019 menunjukan adanya

penurunan pengungkapan kasus tindak pidana

narkotika oleh BNN Kota Palu setiap

tahunnya, yang mana pada tahun 2016 BNN

Kota Palu berhasil mengungkap kasus tindak

pidana narkotika sebanyak 13 kasus,

selanjutnya pada tahun 2017 BNN Kota Palu

hanya berhasil mengungkap 8 kasus, pada

tahun 2018 BNN Kota Palu hanya berhasil

mengungkap 4 Kasus, dan pada tahun 2019

BNN Kota Palu hanya berhasil mengungkap 5

Kasus.

Penegakan hukum terhadap tindak

pidana penyalahgunaan narkotika tidak hanya

terbatas pada tindakan dengan menghukum


249

dan memasukkan pelaku ke dalam penjara

sebanyak-banyaknya. Namun yang lebih

subtansial ialah bagaimana upaya aparat

penegak hukum dan pemerintah dapat

membimbing masyarakat agar tidak

melakukan penyalahgunaan narkotika.


penyalahgunaan narkotika di pandang efektif

dapat dinilai dari penegakan hukum narkotika

yang dilakukan selama ini apakah sudah

sesuai dengan yang diharapkan dari hadirnya

hukum narkotika tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, dapat

disimpulkan bahwa penegakan hukum dalam

upaya pencegahan dan pemberantasan tindak

pidana penyalahgunaan narkotika di kota Palu

belum efektif, hal ini ditunjukan dengan

adanya peningkatan jumlah kasus yang terjadi

tiap tahunnya. Semakin banyaknya jumlah

kasus tindak pidana penyalahgunaan

narkotika yang terjadi di Kota Palu

merupakan suatu indikasi bahwa penegakan

hukum dalam upaya pencegahan dan

pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan

narkotika di Kota Palu belum efektif.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Upaya

Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak

Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kota

Palu

Penegakan hukum khususnya terkait

dengan hukum pidana adalah upaya untuk

memastikan berfungsinya norma-norma hukum

pidana secara nyata sebagai pedoman perilaku

bagi lalulintas atau hubungan-hubungan hukum

dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Tujuan akhir penegakan hukum pidana yang

dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan dan

pengadilan itu pada dasarnya adalah untuk

menciptakan, memelihara, dan mempertahankan

kedamaian pergaulan hidup. Tujuan ini hanya

dapat tercapai jika penegakan hukum

dilaksanakan dengan benar, berlandaskan hati

nurani dengan menyisihkan kepentingan-

kepentingan lain hanya semata-mata untuk

menegakkan kebenaran dan memenuhi rasa

keadilan bagi masyarakat. 17

Dalam melaksanakan penegakan hukum

yang efektif, hal tersebut tidak selalu mudah

dilakukan karena banyaknya faktor-faktor yang

mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut adalah

sebagai berikut: 18

1. Faktor hukumnya sendiri

2. Faktor penegak hukum.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung

penegakan hukum

4. Faktor masyarakat

5. Faktor kebudayaan

Kelima faktor tersebut saling berkaitan

eratnya, oleh karena merupakan esensi dari

penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur

daripadaa efektivitas penegakan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian terkait efektivitas

17

Shinto Bina Gunawan Silitonga, “Penegakan Hukum

Tindak Pidana Korupsi Dan Money Laundering Dengan

Sistem Pembuktian Terbalik" (Pascasarjana UI,

Universitas Indonesia, 2011), hlm. 116. 18

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

Penegakan Hukum, hlm. 8.


250


pemberatansan tindak pidana penyalahgunaan

narkotika di kota Palu, ada beberapa faktor yang

mempengaruhi efektivitas penegakan hukum

tersebut. Adapun faktor-faktor tersebut adalah

sebgai berikut:

1. Subtansi Hukum

Subtansi hukum di Indonesia masih

memiliki banyak kelemahan. Komponen

subtansi/ isi (hukum itu sendiri) kadang-

kadang secara vertikal maupun secara

horizontal tidak selaras atau tidak sinkron

satu sama lain. Sementara itu dalam

beberapa hal, materi muatannya (kebijakan

legislasinya) kadang-kadang dirancang tidak

raional. Termasuk dalam kategori yang

disebut terakhir ini adalah mengabaikan

nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup

dalam masyarakat (unsur atau dasar

sosiologis). 19

Adapun mengenai subtansi hukum

Narkotika berdasarkan temuan fakta yang

peniliti dapatkan bahwa masih ada

ketidakjelasan aturan dan Inkonsistensi

aturan terkait berbagai persoalan tentang

penyalahgunaan narkotika dan penegakan

hukumnya. Adapun fakta-fakta hukum yang

peneliti temukan terkait sub pembahasan ini

yaitu pengaturan tentang 1) Masa

Penangkapan,

2) Penyadapan,

19

Jogi Nainggolan, ENERGI HUKUM Sebagai Faktor

Pendorong Efektivitas Hukum (Bandung: Rafika Aditama,

2015), hlm. 95.

3) Surat Tertulis Dimulainya Penyidikan, 4)

Penyitaan dan Pemusnaan,

5) Penetapan Rehabilitasi terhadap

Terdakwa yang Tidak Terbukti Bersalah, 6)

Pengambilan Sampel Tubuh

Selain hal-hal di atas, dalam undang-

undang narkotika juga terdapat pasal

ambigu. 20

Dalam praktik, hal ini sering di

temui adalah penentuan satatus dari

pecandu, penyalahguna, dan korban

penyalahgunaan narkotika yang

menyebabkan kesimpang-siuran dalam

menentukan status bagi pengguna narkotika.

Pasal yang sering digunakan dalam kasus

tindak pidana penyalahgunaan narkotika

oleh penyidik adalah Pasal 112 dan Pasal

127 UU Narkotika. Pasal 112 UU Narkotika

tidak membedakan antara penyalah guna

dengan pengedar atau bandar narkotika.

Oleh karenanya penegak hukum seringkali

menggunakan pasal tersebut untuk menjerat

penyalahguna narkotika. karena Pasal 112

UU Narkotika memuat frasa “memiliki,

menyimpan, menguasai. Keberadaan unsur

„memiliki, menyimpan, menguasai‟

penyalahguna akan mudah dijerat pidana

penjara. Sebab, secara otomatis penyalah

guna pasti memiliki, menyimpan atau

menguasai narkotika.

Pada praktiknya penggunaan pasal

tersebut masih terjadi ambiguitas dan

20

“Ambigu , Merupakan Kata Sifat Yang Berarti

Bermakna Lebih Dari Satu Atau Bermakna Ganda

Sehingga Kadang-Kadang Menimbulkan Keraguan,

Kekaburan, Ketidakjelasan Dan Sejenisnya.,” n.d.


251

multitafsir, apakah pasal tersebut dapat

diterapkan untuk penyalahguna narkotika

atau tidak. Pasal yang multitafsir itulah yang

sering dimanfaatkan oleh para pihak yang

berkepentingan terutama para pelaku tindak

pidana berlindung sebagai penyalahguna

narkotika untuk menghindari sanksi pidana

yang lebih berat. Pasal 112 dan Pasal 127

UU Narkotika selain mengakibatkan

multitafsir, juga menimbulkan suatu

ketidakpastian hukum dalam penerapannya.

Selain itu, bila membandingkan

pasal-pasal tersebut, seharusnya terdapat

perlakuan berbeda antara pengedar dan

penyalah guna narkotika. Namun sayangnya

penegak hukum lebih banyak menjerat

dengan Pasal 112 UU Narkotika terhadap

penyalah guna karena lebih mudah

pembuktiannya. Sehingga hal tersebut juag

berakibat penyalah guna narkotika tidak

memiliki kesempatan memulihkan

ketergantungannya. Dengan tidak pulihnya

ketergantungan tersebut, berpotensi

penyalah guna menggunakan/memakai

narkotika kembali di dalam penjara.

Akibatnya, praktik jual beli narkotika

semakin subur, bahkan di dalam penjara

sekalipun.

Temuan fakta-fakta di atas telah

menunjukkan adaanya inkonsistensi aturan-

aturan yang ada dalam Undang-Undang

Narkotika baik terhadap undang-undang itu

sendiri maupun dengan peraturan

perundang-undangan lainnya.

2. Struktur Hukum ( Aparat Penegak

Hukum Termsuk Sarana dan Prasarana)

a. Penegak Hukum

B.M. Taverne, seorang pakar hukum

negeri Belanda, yang terkenal dengan kata-

katanya yang berbunyi : “geef me goede

rechter, goede rechter commissarissen,

goede officieren van justitieen, goede politie

ambtenaren, en ik zal met een slecht

wetboek van strafprosesrecht het goede

beruken”, artinya : “Berikan aku hakim,

jaksa, polisi, dan advokat yang baik, maka

aku akan berantas kejahatan meskipun tanpa

secarik undang-undang pun”. Dengan kata

lain lagi, “Berikan padaku hakim dan jaksa

yang baik maka dengan hukum yang buruk

sekalipun saya bisa mendatangkan keadilan.

21

Berdasarkan hasil wawancara

peneliti dengan Anggota Badan Narkotika

Nasional Kota Palu 22

, mengatakan bahwa

masih adanya beberapa oknum baik dari

aparat penegak hukum maupun instansi

pemerintahan yang turut serta (ikut bermain)

dan/atau bekerja sama dalam kasus tindak

pidana penyalahgunaan dan peredaran

narkotika di kota Palu. Hal tersebut terbukti

dengan pengungkapan kasus yang dilakukan

oleh pihak BNN kota Palu yang

menanggkap oknum penegak hukum yang

21

Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif (Jakarta:

kompas, 2007), hlm. 6. 22


Kota Palu, 7 Februari Pukul 14.00 Wita.


252

melakukan tindak pidana penyalahgunaan

narkotika.

Adanya beberapa oknum penegak

hukum yang bekerja sama juga

diindikasikan dengan bocornya informasi

akan diadakan razia dan/atau pengrebekan.

Karena informasi mengenai razia dan/atau

pengrebekan sudah bocor dan diketahui oleh

pelaku penyalahgunaan narkotika sehingga

mereka yang menjadi target berhasil

meloloskan diri. Hal tersebut juga

dibenarkan oleh masyarakat sekitar wilayah

yang terindikasi sebagai kampung nakotika

di kota palu, mereka mengatakan Selama ini

sudah banyak terdengar pengrebekan atau

razia yang dilakukan namun mengapa tidak

ada habisnya ini barang. Bahkan meraka

juga heran mengapa tiga atau empat hari

sebelum pengrebekan atau razia sudah

diketahui oleh pelaku sehingga para pelaku

sudah membersihkan tempat yang akan

digrebek atau dirazia.

b. Sarana dan Prasana

Tindak pidana penyalahgunaan dan

peredaran gelap narkotika saat ini tidak lagi

dilakukan secara perseorangan tetapi juga

melibatkan banyak orang yang saling

bekerja sama dan bisa jadi merupakan

sebuah sindikat yang terorganisir dengan

jaringan yang luas yang bekerja secara rapi

dan rahasia. Serta modus tindak pidana

penyalahgunaan dan peredaran gelap

narkotika yang semakin beragam dan

canggih. Sarana dan prasarana merupakan

salah satu faktor yang sangat penting dalam

menunjang efektivitas proses penegakan

hukum. Sarana dan prasarana yang

dimaksudkan dalam pembahasan ini adalah

terkait ketersediaan sumber daya manusia

(SDM) serta peralatan yang memadai dalam

menunjang penegakan hukum dalam upaya

pencegahan dan pemberantasan tindak

pidana narkotika di kota Palu. Belum

efektifnya penegakan hukum dalam upaya

pencegahan dan pemberantasan tindak

pidana penyalahgunaan narkotika di Kota

Palu juga tidak terlepas dari belum

memadainya sarana dan prasarana yang

dibutuhkan oleh Kepolisian Resort Palu

dalam hal ini satres narkoba polres Palu dan

Badan Narkotika Nasional Kota Palu untuk

menjalankan tugas yang dimaksud.

3. Kultur Hukum Masyarakat dalam

Penegakan Hukum Terhadap Tindak

Pidana Penyalahgunaan Narkotika.

a. Masyarakat

Hukum dan masyarakat adalah dua

hal yang tidak dapat dipisahkan. Penegakan

hukum ada tuntutan dan kebutuhan

masyarakat. Tujuannya tidak lain untuk

masyarakat itu sendiri. Menurut Anggota

Satres Narkoba Polres Palu 23

partisipasi

masyarakat masih minim dalam

pengungkapan kasus tindak pidana

23

Wawancara dengan Anggota Satuan Reserse Narkoba

Polres Palu, oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Palu.


253

penyalahgunaan Narkotika, dan Masyarakat

tidak terbuka dan cenderung

membekingi/melindungi para pelaku (daerah

Tatanga dan Kayumalue) 24

. Hal yang sama

juga menurut Kepala Seksi Pemberantasan

BNN Kota Palu partispasi masyarakat

masih kurang, namun beliau juga

mengatakan bahwa penggungkapan kasus

yang dilakukan oleh BNN Kota Palu

berdasarkan atas laporan dan/atau Informasi

dari masyarakat, karena laporan dan

informasi dari masyarakat tentang adanya

tindak pidana penyalahgunaan narkotika

sangatlah penting dalam pengungkapan

kasus.

Menurut kepala seksi pemberantasan

BNN Kota Palu kurangnya partisipasi

masyarakat disebabkan karena masih banyak

juga masyarakat yang takut untuk

memberikan informasi terkait adanya atau

terjadinya tindak pidana penyalahgunaan

narkotika dilingkungannya. Hal tersebut

dikarenakan apabila mereka ketahuan sudah

memberikan informasi kepada aparat

penegak hukum mereka takut akan terjadi

konflik dengan tetangganya dan atau

masyarakat disekitarnya yang menjadi

pelaku penyalahgunaan narkotika. Jawaban

yang sama juga peneliti dapatkan ketika

melakukan penelitian di masyarakat di

sekitar wilayah yang diindikasikan sebagai

24


Kota Palu, yang dilakukan oleh BNN Kota Palu.

kampung narkotika di kota Palu (wilayah

Tavanjuka, Anoa 1 dan Kayumalue).

b. Kebudayaan

Kultur hukum (budaya hukum) tidak

dapat dipisahkan dengan pembahasan

mengenai masyarat. Secara prinsip

persoalan kultur hukum (budaya hukum)

sebenarnya dapat dilihat dari indikator

kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat

yang menepatkan nilai-nilai kewibawaan

hukum terkait berat dan ringannya suatu

sanksi, kemudian apakah hukum tersebut

membawa perubahan dalam masyarakat atau

justru mengikuti perubahan itu sendiri. 25

Persoalan budaya hukum sebagaimana

menurut Purbacaraka dan Soekanto adalah:

26 mengenai kecenderungan nilai-nilai

tertentu yang berlaku dalam masyarakat.

Terjadinya pergeseran nilai-nilai

dalam masyarakat yang dahulu bersifat

kekeluargaan bergeser manjadi individualis

yang secara tidak langsung mempengaruhi

penegakan hukum dalam upaya pencegahan

dan pemberantasan tindak pidana narkotika

di kota Palu. Saat ini masyarakat disekitar

wilayah yang terindikasi sebagai kampung

narkotika di kota Palu cenderung acuh tak

acuh dalam mengawasi lingkungannya agar

jauh dari narkotika.

25

Soerjono Soekanto, OP. Cit hlm. 59. 26

Ibid, hlm. 60-67.


254

PENUTUP

Kesimpulan

Penegakan hukum dalam upaya

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana

penyalahgunaan narkotika di kota Palu belum

efektif,hal ini ditunjukan dengan adanya

peningkatan jumlah kasus yang terjadi tiap

tahunnya.

Semakin banyaknya jumlah kasus tindak

pidana penyalahgunaan narkotika yang terjadi di

Kota Palu merupakan suatu indikasi bahwa


pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan

narkotika di Kota Palu belum efektif.

Belum efektifnya penegakan hukum dalam

upaya pencegahan dan pemberantasan tindak

pidana penyalahgunaan narkotika di kota Palu di

pengaruhi oleh beberapa faktor antara lain

sebagai berikut:

1) subtansi hukum,

2) struktur hukum termasuk sarana dan

prasarana,

3) kultur hukum (masyarakat dan kebudayaan).

Rekomendasi

Untuk mengefektifkan penegakan hukum

dalam upaya pencegahan dan pemberantasan


Palu perluh adanya senergitas antara Aparat

penegak hukum yang ada dengan Pemerintah

dan mengoptimalkan peran serta masyarakat

sekitar dan semua elemen yang ada terutama

dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),

secara bersama-sama membantu pemerintah

dalam memberantas masalah penyalahgunaan

narkotika di kota Palu. Pihak pemerintah harus

memiliki komitmen dalam mencegah dan

memberantas penyalahgunaan narkotika di kota

Palu yang semakin meningkat, oleh karena itu

perlu adanya penyediaan sarana dan prasana

yang memadai guna menunjang efektivitas

penegakan hukum tindak pidana

penyalahgunaan narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Achmad Ali. Menguak Realitas Hukum “Rampai Kolam & Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum.”

Pertama. kedua. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Hamzah, Andi. Perkembangan Hukum Pidana Khusus. Jakarta: PT Renika Cipta, 1991.


255

Hatta, Moh. Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus. Yogyakarta:

Liberti, 2009.

Koesno Adi. Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak. Malang: Satara Press, 2015.

Masriani, Yulies Tiena. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Nainggolan, Jogi. ENERGI HUKUM Sebagai Faktor Pendorong Efektivitas Hukum. Bandung:

Rafika Aditama, 2015.

Rahardjo, Satjipto. Membedah Hukum Progresif. Jakarta: kompas, 2007.

Raharjo, Handri. Sistem Hukum Di Indonesia “Ketentuan-Ketentuan Hukum Indonesia dan

Hubungannya dengan Hukum Internasional.” Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016.

Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT Raja

Grafindo Persada, 2012.

Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar). Yogyakarta: Liberty, 2007.

Waluyu, Bambang. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Artikel Ilmiah

Bina Gunawan Silitonga, Shinto. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dan Money

Laundering Dengan Sistem Pembuktian Terbalik.” Universitas Indonesia, 2011.

Internet

“BNN Sulteng identifikasi pusat peredaran Narkoba beromzet miliaran di palu,” September 1, 2019.

Pukul 00.00 Wita. https://www.voaindonesia.com/a/bnn-sulteng-identifikasi-pusat-peredaran-

narkoba-beromzet-miliaran-di-palu/5018351.

Istilah Kamus

“Ambigu , Merupakan Kata Sifat Yang Berarti Bermakna Lebih Dari Satu Atau Bermakna Ganda

Sehingga Kadang-Kadang Menimbulkan Keraguan, Kekaburan, Ketidakjelasan Dan

Sejenisnya.,” n.d.

Wawancara

Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Palu. Upaya Preventif yang dilakukan oleh Satuan Reserse

Narkoba Polres Palu, February 4, 2020. Satuan Reserse Narkoba Polres Palu. 10.00 Wita.


256

Wawancara dengan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Palu. Upaya Represif yang dilakukan

oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Palu, February 4, 2020. Kantor Satuan Reserse Narkoba

Polres Palu.

Wawancara dengan Kepala Seksi Pemberantasan BNN Kota Palu. yang dilakukan oleh BNN Kota

Palu, 7 Februari Pukul 14.00 wita. BNN Kota Palu.

Wawancara dengan Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Palu.Oleh

BNN Kota Palu, 7 Februari 09.00 Wita. BNN Kota Palu.

efektivitas penegakan hukum dalam upaya …

Documents